/

aan Ter

Peraturadan Birokrasi Bidan

/q4 LErfiug l mflIgl Vol. ti No. I - April 20l l ISSN:0216-llltl

Pcmimpin Umum/Penanggung Jawab(Rcsponsible pcrson)Pemimpin Redaksi(Chief Ediror)Dcwan Redaksi(Editors\

Anggota Dewan Rcdaksi(Assiciate Editors\

SUSUNAN DEWAN REDAKSI(Board of' Editor\

Dr. Wahiduddin Adams. S.H.,MA

Cholilah. S.H..M.Hum

Danan Pumomo, S.H..M.SiDr. Mualimin Abdi, S.H..M.t'lDrs. Zafrullah Salim, M.H,Ahmad Djafri, S.E.,S.H.,M.HNasrudin, S.H.,.M.M.

Sutirah, S.H.,M.Ll.Onni Roslcini, S.H..M.Hum.,M.SiSasmita, S.H.,M.H.Tri Wahyuningsih, S.H.,M.H.Nuryakin, S.H.Julklaidir, S.H.,M.H.

Staf R€daksi(Staff Editot's)

Slamet Kurniawan, S.H.Kristiyanto, S.H.Andi Batara, S.H.,M.H.Syahmardan, S.H.,M.Si.Rizki Arfah, S.H.Faisal Rahman, S.Pd.Sri Lisnawati, S.H.Ursula Nova Salmi, A.MdSatirah.Atminah.

Mitra Bestari(Peer Group)

Dr. Suhariyono AR, S.H.,M.H.Linus Doludjawa, S.H.

Jumal Legislasi Indonesia adalah media resmi publikasi ilmiah yang memuat artikel mengenaikajian dan pemikiran di bidang hukum. Selain itu memuat artikel khusus Legislasi atau lapc'ankinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menyampailankebijakan Pemerintah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Diterbitkan sccarateratur empat kali tiap tahun oleh Direklorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama PerahrarPcrundang-undangan Direktorat Jendeial Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(Indonesian Journal o/ Legislation is the oficial media of scientifrc publications includes orlicleson studies and ideos in the field of law. Also contains special arlicles and reports performoncelrom Directorate Generol of Legislation lhat oims to deliver Government policy in thefield of bwond legislation. Its published regularyfour editions yearly by Direclorote Promulgation, Publicotbnand Cooperalion of Legislalion Direclorate general of Legisltion Ministry ofJustice and HurmnRighls Republic of Indonesia)

Penerbit;Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-u[dangan

Kementerian Hukum dan HAM Rl.Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jaka.ta Selatan

Tclp. (021) 5264517, Fax. (021) 5205310,5267055e-mail: Iegislasi@yahoo.com, legislasi@djpp.depkumham.go.id

Dicetak oleh: PT. Indonesia Nexus FortunaJl. Talang Ujung No. 6 Menteng Jakarta Pusat

Telp. (021) 3919613, Fax (021) 3150562e-mail: creative_infact@yahoo.com

,ar/t$fi,gt@E| Vol. 8 No. I - April 2olr

DAT"TARISI

IS.SN: 0216-1338

InDarl RedakslAbstrakArtlkel:

Relonnasl PaJak d.l Ind.oneslaOleh: FVad Ba uazierRefonnasl Perpatakan SSelmbang Antara WafiPelaksqnaan TerhadapOIefu Deden Sumantry ......Relortnasl Peraturan PeBlda,ng PetpaJakan

1- 12eb

HulannYangkus Sebcgal

o,ko.n

n Blrokrasl13-28

29-42

43-68

69-78

79-98

98 - 116

117 - 138

139 - 150

151 - 172

Oleh Andi S'tbriPengatura'n Hukun Pldana ng PerpaJakan danHubungannga Dengan Hukum Pldana Umum dan Khus-usOleh- Mud2akkir..................Eplstemologl PaJak, Perspektif Huldtm Tata NegaraOletu A AFsin TholariPemerlksaan Terhadap PaJak Sebagal Baglon Darl RuangLlnglup Keuangcut Negora. Menurut Teorl Huleum KeuanganPubttkOlefu Dian Puji N. SimatupangPembaharuan Slstlm PerpaJakan Daerah dl IndoneslaOleh: Budi SitepuPaJak Mellndungl Ketersedlaan Alr To;nahOlefu Eka Sn SznarfiMengalanr KonsephtalTtas Pengufian Peraturan PemerlntdhP e ng g antl U ndang -UndangOletu Mohammad ZamroniFormalln Dqlam KaJlan Undang-Unda.ng Kesehd.td.n;Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang PerllndunganKonsumenOlefu Agvs Budianto

I nJo rrna.sl P e ngundang an

ng-UndangDeng

.lGl,lEu]txiil ruxlllt DAti.tAil Rl.

ag-unda

BlodatdPenulls

PENGATT'RAN IIUKUM PTDAIIADI BIDANG PERPAJAI(AN DAl{HUBUNGANI TA DENGAN IIUKT'M PIDANA UMUM DAN I(IIUSUS

CRIMII,TAL JVSTICE REGUI,ATION IN THE TAXATION FIELD CRIMINALAND ITS RELATION TO GENERAL AND SPECIAL CRIMII,IAL IAW

Mudzakkir'(Naskah dite rima 28l03l2Ol1, disetujui....)

AbstrakKontribusi pemasukan dana yang bersumber dari wajib pajak merupakanmasukan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagipembangunan Negara Kesatuan Republik lndonesia. Hal yang harus menjadiperhatian adalah usaha meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayarpajak adalah inti dari pengaturan dan pengenaan sanksi pidana di bidangperpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah termasuk tindak pidana'di bidang hukum administrasi (ad.mini.strotiue cimirnl lo.w

^ta'\ dependent cimesl

yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya, sepanjangtujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu wajib pajak mau membayar pajaksesuai dengan kewajibannya. Penggunaan hukum pidana umum atau hukumpidana khusus terhadap tindak pidana di bidang perpajakan adalah tidak tepatdan dapat menimbulkan problem hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, tindakpidana umum atau tindak pidana khusus yang berkaitan dengan terjadinyatindak pidana perpajakan adalah berdiri sendiri dengan segala konsekuensipenegakan hukurnnya. Terkait dengan penerapan tindak pidana korupsi dalamtindak pidana di bidang perpajakan, dapat dilakukan dua model, yaitu masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan, sebagaimana dimuat dalamPasal 43A ayat (3) atau undang-undang perpajakan memuat ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOl tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata Kunci: Tindak pidana perpajakan, administrasi, tindak pidana umum,

tindak pidana khusus

AbstractIname fund.s antibution that aming from ta.qagers is o significant input of opinionand. haue a broad significance for tte deuelopment oftle Unitary Republic of Indonesi

,4/ lE,!r', ow Vol. 8 No. r - April 2ou

criminal common lau or penal cod.e/ lau dealtq specirtcaUA uith crlnitnl acts in thefeld of taxation is irnppropriate and (nn rrused problens in lau' andJusti?. Therefore,public crime or specific crime related to the occunence of a tax crime is a stand-aloneuith all the arsequences of enforcement. Related to the intplemenlationof @nuptionin the ciminal acts in the Jield of taxation, could be tun bA two models, u.thich eachstand alone and not related. to each other, as stipulated in Article 4 3 A pragraph (3)or tox lanas contoin prouisions refened to in Article 14 Act Number 31 Year 1999 asamended bg Act Number 2O Year 2OO1 on Dradication of Corntption.

Keguords: Crime of taxation, administration, general crime, especio.lg crime

A. PendahuluanPajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki

kontribusi yang signiflkan sehingga sumber pendapatan pajak menjadiandalan bagi pembangunan nasional. Pajak dapat menjadi salah satuinstrumen bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaranmasyarakat untuk membayar pajak atau mendanai peyelenggaraannegara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan riilmasyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dan semakinmeningkat jumlah wajib pajak menunjukkan bahwa tingkatkepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara semakintinggi dan sikap nasionalisme atau merasa memiliki negara jugasemakin tinggi.

Sebagai instrumen keberhasilan pembangunan dankesejahteraan, pajak yang dimenejemen secara profesional dapatberfungsi untuk nenunjang dan mempercepat tercapainya suatumasyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, dalam pemungutanpajak benar-benar memperhatikan beberapa hal, yaitu berdasarkanperaturan perundang-undangan yang jelas dan pasti, prinsip keadilandan proporsional berdasarkan kemampuan, dan prinsip pembangunanatau kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (pajak tidak boleh mematikandunia usaha).

Dana yang bersumber dari pajak adalah dana amanah ralryat yangharus dikelola secara efektif dan efisien dan dikembalikan lagi kepadarakyat dalam bentuk program pembangunan nasional yang akhirnyamanfaatnya bisa langsung segera dirasakan dan dinikmati oleh rakyat.Akhir-akhir ini masalah mengenai manajemen pengelolaan dana pajak(pajak) menjadi problem nasional sehubungan dengan ada-Dya beritatindak pidana terhadap dana wajib pajak yang menjadi topik utama dimedia masa yang melibatkan oknum petugas pqjak, telah memberikandampak negatif secara luas terhadap masyarakat, terutama para wajibpajak.

44

Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Pcrpajakan dan Hubungrnoye...

Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datangadalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaiansengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negaradan tindak pidana di bidang perpajakan serta penyalahgunaan dana yangbersumber dari pendapatan negara yang berasal dari pajak.

B. Kedudukau Sanksl Pldana dalam Undang-Uadang PerpqJakaaDalam doktrin hukum, peraturan perundang-undangan mengenai

pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problemhukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakarrdan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisime penyelesaianhukum administrasi. Meskipun termasuk hukum administrasi,peraturan perundang-undangan tentang pajak memiliki ciri yang berbeda .dengan hukum administrasi yang lain, karena sifat hukum pqiak adalahmemberikan wewenang secara luas kepada negara untuk memungutpqiak dari wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk menenfukanwajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhikewajibannya.

Meskipun negara memiliki wewenang yang luas, corak hukumadministrasi dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakanmemberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatanterhadap pajak dibebankan kepada wajib pajak karena ada.dugaanterjadinya kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harusdibayarkan. Jika tidak dapat selesaikan, maka perselisihan mengenaiperhitungan pajak tersebut dikenal sebagai sengketa pajak, dapatdiajukan ke Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 1 angka 5 menentukan:

"Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidangperpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak denganPejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusanyang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajakberdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasukgugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-UndangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa".

Mekanisme penyelesaian persengketaan pajak tersebutmenunjukkan kuatnya corak hukum adminisitrasi dari persengketaanperpajakan sehingga persoalan hukum adminisirasi perpajakandiselesaikan melalui mekanisme hukum adminisitrasi dengan pejabat

15

tdr lff,!.tg M I''I vol. 8 No. r - April 2orr

publik yang bersangkutan dan jika tidak dapat diselesaikan, dapatdiajukan ke Pengadilan Pajak.

Keberadaan Pengadilan Pajak yang diberi wewenangmenyelesaikan sengketa pajak, berfungsi sebagai:1. mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadinya

penyalahgunakan wewenang dalam perhitungan pajak;2. menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai

pajak yang harus dibayarkan; dan

3. meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pajak yang harusdibayarkan.Mengingat perhitungan pajak sebagai titik awal sengketa pajak

dan segala bentuk pelanggaran hukum di bidang pajak yang mdibatkandua pihak yaitu petugas pajak dan pihak wajib pajak, maka titik rawan 'terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum adalah padahubungan antara kedua pihak tersebut. Dengan demikian, keberadaaanPengadilan Pajak yang independen, objektif, transparan, dan pmfesionalmutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dansekaligus menjadi pintu masuk untuk mendeteksi gelagat terjadinyapenyimpangan atau pelanggaran hukum lain dalam perhitungan pajakdan pembayaran pajak.

Bagi wajib pajak yang beriktikad baik membayar pajak sesuaidengan kewajibannya, adanya Pengadilan Pajak dapat meuberikanjaminan kepastian hukum mengenai jumlah pajak yang harusdibayarkan, sebaliknya wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baikuntuk membayar pajak, melalui Pengadilan Pqjak dapat dipergr-rnakansebagai bentuk upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harusdibayar.

Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturanpemndang-undangan di bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuaidengan tingkat pelanggarannya yakni dari sanksi administrasi, sanksipidana administrasi, sampai dengan sanksi pidana umum. Sedangkanpetugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dftenakansanksi berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan dan sanksihukum pidana umum. Dengan demikian, keberadaan sanksi hukumbagi pelanggar peraturan perundang-undangan pajak diperlukan gunamendorong semua pihak, baik pihak wajib pajak dan petugas pajak,beriktikad baik menaati peraturan perundang-undangan di bidang pajak.

46

Pcngaruran Hukum Pidana di Bidang Pcrpajakan d.n Huhrrgronya...

8.1 Kedudukan Sanksl AdmlnlstraelSebagaimana diiuraikan sebelumnya, corak hukum admirristrasi

yang khusus dari hukum pajak, keberadaan sanksi administrasidiperlukan agar waj ib pajak sejak dini diperingatkan untuk memenuhikewajibannya secara administrasi memenuhi kewajibannya membayarpajak. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan administrasi danpengenaan sanksi administrasi kepada pihak yang mengabaikannyaadalah bentuk penerapan sanksi administrasi dan memiliki kekuatanhukum yang mengikat. Kepada wajib pajak yang tidak memenuhipersyaratan administrasi dan telah diperingatkan dan dikenakan sanksiadministrasi, menurut hukum pidana, dapat dijadikan indikator apakahwajib pajak memiliki iktikad baik atau iktikad tidak baik untukmemenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak agar menaatiketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidangadministrasi perpajakan selanjutnya menjadi dasar penentuanperbuatan melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana apabilawajib pajak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukumpidana. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) yang intinyabahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belumdilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yangdilakukan wajib paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadapketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukanpenyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendirimengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertaipelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnyaterutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 1507o(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, wajib pajak yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukanpenyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan wajib pajaktelah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlahpajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) darijumlah pajak yangkurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Namun,apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikantersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untukmembetulkan sendiri sudah tertutup bagi wajib pajak yang bersangkutan.

47

,dt l,,',,ra NN vol. 8 No. r - April 2orr

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 Jo. Undang-Undang Nomr 16Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan mengatur:

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; ataub. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak

benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangap yangisinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugianpada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakanperbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 134, didenda paling sedikit 1 (sanrf kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar danpaling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidakatau kurang dibayar, atau dipidana kururrgan paling singkat3 (tiga) bulan atau paling lama I (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 yang dihubungkan denganketentuan Pasal 8 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa penganaansanksi pidana sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hukumadministrasi dan sebagian di antaranya karena tidak memenuhikewajibannya atau melaksanakan sanksi administrasi yangmenyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuanatau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atautidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Hal ini sesuai dengan doktrin hukum pidana meogenaipenggunaan ancaman sanksi pidana dalam hukum administrasi, yaitusebagai senjata terakhir atau pamungkas lultimum remediuml mana-kalapengenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidakdiindahkan, baru kemudian dipergunakan senjata pamungkas berupapengenaan sanksi pidana.

B.2 Kedudukan Sanksi Pidana lAdalnistrasi)Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengenaan sanksi

pidana (administrasi) sebagai senjata pamungkas dalam mengatasipelanggaran di bidang hukum administrasi, maka dalam menyelesaikansengketa perpajakan diutamakan dan dikedepankan penyelesaian

48

Pengaturan Hukum Pidana di Bidan8 Pcrpajakan dan Hubungannya...

secara administrasi. Sesuai dengan corak hukum perpajakan tersebut,tidak tepat jika penyelesaian perpajakan dengan mengedepankanhukum pidana dan mengabaikan atau menyampingkan penyelesaiansecara administrasi dengan dalih merugikan keuangan negara. Hukumperpajakan pada dasarnya memiliki karakteristik sendiri dibandingkandengan hukum yang lain, yakni negara butuh dana dari masyarakatdan masyarakat memiliki kewajiban secara hukum dan moral untukmernbayar pajak kepada negara. Oleh sebab itu, segala bentuk persoalanhukum yang muncul dalam kaitannya dengan pelaksanaan pajak, padaintinya mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayarkewajibannya, dengan pendekatan persuasif kepada wajib pajak melaluipenggunaan sarana hukum administrasi dan sanksi administrasi.Dengan pendekatan yang demikian, hal ini dimaksudkan untuk wajibpajak melakukan boikot dengan cara tidak membayar pajak dengan dalih 'pemerintah semena-mena (otoriter) terhadap wajib pajak.

Dalam hal wajib pajak tidak menaati kewajibannya setelahpenggunaan hukum administrasi dengan sanksi administrasi tetap tidakefektif mendorong wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengankewajibannya, maka penggunaan sanksi pidana menjadi pilihan yangtepat untuk dikenakan kepada wajib pajak. Pengenaan sanksi pidanatersebut sesuai dengan asas subsidiaritas yakni dipergunakan ancamansanksi yang paling ringan terlebih dahulu, dan jika tidak efektif barumenggunakan ancaman pidana yang ringan, berat, sampai kepada yangterberat.

Penegasan mengenai pengaturan sanksi administrasi dan sanksipidana dimuat dalam penjelasan Pasal 38 yaitu pelanggaran terhadapkewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjangmenyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksiadministrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau SuratTagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidangperpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan ss$agaimanadimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasimelainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Denganadanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran WajibPajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukandalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yangdimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati,atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebutdapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

49

t-.rl,I,'.r', W vol.8 No. r - April 2ou

Pembuat undang-undang sengaja menempatkan sanksi pidanadalam administrasi perpajakan sebagai sarana pendorong agar wajibpajak menaati kewajibannya, maka Wajib Pajak yang melanggar hukumadministrasi dan telah memenuhi kewajibannya termasuk kelajibankarena pengenaan sanksi administrasi, tidak akan dikenakan sanksipidana (administrasi) atau tidak diproses ke pengadilan (dihenftan).

Undang-Undang Perpajakan membagi tindak pidana yang dilakukanoleh wajib pajak dan petugas pajak ke dalam dua jenis yaitu pelanggarandan kejahatan.

B,3 Tlndak Pldana PelanggaranTindak pidana yang termasuk kategori pelanggaran, dikenal

sebagai melanggar undang-undang, karena kekuatan pelarangan darisuatu perbuatan tertentu bersumber dari dan semata-mata kareniundang-undang. Jika undang-undang tidak melarang terhadap perbuatantersebut, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan karena n

2

Pcngaturan Hukum Pidana di Bidaflg Perpajakan dan Hubungrorya...

Perbuatan yang termasuk pelanggaran berkaitan dengankewajiban bagi wajib pajak salah satunya adalah untukmenyampaikan Surat Pemberitahuan dan kebenaran dankelengkapan dari Surat Pemberitahuan yang dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara. Pengenaan sanksi pidanaterhadap wajib pajak baru dapat dikenakan, menurut Pasal l3A,apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajakdan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaranjumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 200olo (dua ratus persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar.

Pasal 13A

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SuratPemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapiisinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkanketerangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidanaapabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajakdan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaranjumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 2O0% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar.

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi pidana tersebut adalahsanksi pidana berupa pidana kurungan paling singkat 3 (tiga| bulanatau paling lama 1 (satu) tahun, bukan sanksi pidana denda, karenabagi wajib yang pertama kali melanggar, kemudian telah membayarpajak yang terutang dan telair membayar sanksi administrasi tidakdikenakan sanksi pidana.Adanya ketentuan yang mengatur penggunaan sanksi pidanaperampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan sebagaialternatif penggunaan sanksi yang bersyarat atau sanksi terakhirtersebut sudah tepat, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuandari kewajiban membayar pajak bagi Wajib Pajak dan jika pajaksudah dibayarkan berarti maksud dan tujuannya telah tercapai.Pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibanmerahasiakan mengenai informasi yang diterima mengenai WajibPajak.

5I

,dr l,E.ra w vol. 8 No. ! - April 2or!

Pasal 4 I(U Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi keuqjiban

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Paal 34dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahundan denda paling banyak Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lirmjutarupiah).

Ketentuan Pasal 34 mengatur mengenai perlindungan hukumterhadap Wajib Pajak khususnya mengenai kerahasiaan infrmasiyang diberikan kepada pejabat menjadi rahasia jabatan ataupekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perurdang-undangan perpajakan. Dengan ada jaminan kerahasiaan jabatantersebut, Wajib Pajak dapat secara bebas menyampaikan infcmasiperpajakan kepada pejabat pajak sehingga Wajib Pajak rrerasanyaman dan terlindungi.

Larangan ditujukan kepada pejabat, baik petugas pajakmaupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan,sedangkan perbuatan yang dilarang adalah mengungkapkankerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perp4iakan,yaitua. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang

dilaporkan oleh Wajib Pajak;b data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemerilsaan;c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketigayang

bersifat rahasia;d dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dcngan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkeaaan.Pengungkapan rahasia wajib pajak dikecualikan untukkepentingan penegakan hukum.

Pelanggaran terhadap Pasal 4 1 ayat (1) termasuk sebagaidelikaduan, maka pengungkapan ra.hasia Wajib Pajak tersebut diposeslebih lanjut apabila ada pengaduan dari Wajib Pajak yangbersangkutan yang kerahasiaanya dilanggar. Pengungkapanrahasia sebagai delik aduan ini menimbulkan problem hukumtersendiri. Kerahasiaan perpajakan ini berkaitan dengan hubunganantara pejabat pajak dengan Wajib Pajak dalam hubungan tersebutpejabat pajak sebagai posisi yang memeriksa administrasiperpajakan sedangkan wajib pajak dalam posisi terperiksa. Dcngan

52

Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Pcrpajakan dan Hubungrotrya...

demikian penempatan delik aduan ini menimbulkanketidaknyamanan bagi Wajib Pajak, jika melakukan pengaduankepada pejabat yang mengungkan rahasia perpajakan akanberakibat tidak menguntungkan bagi Wajib Pajak yangmengadukan pejabat pajak, khususnya mengenai persoalanperpajakan yang sedang dihadapinya.

Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan mengenai bagaimanamemberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajakyang mengadukan pejabat pajak atas perbuatannya yang telahmengungkap rahasia Wajib Pqjak yang menjadi rahasia jabatannya.

B.4 Ttndak Pldana KeJahatauDilihat dari sudut sikap batin atau rumusan kesalahan,,

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perpajakantermasuk kategori tindak pidana pelanggaran dilakukan karenakealpaan lailpal, sedangkan sikap batin tindak pidana kejahatan adalahkesengajaan (dolus). Dikatakan sebagai kejahatan, menurut doktrinhukum, karena perbuatan tersebut sebagai pelanggaran yang berat,dicela oleh masyarakat, melanggar hukum dan keadilan, maka ancamanpiCananya Iebih berat. Pengulangan tindak pidana pelanggaranancamannya diperberat dan perbuatannya berubah menjadi tindakpidana kejahatan dan pengulangan tindak pidana kejahatan ancamanpidananya lebih diperberat.

Perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan yangtermasuk kategori tindak pidana kejahatan terdiri dari:l. Sengaja tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan,

menyalahgunakan NPWP, menolak dilakukan pemeriksaan,. memperlihatkan pembukuan palsu atau tidak menyelenggarakan

pembukuan, tidak menyimpan pembukual, dan tidak menyetorkanpajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkankerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, denganancaman:

a. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajal( terutangyang tidak atau kurang dibayar

b. ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidanaapabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang

53

,

tdl [,f,,g,IC W Vol. 8 No. r - April 2olr

perpajakan sebelum lewat I (satu) tahun, terhitung sejakselesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan

c. penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua)tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusiyang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditanyang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlahrestitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi ataupengkreditan yang dilakukan untuk percobaan tindak pidanamenyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NomorPokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, ataumenyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keteranganyang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukanpermohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajakatau pengkreditan pajak.

Sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur, buktipemungutan/pemotongan/setoran tidak berdasarkan transaksiyang sebenarnya atau menerbitkan faktur yang belum dikukuhkan(Pasal 39A) dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kalijumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, buktipemotongarl pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutanpajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.Pejabat sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yangmenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat (Pasal 41 ayat(2)) dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan dendapaling banyak Rp50.O00.000,00 (lima puluh juta rupiah).Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (2) termasuk sebagai tindakpidana kejahatan, tetapi proses penuntutannya memerlukan aduanatau termasuk delik aduan, maka pengungkapan rahasia wajibpajak tersebut diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari wajibpajak yang bersangkutan yang kerahasiaanya dilanggar. Mengingatperbuatan dilakukan oleh pejabat dengan sengaja (kesengajaan),tetapi dimasukkan sebagai delik aduan sama seperti Pasal 4l ayat(1) yang dilakukan karena kealpaan. Oleh sebab itu, perlu adaketentuan yang berisi perlindungan hukum terhadap Wajib Pqiakyang mengadukan pejabat pajak atas perbuatannya yang telah

3

54

Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubuqaonyr...

mengungkap rahasia Wajib Pajak yang menjadi rahasia jabatanya.

4. Sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberiketerangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidanakurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyakRp25.OOO.OO0,OO (dua puluh lima juta rupiah).

5. Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidanadi bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.O00.0O0,OO (tujuh puluhlima juta rupiah)

6. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sengajatidak memberikan data dan informasi yang berkaitan denganperpajakan (Pasal 35A ayat (l)) dipidana dengan pidana kurunganpaling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak.Rp 1.000.O0O.0OO,0O (satu miliar rupiah). (Pasal 41C ayat 1)

7. Sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat danpihak lain memberikan data dan informasi yang berkaitan denganperpajakan (Pasal 35A ayat (1)) dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyakRp800.O00.OOO,OO (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 4lC ayat 2l.

8. Sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta olehDirektur Jenderal Paj ak (Pasal 35A ayat 2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1O (sepuluh) bulan atau denda paling banyakRp80O.OOO.OOO,OO (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 4lC ayat 3).

9. Sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehinggamenimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidanakurungan paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyakRp500.0O0.O00,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal41C ayat 4).

10. Tindak pidana dengan sengaja menghalangi atau mempersulitpenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 41E}).

11. Perluasan subjek hukum:a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal

39A, berlaltu juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak,atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan, yang menganjurkan, atau yang membantumelakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal4lB berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang

55

t*l ttr/',tl, W vol. 8 No. r - April 2or!

menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindakpidana di bidang perpajakan.

Dari semua ketentuan undang-undang di bidang perpajakan yangmenjadi subjek hukum tindak pidana di bidang perpajakan adalaha. Wajib Pajakb. Pejabat pajak (fiskus)c. Pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan pejabat pajak.

B.5 Kedudukan Sanksl Pidana UmumPerbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

di bidang pajak yang termasuk tindak pidana adalah tirrdak pidana dibidang perpajakan. Sesuai dengan karakteristik hukum perpajakan,tindak pidana perpajakan dikenal sebagai tindak pidana administrasi.di bidang perpajakan dan menjadi domain hukum perpajakan.

Prinsip dasar penyelesaian perkara pelanggaran terhadap peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan diselesaikan melaluimekanisme penyelesaian perkara dalam bidang perpajakan, baikpenyelesaian secara hukum administrasi maupun melalui proseshukum pidana, yaitu tindak pidana di bidang perpajakan yang termasukkategori tindak pidana di bidang administrasi ldependent cnmesf.Bagaimana jika dalam pelanggaran terhadap undang-undang di bidangperpajakan ditengarai adanya pelanggaran terhadap undang-undang lainyang termasuk kategori tindak pidana umum atau tindak pidana khusus?

Pelanggaran hukum yang termasuk tindak pidana di bidangperpajakan acapkali bersinggungan dengan pelanggaran bidang hukumlain yang termasuk kategori tindak pidana kejahatan, baik sebagaibentuk persiapan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,mempermudatr atau memperlancar tindak pidana dalam bidangperpajakan, maupun sebagai usaha untuk menyelamatkan ataumempertahankan hasil (harta kekayaan) dari tindak pidana di bidangperpajakan. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana dibidang perpajakan, melainkan sebagai tindak pidana yang berhubunganatau berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Beberapa tindak pidanayang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan antara lain:

a. Tindak pidana yang dimuat dalam KUHP:1. Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah

lPasal242 KUHP).

56

b

Pengaturan Hukum Pidaoa di Bidant Pcrpajakan darllubuogrnnyr...

2. Tindak pidana pemalsuan Meterai (Pasal 253 KUHPI.3. Tindak pidana pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHPI-4. Tindak pidana membuka Rahasia (Pasal 322 KUHPI.5. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).6. Tindak pidana melakukan tipu muslihat (Pasal 3&7 KUHP)Tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Noma 3l Tahun1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:1. Tindak pidana suap kepada penyelenggara negara atau

pegawai negeri dan penyelenggara negara atau pegarrai negeriyang menerima suap (Pasal 5)

2. Tindak pidana suap kepada hakim dan hakim yang menerimasuap (Pasal 6)

3. Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeriyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umummenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpankarena jabatannya (Pasal 8).

4. Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeriyang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum memalsubuku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pcmeriksaanadministrasi (Pasal 9).

5. Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai neggriyang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umummenggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuattidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yangdigunakan untuk meyakinkan atau membuktikatr di mukapejabat yang berwenang (Pasal lO huruf a).

6. Tidnak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeriyang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umummembiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan ataumembuktikan di muka pejabat yang berwenang (Pasal l0huruf b).

7. Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeriyang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umummembantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,

57

,dt tfillrg MM vol. 8 No. r - April 2o1r

surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan ataumembuktikan di muka pejabat yang berwenang (Pasal l0huruf c).

8. Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya (Pasal 1l)

9. Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmenggerakkan agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya (Pasal 12 huruf a)

10. Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwahadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkankarena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya(Pasal 12 huruf b)

11. Tindak pidana hakim yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkarayang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c)

12. Tindak pidana seseorang yang menurut ketentuan peraturanperundang-undangan ditentukan menjadi advokat untukmenghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yangakan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkankepada pengadilan untuk diadili (Pasal l2 hurufd)

13. Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,

58

c

Pcngaturan I{ukum Pidana di Bidang Pcrpajakan dan Hfrrngannya

atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasall2 huruf e)

74. Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya yang tidak melaporkan kepada KomisiPemberantasan Korupsi (Pasal 128).

15. Tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara (Pasal 2 ayat 1)

16. Tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan ,kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Tindak pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun2O10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang:

l. Tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana di bidang Perpajakan (Pasal3).

2. Tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asalusul, sumber, lokasi, pemntukan, pengalihan hak-hak, ataukepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana di bidang perpajakan (Pasal 4)

3. Tindak pidana menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya me::upakan hasil tindakpidana di bidang perpajakan (Pasal 5 ayat l)

Dalam penerapan tindak pidana umum atau tindak pidana khususyang terkait dengan tindak pidana perpajakan, perlu dilakukan secara

59

tdt lE,tg rlffit vol. 8 No. r , Aprit aorr

cernat dan hati-hati, mengingat dalam perbuatan pelanggaran tindakpidana di bidang perpajakan hampir selalu terkait dan tercakup rumusantindak pidana lain yang bersifat tindak pidana umum atau tindak pidanakhusus, tetapi penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan dasarhukum Undang-Undang Perpajakan. Norma tindak pidana di bidangperpajakan terdapat duplikasi (tercakup) pengaturannya dalam tindakpidana dimuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain, maka sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan asaspenegakan hukum pidana, maka pelanggaran tersebut dikenakan tindakpidana di bidang perpajakan, karena sifat dari undang-undang tindakpidana yang khusus di bidang perpajakan dan kekhususan perbuatanpidana di bidang perpajakan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penggunaan tindak pidana umumdalam KUHP dan tindak pidana khusus ditujukan kepada tindak pidanayang terjadi yang tidak termasuk tindak pidana di bidang perpajakandan tidak tercakup ke dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Adapuntindak pidana yang dapat dikenakan tindak pidana umum atau tindakpidana khusus yang terkait dengan perpajakan adalah tindak pidanayang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas pajak, atau pihak ketigaterkait yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya tindakpidana di bidang perpajakan yang dilakukan sebagai perbuatanpersiapan, mempermudah atau memperlancar, atau menyembunyikanatau mempertahankan hasil tindak pidana perpajakan.

llndrt PliLE Xhutut

Ind.tPtdrll. tt uln

III{OAI( PIOANAPER"PAJAKAI

8.6 Ttndak pldana korupsl yang terkalt dengaa tlndak plilaua dtbidang perpaJakar.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana di bidang Perpajakan secarategas menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan adalah"dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" yang maknanyaadalah tercakup dalam pengertian "dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara". Sementara tindak pidana korupsisebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (l) dan Pasal 3 juga

60

Pcngatura n Hu ku m Pidana d i B idang Perpajakan dar Huhurrnya. . .

merumuskaD timbulnl a akibat yaitu "dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara".

Jika keduanl'a sama-sama mengatur tentang tindak pidana yang'dapat rnerrimbrtlkan kei'ugian pada pendapatan negara" atau 'dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara", maka sesuaidengan asas penerapan hukum pidana terhadap undang-undang yangmengatur tindak pidana dengan objek yang sama, diberlakukan hukumyang secara khusus mengatur materi tindak pidana tersebut. Oleh sebabitu, keuangan negara yang menjadi objek tindak pidana di bidangperpajakan adalah keuangan dalam bidang perpajakan, makadiberlakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun kanangannegara yang bersumber dari dana pajak yang telah masuk ke dalaminventaris keuangan negara (APBN/APBD) adalah keuangan negara(berarti sudah tidak ada sengketa pajak lagi), maka keuangan negara'tersebut sudah tidak lagi menjadi domain dalam tindak pidanaperpajakan. Jadi, keuangan negara tersebut menjadi domain hukumpidana lain, misalnya tindak pidana KUHP dan tindak pidana khususlainnya sesuai dengan jenis dan bentuk tindak pidananya.

Terhadap keuangan negara yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajakdan sudah keluar dari inventaris Wajib Pajak yang bersangkutaq tetapitidak masuk ke dalam kas atau daftar inventaris keuangan negara,karena terjadi penyalahgunaan oleh Wajib Pajak (oknum pribadi atauoknum pejabat pada korporasi) atau oleh oknum pejabat pada kantorpajak yang mengakibatkan setoran pajak dari wajib pajat tidakdibayarkan sebagian atau seluruhnya ke kas atau inventaris Negara.Mengenai hal ini menurut penulis, tidak lagi menjadi domain hukumperpajakan saja, tetapi juga menjadi domain hukum pidana lain, baikyang bersifat umum maupun yang khusus. Atas dasar pemikiran Ersebut,tindak pidana terhadap keuangan negara yang sudah dibayarkan olehWajib Pajak dan tidak dibayarkan seluruhnya atau sebagian tersebutdapat dikualifrkasikan sebagai pengertian'kerugian keuangan negara"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan menggunakan argumenhukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3l Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 14dikutip selengkapnya:

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang

61

,--l lE,lri N,,,[g, Vol. 8 No. r - April 2orr

secara tegas menyatakan bahu,a pelanggaran terhadap ketentuanUndang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlakuketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 tersebut untuk menunjukkanperluasan cakupan tindak pidana korupsi dipersyaratkan adanyaketentuan yang menyatakan bahwa "pelanggaran terhadap ketentuanUndang-Undang ini sebagai tindak pidana korupsi" sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14. Secara acontrario, tindak pidana yang diaturdalam undang-undang lain tidak dapat menjadi tindak pidana korupsiapabila dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan ketentuanyang menyatakan bahwa "pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi", sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14. Pemberlakuan Pasal 14 tersebut adalah baik hukumpidana materiil maupun hukum pidana formil tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun l9B3 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan dimuat ketentuan yang isinya samadengan materi yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitudimuat dalam Pasal 43A, dikutip selengkapnya:

Pasal 43A

(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan,dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan buktipermulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

(21 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidangperpajakan yang menyangkut petugas Direktorat JenderalPajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksainternal di lingkungan Departemen Keuangan untukmelakukan pemeriksaan bukti permuiaan.

(3) Apabila dari bukti perrnulaan ditemukan unsur tindak pidanakorupsi, pegawai Direktorat Jenderai Pajak yang tersangkutwajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak PidanaKorupsi.

14) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan

62

Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubgannya

ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan l[enteriKeuangan.

Ketentuan tersebut memuat prosedur pemeriksaan tindak pidanaperpajakan yang pelakunya adalah petugas pada Direktorat JcnderalPajak terdapat indikasi tindak pidana korupsi dilakukan sebagai berikut:

l. Berdasarkan informasi, data, Iaporan, dan pengaduan, DirekturJenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan buktipermulaan sebelum dilakukan penyidikan terhadap tindak pidanadi bidang perpajakan.

2. Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yangdilakukan petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangandapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkunganKementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaaa bukti'permulaan,

3. Berdasarkan bukti permulaan tersebut ditemukan unsur tindakpidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkutwajib diproses menurut ketentuan Undang-Undang tcntangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidangperpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan

Apakah yang dimaksud dengan pengertian "wajib diproses menurutketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi"? Apakah ketentuan Pasal 43A ayat (3) tersebut adalah rumusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14? Rumusan tersebut bukanrumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, karena isi dariketentuan Pasal 43A ayat (3) tersebut hanya mengatur, apabila dalampemeriksaan permulaan terdapat indikasi unsur tindak pidana korupsi,maka wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi.Pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi diprosesoleh aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi melakukanpenyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (polisi, Jaksa danKPK), sedangkan unit pemeriksa internal di lingkungan KementerianKeuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan tidakberkompeten untuk memeriksa lebih lanj ut tindak pidana korupsi. Jaditindak pidana korupsi tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana dibidang perpajakan yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi (Pasall4), melainkan tindak korupsi yang dilakukan oleh petugas Direktorat

63

h-lt$E JIl&/,,,8,, vol.8 No. r'April 2orr

Jenderal Perpajakan yang bersifat berdiri sendiri. llal yang sama jikaditemukan adanya clugaan terjadinya tindak piclana lain yang termasuktindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana.

8.7 Tlndak Pldana Pencuclan Uang yaag Terkait dengau TindakPldana PerpqtakanBerbeda dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum,

tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidanaperpajakan terjadi setelah adanya tindak pidana di bidang perpajakaaatau setelah adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidangperpajakan oleh pelaku Wajib Pajak atau korporasi, petugas/pejabatDirektorat Jenderal Pajak, dan pihak ketiga yang bukan Wajib Pajakdan bukan pejabat pajak.

Tindak pidana pencuciar: uang terkait dengan dana pajak yangbersumber dari Wajib Pajak yang wajib disetorkan ke kas negara. Potensiterjadinya tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindakpidana di bidang perpajakan adalah Wajib Pajak (individu atau korporasi)yang tidak mememuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau pajakterutang, kemudian dana tersebut dialihkan atau disembunyikannya,sehingga Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Dapat pula terjadiPetugas/pejabat pajak yang bekerja sama dengan Wajib Pajak yangmenyalahgunakan wewenangnya (atau melakuan perbuatan melawanhukum) yang mengurangi jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajibpajak dan dana tersebut kemudian dialihkan atau disembunyikannya.Dapat juga terjadi petugas/pejabat pajak yang tidak menyetorkan danapajak yang bersumber dari Wajib Pajak ke dalam kas atau inventarisnegara, kemudian mengalihkan atau menyembunyikannya. Tindakpidana pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk, menukai'kan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal3) atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnyaatas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 4).

64

Pcngaturan Hukum Pidana di Bidang Pcrpajakan dan Hubuluurya..

C. Pengaturan Hubungan Antara Tlndak Pldana dl BldangPerpaJakan Dengan Tludak Pidana Umum atau Tlndak lldanaKhususPelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di hdang

perpajakan yang termasuk kategori tindak pidana pajak telahmelahirkan kontroversi, terutama mengenai pelanggaran hukum pajakdengan sanksi pidana administrasi di bidang pajak dengan penggunaanhukum pidana umum atau hukum pidana khusus terhadap perhratanpidana yang terkait dengan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberap hal,yaitu:l. Terkait dengan kewenangan dalam melakukan penyidikan antara

tindak pidana di bidang perpajakan yang bercorak administratifdengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yangmerupakan tindak pidana murni (genenc cnmes). Jika tindak fdana'di bidang perpajakan dipergunakan dengan hukum pidana umumatau hukum pidana khusus, bertentangan dengan corak hukumpidana perpqiakan yang termasuk hukum pidana administrasi.

2. Terkait dasar hukum pengenaan sanksi pidana yaitu tindak lidanaadministrasi di bidang perpajakan yang bersumber dari Urdang-Undang Pajak yang termasuk sebagai hukum administrasi dansanksi pidana di bidang hukum administrasi (dependent oimes),sedangkan tindak pidana umum dan khusus yang diatur.lrlamundang-undang yang mengatur hukum pidana umum dan hukumpidana khusus yang bercorak kejahatan yang bersifat indepcndenlindependent cnmes). Atas dasar corak hukum perp4jakan terscbut,maka dugaan terjadinya tidak pidana perpajakan dapat diselesaikanmelalui mekanisme administrasi, yaitu membayar kewajibanpajak yang terutang beserta dendanya dapat dijadikan alasan untuktidak melanjutkan perkara pidana.

3. Pelanggar tindak pidanadi bidang perpajakan dilakukan oleh WajibPajak, petugas/pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak, atau pihakketiga, sedangkan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana dibidang pajak hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai NegeriSipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yalg diberiwewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidangperpajakan. Sejak dimulainya penyidikan, memberitahukankepada penuntut dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadapenuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. Tidak dijelaskan mengenai kewenangan polisi

65

,a-l l,8E f w vol.8 No. ! -April 2orr

terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat PegawaiNegeri Sipil, apakah polisi memiliki wewenang untuk melakukanpenyidikan lanjutan atau cukup memeriksa dan jika kuranglengkap memberi petunjuk agar dilengkapi, atau cukup sebagaipintu masuk secara prosedural, tetapi tidak memiliki wewenangapapun terhadap hasil penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipiltersebut. Meskipun demikian, jika penyidik Pejabat Pegawai NegeriSipil di bidang perpajakan tersebut menemukan indikasi dugaanterjadinya tindak pidana umum yang dilakukan oleh Wajib Pajak,dapat menyerahkan wewenang penyidikannya kepada polisi ataupenyidik lain yang berkompeten.

Jika terdapat adanya indikasi tindak pidana yang dilakukanoleh petugas/pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak, MenteriKeuangan dapat menugasi unit pemeriksa intemal di lingkunganKementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan buktipermulaan.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa intemaldi lingkungan Kementerian Keuangan terhadap indikasi tindakpidana dilakukan oleh petugas/pejabat pada Direktorat JenderalPajak tersebut dimaksudkan untuk memastikan tentangkebenaran atau ketidakbenaran indikasi tindak pidana. Hasilnya,jika benar ada indikasi tindak pidana, perkara diserahkan kepadapenyidik lain yang berkompeten untuk melakukan penyidikan danpenuntutan terhadap tindak pidana tersebut.

Ketentuan tersebut menyisakan keraguan terhadappemberian wewenang khusus terhadap unit pemeriksa internal dilingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukanpemeriksaan terhadap bukti permulaan. Justru pada bagian inimenjadi titik rawan terhadap kemungkinan terjadinyapenyalahgunaan wewenang dan independensinya, karena orangyang hendak diperiksa adalah teman sejawat.

Dana yang bersumber dari wajib pajak adalah dana yang termasukkategori keuangan negara atau dana pendapatan keuangan negaradan tindak pidana terhadapnya dipastikan dapat merugikankeuangan negara, sedangkan tindak pidana yang dapat merugikankeuangan negara masuk sebagai unsur tindak pidana korupsi,tetapi dasar hukum pengenaan tindak pidana korupsi tidak adacantolannya dalam Undang-Undang di bidang perpqiakan. Ada duakemungkinan di masa datang:

+

;6

D

1

Pcngaturan Hukum Pidana di Bidang Pcrpajakan dan Hubungaya..

a Tindak pidana korupsi berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan adalah masing-masing berdiri sendiri dantidak saling berkaitan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 43Aayat (3); atau

Tindak pidana korupsi berkaitan dengan tindak pidaaa dibidang perpajakan dan dalam Undang-Undang Perpqiakanmemuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20Ol teotangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi., sehingga ada tindakpidana di bidang perpajakan yang diperiksa berdasarkanhukum perpajakan menjadi kompetensi dari Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Eajakdan ada tindak pidana perpajakan yang termasuk tindalCpidana korupsi.

b.

KeslmpulanTindak pidana di bidang perpajakan adalah termasuk tindak pfulanadi bidang hukum administrasi (administratiue criminol laut atawd.ependent cimesl yang dikenal sederhana dan lentur dalampenegakan hukumnya, sepanjang tujuan dari hukum tersebuttercapai, yaitu wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengankewajibannya.Sebagai corak hukum administrasi dan tindak pidana admini$rasi(yang dikriminalisasi), maka penggunaan hukum pidana pi

4

,--r l,wtf, rryfgt vol. I No. r ' April 2orr

pidana di bidang perpajakan baik sebagai perbuatan persiapan,mempermudah / memperlancar, atau menyembunyikan ataumempertahankan hasil tindak pidana di bidang perpajakan.Wewenang penyidikan terhadap tindak pidana umum dan tindakkhusus di bidang perpajakan tersebut adalah polisi, jaksa, dankomisi pemberantasan tindak pidana korupsi.Jika dalam perkembangan di masa yang akan datang hendakbermaksud mengubah tindak pidana perpajakan sebagai tindakumum yang nrasuk sebagai kejahatan yang bersifat independen(independent crimesl, sebaiknya perlu dilakukan secara hati-hatidan dipikirkan secara cermat, mungkin dapat meningkatkanpendapatan negara dari sektor pajak secara efektif dan efisien,tetapi dapat menggangu aspek keadilan hukum bagi wajib pajakdan sekaligus hak hukum Wajib Pajak (masyarakat) secara'keseluruhan. Hal ini disebabkan penggunaan dana yang bersumberdari dana Wajib Pajak tidak efektif dan efisien untuk mencapaitujuan pembangun yang dicitakan, bahkan ada yangdiselewenagkan atau disalahgunakan untuk kepentingan lain yangbertentangan dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri.Semestinya, yang menjadi prioritas adalah penegakan hukumterhadap penyalahgunakan dana pajak atau penggunaan dana yangbersumber dari pajak yang penggunaannya tidak efektif dan efisiendalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

68