PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR

( Penafsiran Terkait Ayat-Ayat, QS.[2]:221, QS.[5]:5 dan QS. [60]:10 )

Oleh : Dr. H. Hasbullah Diman, Lc. MA

Tafsir dan wawasan Al-Qur'an tentu tidak terlepas dari pembicaraan metodologi

tafsirnya. Menurut gagasan Abdul Hay Al-Farma>wi dalam bukunya, al-Bida>yah Fi> al-Tafsi>r

al-Mawd}u’iy terdapat empat metode tafsir yang menjadi pijakan dalam memahami Al-

Qur'an, yang dikenal, yaitu, (1). Metode ijma>ly ( global ), (2). Metode tah}li>ly ( analitis ) (3).

Metode muqa>rin ( perbandingan ) (4), dan metode maud}u>’iy ( tematik ). Metodologi tafsir

bagi para mufasir merupakan sebuah alat bantu memahami kasus-kasus dalam studi Islam

(Islamic Studies). Metode tafsir yang berkembang saat ini, sebagaimana yang diungkap di

atas adalah metode kontekstual yang menurut Islah Gusmian sama dengan pendekatan

sejarah-sosial (sosial-historis). Di antara contoh konteks ini, adalah studi tafsir dalam

memahami kasus pernikahan beda agama, yang sering kali muncul di tengah masyarakat,

bahkan di dasawarsa delapan puluhan, yang sempat merisaukan sebagaian besar umat Islam

Indonesia. Timbulnya kerisauan tersebut cukup beralasan, karena hanya dalam kurun waktu

15 bulan (April 1985-Juli 1986), khususnya, di DKI Jakarta tercatat 139 kasus perkawinan

campuran. Itu artinya rata-rata setiap dua hari terjadi satu kali perkawinan campuran, atau

hampir 16 kali setiap bulan. Kemudian setelah munculnya kasus tersebut, terdapat reaksi

masyarkat, kemudian muncul-lah keputusan ulama yang tergabung dalam ikatan Majlis

Ulama Indonesia (MUI) tentang pernikahan beda agama ini, bahwa status pernikahan

tersebut, tidak dibenarkan (haram) dan tidak sah.1 Juga berdasarkan undang-undang No.1

tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila

1 Keputusan Majlis Ulama Indonesia (MUI), No.4/Munas VII/MUI/8/ 2005, tentang Perkawinan Beda

Agama. Majlis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005, bahwa pernikahan beda agama adalah : haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki Muslim

dengan wanita Ahl al-Kitab, menurut pendapat yang disepakati (qaul mu'tamad) adalah haram dan tidak sah. Selain

itu MUI juga berpedoman kepada Qaidah Fiqh yang berbunyi, " Dar'u al-Mafa>sid Muqadamun Ala> Jalbi al-Mas}a>lih (mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan), html (Diakses, Sabtu, 26 Desember

2009).

dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan dalam bab VI mengenai

larangan kawin, Pasal 40 ayat (c). Pasal itu berbunyi bahwa, seorang pria muslim tidak

diperbolehkan mengawini wanita yang tidak beragama Islam. Pendapat di atas, tidaklah

serta-merta dibenarkan oleh sebagian ulama, tetapi terdapat pendapat lain yang bertolak-

belakang dan cukup beralasan. Mereka yang besebrangan membenarkan status pernikahan

beda agama, pendapat itu disepakati sejumlah ulama dan juga cendikiawan muslim yang

tergabung dalam Jaringan Islam Liberal (JIL).

Dalam tulisan ini, bahwa konsep pernikahan beda agama, atau persoalan lainnya, yang

menyangkut kehidupan berkeluarga, budaya, ekonomi, dan masalah-masalah sosial

kemasyarakatan lainnya, bila dicermati, sebagian besar problematika tersebut, merupakan

persoalan yang telah ada sejak masa Nabi SAW, para sahabat, dan pengikut selanjutnya. Lalu

dimasa kini persoalan itu muncul kembali, dengan pemahaman yang berbeda alasan. Hal itu,

terjadi karena kontroversi dalam memahami kata-kata yang terdapat dalam al-Qur’an itu

sendiri terhadap, penafsiran, term al-mushrika>t, maupun term ahl al-Kita>b, atau Maju>si dan

S}a>bi'in, yang terdapat dalam teks-teks Al-Qur’an, yang terkandung dalam surat al-

Baqarah[2]:221, al-Maidah[5]:5, dan al-Mumtahanah[60]:10, yang memunculkan banyak

perdebatan, antara yang menolak maupun yang menerima.

Bila dilihat duduk persoalannya, hal tersebut terdapat faktor-faktor penyebab

perbedaan memahami teks-teks agama dalam tinjauan literatur tafsir, terkait konsep al-

mushrikāt, ahl al-kita>b, (Yahudi dan Nasrani), majūsi dan s}a>bi'in, yang terkandung dalam

teks QS. al-Baqarah [2]:221, QS. al-Ma>idah [5]:5, dan QS. al-Mumtahanah [60]:10 serta

Hadith Nabi SAW yang diriwayatkan, dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها عن أبى هريرة رضى الله عنه

.,فاظفر بذات الدين تربت يداك ولجمالها ولدينها

Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda : Nikahilah seorang wanita karena

empat kriteria, (1) Karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya, (4) dan agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada Islam, (jika tidak), maka akan binasalah kedua

tanganmu (HR. Muslim). ( Imam Muslim, Mukhtas}ar S}ahih Muslim, No. 798, Kitab Nikah, Bab Targhi>b Fi

Nikāh ( Muhamad Nas}iruddin Alba>ni, Mukhtas}ar S}ahīh Imām Muslim (Beirut : Maktabah Isla>my, 1987 M/1407.).

Tidak terdapat kata sepakat tentang pernikahan beda agama dalam beberapa literatur

tafsir, dikarenakan perbedaan konsep al-mushrika>t yang terkandung dalam teks QS. Al-

Baqa>rah[2] : 221 yang cukup beragam.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita mushrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang

mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih

baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak

ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada

manusia supaya mereka mengambil pelajaran.( QS. al-Baqarah[2]:221 ).

Dari ayat di atas misalnya, menurut Imam Fakhruddin Al-Ra>zi (544 H), dalam tafsirnya,

al-Tafsi>r al-Kabi>r Wa Mafa>tih al-Ghayb, menyebutnya ayat di atas, sebagai ayat-ayat

Madaniyah yang pertama turun secara explisit menjelaskan hal-hal yang halal (ma > yuhallu) dan

hal-hal yang dilarang ( ma> yuhramu ). Sedangkan menikahi orang musyrik merupakan salah satu

perintah Tuhan dalam katagori " haram " dan " dilarang". Bila dicermati secara seksama

beberapa literatur tafsir, menyebutkan, bahwa katagori musyrik adalah non muslim, termasuk di

didalamnya Kristen (Nasrani) dan Yahudi. Dengan demikian, muncul pertanyaan, apakah benar,

bahwa katagori al-mushrika>t yang dimaksud dalam teks (QS. Al-Baqarah[2]:221) adalah Yahudi

dan Nasrani ? dan bila tidak, maka siapakah yang dimaksudkan al-mushrika>t dalam teks ayat al-

Baqarah itu ? Dalam hal ini, para ulama memberikan batasan terhadap istilah tersebut, yang

menurut al-Al-Ra>zi, bahwa dalam beberapa teks al-Qur'an Ia menyebutkan Yahudi dan Nasrani

adalah musyrik. Dan menurutnya juga, katagori musyrik dalam kedua agama samawi tersebut,

beralasan bahwa orang-orang Yahudi menganggapnya, Uzai>r sebagai anak Tuhan, demikian juga

orang Kristen menganggap al-Masih sebagai anak Tuhan. Dengan demikian, Al-Rāzi

menyatakan haram pernikahan beda agama, dikarenakan katagori musyrik pada ayat al-

Baqarah[2]:221 itu, statusnya kafir untuk semua ahl al-kita>b, hal itu bersumber atas landasan

teks QS. al-Taubah[9]:30.

Orang-orang Yahudi berkata:"Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata:"Al-Masih itu putera

Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir

terdahulu. Dila'nati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling. ( QS. Al-Taubah[9]:30 ).

Dari ayat di atas, Al-Ra>zi menegaskan pula, bahwa Yahudi dan Nasrani adalah musyrik

secara i’tiqa>d (keimanan), karena mereka berkeyakinan kepada trinitas, sebagaimana

dimaksudkan dalam QS.Al-Maidah [5]:73. Berbeda halnya dengan Al-Qurt}ubi (671 H), Mufassir

yang terkenal dengan kitabnya al-Ja>mi’ Li Al-Ah}ka>m Al-Qur’a>n, terkait penafsiran ayat al-

Baqarah : 221, Ia menjelaskan konteks ayat tersebut dengan menyebutkan terlebih dahulu asbāb

al-nuzūl tentang pernikahan itu, yang ditujukan kepada Abu > Marthad yang ingin menikahi

seorang wanita bernama Ana>q, namun ketika Rasul SAW mengetahuinya, ternyata ia bukan

wanita muslimah, lalu beliau melarangnya. Latar belakang asba>b al-nuzu>l itulah, yang

merupakan dasar pelarangan bagi pria muslim menikahi wanita musyrik (baca : al-mushrikāt).

Cukup beragam pendapat para ulama dalam menafsirkan al-Qur'an ayat Al-Baqarah[2]:

221 ini. Namun demikian, di sisi lain terdapat sejumlah ulama yang membolehkan pernikahan

pria muslim menikahi wanita musyrik, dengan alasan ahl al-kitāb. Pendapat ini, bersumber dari

kalangan sahabat yang dipelopori oleh Ibn Abbās r.a, yang diikuti oleh Mālik bin Anas, Sofyan

bin Saīd As-Thauri dan juga Abdurahman bin 'Amar Al-Awzā’i. Qata>dah dan Sa'id bin Jubayr

berpendapat sama, bahwa maksud ayat al-Baqarah[2]:221 itu bersifat umum untuk semua kafir,

yang kemudian ayat teresbut di-takhs}i>s} ( dikhususkan ) dengan ayat 5 surat Al-Maidah bagi ahl

al-kita>b. Pendapat yang demikian, mendapat dukungan dari kalangan Mazhab Syafi’i, dengan

alasan, hal yang bersifat umum itu, kemudian dikhususkan hanya untuk wanita ahl al-kita>b.

Mazhab Māliki juga berpendapat demikian, sebagaimana dinyatakan Ibn Habīb, bahwa seorang

pria muslim dibolehkan menikahi wanita Yahūdi atau Nas}rāni. Meskipun pernikahan itu

disetujui, namun kondisi tersebut adalah tercela (madhmūm ).

Berbeda dengan pandangan Abdullah bin Umar r.a yang menolak secara mutlak

pernikahan semacam ini, Ia menyatakan, bahwa al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 221 ini,

berstatus penghapus (na>sikh ), terhadap ayat 5 surat Al-Maidah, dan secara hukum maksud yang

terkandung dalam ayat al-Baqarah membatalkan status hukum dalam ayat al-Māidah, maka

dengan demikian, pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik, secara hukum tidaklah

dibolehkan (hara>m ), baik untuk katagori Ahl al-Kitāb maupun non Ahl al-Kitāb. Bahkan secara

tegas Ia mengatakan:" Saya tidak melihat syirik yang lebih besar dari perkataan seorang

wanita, bahwa Tuhannya adalah Isa atau hamba dari hamba Allah ". Hal semacam ini, berlaku

juga, larangan untuk menikahi wanita al-Majūsi menurut para Imam Mazhab, seperti, Imam

Mālik, Imam Syā’fi’i, Abu Hanīfah, al-Awzā’i dan sebagainya.

Sehubungan dengan konteks pernikahan beda agama, Ibn Abba>s r.a membagi status

wanita ahl-al-Kitāb ke dalam dua kelompok. Pertama, wanita ahl al-kitāb yang halal dinikahi,

yaitu mereka yang membayar jizyah (upeti). Kedua, wanita ahl al-kitāb yang tidak halal dinikahi,

yaitu mereka yang tidak membayar jizyah. Pendapat ini dilandaskan atas dasar QS. Al-

Taubah[9]:29.

ق من الذين أوتوا الكتاب حتى لاي ؤمنون بالله ولا بالي وم الأخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الح قاتلوا الذين

ي عطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. Al-Taubah [9]:29)

Berbeda umumnya para ulama dengan Ibn Umar r.a, mereka umumnya menyatakan,

bahwa menikahi wanita ahl al-kitab dibolehkan, dengan alasan, bahwa ayat 5 surat al-Maidah

secara qat }'i (benar) telah menyatakan status kebolehannya. Menurut Al-Zamakshari berkata :

bunyi ayat [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن], telah di-nasakh dengan ayat 5 surat al-Maidah, dan atas

dasar ayat ke-72 surat Al-Maidah, ahl al-kita>b termasuk dalam katagori musyrik, akan tetapi

bagi yang menganggap, bahwa ahl al-kita>b tidak termasuk katagori musyrik akan mengatakan,

bahwa syirik dalam ayat tersebut berkonotasi umum dengan pengertian syirik dalam hal ini

secara bahasa, bukan pengertian secara khusus, bagi penyembah berhala, seperti yang tanpak

dalam surat al-Bayyinah [98]:1, surat al-Hajj [22]:17 atau surat al-Maidah [5]:82. Sedangkan

berdasarkan QS. al-Baqarah [2]:221, sebagian ulama berbicara tentang kaum musyrik selain ahl

al-kita>b, dan surat al-Maidah ayat 5, menjelaskan status pernikahan khusus mengenai ahl al-

kita>b. Maka menurut pandangan Jumhur, bahwa ahl al-kita>b yang dimaksudkan dalam ayat al-

Maidah adalah Yahudi dan Nasrani, sementara yang dimaksudkan al-mushrika>t dalam ayat al-

Baqarah [2]: 221, adalah para penyembah berhala. Pemilahan pengertian seperti ini, berawal dari

redaksi al-Qur'an sendiri yang menyebutkan kaum musyrik berbeda dengan ahl al-Kita>b, yang

batasannya dibedakan dengan huruf 'at}af (wawu), yang menurut kajian kaidah bahasa arab

(baca: ilmu nahwu), antara pemahaman ma't}u>f berbeda dengan pemahaman ma't}u>f 'Alaih,

sebagaimana yang tampak pada QS. al-Bayinah[98]:1

“ Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka)

tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata “ ( QS.

Al-Bayinah [98] :1).

Dengan demikian, menurut ayat di atas, bahwa katagori ka>fir berbeda dengan mushrik,

dan berbeda pula dengan ahl al-kita>b. Dan atas dasar inilah, muncul bermacam-macam

perbedaan penafsiran. Menurut Abu> Ja'far bin Ibn Jari>r al-T}abari (224-310 H), menafsirkan kata

al-mushrika>t sebagai orang yang bukan ahl al-kita>b. Menurutnya, musyrik yang dimaksudkan

dalam ayat al-Baqarah[2]:221 ini, sama sekali bukan Kristen dan bukan Yahudi, melainkan

orang musyrik bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci. Sedangkan menurut Al-Qurt}ubi

menyatakan status kebolehan pernikahan semacam ini, sebagai penekanan khusus terhadap

katagori al-muh}s}anāt, karena dalam redaksi (wa man yakfur bi al-i>ma>n) terdapat indikasi

adanya syarat bagi wanita ahl al-kitāb, yang bukan sekedar al-muh}s}anāt, yaitu wanita yang

dewasa, beakal yang terpelihara kehormatannya. Demikian juga menurut, Ibn Kathi>r (w. 774 H)

sebagaimana juga para ulama pada umumnya, berpendapat demikian, seperti pendapat ; Ibn

Jari>r al-T}abari (w. 310 H/ 923 M), Al-Zamakshari (w. 538 H), Al-Baghawi (w. 516 H), Al-

Baid}a>wi (671 H), dan sebagainya.

Kembali lagi menurut Ibn Abba>s terkait ayat di atas, larangan pernikahan itu, hanya

dikhususkan untuk wanita ahl al kita>b, sebagaimana diungkap oleh Muja>hid, Ikrimah, Ibn Sa’id,

Mak-hu>l, Al-H}asan, Ad-D}aha>k, Zaid Ibn Aslam, Al-Rabi, Ibn Ana>s dan lainnya. Sedangkan

Umar bin al-Khattab dalam hal ini, sebagaimana dikutip Abu Ja’far bin Jari>r setuju, meskipun

tidak secara tegas, membolehkan pernikahan semacam ini, karena di sisi lain, menyatakan

larangan. Hal demikian, dikarenakan terdapatnya, para sahabat yang melakukan pernikahan

semacam ini, seperti ; H}udhaifah bin Yama>n menikah dengan wanita Nasra>ni dan juga T}alhah

bin Ubaidillah menikah dengan wanita Yahudi.

Demikian dengan, Muhammad Rashi>d Rid}a> (w.1865M) salah seorang mufassir modern-

kontemporer yang terkenal, salah seorang murid dari Muhammad Abduh (1849-1905 M), tidak

berbeda pandangannya dengan para ulama pada umumnya, walaupun Ia hanya dengan tegas

membedakan katagori al-mushrikāt dengan ahl al-kitāb, beralasan al-mushrikāt itu masih besifat

umum, yang mencakup seluruh ahl kitāb dan juga non ahl al-kitāb, dan atas dasar QS.al-

Baqarah[2] : 221, Ia menyatakan, bahwa yang dimaksud al-mushrika>t di sini, adalah wanita-

wanita bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci.

Berbeda lagi dengan pandangan Muhammad Sayyid T}ant}a>wy (Syeikh Al-Azhar)

Mufassir kontemporer yang dalam kitab tafsirnya, menyatakan, bahwa pernikahan beda agama

tidak dibenarkan, karena konsep al-mushrika>t dalam ayat al-Baqarah [2]:221 adalah jelas

penyembah berhala ('abdatul Authān), maka Islam melarangnya. Muhammad Quraish Shihab

sependapat dengan para ulama pada umumnya, sebagaimana dimaksudkan menurut ayat di atas,

walaupun hal demikian tidaklah secara langgeng diperbolehkan, karena terdapatnya generasi-

generasi yang tidak setuju bagi setiap pria non-muslim menikahi wanita muslimah, sebagaimana

alasan yang ditunjukkan dalam QS.Al-Mumtahanah [60]:10, namun demikian di sisi lain, Ia juga

menyatakan, ketidaksetujuannya terhadap kelompok yang melarang pernikahan dengan wanita

ahl al-kita>b atas dasar kemaslahatan, karena secara tegas al-Qur’an telah membolehkan

pernikahan tersebut, dan jika kemaslahatan itu sebagai dasar pertimbangan, maka tak lain

ketentuan hukumnya adalah tercela (makru>h ).

Beberapa pendapat di atas, mulai dari penafsiran kalangan sahabat, ulama tafsir klasik,

modern-kontemporer, terlihat jelas status hukum pernikahan beda agama, walaupun pandangan-

pandangan mereka, pendekatan serta metodologi penafsiran mereka belum terungkap disini. Dan

apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat mereka, jika benar terdapat perbedaan

metodologi dalam penafsiran, maka oleh karena itu, perlu dikaji dan diteliti beberapa penafsiran

mereka, baik dari pendekatan secara tekstual atau kontekstual, atau pendekatan lain, terkait

kaidah-kaidah tafsir, seperti, kaidah A>m dan kha>s, kaidah Na>sikh dan Mansu>kh, atau kaidah

pemahaman ayat dengan tanpa asba>b nuzu>l yang dikenal al-'Ibrah bi Umu>m al-Lafaz} La> bi

Khusu>s al-Sabab, atau pendekatan lain, seperti pendekatan sosiologi dan sebagainya. Jika

demikian, maka benar menurut pendapat-pendapat ulama kontemporer yang memberikan

sumbangsi pendapatnya, prihal pernikahan semacam ini, adanya sebuah artikel Paramadina,

bahwa Kausar Azhari dalam tinjauan historisnya, membenarkan kasus pernikahan beda agama,

tegasnya, Nabi Muhammad SAW menikahi wanita lain agama, seperti, Maria Qibtiyah seorang

perempuan Kristen Mesir dan juga Sopiah dari kalangan Yahudi. Demikian juga Zainun Kamal

menambahkan, bahwa para sahabat dan tabi’in juga melakukan hal yang sama, seperti Usman

Bin Affan ra. menikahi Nailah Binti Farāfis}ah Al-Kalbiyah yang beragama Nasrani yang

kemudian masuk Islam. Juga Sa’ad bin Abi Waqqa>s menikahi perempuan ahl al-Kitāb di

Kuffah, T}alhah bin Ubaidillah menikah dengan perempuan Yahudi di Damaskus, dan Hudhaifah

menikah dengan perempuan Yahudi di Madinah. Demikian juga para sahabat yang lain, seperti ;

Ibn Abba>s, Ja>bir, Ka'ab bin Ma>lik, dan al-Mughi>rah bin Syu’bah menikah dengan wanita-wanita

ahl al-kita>b.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, penelitian ini, dapatlah disimpulkan, bahwa

status pernikahan beda agama dibedakan dengan dua kriteria pendapat, yaitu :

Pertama : Pendapat yang melarag secara mutlak, baik yang berkatagori mushrik maupun

ahl al-kitāb, dengan alasan, mereka berstatus musyrik. Pendapat semacam ini dipelopori oleh

sejumlah ulama, diantaranya, Abdullah bin Umar r.a (w.72 H) yang kemudian diikuti oleh

Muhammad Fakhruddin Al-Ra>zi (w.606 H) dan ulama tafsir lainnya, seperti, Sayyid Qutb (w.

1386 H/1966 M), al-Maudu>di, (w. 1979 M), dan sebagainya. Sedangkan dari tokoh kalangan

ulama kontemporer di Indonesia yang masuk dalam katagori ini, yaitu ulama-ulama Indonesia

yang tergabung dalam Majlis Ulama Indonesia (MUI).

Kedua : Pendapat yang membolehkan dengan bersyarat terhadap pernikahan pria muslim

dengan wanita non muslim dengan kriteria ahl al-kita>b. Pendapat ini dipelopori oleh Abdullah

bin Abbas r.a, Mālik Bin Anas, Sofyan Tsauri, Ibnu Kathi>r, al-Qurt}ubi, dan juga Mazhab

Shā’fi’i dan Mazhab Ma>liki. Mereka mengkatagorikan hukum pernikahan semacam ini statusnya

tercelah (makru>h). Kriteria lain yang senada, berpendapat, menyatakan, bahwa katagori musyrik

dalam al-Baqarah[2]:221 adalah hanya untuk musyrik bangsa Arab (penyembah berhala),

pendapat ini diungkap oleh ulama terkemuka, yaitu Ibn Jari>r Al-T}abari, yang menyatakan,

bahwa orang-orang kafir yang dimaksud dalam QS. Mumtahanah[60]:10 itu adalah para wanita

musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci, dan pendapat ini, diikuti oleh Mumammad Rashi>d

Rid}a>, dan para ulama, di kalangan cendikiawan Muslim Indonesia, di antaranya, Nurchalis

Madjid dan para cendekiawan muslim lain, yang tergabung dalam kelompok Jaringan Islam

Liberal. Wallahu ‘Alam Bi Shawab. **

Biodata Singkat

Nama Lengkap : Dr. H. Hasbullah Diman, Lc, MA

Lahir : Jakarta, 05 Juni 1968

Istri : Hj. Barkah

Anak : 2 Putra, 1 Putri

Riwayat Pendidikan

Lulus KMI Pondok Modern Darussalam Gontor (1985-1989)

Strata 1 (S1) Universitas Al-Azhar, Cairo-Mesir, Fakultas Dirasat Islamiyah

Wal Arabiyah, 1999

Strata 2 (S2) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005

Strata 3 (S3) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2013

Riwayat Pekerjaan

Dosen di Ma’had Dakwa dan Ilmu Pengetahuan Islam al-Husnayain, Bekasi-Barat

(Program D-2 ) , ( Sejak 2002 s/d 2012 )

Dosen Tafsir-Hadits IAIN Pontianak Kalimantan Barat (Sejak 2006-s/d

sekarang)