perencanaan strategik (renstra) · dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. penyusunan...

PERENCANAAN STRATEGIK

(RENSTRA) BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 – 2021

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


TAHUN 2016

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat disusun sesuai

dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan tindak lanjut dari

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –

2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan dapat dijadikan sebagai

dasar pedoman atau acuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan program dan kegiatan

pembangunan dalam bidang pemerintahan umum selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 yang telah disusun ini disadari masih

belum sempurna terutama untuk menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi

dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kami berharap dukungan dari semua pihak dan instansi

terkait agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhirnya atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 – 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian.

Lamongan, Agustus 2016

KEPALA BAGIAN KESMASY

KHUSNUL YAQIN,S.Si Pembina

NIP. 19670524 199302 1 004

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii

DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................... 4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ................................................................ 6

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ............................................. 6

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD ................................................... 6

2.1.2. Struktur Organisasi SKPD ................................................................. 6

2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan Satu Eselon di bawah

Kepala SKPD ..................................................................................... 7

2.1.4. Uraian tentang Struktur Organisasi SKPD ditujukan untuk

Menunjukkan Organisasi, Jumlah, Personil, dan Tata Laksana

SKPD ................................................................................................. 9

2.2. Sumber Daya SKPD ...................................................................................... 11

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................... 15

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............................ 17

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............. 18

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD ............................................................................................................. 18

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah ............................................................................................................ 18

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................................... 19

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN ..................................................................................................... 20

4.1. Visi dan Misi SKPD ...................................................................................... 20

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .............................................. 20

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ....................................................................... 21

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... 22

iv

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD ................................................................................. 25

BAB VII. PENUTUP ........................................................................................................ 26

LAMPIRAN

Renstra Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan 2016-2021 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI 1945 memberikan keleluasaan

kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah

menjalankan Otonomi Daerah seluas-luasnya menurut Undang-Undang Dasar untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas Otonomi dan

Tugas Pembantuan. Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran

serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan Daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menekankan pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah agar dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan mereka, menjamin proses

demokratisasi, perlindungan hak dan kehidupan lainnya. Pemberian kewenangan

didalam Undang-Undang tersebut lebih didasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik,

yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani.

Perwujudan dan komitmen yang nyata dari akuntabilitas publik tersebut ditunjukkan

dalam bentuk kinerja, termasuk didalamnya kinerja program, institusi dan aparat

pemerintah.

Dalam ketentuan pasal 272 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah.

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam

rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk

tercapainya sasaran pembangunan nasional.


kemudian dilanjutkan pada pasal 273 ayat (1) sampai dengan (4) menyatakan bahwa:

(1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat

(1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan

sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

(3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja

dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) menyebutkan bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul, oleh

karena itu setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-

langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud

suatu pelayanan prima dan selanjutnya melalui penyusunan suatu laporan Akuntabilitas

Kinerja akan diketahui keberhasilan atau kegagalan suatu instansi tersebut dalam

melaksanakan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut

disusun dan ditetapkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021 sebagai penjabaran Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Selanjutnya, dari Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahu 2016-2021 dijabarkan kembali kedalam

Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Adapun fungsi Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah

mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government) melalui Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam penyusunan Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamongan yang sebelumnya

dijabarkan di dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dan selanjutnya


dijabarkan lagi kedalam Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan.

Sedangkan keterkaitan Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan dengan RPJMD sangat erat sekali dan sebagai

penjabaran tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan program dan

kegiatan yang telah direncanakan dan ditentukan selama kurun waktu lima tahun yang

kemudian dijabarkan kembali menjadi program dan kegiatan tahunan/ Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

Demikian pula dengan Renstra Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) dan

Renstra Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan juga saling terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban

Kepala Daerah;

7. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal;

9. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

11. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Kabupaten

Lamongan;

13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas

dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan.

1.3. Maksud dan Tujuan

2.1.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menyusun

rencana, program dan kegiatan/ proyek, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan.

2.1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten

Lamongan untuk memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran mengenai

kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

kedepan (2016-2021) serta sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN, yang berisi Tugas,

Fungsi, dan Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan, Sumber Daya Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan, dan Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Setda Kabupaten Lamongan.

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,

yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan, Telaahan Visi,


Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan

Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Telaahan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN, yang berisi Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan, serta Strategi dan

Kebijakan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan.

5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

6. BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

7. BAB VII PENUTUP.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas

dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan.

2.1.2. Struktur Organisasi SKPD.

Adapun struktur organisasi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

BAGAN 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Sumber: Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan

KEPALA BAGIAN

KASUBBAG PEMUDA, OLAH RAGA DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

STAF

KASUBBAG AGAMA, PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

STAF

KASUBBAG BINA SOSIAL DAN KESEHATAN

STAF


2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Sampai Dengan Satu Eselon Dibawah Kepala

SKPD.


Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Tata Praja, maka

Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan,

Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang

Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan

Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan”.

Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut, Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang

kesejahteraan masyarakat, meliputi pemberdayaan perempuan, pemuda dan

olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan, bina social dan kesehatan;

b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan masyarakat;

c. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam

penyelenggaraan bidang kesejahteraan masyarakat;

d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan

perempuan, pemuda dan olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan, bina

sosial dan kesehatan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan dibidang

pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga;

b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang

pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka

penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan

perempuan, pemuda dan olah raga;

d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kebijaksanaan pemberdayaan

perempuan, pemuda dan olah raga;


e. Melakukan pembinaan kesetaraan martabat, kedudukan, keadilan

gender, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan

perempuan;

f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pemberian bantuan

terhadap kegiatan masyarakat terkait dengan pemberdayaan perempuan,

generasi dan olah raga;

g. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat

(WASKAT) Bagian Kesejahteraan Masyarakat;

h. Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis

(RENSTRA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat;

i. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat;

j. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Kesejahteraan Masyarakat;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

a. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan sarana

keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama;

b. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan sarana keagamaan,

lembaga keagamaan dan kehidupan beragama;

c. Fasilitasi pemberian bantuan sarana keagamaan;

d. Memonitoring dan melaporkan pelaksanaan tugas sarana keagamaan,

lembaga keagamaan dan kehidupan beragama;

e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dibidang pendidikan

serta kelestarian kebudayaan dan pengembangan kesenian;

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pendidikan

formal maupun pendidikan luar sekolah;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang peninggalan

sejarah dan kepurbakalaan;

h. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang

pengembangan kesenian;

i. Menyiapkan bahan untuk evaluasi dan pembinaan aliran kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

j. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Bina Sosial dan Kesehatan

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dibidang

sosial dan ketenagakerjaan serta kesehatan;

b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan petunjuk

pelaksanaan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan;

c. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka

kegiatan sosial;

d. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin terhadap kegiatan sosial

yang berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan, undian, pasar

malam dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berhubungan

dengan penderita cacat dan tri tuna;

f. Fasilitas pemberian bantuan kepada badan-badan sosial dan korban

bencana alam;

g. Melakukan pembinaan perumahan sederhana;

h. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kebersihan dan

kesehatan masyarakat, keluarga bencana, peningkatan mutu gizi dan

makanan rakyat;

i. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketenagakerjaan

,transmigrasi dan pengungsi;

j. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Kesejahteraan Masyarakat;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Kesejahteraan Masyasrakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Uraian Tentang Struktur Organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan

Organisasi, Jumlah Personil, dan Tata Laksana SKPD (Proses, Prosedur,

Mekanisme).

Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor: 02 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor: 48 Tahun

2008 pasal 16.



Lamongan merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Asisten Tata Praja dan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Bidang

Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan

Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibantu 3 (Tiga)

Kasubbag yaitu Kasubbag Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga,

Kasubbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta Kasubbag Bina Sosial dan

Kesehatan.

BAGAN 2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.

KHUSNUL YAQIN,S.Si KEPALA BAGIAN KESMASY

ENDANG SRI WILUJENG,S.H.,M.H. KASUBBAG PEMUDA, OLAH RAGA &

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

TATAG TAUFANI AMRI,S.KM.

FAKHRINA LELLY M,S.E.

AMAMATUL QOYYISAH, SE

M. NAFIK ABI NU'AIM,S.H. KASUBBAG AGAMA, PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

YULIATIN NINGSIH, S.E.

ESTI NUR MULYANI,S.E.,M.M.

KARNADI,S.Pd.

SITI MASRUROH,S.H.I.

SEKAR, S.H.,M.M. KASUBBAG BINSOS & KESEHATAN

SU’EB

SUPARNO,S.Ag


2.2. Sumber Daya SKPD.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu

adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan,

jabatan, pangkat/ golongan yang mana jumlah personil di Bagian Kesejahteraan

Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebanyak 13 orang

dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR PERSONIL

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016

IV III II GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV

1 3 1 - - 1 8 2 2 13

NOESELON PNS TENAGA

HONORERJUMLAH


DAFTAR PERSONIL DAN TENAGA KONTRAK DI


KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016

NO.JABATAN

STRUKTURALJML PANGKAT/ GOL. RUANG JUMLAH

PEND.

FORMALJML KET

1 Kepala Bagian 1 Pembina (IV/a) 1 S-1 1 -

Pembina (IV/a) 1 S-2 1 -

S-2 1 -

S-1 1 -

Penata Tingkat I (III/d) 1 S-1 1 -

Penata (III/c) 1 S-2 1 -

S-1 2 -

SMA 1 -

Penata Muda (III/a) 1 S-1 1 -

Pengatur (II/c) 1 S-1 1 -

Tenaga Honorer 2 S-1 2 -

Jumlah 13 13 13

3

3 Staf 9

Penata Muda Tingkat I (III/b)

2 Kasubbag 3

Penata Tingkat I (III/d) 2


Susunan formasi kepegawaian Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisis jabatan terdiri dari : Eselon III = 1

orang, Eselon IV = 3 orang, Staf PNS = 7 orang dan Staf Honorer = 2 orang. (Daftar

Formasi Jabatan dan Pemegang Jabatan pada halaman berikutnya)


DAFTAR FORMASI JABATAN DI LINGKUNGAN BAGIAN KESMASY SETDA KABUPATEN LAMONGAN

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 IV/a 1 1 2 2

2 IV/b 0 0

3 IV/c

4 IV/d

5 IV/e

Jml Gol IV - - 1 1 2 2

1 III/d 2 1 3 3

2 III/c 1 1 1

3 III/b 3 3 3

4 III/a 1 1 2 2 3

Jml Gol III - - - 2 6 8 2 2 10

1 II/d

2 II/c 1

3 II/b 0 0

4 II/a

Jml Gol II - - - - 1 1 1

1 I/d

2 I/c

3 I/b

4 I/a

Jml Gol I - - - -

TOTAL 1 3 7 11 2 2 13

JUMLAH

PTT

PTT

BIDANGBS

GTT NON

GBS

PTT

LAINNO

GOLONGAN

RUANG

ESELON PEJABAT STRUKTURALSTAF

PEJABAT

FUNGSIONAL

JUMLAH

CPNS/PNSTOTAL

TKK

PEMKABPTT DR


DAFTAR PEMEGANG JABATAN DI LINGKUNGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


NO NIP LAMA NIP BARU NAMATEMPAT/

TGL LAHIR

PANGKAT/ GOL

RUANG TMT

JABATAN/

ESELON/ TMT

JENIS

KELAMINAGAMA

STATUS

KEPEGAWAIAN

STATUS

PERKAWINAN

PENDIDIKAN TERAKHIR/

TAHUN LULUS

1 510 119 826 19670524 199302 1 004 Khusnul Yaqin,S.Si Gresik,

24-05-1967

Pembina

( IV/a )

01/04/2014

Kabag Kesmasy

01-01-2014

L Islam PNS K-3 S-1 (S.Si) Statistika

Universitas PGRI Adi

Buana Surabaya/ 2000

- Pra Jabatan/ 1993

- Diklatpim IV/ 2006

2 050 019 745 19581126 197901.2.001 Endang Sri Wilujeng,

SH.,MH.

Lamongan,

26-11-1958

Pembina

( IV/a )

01/04/2008

Kasubbag.

PP &Pora

06-02-2012

P Islam PNS K-3 S-2 (MH) Universitas

Putra Bangsa (UPB) Sby/

2006

- Penataran P-4/ 1980


3 510 125 222 19660312 199703 1 004 Sekar, SH Lamongan,

12-03-1966

Penata Tk I

( III/d )

01/10/2014

Kasubbag.

Binsos & Kes

28-03-2013

L Islam PNS K-3 S-1 (SH) Hukum Unisda

Lmg/ 2001

- Pra Jabatan/ 1998


4 510 123 226 19661018 199503.1.003 M. Nafik A.N,SH Lamongan,

18-10-1966

Penata Tk I

( III/d )

01/10/2014

Kasubbag.

APK

01-01-2014

L Islam PNS K-3 S-1 Hukum Unisda

Lmg./ 1999

- Pra Jabatan/ 1999

DIKLAT PENJENJANGAN/

THN LULUS


Sedangkan untuk sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang sangat

vital dalam melaksanakan tugas di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten

Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan masih layak

pakai dapat disampaikan dibawah ini.

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA


KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016

NO. JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 Lemari Besi/ Metal 3 Baik

2 Filling Besi/ Kabinet 13 6 Rusak

3 Kursi Kayu 14 Baik

4 Meja Tulis 14 Baik

5 Personal Komputer 6 2 Rusak

6 Printer 9 6 Rusak

7 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik

8 Kursi Pejabat Eselon IV 3 Baik

9 Microphone/ Wireless Mic 1 Baik

10 Pesawat Telephone 1 Baik

11 Televisi 20 Inchi 1 Baik

12 Tempat Minum Guci 1 Baik

13 Kursi Besi 3 Baik

14 Stavolt 4 Baik

15 Jam Dinding 3 Baik

16 Kursi Pejabat Eselon III 1 Baik

17 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik

18 Meja Tamu 1 Baik

19 Kursi Tamu 1 Baik Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.


dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung kelancaran tugas

mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan,

jabatan, pangkat/ golongan yang mana jumlah personil di Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebanyak 13 orang. Adapun

sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan

tugas utamanya yaitu kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, meja dan kursi, mesin ketik,

komputer, alat komunikasi (pesawat telepon) dan sarana yang lainnya.


2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Government di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Lamongan adalah dengan melakukan pengukuran Pencapaian

Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan. Dari hasil pengukuran, diperoleh hasil bahwa capaian kinerja Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan rata-rata sangat

berhasil dengan rincian capaian kinerja target sebagaimana tabel 2.1 pada Lampiran

Tabel.

Dari tabel 2.1 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tersebut, dapat dipaparkan

sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu.

Pada indikator tersebut terdapat kesenjangan atau gap pelayanan dimana realisasi

yang dapat dicapai pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-6 telah melebihi target

yang telah ditentukan. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut

adalah karena disamping anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan tempat

peribadatan dimaksud terdapat kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya,

tetapi juga penyerapan anggarannya hampir mencapai 100%. Atau plafon anggaran

yang disediakan setiap tahun untuk pembangunan tempat peribadatan tersebut,

hampir semuanya tersalur kepada pemohon bantuan hibah.

2. Indikator kinerja Kegiatan keagamaan yang dibantu.

Pada indikator tersebut tidak terdapat kesenjangan atau gap pelayanan dimana

realisasi yang dapat dicapai pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-6 telah

terlaksana sesuai target yang telah ditentukan.

Dari tabel 2.2 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tersebut, dapat

dipaparkan sebagai berikut :

- Untuk tahun 2010 dan 2011, penyerapan anggaran sudah dapat dikatakan baik

dikarenakan penyerapan anggaran untuk pos belanja hibah, belanja bantuan sosial,

belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa sudah berada dikisaran 99 – 100%.

- Pada tahun 2012, penyerapan belanja hibah kurang optimal yaitu sekitar 66,29%.

Tetapi untuk penyerapan belanja hibah (99,08%), belanja pegawai (100%), maupun

belanja barang dan jasa (100%) sudah dapat dikatakan baik.


Hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai di masing-masing program yang

indikator keberhasilannya dapat dilihat dari presentase capaian kinerja pada setiap

program, mempunyai nilai hampir 100%.

Dari segi indikator kinerja input, output dan outcome hampir semuanya terealisasi

sesuai dengan target. Untuk program yang mendekati 100% yaitu antara lain

Bantuan Kepedulian Sosial, Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya,

Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA, Bantuan Kegiatan

Pembinaan Pendidikan, dan Bantuan Kepada Organisasi Profesi Lainnya. Sedangkan

Belanja Hibah kepada Persatuan Veteran POLRI dan Dewan Pendidikan dananya

tidak terserap karena adanya keterlambatan dalam pengajuan pencairan dana sampai

pada batas akhir pengajuan yang telah ditentukan BPKAD.

- Pada tahun 2013, penyerapan anggaran untuk belanja sosial, belanja pegawai dan

belanja barang dan jasa sudah mendekati 100 % dan sudah dapat dikatakan baik.

Sedangkan untuk belanja hibah, dari total anggaran Rp. 8.287.500.000,-, hanya

terserap Rp. 6. 988.500.000,- atau 84,33%. Adapun kendala yang dihadapi dalam

rangka penyerapan belanja hibah tersebut adalah dikarenakan adanya Pemohon yang

mengajukan Proposal bantuan tetapi tidak tercantum didalam Lampiran Perda

APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013. Selain itu juga dikarenakan adanya

Pemohon bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten

Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan

bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.

- Untuk Tahun 2014, penyerapan anggaran yang kurang optimal adalah pada

penyerapan belanja hibah dan belanja sosial. Pada pos belanja hibah, dari total

anggaran Rp. 25.841.145.000,- terserap total Rp. 19.660.800.000,- atau 76,08%.

Sedangkan untuk belanja sosial, dari total anggaran Rp. 440.000.000,- terserap total

Rp. 231.500.000,- atau 52,61%.

Untuk Tahun 2015, penyerapan anggaran yang kurang optimal adalah pada

penyerapan belanja sosial. Pada pos belanja sosial ini, dari total anggaran Rp.

450.000.000,- terserap total Rp. 362.500.000,- atau (80,56%).

Untuk kendala yang ditemui dalam rangka penyerapan anggaran belanja hibah

maupun belanja sosial untuk tahun 2014 dan tahun 2015 hampir sama, antara lain:

Untuk belanja hibah, kendala yang ditemui adalah:


Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi

rekening pemohon, kwitansi pemohon dsb sehingga harus dikembalikan ke

pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki.

Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak

lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya.

Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Daftar Nama Penerima,

Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang

diterima Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2014 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal

permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.

Untuk belanja sosial, penyerapan kurang optimal dikarenakan total anggaran yang

disediakan lebih besar dari jumlah pengajuan bantuan sosial yang sifatnya

insidentil atau baru diajukan setelah terjadi Bencana Alam Angin Puyuh dan

Bencana Kebakaran, Kecelakaan Nelayan, Bencana Tanah Longsor, Tali Asih

kepada pejuang kemerdekaan, Janda Pahlawan dan Warakawuri.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan pencermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tantangan :

Kompetensi Aparatur belum optimal.

Kesejahteraan Aparatur yang rendah.

Beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang

menangani lebih dari satu tupoksi.

Pembagian beban kerja kepada seluruh pegawai yang belum merata.

Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Masih rendahnya pemahaman terhadap tupoksi.

Peluang :

Sarana teknologi dan informasi yang memadai.

Disiplin dan komitmen pegawai yang cukup baik.

Formasi jabatan struktural sudah terisi.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan

rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara

moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai

suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang

apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal

yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh

karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap

berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu

strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu

strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih serta

visi dan misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

Seiring dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

periode Tahun 2016 – 2021 maka telah ditetapkan visi, misi, prioritas, tujuan dan

sasaran Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021.

Visi Kepala Daerah terpilih :

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA

SAING “


Misi Kepala Daerah terpilih :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan;

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah;

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan;

4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public;

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung

tinggi budaya lokal.


selaku unsur staf, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah terpilih dalam

melaksanakan penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan,

Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan

Masyarakat meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, kebudayaan, agama, pendidikan, sosial, tenagakerja, transmigrasi

serta kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah terpilih maka visi, misi,

tujuan dan sasaran serta program kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mengacu pada visi, misi dan program kepala

daerah terpilih.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun Isu-Isu Strategis adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan sumber daya aparatur panitia pelaksana kegiatan dan pengelola

bantuan hibah dan atau bantuan sosial yang kompeten.

b. Tersedianya sarana dan prasarana baik komputer, jaringan internet maupun

ruangan dan atau almari penyimpanan arsip yang memadai.

c. Meningkatkan administrasi dan pelaksanaan kegiatan Bagian Kesmasy.

d. Meningkatkan administrasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan hibah dan bantuan

sosial di Bagian Kesmasy.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

diinginkan, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yaitu

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA

SAING“ maka dicanangkan visi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan yaitu “TERWUJUDNYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT) MELALUI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.

Untuk mewujudkan visi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan maka ditetapkan misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, dimana Misi tersebut tersirat dalam RPJMD

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu: “MEWUJUDKAN REFORMASI

BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK“.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Guna mewujudkan visi, misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan, menetapkan tujuan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG

BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN

EFISIEN SERTA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG

LEBIH BAIK“.

Sedangkan untuk mencapai Visi, Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, menetapkan sasaran sebagai berikut:

“TERSELENGGARANYA FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT“.


4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang

harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Disisi lain penyelenggaraan tata

pemerintahan yang baik dan pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan rencana

pembangunan merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah

terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik tersebut,

diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Upaya

mengimplementasikan atau mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu

memberikan pelayanan publik yang lebih baik khususnya dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat telah dan akan terus dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana yang sudah menjadi

komitmen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi yang tertuang pada bab sebelumnya,

maka dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya ditetapkan langkah operasional yang

dituangkan dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan

misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kegiatan

merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi

sasaran, tujuan, visi dan misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik

kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang

dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan

dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impact sesuai dengan

sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dan kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Sosial.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya:

Pelaksanaan Bhakti Sosial.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial:

Fasilitasi Peyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan.

Fasilitasi Penyaluran bantuan kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan.


Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan

Keolahragaan.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah:

Pelaksanaan Hari Besar Islam.

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji.

Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan.

Penyelenggaraan Pendidikan Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan.

Penyelenggaraan Safari Ramadhan.

Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Ta'mir Masjid se Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Modin se Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Ponpes Kabupaten

Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten

Lamongan.

Pendampingan Pembinaan BAZ se Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat.

Pendampingan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten

Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi

Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Lamongan.

Pendampingan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lamongan.

5. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan:

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.

6. Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta:

KNPI.

Kegiatan Kepada KPU.

Kegiatan Panwaslu.

Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah.


Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/ TPA.

Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

Organisasi Profesi Lainnya.

7. Program Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan:

Kelompok Masyarakat.

Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan.

8. Program Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan:

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat

dilihat pada Tabel 5.1


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik

kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang

dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan

dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impact sesuai dengan

sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan.


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan

tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan dalam kurun waktu 2016 -2021.

RENSTRA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur

dalam Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan maupun

semua SKPD menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya serta bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan

perubahan yang ada.

Semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

guna tercapainya visi dan misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan pada khususnya dan visi, misi Pemerintah Kabupaten Lamongan pada

umumnya.

Lamongan, Agustus 2016

KEPALA BAGIAN KESMASY

KHUSNUL YAQIN,S.Si Pembina

NIP. 19670524 199302 1 004

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1 Presentase tempat peribadatan yang dibantu 9,55% 9,60% 9,65% 9,70% 9,75% 9,80% 14,44% 14,53% 15,07% - - - 151,20% 151,35% 156,17% - - -

2 Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang

disusun tepat waktu dan benar

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% - - - 100% 100% 100% - - -

3 Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang

dibantu

14,80% 14,85% 14,90% 14,95% 15,00% 15,05% 19,09% 14,03% 13,71% - - - 128,99% 94,48% 92,01% - - -

4 Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/

ormas/ fakir miskin yang dibantu

1,53% 16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12% 1,05% 15,25% 22,93% - - - 68,63% 93,44% 138,72% - - -

5 Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana 12 Keg 12 Keg 12 Keg 12 Keg 12 Keg 12 Keg 10 Keg 12 Keg 15 Keg - - - 83,33% 100,00% 125,00% - - -

6 Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla,

Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang

memperoleh insentif

19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.477 Org 21.826 Org 21.440 Org - - - 98,10% 109,93% 107,98% - - -

7 Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI)

yang dibantu

4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 4 Lembaga - - - 125% 125% 100% - - -

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan

No Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi PDTarget

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

12

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

BELANJA DAERAH

Belanja tidak langsung 46.498.500.000 49.763.500.000 62.349.000.000 52.640.000.000 52.656.175.000 58.021.792.500 39.968.200.000 47.150.500.000 55.153.500.000 - - - 85,96% 94,75% 88,46% 1.920.548.750 5.061.766.667

- Belanja hibah 46.023.500.000 49.288.500.000 61.874.000.000 52.165.000.000 52.081.425.000 57.389.567.500 39.575.500.000 47.023.500.000 54.903.500.000 85,99% 95,40% 88,73% 1.894.344.583 5.109.333.333

- Belanja Bantuan Sosial 475.000.000 475.000.000 475.000.000 475.000.000 574.750.000 632.225.000 392.700.000 127.000.000 250.000.000 82,67% 26,74% 52,63% 26.204.167 (47.566.667)

Belanja langsung 10.300.000.000 10.649.780.000 12.483.068.500 11.657.268.500 13.722.610.000 15.094.871.000 9.550.526.900 10.070.942.660 11.587.835.380 92,72% 94,56% 92,83% 799.145.167 679.102.827

- Belanja pegawai 523.130.000 639.607.000 472.575.000 528.825.000 512.678.000 591.896.000 399.075.000 98,00% 92,54% 84,45% (87.188.333) (37.867.667)

- Belanja barang dan jasa 9.776.870.000 10.010.173.000 12.010.493.500 11.128.443.500 9.037.848.900 9.479.046.660 11.188.760.380 92,44% 94,69% 93,16% (1.629.478.333) 716.970.493

- Belanja modal - - - - - - - - - - - -

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan

UraianAnggaran pada tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

12

No Indikator KinerjaCapaian Sasaran Renstra

PD Kabupaten

Sasaran pada Renstra

PD ProvinsiSasaran pada Renstra K/L

(1) (2) (3) (4) (5)

1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Tabel 2.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten Lamongan

terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L

NoRencana Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat

Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan PD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan PD

1 2 3 4 5 6

1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Tabel 2.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Kabupaten Lamongan

No Rencana Pola RuangPola Ruang

Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Pola Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan

PD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan PD

1 2 3 4 5 6

1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Tabel 2.5

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan

No Aspek KajianRingkasan

KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan PD

Catatan bagi

Perumusan Program

dan Kegiatan PD

1 2 3 4 5

1 Kapasitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan

NIHIL NIHIL NIHIL

2 Perkiraan mengenai dampak dan risiko

lingkungan hidup

NIHIL NIHIL NIHIL

3 Kinerja layanan/ jasa ekosistem NIHIL NIHIL NIHIL

4 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam NIHIL NIHIL NIHIL

5 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim

NIHIL NIHIL NIHIL

6 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman

hayati

NIHIL NIHIL NIHIL

Tabel 2.6

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Kabupaten Lamongan

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Proses input data ke aplikasi seperti

SAKTI, SIPPD, e-Planning mengalami

gangguan sehingga terkadang proses

input data tersebut melewati

tenggat waktu yang telah ditetapkan

Kurang stabilnya koneksi internet

ruangan kantor serta aplikasi yang

berkaitan dengan Bagian Kesmasy

Terjadinya penumpukan beban kerja

sehingga ada beberapa pekerjaan

yang terbengkalai

Sumber Daya Manusia yang kurang

memadai terutama dari segi

kuantitas

Terhambatnya proses pencairan

bantuan baik hibah, bansos maupun

bantuan lain dikarenakan berkas

kelengkapan yang dibawa oleh

pemohon kurang lengkap sehingga

masih perlu ada revisi. Selain itu juga

masih terdapat kesalahan dalam

Peng SPJ an belanja langsung

maupun penyusunan LPJ untuk

belanja tidak langsung oleh para

penerima bantuan.

Kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai prosedur

penyaluran bantuan di Bagian

Kesmasy

Masalah makro tingkat daerah

masalah tingkat OPD (penyebab

munculnya masalah makro tingkat

daerah)

akar-akar masalah (penyebab

munculnya masalah tingkat OPD)

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Setda

Kabupaten Lamongan

1 Terhambatnya pelaksanaan fasilitasi dan

koordinasi kebijakan strategis bidang

Kesejahteraan Rakyat.

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Tabel 3.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

NoIsu Strategis

Penghambat Pendorong

(1) (3) (4) (5)

1

Program

Kurang stabilnya Koneksi

Internet

Peningkatan dan Penstabilan

Koneksi/Jaringan Internet

Kelengkapan berkas seringkali

salah atau kurang lengkap

Sosialisasi kepada pemohon

bantuan mengenai persyaratan

berkas yang harus dilengkapi

beserta format formulirnya

nya.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : " TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING "

- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan

Strategis Kesejahteraan Rakyat

Sering terkendala di faktor eksternal, yaitu pada

jaringan/koneksi internet yang kurang stabil sehingga

mengganggu proses input SAKTI maupun proses pembayaran

pajak. Serta pelaksanaan pencairan bantuan hibah dan

bantuan sosial yang seringkali tertunda dikarenakan berkas

kelengkapan yang dibawa pemohon kurang lengkap sehingga

perlu dilengkapi kembali dan atau terjadi kesalahan sehingga

perlu dilakukan perbaikan atau direvisi.

FaktorNo Permasalahan Pelayanan SKPD

Misi 4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi

pemenuhan pelayanan publik

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

(2)


(1) (2) (3) (4) (5)

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/LPermasalahan Pelayanan SKPD Kab.

Lamongan

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)


Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD

Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NoSasaran Jangka Menengah Renstra SKPD

ProvinsiPermasalahan Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)


Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NoRencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas

dan Fungsi SKPDPermasalahan Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)


Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor

Permasalahan Pemb. Daerah

Lambatnya tingkat penyerapan

anggaran belanja baik belanja

langsung (kegiatan) maupun belanja

tidak langsung (belanja hibah dan

belanja sosial)

Tereujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik

(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Masih terjadi kesalahan dalam

perencanaan dan penganggaran

belanja baik belanja langsung

maupun belanja tidak langsung

sehingga penyerapan anggaran tidak

optimal (100%).



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Masih adanya kesalahan dalam

pertanggungjawaban pengSPJan

belanja langsung maupun

penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) untuk

belanja tidak langsung (belanja

hibah dan belanja sosial) oleh para

penerima bantuan.



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Menuju predikat WTP dalam opini

BPK



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat



(Good Government)

melalui Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Tabel 4.1

Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis Peningkatan sumber daya

aparatur panitia pelaksana

kegiatan dan pengelola bantuan

hibah dan atau bantuan sosial

yang kompeten.

Tersedianya sarana dan

prasarana baik komputer,

jaringan internet maupun

ruangan dan atau almari

penyimpanan arsip yang

memadai.

Meningkatkan administrasi dan

pelaksanaan kegiatan Bagian

Kesmasy

Meningkatkan administrasi dan

pelaksanaan penyaluran bantuan

hibah dan bantuan sosial di

Bagian Kesmasy

No Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi

1 Melaksanakan pembinaan kepada aparatur panitia pelaksana kegiatan

dan pengelola bantuan hibah dan atau bantuan sosial.

Terwujudnya SDM aparatur panitia pelaksana kegiata dan

pengelola bantuan hibah dan atau bantuan sosial yang

kompeten dibidangnya.

2 Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan

belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Tersedianya sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan

kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung

(bansos dan hibah).

3 Melaksanakan pelatihan pengadminsitrasian dalam rangka

pelaksanaan belanja langsung maupun belanja tidak langsung (hibah

dan bansos).

Terlaksananya belanja langsung maupun belanja tidak

langsung (tersalurnya bantuan hibah dan bantuan sosial

kepada masyarakat) secara optimal dan teradminsitrasi

dengan baik.

"Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

(Good Government) melalui

Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat"

Tabel 4.2

Perumusan Visi

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

SDM aparatur panitia pelaksana kegiatan

dan pengelola bantuan hibah dan atau

bantuan sosial.

Sarana dan Prasarana pendukung yang

memadai.

Tabel 4.3

Penyusunan Penjelasan Visi

"Terwujudnya Tata

Kelola

Pemerintahan yang

Baik (Good

Government)

melalui

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat"

Dengan visi tersebut, apa yang diharapkan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten

Lamongan untuk 5 tahun kedepan yaitu Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dengan

didukung oleh SDM Aparatur yang berkompeten dibidangnya, Sarana dan Prasarana pendukung yang

memadai serta SOP pelaksanaan dan pengadministrasian belanja langsung dan atau belanja tidak

langsung (penyaluran bantuan hibah dan bansos) guna mendukung terciptanya tata kelola

pemerintahan yang baik dari sisi pelaksanaan belanja langsung (kegiatan keagamaan, dsb) dan

penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan

dan pengadministrasian belanja langsung

dan atau belanja tidak langsung

(penyaluran bantuan hibah dan bansos).

SDM aparatur panitia

pelaksana kegiatan dan

pengelola bantuan hibah dan

atau bantuan sosial.

Mewujudkan

pelaksanaan kegiatan

belanja langsung

maupun belanja tidak

langsung yang baik dan

transparan.

Mewujudkan kepuasan

dalam pelayanan

permohonan bantuan.

Mempercepat

Penyerapan Anggaran

Belanja langsung

maupun tidak

langsung.

x -

Sarana dan Prasarana

pendukung yang memadai.

Mewujudkan

penatausahaan kegiatan

yang optimal.

Mempermudah akses

mengenai penyaluran

bantuan hibah dan

bantuan sosial.

Mengoptimalkan

proses pelaksanaan

belanja langsung

maupun tidak

langsung guna

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

x -

Standar Operasional

Prosedur pelaksanaan dan

pengadministrasian belanja

langsung dan atau belanja

tidak langsung (penyaluran

bantuan hibah dan bansos).

Meningkatkan

pengelolaan serta

pengadministrasian

kegiatan yang rapi,

efektif dan efisien.

Mempermudah jalur

birokrasi dalam

mengajukan

permohonan bantuan.

Terlaksananya

kegiatan belanja

langsung serta

tersalurnya bantuan

hibah dan bansos yang

tepat sasaran dan

berdampak langsung

terhadap pelaku

ekonomi.

x -

1

Lainnya

"Terwujudnya

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik (Good

Government)

melalui

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat"

"Terlaksananya

koordinasi dan

kerjasama yang

baik dengan

instansi terkait

dibidang

Pemberdayaan

Perempuan,

Pemuda dan

Olah Raga,

Agama,

Pendidikan dan

Kebudayaan,

Bina Sosial dan

Kesehatan"

Tabel 4.4

Perumusan Misi

No Visi Pokok-pokok visiStakeholder Layanan

MisiSKPD lain Pengguna layanan Pelaku Ekonomi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Pelayanan

Publik

Terwujudnya

kebijakan strategis

bidang

Pemerintahan

Umum

% Kebijakan strategis bidang

pemerintahan umum yang

ditindaklanjuti

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabel 4.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setda

Kabupaten Lamongan

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/SasaranTarget Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-

12

Pencapaian Indikator Sasaran :

* Presentase tempat peribadatan yang dibantu

* Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar.

* Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu

* Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu

* Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana

* Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang memperoleh insentif

* Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu

* Presentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan

1 WTP menjadi peluang ke depan dengan semakin meningkatnya

kualitas penatausahaan pelaksanaan kegiatan belanja langsung

maupun penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial.

1 Permintaan BPK yang berubah-ubah dalam hal kelengkapan

SPJ untuk pemeriksaan,menyebabkan anggaran yang tersedia

ada yang tidak bisa terserap 100%.

2 Penerima bantuan hibah dan bansos sudah di SK kan sehingga

penyaluran bantuan terencana dengan baik dan tepat sasaran.

2 Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar prosedur

permohonan pengajuan bantuan, terkadang terdapat

perubahan untuk perbaikan.

3 Semakin meningkatnya pengetahuan calon penerima bantuan

mengenai prosedur pencairan dana bantuan.

Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1. Sumber daya aparatur panitia pelaksana kegiatan dan

pengelola bantuan hibah dan atau bantuan sosial yang

berkompeten.

1 Selalu melaksanakan rapat koordinasi internal agar pelaksanaan

kegiatan belanja langsung maupun penyaluran bantuan hibah

dan bansos berjalan baik dan konsisten.

1 Bekerjasama dengan Bappeda dan BPKAD dalam memperbaiki

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian dengan

menghadirkan konsultan yang berkompeten dibidangnya.

2. Tersedianya sarana dan prasarana baik komputer, jaringan

internet maupun ruangan dan atau almari penyimpanan arsip

yang memadai.

2 Memaksimalkan fasilitas yang telah memadai. 2 Adanya aplikasi yang berkualitas untuk menunjang proses

perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

3. Meningkatnya pengadministrasian dan pelaksanaan kegiatan

serta penyaluran bantuan hibah dan bansos Bagian Kesmasy.

Kelemahan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1. Masih kurang tertib dan disiplin dalam pelaksanaan SOP baik

dalam pelaksanaan kegiatan belanja langsung maupun

penyaluran bantuan hibah dan bansos serta pengarsipan.

1 Memberikan reward and punishment untuk meningkatkan

ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas.

1 Bekerjasama dengan BPKAD dalam memperbaiki proses

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (penyerapan

anggaran) dengan menghadirkan konsultan yang

berkompeten dibidangnya.

2. Kemampuan SDM dalam memanfaatkan aplikasi SAKTI masih

belum merata.

Tabel 4.6

Penentuan Alternatif Strategi

Peluang : Tantangan :

Faktor Eksternal

Faktor Internal

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI

(1) (2) (3) (4)

Presentase tempat peribadatan yang dibantu Selalu melaksanakan rapat koordinasi internal agar pelaksanaan kegiatan belanja langsung

maupun penyaluran bantuan hibah dan bansos berjalan baik dan konsisten.

Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang

disusun tepat waktu dan benar.

Memberikan reward and punishment untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam

pelaksanaan tugas.

Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang

dibantu

Memaksimalkan fasilitas yang telah memadai.

Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/


Bekerjasama dengan Bappeda dan BPKAD dalam memperbaiki proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengevaluasian dengan menghadirkan konsultan yang berkompeten

dibidangnya.

Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana Adanya aplikasi yang berkualitas untuk menunjang proses perencanaan maupun pelaksanaan

kegiatan.

Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla,


memperoleh insentif

Bekerjasama dengan BPKAD dalam memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan (penyerapan anggaran) dengan menghadirkan konsultan yang berkompeten

dibidangnya.

Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI)

yang dibantu

2 Tersalurnya bantuan

kepada masyarakat yang

sesuai dengan peraturan

Presentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai

dengan peraturan

Terselenggaranya

fasilitasi dan koordinasi

kebijakan strategis

Kesejahteraan Rakyat.

1

Tabel 4.7

Penentuan Strategi

Visi

Misi 4

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Selalu melaksanakan rapat koordinasi internal agar pelaksanaan

kegiatan belanja langsung maupun penyaluran bantuan hibah dan

bansos berjalan baik dan konsisten.

Memberikan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan

terutama tentang Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan

Sosial

Memberikan reward and punishment untuk meningkatkan ketertiban

dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas.

Memberikan pelatihan dan keterampilan internal dalam

menjalankan aplikasi SAKTI, e-Planning, e-Budgeting, SIPPD,

Musrenbang, dsb.

Memaksimalkan fasilitas yang ada. Mengeluarkan produk SOP (Standar Prosedur Operasional) baik

dalam pelaksanaan kegiatan belanja langsung maupun

prosedur penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial.

Bekerjasama dengan Bappeda dan BPKAD dalam memperbaiki proses

perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian dengan menghadirkan

konsultan yang berkompeten dibidangnya.

Adanya aplikasi yang berkualitas untuk menunjang proses

perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Bekerjasama dengan BPKAD dalam memperbaiki proses perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan (penyerapan anggaran) dengan

menghadirkan konsultan yang berkompeten dibidangnya.

Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan

Pelayanan Publik

Terwujudnya kebijakan strategis

bidang Pemerintahan Umum

Tabel 4.8

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

: Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

: Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

12

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

4 01 26 Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan Strategis

Kesejahteraan Rakyat

Persentase kegiatan

keagamaan dan

kemasyarakatan yang

dibantu

100% 10.649.780.000 100% 12.483.068.500 100% 11.657.268.500 100% 13.743.150.960 100% 15.094.871.001 100% 71.668.138.961 Bag.

Kesmasy

4 01 26 001 Fasilitasi Penyaluran Bantuan

Kegiatan Keagamaan,

Pendidikan dan Kebudayaan.

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan

1 Kegiatan 3 Kegiatan 200.000.000 1 Kegiatan 186.400.000 1 Kegiatan 145.238.400 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 165.000.000 1 Kegiatan 226.270.000 8 Kegiatan 1.072.908.400 Bag.

Kesmasy


Kegiatan Bina Sosial dan

Kesehatan


dilaksanakan


Kesmasy


Kegiatan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan


dilaksanakan

1 Kegiatan 3 Kegiatan 75.000.000 1 Kegiatan 133.750.000 1 Kegiatan 85.732.400 1 Kegiatan 75.000.000 1 Kegiatan 82.500.000 1 Kegiatan 166.375.000 8 Kegiatan 618.357.400 Bag.

Kesmasy

4 01 26 004 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Sosial

Jumlah dokumen yang

tersusun

3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000 5 Dok 20.000.000 - - - - - - - - 5 Dokumen 35.000.000 Bag.

Kesmasy

4 01 26 005 Penyaluran Bahan Makanan

Pokok Bagi Masyarakat

Kabupaten Lamongan


dilaksanakan

3 Kegiatan 434.400.000 3 Kegiatan 413.300.000 3 Kegiatan 425.000.000 3 Kegiatan 467.500.000 3 Kegiatan 532.400.000 3 Kegiatan 2.272.600.000 Bag.

Kesmasy

4 01 26 006 Pendampingan Pembinaan

Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Guru Ngaji

yang mendapatkan

pembinaan

10.000 Guru Ngaji 27 Kecamatan/

11.000 Guru Ngaji

2.400.000.000 13.900 Guru Ngaji 2.708.000.000 13.900 Guru Ngaji 3.453.050.030 13.900 Guru Ngaji 3.357.225.000 13.900 Guru Ngaji 11.918.275.030 Bag.

Kesmasy


Takmir Masjid se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Takmir Masjid

yang mendapatkan

pembinaan

1.800 Takmir Masjid 27 Kecamatan/

1.850 Takmir

Masjid

1.550.000.000 2.450 Takmir

Masjid1.825.686.872 2.450 Takmir

Masjid1.669.781.700 2.450 Takmir

Masjid1.665.271.700 2.450 Takmir

Masjid

6.710.740.272 Bag.

Kesmasy


Imam Musholla se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Imam

Musholla yang

mendapatkan

pembinaan

4.354 Imam

Langgar/ Musholla

27 Kecamatan/

4.700 Imam

Musholla

1.300.000.000 4.750 Imam

Musholla1.310.400.000 4.750 Imam

Musholla1.326.068.400 4.750 Imam

Musholla1.315.508.400 4.750 Imam

Musholla

5.251.976.800 Bag.

Kesmasy


Modin se Kabupaten Lamongan

Jumlah Modin yang

mendapatkan

pembinaan

2.000 Modin 27 Kecamatan/

2.000 Modin

645.000.000 2.000 Modin 641.000.000 2.000 Modin 640.705.500 2.000 Modin 649.013.400 2.000 Modin 2.575.718.900 Bag.

Kesmasy


Penyelenggaraan Pendidikan

Pondok Pesantren se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Penyelenggara

Pendidikan Pondok

Pesantren yang

mendapatkan

pembinaan

27 Kecamatan/

280

Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

180.000.000 500

Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

241.943.128 500

Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

235.440.920 500

Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

250.476.400 500

Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

907.860.448 Bag.

Kesmasy

4 01 26 011 Kegiatan Pelatihan Hisab dan

Rukyat Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta

pelatihan Hisab dan

Rukyat Kabupaten

Lamongan

300 peserta 100.000.000 - - - - - - - - 300 peserta 100.000.000 Bag.

Kesmasy

4 01 26 012 Pendampingan Gerakan

Lamongan Menghafal

Jumlah peserta

Gerakan Lamongan

Menghafal

300 peserta 437.600.000 - - - - - - - - 300 peserta 437.600.000 Bag.

Kesmasy

4 01 26 014 Pemberangkatan dan

Pemulangan Jamaah Haji


dilaksanakan


Kesmasy

4 01 26 015 Pembinaan Keagamaan

Kabupaten Lamongan


dilaksanakan

8 Kegiatan 4 Kegiatan 500.000.000 6 Kegiatan 620.000.000 6 Kegiatan 1.467.783.250 6 Kegiatan 868.808.100 6 Kegiatan 955.688.910 6 Kegiatan 865.150.000 34 Kegiatan 5.277.430.260 Bag.

Kesmasy

Jumlah Guru Ngaji

yang mendapatkan

pembinaan

13.900 Guru Ngaji 4.137.478.211 13.900 Guru Ngaji 4.551.226.032 13.900 Guru Ngaji 8.688.704.243 Bag.

Kesmasy

Jumlah Takmir Masjid

yang mendapatkan

pembinaan

2.450 Takmir

Masjid

2.035.137.357 2.450 Takmir

Masjid

2.238.651.093 2.450 Takmir

Masjid

4.273.788.450 Bag.

Kesmasy

Jumlah Imam

Musholla yang

mendapatkan

pembinaan

4.750 Imam

Musholla

1.619.244.264 4.750 Imam

Musholla

1.781.168.690 4.750 Imam

Musholla

3.400.412.954 Bag.

Kesmasy

Jumlah Modin yang

mendapatkan

pembinaan

2.000 Modin 789.955.155 2.000 Modin 868.950.671 2.000 Modin 1.658.905.826 Bag.

Kesmasy

(3)

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Pelayanan Publik

Terwujudnya

kebijakan

strategis bidang

Pemerintahan

Umum

Unit Kerja

PD

Penanggun

g jawab

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra PD

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

Data Capaian pada

tahun awal

perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

12

Jumlah Penyelenggara

Pendidikan Pondok

Pesantren yang

mendapatkan

pembinaan

500

Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

299.585.013 500 Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

329.543.515 500

Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

629.128.528 Bag.

Kesmasy

4 01 26 016 Penyelenggaraan Safari

Ramadhan


dilaksanakan

1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 144.500.000 1 Kegiatan 139.920.000 1 Kegiatan 145.000.000 1 Kegiatan 159.500.000 1 Kegiatan 199.650.000 6 Kegiatan 888.570.000 Bag.

Kesmasy

4 01 26 017 Pelaksanaan Peringatan Hari

Besar Islam


dilaksanakan

4 Kegiatan 4 Kegiatan 600.000.000 6 Kegiatan 1.407.700.000 6 Kegiatan 1.232.915.500 6 Kegiatan 1.082.915.500 6 Kegiatan 1.191.207.050 6 Kegiatan 1.331.000.000 34 Kegiatan 6.845.738.050 Bag.

Kesmasy

4 5 31 014 Fasilitasi Pembinaan Penghafal

Al-Qur'an Kabupaten

Lamongan.


dilaksanakan

- - 1 Kegiatan 400.000.000 1 Kegiatan 400.000.000 1 Kegiatan 440.000.000 1 Kegiatan 598.950.000 4 Kegiatan 1.838.950.000 Bag.

Kesmasy

4 01 26 011 Fasilitasi Penyelenggaraan

Hisab Dan Rukyat

Jumlah peserta

pelatihan Hisab dan

Rukyat yang difasilitasi

- - 300 peserta 136.000.000 300 peserta 100.000.000 300 peserta 110.000.000 300 peserta 141.086.000 300 peserta 487.086.000 Bag.

Kesmasy

4 01 26 018 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan

Pemberantasan Penggunaan

Peredaran Gelap Narkoba.

Jumlah peserta

Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penggunaan

Peredaran Gelap

Narkoba yang

difasilitasi.

- - 500 peserta 350.000.000 500 peserta 300.000.000 500 peserta 330.000.000 500 peserta 399.300.000 500 peserta 1.379.300.000 Bag.

Kesmasy

5 1 4 Program Belanja Hibah Prosentase lembaga

yang menerima

bantuan hibah

100% 43.142.500.000 100% 61.874.000.000 100% 52.165.000.000 100% 57.271.500.000 100% 57.389.567.500 100% 301.038.567.500 Bag.

Kesmasy

5 1 4 007 KNPI Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

1 Lembaga 1 Lembaga 400.000.000 1 Lembaga 100.000.000 1 Lembaga 100.000.000 1 Lembaga 100.000.000 - - 1 Lembaga 100.000.000 1 Lembaga 800.000.000 Bag.

Kesmasy

5 1 4 009 Kegiatan Kepada KPU Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

1 Lembaga 1 Lembaga 250.000.000 1 Lembaga 150.000.000 1 Lembaga 150.000.000 1 Lembaga 150.000.000 1 Lembaga 165.000.000 1 Lembaga 199.650.000 1 Lembaga 1.064.650.000 Bag.

Kesmasy

Kegiatan Panwaslu Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

1 Lembaga 1 Lembaga 10.000.000 - - 1 Lembaga 100.000.000 1 Lembaga 800.000.000 1 Lembaga 880.000.000 1 Lembaga 133.100.000 1 Lembaga 1.923.100.000 Bag.

Kesmasy

5 1 4 018 Lembaga Keagamaan dan

Tempat-tempat Ibadah

Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

921 Lembaga

Agama dan Tempat-

tempat Ibadah

759 Lembaga 11.844.500.000 915 Lembaga 20.936.500.000 650 Lembaga 26.751.600.000 650 Lembaga 21.538.000.000 650 Lembaga 23.691.800.000 650 Lembaga 27.866.481.500 650 Lembaga 132.628.881.500 Bag.

Kesmasy

5 1 4 023 Pondok Pesantren, Madin dan

TPQ/ TPA

Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

539 Lembaga 519 Lembaga 11.201.500.000 515 Lembaga 14.393.000.000 519 lembaga 16.788.000.000 519 lembaga 14.985.000.000 519 lembaga 16.483.500.000 519 lembaga 19.157.083.000 519 lembaga 93.008.083.000 Bag.

Kesmasy

5 1 4 026 Badan Narkotika Kabupaten

(BNK)

Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

1 Lembaga 1 Lembaga 100.000.000 1 Lembaga 100.000.000 1 Lembaga 100.000.000 - - - - - - 1 Lembaga 300.000.000 Bag.

Kesmasy

5 1 4 028 Organisasi Profesi Lainnya Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

27 Pemohon 1 Lembaga 100.000.000 1 Lembaga 100.000.000 1 Lembaga 100.000.000 - - - - 1 Lembaga 133.100.000 1 Lembaga 433.100.000 Bag.

Kesmasy

5 1 4 001 Kelompok Masyarakat Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

310 Pemohon 233 Pemohon 4.920.000.000 258 Lembaga 7.073.000.000 233 Pemohon 17.784.400.000 233 Pemohon 14.592.000.000 233 Pemohon 16.051.200.000 233 Pemohon 9.414.163.000 233 Pemohon 69.834.763.000 Bag.

Kesmasy

5 1 4 004 Pemberdayaan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan

Jumlah lembaga yang

menerima bantuan

hibah

131 Pemohon 39 Pemohon 370.000.000 18 Lembaga 290.000.000 - - - - - - 39 Pemohon 385.990.000 39 Pemohon 1.045.990.000 Bag.

Kesmasy

5 1 5 Program Belanja Bantuan Sosial Jumlah kejadian

bencana alam yang

dibantu

25 Kejadian 475.000.000 25 Kejadian 475.000.000 25 Kejadian 475.000.000 25 Kejadian 522.500.000 25 Kejadian 632.225.000 125 Kejadian 3.054.725.000 Bag.

Kesmasy

5 1 5 004 Bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan

Jumlah kejadian

bencana alam yang

dibantu

540 Pemohon 466 Orang 475.000.000 25 Kejadian 475.000.000 25 Kejadian 475.000.000 25 Kejadian 475.000.000 25 Kejadian 522.500.000 25 Kejadian 632.225.000 125 Kejadian 3.054.725.000 Bag.

Kesmasy

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Pelayanan Publik

Terwujudnya

kebijakan

strategis bidang

Pemerintahan

Umum

13

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMDTahun 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Presentase tempat peribadatan yang dibantu 9,55% 9,55% 9,60% 9,65% 9,70% 9,75% 9,80% 9,80%

2 Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang

disusun tepat waktu dan benar.

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang

dibantu

14,80% 14,80% 14,85% 14,90% 14,95% 15,00% 15,05% 15,05%

4 Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/


1,53% 1,53% 16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12% 17,12%

5 Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana 12 Keg 12 Keg 12 Keg 12 Keg 12 Keg 12 Keg 12 Keg 12 Keg

6 Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla,


memperoleh insentif

19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org 19.855 Org

7 Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI)

yang dibantu

4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga

Tabel 6.1

Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No IndikatorKondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

12

perencanaan strategik (renstra) · dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. penyusunan...

Documents