perbup minut tentang tupoksi dinas dikpora

8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dinas Dikpora

1/35

BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR 64 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSIDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka dipandang perlu

penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Minahasa Utara;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan BupatiMinahasa Utara tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Utara;

1.Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3896);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang

1


2/35

Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi

Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4343);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 4548);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia




Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

2


3/35

Menetapkan :

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG URAIAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

3


4/35

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa

Utara;

3.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara;

4.Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam

merumuskan dan melaksanakan kewenangan otonomi

daerah di bidangnya, yang selanjutnya adalah Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Minahasa

Utara;

5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Minahasa Utara;

6.Tugas Pembantuan adalah pengawasan dari pemerintah

kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk

melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;

7.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD

adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan;

8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan

fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional ketrampilan

yang mempunyai fungsi dan juga yang berkaitan erat atau

satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dalam

pemerintahan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

4


5/35

Pasal 2

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :1) Kepala Dinas.

2) Sekretaris, membawahkan :

a.Sub Bagian Umum;

b.Sub Bagian Keuangan;

c.Sub Bagian Perencanaan.

3) Bidang Prasekolah dan Pendidikan Dasar,

membawahkan :

a. Seksi Kurikulum Prasekolah dan

Pendidikan Dasar;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Prasekolah

dan Pendidikan Dasar;

c. Seksi Tenaga Teknis dan Kelembagaan

Prasekolah dan Pendidikan Dasar.

4) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan,

membawahkan :

a.Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan;

b.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan

Kejuruan;

c.Seksi Tenaga Teknis dan Kelembagaan Pendidikan

Menengah dan Kejuruan.

5) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal,

membawahkan :

a. Seksi Pendidikan Masyarakat dan usia Dini;

b. Seksi Pendidikan Kesetaraan;

c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

5


6/35

6) Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, membawahkan :

a.Seksi Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

b.Seksi Pengembangan.

7) Bidang Pemuda, membawahkan :

a.Seksi Pembinaan Generasi Muda;

b.Seksi Tenaga Teknis Pemuda.

8) Bidang Olahraga, membawahkan :

a.Seksi Pembinaan Olahraga;

b.Seksi Tenaga Teknis Olahraga.

9) Unit Pelaksana Teknis Dinas;

10) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

serta tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan

olahraga yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan

oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

pasal 3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai

fungsi :

6


7/35

a. pelaksanaan perencanaan dan penetapan kebijakan

operasional di bidang pendidikan;

b. pelaksanaan dan penetapan kebijakan di bidang

kepemudaan dan olahraga;

c. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyediaan

bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;

d. pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan pengawasan

kurikulum pendidikan;

e. pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana

pendidikan;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan,

pengangkatan, penempatan, pemindahan, peningkatan

kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan,

pengembangan dan pemberhentian pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku;

g. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan;

h. pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan;

i. pengkoordinasian bidang kepemudaan dan olahraga;

j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepemudaan

dan olahraga;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

l. pelaksanaan evaluasi kegiatan;

m. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

BAB IV

7


8/35

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan

tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

b. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas

yang mengacu pada program Nasional dan daerah;

c. merumuskan kebijakan teknis di bidang

pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di

bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

e. menetapkan tata cara dan tata laksana

pelayanan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan

kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen

kepegawaian;

g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan

rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan

program pada tahun berikutnya;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai

pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

8


9/35

Pasal 6

(1)Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai,

pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal,

pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pemberian pelayanan administrasi di

lingkungan dinas;

b. penyusunan program dan rencana

kegiatan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub

Bagian;

d. penyelenggaraan urusan umum;

e. penyelenggaraan urusan perlengkapan;

f. penyelenggaraan urusan kepegawaian;

g. penyelenggaraan urusan keuangan;

h. penyelenggaraan urusan rumah tangga;

i. penyelenggaraan urusan evaluasi dan

pelaporan;

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas

kesekretariatan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Kepala Dinas.

(3)Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Sekretariat dipimpin

oleh seorang Sekretaris.

(4)Sekretarat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

a.Sub Bagian Umum;

b.Sub Bagian Keuangan;

c.Sub Bagian Perencanaan.

9


10/35

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan

serta pendistribusian, arsip dan dokumentasi;

b. mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban serta

pemeliharaan kantor;

c. melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;

d. menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik

barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Dinas;

e. mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan

mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak

bergerak milik daerah di lingkungan Dinas, serta

menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik

daerah yang ada di lingkungan dinas;

f. melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan

Dinas;

g. membuat Daftar Nominatif Pegawai di lingkungan Dinas;

h. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

i. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis

jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di

lingkungan Dinas;

j. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembuatan daftar

gaji pegawai;

b. melaksanakan pembayaran

gaji/tunjangan pegawai;

c. melaksanakan koordinasi dengan

10


11/35

satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana

anggaran;

d. melakukan koordinasi dalam hal

penerimaan maupun pengeluaran keuangan;

e. melakukan kegiatan pengelolaan

keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi

dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban

keuangan;

f. melaksanakan tugas yang

berkaitan dengan keuangan;

g. melaksanakan evaluasi kegiatan

dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

Sekretaris.

(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan;

b. menganalisis pembiayaan program dan kegiatan;

c. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan

program dan kegiatan;

d. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data

statistik serta penyajian bahan perumusan program dan

rencana kegiatan;

e. mengidentifikasi masalah yang timbul;

f. pengembangan jaringan dan sistem informasi

pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

g. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Sub Bagian

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

11


12/35

Bagian Ketiga

Bidang Prasekolah dan Pendidikan Dasar

Pasal 8

(1) Bidang Prasekolah dan Pendidikan Dasar mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan kurikulum, sarana dan

prasarana, tenaga teknis dan kelembagaan prasekolah dan

pendidikan dasar, serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Bidang Prasekolah dan Pendidikan Dasar

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan nasional dan

provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang

pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar;

b. pelaksanaan pedoman nasional, provinsi

dan penetapan pedoman penyelenggaraan pendidikan

prasekolah dan pendidikan dasar;

c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang


d. pelaksanaan pengendalian teknis edukatif


e. pelaksanaan pembinaan teknis akademis

kesiswaan;

f. pelaksanaan perencanaan kebutuhan

tenaga edukatif;

g. pengkoordinasian pelaksanaan

pengawasan dan pembinaan pengelolaan prasekolah dan

pendidikan dasar;

12


13/35

h. pengkoordinasian, fasilitasi dan

pemberian pertimbangan teknis atas ijin operasional TK,

SD dan SMP swasta;

i. pelaksanaan penilaian kinerja dan

pembinaan profesi terhadap Kepala Sekolah, Guru dan

tenaga kependidikan prasekolah dan pendidikan dasar;

j. mempersiapkan sosialisasi Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) prasekolah dan

pendidikan dasar serta hubungan antara sekolah dan

masyarakat;

k. menyiapkan petunjuk pelaksanaan

penerimaan murid baru pada Prasekolah;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi,

penyusunan dan pelaporan kegiatan.

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang prasekolah

dan pendidikan dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(4) Bidang prasekolah dan pendidikan dasar membawahkan

3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Kurikulum Prasekolah dan

Pendidikan Dasar;

b. Seksi Sarana dan Prasarana

Prasekolah dan Pendidikan Dasar;


Prasekolah dan Pendidikan Dasar.

Pasal 9

(1) Seksi Kurikulum Prasekolah dan Pendidikan Dasar

mempunyai tugas :

13


14/35

a. melakukan koordinasi

penyusunan rencana dan program kerja;

b. melaksanakan kebijakan

nasional dan provinsi di bidang kurikulum TK, SD dan

SMP;

c. menyusun petunjuk teknis

pelaksanaan kurikulum TK, SD dan SMP;

d. menyiapkan petunjuk dan

pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD dan SMP;

e. menyiapkan petunjuk

pelaksanaan kurikulum pendidikan prasekolah dan

pendidikan dasar;

f. mengolah dan mengembangkan

teknik dan metode belajar prasekolah dan pendidikan

dasar;

g. mensosialisasikan kerangka

dasar dan struktur kurikulum prasekolah dan

pendidikan dasar;

h. mensosialisasikan dan

mengimplementasikan standar isi dan standar

kompetensi lulusan pendidikan dasar;

i. mensosialisasikan dan

memberikan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat

satuan pendidikan pada prasekolah dan pendidikan

dasar;

j. melaksanakan pengawasan

pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada

pendidikan dasar;

k. membantu pelaksanaan ujian

14


15/35

nasional pendidikan dasar;

l. melaksanakan koordinasi,

fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian

sekolah di tingkat kabupaten;

m. melaksanakan evaluasi dan

mengelola satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan

pada pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar;

n. pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, penyusunan dan pelaporan kegiatan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Prasekolah dan

Pendidikan Dasar mempunyai tugas :

a. melakukan koordinasi penyusunan rencana dan

program kerja;

b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sarana


c. melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan

kebijakan di bidang sarana/prasarana pendidikan

prasekolah dan pendidikan dasar

d. melakukan koordinasi, fasilitasi dan menyusun rencana

pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan dan

perawatan sarana/prasarana termasuk pembangunan

infrastruktur pendidikan prasekolah dan pendidikan

dasar;

e. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan buku

pelajaran pokok berdasarkan Standar Nasional

Pendidikan (SNP) pendidikan prasekolah dan pendidikan

dasar;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi

penggunaan sarana dan prasarana pendidikan


g. membuat analisis kebutuhan sarana pendidikan dan

alat pembelajaran;

15


16/35

h. menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penggunaan

sarana pendidikan termasuk pemanfaatan perpustakaan

bagi pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar;

i. membuat format penyusunan laporan pendidikan


j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

(3) Seksi Tenaga Teknis dan Kelembagaan Prasekolah dan

Pendidikan Dasar mempunyai tugas :

a. melakukan koordinasi penyusunan rencana dan

program kerja;

b. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi di

bidang tenaga teknis pendidikan prasekolah dan

pendidikan dasar;

c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di

bidang tenaga teknis pendidikan prasekolah dan

pendidikan dasar;

d. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

tenaga teknis pendidikan prasekolah dan pendidikan

dasar;

e. melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan,

penempatan, mutasi guru dan tenaga kependidikan


f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan

karir tenaga kependidikan prasekolah dan pendidikan

dasar;

g. mengumpulkan dan mengolah data keadaan guru

dan kepala sekolah prasekolah dan pendidikan dasar;

h. melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala

sekolah prasekolah dan pendidikan dasar;

16


17/35

i. menyusun rencana dan program perbantuan guru

negeri dan sekolah swasta di jenjang prasekolah dan

pendidikan dasar;

j. melaksanakan pembinaan dan menyelesaikan

permasalahan guru dan tenaga kependidikan prasekolah

dan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan

dan pelaporan kegiatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing seksi dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan

Pasal 10

(1) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum,

sarana dan prasarana dan pembinaan tenaga teknis serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


ayat (1) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan


a. pelaksanaan

kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan

daerah di bidang pendidikan menengah dan kejuruan;

b. pelaksanaan

pedoman nasional, provinsi dan penetapan pedoman

penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan;

c. pelaksanaan

kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan

17


18/35

kejuruan;

d. pelaksanaan

pengendalian teknis edukatif pendidikan menengah dan

kejuruan;

e. pelaksanaan

pembinaan teknis akademis kesiswaan pendidikan

menengah dan kejuruan;

f. pelaksanaan

perencanaan kebutuhan tenaga edukatif pendidikan


g. pengkoordinasi

an pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan

sekolah menengah dan kejuruan;

h. pengkoordinasi

an, fasilitasi dan pemberian pertimbangan teknis atas ijin

operasional sekolah menengah dan kejuruan;

i. pelaksanaan

penilaian kinerja dan pembinaan profesi terhadap Kepala

sekolah, guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah

dan kejuruan;

j. pengkoordinasi

an dan fasilitasi pelaksanaan program sistem ganda (PSG)

siswa sekolah kejuruan;

k. pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, penyusunan dan pelaporan

kegiatan.

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pendidikan

Menengah dan Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang.

(4) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan

membawahkan 3 (tiga) seksi yaitu :

18


19/35

a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan

Kejuruan;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menengah dan Kejuruan;


Pendidikan Menengah dan Kejuruan.

Pasal 11

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan

mempunyai tugas :

a. melakukan

koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;

b. melaksanak

an kebijakan nasional dan provinsi di bidang kurikulum

pendidikan menengah dan kejuruan;

c. menyusun

petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum pendidikan


d. menyiapka

n petunjuk dan pelaksanaan kalender pendidikan sekolah


e. menyiapka

n petunjuk pelaksanaan kurikulum pendidikan sekolah


f. mengolah

dan mengembangkan teknik dan metode belajar

pendidikan menengah dan kejuruan;

g. menyusun

naskah evaluasi belajar tahap akhir sekolah menengah

dan kejuruan;

19


20/35

h. menyusun

dan menginventarisasi dokumen dan laporan hasil

evaluasi belajar sekolah menengah dan kejuruan;

i. menyiapka

n administrasi dan pendistribusian STTB/Ijazah sekolah


j. pelaksanaa

n pemantauan, evaluasi, penyusunan dan pelaporan

kegiatan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan

Kejuruan mempunyai tugas :

a.melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program

kerja;

b.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sarana

dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;

c.melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan

kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan


d.melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan buku

pelajaran pokok berdasarkan Standar Nasional Pendidikan

(SNP) sekolah menengah dan kejuruan;

e.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi

penggunaan sarana dan prasarana pendidikan menengah

dan kejuruan;

f.membuat analisis kebutuhan sarana pendidikan dan alat

pembelajaran sekolah menengah dan kejuruan;

g.menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penggunaan

sarana pendidikan termasuk pemanfaatan perpustakaan

dan laboratorium sekolah menengah dan kejuruan;

h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

20


21/35

(3) Seksi Tenaga Teknis dan Kelembagaan Pendidikan

Menengah dan Kejuruan mempunyai tugas :

a. melakukan

koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;

b. melaksanakan

kebijakan nasional dan provinsi di bidang tenaga teknis

dan kelembagaan pendidikan menengah dan kejuruan;

c. menyusun

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga

teknis dan kelembagaan pendidikan menengah dan

kejuruan;

d. melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang tenaga teknis dan

kelembagaan sekolah menengah dan kejuruan;

e. melaksanakan

pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan

sekolah menengah dan kejuruan;

f. mengumpulkan

dan mengolah data keadaan guru dan kepala sekolah


g. menyusun rencana

dan program pembantuan guru dan sekolah swasta di

jenjang pendidikan sekolah menengah dan kejuruan;

h. melaksanakan

pembinaan dan penyelesaian permasalahan guru dan

tenaga kependidikan sekolah menengah dan kejuruan

sesuai dengan kewenangan;

i. pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, penyusunan dan pelaporan

kegiatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Seksi dipimpin


21


22/35

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 12

(1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan

kesetaraan, pendidikan masyarakat dan anak usia dini, serta



ayat (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal


a.pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta

penetapan kebijakan daerah di bidang pendidikan non

formal dan informal;

b.pelaksanaan pedoman nasional, provinsi dan penetapan

pedoman penyelenggaraan pendidikan non formal dan

anak usia dini;

c.pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan non

formal dan anak usia dini;

d.pelaksanaan pengendalian teknis edukatif non formal dan

anak usia dini;

e.pelaksanaan perencanaan kebutuhan tenaga edukatif non

formal dan anak usia dini;

f.pengkoordinasian dan fasilitasi penyediaan bantuan biaya

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

g.pelaksanaan pengawasan pemenuhan standar nasional

sarana dan prasarana pendidikan non formal dan anak

usia dini;


22


23/35

pelaporan kegiatan.

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pendidikan

Non Formal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang.

(4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal


a.Seksi Pendidikan Masyarakat dan Usia Dini;

b.Seksi Pendidikan Kesetaraan;

c.Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Pasal 13

(1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Usia Dini mempunyai

tugas :

a.menyusun rencana dan program kerja tahunan;

b.melaksanakan pembinaan pengelolaan pendidikan

keaksaraan fungsional;

c.melaksanakan pembinaan pengelolaan pendidikan anak

usia dini melalui kelompok bermain/taman penitipan anak

dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis;

d.mengembangkan budaya baca melalui pembinaan taman

bacaan masyarakat;

e.mengembangkan pendidikan pemberdayaan perempuan

dan pengarus utama gender;

f.mengumpulkan dan mengelola data dan laporan

pelaksanaan pendidikan masyarakat dan anak usia dini;

g.menyiapkan bahan evaluasi pembinaan program

pendidikan masyarakat dan anak usia dini;

23


24/35

h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas :


b.melaksanakan pembinaan pengelolaan pendidikan

kesetaraan program paket A setara SD, paket B setara SMP

dan paket C setara SMA;

c.menyiapkan pelaksanaan ujian nasional pendidikan

kesetaraan program paket A setara SD, paket B setara SMP

dan paket C setara SMA;

d.mengumpulkan dan mengelola data dan laporan

pelaksanaan pendidikan kesetaraan;

e.menyiapkan bahan evaluasi pembinaan program

pendidikan kesetaraan;

f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mempunyai

tugas :


b.melaksanakan pembinaan pengelolaan program

kecakapan hidup pada lembaga kursus, pusat kegiatan

masyarakat dan lembaga pendidikan non formal lainnya;

c.menyiapkan perijinan lembaga-lembaga non formal;

d.mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi

lembaga-lembaga pendidikan non formal;

e.mengkoordinasi bantuan kelembagaan pada lembaga-

lembaga pendidikan non formal dan informal;

f.menyiapkan pelaksanaan ujian kursus;

g.mengumpulkan dan mengelola data dan laporan

pelaksanaan pembinaan kursus dan kelembagaan

pendidikan non formal dan informal;

24


25/35

h.menyiapkan bahan evaluasi pembinaan program

pendidikan kesetaraan;

i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi

dipimpin oleh seorang kepala seksi.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

(1) Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta



ayat (1) Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta

penetapan kebijakan daerah di bidang pengembangan

pendidik dan tenaga kependidikan;

b. pelaksanaan pedoman nasional, provinsi dan

penetapan pedoman pengembangan pendidik dan tenaga

kependidikan;

c. pelaksanaan kebijakan daerah bagi pengembangan

pendidik dan tenaga kependidikan;

d. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga

kependidikan;

25


26/35

e. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka

pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan

dan pelaporan kegiatan.

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang.

(4) Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


a. Seksi Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

b. Seksi Pengembangan.

Pasal 15

(1) Seksi Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

mempunyai tugas :

a.menyusun rencana dan program tahunan;

b.menyiapkan data pendidik dan tenaga kependidikan;

c.mengkaji dan mengembangkan ketrampilan pendidik dan

tenaga kependidikan;

d.melaksanakan pembekalan dan pelatihan pendidik dan


e.melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan

standar kualifikasi;

f.melaksanakan pembinaan kelompok kerja guru;

g.melaksanakan pengembangan sistem pengendalian

program profesi kependidikan;


pelaporan kegiatan.

26


27/35

(2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

a.menyusun rencana dan program tahunan;

b.mengumpulkan dan menganalisa data pendidik dan


c.menyusun dan membuat strategi pengembangan pendidik

dan tenaga kependidikan;

d.menyusun proyeksi perkembangan pendidik dan tenaga

kependidikan;

e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi

dipimpin oleh seorang kepala seksi.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemuda

Pasal 16

(1)Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di

bidang organisasi kepemudaan, kaderisasi dan kepeloporan

pemuda, aktifitas, sarana dan prasarana kepemudaan,

pembinaan dan pengawasan kepemudaan serta


(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta

penetapan kebijakan daerah di bidang kepemudaan;

b.pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan

pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-

undangan menyangkut bidang kepemudaan sebagai bahan

kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;

27


28/35

c.pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pengolahan

data dan informasi peraturan perundang-undangan

menyangkut bidang kepemudaan sebagai bahan kebijakan

dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;

d.pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pedoman

dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;

e.pelaksanaan pedoman nasional, provinsi dan penetapan

pedoman penyelenggaraan kepemudaan;

f.pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan;

g.pengkoordinasian bidang kepemudaan;

h.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepemudaan;

i.pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan aktifitas

maupun kegiatan kepemudaan;

j.pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan hubungan

antar lembaga, organisasi pemerintah dan masyarakat di

bidang kepemudaan;

k.pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan

sarana dan prasarana kepemudaan;

l.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

(3)Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pemuda

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(4)Bidang Pemuda membawahkan 2 (dua) seksi yaitu :

a. Seksi Pembinaan Generasi Muda;

b. Seksi Tenaga Teknis Pemuda.

Pasal 17

(1)Seksi Pembinaan Generasi Muda mempunyai tugas :

28


29/35

a.pengembangan kemitraan pemuda dengan pemerintah dan

masyarakat di bidang pembangunan, manajemen

kreatifitas, kewirausahaan, ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) dan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ);

b.meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang

profesionalisme kepemimpinan pemuda, kepeloporan

pemuda, kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaaan

(Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) pembangunan

kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan,

pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif;

c.pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;

d.pendidikan dan latihan kepemudaan;

e.koordinasi antar dinas instansi terkait dan lembaga non

pemerintah;

f.pembinaan terhadap organisasi kepemudaan serta

kegiatan kepemudaan;

g.koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan

dan penyuluhan pengguna narkoba, miras dan obat-

obatan terlarang;

h.pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba obat-

obatan terlarang

i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

(2)Seksi Tenaga Teknis Pemuda mempunyai tugas :


b.menyiapkan pengembangan sarana dan prasarana

kegiatan kepemudaan;

c.menyiapkan kriteria dan standarisasi lembaga

kepemudaan;

29


30/35

d.menyiapkan sistem pemberian penghargaan,

kesejahteraan, akreditasi dan sertifikasi kepada organisasi

dan perorangan yang bergerak dibidang pemuda;

e.mengkoordinasikan organisasi kepemudaan;

f.mengkoordinasikan bantuan kelembagaan pemuda;

g.melaksanakan pendidikan dan latihan kepemimpinan

pemuda;

h.melaksanakan seleksi dan pemilihan pemuda pelopor,

pertukaran pemuda antar provinsi, paskibraka, siswa

berprestasi;

i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

(3)Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi dipimpin


Bagian Ketujuh

Bidang Olahraga

Pasal 18

(1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan di bidang olahraga, aktifitas, sarana dan prasarana

keolahragaan, pembinaan dan pengawasan keolahragaan

serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.


ayat (1) Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta

penetapan kebijakan daerah di bidang olah raga;

b. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan

30


31/35

pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-

undangan menyangkut bidang keolahragaan sebagai

bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang

keolahragaan;

c. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan

pengolahan data dan informasi, peraturan perundang-

undangan menyangkut keolahragaan sebagai bahan

kebijakan dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;

d. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pedoman

dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;

e. pelaksanaan pedoman nasional, provinsi dan penetapan

pedoman penyelenggaraan keolahragaan;

f. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keolahragaan;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keolahragaan;

h. pengkoordinasian , fasilitasi dan pelaksanaan aktivitas

maupun kegiatan keolahragaan;

i. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan hubungan

antar lembaga, organisasi pemerintah dan masyarakat

dibidang olahraga;

j. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan

pengadaan sarana dan prasarana olahraga;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Olahraga

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(4) Bidang Olahraga membawahkan 2 (dua) seksi yaitu :

a. Seksi Pembinaan Olahraga;

b. Seksi Tenaga Teknis Olahraga.

Pasal 19

31


32/35

(1) Seksi Pembinaan Olahraga mempunyai tugas :

a. pengembangan dan peningkatan keserasian kebijakan

pemerintah di bidang olahraga;

b. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta

peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;

c. pembangunan sntra pembinaan prestasi olahraga;

d. peningkatan koordinasi keolahragaan serta

kegiatannya;

e. peningkatan koordinasi dengan instansi dinas terkait,

lembaga non pemerintah dan masyarakat;

f. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga

termasuk olahraga unggulan;

g. pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar,

olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;

j.menyiapkan sistem pemberian perhargaan, kesejahteraan,

ekreditasi dan sertifikasi kepada pembina dan atlit

berprestasi;

k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

(2) Seksi Tenaga Teknis Olahraga mempunyai

tugas :

a.penyelenggaraan dan pengelolaan keolahragaan serta

pengembangannya;

b.penyelenggaraan kejuaraan daerah dan pekan olahraga

daerah baik umum maupun pelajar;

c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di tiap cabang

olahraga;

32


33/35

d.pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi

keolahragaan;

e.pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat

dalam pembangunan keolahragaan;

f.pengembangan manajemen olahraga;

g.peningkatan kemitraan dan kewirausahaan olahraga;

h.peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan

pembina olahraga;

i.pembangunan dan pengembangan industri olahraga;

j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan dan

pelaporan kegiatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing

seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan

keahliannya;

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala daerah dan

bertanggung jawab kepada kepala dinas;

(4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2)

ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33


34/35

BAB IV

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 23 Desember 2008

Plt. BUPATI MINAHASA UTARA,

SOMPIE S.F. SINGAL

Diundangkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA UTARA

Dra. DIENTJE TOMBOKAN, MSi

PEMBINA UTAMA MADYA

34


35/35

NIP 560 006 998

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 64

perbup minut tentang tupoksi dinas dikpora

Documents