peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah...

8/13/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupat

1/41

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATANNOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATENPESISIR SELATAN TAHUN 2010 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifatterbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksanadan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasisekarang dan generasi yang akan datang;

b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensisumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengantetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarianlingkungan hidup;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktoreksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruangwilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara dinamis dalam satu kesatuantata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dankondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a,huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik


2/41

2

Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4379);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik IndonesiaNomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutanJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan

Pertaniaan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5068);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SumberDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4858);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);


3/41

3

13.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata CaraPerubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5097);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang WilayahPertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5111);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang PenggunaanKawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah KabupatenPesisir Selatan;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir SelatanTahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

danBUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 2030.


4/41

4

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai penyelenggara

pemerintah daerah.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat

RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengaturrencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara,termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia danmakhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsunganhidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakanmaupun tidak.

8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang.

9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.10.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratifdan/atau aspek fungsional.

11.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.12.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber dayabuatan.

13.Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untukdibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,dan sumberdaya buatan.

14.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungantempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungprikehidupan dan penghidupan.

15.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagaitempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dankegiatan ekonomi.

16.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatandan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

17.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatanpada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkiskeruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

18.Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskankarena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan


5/41

5

negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ataulingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

19.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskankarena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadapekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

20.Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan

oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosialdan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

21.Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupunruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomibagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

22.Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamauntuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasanlatihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNIAngkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.

23.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

24.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

25.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untukmeresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yangberguna sebagai sumber air.

26.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yangberfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapaprovinsi.

27.Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKWadalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi ataubeberapa kabupaten.

28.Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi selanjutnya disebut PKWp

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi ataubeberapa kabupaten.

29.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah adalah kawasan perkotaanyang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

30.Pusat Pelayanan Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kawasan Perkotaanyang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan.

31.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Kawasan Perkotaanyang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nagari atau kampung.

32.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memilikipotensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasipemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

33.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP

yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.34.Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai,keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.

35.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungaibuatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untukmempertahankan kelestarian fungsi sungai.


6/41

6

36.Kawasan sekitar Danau/ Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yangmempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

37.Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyaimanfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.

38.Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitatalami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan

laut.39.Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun

di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistempenyangga kehidupan.

40.Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistemasli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

41.Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

42.Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitarbangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs

purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.43.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan

untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.44.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau

lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atausama dengan 2.000 km2.

45.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yangpenggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuhsecara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

46.Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agarkehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.

47.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsunganperikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

48.Pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 km,jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler,memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit,kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda denganpulau induk.

49.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.50.Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.51.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum

adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataanruang.

52.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.


7/41

7

BAB IITUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian KesatuTujuanPasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah adalah " mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikankesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi,pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan "

Bagian KeduaKebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara

terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;b. Pengguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci

Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-

pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian danperikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;

f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertaniandengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai

keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadudan ramah lingkungan;

h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai

kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar

dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasibencana.

Pasal 4

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. strategi untuk meningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestariansumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;b. Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan

mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;c. Mensingkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang

berbatasan;


8/41

8

2. strategi untuk mengguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi TamanNasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah;a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian

rencana pemanfaatan ruang dan investasi;b. Meyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi

Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan danpencemaran lingkungan;

d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragamanhayati;

e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihanfungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.

3. strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yangberbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik

mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga

bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarui(renewable energy).

4. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi

kawasan dengan pengembangan jalan nasional;b. Memantapkan fungsi PKL;c. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi

(PKWp) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi ataubeberapa kabupaten/kota dan Pusat;

d. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjangperkembangan wilayah;

e. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/pembangunan jaringan jalan Kabupaten, propinsi dan pelayanan kapal perintis kedaerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.

5. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembanganwilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan,pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi

dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas

perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertaniankawasan;

c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi

dan sarana pendukungnya;d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain

pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;e. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengelolan yang ada untuk dapat lebih

maju;g. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;h. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.


9/41

9

6. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan danmodernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramahlingkungan, melalui :a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui

intensifikasi lahan;b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas

lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan

kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik danbernilai ekonomi tinggi;dan

d. Menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dankelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

7. strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dankelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasilguna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan

kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);b. Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan

sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.8. strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk

mengelola potensi sumber daya alam, melalui :a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar dan

mengajar;b. Mengembangan sekolah-sekolah berstandar Internasional.

9. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasanwisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramahlingkungan, melalui:a. Membangun dan meningkatkan sarana dan parasarana wisata lebih baik untuk

menunjang kebutuhan wisatawan;b. Meningkatan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah;

c. Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata;d. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana

pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yanglebih agresif dan efektif.

10.strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untukpemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yangberimbang serta mitigasi bencana, melalui:a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai

kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;c. Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk

mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaranhutan dan ancaman lainnya;

d. Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatandi Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.


10/41

10

BAB IIIFUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:a.Arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah

serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;b.Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan

pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.(2)Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :

a.Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagikebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten PesisirSelatan.

b.Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lainyang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, danlintas ekosistem.

BAB IVLINGKUP WILAYAH PERENCANAAN, SUBSTANSI, DAN JANGKA WAKTU

RTRW KABUPATENPasal 6

(1)Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukanberdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut,perairan lainnya, serta wilayah udara.

(2)Batas-batas wilayah meliputi:a.Sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang;b.Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan,

Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi);c.Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko (Provinsi Bengkulu);d.Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(3)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a.Kecamatan Koto XI Tarusan;b.Kecamatan Bayang;c.Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;d.Kecamatan IV Jurai;e.Kecamatan Batang Kapas;f.Kecamatan Sutera;g.Kecamatan Lengayang;h.Kecamatan Ranah Pesisir;

i.Kecamatan Linggo Sari Baganti;j.Kecamatan Pancung Soal;k.Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; danl.Kecamatan Lunang Silaut.

Pasal 7

RTRW Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini substansinya memuat tujuan,kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang,


11/41

11

penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalianpemanfaatan ruang.

Pasal 8

(1)Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.

(2)RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam5 (lima) tahun.

(3)Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skalabesar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan bataswilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjaukembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VRENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian KesatuUmumPasal 9

(1)Rencana struktur ruang wilayah meliputi :a.Sistem perkotaan;b.Sistem jaringan transportasi;c.Sistem jaringan energi;d.Sistem jaringan telekomunikasi;e.Sistem jaringan sumberdaya air; danf.Sistem prasarana lingkungan.

(2)Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 :50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian KeduaRencana dan Kriteria Sistem Perkotaan

Paragraf 1

Rencana Sistem PerkotaanPasal 10

(1)Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf adikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasionaldan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

(2)Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a.PKWp;b.PKL;c.PPK;d.PPL;

(3)Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa adalah Tapan.


12/41

12

(4)Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Kota Painan.

(5)Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cadalah :a.Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan;b.Pasar Baru Kecamatan Bayang;

c.Kambang Kecamatan Lengayang;d.Inderapura Kecamatan Pancung Soal; dane.Lunang Kecamatan Lunang Silaut.

(6)Pusat Kegiatan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagaiberikut, yaitu :a.Barung Barung Belantai (Kecamatan Koto XI Tarusan);b.Asam Kumbang (Kecamatan IV Nagari Bayang Utara);c.Lumpo (Kecamatan IV Jurai);d.Pasar Kuok (Kecamatan Batang Kapas);e.Surantih (Kecamatan Sutera);f.Amping Parak (Kecamatan Sutera);g.Koto Baru (Kecamatan Lengayang);

h.Lubuk Sariak (Kecamatan Lengayang);i.Lakitan (Kecamatan Lengayang);j.Balai Salasa (Kecamatan Ranah Pesisir);k.Air Haji (Kecamatan Linggo Sari Baganti);l.Muaro Sakai (Kecamatan Pancung Soal);m. Sindang (Kecamatan Lunang Silaut);n.Silaut (Kecamatan Lunang Silaut);o.Kumbung (Kecamatan Lunang Silaut).

Pasal 11

(1)Selain rencana pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal9 ayat (1) juga dikembangkan kawasan Agropolitan dan Minapolitan.

(2)Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a.Kecamatan Sutera;b.Kecamatan Lengayang;c.Kecamatan Ranah Pesisir; dand.Kecamatan Linggo Sari Baganti.

(3)Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KecamatanKoto XI Tarusan.

(4)Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan kawasan sejenis dapat dikembangkan pada tempatlain sesuai dengan kebutuhan.

(5)Ketentuan batas kawasan Agropolitan, Minapolitan dan kawasan sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai peraturan perundangundangan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah dilakukan kajian kawasan danpenyusunan rencana tata ruang kawasan Agropolitan dan Minapolitan.


13/41

13

Paragraf 2Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 12

Kriteria PKWp sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah :a.Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-

impor yang mendukung PKN;b.Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa

yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan/atauc.Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang

melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Bagian KetigaRencana dan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

(1)Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi sistem transportasi daratdan laut;

(2)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darijaringan jaringan jalan dan sistem terminal;

(3)Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan angkutan lautdan keselamatan pelayaran.

Pasal 14

(1)Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) meliputipengembangan jaringan jalan dan penanganan jalan.

(2)Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untukpenyediaan prasarana transportasi jalan guna menunjang pembentukan sistem perkotaanyang direncanakan, meliputi peningkatan fungsi jalan dan/atau pembangunan jalan baru.

(3)Rencana peningkatan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalannasional (K1), jalan provinsi (K3) dan jalan kabupaten (K4).

(4)Peningkatan jaringan jalan nasional (K1) meliputi ruas jalan yang menghubungkansimpul-simpul sebagai berikut :a.Kota Padang Painan Bengkulu;b.Painan - Tapan Sungai Penuh;danc.Inderapura Muaro Sakai- Lunang- Bengkulu.

(5)Pengembangan jaringan jalan provinsi (K3) meliputi ruas jalan yang menghubungkansimpul-simpul sebagai berikut :

a.Koto XI Tarusan - Mandeh Tarusan - Sungai Pinang - Sungai Pisang.b.Pasar Baru Alahan Panjang Kabupaten Solok; dan

(6)Pengembangan jaringan Jalan Kabupaten (K4) meliputi ruas jalan yang menghubungkansimpul-simpul sebagai berikut :a.Barung-Barung Balantai (Tarusan) Asam Kumbang (IV Nagari Bayang Utara) Lumpo

Painan (IV jurai);b.Koto Gunung (Batang Kapas) Langgai (Sutera) Koto Baru (Lengayang) Sungai Liku

(Balai Salasa);dan


14/41

14

c.Lagan (Air Haji) Batung Transat (Inderapura) Sarko Tapan (Tapan) Sindang (LunangSilaut).

Pasal 15

(1)Pengembangan dan pembangunan sistem terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13

ayat (2) meliputi terminal regional tipe B, dan tipe C.(2)Pengembangan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pembangunan terminal di tapan dan peningkatan fungsi terminal Sago Painan.(3)Pembangunan terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPK

Koto XI Tarusan, Pasar Baru, Kambang, Inderapura dan Lunang.

Pasal 16

(1)Pengembangan sistim transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barangdengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun regional;

(2)Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau

pembangunan pengumpan dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan pelabuhanbaru;dan

(3)Pengembangan pelabuhan dilakukan melalui :a.Pengembangan pelabuhan, yaitu peningkatan dan perluasan fungsi pelabuhan

Panasahan Corocok Painan menjadi pelabuhan pengumpan Regional;b.Pembangunan pelabuhan baru, yaitu pelabuhan pengumpan Regional di Air Haji;c.Peningkatan pelayanan pelabuhan Pengumpan Lokal Muaro Sakai; dand.Pembangunan pelabuhan wisata Marina di Painan.

Paragraf 2Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 17Jalan strategis nasional dikembangkan berdasarkan kriteria menghubungkan PKN dan/atauPKW/ PKWp dengan kawasan strategis nasional.

Bagian KeempatRencana dan Kriteria Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

(1)Pengembangan sistim jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9ayat (1) huruf c ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yangmeliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik.

(2)Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energi/ listrik bagi kegiatanpermukiman dan kegiatan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian,pengembangan kawasan.


15/41

15

(3)Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energiterbarukan dan/atau sumber energi baru yang banyak tersedia di kabupaten PesisirSelatan meliputi tenaga air dan gelombang laut.

(4)Rencana pembangunan Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimanadimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh Kecamatan.

(5)Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringaninterkoneksi Sumatera bagian Selatan meliputi pengembangan jaringan SUTT, dan/atauSUTET.

Paragraf 2Kriteria Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

(1)Pengembangan prasarana energi ditujukan untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrikdengan kriteria :a.Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan di kawasan

perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;b.Mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk

mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan;c. Berada pada lokasi aman dari bahaya bencana alam dan aman terhadap kegiatan lain;

(2)Pengembangan prasarana jaringan energi listrik ditetapkan dengan kriteria :a.Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan di kawasan

perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;b.Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, pertanian, dan jalur

transportasi;danc.Mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk

mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan.

Bagian KelimaRencana dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1)Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)huruf d, meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler; dansistem satelit sebagai penghubung antara pusat - pusat pertumbuhan.

(2)Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belumterjangkau sarana prasarana telekomunikasi.


16/41

16

Paragraf 2Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

(1)Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan sistem terestrial ditetapkan dengan

keriteria :a.Jaringan dikembangkan secara berkesinambungan dan terhubung dengan jaringan

nasional;b.Menghubungkan antar pusat kegiatan; danc.Mendukung kawasan pengembangan ekonomi.

(2)Pengembangan jaringan sistem satelit ditetapkan dengan kriteria :a.Mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial;b.Mendukung pengembangan telekomunikasi seluler pada setiap kecamatan;

Bagian KeenamRencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

(1)Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf emeliputi :a.Sistem jaringan sungai ;b.Sistem jaringan irigasi ;c. Sistem jaringan air baku ;d.Sistem pengendalian banjir;e.Sistem pengamanan pantai.

(2)Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan pada daerah aliran sungai.

(3)Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dalamrangka menunjang pengembangan lahan irigasi di seluruh kecamatan.

(4)Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkanuntuk seluruh kecamatan.

(5)Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf d di sepanjangaliran sungai.

(6)Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkandi sepanjang garis pantai.

(7)Dalam rangka pengembangan penatagunaan air pada DAS diselenggarakan kegiatanpenyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumberdaya air dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1)Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9ayat (1) huruf e meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,dan pengendalian daya rusak air.


17/41

17

(2)Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestariansumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air.

(3)Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi padaseluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah.

(4)Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/ atau pengembanganprasarana pengendalian banjir.

(5)Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/ atau pengembanganprasarana pengamanan pantai.

Pasal 24

Rencana pengembangan wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten dilakukan secaraterpadu dalam penataan ruang, upaya konservasi dan pemanfaatan sungai lintas provinsi danlintas kabupaten.

Paragraf 2Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas kabupaten ditetapkan dengankriteria melintasi dua atau lebih provinsi dan kabupaten.

Bagian KetujuhRencana dan Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Paragraf 1Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 26

(1)Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f meliputi:a.Tempat pemrosesan akhir (TPA);b.Sistem pengelolaan air minum (SPAM);c.Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat;dand.Jalur evakuasi bencana.

(2)Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkanlokasi yang digunakan bersama antara kecamatan dengan sistem pengelolaan yangberwawasan lingkungan dengan lokasi sebagai berikut :a.Tempat pemrosesan akhir di Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Lengayang, Pancung

Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut.

b.Sistem pengelolaan air minum pada setiap kecamatan;danc.Jalur evakuasi bencana pada setiap kecamatan;


18/41

18

Paragraf 2Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 27Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIRENCANA POLA RUANG

Bagian KesatuUmum

Pasal 28

(1)Rencana pola ruang meliputi :a.Pola ruang kawasan lindung; dan

b.Pola ruang kawasan budidaya.(2)Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000

sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian KeduaRencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 29

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi :

a. Kawasan hutan lindung;b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;c. Kawasan perlindungan setempat;d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;e. Kawasan rawan bencana alam;f. Kawasan lindung geologi;g. Kawasan lindung lainnya.

Pasal 30

(1)Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a, seluas lebih kurang23.096 Ha.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan hutan lindungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan KementerianKehutanan.

Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud padaPasal 29 huruf b, meliputi :


19/41

19

a. Kawasan bergambut yang terdapat di Kecamatan Lunang Silaut;b. Kawasan resapan air yang terdapat pada kawasan lindung di seluruh kecamatan.

Pasal 32

(3)Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf c, meliputi:

a. Sempadan pantai di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas,Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal dan Lunang Silaut;

b. Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten,baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan;

c. Kawasan sempadan mata air yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten; dand. Kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan

perkotaan.(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1)Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud padaPasal 29 huruf d, meliputi :a.Cagar alam pada Kecamatan Koto XI Tarusan seluas lebih kurang 25.177 Ha;b.Kawasan suaka alam wisata Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang seluas

lebih kurang 25.925 ha;c.Kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut terdapat di Pulau Penyu seluas

lebih kurang 450 ha di Kecamatan IV Jurai;d.Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya terdapat di pulau Beringin berbatasan

dengan Provinsi Bengkulu;e.Kawasan pantai berhutan bakau Kecamatan Pancung Soal dan Lunang Silaut;f.Kawasan Taman Nasional terdapat di Kecamatan Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV

Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung

Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut; dang.Kawasan cagar budaya terdapat diseluruh kecamatan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam,pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanKementerian Kehutanan dan cagar budaya ditetapkan oleh kementerian yang terkait.

Pasal 34

(1)Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf e, meliputi :a.Kawasan rawan tanah longsor, tersebar di seluruh wilayah kabupaten;b.Kawasan rawan gelombang pasang tersebar pada kawasan pesisir yang meliputi

Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah

Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal dan Lunang Silaut;danc.Kawasan rawan banjir, tersebar diseluruh kecamatan dalam kabupaten Pesisir Selatan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasanrawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.


20/41

20

Pasal 35

(1)Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud paada Pasal 29 huruf f, meliputi :a. Kawasan rawan gempa bumi dengan potensi ke gempaan skala 3 s/d 8,5 SR di seluruh

wilayah kabupaten;b. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh wilayah kebupaten;

c. Kawasan rawan bencana tsunami, menyebar diseluruh kawasan pesisir yang meliputiKecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, RanahPesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal dan Lunang Silaut;

d. Kawasan abrasi terdapat di daerah sepanjang pantai kabupaten.(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung geologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 36

(1)Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf g, meliputi:a.Kawasan lindung plasma nutfah terdapat di daerah seluruh Kecamatan.

b.Kawasan Terumbu Karang, yang terdapat di kawasan Mandeh, Carocok dan pulau

pulau kecil sebanyak 25 buah.(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian KetigaRencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 37

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya terdiri atas :a. Kawasan hutan produksi;

b. Kawasan hutan tanaman rakyat;c. Kawasan perkebunan;d. Kawasan pertanian;e. Kawasan perikanan;f. Kawasan Peternakang. Kawasan pertambangan;h. Kawasan industri;i. Kawasan pariwisata;j. Kawasan permukiman; dank. Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 38

(1)Rencana Pengembangan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37huruf a, meliputi;a.Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang tersebar di Kecamatan Lengayang, Ranah

Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silautdengan luas total lebih kurang 40.004 Ha.


21/41

21

b.Kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi yang tersebar di Kecamatan RanahPesisir, Linggosari Baganti, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut dengan luastotal lebih kurang 25.378 Ha.

c. Kawasan Hutan Produksi berada di Kecamatan Lunang Silaut dengan luas total lebihkurang 5.299 Ha.

(2)Rencana pengembangan hutan tanaman rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37

huruf b di lakukan pada seluruh kecamatan yang ada hutan produksi dan hutan produksiterbatas.

(3)Rencana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37huruf c, dilakukan di seluruh kawasan kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untukpengembangan perkebunan, meliputi kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo SariBaganti, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut.

(4)Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal37 huruf d, dilakukan di seluruh wilayah kacamatan yang memiliki potensi dan sesuaiuntuk pengembangan pertanian pangan, meliputi :a.Kawasan pertanian lahan sawah irigasi teknis dikembangkan di seluruh kecamatan;b.Kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura dikembangkan di wilayah kabupaten

yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura

terutama di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; danc.Kawasan agropolitan peternakan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sutera,

Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti dengan pusat kegiatan di KecamatanLengayang (Lakitan).

(5)Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37huruf e, dilakukan di seluruh wilayah dalam kabupaten yang memiliki potensi dan sesuaiuntuk pengembangan perikanan, meliputi :a.Kawasan perikanan tangkap, pengembangan perikanan tangkap dilakukan di

Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, RanahPesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Lunang Silaut;

b.Kawasan perikanan budidaya, pengembangan perikanan budidaya dilakukan di seluruhkecamatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi budidaya perikanan dan di

pusatkan di kawasan minapolitan mandeh;(6)Rencana pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37huruf

f, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untukpengembangan perternakan, meliputi :a.Peternakan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang,

Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan PusatPengembangan di Surantih;

b.Pengembangan Perternakan untuk sapi lokal di wilayah 12 kecamatan.(7)Rencana pengembangan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37

huruf g, dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang berada di kecamatanIV Jurai (Lumpo dengan luas lebih kurang 922,70, IV Jurai lebih kurang 1.138 Ha danNagari Tambang dengan luas lebih kurang 292 Ha), Kecamatan Batang Kapas dengan luas

lebih kurang 2.365 Ha, Kecamatan Sutera dengan luas lebih kurang 7.582,55 Ha,Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan luas lebih kurang 2.451,6 Ha dan KecamatanLunang Silaut lebih kurang 199 Ha.

(8)Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf h,dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, sedang, danindustri kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkunganindustri, maupun industri rumah tangga yang berbasis agroindustri di Kecamatan Koto XITarusan (industri perikanan dan galangan kapal, gambir), Kecamatan Lengayang


22/41

22

(peternakan dan Industri Kelapa Sawit), Kecamatan Pancung Soal (industri kelapa sawit),Kecamatan lunang silaut (industri kelapa sawit).

(9)Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf i,memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten terdiri dari:a.Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Pancung Soal (Istana Indrapura) dan Lunang

Silaut (Rumah Mande Rubiah);

b.Kawasan Wisata Bahari berupa Wisata Pantai Teluk Kasai, Wisata Pantai CarocokPainan, Kawasan Mandeh, Sumedang, Pasir Putih, Sambungo ;dan

c.Kawasan Wisata Alam (Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar, Air Terjun Timbulun,Air Terjun Pelangai Gadang, Ganting Ampalu, Air terjum Sungai Suam Lakitan danEkowisata Suaka Taman Nasional Kerinci Seblat Sako) ;

d.Kawasan Wisata Konservasi (pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan).(10)Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 37

huruf j, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkandiseluruh wilayah kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai permukiman yang terdiridari :a.Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi :

1. Kawasan Kota besar terdapat di Kota Painan;

2. Kawasan Kota menengah di Tapan dan Kota Terpadu Mandiri (Lunang);3. Kawasan Kota kecil di ibu kota kecamatan;

b.Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi :1. Pemukiman pusat pertumbuhan nagari;2. Pemukiman kampung; dan3. Pemukiman dusun;

(11)Rencana pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya sebagaimana dimaksudpada Pasal 37 huruf k diatur dalam standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang danmerupakan persyaratan minimal untuk seluruh kabupaten yang meliputi :

a. Kawasan kantor pemerintahan;b. Kawasan pendidikan;c. Kawasan pertahanan keamanan daerah dan lingkungan;dan

d. Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 39

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1)diatur dengan Peraturan Kementerian Kehutanan dan Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4),ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 40

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa Kawasanandalan yang ditetapkan secara nasional, yaitu kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang

Silaut.

Pasal 41

Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh pejabat berwenang sesuaikewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


23/41

23

BAB VIIPENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 42

(1)Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi:

a.Kawasan strategis nasional;b.Kawasan strategis provinsi dan;c.Kawasan strategis kabupaten.

(2)Pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aadalah kawasan strategis nasional yang ditetapkan di Kabupaten Pesisir Selatan,yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat;

(3)Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf badalah kawasan strategis provinsi yang ditetapkan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi :a.Kawasan Indarung Teluk Bayur Bungus Mandeh mina politan (ITBM);b.Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) lunang Silaut ;

(4) Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cadalah kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan di Kabupaten Pesisir Selatan

meliputi;a.Kawasan Palabuhan Panasahan Carocok Painan Wisata Carocok Bukik Langkisau;b.Kawasan Agropolitan Peternakan;c.Kawasan Pelabuhan Perikanan Kambang;d.Kawasan Istana Inderapura;e.Kawasan Rumah Mande Rubiah;danf.Kawasan jembatan Akar Bayang Sani;

(5)Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten serta dari dana investasi perorangan dan masyarakatswasta/ investor maupun dana yang dibiayai bersama (sharring) baik antar PemerintahPusat dan Provinsi, antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten maupunantara swasta/ investor dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

(7)Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan daerah danmengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIIIARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 43

(1)Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruangkabupaten;

(2)Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang;


24/41

24

(3)Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudanrencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber danaanggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta dari danainvestasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayaibersama (sharring) baik antar Pemerintah (Pusat dan Provinsi), antar Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 44

(1)Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) disusunberdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaanselama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima)tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatanyang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang;

(2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudanpusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana;

(3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup progam pembangunan

kawasan lindung dan kawasan budidaya;(4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.(5)Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

(1)Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi :a.Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;b.Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;c.Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;

d.Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air;dane.Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman.

(2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a terdiri dari :a.Program transportasi darat;b.Program transportasi laut.

(3)Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :a.Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan nasional;b.Pembangunan jaringan jalan jalan provinsi;c.Peningkatan dan pengembangan fungsi jalan kabupaten;d.Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal;

e.Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan;(4)Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :a.Pengembangan pelabuhan laut Panasahan Carocok Painan, Air Haji sebagai pelabuhan

pengumpan regional dan Muaro Sakai sebagai pelabuhan pengumpan lokal;b.Pembangunan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan dan Pelabuhan Air Haji sebagai

pelabuhan laut pengumpan Regional diarahkan untuk eksport komoditi hasil


25/41

25

perkebunan, juga sebagai simpul transportasi laut di Provinsi Sumatera Barat bagianbarat;

c.Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Muaro Sakai; dand.Pengembangan Pelabuhan untuk kegiatan wisata berada pada Pelabuhan Tarusan dan

Mandeh.(5)Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :a.Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk

memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya mikrohidro, angin, dan surya diperdesaan;

b.Pengoperasian instalasi penyaluran;danc.Pembangunan energi PLTA pada beberapa kecamatan.

(6)Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c dilakukan melalui :a.Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan

nagari;b.Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan.

(7)Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d dilakukan melalui :a.Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga

kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang berhulu di TNKS, sepertiBatang Hari (Pesisir Selatan Jambi);

b.Peningkatan pengairan irigasi teknis yaitu di Inderapura;c.Pengembangan dan rehabilitasi area rawa dilakukan di kecamatan Basa Ampek Balai

Tapan;d.Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai dan bangunan penampung;e.Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan;f.Pembangunan prasarana pengendalian banjir di Painan dan kawasan pesisir;dang.Pengamanan abrasi pantai yaitu di Pesisir Pantai Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang,

IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, PancungSoal dan Lunang Silaut.

(8)Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :a.Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Pesisir Selatan sampai dengan

tahun 2030 dengan program pembangunan perumahan swadaya yang tahan gempa;b.Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan

lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatanc.Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum

di perkotaan dan perdesaan;d.Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;e.Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala kabupaten di Kecamatan

Koto XI Tarusan, IV Jurai, Lengayang, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan danLunang Silaut;

f.Pembangunan TPST di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lokal (PPK dan PPL).

Pasal 46

(1)Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melaluiperwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.


26/41

26

(2)Perwujudan kawasan lindung terdiri atas :a.Pemantapan kawasan lindung;b.Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;c.Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;d.Kawasan perlindungan setempat;e.Kawasan suaka alam;

f.Kawasan cagar alam laut; dang.Kawasan rawan bencana alam.

(3)Pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukanmelalui :a.Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;b.Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/

meningkatkan fungsi lindung;c.Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;d.Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;e.Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;f.Pengawasan kawasan lindung.g.Pengamanan kawasan lindung

(4)Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dilakukan melalui :a.Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung;b.Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa

mengganggu fungsi lindung.(5)Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui :a.Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis

tanah di kawasan hutan lindung;b.Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk

keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.(6)Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

dilakukan melalui :a.Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang

mengganggu kelestarian fungsi pantai;b.Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat

mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungaiserta mengamankan aliran sungai;

c.Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usahadan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasansekitarnya;

d.Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untukmelindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggukelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya

pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaandan kenyamanan kehidupan di kota.

(7)Pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertujuanuntuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam dikawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentinganplasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan padaumumnya.


27/41

27

(8)Pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf fbertujuan untuk pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan (peningkatankualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran), pengembanganpendidikan, rekreasi dan pariwisata.

(9)Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gdilakukan melalui :

a.Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Pesisir Selatan secara lebih akurat;b.Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi

manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung olehperbuatan manusia;

c.Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam sepertimelakukan reboisasi, mempersiapkan jalan-jalan evakuasi tsunami dan fasilitas lokasievakuasi;

d.Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yangberada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.

Pasal 47

(1)Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) terdiri atas :a.Pengembangan kawasan permukiman;b.Pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;c.Pengembangan kawasan pertanian;d.Pengembangan kawasan perkebunan;e.Pengembangan kawasan peternakan;f.Pengembangan kawasan perikanan dan kelautan;g.Pengembangan kawasan pertambangan;h.Pengembangan kawasan industri;i.Pengembangan kawasan pariwisata; danj.Pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis.

(2)Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi :a.Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :

1. Pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan.2. Pengembangan sarana prasarana kawasan tertinggal.3. Pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut4. Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan

lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan,Bayang Utara, IV Jurai, Inderapura dan Lunang Silaut.

5. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksikoleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.

6. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di Painan, Tapan dan

kota kecamatan lainnya dilakukan melalui :1. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan Koperasi

Pengkreditan Rumah (KPR) dan Rumah Siap Huni (RSH) bersubsidi, Pengembanganperumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.

2. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan, kegiatanini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurangsehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadipusat pengembangan.


28/41

28

3. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yangmempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting

4. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.5. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti

Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Lunang Silaut.(3)Pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan melalui :a.Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, dan

damar mata kucing).b.Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.

(4)Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukanmelalui :a.Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis di seluruh kecamatan.b.Peningkatan produktifitas lahan padi sawah yang ada di setiap kecamatan.

(5)Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddilakukan melalui :a.Pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu pengembangan komoditi

perkebunan antara lain : kelapa sawit, kelapa, dan karet.

b.Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masingkecamatan/kawasan yang diprogramkan.

(6)Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf edilakukan melalui :a.Pengembangan kawasan agribisnis peternakan.b.Pengembangan kawasan integrasi di Kabupaten Pesisir Selatan - Kawasan integrasi

peternakan tanaman pangan dan hortikultura (organic farm).1. Kawasan integrasi peternakan - perkebunan (Kelapa sawit, kelapa, karet).2. Kawasan integrasi peternakan perikanan.

(7)Pengembangan kawasan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f dilakukan melalui :a.Pengembangan perikanan tangkap laut dalam;

b.Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut);c.Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;dand.Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut.

1. Pulau penyu dan pulau pasumpahan.2. Rehabilitasi terumbu karang dan mangrove.3. Rehabilitasi hutan bakau dan penghijauan kawasan pesisir pantai di seluruh

kecamatan.e.Pengembangan industri pengolahan perikanan di Kambang, IV Jurai dan Koto XI

Tarusan.f.Pengembangan pulau pulau kecil.g.Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan.

1. Carocok Tarusan;

2. Painan;3. Surantih;4. Kambang;dan5. Muaro Sakai.

h.Pembangunan pelabuhan pengumpan Regional di Air Haji(8)Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

dilakukan melalui :


29/41

29

a.Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada padakawasan hutan lindung;

b.Usulan kebijakan pertambangan di kawasan hutan lindung;c.Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan

dampak lingkungan;d.Rehabilitasi lahan pasca tambang;dan

e.Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakanlingkungan.

(9)Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukanmelalui pengembangan industri unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :a.Pengembangan industri pengolahan hasil laut;b.Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kelapa sawit, kelapa,

Karet.(10)Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I ditujukan

pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata, yaitu :a.Kawasan wisata carocok Painan;b.Timbulun Kecamatan IV Jurai;c.Salido ketek Kecamatan IV Jurai;

d.Kawasan wisata mandeh di Koto XI Tarusan;e.Kawasan wisata terpadu resort cubadak Kecamatan Koto XI Tarusan;f.Bayang sani Kecamatan Bayang;g.Jembatan akar Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;h.Pantai sumedang Kecamatan Ranah Pesisir;i.Taratak surantih Kecamatan Sutera;j.Pulau pagang;k.Pulau penyu;l.Pulau marak; danm.Kawasan ekowisata penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat.

(11)Pengembangan kawasan bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jditujukan pada kawasan strategis yang ditetapkan untuk Kabupaten Pesisir Selatan

dilakukan melalui :a.Kawasan rencana Pelabuhan Panasahan Carocok Painan wisata Carocok Langkisau:

1. Penetapan batas kawasan strategis Panasahan Carocok Painan Bukit Langkisau ;2. Penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub kawasan penunjang

dan sub kawasan pendukung;3. Penyusunan RTBL sub kawasan inti;4. Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang;dan5. Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan.

b.Kawasan rencana Agropolitan peternakan:1.Penetapan batasan kawasan agropolitan;2.Penetapan sub kawasan fungsional komoditas peternakan dan non peternakan;3.Penyusunan rencana struktur dan pola ruang kawasan;

4.Penyusunan arahan pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatanruang kawasan;

5.Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur agropolitan;6.Pembangunan infrastruktur kawasan;7.Pembangunan pusat agropolitan (agropolis);dan8.Pembangunan prasarana dan sarana penunjang.

c.Kawasan rencana Pelabuhan Perikanan Kambang:1. Penetapan batas kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Kambang;


30/41

30

2. Penyusunan rencana struktur dan pola ruang kawasan;3. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatan

ruang kawasan;4. Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur Pelabuhan;dan5. Pembangunan infrastruktur kawasan.

d.Kawasan rencana Istana Inderapura:

1.Penetapan batas kawasan strategis Istana Inderapura;2.Penyusunan rencana struktur dan pola ruang kawasan;3.Penyusunan arahan pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatan

ruang kawasan;4.Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas yang harus dibangun;5.Pembebasan lahan sesuai master plan yang sudah dibuat;6.Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur Istana;dan7.Pembangunan infrastruktur kawasan.

e.Kawasan rencana Rumah Mande Rubiah:1.Penetapan batas kawasan strategis Rumah Mande Rubiah;2.Penyusunan rencana struktur dan pola ruang kawasan;3.Penyusunan arahan pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatan

ruang kawasan;4.Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas yang harus dibangun;5.Pembebasan lahan sesuai master plan yang sudah dibuat;6.Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur Istana;dan7.Pembangunan infrastruktur kawasan.

f. Kawasan rencana Jembatan Akar - Bayang Sani:1.Penetapan batas kawasan strategis Jembatan Akar Bayang Sani;2.Penyusunan rencana struktur dan pola ruang kawasan;3.Penyusunan arahan pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatan

ruang kawasan;4.Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas yang harus dibangun;5.Pembebasan lahan sesuai master plan yang sudah dibuat;

6.Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur Jembatan Akar-BayangSani;dan

7.Pembangunan infrastruktur kawasan.

BAB IXARAHAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian KesatuUmum

Pasal 48

(1)Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaanpengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

(2)Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a.Ketentuan umum peraturan zonasi;b.Ketentuan pemberian perizinan;c.Ketentuan insentif dan disinsentif; dand.Arah sanksi.


31/41

31

Bagian KeduaKetentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 49

(1)Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf a,menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.

(2)Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung:

1.Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung;2.Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung Bawahannya;3.Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Setempat;4.Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam

dan Cagar Budaya;5.Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung Bencana;6.Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung Geologi;7.Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung Lainnya;

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi:1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi;2. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas;3. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi Konversi;4. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pertanian;5. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Industri;6. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pemukiman;7. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertambangan;

(3)Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran IV yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian KetigaKetentuan Pemberian Perizinan

Pasal 50

(1)Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagipejabat yang berwenang dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang sesuai rencanastruktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

(2)Ketentuan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Dasar ketentuan perizinan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;2. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;

3. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten;4. Peraturan Daerah lain terkait;5. Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis izin yang diperlukan ;dan6. Pemberian izin harus melalui advice planning dari instansi berwenang.

b. Ketentuan Perizinan Dalam Penataan Ruang meliputi:1. Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penataan

Ruang diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenanganmasing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


32/41

32

2. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahdibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melaluiprosedur yang benar, batal demi hukum.

4. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi

kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkanoleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

5. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakanpenggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencanatata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerahdengan memberikan ganti kerugian yang layak.

7. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruangdilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

c. Jenis Perizinan yang terkait dengan Penataan Ruang meliputi:1. Izin Lokasi;2. Izin Pemanfaatan Tanah;

3. Izin Perubahan Pengguna Tanah;4. Izin Konsolidasi Tanah;5. Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;6. Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan;7. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;8. Izin Gangguan HO (Hinder Ordonantie);9. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler;10. Izin In Gang;11. Izin Saluran Air Hujan;dan12. Izin Saluran Air Limbah/Saluran Air Kotor.

d. Mekanisme dan Prosedur Perizinan meliputi:1. Mekanisme Penerbitan Izin Lokasi/Persetujuan Prinsip

2. Mekanisme Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan(3)Pemberian perizinan diberikan oleh Bupati.(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian perizinan diatur

dengan peraturan daerah.

Bagian KeempatKetentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 51

(1)Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf cmerupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan

disinsentif;(2)Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Ketentuan insentif meliputi:1. Kawasan perkotaan;2. Kawasan Pertanian;3. Kawasan Perkebunan;4. Kawasan Pesisir;5. Kawasan Wisata;


33/41

33

6. Kawasan Pusat agropolitan;dan7. Kawasan Stategis.

b.Kententuan disinsentif:1. Kawasan Rawan Bencana;2. Kawasan Pertanian dan Perkebunan;3. Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS);dan

4. Kawasan Pertambangan.(3) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati.(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur

dengan peraturan daerah.

BAB XKELEMBAGAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 52

BKPRD Kabupaten membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakandan bertanggung jawab kepada bupati.

Bagian KeduaOrganisasi dan Tugas Kelembagaan Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 53

(1)BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ditetapkan dengan KeputusanBupati dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a.Penanggung Jawab : Bupatib.Ketua : Wakil Bupatic.Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupatend.Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupatene.Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umumf.Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah (dapat berasal

dari dinas/instansi pemerintah daerah, masyarakat atau lembaga masyarakat,perorangan atau profesional, akademisi atau perguruan tinggi, dan lainnya sesuaikebutuhan)

(2)BKPRD Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :a. Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dengan

memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten;

b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan

kewenangan kabupaten;d. Mengintegrasikan dan memaduserasikan RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten,

Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis, RTRW Kabupaten Perbatasan, sertakawasan tertentu lainnya;

e. Memaduserasikan RPJM dan tahunan yang dilakukan pemerintah kabupaten,masyarakat dan dunia usaha dengan RTR;


34/41

34

f. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauanpenyelenggaraan pemanfaatan ruang;

g. Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang kabupaten;h. Melakukan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang;i. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang,j. Mengembangkan informasi penataan ruang kabupaten untuk kepentingan pengguna

ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta,k. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang kabupaten,l. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul

dalam penyelenggaraan penatan ruang dan memberikan pengarahan serta saranpemecahannya,

m. Memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruangkabupaten dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikankabupaten;

n. Melaksanakan fasilitasi, supervisi, dan koordinasi dengan dinas/instansi daerah,masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;

o. Menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatan ruang dengan kabupaten dan provinsi sekitarnya;

p. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kabupaten;q. Menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban

koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten; danr. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten secara berkala kepada

Bupati.(3)Untuk memperlancar tugas BKPRD Kabupaten dibantu oleh:

a.Sekretariat;b.Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang; danc.Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Bidang

pada Bappeda Kabupaten yang membidangi Tata Ruang, mempunyai tugas sebagaiberikut:a.Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten;b.Memfasilitasi terselenggaranya jadwal ker

peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah...

Documents