perpustakaan universitas gunadarmarenia.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/84766/jurnal... ·...

Perpustakaan Universitas Gunadarma BARCODE

BUKTI UNGGAH DOKUMEN PENELITIANPERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GUNADARMA

Nomor Pengunggahan

SURAT KETERANGANNomor: 555/PERPUS/UG/2020

Surat ini menerangkan bahwa: Nama Penulis : SHELLA NUR AZIZAHNomor Penulis : 26216992Email Penulis : [email protected] Penulis : Gang kedondong Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor

dengan penulis lainnya sebagai berikut:Penulis ke-2/Nomor/Email : RENI ANGGRAINI, SE. MMSI / 010955 / [email protected]

Telah menyerahkan hasil penelitian/ penulisan untuk disimpan dan dimanfaatkan di Perpustakaan Universitas Gunadarma,dengan rincian sebagai berikut : Nomor Induk : FILKOM/KA/PENELITIAN/555/2020Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kota Malang Periode 2014 –

2018Tanggal Penyerahan : 03 / 12 / 2020

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dilingkungan Universitas Gunadarma dan Kopertis Wilayah III.

Dicetak pada: 28/02/2021 20:40:31 PM, IP:120.188.33.193 Halaman 1/1

Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada

Kota Malang Periode 2014 – 2018

Shella Nur Azizah

[email protected]

Reni Anggraini

[email protected]

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

ABSTRACT

Regional financial management will affect the progress of an area. Good

financial management not only requires reliable human resources but also

adequate regional financial capacity. One of the levels of regional financial

capacity can be measured by the amount of regional revenue, especially Regional

Original Income Collection (PAD).

The government needs measurement tools to see the region's ability to

manage finances and carry out regional autonomy. Financial performance

analysis can be done to assess revenue and can also measure regional financial

performance by calculating the Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional

Financial Independence Ratio, PAD Growth Ratio, and Regional Financial

Efficiency Ratio.

Based on the results of research and discussions that have been conducted

regarding the analysis of the performance of local governments in Malang, it can

be concluded that according to the financial performance ratio, Malang City's

revenue is already good in managing its regional income and Malang City's

regional spending is also good in spending capital needs. It can be seen from the

Malang regional income ratio that is Good already good in managing its regional

income, because the realization of Malang City's revenue is greater than its

budget. Judging from the ratio of the variance in regional shopping in Malang

City is already good because the realization of regional spending is always

smaller than the spending budget. However, the growth ratio in Malang is low.

Because the growth ratio of Malang City has decreased. The decrease that

occurred in the level of revenue growth of Malang City Government was due to

the less than maximum amount of revenue received by the Malang City

Government. The growth of PAD in Malang City every year stems from balance

funds, local tax and local levies.

Keywords: APBD, Regional Revenue, Regional Expenditures


ABSTRAKSI

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap

kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya

membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga kemampuan

keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah

satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapataan

Asli Daerah (PAD).

Pemerintah memerlukan alat ukur untuk melihat kemampuan daerah

dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah. Analisis Kinerja

keuangan yang dapat dilakukan untuk menilai dari sisi pendapatan dan juga dapat

mengukur kinerja keuangan daerah dengan menghitung Rasio Derajat

Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan

PAD, dan Rasio Efisiensi Keauangan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

mengenai analisis kinerja pemerintah daerah pada Kota Malang, maka dapat

disimpulkan bahwa menurut rasio kinerja keuangan pendapatan daerah Kota

Malang sudah baik dalam mengelola pendapatan daerahnya dan belanja daerah

Kota Malang juga sudah baik dalam membelanjakan kebutuhan modal. Dapat

dilihat dari rasio pendapatan daerah Kota Malang sudah baik dalam mengelola

pendapatan daerahnya, karena realisasi pendapatan Kota Malang lebih besar

daripada anggarannya. Dilihat dari rasio varians belanja daerah Kota Malang

sudah baik dikarenakan realisasi belanja daerahnya selalu lebih kecil dibanding

anggaran belanjanya. Akan tetapi Rasio pertumbuhan pada Kota Malang termasuk

rendah. Karena rasio pertumbuhan Kota Malang mengalami penurunan.

Penurunan yang terjadi pada tingkat pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota

Malang dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima

Pemerintah Kota Malang. Pertumbuhan PAD Kota Malang setiap tahunnya

bersumber dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Kata Kunci: APBD, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan

otonomi daerah yang seusai

dengan UU Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintah

Daerah, menjelaskan otonomi

daerah adalah hak, wewenang,

dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat dalam

sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Salah satu perwujudan

pelaksanaan otonomi daerah

adalah pelaksanaan

desentralisasi. Pelaksanaan


desentralisasi yaitu penyerahan

urusan, tugas dan wewenang

untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat

setempat dengan tetap

berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

Sejak diberlakukannya

otonomi daerah pada tahun 2001

pada Pemerintahan Kota

Malang, mengalami penurunan

dalam tingkat kemiskinan.

Dalam setahun terakhir tingkat

kemiskinan di Kota Malang

mengalami penurunan sebesar

0,07 persen poin menjadi 4,10

persen pada tahun 2018.

Dibandingkan dengan periode

sebelumnya penurunan tahun

2018 mengalami perlambatan,

karena pada tahun 2017 tingkat

kemiskinan menurun sebesar

0,16 persen poin.

Jumlah angkatan kerja di

Kota Malang pada Agustus 2018

meningkat 2,67 persen

dibandingkan Agustus 2017 atau

bertambah hampir 12 ribu orang

menjadi sekitar 454,85 ribu

orang. Walaupun terjadi

peningkatan jumlah angkatan

kerja, penyerapan tenaga kerja

menunjukkan kinerja yang

cukup positif, terlihat dari

penambahan jumlah penduduk

yang bekerja pada Agustus 2018

sebanyak hampir 13 ribu orang.

Ada hal menarik dari

perilaku masyarakat di pasar

kerja jika dilihat dari tingkat

pendidikan yang mereka miliki.

Pada kelompok berpendidikan

SMP terjadi penambahan

agregat cukup tinggi, yaitu lebih

dari 3 ribu orang (5,07 persen)

dan yang berpendidikan SMA

justru turun 3 ribu orang lebih (-

4,97 persen). Meningkatnya

partisipasi yang berpendidikan

SMP tentunya perlu menjadi

perhatian khusus karena

karakteristik tenaga kerja pada

kelompok ini cenderung kurang

memiliki keahlian khusus yang

pada akhirnya berdampak pada

tingkat produktivitas yang

tercermin dari upah yang mereka

peroleh.


Pengelolaan keuangan

daerah yang baik akan

berpengaruh terhadap kemajuan

suatu daerah. Pengelolaan

keuangan yang baik tidak hanya

membutuhkan sumber daya

manusia yang handal tetapi juga

kemampuan keuangan daerah

yang memadai. Tingkat

kemampuan keuangan daerah

salah satunya dapat diukur dari

besarnya penerimaan daerah

khususnya Pendapataan Asli

Daerah (PAD).

Oleh sebab itu, pemerintah

memerlukan alat ukur untuk

melihat kemampuan daerah

dalam mengelola keuangan serta

menjalankan otonomi daerah.

Analisis Kinerja keuangan

yang dapat dilakukan untuk

menilai dari sisi pendapatan dan

juga dapat mengukur kinerja

keuangan daerah dengan

menghitung Rasio Derajat

Desentralisasi Fiskal, Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah,

Rasio Pertumbuhan PAD, dan

Rasio Efisiensi Keauangan

Daerah.

Hasil analisis rasio

keuangan dapat digunakan untuk

menilai kemandirian keuangan

daerah dalam membiayai

penyelenggaraan otonomi

daerah, mengukur efisiensi dan

efektivitas dalam merealisasikan

pendapatan daerah, mengukur

sejauh mana aktivitas

pemerintah daerah dalam

membelanjakan pendapatan

daerahnya, mengukur kontribusi

masing-masing sumber

pendapatan dalam pembentukan

pendapatan daerah, dan melihat

pertumbuhan atau

perkembangan perolehan

pendapatan dan pengeluaran

yang dilakukan selama periode

waktu tertentu (Halim, 2007).

Berdasarkan latar belakang

yang telah diuraikan diatas dan

setiap tahunnya pendapatan asli

daerah Kota Malang mengalami

peningkatan, maka judul dari

penelitian ini adalah “Analisis

Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Pada Kota Malang

Periode 2014 - 2018”.


Realisasi Pendapatan – Anggaran

Pendapatan

KAJIAN PUSTAKA

Analisis Pendapatan Keuangan

Daerah

Analisis rasio keuangan

APBD dilakukan dengan

membandingkan hasil yang

dicapai dari satu periode

dibandingkan dengan periode

sebelumnya sehingga dapat

diketahui bagaimana

kecenderungan yang terjadi.

Adapun pihak-pihak yang

berkepentingan dengan rasio

keuangan pada APBD ini adalah

sebagai berikut: DPRD, pihak

eksekutif, pemerintah

pusat/provinsi, serta masyarkat

dan kreditor (Abdul Halim 2007).

Menurut Mahmudi (2010)

dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal, pemerintah dituntut untuk

memiliki kemandirian keuangan

daerah yang lebih besar. Dengan

tingkat kemandirian keuangan

yang lebih besar berarti daerah

tidak akan lagi sangat bergantung

pada bantuan dari pemerintah

pusat dan propinsi melalui dana

transfer. Beberapa analisis yang

digunakan untuk mengukur

analisis pendapatan dan

kemandirian keuangan daerah

adalah sebagai berikut:

a. Varians Pendapatan

Daerah

Analisis Varians Pendapatan

Derah dilakukan dengan cara

menghitung selisih antara

realisasi pendapatan dengan

yang dianggarkan. Informasi

selisih anggaran tersebut sangat

membantu pengguna laporan

dalam memahami dan

menganalisis kinerja keuangan

pendapatan. (Mahmudi 2010).

b. Derajat Desentralisasi

Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi

Fiskal dihitung berdasarkan

perbandingan antara jumlah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dengan Total Pendapatan

Daerah. Rasio ini menunjukkan

derajat kontribusi PAD terhadap

Total Pendapatan Daerah.

Semakin tinggi kontribusi PAD


maka semakin tinggi

kemampuan pemerintah daerah

dalam penyelenggaraan

desentralisasi (Mahmudi, 2010).

Tabel 2.1

Kriteria

Derajat

Desentralisasi

Fiskal

Sumber : Mahmudi,2010

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian

adalah rasio yang

menunjukan pemerintah

daerah dalam membiayai

sendiri kegiatan pemerintah,

penggunaan pelayanan

kepada masyarakat yang

telah membayar pajak dan

retribusi daerah sebagai

sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dibandingkan

dengan pendapatan daerah

yang berasal dari sumber

lain, misalnya bantuan

pemerintah pusat atau

pinjaman (Mahmudi 2010).

Tabel 2.2

Kriteria

Tingkat

Kemandirian


Keterangan :

1. Pola Hubungan

Instruktif, peran

pemerintah pusat lebih

DDF (%) Keterangan

00,00-10,00 Sangat

Kurang

10,01-20,00 Kurang

20,01-30,00 Cukup

30,01-40,00 Sedang

40,01-50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik

Kemandirian

(%)

Keterangan

0-25 Instruktif

25-50 Konsultatif

50-75 Partisipatif

75-100 Delegatif

Pendapatan Asli Daerah

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 ×100%

Pendapatan Asli Daerah

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ ×100%


dominan dari pada

kemandirian

Pemerintah Daerah.

Daerah tersebut tidak

mampu melaksanakan

otonomi daerah

2. Pola Hubungan

Konsultatif, dimana

campur tangan

pemerintah pusat sudah

mulai berkurang,

karena daerah dianggap

sedikit lebih mampu,

melaksanakan otonomi.

3. Pola Hubungan

Partisipatif, peranan

pemerintah pusat

semakin berkurang,

mengingat daerah

bersangkutan tingkat

kemandiriannya

mendekati mampu

melaksanakan urusan

otonomi.

4. Pola Hubungan

Delegatif, campur

tangan pemerintah

pusat sudah tidak ada

karena daerah telah

benar-benar mampu dan

mandiri dalam

melaksanakan urusan

otonomi daerah.

d. Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas

menggambarkan

kemampuan Pemerintah

Daerah dalam

merealisasikan pendapatan

yang direncanakan,

kemudian dibandingkan

dengan target yang

ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Semakin

tinggi Rasio Efektivitas

menggambarkan

kemampuan daerah yang

semakin baik. (Mahmudi,

2010).

Tabel 2.3

Kriteria Efektivitas

PAD

Efektivitas (%) Keterangan

>100 Sangat Efektif

100 Efektif

90-99 Cukup Efektif

75-89 Kurang Efektif

<75 Tidak Efektif


Realisasi PAD

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 ×100%


e. Analisis Rasio Efisiensi

Keuangan Daerah

Rasio efisiensi

menggambarkan tingkat

kemampuan pemerintah

dalam mengefisiensikan

biaya yang dikerluarkan

oleh pemerintah. Semakin

kecil rasio efisien berarti

kinerja pemerintah daerah

semakin baik. Rumus yang

digunakan yaitu :

Tabel 2.4

Kriteria Efisiensi

Keuangan Daerah

Sumber : Mahsun,2012

f. Pertumbuhan PAD

Analisis pertumbuhan

pendapatan bermanfaat

untuk mengetahui apakah


tahun anggaran

bersangkutan atau selama

beberapa periode anggaran,

kinerja anggarannya

mengalami pertumbuhan

pendapatan secara positif

ataukah negatif. Pemerintah

mengharapkan pertumbuhan

pendapatan positif dan

cenderung meningkat.

Namun apabila terjadi

pertumbuhan yang negative

maka hal itu menunjukkan

terjadi penurunan kinerja

pendapatan (Mahmudi

2010).

Analisis Belanja Keuangan

Daerah

Mahmudi (2010) analisis

belanja daerah sangat penting

dilakukan untuk mengevaluasi

apakah pemerintah daerah telah

menggunakan APBD secara

ekonomis, efisien, dan efektif.

sejauh mana pemerintah daerah

telah melakukan efisiensi

anggaran, menghindari

pengeluaran yang tidak perlu

dan pengeluaran yang tidak tepat

sasaran. Melalui Laporan

Efisiensi (%) Kriteria

>100 Tidak Efisien

100 Efisien

Berimbang

<100 Efisien

Rasio Efisiensi

= 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ× 100%

𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 −𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1)

𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1) ×100%


Realisasi Anggaran, dapat

melakukan analisis yaitu :

a. Rasio Varians Belanja

Daerah

Analisis varians merupakan

analisis terhadap perbedaan atau

selisih antara realisasi belanja

dengan anggaran.

b. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian

menggambarkan bagaimana

pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi

dananya pada Belanja Rutin

dan Belanja

Pembangunannya secara

optimal. Ada 2 perhitungan

dalam Rasio Keserasian ini,

yaitu :

a) Rasio Belanja Modal

merupakan perbandingan

antara total realisasi

belanja modal dengan

total belanja daerah.

Menurut Mahmudi

(2010) pada umumnya

proporsi belanja modal

degan belanja daerah

adalah antara 5-20%.

Belanja modal ini

dirumuskan sebagai

berikut:

b) Rasio Belanja Operasi

merupakan perbandingan

antara total Belanja Operasi

dengan Total Belanja Daerah.

Pada umumya proporsi

Belanja Operasi mendominasi

total belanja daerah, yaitu

antara 60 - 90%. Menurut

Mahmudi (2010) didalam

pemerintah daerah dengan

tingkat pendapatan yang

tinggi cenderung memiliki

porsi belanja operasi yang

lebih tinggi dibandingkan

pemerintah daerah yang

tingkat pendapatannya

rendah. Rasio belanja operasi

dirumuskan sebagai berikut :

Realisasi Belanja – Anggaran

Belanja

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ ×100%

Rasio Belanja Operasi

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ× 100%


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.12

Rangkuman Penelitian

No Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-Rata Kriteria

1 Varians Pendapatan Daerah 111,55% 107,51% 96,19% 110,66% 103,85% 105,95% Baik

2 Derajat Desentralisasi Fiskal 21,11% 23,23% 27,42% 29,83% 27,29% 25,78% Cukup

3 Rasio Kemandirian 38,94% 45,87% 44,66% 50,08% 47,14% 45,34% Konsultatif

4 Rasio Pertumbuhan PAD 17,24% 14,06% 12,38% 23,19% -5,34% 12,31% Rendah

5 Rasio Efektivitas PAD 110,79% 120,23% 125,72% 143,67% 113,51% 122,78% Sangat Efektif

6 Rasio Efisisiensi Keuangan 90,83% 98,59% 98,20% 91,98% 94,36% 94,79% Efisien

7 Varians Belanja Daerah 95,21% 99,98% 92,83% 99,96% 93,31% 96,26% Baik

8 Rasio Belanja Modal 19,87% 18,72% 11,33% 18,77% 18,24% 17,39% Baik

9 Rasio Belanja Operasi 80,69% 81,24% 88,65% 81,23% 81,75% 82,71% Baik

Sumber : Data Olah (2020)


Analisis Pembahasan :

Berdasarkan tabel 4.12 dapat

dilihat bahwa rasio pendapatan

daerah Kota Malang sudah baik

dalam mengelola pendapatan

daerahnya, karena dilihat dari rasio

varians pendapatan daerah Kota

Malang dikatakan baik dimana

realisasi pendapatan Kota Malang

lebih besar daripada anggarannya.

Rasio varians pendapatan daerah

Kota Malang dapat dilihat bahwa

sumber pendapatan asli daerah Kota

Malang berasal dari dana

perimbangan, pajak daerah, dan

retribusi daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Kota Malang dapat dikatakan cukup

baik, karena sejak tahun 2014 - 2017

rasio derajat desentralisasi fiskal

Kota Malang terus mengalami

kenaikan yang disebabkan kenaikan

PAD dan pendapatan dana

perimbangan, walaupun ditahun

2018 rasio derajat destralisasi fiskal

mengalami penurunan, akan tetapi

rasio derajat desentralisasi fiskal

Kota Malang pada tahun 2014 - 2018

selalu berada di atas 20%. Semakin

tinggi tingkat kontribusi PAD maka

semakin tinggi kemampuan


penyelenggaraan desentralisasi,

dapat dilihat bahwa Kota Malang

sudah cukup mampu dalam

penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio kemandirian Kota

Malang bersifat konsultatif, karena

rata – rata dari rasio kemandirian

Kota Malang masih dibawah 50%,

dapat dilihat bahwa dana

perimbangan Kota Malang masih

lebih besar dibandingkan dengan

PAD Kota Malang, hal ini lah yang

membuat tingkat kemandirian Kota

Malang masih dibawah 50% yang

berarti Kota Malang masih

bergantung kepada pemerintah pusat.

Pola hubungan konsultatif adalah

dimana campur tangan pemerintah

pusat sudah mulai berkurang, karena

daerah dianggap sedikit lebih

mampu, melaksanakan otonomi.

Rasio pertumbuhan pada

Kota Malang termasuk rendah. Hal

ini disebabkan karena pada tahun

2018 rasio pertumbuhan Kota

Malang mengalami penurunan yang

sangat signifikan. Penurunan ini

terjadi pada tingkat pertumbuhan


pendapatan Pemerintah Kota

Malang, dikarenakan meningkatnya

pemberiaan dana pemerintah pusat

kepada daerah Kota Malang, yang

artinya Kota Malang masih belum

dapat memaksimalkan penggunaan

dana dari pendapatan asli daerah

yang digunakan untuk mengelola

keuangan daerah. Terlambatnya

Penetapan APBD Perubahan 2018

yang baru rampung pada bulan

Oktober yang mengakibatkan

banyaknya kegiatan yang gagal

lelang, diantaranya ada 18 paket

yang gagal. Pertumbuhan PAD Kota

Malang setiap tahunnya bersumber

dari dana perimbangan, pajak daerah,

dan retribusi daerah.

Rasio efektivitas PAD Kota

Malang sangat efektif. Berdasarkan

hasil perhitungan pada tabel 4.12

dapat dikatakan bahwa rasio

efektivitas PAD Kota Malang 2014-

2018 rata-rata sudah sangat efektif

karena rasio efektivitas Kota Malang

secara rata-rata selalu berada diatas

100%. Artinya kemampuan Kota

Malang dalam memperoleh

pendapatan asli daerah secara rata-

rata sudah sangat baik. Hal ini terjadi

karena realisasi PAD Kota Malang

setiap tahunnya selalu meningkat

meskipun pada tahun 2018, realisasi

PAD masih lebih kecil dari tahun

sebelumnya, akan tetapi hasil yang

didapat masih dalam kategori sangat

efektif pada tahun 2018. Peningkatan

realisasi PAD setiap tahunnya

diperoleh dari peningkatan pajak

daerah Kota Malang dan pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan

yang selalu lebih besar dari

anggarannya.

Rasio efisiensi keuangan

daerah Kota Malang pada tahun 2014

– 2018 sangat baik. Dikarenakan

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh pendapatan

dengan realisasi pendapatan yang

diterima. Kinerja keuangan

pemerintah daerah dalam melakukan

pemungutan pendapatan

dikategorikan efisien apabila rasio

yang dicapai dibawah 100%.

Semakin kecil rasio efisiensi

keuangan daerah berarti kinerja

keuangan pemerintah daerah

semakin baik. Kemampuan


pemerintah Kota Malang dalam

mengefisiensi biaya yang

dikeluarkan dimana belanja daerah

Kota Malang masih dibawah

pendapatan daerah Kota Malang.

Rasio varians belanja daerah

Kota Malang sudah baik. Hal ini

dapat dilihat pada tabel 4.9 serta

grafik 4.7, Hal ini dapat dilihat pada

tahun 2014, dan 2016 – 2018 dimana

realisasi belanja daerahnya selalu

lebih kecil dibanding anggaran

belanjanya yang artinya Kota Malang

mampu menggunakan anggaran

belanja dengan baik. Kemudian pada

tahun 2015, realisasi belanja

daerahnya lebih tinggi dari

anggarannya. Hal ini terjadi karena

lebih besarnya belanja pegawai, dan

belanja hibah

Rasio belanja modal daerah

Kota Malang sudah baik. Hal ini

dapat dilihat pada tabel 4.11 serta

grafik 4.9, menunjukan bahwa rasio

belanja modal fluktuatif. Belanja

modal terendah terjadi pada tahun

2016 yaitu 11,33% dengan realisasi

belanja modal sebesar Rp.

193.667.164.391. Sedangkan belanja

modal terbesar terjadi pada tahun


belanja modal sebesar Rp.

318.462.052.422. Hal ini

menunjukkan bahwa produktivitas

perekonomian Kota Malang semakin

baik dibanding tahun sebelumnya.

Akan tetapi secara rata-rata Total

belanja daerah Kota Malang periode

2014 – 2018 masih dalam rentang

normal karena pada umumnya rasio

belanja modal daerah berada

direntang 5% – 20%.

Rasio belanja operasi daerah

Kota Malang sudah baik.

Berdasarkan Tabel 4.10 dan grafik

4.8, menunjukan bahwa rasio belanja

operasi berfluktuatif. Rasio belanja

operasi terendah terjadi pada tahun


belanja operasi sebesar Rp.

1.293.446.205.759. Sedangkan rasio

belanja operasi terbesar terjadi pada

tahun 2016 yaitu 88,65% dengan

realisasi belanja operasi sebesar Rp.

1.515.999.562.533. Hal ini

menujukkan bahwa pada tahun 2016

sebagian besar realisasi anggaran

lebih banyak dipergunakan untuk

kegiatan yang bersifat rutin.


KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dilakukan

mengenai analisis kinerja pemerintah

daerah pada Kota Malang, maka

dapat disimpulkan bahwa menurut

rasio kinerja keuangan pendapatan

daerah Kota Malang sudah baik

dalam mengelola pendapatan

daerahnya dan belanja daerah Kota

Malang juga sudah baik dan efisien

dalam membelanjakan kebutuhan

modal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah

penulis uraikan di atas, maka saran

untuk Kota Malang adalah

pemerintah harus lebih mampu

meningkatkan tingkat kemandirian

kuangan Daerah, maka Kota Malang

harus semaksimal mungkin

meningkatkan PADnya. Inisiatif dan

kemauan pemerintah daerah sangat

diperlukan dalam upaya

meningkatkan PAD, sebaiknya

Pemerintah Daerah Kota Malang

menggali potensi penerimaan PAD

seperti meningkatkan jumlah

wirausahawan dan mengembangkan

BUMD. Sebaiknya pemerintah Kota

Malang dalam menyusun penetapan

APBD bisa lebih tepat waktu agar

semua rencana yang sudah disusun

bisa berjalan dengan baik dan juga

bisa memaksimalkan penggunaan

dana dari pendapatan asli daerah

yang digunakan untuk mengelola

keuangan daerah. Pemerintah Kota

Malang juga harus mampu

mempertahankan kinerja dalam

mengelola belanja daerah yang sudah

baik dan efisien agar terus terjadi

keserasian antara belanja modal dan

belanja operasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Syam Kusufi.

2012. Akuntansi Sektor Publik

: teori, konsep dan aplikasi.

Salemba Empat : Jakarta.

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor

Publik. Akuntansi Keuangan

Daerah, Salemba Empat

Jakarta.

Adisasmita, Rahardjo. 2011.

Pengelolaan Pendapatan &

Anggaran Daerah.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anim Rahmayati. (2016).

"ANALISIS KINERJA

KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN

SUKOHARJO TAHUN


ANGGARAN 2011-2013”

Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1

Arfie Yasri. (2017). "ANALISIS

KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2014-

2016" JURNAL RISET

INSPIRASI MANAJEMEN

DAN KEWIRAUSAHAAN

Volume 1 No. 2

Arthaingan H.Mutiha. (2016).

"ANALISIS KINERJA

KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2010 -

2014" Volume 4, Nomor 2

Mahmudi. 2010. Manajemen

Keuangan Daerah. Jakarta:

Penerbit Erlangga

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor

Publik Edisi 2. Yogyakarta :

Penerbit Andi.

Mega Oktavia Ropa. (2016).

"ANALISIS KINERJA

KEUANGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MINAHASA

SELATAN” Jurnal EMBA 738

Vol.4 No.2

Melsiano Yosias Melatuna, Sherly

Pinatik. (2019). "Analisis

Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Sorong” Jurnal

EMBA Vol.7 No.3

Mohammad Mahsun. 2011.

Akuntansi Sektor Publik,

Yogyakarta: BPFE.

Mohammad Mahsun. 2012.

Pengukuran Kinerja Sektor

Publik. Yogyakarta : BPFE

Mosses Nelwan dan Iis Siti Aisah.

(2017). "ANALISIS KINERJA

KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011 –

2015 DI KABUPATEN

SUMEDANG PROVINSI

JAWA BARAT" JURNAL

ILMU PEMERINTAHAN

WIDYA PRAJA p-ISSN 0216-

4019 Vol. 43, No. 2

Muhamad Wahyudi, Eva Wulandari.

(2017). "Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Dalam Era

Otonomi Daerah (Studi Kasus

Pemerintah Daerah Kota

Magelang)" Volume 2, Nomor

3

Novira Sartika, Adrian Irnanda

Pratama. (2019). "Analisis

Rasio Keuangan Dalam

Menilai Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Siak

Tahun Anggaran 2012 - 2016"

eJournal, Vol 6 No. 2

Putri Kemala Dewi Lubis. (2017).

"ANALISIS RASIO

KEUANGAN UNTUK

MENGUKUR KINERJA

KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN

LABUHAN BATU TAHUN

ANGGARAN 2011–2013"

Volume 1, Nomor 1

Suparmoko. 2012. Ekonomi

Pembangunan. Edisi

kelima.Yogyakarta. BPFE.

UGM.


Wahyuddin, Nora Sugianal. (2017).

"ANALISIS KINERJA

KEUANGAN PEMERINTAH

KOTA LHOKSEUMAWE”

JURNAL AKUNTANSI DAN

KEUANGAN Volume 5, Nomor

1

Badan Pusat Statistik Malang Kota.

https://malangkota.bps.go.id/

(diakses pada 06 Mei 2020)

Laporan Realisasi APBD Kota

Malang.

https://djpk.kemenkeu.go.id

(diakses pada 12 Juni 2020)

https://malangkota.bps.go.id/

https://djpk.kemenkeu.go.id/

perpustakaan universitas gunadarmarenia.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/84766/jurnal... ·...

Documents