Call: c:/1data/

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR :KEP / 53 / I / 2010TANGGAL : 29 JANUARI 2010 3

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR :KEP / 53 / I / 2010TANGGAL : 29 JANUARI 2010 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

RENCANA STRATEGISKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2010 - 2014 BAB IPENDAHULUAN

1.Kondisi UmumPencapaian keberhasilan Polri pada Renstra Polri tahun 2005 2009 tidak terlepas dari kerja keras seluruh anggota Polri dan dukungan yang kuat dari pemerintah, DPR / Bappenas, Menkeu, serta masyarakat. Namun harus diakui bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepuasan pada masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga masih diperlukan kelanjutan pelaksanaan kebijakan strategi Polri pada pelaksanaan Renstra Polri tahun 2010 2014 yang bermuara pada pencapaian strategi Kemitraan (Networking).Beberapa keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri diantaranya di bidang Organisasi dan Sistem Perencanaan Penganggaran yaitu ; Penggelaran struktur organisasi Polri yang menganut sistem piramida dalam Postur Kekuatan Polri yang berstandar Profesional, Bermoral dan Modern (PBM) dengan lapis kekuatan : Mabes Kecil, Polda Cukup, Polres Besar dan Polsek Kuat. Sebagai implementasi pelayanan, telah dikembangkan Satwil disesuaikan dengan pertambahan wilayah administrasi daerah guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan pada 5 (lima) titik pangkalan gerak di Riau, Nunukan, Bitung, NTT dan Sorong, pembentukan Dit Narkoba tingkat Polda dan Sat Narkoba pada Polres Polres tertentu, Ditpamobvit dan pembentukan Densus 88 AT pada satuan kewilayahan Polda. Di samping itu telah dibentuk Lembaga penanggulangan terorisme bekerja sama dengan pemerintah Australia yaitu JCLEC dan Platina. Pada Sistem Penganggaran, telah dijabarkan ke dalam 8 (delapan) program, 26 kegiatan dan 103 subkegiatan, yang dilaksanakan oleh 1.057 Satker.Anggaran.....Anggaran Polri termasuk pinjaman luar negeri, PNBP dan Rupiah Murni menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2010 anggaran Polri mencapai Rp. 27,1 T walaupun masih terbatas pada pemenuhan gaji dan dukungan operasional anggota di lapangan pada tugas diskresi dan patroli.Dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri yang profesional, bermoral, modern dan patuh hukum dilaksanakan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia Polri yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas guna memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai ratio Polisi yang ideal pada akhir tahun 2009. Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah personel Polri mencapai 385.396 orang dengan ratio 1 : 601. Strategi yang dilaksanakan penambahan anggota baru Polri dengan mengutamakan putra daerah (prinsip local boy for the local job). Sedangkan pendidikan Perwira Polri melalui Akpol, PPSS dan Bintara Polri yang dijaring dari calon berkualitas terutama aspek moral kepribadian dan intelektual, dalam proses werving dilakukan secara proporsional, bersih, transparan dan objektif serta akuntabel, dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas, hal ini sesuai program unggulan Polri Quick Wins.Di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, guna memberikan dukungan bagi peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas secara profesional, bermoral dan modern serta menjunjung tinggi HAM. Dengan memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa, telah dibangun kekuatan soft power dan tidak melanggar HAM, membangun dan mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi melalui E-Police secara nasional dan terintegrasi, membangun fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat termasuk membangun Pos Pol di wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau luar berpenghuni, pengadaan transportasi baik transportasi darat, perairan, maupun udara, serta peralatan komlek, penambahan ranmor operasional maupun ranmor khusus, pengadaan perlengkapan perorangan anggota Polisi (pistol / revolver). Di samping itu di seluruh Polres sudah dilengkapi peralatan dalmas diantaranya security barrier dan untuk satuan-satuan taktis seperti Brimob diberikan kendaraan taktis berupa APC dan AWC, pengendalian huru hara dan pengadaan berbagai peralatan komunikasi operasional. Pembangunan fasilitas diprioritaskan pada pembangunan Mako Satwil baru, Pos-pos Perbatasan, Mako Polsek, dan pembangunan rumah dinas diutamakan / untuk.....untuk rumah jabatan yang berkaitan dengan pembentukan Satwil baru, namun dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan pembangunan rumah dinas, maka tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Bidang operasional, secara umum situasi kamtibmas cenderung stabil dan terkendali. Situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut telah terjadi berbagai gangguan kamtibmas dengan berbagai bentuk dan intensitas yang meningkat namun secara umum dapat tertangani, dampak dari gangguan kamtibmas dapat dikendalikan. Jumlah gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dapat diselesaikan secara optimal, sehingga secara umum tidak dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan masyarakat.Berbagai bentuk kejahatan konvensional masih didominasi oleh kasus perjudian, dan premanisme. Kasus perjudian dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang signifikan dan penggungkapan kasus yang menjadi perhatian masyarakat diantaranya kasus pembunuhan yang menyebabkan korban massal atau diduga berlatar belakang politik. Pada kejahatan Transnasional telah berhasil diungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain ; terungkapnya pabrik / laboratorium gelap Psikotropika di Kabupaten Serang Banten, di wilayah Jawa Timur, Batam, maupun penemuan ladang Ganja di Aceh dan di Kabupaten Karo Sumut. Demikian juga penanganan Trafficking in Person, Money Loundering, Cyber Crime cukup berhasil.

Kejahatan.....Keberhasilan Polri dalam penanganan terorisme dengan mengungkap kasus-kasus terorisme maupun jaringannya yaitu ; Bom di Bali, di Jakarta, secara berturut-turut membekuk gembong teroris yaitu Dr. Azhari di Batu Malang (Jatim) dan yang bersangkutan melakukan bom bunuh diri ; Ibrohim di Temanggung, Syarifudin Jufri di Ciputat Tangerang dan jaringan di Palembang, walaupun meninggal dunia ketika dilakukan penggerebegan oleh Polri di tempat persembunyiannya namun tetap mendapat apresiasi masyarakat, penangkapan Abu Dujana dan pengikutnya di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta penangkapan kelompok Basri cs pelaku terorisme di Poso (Sulteng) kesemuanya telah meningkatkan rasa tenteram masyarakat dan kepercayaan negara-negara di dunia terhadap Indonesia. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara diantaranya pengungkapan kerugian negara akibat pembalakan hutan (illegal logging), illegal fishing dan illegal mining bersama-sama dengan Departemen terkait melalui Operasi Kepolisian, sedangkan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi adalah penanganan unjuk rasa anarkis yang terjadi dari kerusuhan yang berdampak politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya. antara lain kasus aliran sesat Al Qiyadah Al Islamiyah di Gresik, Sumbar, Jateng, Lampung, Jakarta dan Depok. Begitu pula penanganan kasus penghasutan yang dilakukan lewat SMS di Jayapura, Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan kerusuhan di Timika ; Insiden pembentangan bendera RMS di depan Presiden saat peringatan Harganas tahun 2007 dan beberapa aksi peledakan. Penanganan kasus serupa juga dilakukan terhadap aksi tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh ormas FPI di Monas terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Keyakinan. Prestasi lainnya adalah mengamankan Kebijakan Pemerintah pada pelaksanaan Pilkada tingkat I dan II serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil yang cukup baik, penanganan daerah konflik gerakan pemisahan diri dari NKRI (Separatisme), masalah separatisme di NAD dan konflik horizontal di beberapa wilayah Indonesia seperti di Maluku, Poso dan Papua secara signifikan telah dapat diredam. Di bidang pelayanan publik terutama yang terkait dengan lalu lintas sebagai pelaksanaan Quick Wins di bidang pelayanan SIM, STNK dan BPKB, telah disediakan pelayanan SIM keliling dengan menggunakan bus Unit Pelayanan SIM, SIM Corner di area perbelanjaan, perpanjangan STNK melalui sistem Drive Thru walaupun masih terbatas di kota-kota besar seperti Surabaya (Polda Jatim) dan Jakarta (Polda Metro Jaya).Dari keberhasilan yang sudah dicapai dan beberapa program yang belum optimal pencapaiannya serta harapan masyarakat yang mendambakan keberadaan Polri, maka strategi Membangun Kepercayaan (Trust Building) masih dilanjutkan secara paralel pada Renstra Polri 2010 2014 bersamaan pencapaian strategi Networking.

Dalam.....Dalam rangka menyongsong Renstra Polri 2010 2014 tersebut, telah dirintis kerja sama Polri dengan berbagai komunitas masyarakat dalam strategi Polmas dan kerja sama institusional dalam negeri antar Departemen dan kerja sama luar negeri baik di bidang operasional maupun pembinaan kekuatan.

2.Potensi dan Permasalahana.Potensi gangguan keamanan1)Isu Internasionala)masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai Negara beriklim tropis dan memiliki area hutan yang luas sebagai paru - paru dunia yang saat ini secara kualitas mengalami penurunan sebagai akibat dari perusakan hutan dan pembalakan liar serta pengolahan tambang yang tidak sesuai dengan wilayah peruntukannya;b)isu demokratisasi dalam sistem pemerintahan suatu negara sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri, dan Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia, dihadapkan dengan berbagai tantangan berupa keanekaragaman suku, agama dan ras serta budaya yang setiap saat dapat menjadi pemicu terjadinya konflik; c)pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu internasional yang setiap saat dihembuskan untuk mendiskreditkan Indonesia di mata dunia sebagai akibat dari permasalahan yang terjadi di masa lalu antara lain; masalah Timor Timur, kasus orang hilang / penghilangan paksa dan kasus Semanggi I dan II.

2)Isu Regional

b) kebijakan.....a)permasalahan perbatasan wilayah Indonesia dengan Negara tetangga (Australia, India, Kepulauan Palau, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam), baik wilayah laut maupun darat masih belum terselesaikan secara tuntas sehingga timbul berbagai persoalan baik ekonomi, politik maupun budaya;b)kebijakan perdagangan bebas yang mulai diberlakukan pada tahun 2010 membawa dampak terhadap industri dan perdagangan dalam negeri Indonesia yang mendapat tekanan dan kekuatiran kalah bersaing dengan produk industri dari Negara maju seperti China, Jepang, Singapura, dan lain lain;c)Indonesia sebagai salah satu Negara yang berpenduduk terbesar di dunia, memiliki potensi bidang ketenagakerjaan sehingga menjadi salah satu sumber devisa. Di sisi lain sering terjadi TKI mengalami perlakuan tidak manusiawi (pelanggaran sosial maupun tindak pidana);d)perkembangan di bidang telekomunikasi dan transportasi lintas Negara yang semakin maju berdampak terhadap perkembangan kejahatan antar Negara (Trans National Crime) khususnya masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, serta penyelundupan, perdagangan manusia. Indonesia, dengan wilayah laut yang sangat luas dan posisi geografis yang strategis berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan Transnasional baik sebagai perlintasan maupun tempat produksi dan perdagangan narkotika;e)serangan terorisme yang dialami oleh beberapa Negara, termasuk Indonesia mengindikasikan adanya kejahatan terorganisir untuk menciptakan kondisi keamanan menjadi gangguan dengan memanfaatkan isu ketidakadilan, agama dan etnis sebagai upaya mendiskreditkan pemerintah.

3)Isu dalam negeri

b) pelaksanaan.....a)perkembangan politik pada saat menjelang berakhirnya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tahun 2014 diperkirakan akan mengalami peningkatan suhu politik dalam persaingan antara elite politik dengan berbagai cara untuk memperoleh simpati masyarakat guna memenangkan Pemilu legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden;b)pelaksanaan kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi yaitu : pelaksanaan pilkada (Gubernur, Walikota dan Bupati) digelar hampir setiap tahun sekali, terjadi pada tiap propinsi atau kabupaten / kotamadya, pemekaran wilayah menimbulkan banyak permasalahan baru baik masalah batas wilayah, penentuan ibukota, di sisi lain kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih terjadi perbedaan pandangan serta keinginan untuk pembentukan wilayah / daerah kabupaten atau propinsi yang baru masih terus di perjuangkan oleh pihak - pihak tertentu dalam berbagai kepentingan;c)wilayah-wilayah yang pernah mengalami konflik komunal (Aceh, Sulteng, Ambon dan Papua) masih berpotensi terjadi konflik kembali apabila permasalahan yang menjadi pemicu konflik di masa lalu belum tertangani secara baik antara lain; masalah pemulangan pengungsi, rehabilitasi dan ganti rugi harta benda serta masalah pengangguran meningkat dan tidak adanya lowongan pekerjaan;d)penyelesaian masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah menuju pemerintahan yang bersih dan wibawa (Good Governance and Clean Government);e)perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mencakup 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi) cenderung mengalami peningkatan oleh karena itu beberapa kejahatan yang menjadi indeks kejahatan perlu mendapat penanganan yang lebih komprehensif. b.Permasalahan

pelaksanaan.....1)pelayanan Polri kepada masyarakat belum sepenuhnya tergelar hingga komunitas-komunitas terkecil yang didukung dengan pelayanan kamtibmas prima akibatnya masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya masyarakat patuh hukum masih minim;2)belum dilaksanakan kerja sama antara Polri dengan berbagai komunitas masyarakat maupun antara Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri sebagai langkah proaktif dalam mengatasi gangguan keamanan sejak dari sumbernya. Akibatnya sejak dini belum dapat diantisipasi serta dicarikan solusi pemecahannya terhadap permasalahan yang berkembang menjadi tindak pidana;3)penyusunan kompetensi anggota Polri belum dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kompetensi menuju Polri yang profesional yang pada gilirannya dapat dirasakan keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat melalui pelayanan secara mudah, responsiftidak diskriminasi dan beresiko tinggi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif;4)peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, belum tergelar hingga komunitas-komunitas pelayanan terdepan sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut;5)dengan strategi pelayanan kamtibmas, digelar sebaran pelayanan sedekat - dekatnya dengan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan personel diorientasikan pada pemenuhan titik-titik sebaran pelayanan di tengah masyarakat. Oleh karena itu sekalipun rasio indeks tercapai tetapi belum seimbang dengan jumlah titik sebaran pelayanan;6)tugas pokok, fungsi dan peranan Polri sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan penjabaran UUD 1945 untuk mewujudkan keamanan bagi negara, bangsa dan masyarakat.

BAB II.....BAB IIVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

3.VisiVisi Polri 2010 2014 dijabarkan dari visi pembangunan nasional jangka panjang dan visi Indonesia 2014 dengan memposisikan Polri sebagai sub sistem keamanan dari sistem nasional. Dengan visi pembangunan nasional adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur sejak visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan penjabaran terhadap visi Indonesia tersebut maka dapat dirumuskan visi Polri 2010 2014 sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Dari rumusan visi tersebut dapat diadakan penekanan substansinya pada pelayanan masyarakat sebagai implementasi dari Quick Wins yang telah ditetapkan pada strategi tingkat nasional. Namun substansi pelayanan masyarakat tersebut tidak dapat terlepas dari keseluruhan tugas pokok Polri yang lainnya yaitu tegaknya hukum keamanan dalam negeri mantap dan sinergi polisional. Keempat substansi yang terdapat dalam visi Polri tersebut merupakan satu kesatuan sehingga dapat dirangkum dalam pengertian secara umum sebagai pelayanan masyarakat. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dan penciptaan kamdagri yang mantap dilakukan melalui metode pelayanan. Begitu pula pengembangan sinergi polisional sebagai sistem kerja sama interdep dan masyarakat di lakukan melalui prinsip - prinsip layanan. Dengan penataan substansi visi tersebut di atas dapat diberikan penjelasan satu persatu substansi sebagai berikut :a. terwujudnya pelayanan kamtibmas prima.adalah keadaan dalam masyarakat yang tumbuh rasa bebas dari gangguan dan ketakutan karena Polisi dapat membantu secepatnya bila terjadi gangguan pada masyarakat dengan standar etika yang tinggi;

b. tegaknya..b.tegaknya hukumadalah suatu keadaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang teratur, tertib dan adil dalam lindungan payung hukum yang berwibawa, tegas, humanis dan tidak diskriminatif;c.kamdagri mantapadalah suatu keadaan di wilayah hukum NKRI yang bebas dari konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum serta bebas dari perbuatan yang mengganggu jalannya pemerintahan maupun persatuan bangsa. Di samping itu dalam hal terjadi bahaya-bahaya dari bencana alam dan kecelakaan besar (mass disaster) dapat direspon secara efektif;d.sinergi polisional yang proaktifadalah kebersamaan antar unsur dan komponen Negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mendahului berprosesnya potensi gangguan keamanan dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi terhadap potensi gangguan yang mengendap di berbagai permasalahan pada bidang pemerintahan dan kehidupan sosial maupun ekonomi.Dengan susunan substansi yang menyatu menjadi visi Polri 2010 2014 tersebut maka rute pelayanan kinerja Polri lima tahun kedepan telah mempunyai arah yang sejalan dengan arah perjuangan bangsa dan pemerintah Indonesia lima tahun mendatang.

4.MisiDengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polri, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun ke dalam misi sebagai berikut :a.melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;b.memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif; c.menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;d. menjamin..... d.menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;e.mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;f.menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;g.mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; h.membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building / networking).

5.Tujuana.terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional lima tahun ke depan;b.tegaknya hukum yang mampu memberikan rasa perlindungan dan pengayoman oleh Negara serta kepastian dunia usaha;c.terwujudnya kerukunan sosial sehingga bebas dari konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan agenda demokrasi baik di pusat maupun di daerah;d.terwujudnya kerja sama lintas departemen dan lintas Negara dalam rangka mewujudkan upaya menciptakan keamanan melalui sinergi polisional;e.terbangunnya potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing bekerja sama dengan Polri sehingga terwujud masyarakat patuh hukum.

6.Sasaran Strategis

a. terbangunnya.....Sasaran strategis Polri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah membangun kemitraan (Partnership building). Pencapaian sasaran strategi dimaksud dalam rangka melanjutkan strategi Trust Building yang merupakan sasaran strategi Polri tahun 2005 2009 sehingga tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusif disemua titik pelayanan hingga tingkat Polsek melalui Standar Pelayanan Kamtibmas Prima. Dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima tersebut, maka sasaran strategis Polri tahun 2010 2014 adalah : a.terbangunnya sistem komunikasi Polri berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pengendalian peristiwa kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat;b.tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan memperkuat Polsek, sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman;c.terpenuhinya hak hak tersangka yang berlandaskan pada asas Praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyajikan informasi kepada tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan;d.terlaksananya penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dengan membangun sistem yang dilengkapi akses transparansi kepada publik.e.tergelarnya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk (khususnya Selat Malaka);f.meningkatnya pelayanan masyarakat melalui perizinan;g.terwujudnya komunitas samapta di desa dan kawasan sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka menjaga keamanan;h.terwujudnya pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara obyektif; i.terwujudnya kemitraan antara Polri dengan Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif daripada tindakan reaktif;j.terlaksananya peran serta media massa dalam rangka pencitraan Polri atas hal-hal yang telah dicapai Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, memelihara kamtibmas dan penegakan hukum;

l. terpenuhinya.....k.tergelarnya peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, bahkan kejahatan sudah merambah pada dunia maya, sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut; l.terpenuhinya jumlah personel untuk mengisi sebaran pelayanan di tengah masyarakat;m.tergelarnya personel Polri yang profesional sehingga pada Renstra Polri 2010-2014 memasuki era kualitas melalui pendidikan kejuruan di SPN SPN dan pendidikan D3 / S1 khususnya pengemban diskresi, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat (in service training) maupun Universitas Terbuka;n.terwujudnya suatu Sistem Hukum Kepolisian yang kokoh dalam rangka akuntabilitas, legalitas dan legitimasi sistem Kepolisian Indonesia dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan UUD 1945.

BAB III.....BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

7.Arah Kebijakan Nasional Permasalahan bangsa di bidang keamanan lima tahun kedepan merupakan tuntutan penyelesaian kebijakan nasional khususnya di bidang keamanan. Lima permasalahan nasional di bidang keamanan adalah : terorisme, kejahatan lintas negara dan kejahatan serius, trend kejahatan konvensional yang semakin tinggi dan meluas serta bervariasi, gangguan kamtibmas dan keselamatan publik, penyelesaian perkara yang belum optimal serta kesenjangan kepercayaan masyarakat kepada Polisi. Untuk mengatasinya ditetapkan kebijakan nasional di bidang keamanan :a)peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;b)penerapan quick wins di seluruh wilayah NKRI;c)peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ;d)modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;e)pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;f)peningkatan profesionalisme yang diiringi kesejahteraan anggota Polri.

8.Arah Kebijakan dan Strategi Polria.Arah kebijakan dan strategi Polri dalam rangka pencapaian kebijakan nasional di bidang keamanan ditetapkan sebagai berikut :1)menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima; 2)memperkuat Polsek sebagai unit pelayan terdepan;3)melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas; 4)membangun kemampuan deteksi yang menjangkau semua sendi kehidupan masyarakat dan semua tingkat situasi keamanan;

6) memantapkan.....5)membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis melalui semua bentuk media secara sistematis;6)memantapkan situasi keamanan pada wilayah pasca konflik menjadi wilayah tenteram permanen;7)membangun pengamanan garis pantai, sungai dan danau;8)membangun pengamanan pulau terluar berpenghuni;9)membangun pengamanan perbatasan berpenduduk; 10)mendukung situasi keamanan bagi pertumbuhan daya saing ekonomi.11)mengawal agenda demokrasi;12)membangun kerja sama lintas departemen dalam mewujudkan pembangunan berwawasan keamanan;13)menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban arus barang dan orang dalam sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat;14)membangun kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam era komunitas;15)membasmi kejahatan terorisme dan akar penyebabnya;16)menjalin kerja sama Kepolisian Internasional dalam menghadapi kasus international crime;17)membangun kemampuan forensik dari pusat sampai Polres.18)membangun kemampuan identifikasi nasional yang didukung dengan teknologi terkini.19)mengembangkan Iptekpol menuju industri Kepolisian yang mandiri;20)memajukan pendidikan Kepolisian dalam upaya menuju era kualitas pada pembangunan SDM Kepolisian;21)membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan internal service yang efektif, efisien dan akuntabel; 22)membangun kemampuan leadership Kepolisian di semua strata melalui meryt system berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan public trust dan internal trust dalam kinerja Kepolisian;23)membangun hukum Kepolisian berlandasan UUD 1945;24)membangun sistem kesejahteraan anggota Polisi sejalan dengan prestasi kinerja yang dihasilkan;

26)membangun.....25)mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa; 26)membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem dari good governance dan clean goverment.

b.Tahapan capaian 5 (lima) tahun kedepan

1)melanjutkan penggelaran pelayanan masyarakat sampai komunitas komunitas terkecil didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap dan kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri, pada tahun 2010:a)melanjutkan penggelaran pelayanan sampai komunitas terkecil;(1)70.000 Polmas tergelar di semua desa;(2)63.000 Titik pelayanan samapta efektif;(3)5.000 Polsek memberi pelayanan efektif;(4)80.000 Km mulai digelar secara bertahap perahu Polisi di sepanjang garis pantai.b)didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap;(1)peralatan Police back bone sudah merata.(2)peralatan SIM keliling sudah merata;(3)peralatan komunikasi sudah merata;(4)remunerasi sudah berjalan;(5)dukungan operasional Polres dan Polsek digunakan secara tepat sasaran.c) kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri;(1)Undang-Undang Lalu Lintas efektif;(2)Undang-Undang Hukum Pidana efektif;(3) penyelenggaraan keamanan tetap didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;(4)22 Rancangan Undang-Undang membutuhkan depolisiasi.2)Menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas terjauh didukung sinergi Polisional dengan elemen-elemen masyarakat serta tercapai kualitas masyarakat patuh hukum melalui perencanaan sosial yang partisipatoris, pada tahun 2011.a) pulau .....a)pulau-pulau terluar berpenduduk telah terbangun Polsek dan sub Sektor;b)polmas di komunitas suku terasing efektif;c)SLO dan LO diluar negeri efektif;d)mengadakan pelatihan LO interdepartemen untuk kemampuan sinergi dalam rangka persiapan pelaksanaan ditahun 2012;e)terbentuknya wadah komunitas masyarakat samapta sebagai mitra polmas didesa-desa;f)terselenggaranya BKPM dan FKPM dimasyarakat kota besar dan kawasan yang telah siap dengan unsur-unsur komunitas untuk FKPM;g)mantapnya situasi kamtibmas dan tegaknya hukum terutama untuk Pilkada dan kekayaan negara;h)tertanganinya trans national crime;i)terselenggaranya modernisasi pelayanan SKCK dan Inafis.3)Menggelar pelayanan masyarakat secara menyeluruh didukung sinergi polisional dengan elemen birokrasi (kementerian / lembaga) dalam menjaga supremasi hukum, pada tahun 2012.a)seluruh program quick wins sudah terselenggara di seluruh wilayah. b)LO interdepartemen sudah berada diposisi kementerian dan lembaga yang berpotensi problema peripheral;c)memelihara kemantapan Keamanan dalam negeri terutama dalam menjaga kelangsungan agenda-agenda demokrasi;d)mantapnya partisipasi komunitas masyarakat samapta telah menciptakan iklim politik dan investasi sebagai kondisi umum yang kondusif;e)terselenggaranya akses transparansi dan komunikasi antara Polisi dan masyarakat melalui informasi teknologi maupun FKPM;

4) Mendinamisir.....f)tertanganinya akar-akar transnasional crime baik dalam aspek domestik maupun antar negara.

4)Mendinamisir dan menggelar pelayanan masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam mewujudkan kondisi yang menjamin pembangunan nasional yang berwawasan keamanan, pada tahun 2013.a)sebaran pelayanan masyarakat telah efektif disebagian besar titik pelayanan dengan perlengkapan yang penuh dan budaya pelayanan yang memuaskan masyarakat;b)berfungsinya LO interdepartemen dan SLO diluar negeri dalam mengatasi problema periperal sehingga proactif policing sudah memberikan outcome berupa rasa aman dan semangat membangun yang tinggi pada semua lapisan masyarakat;c)terjaminnya agenda-agenda demokrasi baik di tingkat pusat maupun wilayah;d)terselenggaranya sikap responsif terhadap isu-isu global yang menjurus pada gangguan keamanan seperti; lingkungan hidup dan perubahan iklim, epidemi maupun isu gender;e)teratasinya gangguan keamanan di perairan dan perbatasan serta sumber-sumber transnational crime di lingkungan regional yang mengganggu perekonomian negara.5)Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi Polisional yang produktif sebagai pra kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional, pada tahun 2014.a)terjaminnya keamanan terhadap agenda demokrasi di tingkat pusat terutama peralihan kepemimpinan nasional sehingga membawa wibawa Indonesia sebagai negara demokratis terbesar didunia;b)terjaminnya situasi keamanan dan kenyamanan yang mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan daya saing global;c)pelayanan kamtibmas prima sudah terwujud di seluruh titik pelayanan di seluruh wilayah hukum;

e) nasional.....d)terjalinnya sistem sinergi polisional interdepartemen dengan memberikan outcome bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang bebas dari gangguan keamanan dan hambatan-hambatan sosial;e)terwujudnya partisipasi komunitas masyarakat samapta dalam memelihara kamtibmas;f)kualitas masyarakat patuh hukum sudah mendukung pembentukan karakter bangsa;g)Indonesia sebagai kawasan aman baik regional maupun global.

9.Program dan Kegiatan Polri

a.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.1)Tujuan : Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahan.2)Kegiatan : a) penyelenggaraan administrasi perawatan personil Polri;b) penyusunan perencanaan, penganggaran dan pengembangan Polri;c) pelayanan administrasi keuangan;d) penyelenggaraan kehumasan Polri;e) pengelolaan data informasi elektronik;f) pelayanan kesehatan Polri;g) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;h) penyelenggaraan administrasi perbekalan dan dukungan bekal logistik Polri;i) perbaikan pengadaan peralatan / perlengkapan perkantoran;j) b.Pogram ..pemeliharaan / perawatan peralatan fasilitas, sarana prasarana dan pengelolaan Listrik, Telepon, Gas dan Air (LTGA).

b.Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri.1)Tujuan : .Mewujudkan aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur;2)Kegiatan :a)pembinaan profesi;b)pembinaan pengamanan internal;c)penyelenggaraan Komisi Kepolisian Nasional;d)dukungan manajemen dan teknis pengawasan umum dan pemuliaan profesi serta pengamanan;e)penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;f)pembinaan provos.

c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian.1)Tujuan : Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas;2)Kegiatan:a)pengembangan alut dan alsus Harkamtibmas;b)pengembangan alut dan alsus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;c)pengembangan alut dan alsus strategi keamanan;d)pengembangan alut dan alsus penanggulangan gangguan keamanan berkadar tinggi;e)pengembangan alut dan alsus komunikasi dan telematika;f)pengembangan alut dan alsus Kepolisian strategis;g)pengadaan materiil dan sarana prasarana perbatasan;h)pengembangan alut dan alsus Kepolisian dalam negeri;i)pengembangan prasarana dan sarana Kepolisian;

d. Program.....j)Peningkatan sarana dan prasarana Polri mandiri.

d.Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian Polri.1)Tujuan : Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk mendukung tugas Kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri;2)Kegiatan :1)pembuatan prototipe;2)sertifikasi dan uji kelayakan;3)pengkajian kebijakan.

e.Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepolisian.1)Tujuan : Memberdayakan Sumber Daya Manusia Polri di bidang pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proporsional sesuai standar kompetensi;2)Kegiatana)pengembangan kekuatan personel Polri;b)dukungan Manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri;c)pengkajian dan strategi SDM Polri;d)pengembangan personel Polri;e)pengendalian personel Polri;f)pembinaan karier personel Polri;g)pembinaan kesejahteraan personel Polri;h)pelayanan psikologi personel Polri.

f.Program Pendidikan dan Latihan Polri.1)Tujuan : Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional dan proporsional;2) Kegiatan.....2)Kegiatan:a)pendidikan Pusdiklat Polwan, Selabrig, Intelkam, Reskrim, Gassum, Lantas, Brimob;b)dukungan manajemen dan teknis pengembangan Diklat Polri;c)pendidikan Selapa dan Selains Polri;d)pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian;e)pendidikan staf dan pimpinan Polri;f)pendidikan spesialisasi di Pusat pendidikan dan sekolah Polisi;g)pelatihan perorangan, kepemimpinan dan jabatan;h)pendidikan Polri di luar negeri dan studi banding.

g.Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.1)Tujuan : Mengembangkan langkah langkah strategi, mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.2)Kegiatan :a)dukungan manajemen dan teknis Strategi keamanan dan ketertiban;b)penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban I;c)penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban II;d)penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban III;e)penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban IV;f)penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban V;g)analisis keamanan;h)strategi keamanan dan ketertiban kewilayahan;i)perawatan dan pemeliharaan alut strategi keamanan dan ketertiban.

h. Program.....h.Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban.1)Tujuan :Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian / lembaga baik dalam maupun luar negeri.2)Kegiatan :a)kerja sama keamanan dan ketertiban dalam negeri;b)kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri;c)operasi Kepolisian bersama.

i. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.1)Tujuan : Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing);2)Kegiatan:a)pembinaan forum kemitraan Polisi dan masyarakat;b)pembinaan kelompok masyarakat sadar kamtibmas;c)pembinaan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;d)kerja sama di bidang keamanan dengan kelompok / komunitas masyarakat.

j.Program Pemeliharaan Kamtibmas.1)Tujuan : Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud;2)Kegiatan :a)peningkatan kualitas layanan publik LLAJ;b)pembinaan Kepolisian Perairan;c)pembinaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban kewilayahan;

e)pembinaan.....d)dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan Kamtibmas;e)pembinaan pelayanan fungsi Samapta;f)pembinaan pengamanan obyek vital / khusus;g)peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas;h)pembinaan Kepolisian Udara;i)pemeliharaan alut Harkamtibmas.

k.Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. 1)Tujuan : Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian 4 jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM;2)Kegiatan:a)penindakan tindak pidana umum;b)penindakan tindak pidana terorisme;c)penindakan tindak pidana narkoba;d)penindakan tindak pidana ekonomi khusus;e)penindakan tindak pidana korupsi;f)penindakan tindak pidana kontinjensi;g)penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di kewilayahan;h)dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;i)pembinaan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;j)pembinaan laboratorium forensik;k)pemeliharaan alut penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

l.Progaram Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi1)Tujuan :

2) Kegiatan.....Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak;2)Kegiatana)latihan dan penyiapan personel penanggulangan keamanan dalam negeri;b)dukungan manajemen dan teknis penanggulangan gangguan berkadar tinggi keamanan dalam negeri;c)bekal dan materiil penanggulangan gangguan kamdagri;d)perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana dan alut;e)mobilisasi dan operasi penanggulangan kamdagri;f)penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri di kewilayahan.

m.Program Pengembangan Hukum Kepolisian.1)Tujuan : Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum;2)Kegiatan :a)menyusun peraturan perundang undangan;b)pemberian bantuan dan nasehat hukum;c)penerapan hukum;d)penyuluhan hukum.

BAB IV.....BAB IVP E N U T U P

10.Kaidah Pelaksanaa.melembagakan kekuatan protagonis, komitmen Polri pasca reformasi Polri khususnya pada aspek kultur terus berupaya menampilkan postur Polri yang berwatak protagonis dengan meninggalkan kekuasaan antagonis;b.membangun kemitraan dalam sistem sinergi, membangun kemitraan dengan Lembaga / Departemen terkait dalam Sistem Sinergi Polisional Inter -Departemen (SisSpindep) serta seluruh komponen masyarakat dalam wadah Pemolisian Masyarakat (Polmas) dalam rangka menciptakan tertib hukum;c.strategi proaktif policing, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran;d.pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskrimininasi, dengan standar etika yang tinggi.

11.Autentifikasi dan distribusi.a.Autentifikasi, Renstra Polri merupakan jabaran dari RPJMN dan disahkan oleh Kapolri sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;b.Distribusi, didistribusikan kepada seluruh Satker untuk dijabarkan ke dalam rencana tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian outcome. Ditetapkan di : Jakartapada tanggal : 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.JENDERAL POLISI10