PERANAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI INDONESIA

 

Kita telah sering mendengar kata-kata koperasi, tapi belum semua masyarakat Indonesia memahami apa itu koperasi, apa tujuan koperasi dan juga apa keuntungan seseorang atau badan usaha menjadi anggota koperasi? Dalam makalah kali ini saya ingin membahas mengenai pernan Koperasi dalam pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia.

Kegiatan usaha koperasi, merupakan penjabaran dari Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (1),  koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Karena sumber daya ekonomi terbatas dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota. Maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan menjalankan prinsip-perinsip koperasi serta kaedah-kaedah ekonomi.

Prinsip koperasi yaitu :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis – jadi di sini maksudnya adalah

seluruh kegiatan usaha yang dilakukan koperasi harus berdasarkan keputusan yang diambil melalui Rapat Anggota yang dilangsungkan secara demokratis.

3. Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.

4. Modal diberi balas jasa secara terbatas – dalam hal ini yang dimaksudkan modal diberi jasa secara terbatas, yaitu apabila seseorang atau badan memasukkan modal ke koperasi, maka koperasi akan memberikan balas jasa – tetapi secara terbatas, artinya dengan ketentuan jasa yang diberikan itu adalah atas keputusan Rapat anggota.

5. Koperasi bersifat mandiri.

Fungsi dan Peran Koperasi Adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Pengertian koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti bersama dan ”operation” (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai

tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Berikut ini adalah tujuan pembentukan koperasi di Indonesia:

1. Memajukan kesejahteraan anggota2. Memajukan kesejahteraan masyarakat3. Membangun tatanan ekonomi nasional

Manfaat koperasi bagi anggota tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota. Jika kita menjadi anggota sebuah koperasi, maka kita akan memperoleh manfaat lain yakni:

1.  Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.  Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong3. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab

Kelebihan koperasi di Indonesia

Hal-hal yang menjadi kelebihan koperasi di Indonesia adalah:

1. Bersifat terbuka dan sukarela.2. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota.3. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal4. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan sematamata mencari

keuntungan.

 

Kelemahan koperasi di Indonesia

Hal-hal yang menjadi kelemahan koperasi di Indonesia adalah:

1. Koperasi sulit berkembang karena modal terbatas.2. Kurang cakapnya pengurus dalam mengelola koperasi.

3. Pengurus kadang-kadang tidak jujur.4. Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotaan.

Bentuk dan Jenis Koperasi

Jenis Koperasi menurut fungsinya

Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya

Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya

Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

 

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

Koperasi Primer – adalah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

Koperasi Sekunder – adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

1. koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.2. gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.3. induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

KOPERASI SEBAGAI SARANA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Jika dilihat dari segi pandangan pemerintah yang mendukung pengembangan koperasi hal tersebut tidak dianggap sebagai sasaran akhir dalam pengka melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Ada 3 perbedaan penting mengenai koperasi sebagai sarana pemerintah, sebagai sarana swadaya yang otonom dari para anggota dan koperasi yang diawasi Negara:

1. Koperasi sebagai sarana atau alat pemerintah, di mana pemerintah mempengaruhi atau mengawasi organisasi ini secara langsung dan secara administrasi untuk melaksanakan tigas-tugas khusus dan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program pembangunan.

2. Koperasi dipertimbangkan pemerintah sebagai alat swadaya para anggotanya, dan mencoba mempengaruhi secara tidak langsung agar menunjang kepentingan para anggotanya dan untuk merangsang timbulnya dampak-dampak yang berkaitan dengan pembangunan

3. Koperasi diawasi Negara, di mana pengaruh administrasi pemerintah secara langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan usaha pada organisasi-organisasi koperasi sering diterapkan.

DAMPAK KOPERASI TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI

1. Dampak Mikro dari suatu Koperasi

Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Jika pelayanan tersebut diterima oleh anggota dapat :

1. Menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah yang besar.

2.  melakukan diversivikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya.

Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungann organisasi kopersi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan social dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi; pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka.

2. Dampak Makro dari Organisasi Koperasi

Ada 3 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang :

1. Politik

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “politik”, sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi, yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga-lembaga kopersi yang diorganisasi secara demokratis.

2. Sosial

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “social budaya”. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah diharapkan akan bertitik tolak dari struktur social yang ada, dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya.

Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara social ekonomis “lemah” dan “miskin”, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan social.

1. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram2. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-

hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan3. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat

kekeluargaan

3. Ekonomi

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi :

1. perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri.

2. diversivikasi struktur produksi, perluasan usaha pengadaan bahan makanan dari bahan mentah.

3. peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin, dan pekerja lepas dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.

4. peningkatan kegiatan pembentukan modal dan perbaikan “modal manusia” melalui pendidikan latihan manajer, karyawan, dan anggota.

5. transformasi secara bertahap para petani yang orintasinya pada pemenuhan kebutuhan dasar ke dalam suatu system ekonomi yang semakin berkembang, melalui pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat.

6. pengembangan pasar, perbaikan stuktur pasar, perilaku pasar dan prestasi pasar, dan persaingan semakin efektif akan memperbaiki koordinasi yang saling membantu dari berbagai rencana ekonomi konsumen dan produsen berbagai barang dan jasa.

7. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya

8. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu

9. Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.

10. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi

11. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat

DAFTAR PUSTAKA

http://benredfield.blogspot.com/2012/05/koperasi-dalam-pembangunan-sosial-dan.html

http://wmurtiyasni.blogspot.com/2012/05/peran-koperasi-bagi-perekonomian-di.html

http://methaardiah.blogspot.com/2012/01/peranan-koperasi-dalam-pembangunan.html

http://vianchoco.blogspot.com/2012/01/peranan-koperasi-dalam-pembangunan.html

http://lihannoor.blogspot.com/2012/01/peranan-koperasi-dalam-pembangunan.htm

MAKALAH ORGANISASI KOPERASI DALAM SISTEM PASAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian / Definisi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan

hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada

usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh

William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 mei 1828, King

menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran-

saran praktis tentang mengelola toko dengan prinsip koperasi.

Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh R.Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun

1896. Pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan konggres koperasi yang

pertama di Tasikmalaya. Tanggal dilaksanakannya konggres ini kemudian ditetapkan sebagai Hari

Koperasi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengenal Koperasi

2. Bagaimana Organisasi Koperasi Dalam Sistem Pasar ?

3. Bagaimana Keunggulan Yang dimiliki organisasi koperasi ?

4. Agar Mengetahu Pasar Koperasi

5. Bagaimana Kelemahan/Kekurangan Koperasi ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kami membuat makalah Koperasi ini yang berjudul Organisasi Koperasi Dalam

Sistem Pasar adalah untuk mengetahui Koperasi, dan apa saja Keunggulan dan kelemahan Koperasi.

BAB II

Pembahasan

2.1 Organisasi koperasi dalam sistem pasar

Dalam potensi koperasi dalam system pasar menghendaki dan merencanakan dalam tiap

usahanya memeperoleh keuntungan atau memanfaatkan maksimal sehingga perusahan dapat

memperoleh laba atau sisa hasil usaha yang mampu mengadakan cadangan –cadangan guna

pengembangan usaha selanjutnya.

Kekuataan-kekuatan potensi yang dimiliki perusahaan yang ideal adalah kekuatan yang

berhubungan dengan adanya unsur-unsur : skala ekonomi,mempunyai posisi tawar-menawar didalam

pemasaran,pemanfaatan keterkaitan pasar,dan biaya transaksi.Skala ekonomi diperoleh dengan

mengantisipasi tingkat penjualan yang cocok dengan meminimumkan skala efisien.Bargaining positif di

pasar ditempuh agar dalam persaingan pasar bisa dipertahankan harga jual barang dengan

memperhatikan gerak para pesaingnya.

Agar perusahaan mampu bersaing perusahan harus melakukan orientasi pasar agar mampu

unggul bersaing didalam persaingan pasar.

2.2 Keunggulan yang dimiliki organisasi koperasi diantaranya :

1. Untuk mencapai skala ekonomi dengan mengatur tingkat volume produksi-bersama.

2. Mengkordinasi biaya transaksi

3. Mengadakan kesepakatan harga jual produk demimenarik konsumen dalan hal posisi koperasi di pasar.

2.3 Koperasi mempunyai dua pasar:

1. Internal Market,di mana arah penyaluran barang koperasi ditunjukan kepada anggota-anggota.

2. External market,adalah pasar yang ditunjukan di luar anggota atau untuk umum.

Koperasi bertindak sebagai pemasok atau di sebut supply coorperative dan marginal cost sama

dengan revenue. Koperasi akan memilih menentukan harga berdasarkan at cost tanpa harga

kekurangan.Koperasi lebih mempunyai kesempatan besar dalam hal penentuan harga daripada pasar

karena tidak berpegang pada posisi keuntungan maksimal.

2.4 Kelemahan-Kelemahan Koperasi, Antaralain:

1. Struktur dasar koperasi kurang mendukung kewirausahan koperasi.

2. Tidak dapat memperoleh Benefit material sebanyak yang bisa diterima apabila ia bekerja di

nonkoperasi.

3. Anggota sebetulnya sangat produktif hingga bisa jadi pesaing bagi koperasi.

4. Koperasi dapat memperhitungkan untung-ruginya sedangkan penanaman modal dalam perusahan non

koperasi akan mendapatkan wewenang dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan nilai sahamnya.

Koperasi masuk dalam rantai tata niaga Teori usaha-usaha organisasi koperasi bisa di kaitkan

dengan system pasar yang berlaku umum yang dibedakan berdasarkan produsen,konsumen,dan

pedagang sebagai perantara dari pedagang ke konsumen.

Produsen adalah orang atau badan usha yang memperhatikan produk tertentu baik itu hasil jual

produk dari sesuai rangkaian proses produksi maupun produk setengah jadi untuk menghasilkan produk

jual.Konsumen adalah orang atau baadan usaha yang dalam kegiatan menerima input dari pihak-pihak

lain guna pemakaian sendiri atau diproses lebih lanjut untuk kepentingan pihak lain.

Dalam memelakukan pemasaran produsen dapat ditangani sendiri dengan segala

konsekuensinya. misalnya biaya advertensi,transport,dan biaya sebagai penyalur produk.Rangkaian

produsen dapat mencakup sebagai pedagang,segala harus diperhitungkan segala aspek kedepan nya

dan dapat berkonsentrasi pada urusan produksinya.Untuk meningkatkan daya saing bagi koperasi juga

bisa diciptakan integrasi di setiap jalur dalm proses jalannya produk mulai dari produsen ke konsumen.

Jaringan kerja sama koperasi meliputi gabungan antara koperasi primer dsan koperasi

sekunder,namun jaringan kerja sama yang lebih di kenal dengan integrasi koperasi belum bisa

berkembang di Indonesia.Jaringan kerja sama koperasi horizontal dengan maksud mengendalikan harga

jual produk sedemikian rupa guna berkompetisi terhadap produk yang sama dari pihak nonkoperasi

dengan meliputi pemasaran, periklanan,servis kepada pembeli bisa di control bersama.daya saing akan

lebih kuat lagi,jika ada integrasi dari para konsumen dan sebagainya.

Keuntungan kerja sama agar dapat dimanfaatkan dan usah-usaha ekonomi para anggota

didukung efisien, maka koperasi desa (koperasi primer) bergabung membentuk organisasi koperasi

tingkat kabupaten (pusat koperasi) disebut koperasi sekunder.

Organisasi dalam pasar diperlukan guna menghadapi struktur pasar,baik struktur pasar

persaingan sempurna maupun struktur pasar persaingan tidak sempurna (monopolistik, oligopoly,dan

monopoli).oleh karena itu,koperasi sama halnya dengan badan usaha yang lain harus berusaha

memaksimumkan keuntunganya. Salah satu cara adalah dengan menentukan harga yang bisa menarik

konsumen.

Dalam persaingan monopolistic,para penjual bersaing melalui diferensiasi produk (perbedaan

diantara produk mengenai antara kualitas,harga, lokasi, kemasan,dan iklan) agar produk dapat di

bedakan dengan produk yang di jual produk lain.

Kondisi pasar yang memiliki kemampuan mencapai hasil-hasil ekonomis yang lebih baik bagi

anggotanya dengan memusatkan kebijakan harga pasar bagi koperasi dan menentukan harga yang harus

di bayar anggota kepada koperasi pemasok dan berapa harga yang diperoleh anggota kepada anggota

koperasi masyarakat.

Struktur pasar tergantung pada pertimbangan-pertimbangan,seperti jumlah penjual dan pembeli

di pasar,kemasan produk mereka,dan kemudahan perusahaan untuk memasuki dan meninggalkan

pasar.

Kinerja perusahan meliputi hasil-hasil ekonomis dan nonekonomis yang ditentukan oleh struktur

pasar atas perilaku perusahan yang harus di hasilkannya.kinerja adalah yang berkaitan dengan dimensi-

dimensi yang berbeda dengan memperlihatkan saling keterkaitan antara Struktur-Perilaku-Kinerja,

struktur pasar menentukan perilaku perusahaan dalam industry/pasar dan sebaliknya menentukan

kualitas kinerja perusahan maupun pasar tersebut.

2.5 Tujuan dan manfaat koperasi

1. Berikut ini adalah tujuan pembentukan koperasi di Indonesia:

Memajukan kesejahteraan anggota

Memajukan kesejahteraan masyarakat

Membangun tatanan ekonomi nasional

Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan. Dengan adanya koperasi kebutuhan para anggota dapat

diperoleh di koperasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah

kesejahteraan anggota koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga

memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional. Keseluruhan tujuan

koperasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Manfaat koperasi bagi anggota tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota.

Jika kita menjadi anggota sebuah koperasi maka kita akan memperoleh manfaat lain yakni:

Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU)

Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong

Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab

2.6 Fungsi Koperasi

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesehjateraan ekonomi dan sosialnya.

- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahana perekonomian nasional

dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peranan koperasi :

1. Koperasi membantu para anggotanya dalam meningkatkan penghasilannya.

2. Koperasi menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

3. Koperasi menyatukan dan mengembangkan daya usaha orang-orang baik sebagai pribadi maupun

sebagai warga masyarakat.

4. Koperasi ikut meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan tingkat pendidikan rakyat.

5. Koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokratis.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Koperasi memiliki peluang seiring dengan krisis yang terjadi di Indonesia dan Asia pada umumnya.

Kegagalan industri besar untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, memberikan peluang

bagi koperasi untuk menyatakan dirinya sebagai fundamental perekonomian.

Untuk menggapai peluang itu dan menempatkan kembali koperasi sebagai“soko guru” diperlukan

perubahan radikal (mengubah dari akar masalah) dan komprehensif. Yang harus dibenahi segera adalah

pertama, reorientasidan reorganisasi koperasi. Koperasi diorientasi dan diorganisasikan sebagai bangun

perusahaan yang profesional. Koperasi harus berdiri tegak sebagai bengun perusahaan yang mandiri dan

efisien. Kedua, reaktualisasi peranan pemerintah, seperti disebutkan pada uraian sebelumnya.

Koperasi jangan lagi dieksploitasi menjadi jargon politik kepentingan. Ketiga, pembenahansestem

ekonomi Indonesia sehingga kembali pada cita-cita didirikannya negara Republik Indonesia. Sistem,

praktik dan peraturan-peraturan yang berjiwa kapitalistik-liberal-perkoncoan, harus segera diganti dan

di-Pasal33, sehingga memberikan keleluasaan bagi koperasi dan unit usaha ekonomi rakyat lainnya

dapat berkembang dan tidak ditindas oleh unit usaha yang besar dan kuat.

3.2 Saran

1. Perlunya diadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi untuk menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

2. Perlunya peran aktif semua anggota dalam pengembangan koperasi

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. H.R. 2005. Dasar-dasar Ekonomi perusahaan. www.smecda.com

Budiono, Ekonomi Mikro , Yogyakarta : BPFE Mengembangkan Kompetensi Inti dan Konsep Bisnis

Koperasi, Digali Dari Realitas Masyarakat Indonesia

Abdul Hamid, 1994. Faktorfaktor yanag Mendukung Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, IKIP,

Bung. Ima Suwi, 1986. Koperasi

Arkeman, Y. 1999. Met ode Analytical Hierarchy Process. Makalah Pelatihan Group Pengembangan

Teknologi Industri Kecil, Menengah dan Koperasi, Penerbit

Alexer, M. 1977. Introduction to soil Makalah seminar Fak. Pascasarjana Universitas Kementrian

Koperasi dan UKM. 2003. Produk hukum.

Adami Chazawi, 2010. Tindak Pidana Ali, Kedudukan Badan Hukum , Perkumpulan , Koperasi 98 Artikel,

Makalah Abdul Kholiliq. AF. RUU.

http://selidik86.blogspot.com/2013/02/makalah-organisasi-koperasi-dalam.html

SISTEM EKONOMI KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIADecember 3, 2013 by zulfaanankara

PEREKONOMIAN INDONESIA MENERAPKAN EKONOMI KERAKYATAN

Nama : Zulfa Anankara

Kelas : 2EA17

NPM : 18212031

1.1 LATAR BELAKANG

Ekonomi kerakyatan merupakan tata laksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil. Ekonomi kerakyatan lebih menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia, produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (penjelasan pasal 33 UUD 1945).

Ekonomi rakyat memegang kunci kemajuan ekonomi nasional di masa depan, dan sistem ekonomi Pancasila merupakan aturan main bagi semua perilaku ekonomi di semua bidang kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat . Dalam ekonomi kerakyatan ini kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang per orang

Ekonomi Kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi Kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,selain itu ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat.

Sistem  Ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat karena langsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan ‘pembangunan’ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. System ekonomi kerakyatan di Indonesia memang masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan untuk mendirikan koperasi sebagai wadah dalam memperlancar perekonomian rakyat. Sebenarnya, ekonomi kerakyatan merupakan symbol dari suatu system yang memiliki dampak terhadap perilaku ekonomi yang memang masih rendah dan memang layak untuk mendapatkan prioritas utama penanganan pemerintah. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.

Sistem Ekonomi kerakyatan dapat diperkuat dengan adanya koperasi, dengan adanya koperasi kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk memperjuangkannya ternyata dapat berhasil. Sistem Ekonomi kerakyatan merupakan usaha ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk sekedar memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan para anggota koperasi.

1.2 PERMASALAHAN

Apakah Sistem Ekonomi Koperasi dapat mengendalikan perekonomian di Indonesia ?

Menurut San Afri Awang Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan,

terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota

masyarakat.4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota

masyarakat.5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi

anggota serikat-serikat ekonomi.

Agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, koperasi harus bisa memberikan sumbangan nyata kepada pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika hal ini tidak dilakukan maka koperasi yang diharapkan akan menjadi sokoguru perekonomian nasional tidak akan mampu untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lain baik pemerintah maupun swasta.

 

1.3  Landasan Teori

1. Landasan Idiil Pancasila

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

2. Landasan Struktural UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi

Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koprasi sebagi gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat.

4. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koprasi.

Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

 

Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 

1)      Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan

2)      Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

3)      Mendorong pemerataan pendapatan rakyat

4)      Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional

 

 

PEMBAHASAN

 

Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci mengenai Pengertian Koperasi di Indonesia ( lihat Anonim,1989). Pengertianya adalah sebagai berikut :

 Kopoerasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya, Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhnya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adanya perusahaan yang dimilki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik disbanding dengan dilakukan oleh masing-masinganggota secara perorangan.

Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyatukan diri demi keepentingan bersama yang lebih besar. Usaha itu dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan

Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan, tidak boleh ada paksaan.

 

Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi.Dalam konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukan bahwa Koperasi memiliki peranan dalam Ekonomi Keakyatan karena Koperasi merupakan bentuk perusahan, satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan Ekonomi Kerakyatan.

 

Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

 

Menurut San Afri Awang, sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, sehingga memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat antipasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara

komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja sama (cooperatif). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

4. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara memeratakan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

5. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakannya koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.

6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, “Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”. Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

 

1. Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada

tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (cooperatif) melalui penerapan pola-pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja.

 

KESIMPULAN

 

 

1. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat . Dalam ekonomi kerakyatan ini kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang per orang

2. Sistem  Ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat karena langsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan ‘pembangunan’ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. 

3. Tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi adalah untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ( sebagaimana telah tercantum dalam sila ke-5 ) melalui peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pengendaliannya roda perekonomian di Indonesia.

4. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi.Dalam konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri.

 

1.4 Saran

Perekonomian Indonesia saat ini telah mengalami krisis penurunan pemasukan , atau peningkatan angka kemiskinan

Oleh karena itu koperasi sebagai salah satu program pemerintah diharapkan sangat membantu dalam membangun perekonomian indonesia yang sedang terpuruk melalui program program nya yang perlahan dapat menyejahterakan masyarakat indonesia.