PERSIAPAN KLHS

Modul

KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD

1. Persiapan

a. Pembentukan POKJA PL

b. Penyusunan KAK

c. Pengadaan Jasa TA

2. Melakukan Pra Pelingkupan

3. Memetakan Pemangku Kepentingan

1

MELAKUKAN PERSIAPAN

Persiapan

Penyusunan RPJPD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Masukan dari SKPD

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota &

Daerah Lainnya

Perumusan visi dan misi

daerah

Perumusan sasaran pokok

dan arah kebijakan

Analisis isu-isu strategis

Rancangan Awal RPJPD

Musrenbang RPJPD

Konsultasi rancangan

akhir RPJPD dengan

MENDAGRI

Rancangan Akhir RPJPD

Pembahasan dan

penetapan Perda RPJPD

Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya

Analisis Gambaran umum kondisi

daerah

Penyelarasan visi, misi dan arah

kebijakan RPJPD Prov

0

1

2: 2.1 2.2 2.3

3

0

0 0

1. Laporan Pra-Pelingkupan

2. Laporan Pelingkupan

3. Laporan Draf Akhir

4. Laporan Akhir

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Rancangan

Awal RPJMD

Musrenbang RPJMD

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan KEMENDAGRI/

GUBERNUR

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dan penetapan Perda

RPJMD

Penelaahan RPJPD

Prov/Kab/Kota

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan

kab/kota lainnya

Perumusan Tujuan dan

Sasaran

Perumusan Penjelasan

visi dan misi

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Perumusan Indikasi rencana

program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah

Analisis pengelolaan

keuangan daerah serta

kerangka pendanaan

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

Hasil evaluasi capaian RPJMD

Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW

Prov/Kab/Kota lainnya

Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD

Rancangan RPJMD

Analisis isu-isu strategis

Pembahasan dgn SKPD

Prov/Kab/Kota

Penetapan Indikator Kinerja

Daerah

VISI, MISI dan Program

KDH

Pembahasan dengan

DPRD utk memperoleh

masukan dan saran Penyelarasan

program prioritas dan kebutuhan

pendanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

0

0

0 0

0

1

2

2

3 0

2

2

1a

Permendagri No. 54/2010:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dg Surat Keputusan

2. Tim Penyusun terdiri sejumlah Pokja sesuai urusan pemerintahan

Permendagri tentang KLHS: 1. Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan (PL) dg SK 2. Pokja PL mrp satu kesatuan dg Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dan

wajib bekerjasama dengan Pokja lain dg koordinasi Ketua Tim Penyusun.

3. Pokja PL diketuai oleh Kepala SKPD Lingkungan dan Ka.Bid SDA & LH di Bappeda sebagai Sekretaris

4. Anggota Pokja PL meliputi pejabat dan staf SKPD dan unsur di luar pemerintahan yang memiliki: • Kemampuan & kompetensi dalam perencanaan dan

pembangunan berkelanjutan • Waktu dan konsentrasi untuk melaksanakan KLHS

1a

KETUA POKJA PL: KEPALA SKPD Lingkungan

SEKRETARIS KaBid. SDA & LH di BAPPEDA

ANGGOTA: Unsur Pemerintah & Non Pemerintah yang memiliki (1) Kemampuan & Kompetensi; (2) Waktu & Konsentrasi

KETUA & WAKIL

SEKRETARIS

POKJA POKJA POKJA PL

RAPERMEN KLHS

PERMEN NO.

54/2010

1a

Ketua dan Sekretaris Pokja berkewajiban untuk:

Memastikan Pokja benar-benar melakukan kajian dengan mengikuti

kaidah pelaksanaan KLHS

menyediakan ruangan dan fasilitas kesekretariatan Pokja PL;

memfasilitasi pengumpulan dan analisis data baseline, lokakarya,

seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) atau pertemuan lainnya;

memotivasi anggota Pokja;

memastikan bahwa seluruh proses dan hasil kajian diselesaikan dan

memenuhi standar mutu;

memastikan bahwa hasil/rekomendasi kajian benar-benar

diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD yang disusun;

memastikan adanya kerjasama dengan Pokja lainnya dalam Tim

Penyusun RPJPD.

Team

Wo

rk

1a

Karakter Penting

Kepemimpinan kuat

Anggota-anggota yang berkomitmen

Kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan baik

Pokja berkoordinasi dengan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD

Pokja mengkomuni-kasikan setiap proses & hasil pd pemangku kepentingan

1b

CONTOH OUTLINE KAK KLHS

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum Prov/Kab/Kota

b. Alasan Diperlukannya KLHS

2. Tujuan dan Sasaran KLHS

a. Tujuan

b. Sasaran

3. Lingkup Kegiatan

4. Hasil yang Diharapkan

5. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian

6. Tenaga Ahli yang Diperlukan

7. Pendanaan

8. Kerangka Waktu

Contoh KAK dapat dilihat pada bahan yang dibagikan

Ketua dan Sekretaris Pokja PL dapat merekrut tenaga ahli atau pakar sebagai mitra kerja.

Kualifikasi tenaga ahli atau pakar disesuaikan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian.

Tenaga ahli berperan sebagai narasumber, fasilitator, motivator, pendamping dan sekaligus konsultan bagi anggota Pokja

1c

1c

Tugas & tanggung-jawab tenaga ahli bekerjasama dg

Pokja:

Sebagai fasilitator dalam

lokakarya/workshop, dan pertemuan

lainnya;

Melakukan pelingkupan;

Pengumpulan & analisis baseline data; Melakukan pengkajian pengaruh thd visi, misi,

tujuan, arah kebijakan, sasaran pokok RA RPJPD;

Merumuskan langkah mitigasi/alternatif;

Merumuskan rekomendasi untuk diintegrasikan ke

dalam rancangan awal RPJPD; dan

Menyusun laporan akhir KLHS.

MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN

2

Pra Pra pelingkupan untuk menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang didukung dengan data dan informasi awal.

Pra Pelingkupan

Cakupan isu-isu

Isu lingkungan

Isu sosial

Isu ekonomi

Identifikasi isu-isu: Hasil desk study tim penyusun

RPJPD/RPJMD Curah pendapat antara anggota Pokja

(mind mapping, meta plan)

2

Contoh tema

Pembangunan

Berkelanjutan

Contoh Isu (deskripsi tentang isu-isu yang ada)

Badan Air

Ketersediaan air tawar bagi para pengguna secara umum dan saat kemarau (populasi perkotaan,

irigasi, keperluan industri, dsb.)

Kualitas air secara umum dan saat kemarau

Habitat penting yang membutuhkan air (lahan basah, tempat pemijahan) dan keterkaitannya

Spesies ekosistem air tawar yang terancam punah ataupun hampir punah

Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi

(atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat)

Erosi tepian sungai dan sedimentasi

Banjir

Wilayah Pesisir

Kualitas perairan pesisir secara umum dan saat kemarau

Habitat penting (mangrove, terumbu karang, dsb. ) dan keterkaitannya

Spesies ekosistem pesisir/laut yang terancam punah

Penangkapan jenis ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi (atau jenis ikan yang menjadi sumber

mata pencaharian penduduk setempat)

Erosi pantai dan sedimentasi wilayah pesisir

Kawasan Hutan

Habitat darat yang penting dan keterkaitannya

Deforestasi (total luasan, distribusi ruangnya) dan pemicu utama deforestasi (pertambangan,

perkebunan kelapa sawit, dsb.)

Rata-rata pemanenan hasil hutan (dibandingkan dengan kemampuan regenerasi hutan)

Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah.

Kebakaran hutan

Akuisisi lahan hutan

Penebangan ilegal

• Daftar panjang isu HARUS dilengkapi dengan

data/informasi.

• Pada tahap ini data/informasi dapat menggunakan

sumber yang tersedia baik di SKPD maupun internet.

• Kekurangan data/informasi akan diverifikasi dan

diklarifikasi kepada pemangku kepentingan pada

workshop pelingkupan

• Penyajian data dapat dibuat dalam tabel/matriks.

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:

Diisi dengan nama tema misalnya sumberdaya air. (tema-tema isu pembangunan berkelanjutan lainnya antara lain seperti energi, sumberdaya hutan, kesehatan masyarakat dst.)

Gambaran Singkat: Untuk kasus sumberdaya air dapat diisi dengan antara lain data dan informasi sebagai berikut: Deskripsi tentang situasi dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kondisi umum tingkat nasional dan

di Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya.

Sumber-sumber pencemaran terhadap sumberdaya air

Masalah-masalah pokok yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terkait sumberdaya air, misalnya dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan deskripsi berikut:

Wilayah geografis dari masalah yang timbul dan juga area yang perlu dipertimbangkan untuk analisis KLHS lebih dalam terkait masalah tersebut.

Kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak dari masalah tersebut. Keterkaitan dengan wilayah lainnya (diluar batas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota) misalnya, inisiasi kegiatan pembangunan yang

dilakukan di daerah sekitar, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan yang memiliki dampak terhadap permasalahan tersebut.

Tujuan (Target dan Indikator): Diisi dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/rencana/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia, serta dapat juga mempertimbangkan status Lingkungan Hidup. Misal: MGD’s goals: mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang belum mendapatkan air bersih dan sanitasi separuhnya pada tahun 2015 Target nasional 2016: melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta Ha. Mempertahankan atau menambah luas kawasan hutan provinsi/kabupaten/kota minimal 30% dari luas wilayah.

Isu-isu penting terkait yang perlu didiskusikan:

Diisi dengan isu-isu penting terkait misalnya:

Bertambah luasnya wilayah rentan bencana banjir

Tingginya tingkat pencemaran air sungai

Potensi menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pertanian, pada tahun 2010 sepertiga lahan pertanian terkena banjir

Berpotensi menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat

Berpotensi menurunnya sumberdaya air bersih, dst.

Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:

Diisi dengan data dan informasi misalnya sebagai berikut: Data kualitas perairan sungai dan pesisir Data kejadian banjir dan rob Data kejadian kekeringan Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan neraca air yang tersedia Analisis SIG kejadian kekeringan dengan aktivitas tambang Analisis SIG kualitas air laut yang tercemar degan sebaran izin usaha pertambangan, dst.

Pemangku kepentingan Diisi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu permasalahan, misalnya: Dinas Pertambangan BMKG Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum BLHD

MELAKUKAN PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

3. Memetakan Pemangku Kepentingan

a. Pengantar

b. Pemangku Kepentingan

c. Metode

d. Manfaat Partisipasi Pemangku Kepentingan

e. Contoh

f. Kerja Kelompok

3a

Teknokratik-Birokratik

Menggunakan metodologi analisis ilmiah & dapat dipertanggungjawabkan secara birokrasi

Partisipatif Melibatkan pemangku kepentingan terkait

Deliberatif Perpaduan antara Teknokratik-Birokratik dan Partisipatif

+

=

3a

Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan

PP No. 8 Tahun 2008 Peranserta Masyarakat Musrenbang dalam penyusunan RPJP/M dan RKPD

PP No. 68 Tahun 2010 Peranserta Masyarakat dalam Penyusunan Tata Ruang

PP No. 6 Tahun 2007 Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

3a

Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi/lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh RPJPD, RPJMD dan/atau RTRW Daerah, yang meliputi unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Rapermen

ndagri

meliputi rasa bertanggung jawab bersama,

berbagi informasi,

dialog terbuka dan saling menghormati,

komitmen memecahkan permasalahan secara bersama (Svendsen, 1998, The Stakeholder Strategy: Profiting from Collaborative Business Relationships)

Prinsip

Relevansi

Kesetaraan

Transparansi dan Akuntabilitas

Keterwakilan

Rasa Memiliki

Terciptanya konsensus/kesepakatan

Pertimbangan

(Permendagri

54/2010)

3a

Memanipulasi Menginformasikan Mengkonsul-

tasikan

Berkolaborasi Membuat

Keputusan

Tidak ada

partisipasi

Menjadi

terinformasikan

ttg keputusan

Mempenga-

ruhi

keputusan

Berpengaruh

kuat pada

sebagian

keputusan

Asumsi per-

tanggung-

jawaban

Mencari sikap

untuk

manipulasi

Meningkatkan

“awareness” dan

pemahaman

Input sebelum

pengambilan

keputusan,

dialog 2 arah

Sebanyak

mungkin

kesepakatan

sebelum

keputusan

Tanggung

jawab yg

didelegasikan

Iklan, editorial,

seminar

Brosur, newsletter,

pameran

Konsultasi

publik, FGD,

Workshop,

public hearing

Workshop

problem solving,

mediasi,

komitmen

bersama

Public Private

Partnership

(kemitraan

publik)

3a

3b

Pemangku Kepentingan biasanya Institusi

(bukan Individu)

Dinas/Instansi

/Institusi

Pemerintahan

• Insitusi yang berwenang menyusun K/R/P • Pejabat yang bertanggung jawab

menyetujui K/R/P • Institusi lingkungan hidup • Institusi terkait lainnya

Institusi/Lemb

aga Non

Pemerintahan

• Dewan Perwakilan

• LSM/Ormas

• Perguruan Tinggi/Akademisi/ Asosiasi Profesi

• Asosiasi/Dunia Usaha

• Lembaga yang mewakili masyarakat terkena dampak

dinas/ instansi/

LSM/Ormas,

univ

isu-isu lebih kompleks &

abstrak

keahian & sumberdaya

Masukan dalam proses KLHS

Hak pemangku

kepentingan

Pemberitahuan awal KLHS yg akan dilakukan & informasikan dg jelas KRP yg akan dikaji via

media massa

Akses publik atas semua dokumen yang dihasilkan

(situs web & otoritas)

Memberikan pendapat dalam

proses KLHS

3b

3c

• Bahan-bahan Cetak (Disclosure & Printed Materials)

• Poster &Brosur (Displays & Exhibitions)

• Hotline Informasi

• Kuesioner dan Survey

• Wawancara Langsung (konsultasi terstruktur melalui pertemuan individu, telepon atau email)

• Konsultasi Berbasis Internet

• Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)

• Temu Publik (Public Hearings)

• Lokakarya (Problem-solving Workshops)

• Perundingan

• Tim/Panitia/Badan Penasehat

Metode

PEM

AN

GK

U K

EPEN

TIN

GA

N

Persiapan

Workshop Pra Pelingkupan dan Pelingkupan

FGD Lanjutan & Kerja Tim Teknis

Workshop Perumusan Mitigasi dan Alternatif

Workshop Perumusan Rekomendasi

Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan Kepala Daerah ke dalam Draf raperda RTRW,

RPJP, RPJM

3c

Siapkan rencana pelibatan, tapi fleksibel

Identifikasi pemangku kepentingan utama

Sediakan anggaran shg terorganisir dg baik

Kesepakatan pemahaman dalam tim

Proses pelibatan dipahami oleh berbagai pihak

Fokus pd pemangku kepentingan utama dan isu strategis

Manfaatkan jejaring yg sdh ada

Peran serta pemangku pd saat pelingkupan & review hasil KLHS

Gunakan teknik memecahkan masalah dan bukan debat kusir

Memperoleh pemahaman isu dan masalah lingkungan

Memperoleh masukan pilihan mitigasi & optimasi

Menyeimbangkan hak dan manfaat kelompok masyarakat

Meningkatkan kualitas pembuatan keputusan

Mencari solusi terbaik

Pembuatan keputusan lebih transparan

Membangun Rasa Kepemilikan dan Komit

dalam pelaksanaan K/R/P

3e

PEMANGKU KEPENTINGAN

YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN RPJM

YANG DIPENGARUHI PELAKSANAAN RPJM

Pemerintah

1.

2.

3.

dst.

LSM/Ormas

1.

2.

dst.

Perguruan Tinggi/Akademisi

1.

2.

dst.

Dunia Usaha

1.

2.

dst.

Tokoh Masyarakat 1.

2.

Lainnya

3e

Pemangku

Kepentingan

Pengaruh

(5-4-3-2-1)

Pemahaman

(5-4-3-2-1) Kepedulian

(5-4-3-2-1)

Peran dalam

Implementas

(5-4-3-2-1)

Unsur Pemerintah

1. BP DAS

2. Dinas PU

3. Dst.

Unsur LSM

1. WWF

2. XYZ

3. Dst.

Tokoh Masyarakat

Dunia Usaha

1. Asosiasi

2. ABX

3. Dst

3e

Stakeholder Mempengaruhi Dipengaruhi

Pemerintah 1. Propinsi

Bappeda

PU

BPN

Kehutanan

Pertanian

ESDM

BLHD

BPDAS

PU

BPN

2. Kabupaten

Sama, kecuali BP DAS

Pariwisata

TN

Perindag

Nakertrans

Perhubungan

Sama, kecuali Kota Jambi, tidak ada TN

3e

Stakeholder Mempengaruhi Dipengaruhi

LSM/Ormas WALHI

WARSI

PINSE

PPJ

PEDAS

GITA BUANA

SSS Pundi

HKTI, dll

PT/Akademisi UNJA

IAIN

UNBARI

3e

Stakeholder Mempengaruhi Dipengaruhi

Dunia Usaha APHI

Asosiasi Batubara

GAPKI

GAPKINDO

MPI

Sinarmas Forestry

Asian Agri

Wilmar Group

Astra Group

Masyarakat

Tokoh Adat

Tokoh Agama

Kelompok Masyarakat

MODUL PELINGKUPAN