Disampaikan Oleh :

A h s a n

• mejelaskan sejarah konsep legislasi praktek keperawatan di Indonesia

• menguraikan konsep legislasi keperawatan di Indonesia pada saat ini

• menganalisis kemungkinan konsep legislasi keperawatan pada masa yg akan datang

TTUJUJUUAN INSTRUKSIONAL AN INSTRUKSIONAL

SSetelah etelah PBMPBM m maahhaassiswaiswa akan akan ddaappaat t ::

REFERENSI MINIMAL ( Tugas Baca )

• UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992• Permenkes No. 1239 Tahun 2001• Makalah-makalah seminar dg topik yg terkait• Rancangan Undang-undang Praktek Keperawatan

Pendahuluan

1. Keperawatan sbg profesi ?2. Keperawatan ?3. Perawat ?4. Praktek keperawatan ? 5. Ilmu keperawatan ?6. Asuhan keperawatan ?

Faktor – faktor yg Mempengaruhi Penetapan Sistem Legislasi di Indonesia

1. Faktor dalam sistem pelayanan kes.

a. Faktor Politikb. Faktor Ekonomic. Faktor Sosial Budayad. Faktor Demografie. Faktor Kesehatan

2. Faktor dalam keperawatan• Peran dan status tenaga keperawatan saat ini yg

belum optimal• Standar pelayanan dan pendidikan belum

memenuhi harapan masyarakat• Tidak ada kesesuaian antara pengadaan,

pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga keperawatan

• Kurangnya kewenangan & otonomi kep.• Belum berkembangnya spesialisasi kep.

Pengertian Legislasi Keperawatan

• Ketetapan/ketentuan hukum yg megatur hak dan kewajiban seseorang yg berhubungan dg tindakan (Lieberman,1970)

• Diperlukan untuk mempertahankan identitas dan status profesi, menopang, melaksanakan dan membina standar pendidikan keperawatan dan praktek keperawatan

• Merupakan proses yg terdiri dari registrasi, lisensi dan sertifikasi

1. Registrasi

Suatu proses dimana seorang perawat profesional harus mendaftarkan dirinya pada

suatu badan tertentu secara berkala guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk

melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yg ditetapkan

oleh badan tersebut.

2. Lisensi2. Lisensi

Suatu proses administrasi yg dilakukan Suatu proses administrasi yg dilakukan oleh departemen kesehatan berupa oleh departemen kesehatan berupa penerbitan/ pembuatan surat ijin penerbitan/ pembuatan surat ijin praktek bagi tenaga keperawatan yg praktek bagi tenaga keperawatan yg akan melakukan pelayanan/ praktek akan melakukan pelayanan/ praktek keperawatan sesuai dg standar profesi keperawatan sesuai dg standar profesi diberbagai tatanan pelayanan diberbagai tatanan pelayanan kesehatankesehatan

3. Sertifikasi3. Sertifikasi

Suatu proses penilaian dokumen yg berisi Suatu proses penilaian dokumen yg berisi pernyataan tentang pernyataan tentang kompetensi/kemampuan (pengetahuan, kompetensi/kemampuan (pengetahuan, ketrampilan dan perilaku) yg merupakan ketrampilan dan perilaku) yg merupakan tanda kelulusan setelah yg bersangkutan tanda kelulusan setelah yg bersangkutan menyelesaikan suatu kegiatan menyelesaikan suatu kegiatan pendidikan formal atau non formal.pendidikan formal atau non formal.

Segi Yuridis Praktik Keperawatan • Dalam pemberian asuhannya, seluru Nakes diatur dalam

berbagai peraturan, baik berhubungan hukum kegiatan perawat dibatasi oleh keahlian dan kewenangan.

• Keahlian dalam hal ini merujuk kepada kemampuan yg wajib dikuasai perawat melaksanakan askep

• Untuk dapat menjaga kesinambungan, menjaga tindakan yg dilakukan sesuai perlu dibuatkan Standar baik standar yg memang merujuk pengetahuan secara global maupun standar yg telah digunakan di lingkup yg lebih kecil di RS

• Kewenangan merujuk kedalam hak perawat yg diperbolehkan untuk melakukan segenap tindakan kepada pasien, dimana hak ini akan diseimbangkan tanggung jawab yg harus dipenuhi perawat

Kepmenkes no 1239/2001 ttg registrasi perawat dan Permenkes No 148/2009 ttg Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat didapatkan

beberapa izin yg harus dipunyai oleh seorang perawat:

1. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yg diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan

2. Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia

3. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yg diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok

4. STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti tertulis dari pemerintah kepada nakes yg telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan

Aplikasi Aspek Legal Dalam Keperawatan

• Hukum mengatur perilaku hubungan antar manusia sebagai subjek hukum yg melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok, hukum mengatur perilaku hubungan baik antara manusia yg satu dg yg lain, antar kelompok manusia, maupun antara manusia dg kelompok manusia.

• Hukum dalam interaksi manusia merupakan suatu keniscayaan (Praptianingsih, S., 2006).Berhubungan dg pasal 1 ayat 6 UU no 36/2009 ttg kesehatan berbunyi : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yg mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yg untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

• Pelayanan keperawatan di RS meliputi : proses pemberian askep penelitian dan pendidikan berkelanjutan. Dalam hal ini proses pemberian askep sbg inti dari kegiatan y dilakukan dan dilanjutkan dg pelaksanaan penelitian-yg menunjang Askep, peningkatan pengetahuan, keterampilan , sikap yg diperoleh melalui pendidikan dimana hal ini semua bertujuan keamanaan pemberian asuhan pemberi pelayanan dan juga pasien selaku penerima asuhan.

Adapun kegiatan yg secara langsung dapat berhubungan dg aspek legalisasi keperawatan :

• 1. Proses Keperawatan2. Tindakan keperawatan3. Informed Consent4. Dll

• Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien/pasien perlu ditetapkan dg jelas apa hak, kewajiban serta kewenangan perawat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya serta memberikan suatu kepastian hukum, perlindungan tenaga perawat. Hak, kewajiban perawat ditentukan Kepmenkes 1239/2001, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No Y.M.00.03.2.6.956

a. Kewajiban Perawat1. Mempunyai izin untuk melakukan pekerjaan maupun untuk

melakukan praktik keperawatan (Pasal 1, 3, 6, 8)2. Membantu Program Pemerintah di bidang kesehatan (Pasal 18)3. Meningkatkan mutu pelayanan profesi (Pasal 19)4. Mencantumkan Surat Izin Praktik Perawat di ruang praktiknya

(untuk praktik perorangan) (Pasal 21)5. Memenuhi persyaratan mutu layanan dalam bentuk

ketersediaan sarana dan prasarana minimal bagi perawat (pasal 22, 23) dan berpraktik sesuai peraturan perundangan (Pasal 30)

6. Menjalankan fungsi keperawatan berdasarkan ketentuan7. Mengumpulkan sejumlah angka kredit (Ketentuan MenPAN

94/2001)

b. Hak PerawatDalam Kepmenkes 1239/2001 hak perawat tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi

dapat kita lihat pada pasal 15 dan 20 sbb. Pasal 15 : dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk:1. Melaksanakan asuhan keperawatan yg meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.2. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir (1) meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.3. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) harus sesuai dg standar asuhan keperawatan yg ditetapkan oleh organisasi profesi4. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaaan tertulis dari dokter.

Pasal 20, menjelaskan sebagai berikut:1. Dalam keadaan darurat yg mengancam jiwa seorang/pasien, perawat berwenang untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sbg dimaksud dalam pasal 152. Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pemberian ijin praktek bagi perawatPemberian ijin praktek bagi perawat di Indonesia saat ini di Indonesia saat ini merupakan merupakan mmanifestasi dari :anifestasi dari :

• UU RI no 23 Th. 1992 Ttg kesehatanBab VI Psl 53 ayat 1 & 2

• PP no 32 Th.1996 Ttg Tenaga Kesehatan : Bab III Psl 4 ayat 1

Tujuan Terbitnya Kepmenkes No. 1239/2001

Tujuan Umum :• Pengaturan terhadap registrasi dan praktek

perawat adalah untuk memberikan landasan hukum terhadap praktek keperawatan agar masyarakat dan perawat dapat terlindungi

Tujuan Khusus

1. Mempertahankan, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, kesehatan yg diberikan oleh perawat

2. Melindungi masyarakat atas tindakan yg dilakukan oleh perawat

3. Menetapkan standar pelayanan keperawatan4. Menapis IPTEK keperawatan5. Menilai boleh tidaknya perawat untuk menjalankan

praktek keperawatan6. Menilai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yg

dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan

Kepmenkes 1239/2001Kepmenkes 1239/2001

SIPSIP SIKSIK SIPPSIPP

KEPMENKES 1239/2001

• Bab II Pasal 7Masa berlaku SIP

• Bab III Pasal 8Ayat 2 : Syarat melaksanakan praktek

keperawatan ( SIK )Ayat 3 : Syarat praktek

perorangan/kelompok ( SIPP )

• Bab III pasal 12 Ayat 2 : Syarat pemberian SIPP

• Bab III pasal 13Ayat 1 : Rekomendasi untuk

mendapatkan SIK dan atau SIPPAyat 2 : Kewajiban meningkatkan

kemampuan bg prwt yg praktek• Bab IV pasal 15

Kewenangan melaksanakan praktek keperawatan

• Bab IV pasal 16 Kewajiban perawat• Bab IV pasal 17 Keharusan perawat dalam

melakukan praktek• Bab IV pasal 20

Ayat 1 : Kewenangan perawat dalam keadaan darurat

Ayat 2 : Tujuan dimaksud ayat 1 untuk penyelamatan jiwa

• Bab IV pasal 21Ayat 1 : Keharusan mencantumkan SIPP

di ruang praktekAyat 2 : Pelarangan memasang papan praktek

• Bab VI pasal 31Bab VI pasal 31

Ayat 2 : Pengecualian untuk perawat Ayat 2 : Pengecualian untuk perawat

yg bertugas di daerah yg bertugas di daerah terpencilterpencil

• Bab VII pasal 39Bab VII pasal 39

Sanksi administratif untuk pimpinan Sanksi administratif untuk pimpinan sarana pelayanan kesehatansarana pelayanan kesehatan

Hubungan Legislasi dan Kepmenkes No. Hubungan Legislasi dan Kepmenkes No. 1239/20011239/2001

NONO LegislasiLegislasi Kepmenkes Kepmenkes No.1239/2001No.1239/2001

KeteranganKeterangan

11

22

33

RegistrasiRegistrasi

LLisensiisensi

SertifikasiSertifikasi

SIPSIP

- SIKSIK- SIPPSIPP

Peningkatan Peningkatan kemampuan kemampuan keilmuan dan keilmuan dan Ketramp KepKetramp Kep

- AdministrasiAdministrasi- KompetensiKompetensi

- Bab III & IVBab III & IV

- Bab III psl Bab III psl

13 ayat 213 ayat 2

Peranan PPNI dlm legislasi

1. Mengembangkan mekanisme registrasi2. Mensosialisakan kepemenkes No. 12393. Menyusun penjelasan pelengkap kepemenkes No. 12394. Menyusun juknis kepmenkes No. 12395. Menyusun standar kompetensi perawat6. Mengkompilasi dan mengembangkan std praktek perawat7. Merancang & mengujicobakan berbagai model praktek kep8. Mengemb mekanisme pemantauan & eval. mutu prak. kep9. Mengembangkan program pendidikan kep. berkelanjutan

Sikap Anggota PPNI

• Memandang profesi kep dgn penuh kebanggan• Bertanggung gugat dan berorientasi pada hasil• Bertindak proaktif, konstruktif dgn usulan rinci• Profesi keperawatan sebagai karir seumur hidup• Meningkatkan & mempertahankan kompetensi

profesional• Meningkatkan kemamp dan kegiatan penelitian• Mendukung perkemb. data & informasi kep.• Memberdayakan PPNI

KESIMPULAN KEPMENKES NO. 1239/2001KESIMPULAN KEPMENKES NO. 1239/2001

PEMERINTAHPEMERINTAH

1.1. Memberikan Memberikan penghargaan kepada penghargaan kepada profesi.profesi.

2.2. Memberikan Memberikan perlindungan hukum.perlindungan hukum.

3.3. Memberikan arah, Memberikan arah, aturan dan tindakan.aturan dan tindakan.

ORGANISASIORGANISASI PROFESIPROFESI

1.1. Menerima penghargaan Menerima penghargaan ygyg seharusnya diterimaseharusnya diterima

2.2. Menata kembali 3 pilar : Menata kembali 3 pilar : Pendidikan, pelayanan, Pendidikan, pelayanan, dan organisasi profesi.dan organisasi profesi.

3.3. Kemauan & kemampuan Kemauan & kemampuan untuk mendayung untuk mendayung menuju arah yg telah menuju arah yg telah ditentukanditentukan..

KONSIL KEPERAWATAN

Suatu badan independen yg bertanggung jawab kepada masyarakat melalui dewan perwakilan

rakyat yg berfungsi untuk mengendalikan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan melalui

pemberlakuan legislasi keperawatan.

KEWENANGAN

1. Terkait Pendidikan Keperawatan :• Menetapkan kriteria akreditasi institusi pendidikan

keperawatan bekerja sama dg terkait• Menetapkan kebijakan, langkah yg perlu dilakukan

untuk implementasi berbagai jenjang pendidikan• Menentapkan standar pendidikan keperawatan

dengan PPNI• Menapis iptek keperawatan dan merumuskan arah

perkembangan iptek keperawatan

2. Terkait Pelayanan Keperawatan :2. Terkait Pelayanan Keperawatan :

Bekerja sama dengan PPNIBekerja sama dengan PPNI• Menetapkan standar praktek kep.Menetapkan standar praktek kep.• Menetapkan kategori, Menetapkan kategori,

kewenangan dan tanggung jawab kewenangan dan tanggung jawab tiap jenis kep.tiap jenis kep.

• Melakukan registrasi profesiMelakukan registrasi profesi• Memberikan rekomendasi bagi Memberikan rekomendasi bagi

perawat register yg akan perawat register yg akan memperoleh lisensimemperoleh lisensi

• Menyelenggarakan peradilan profesi Menyelenggarakan peradilan profesi dan memberikan sangsi thd dan memberikan sangsi thd pelanggaran kode etik dan standar pelanggaran kode etik dan standar praktek keperawatan oleh perawat praktek keperawatan oleh perawat register, berlisensi sesuai dg register, berlisensi sesuai dg kodifikasi profesikodifikasi profesi

• Menetapkan persyaratan dan Menetapkan persyaratan dan pengendalian penempatan pwt asing pengendalian penempatan pwt asing yg bekerja di Ind.yg bekerja di Ind.

• Menetapkan kebijakan yg mengatur Menetapkan kebijakan yg mengatur pengiriman perawat Indonesia yg pengiriman perawat Indonesia yg akan bekerja di luar negeriakan bekerja di luar negeri

Masalah hukum perdata dan hukum umum dalam praktek Keperawatan

Tort : Adalah kesalahan yg di buat kepada seseorang atau hak miliknya.1) Tort intensional. Tindakan terencana yg melanggar hak orang lain,

seperti kekerasan, ancaman dan kesalahan penahanan.a) Ancaman adalah intensional yg mengandung maksud melakukan kontak yg menyerang dan membahayakan. Contoh: perawat mengancam akan tetap melakukan tindakan x-ray walaupun pasien tidak menyetujui hal itu.b) Kekerasan adalah segala sentuhan yg disengaja di lakukan tanpa ijin. Contoh: perawat mengancam untuk melakukan injeksi tanpa persetujuan klien, jika perawat tetap memberikan injeksi maka itu disebut kekerasan.c) Kesalahan penahanan terjadi jika seorang ditahan tanpa adanya surat resmi. Contoh: hal ini terjadi ketika perawat menahan klien dalam area terbatas yg mengganggu kebebasan klien tersebut.

2) Tort Kuasi-Intensional • adalah tindakan yg tidak direncanakan, tidak akan menimbulkan hal yg

tidak diinginkan jika tindakan tersebut dilakukan, seperti pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik.

a) Pelanggaran privasi adalah melindungi hak klien untuk bebas dari gangguan thd masalah pribadinya. 4 tipe pelanggaran pribadi: gangguan terhadap privasi, peniruan nama, pemberitaan tentang fakta pribadi/fakta yg memalukan, dan publikasi palsu tentang seseorang. Contoh: pemberian informasi medis klien kepada pihak yg tidak berwenang seperti wartawan atau atasan klien.

b) Pencemaran nama baik adalah publikasi pernyataan palsu yg merusak reputasi seseorang. Niat buruk berarti pihak yg mengeluarkan pernyataan tersebut mengetahui pernyataan tsb adalah palsu dan tetapi tetap melakukannya.

c) Slander terjadi saat seseorang memberikan pernyataan palsu secara lisan. Contoh: seorang perawat memberitahukan kepada orang lain bahwa seorang klien menderita penyakit menular seksual dan hal itu mempengaruhi karir bisnis klien. Libel pencemaran nama baik secara tertulis. Contoh: penulisan data palsu.

3) Tort Nonintensional

• adalah kelalaian atau malpraktek.

a) Kelalaian adalah tindakan yg dapat menjatuhkan standar pelayanan. Contoh: pemasangan cairan intravena yg salah klien/memperbolehkan asisten keperawatan memasukan obat, biasanya akan berakibat pendisiplinan thd hal tersebut.b) Malpraktek adalah salah satu bentuk kelalaian yg sering disebut kelalaian profesional.

• Malpraktek keperawatan adalah akibat dari yankep yg dilakukan dibawah standar praktek keperawatan. Contoh: perawat memasukan obat pada klien padahal pada rekam medis klien tercantum bahwa klien memiliki alergi thd obat tersebut.

KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA• Berdasarkan Keputusan MUNAS VI PPNI Nomor : 09 MUNAS

VI/PPNI/2000PERAWAT DAN KLIEN 1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien ,dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yg di anut serta kedudukan sosial.2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yg menghomati nilai nilai budaya adat-istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien.3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yg membutuhkan asuhan keperawatan.4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yg di ketahui sehubungan dg tugas yg di percayakan kepadanya kecuali jika di perlukan oleh yg berwenang sesuai ketentuan hukum yg berlaku.

PERAWAT DAN PRAKTEK

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus.

2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yg tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dg kebutuhan klien.

3. Perawat dalam membuat keputuskan didasarkan pada informasi yg adekuat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.

PERAWAT DAN MASYARAKAT

• Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

PERAWAT DAN TEMAN SEJAWAT 1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dg

sesama perawat maupun dg tenaga kesehatan lainnya,dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yg memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan illegal.

PERAWAT DAN PROFESI

1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan .

2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan .

3. Perawat berpartisifasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun, memelihara kondisi kerja yg kondusif demi terwujudnya askep yg bermutu tinggi