peran pemerintah kabupaten tebo terhadap reklamasi …
TRANSCRIPT
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TERHADAP REKLAMASI
PASCA TAMBANG BATU BARA DI DESA RANTAU API BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN 2009
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah
Oleh:
JADDUL HAQ
SIP. 162336
Dosen Pembimbing:
Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D
Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2021
ii
PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
Nama : Jaddul Haq
NIM : SIP.162336
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Pemerintahan/PerencanaanPembangunan Daerah
Fakultas : Syariah
Alamat : Simpang Rimbo
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sekripsi yang berjudul Peran
Pemerintah Kabupaten Tebo terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara
di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor
10 Tahun 2009 adalah hasil karya pribadi saya tidak mengandung plagiarism dan
tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan
yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara
ilmuan.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk
mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN
Sultan Thaha Saiifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari
skripsi ini.
Jambi, 9 Maret 2021
Penulis,
Jaddul Haq
SIP.162336
iii
Pembimbing I : Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D
Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl.Jambi-MA. Bulian KM.16 SIMP. Sungai Duren.
Jaluko Kab. Muaro Jambi (31346) Telp. (0741) (582021)
Jambi, 9 Maret 2021
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi
saudari Jaddul Haq yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Tebo
terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa Rantau Api
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009
telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-
syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Ilmu
Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi
kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
NIP. 19780817 200901 1 009 NIP. 19920405 201801 1003
iv
v
MOTTO
Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan
kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah
(Al-Anbiyaa’ 21: 73)1
1Al-Anbiyaa’ (21): 73.
vi
ABSTRAK
Nama : Jaddul Haq
Nim : SIP.162336
Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Tebo terhadap Reklamasi Pasca
Tambang Batu Bara di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Tebo
terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa Rantau Api Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009. Penelitian ini
dilakukan di Desa Rantau Api dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan kesimpulan
dari penelitian ini sebagai berikut; pertama, peran pemerintah kabupaten terhadap
reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor
10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api, diantaranya melakukan pengawasan teknis,
memeriksa laporan kegiatan tambang, penelitian dan pengembangan dan
megnevaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang; kendala pemerintah
kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api diantarnaya
kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan
adanya intervensi Bupati; faktor pendukung pemerintah kabupaten terhadap
reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor
10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api, diantarnaya adanya keseriusan pemerintah
daerah, kerjasama antar instansi pemerintah daerah, pemerintah desa dan
masyarakat dan pencabutan izin operasional.
Kata kunci: Peran Pemerintah, Reklamasi Pasca Tambang, Batu Bara
vii
PERSEMBAHAN
Alhamdulilllah….
Kupanjatkan rasa syukurku kehadiratmu ya Allah
Berkat ridhomu aku telah berhasil menyelesaikan skripsi ini
Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta
Dan baktiku atas segala curahan kasih sayang untuk ibuku Nurani dan ayahku
Zaini doa yang kuterima serta pertolongan yang tak terhingga
Terima kasih….
Ya Allah…..
Diriku berserah semua atas kehendakmu
Diriku ingin berguna dalam hidup
Semoga hidayah dan rahmatmu selalu menyertaiku
Aku berharap masa depanku akan lebih baik
Dengan membaca bismillahirrohmaanirrohim
Aku akan meneruskan langkahku menuju masa depan yang lebih cerah
Aminn……….
viii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini
penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah
kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya
kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam
dan amal nyata yang shalih likulli zaman wa makan.
Skripsi ini diberi judul “Peran Pemerintah Kabupaten Tebo terhadap
Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa Rantau Api Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009” merupakan suatu
kajian terhadap Komunikasi Kepemimpinan yang diperuntukkan untuk
komunikasi kepemimpinan terhadap sebagai abdi masyarakat. Dan inilah yang
diketengahkan dalam skripsi ini.
Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan
bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah
kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi
ini, terutama sekali kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang
Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II,
Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq,
SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
ix
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si selaku Ketua program studi Ilmu
Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum, selaku Sekretaris
program studi di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D selaku Pembimbing I dan Tasnim Rahman
Fitra, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II skripsi ini di Fakultas Syariah UIN
STS Jambi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberikan
ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.
8. Sahabat-sahabatku program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2016.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung
maupun tidak langsung.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi
pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunan-
Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan
kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.
Jambi, 9 Maret 2021
Penulis,
Jaddul Haq
SIP.162336
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................ iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN .......................................................... iv
MOTTO ..................................................................................................... v
ABSTRAK ................................................................................................. vi
PERSEMBAHAN ...................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ............................................................................... viii
DAFTAR ISI .............................................................................................. xi
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................... 7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ....................... 8
D. Kerangka Teori.................................................................... 10
E. Tinjauan Pustaka ................................................................. 16
BAB II METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian .................................................................... 20
B. Pendekatan Penelitian ......................................................... 20
C. Tempat dan Waktu Penelitan .............................................. 20
D. Jenis dan Sumber Data ........................................................ 21
E. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 22
F. Teknik Analisis Data ........................................................... 24
G. Sistematika Penulisan.......................................................... 26
H. Jadwal Penelitian ................................................................. 27
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Desa Rantau Api ..................................................... 29
B. Visi Dan Misi Desa Rantau Api .......................................... 29
C. Aspek Geografis .................................................................. 31
D. Aspek Demografis ............................................................... 35
E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Api ............. 43
F. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup ....... 45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Peran Pemerintah Kabupaten Terhadap Reklamasi Pasca
xi
Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api ........................ 55
B. Kendala Pemerintah Kabupaten Terhadap Reklamasi Pasca
Tambang berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Tebo
Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api ........................ 65
C. Faktor Pendukung Pemerintah Kabupaten Terhadap
Reklamasi Pasca Tambang berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa
Rantau Api ........................................................................... 69
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………….……. 77
B. Saran-saran.............…...……………………............…….. 78
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xii
DAFTAR SINGKATAN
HAM : Hak Asasi Manusia
STS : Sulthan Thaha Saifuddin
SWT : Subhanahu Wata’ala
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SAW : Shallallahu Alaihi Wasallam
SDA : Sumber Daya Alam
UIN : Universitas Islam Negeri
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya
untuk memakmurkan rakyat”.2 Apabila dikaitkan dengan pembangun di
Indonesia, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan
yang terus menerus dengan melakukan perbaikan dan peningkatkan menuju ke
arah cita-cita dan tujuan pembangunan nasional diantaranya mewujudkan
masyarakat adil dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan
pancasila dan UUD 1945. 3
Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur adalah dengan pemanfaatan hasil bumi dalam berbagai sektor, salah
satunya adalah dalam pemanfaatan bahan tambang khususnya Batu Bara. Sektor
pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan
devisa negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di
Indonesia kini banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan dalam
implementasinya.
Pertambangan Batu Bara adalah usaha pertambangan yang
dilakukan perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak
memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundangan-undangan
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB XIV Pasal 33 Ayat 3
3 Irsan, “Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas
Tambang Batubara Ditin”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 5
2
yang berlaku Pertambangan Batu Bara.4 Perubahan lingkungan di sekitar
pertambangan karena proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan
penambangan yang tidak dilakukan secara arip juga berdampak negatif bagi
petani yang mempunyai lahan pertanian yang mempunyai lahan di sekitar
kawasan penambangan.5
Permasalahan industri pertambangan Batu Bara yang paling pelik adalah
dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dampak lingkungan kegiatan
pertambangan antar lain: penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah,
terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran,
terganggunya flora dan fauna, terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk,
serta perubahan iklim mikro. Bukan hanya menyebabkan terjadi kerusakan
lingkungan secara fisik, dampak buruk industri pertambangan Batu Bara
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial, ketimpangan dan
kemiskinan, serta masalah tenaga kerja. Untuk itulah perusahaan tambang Batu
Bara harus segera merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang dalam rangka
mengalokasi ulang hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Singkatnya
industri ini seakan menampakan citra buruk akibat yang ditimbulkan pada indstri
pertambangan Batu Bara.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu
4 Dian Permata Sari1 dan Imam Buchori, “Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang
Timah Di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka”, Jurnal Biro Penerbit Planologi UNDIP
Volume 11 (3): 299-312 September 2015, hlm. 63 5 Lilik Suntari, “Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Pudak Kulon Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, 2015, hlm. 3
3
Bara mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan
kegiatan pasca tambang atas areal tambang yang diusahakannya. Dalam Pasal 1
ayat 4 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan,
pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang, ditambahkan dalam dalam Pasal 53 disebutkan bahwa jenis usaha
jasa pertambangan meliputi: konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, serta
pengujian peralatan di pascatambang dan reklamasi.6
Diharapkan kepada penambang Batubara dapat melakukan kegiatan
pertambangan dengan memikirkan dampak setelah terjadinya kegiatan
penambangan, bukan hanya untuk mencari keuntungan, sehingga setelah kegiatan
pertambangan selesai lahan tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan
peruntukan awalnya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam
Pasal 52 apabila terjadi tumpang tindih wilayah dan hak atas tanah maka langkah
yang diambil sebagai berikut:
(1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan
dan/atau kegiatan selain usaha pertambangan mineral dan batubara, maka
prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati dengan pertimbangan
instansi/dinas terkait.
(2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan
pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas
nama perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan
ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah. 7
6 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 dan 53 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 52
4
Sementara dalam Dalam Pasal 46 Pemerintah Daerah bertanggungjawab
dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan
oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tanggungjawab Pemerintah Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari kerangka
acuan analisa dampak lingkungan (KA-AMDAL), AMDAL, Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL); dan
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan (UKL-
UPL) untuk IUP yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh pemegang Izin
Usaha Pertambangan, selaku pemprakasa dengan mengacu pedoman teknis
penyusunan UKL-UPL sesuai ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.8
Kenyataan di lapangan yang terjadi saat ini di Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi reklamasi pasca tambang
Batu Bara belum dilakukan dengan baik. Dampak dari pasca tambang sangat
merugikan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan
bahwa pasca tambang Batu Bara di Desa Rantau Api banyak menimbulkan
kerugian bagi masyarakat Desa Rantau Api seperti pencemaran lingkungan,
kerusakan jalan dan kerusakan hutan. Pemerintah Daerah dinilai kurang proaktif
terhadap bekas tambang Batu Bara yang sudah di Reklamasi (sudah di timbun)
maupun yang belum di reklamasi (belum di timbun). Terdapat 12 lubang bekas
tambang yang tidak di pakai oleh perusahan dan 8 lubang bekas tambang yang
belum ditumbun, ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat Desa Rantau Api
8 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 46
5
pasalnya lubang-lubang tersebut bersebelahan dengan kebun Karet dan Sawit
masyarakat.9
Gambar 1
Kondisi Pasca Galian PT NAR Batu Bara di Desa Rantau Api 10
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa bekas galian PT NAR Batu
Bara yang meninggalkan beberapa lubang, kerap kali menjadi kegelisahan
masyarakat Desa Rantau Api, pasalnya lubang tersebut berbatasan dengan lahan
Sawit dan Karet masyarakat Desa Rantau Api. Sebagaimana dilihat bersama
Bapak Aswar selaku ketua RT 6 di Desa Rantau Api, sebagai berikut:
Lubang yang ada dibelakang itu jumlahnya delapan, dan lebih. Ini kalau
dibiarkan tidak segera ditimbun, dampaknya pada tanaman masyarakat RT
saya, semua dirugikan kalau longsor. Ini saja sudah mulai sedikit-sedikit
longsor karena hujan. Jadi ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak ada
yang dirugikan.11
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa reklamasi yang dilakukan
PT NAR tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih ada bebrapa lubang
9 Observasi penulis di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi, pada 18 Juni 2020 10
Dokumentasi penulis tentang bekas galian PT NAR Batu Bara yang meninggalkan
beberapa lubang, pada 4 Juni 2020 11
Wawancara bersama Bapak Aswar selaku ketua RT 6 di Desa Rantau Api, tentang
Permasalahan yang Dialami Masyarakat, pada 18 Juni 2020
6
tidak ditimbun. Kurangnya inisiatif pemerintah kabupaten untuk berupaya
memanfaatkan lubang sebagai untuk lahan pertanian atau untuk tempat wisata dan
perindustrian lainnya di Desa Rantau Api. Berbeda dengan Desa Mengupe di
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi lahan-lahan bekas
pertambangan tersebut sudah direklamasi dan sudah dimanfaatkan untuk menjadi
lahan pertanian kelapa.
Masyarakat Desa Rantau Api mengharapkan kepada pemerintah Daerah
supaya melakukan reklamasi bekas lubang dikarenakan sangat mengkhawatirkan
karena bekas lubang Batu Bara seolah dibiarkan begitu saja. Kekhawatiran juga
dirasakan masyarakat yang mempunyai kebun Karet dan Sawit di sekitar
pertambangan tersebut karena lambat laun bekas tambang tersebut akan melebar
dan merambah ke area perkebunan warga setempat. Sampai sekarang belum ada
kejelasan dari pemrtintah daerah tersebut kepada masyarakat untuk direklamasi
kembali.12
Peran serta pemerintah daerah sangat diperlukan guna mengatasi
permasalahan di atas sehingga masyarakat bisa tenang dan lingkungan sekitar
menjadi layak dan sehat, maka penelitian tentang peran pemerintah lokal dan
program reklamasi lahan bekas tambang perlu untuk dilakukan. Melalui
pendekatan kondisi partisipasi peran pemerintah dalam perencanaan reklamasi
lahan bekas tambang diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan. Fungsi partisipasi peran pemerintah dan PT NAR
adalah sebuah instrumen komunikasi dua arah antara pemrakarsa dengan
12
Observasi penulis Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi, tentang paska reklamasi tambang Batubara, pada 18 Juni 2020
7
masyarakat dalam menentukan formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan di
wilayah tersebut. Adanya pengetahuan tentang peran pemerintah terkait dalam
reklamasi beserta faktor yang mempengaruhinya, maka dapat dijadikan bahan
kajian dan analisis lebih lanjut dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu penulis berkeinginan mempelajari lebih mendalam
dengan mengadakan penelitian dan dengan mengambil judul: Peran Pemerintah
Kabupaten Tebo terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa
Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10
Tahun 2009.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di
Desa Rantau Api?
2. Apa saja kendala pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di
Desa Rantau Api?
3. Apa saja faktor pendukung pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca
tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun
2009 di Desa Rantau Api?
8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya
suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang
ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca
tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun
2009 di Desa Rantau Api.
b. Untuk mengetahui kendala pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca
tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun
2009 di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi.
c. Untuk mengetahui faktor pendukung pemerintah kabupaten terhadap
reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian mengenai peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca
tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di
Desa Rantau Api, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:
a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan
suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap peran
9
pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009di Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
b. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu
(S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin
Jambi.
d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari’ah khususnya
jurusan Ilmu Pemerintahan, dan dosen-dosen Fakultas Syari’ah lainnya.
e. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan
praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan
bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
D. Kerangka Teori
1. Peran
Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi,
psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi
maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa
digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain
sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk
berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan
posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.13
13
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
hlm.215
10
Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh
seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran
diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu
posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang
oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk
peran (role perfomance).14
2. Kebijakan
Kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud/tujuan yang
ditetapkan seseorang atau beberapa orang dalam mengatasi suatu masalah maupun
persoalan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Anderson dalam Mukhlis Hamdi
sebagai berikut:
Kebijakan merupakan sebagai suatu rangkaian rindakan bertujuan yang
diikuti oleh sesorang atau sekelompok actor berkenaan dengan suatu
masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Kata “policy” umumnya
digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang dibuat baik dalam
kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi.15
Dari kutipan di atas dapat dicermati bahwa kebijakan merupakan upaya
memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan
kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat
hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan :
By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan
peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan.
3. Tahapan Kebijakan
14
Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3 15
Mukhlis Hamdi, Kebijakan Publik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 36
11
Menurut Mukhlis Hamdi, tahapan–tahapan kebijakan publik terdiri atas
beberapa tahapan berikut.16
a. Tahap penyusunan agenda setting
Pada tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan
masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah publik berkompetisi
terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Kemudian,
barulah pada akhirnya beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada
tahapan agenda setting, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali,
sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula
masalah karena alasan–alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
b. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari
pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini masing–masing aktor
akan mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.
c. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada akhirnya
salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
d. Tahap implementasi kebijakan
16
Mukhlis Hamdi, Kebijakan Publik, hlm. 79-85
12
Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif
pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan–
badan administrasi maupun agen–agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan
yang telah diambil dilaksanakan oleh unit–unit administrasi yang
memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini
berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan
mendapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan
ditentang oleh para pelaksana.
e. Tahap evaluasi kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan
masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang
diinginkan. Tujuannya, adalah memperbaiki masalah yang akan dihadapi
masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria
yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik telah menarik dampak yang
diinginkan.
Tahap evaluasi kebijakan dapat dipandang sebagai akhir proses kebijakan
dan dapat juga diartikan tidak. Sebab, setelah tahap evaluasi kebijakan masih ada
tahap perubahan dan terminasi kebijakan. Kedua tahapan ini dilaksanakan setelah
masalah dankegagalan kebijakan diidentifikasi. Namun demikian, tentunya tidak
semua kebijakan akan menemukan masalah sehingga gagal meraih dampak yang
diinginkan, banyak juga diantaranya yang berhasil. Oleh karena itu, rekomendasi
yang diajukan adalah terus menjalankan kebijakan tersebut.
13
4. Reklamasi Pasca Tambang
Reklamasi ialah usaha memperbaiki (memulihkan kembali) lahan yang
rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi secar
optimal sesuai dengan kemampuannya. Reklamasi lahan bekas tambang bertujuan
untuk memperbaiki ekosistem lahan bekas tambang melalui perbaikan kesuburan
tanah dan penanaman lahan di permukaan.17
Tujuan lainya adalah mampu
menjaga agar lahan tidak labil, lebih produktif dan meningkatkan produktivitas
lahan bekas tambang tersebut. Sehingga pada akhirnya reklamasi dapat
menghasilkan nilai tambah lingkungan dan menciptakan keadaan yang lebih baik
dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
Regulasi di atas menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan likungan
pascatambang juga telah disiapkan secara jernih oleh pemerintah. Ketentuan
rekalmasi datur dalam mentri energi dan sumberdaya mineral Nomor 18 Tahun
2008 tentang reklamsi dan penutupan tambang. Hal-hal yang perlu diperhatiakan
selama pengerjaan reklamsi adalah sebagai berikut: Reklamasi wajib dilakukan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada
lahan terganggu, yang meliputi:
a. Lahan bekas tambang
b. Lahan diluar bekas tambang, lahan bekas tambang seperti timbun tanah
penutup overburder, timbunan bahan baku/produksi, jalur trasportasi.
Kegiatan pertambangan merupakan kegiatn usaha jangka panjang
melibatkan alat berat, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari
17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017-2018, Pasal 30
14
beberapa sektor. Tahapan kegiatan perencanaan tambang meliputi penaksiran
sumberdaya dan cadangan, perencanaan batas pembangunan (final ultimate
pitlimit), pentahapn tambang, penjadwalan produksi tambang, perecangan tempat
penimbunan (wastedump design), perhitungan kebutuhan alat dan tenaga kerja,
perhitungan biaya modal dan biaya operasi, evaluasi finansial analisis dampak
likungn, tamggumg jawab sosial kelompok (corporate social responsibilty)
termasuk pengembangn masyarkat (community developomt) serta penutupan
tambang.Perencanaan tambang sejak awal sudah dilakukan upaya yang sisematis
untuk mengantisopasi perlidungan likungan dan pengembangan kelompok
masyarakat sekitar tambang.
5. Reklamasi Lahan Pasca tambang Batu Bara
Upaya yang dapat dilakukan untuk merestorasi suatu ekosistim yang telah
rusak akibat kegiatan pertambangan tergantung pada tingkat kerusakan yang
terjadi pada lahan dan ketersedian sumberdaya untuk meperbaiki kerusakan
tersebut. Pada lahan bekas tambang diperkirakan sangat sedikit mengadung
bahan-bahan organic dan aktifas mikroba tanah. Lahan tersebut dalam kondisi
terbuka dan tisdak ada vegetasi yang tumbuh di atasnya. Kondisi ini menujukan
bahwa intensitas gangguan yang terjadi tergolang berat dengan ukuran besar dan
ganggun berjangka panjang. Revegetasi lahan kritis dengan meperhatikan berbagi
kendala yang ada pada lahan-lahan kritis pasca tambang. Maka perlu
direncanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:
a. Seleksi Species
15
Seleksi species pohan yang tepat merupakan kunci utama dalam
keberhasilan revegetasi. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam seleksi species
adalah sebagai berikut:18
a. Mempunyai kemapuan adaptasi yang tinggi
Pada tahap awa, jenis-jenis pohan yang akan ditanam perlu dipilih jenis
yang dapat beradaptasi dengan kondisi likungan setempat baik suhu, curah hujan,
ketinggian, jenis dan kondisi setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara.
Mengidentifikasi dan memilih jenis-jenis lokal yang potensial, mengevaluasi
karakteristik silvika jenis dengan kondisi likungan setempat serta melakukan
species trial dan uji provenace.
Tanaman individu merespons tidak hanya pada tempat teratur udar tahuna
atau pada presifikasi rata-rata, namun lebih cendrung pada kondisi likungan
sekitarnya. Diantara areal bekas tambang terdapat definisi luas dan mikroklimasi
serat drainase pada berbagai lokasi. Dengan memilih species yang dapat
berdaptasi pada iklim general dapat mengakibatkan keberhasilan tanaman jika
kondisi iklim mikroklimatik.
b. Species yang cepat tumbuh
Hal ini dimaksudkan agar species yang cepat tumbuh menutupi tanah-tanah
yang terbuka sehingga laju kontribusi zat-zat organic akan menarik oragnisme
tanah serta dapat meperkecil aliran run off dan erosi air limpasan. Oleh karena itu
18
Kalistaputri Rizki Wardani, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pada Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Cilacap (Studi
Kasus Pada Pt Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi), Skripsi: Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta Tuhana, Najib Imanullah, 2015, hlm. 4
16
diperlukan jenis-jenis poiner yang pertumbuhannya cepat, sistim tajuk yang
melebar dan berlapis serta memiliki sistim perkara yang intensif.
c. Ketersediaan bahan tanaman
Dalam hal ini dimaksud agar bahan-bahan tanaman seperti bibit yang
tersedia dapat dijangkau dengan mudah, tersedia dalam kuantitas yang cukup dan
kuantitas yang baik. Disamping itu kultivasi dan teknik pembibitan serta
kebutuhan nutrisi perlu diketahui. Pemilihan species membutuhkan input yang
berkelanjutan seperti pupuk, kultivasi dan teknik agrikkultur, sehingga diperlukan
cara tertentu guna menambah bahan organic dan persiapan untuk vegetasi yang
lebih permanen. Pemilihan jenis species dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan
pembibitan langsung dan penanaman bibit. Pilihanya ditentukan oleh species yang
digunakan dan kondisi likungan setempat. Jika kedua cara ini dilakukan
bersamaan, maka harus dapat mgurangi kompetisi, pembibitan secara umum
membutuhkan penanaman dengan tangan khsusnya pada kondisi tanah yang
lapangnya kasar.19
d. Teknik silvikultur diketahui
Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan
lanjutan. Maka jenis-jenis yang terpilih perlu diketahui teknik silvikulturalnya
terutama yang berhungan dengan perlakuan biji, teknik persemaian, waktu
pemindahan ke lapangan, sensutifitas terhadap teknik toksisitas logam berat Ph
rendah, jenis dan dosis pupuk yang diperlukan serta tolenrasi terhadap cahaya, air
dan hama penyakit
19 Ilvi Restia, “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu Yang
Dilakukan Warga Di atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul”, hlm. 5
17
E. Tinjauan Pustaka
Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang
peneliti lakukan, yaitu;
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ilvi Restia mahasiswa Program
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ditulis
pada tahun 2018, dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas
Pertambangan Batu Yang Dilakukan Warga Di atas Tanah Pribadi di Kabupaten
Bantul” Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul sangat
kesulitan dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu ini dikarenakan warga
sendiri merasa tanah tempat pertambangan adalah milik mereka sendiri, dan
mereka merasa itu adalah hak mereka. Selain itu Kepala Kepolisian Resort Bantul
tidak bisa menerabkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikarenakan merasa
kasihan kepada warga diikarenakan menambang adalah satu-satunya sumber mata
pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.20
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mu’amar Ridwan mahasiswa
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis
pada tahun 2019, dengan judul “kerjasama antara pemerintah desa dan PT.
MAKIN dalam mensejahterakan masyarakat studi di Desa Teluk Rendah Ulu
Kecamatan Tebo Ilir. Hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk swadaya
masyaarkat desa masyarakat di Desa Teluk Rendah Ulu adanh dengan
berbudidaya keramba ikan nila yang berlokasi ditepian sungai batanghari, dari
proses swadaya yang di lakukan ini telah banyak memperbaiki taraf hidup
20
Ilvi Restia, “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu Yang
Dilakukan Warga Di atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul”, hlm. 3
18
masyarakat, mulai dari yang awalnya hanya mampu menjadi pekerja harian, tidak
memiliki rumah sendiri, tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dan sekolah anak
kini mereka memiliki keramba ikan sendiri, ada juga yang sudah memiliki rumah
sendiri walaupun masih menjadi pekerja harian dan dapat memberikan pendidikan
yang baik atau menyekolahkan anak-anak dengan hasil usaha yang cukup baik
dan lebih berkembang; (2) Faktor pendukung dan penghambat kerjasama anatara
pemerintah desa dan PT. MAKIN dalam mensejahterakan masyarakat di Desa
Teluk Rendah Ulu, diantaranya; faktor pendukung, meningkatkan kedisiplinan
dalam bekerja, pengawas pembangunan dan pemberian bantuan; faktor
penghambat, rendahnya pengawas kebijakan, dan terbatasnya SDM yang
memadai; (3) Kerjasama antara pemerintahn desa dan PT. MAKIN dalam
mensejahterakan masyarakat di Desa Teluk Rendah Ulu, dilaksanakan dengan
mengajak partisipasi masyarakat, terbuka dari hasil perjanjian, dan
bertanggungjawab atas hasil perjanjian;21
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irsan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, ditulis pada tahun 2018, dengan judul “Kebijakan
Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang
Batu Bara Ditin”, Hasil menunjukkan bahwa reklamasi dan pascatambang
merupakan tanggungjawab yang timbul karena undang-undang, karena Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mewajibkan
melaksanakan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK.
Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut diberikan kepada
21
Mu’amar Ridwan , “Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan PT. MAKIN dalam
mensejahterakan masyarakat studi di Desa Teluk Rendah Ulu Kecamatan Tebo Ilir”, Skripsi:
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm. 4
19
Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin pelaksaaan
reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha
pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan
pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada sinergisitas
antara perusahaan tambang, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi/lembaga
penelitian. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah membuat
peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi di Sumatera Selatan. Peraturan
Daerah tersebut berisikan: pertama, pengelolaan lahan pasca penambangan
berbasis lingkungan dan berkelanjutan. kedua, penguatan tim sinergisitas berupa
tim monitoring bagi semua stakeholders. Ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi
dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan.22
Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan
beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan proposal ini dengan hasil-hasil
penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam
membahas pokok permasalahan yaitu pada kebijakan pemerintah. Sedangkan,
perbedaan antara proposal ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah
pada peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
22
Irsan, “Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas
Tambang Batubara Ditin”, hlm. 5
20
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif yaitu untuk
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.23
Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam
rangka mengetahui penelitian ini tentang peran pemerintah kabupaten terhadap
reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa
“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah
eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.24
Merriam
menambahkan. kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan
peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya
adalah eksperimen) 25
di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
23
Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm. 22 24
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2009), hlm. 9 25
Sharan B. Merriam, Rualitative Research and Case Study Applications in Education,
(New York City, 1998), hlm. 3
21
bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari pada generalisasi.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis yang dengan kata lain
adalah jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa
yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.26
Atau dengan kata lain yaitu
suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan
nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan
menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang
dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang
pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini tentang peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi
pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batu Bara. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian, yaitu
bulan Maret 2020. Lokasi penelitian ini ada di Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan pemilihan lokasi ini berdasarkan
pertimbangan sebagai berikut:
1. Rendahnya perhatian pemerintah kabupaten dalam melakukan reklamasi bekas
galian tambang Batu Bara bersama PT NAR yang tidak merugikan
masyarakat.
26
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 9.
22
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai
keterangan yang diperlukan untuk menyusun proposal skripsi ini.
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer yang penulis ambil dari informasi di lapangan melalui observasi
dan wawancara di lokasi penelitian, adapun data primer penulis adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
dan wawancawa bersama pegawai pemerintah Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi dalam implementasi pembangunan pelayanan persampahan.
2. Data sekunder yang penulis ambil adalah yang berhubungan dengan penelitian
ini adalah laporan kerja Desa Rantau Api dan permasalahan lingkungan Desa
Rantau Api
Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan
dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa
memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/
peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana,
dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, di mana
dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penelitian ini tentang
peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan
23
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Martinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti
mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan,
dan berpatisipasi aktif dalam aktiivitas mereka.”27
Dalam penelitian ini, sesuai
dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi
partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana penulis ikut ambil bagian dalam
kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan
dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap peran pemerintah kabupaten
terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi
terstruktur (semistructure interview) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila
27
Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif,
(Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79
24
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alat-alat yang digunakan penulis
dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan camera karena penulis
menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat
dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di mana
kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Orang yang
diwaancarai dalam penelitian ini, diantaranya:
a. Kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (satu orang)
b. Pegawai dinas lingkungan hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (dua orang)
c. Kepala Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi (satu orang)
d. Masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi (tiga orang)
3. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber
dari arsip dan dokumen baik yang berada pada pemerintah Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini
dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga
yang di teliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai
sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti peran pemerintah kabupaten terhadap
reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor
10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.
25
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan
membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lainAktivitas analisis
data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu
diverifikasi.
1. Reduksi Data
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai
dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,
menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi
yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan
dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan
memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi
data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah
dipahami. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian
data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan
sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan
sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara,
26
dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan/Verifikasi
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam
penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.
Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,
ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan
penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan
lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik
kesimpulan tentang peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca
tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu
Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
dan Curriculum Vitae.
27
J. Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah dalam penelitian dan penulisan skripsi dari awal hingga selesai pada tahun 2019-2020, maka penulis
menggunakan jadwal penelitian sebagai berikut:
NO KEGIATAN
BULAN
Desember
2019
Januari
2020
Februari
2020
Maret-Juni
2020
Juli-Desemner
2020
Januari
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan judul √
2 Penyusunan proposal √ √ √
3 Pengurusan dosen pembimbing √
4 Perbaikan proposal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Pengurus izin seminar √
6 Seminar proposal √ √
7 Izin riset √
8 Analisis data √ √ √
9 Penulisan skripsi √
10 Perbaikan dari pembimbing √
11 Penyempurnaan, penggandaan,
dan ujuan munaqasah
√ √
Catatan: Jadwal penelitian ini sewaktu-waktu dapat berubah
28
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Desa Rantau Api
Desa Rantau Api dahulunya adalah perpecahan dari dua Desa yaitu Desa
Lubuk Mandarsah dan Desa Mengupeh yang dikepalai oleh seorang Depati yang
pada Tahun 1988 berubah menjadi Desa Rantau Api yang dikepalai oleh seorang
Kepala Desa. Seorang Kepala Desa memimpin beberapa Dusun disekitarnya.
Nama Desa Rantau Api adalah Pembaharuan dari dua Desa yaitu Desa Lubuk
Mandarsah dan Desa Mengupeh. Pada waktu penggabungan menjadi sebuah Desa
disepakati secara bersama-sama menjadi nama Desa yaitu Desa Rantau Api. 28
B. Visi Dan Misi Desa Rantau Api
1. VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi
Desa Rantau Api ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-
pihak yang berkepentingan di Desa Rantau Api seperti pemerintah Desa, BPD,
Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa
pada umumnya. 29
Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja
wilayah pembangunan di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
mempunyai titik berat sektor infrastruktur, Maka berdasarkan pertimbangan di
28
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020 29
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
29
atas Visi Desa Rantau Api adalah : “Mewujudkan Masyarakat Desa Rantau
Api Mandiri Berkualitas Dan Sejahtera Dalam Membangun Pada Tahun
2020”
2. MISI
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa
tersebut, Visi berada di atas Misi, Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam
misi agar dapat di opesionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi,
misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan
pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Rantau Api, sebagaiman proses yang
dilakukan maka misi Desa Rantau Api adalah : 30
a. Menggerakkan dan Mengembangkan Sector Ekonomi Masyarakat.
b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Non Formal.
d. Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Pedesaan.
e. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan.
f. Memberdayakan Kelembagaan Desa. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan
Desa yang bersih, adil, berkualitas dan berwibawa.
C. Aspek Geografis
1. Letak Geografis dan Batas Desa
a. Desa Rantau Api terletak dalam wilayah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
30
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
30
1. Sebelah Utara, Berbatasan dengan Desa Lubuk Mandarsah
2. Sebelah Timur, Berbatasan Desa Mengupeh
3. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Desa Muara Kilis
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Penapalan. 31
b. Luas Wilayah
Luas wilayah Desa Rantau Api adalah Ha
Yang terdiri dari :
- Tanah Pekarangan dan Pemukiman : 100 Ha
- Tanah Tegalan dan Kebonan : 600 Ha
- Lain-lain : 3.820 Ha
- Tanah Sawah : 50 Ha
c. Pembagian Wilayah Kerja Desa Rantau Api
Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan sehari-hari, Desa
Rantau Api terbagi menjadi 2 Dusun, dengan perincian terdiri dari :
1. Dusun Baru ,
2. Dusun Pendung. 32
2. Gambaran Umum Demografis
Keadaan Penduduk Desa Rantau Api sampai dengan bulan Desember 2019
a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 184 KK
b. Jumlah Penduduk
- Laki-laki : 334 jiwa
31
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020 32
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
31
- Perempuan : 308 jiwa
Jumlah :642 jiwa
c. Jumlah penduduk menurut agama :
- Islam : : 642 jiwa
- Kristen/Protestan : - jiwa
- Khatolik : - jiwa
- Hindu : - jiwa
- Budha :- jiwa
- Konghucu : - jiwa 33
d. Data mutasi penduduk Desa Rantau Api Tahun 2019
- Kelahiran : Laki-laki : 2 org,
Perempuan : - org,
Jumlah : 2 org
- Kematian : Laki-laki : - org,
Perempuan : - org,
Jumlah : - org
- Pendatang : Laki-laki : 1 org
Perempuan : - org,
Jumlah : -1org
- Pindah :Laki-laki : - org
Perempuan : - org
Jumlah : - org34
33
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
32
e. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya, sebagai berikut : 35
- Petani : 281orang
- Buruh Tani : 20 orang
- Buruh Migran : 8 orang
- PNS : 6 orang
- Perajin RMT : - orang
- Pedagang Keliling : - orang
- Peternak : - orang
- Montir : - orang
- Perawat Swasta : - orang
- Pembantu RMT : - orang
- TNI : - orang
- POLRI : - orang
- Pens.PNS/TNI/PoLISI : - orang
- Png.Kel.Menengah : - orang
- Pengacara : - orang
- Notaris : - orang
- Dukun Melahirkan Terlatih : 2 orang
- Pengusaha Alternatif : - orang
- Dosen Swasta : - orang
- Seniman/Artis : - orang
34
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020 35
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
33
- Karyawan Perusahaan Swasta : - orang
- Jasa Lainnya : - orang
f. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan36
- Tamat S3 : - orang
- Tamat S2 : - orang
- Tamat S1 : 14 orang
- Tamat D3 : - orang
- Tamat D2 : - orang
- Tamat D1 : - orang
- Tamat SLTA : 30 orang
- Tamat SMP : 35 orang
- Tamat SD : 80 orang
- Tamat SDLB B : - orang
- Tamat SDLB C : - orang
- Tidak Tamat SD : 90 orang
- Belum Tamat SD : 40 orang
- Tidak Sekolah : 40 orang
g. Keadaaan Aparat Pemerintah Desa Rantau Api
Jumlah Aparat Pemerintah Desa Rantau Api sampai dengan akhir
37Desember 2019 sebanyak 12 orang terdiri :
- Kepala Desa : 1 orang
36
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020 37
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
34
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Kepala Urusan : 2 orang
- Kepala Seksi : 2 orang
- Kepala Dusun : 2 orang
- Operator Desa : 1 orang
- Staf : 2 Orang
D. Aspek Demografis
1. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan
asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan
berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana
Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. 38
Adapun Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
1.479.481.165,- ( Satu Miliyar Empat Ratus Tujuh Sembilan Juta Empat Ratus
Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah ) yang berasal dari :
URAIAN JUMLAH (Rp )
1 PENDAPATAN Rp.1.636.577.420,-
1.1 Pendapatan Asli Desa -
1.1.1 Hasil Usaha : -
38
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
35
1.1.1.1 Hasil BUMDesa -
1.1.1.2 TKD -
1.1.2 Hasil Aset -
1.1.2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong -
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Yang Sah -
-
1.2 Pendapatan Transper39
1.2.1 Dana Desa Rp. 913.685.000,-
1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi
daerah Kabupaten/Kota Rp. 14.134.420,-
1.2.3 Alokasi Dana Desa Rp. 648.758.000,-
1.2.4 Bantuan Keuangan -
1.2.4.1 Bantuan Provinsi Rp. 60.000.000,-
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota -
1.3 Pendapatan Lain-lain -
1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-
3 yang tidak mengikat -
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -
1.3.2.1 Bagi hasil kerjasama dengan pihak
Ketiga -
1.3.2.2 Bantuan Perusahaan yang ada di desa -
JUMLAH PENDAPATAN ( Rp ) Rp.1.636.577.420,-
39
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
36
2. Belanja Desa
Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari : 40
URAIAN JUMLAH (Rp)
2 BELANJA Rp.1.636.577.420,-
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 571.360.420,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 660.000.000,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 91.532.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 313.685.000,-
Bidang Tak terduga -
JUMLAH BELANJA (Rp ) Rp.1.636.577.420,-
3. Pembiayaan
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa
Rantau Api belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping
40
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
37
sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa
tahun sebelumnya.
URAIAN JUMLAH (Rp)
3 PEMBIAYAAN -
3.1 Penerimaan pembiayaan -
3.1.1 SILPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan -
JUMLAH ( Rp ) -
3.2 Pengeluaran pembiayaan -
Pembentukan Dana Cadangan -
Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH ( Rp ) -
4. Prioritas RKP-Desa Tahun 2020
Program dan kegiatan pembangunan Desa Rantau Api Tahun Anggaran
2020 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2018-2021. Dalam rangka penyusunan
kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD
Provinsi, APBD Kabupaten, PNPM-MP, APB-Desa (ADD), serta swadaya
mengacu pada beberapa kriteria, yaitu: 41
a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes
b. Tingkat kemendesakan
41
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
38
c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
e. Kebutuhan biaya
f. Luas cakupan kegiatan
Pada tahun anggaran 2020 program dan kegiatan pembangunan
diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, Peningkatan kualitas sumber
daya manusia, Peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan
maupun lembaga kemasyarakatan desa, Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas tahun 2020
selengkapnya adalah sebagai berikut :
5. Bidang Pemerintahan Desa
Prioritas Kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pemerintahan Desa
Tahun anggaran 2020, Yaitu: 42
42
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
No Nama Penyusunan
Profil Desa
Kantor
Desa
1
kali
Perang
kat
12
Bula
n
APB
Des
1
Penyele
nggaraa
n
Pemerin
tahan
Desa
Biaya
Musyawarah
Desa
Kantor
Desa
12
kali
Perang
kat
12
Bula
n
12.000.0
00
APB
Des
Penyusunan
RPJM dan RKP
Desa
Kantor
Desa
1
Pake
t
Masy
3
Bula
n
8,400,00
0
APB
Des
SILTAP Kades
Dan Perangkat
Kantor
Desa
7
Oran
g
Perang
kat
12
Bula
n
165,000,
000
APB
Des
Tunjangan
Kades Dan
Kantor
Desa 8
Oran
Perang
kat 12
Bula
55,200,0
APB
Des
39
Perangkat g n 00
Insentif RT Kantor
Desa
12
Oran
g
RT
12
Bula
n
86,400,0
00
APB
Des
Tunjangan
BPD
Kantor
Desa
7
Oran
g
Perang
kat
12
Bula
n
64,200,0
00
APB
Des
Media Cetak Kantor
Desa
12
Bula
n
1.200.00
0 APB
Des
Baju Dinas
Perangkat
Kantor
Desa
4
Oran
g
Perang
kat
12
Bula
n
8.450,00
0
APB
Des
ATK Kantor Kantor
Desa
6
Pake
t
Perang
kat
12
Bula
n
12.000.0
00
APB
Des
BPJS Perangkt
Desa
Kantor
Desa
1
Pake
t
Perang
kat
12
Bula
n
2,928,00
0
APB
Des
Pulsa Listrik
Kantor
Desa &
Sanggar
seni
1
Pake
t
12
Bula
n
2.400.00
0
APB
Des
Saran &
prasarana
Kantor
Desa
1
Pake
t
10.000.0
00 APB
Des
Wifi Kantor
Desa
1
Pake
tr
12
Bula
n
7.200.00
0
APB
Des
Lapto 2
Unit
14.500.0
00
APB
Des
PTPKD Kantor 12.0 Perang12
Bula27.600.0
APB
40
6. Bidang Pembangunan Desa
Prioritas Kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembangunan Desa
Tahun anggaran 2018, Yaitu: 43
Pembangun
an Desa
Sumor Bor 12 Titik 5.
Dsn
192.000.00
0
APBDe
s
Kegiatan Pembuatan
tambatan perahu RT.001 Mtr
146.000.00
0
APBDe
s
Kegiatan Pebangunan
Drainase RT.004
300
metet
150.000.0
00
APBDe
s
Pamsimas Simpang
Raya
RT.004-
015
200
meter 32.596.000
APBDe
s
BUMDes
120.000.00
0
APBDe
s
43
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
Desa rg kat n 00 Des
Pengerasan
Jalan Rt 10
jalan
Desa
255
m
138.390.
000
APB
Des
Operasional
Kantor
Kantor
Desa
15,372,0
00
APB
Des
41
7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Prioritas Kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Tahun anggaran 2020, Yaitu: 44
a.
Pelatihan
Perangkat
Desa, rt
b Pelatihan
BPD
c.
Pelatihan
PKK
50
Org
Masyarakat 1.Kali
60.000.000 APBDes
d. Pelatihan
Kesenian
Muda
Mudi
20.000.000
e. Pelatihan
Olah Raga Pemuda
32.000.000
f.
Pelatihan
Keagamaam
37.000.000
g.
Bantuan
Masyarakat
Miskin 1.Kali 25.000.000
h.
Bantuan
Siswa
Miskin
berprestasi
1.Kali 13.885.000
44 Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
42
i.
Pencegahan
Covid 19
16.610.000
E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Api
Seperti halnya desa lain, Desa Rantau Api mempunyai struktur perangkat
Desa Rantau Api ini dapat dilihat melalui struktur sebagai berikut:
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Api
KEPALA DESA
IDA LAILA
BPD
SEKRETARIS
DESA
URUSAN
UMUM
INDRAWAN
A
URUSAN
KEUANGA
N IRMA
LIANA
URUSAN
PERENCAN
AAN
ZULHAM,
SEKSI
PEMERINTAHA
N RENA
SEKSI
KEMASYARA
KATAN
SEKSI
PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN
DUSUN
I
ZULTO
DUSUN
II
BASRI
DUSUN
III
MUSLI
DUSUN
IV
SUDIRM
DUSUN
V
MISTA
DUSUN
VI
NGATIN
DUSUN
VII
SAMSUL
43
Berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2014 tentang desa menyatakan bahwa: Kepala desa bertugas menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan pebangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa.45
Adapun tugas dan fungsi masing-
masing bagian dari struktur organisasi pemerintah tersebut di atas adalah sebagai
berikut: 46
1. Tugas Kepala Desa
a. Memimpin penyelenggaraan daerah;
b. Membina kehidupan masyarakat desa;
c. Membina perekonomian desa;
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa bersama lembaga adat desa;
f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan
kuasa hukumnya;
g. Mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk di bahas
bersama BPD dan menetapkan sebagai peraturan desa;
h. Menjaga kelestarian adat istidat yang hidup dan berkembang di desa yang
bersangkutan
i. Melaksanakan kewewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan; 47
45
Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1). 46
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020 47
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
44
2. Kewajiban Kepala Desa
a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati;
b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada
masyarakat;
3. Fungsi Kepala Desa
a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
c. Pemeliharaan keterangan dan ketertiban masyarakat desa;
d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
e. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan: 48
F. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun
yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan
indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk
merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana
cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka
menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu instansi
pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam
kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan
48
Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16
Desember 2020
45
kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan lingkungan eksternal dan
internal. 49
Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan
melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan
datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus
dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisr resiko dan mengoptimalkan
hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan
tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi
dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi
dan penggunaan sumber daya yang ada. 50
Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo adalah dengan mengidentifikasi dan
mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan
agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen
perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Tujuan merujuk pada
RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya
sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun
secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan
49
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020 50
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020
46
pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat
maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Tebo
untuk kurun lima tahun ke depan. 51
Seluruh dokumen yang ada merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan
dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang
erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra
sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan,
termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk
mengukurnya. 52
Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam
penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang
dalam rencana kerja perangkat daerah. Renja merupakan dokumen acuan
operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1
(satu) tahun.Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun
Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima
tahunan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan
hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tebo. 53
51
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020 52
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020 53
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020
47
c. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai dokumen perencanaan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan di Kabupaten Tebo selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. 54
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tebo tahun 2017-2022 guna memberikan arah dan pedoman pelaksanaan
pembangunan urusan terkait agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis,
harmonis dan berkesinambungan, dengan:
a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tebo. 55
b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja
(Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam
kurun waktu tahun 2017-2022.
54
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020 55
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD
SEKSI RUANG TERBUKA HIJAU
DAN HUTAN KOTA
SEKSI PENGADUAN,
PENYELESAIAAN
SENGKETA DAN
PENEGAKAN HUKUM
SEKSI PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH
DOMESTIK
SEKSI PEMELIHARAAN,
PENINGKATAN KAPASITAS
DAN KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
SEKSI PERTAMANAN DAN
PEMAKAMAN UMUM
SEKSI PEMANTAUAN,
PENCEMARAN,
KERUSAKAN LINGKUNGAN
DAN LIMBAH B3
SEKSI PELAYANAN
KEBERSIHAN
SEKSI INVENTARISASI DAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
BIDANG PERTAMANAN DAN
RUANG TERBUKA HIJAU
BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN,
KERUSAKAN DAN
PENAATAN LINGKUNGAN
BIDANG PELAYANAN
KEBERSIHAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH
BIDANG TATA LINGKUNGAN
DAN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
KEUANGAN
DAN
SUB BAGIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN
DAN ASET
SEKRETARIS
KEPALA DINAS
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO
d. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
1. Sumber Daya Aparatur
Jumlah sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
keadaan Desember 2017 adalah sebanyak 51 orang, terdiri dari: 56
o Pegawai Negeri Sipil : 26 Orang
o Pegawai Honorer : 25 Orang
Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Formal Pegawai
NO. PENDIDIKAN FORMAL JUMLAH KETERANGAN
1 Pasca Sarjana 3 2 Sarjana 15 3 Sarjana Muda 3 4 SLTA Sederajat 5 5 SLTP Sederajat - 6 SD -
JUMLAH 26
: Deskripsi Kompetensi Tingkat Eselonering Pegawai
No. ESELON Jumlah Keterangan
1
2 3 4
Eselon II B
Eselon III A
Eselon III B Eselon IV A
1
1 4 5
JUMLAH 11
Deskripsi Kompetensi Tingkat Pangkat / Golongan Pegawai
No. Pangkat / Golongan Jumlah Keterangan
1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 2 Pembina (IV/a) 4 3 Penata Tingkat I (III/d) 2 4 Penata (III/c) 4 5 Penata Muda Tk. I (III/b) 3 6 Penata Muda (III/a) 5 7 Pengatur Tk. I (II/d) 2 8 Pengatur (II/c) 5 9 Pengatur Muda Tk. I (II/b) - 10 Pengatur Muda (II/a) -
56
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020
50
11 Juru Tk. I (I/d) - 12 Juru (I/c) -
JUMLAH 26
Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Struktural Pegawai57
No. Pendidikan Struktural Jumlah Keterangan
1 Diklatpim Tk. II 1 2 Diklatpim Tk. III 4 3 Diklatpim Tk. IV 2
JUMLAH 7
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo dibantu oleh petugas teknis sebanyak 62 orang. Secara rinci
dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini.
Jumlah Petugas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
berdasarkan Bidang .
57
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020
NO
PETUGAS TEKNIS
JUMLAH
1 2 3
1 ADM. PERKANTORAN 11
2 KEBERSIHAN KANTOR 1
3 PENJAGA MALAM KANTOR 3
4 SOPIR 1
5 TAMAN 3
6 LABORATORIUM 2
7 ADM . KEUANGAN 1
8 PENGAWAS TPA 3
9 PENGAWAS ANGKUT SAMPAH 2
10 SOPIR DUMP TRUK SAMPAH 7
11 PETUGAS PENGANGKUT
SAMPAH
28
J U M L A H 62
51
2. Sumber Daya Aset
Secara keseluruhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas cukup memadai. Untuk sarana dan prasarana mobilitas dan
fasilitas yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dapat
dilihat pada tabel 3.6. berikut ini:
Sarana Prasarana Pendukung yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup58
NO JENIS JUMLAH KET
1 Gedung
- Ruang Kantor 1
- Laboratorium 1
II Perlengkapan kantor
- Meja dan kursi Tamu 7
- Meja kerja 51
- kursi Kerja 51 - Kursi Putar 6
- Kursi Lipat 33
- Filling Cabinet 6
- Meja Komputer 5
- telepon 1
- Fax 1
III. Peralatan kantor
- Mesin ketik 1
- Komputer 10
- Printer 6
- Notebook/Laptop 6
- kamera Digital 1
- Ac 14
- jam dinding 6
IV Peralatan Kerja lainnya
- Rak alumunium 4
- almari 7
- Rak kayu 2
- stalvolt 4
- televisi 2
- UPS 1
V Pealatan Laboratorium
- alat laboratorium 4
- corong 4
58
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020
52
- Microsope minokular 1
- microsope Buret 2
- pipet ukur 4
- Alat laboratorium penunjang 21
- Multi Parameter sistem 1
- Generator Set 1
VI Kendaraan Dinas
- Mobil Operasional 4
- Sepeda Motor 7
3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan
arah kebijakan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka
meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim,
maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini : 59
59
Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember
2020
No
Indikator kinerja sesuai tugas
dan fungsi perangkat
daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target indikator
lainnya
(%)
1 2 3 4 5
1 Rasio prasarana dan sarana
dengan jumlah pegawai
100
100
100
2 Presentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis
100
100
100
3 Presentase Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja
100
100
100
4 Jumlah kegiatan pemantauan
100 100 100
5
Jumlah Koordinasi dengan
Stakeholder dalam rangka
peningkatan kualitas lingkungan hidup
100
100
100
53
6
Jumlah pembinaan dan
sosialisasi terhadap kegiatan /
usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan
100
100
100
7 Jumlah layanan laboratorium
lingkungan
100 100 100
8 Presentase Klaim kesalahan hasil pengujian 100 100 100
9 Jumlah layanan yang
terakreditasi
100 100 100
1
0
Presentase peralatan yang
terkalibrasi
100 100 100
54
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di
Desa Rantau Api
1. Melakukan Pengawasan Teknis
Pengawasan dilakukan dalam mengontrol kinerja dan juga PT NAR
Batubara yang ada Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ria Angraini selaku
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Kami melakukan pengawasan rutin setelah PT akan melakukan
penghentian produksi batubara dikarenakan batubara yang ada di lokasi
tersebut sudah mulai habis, dan kami melihat operasi produksi dan juga
prosedur yang ada di sana. Dengan memantau secara berkala dapat
memberikan efek yang baik untuk memantau tindak tanduk PT NAR
Batubara yang akan meninggalkan lahan tambang untuk merancang apa
yang akan dilakukan di lahan bekas tambang agar dapat bermanfaat bagi
masyarakat sekitarnya.60
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pemerintah dengan semua
kewajiban yang dilakukan dalam mengawasi setiap PT NAR Batubara yang akan
menghentikan produksi tambang agar bisa direncanakan tindakan apa yang akan
dilakukan agar lahan bekas tambang batubara tidak merugikan masyarakat sekitar
yang hanya menyisakan lubang yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar
tapi dari bekas lahan tambang dapat memberikan manfaat yang besar bagi
60
Wawancara bersama Ibu Ria Angraini selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo, pada 13 Desember 2020
55
masyarakat sekitarnya setelah produksi tambang tidak lagi dilakukan ditempat
tambang tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi
Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Kita memastikan dari proses pengambilan, pengangkutan dan juga dampak
terhadap lingkungan kita periksa ini dilakukan agar tidak ada dampak yang
merugikan pihak lain seperti masyarakat yang menyangkut banyak orang
terutama untuk alam kedepannya kalau menyisakan lubang yang tidak
berfungsi apa-apa kan yang merasakan dampaknya masyarakat yang berada
disekitar tambang, terlebih jika pengangkutan hasil tambang yang tidak
mengikuti aturan yang ada tentunya semua itu bakal memberikan kerugian
bagi masyarakat, pertama debu dan polusi yang ditimbulkan selanjutnya
kemacetan jalan lalu lintas dan yang terparah nantinya meningkatnya angka
kecelakaan jadi semua harus diawasi agar berjalan baik dan dapat
memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat sekitar. 61
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pengawasan berfungsi
untuk setiap proses tambang batubara tidak memberikan dampak yang negative
saja bagi alam dan masyarakat tapi dengan adanya tambang batubara dapat
memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang berada disekitar lahan
tambang untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat maka perlu
pengawasan yang efektif dan rutin dari pemerintahan. Sebagaimana yang
disampaikan Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Kita juga harus memastikan apakah sema produksi memberikan dampak
positif bagi warga sekitar atau merugikan kalau hanya merugikan saja
tentunya sangat tidak baik bagi masyarakat disekitar tambang nantinya
harus ada sisi positif dan keuntungan bagi masyarakat yang ada di sekitar
tambang setidaknya sedikit harapan agar bermanfaat bukan saja pihak-pihak
tertentu yang hanya diuntungkan dan menyisakan kerugian bagi masyarakat
61
Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
56
sekitar tambang batubara. 62
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan bagi
PT NAR Batubara sangat perlu dilakukan agar dapat menjalankan tambang
batubara dengan baik tidak hanya mendapatkan keuntungan bagi pihaknya tapi
juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar agar dapat
dirasakan maanfaatnya secara baik bukan menyisakan kerugian bagi masyarakat.
Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan
Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Saat ini kami terus melakukan pengawasan guna melihat kewajiban dari perusahan dalam mengkonservasi pasca tambang batubara agar tidak
memberikan dampak buruk bagi warga sekitar takutnya nanti kalau sudah
tidak produksi batubara lagi lubang tambang ditinggalkan begitu saja tanpa
ada penanganan apa-apa yang ahanya menyisakan kerugian yang berdampak
bagi masyarakat sekitar tambang. 63
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pemerintah memastikan
bahwa pihak PT NAR Batubara yang memproduksi batubara menangani lahan
tambang setalah produksi dengan baik yang tidak hanya meninggalkan lahan
kosong yang dapat merugikan masyarakat sekitar dan tentunya merusak alam
sekitar , dengan adanya dampingan dari pemerintah terkait maka penanganan
lahan pasca produksi tambang ini dpat berjalan secara baik tanpa merugikan pihak
manapun.
62
Wawancara bersama Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 63
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
57
2. Memeriksa Laporan Kegiatan Tambang
Pemeriksaan laporan dilakukan guna mendapatkan kejelasan dari aktivitas
yang tengah dijalankan oleh PT NAR Batubara. Sebagaimana yang disampaikan
Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Pemeriksaan kita lakukan kesegala penjuru dari luar dan juga dalam perusahaan, harus jelas laporan kegiatan mereka, terinci dan juga terstruktur
tentunya dengan segala keterbukaan yang ada degan keadaan yang tidak di
buat-buat dan fakta dan yang tertera dilapangan harus sesuai dengan isi
laporan yang kami periksa, agar sama-sama senang dan bisa saling
membrikan dampak yang baik satu sma lain dengan adanya tambang
batubara ini. 64
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa setiap proses penambangan
batubara sebagai pemerintah terkait berhak menerima laporan terkait permaslahan
tamabang yang sedang berproduksi baik dalam lingkup perusahaan yang
menaungi dan juga dari luar agar tercipta kerjasama antara pihak perusahaan
dengan masyarakat yang terdampak lahan bekas tambang sehingga bisa
membrikan sisi posirif bagi masyarakat terdampak. Sebagaimana yang
disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Kita akui masih menemukan kesalahan dalam membuat laporan, dan kami
meminta mereka untuk memperbaiki sesuai dengan realita yang ada jangan
membuat fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tentunya ini
menjadi pelajaran selanjutnya agar bisa diperbaiki dan memiliki
keterbukaan antara pihak perusaan dengan pemerintah terkait. 65
64
Wawancara bersama Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 65
Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
58
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih adanya laporan dari
pihak perusaan batubara yang tidak sesuai dengan fakta lapangan menjadikan
pemerintah terkait harus lebih tegas untuk dapat diperbaiki kedepannya dengan
mengedepankan keterbukaan agar tercipta dampak yang positif bagi masyarakat.
Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan
Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
Ini harus dilakukan pengawasan, dan juga pelaporan yang benar, kita harus
memeriksa kewajiban dari perusahaan dalam memberikan pelayanan yang
seharusnya diberikan kepada masyarakat sekitar jangan hanya mau
mengambil kekayaan alam dengan menyisakan dampak negatif bagi
masyarakat yang berada di sekitar area tambang. 66
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa laporan yang diberikan
kepada pengawas pemerintahan harus dibuat deng benar agar bisa menjadi
evaluasi bagi pemerintah terkait dalam menagani permaslahan tembang dan
keluhan masyarakat yang sering didengarkan dapat diselesaikan dengan baik dan
bijak. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan
Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Laporan yang saat ini diterima harus dilampirkan bukti dari pajak dak juga
dampak lingkungan yang dihasilkan batubara seperti apa cara
penyelesaiannya, harus transparan harus jelas jangan ada yand ditutup-tutupi
agar adapat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar jangan nanti malah
memberikan hal yang negative seperti kerusakan alam tanpa ada
pengembangan selanjutnya. 67
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa laporan harus memberikan
lampiran dengan bukti terkait agar dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah yang
66
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 67
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
59
bertugas mengawasi proses tambang batubara agar dapat memberikan maanfaat
yang berarti bagi masyarakat sekitar yang bersentuhan atau berdekatan langung
dengan area tambang.
3. Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dilakukan guna menlihat dampak yang dihasilkan dari limbah PT
NAR Batubara yang ada. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku
Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tebo, sebagai berikut:
Kita periksa kadar tanah dan juga batubara apakah berdampak buruk atau
tidak, sehingga tidak menyebabkan longsor ataupun ada korban karena
kesalahan dalam pelaksanaan tambang, karena sangat penting untuk
mengetahui semuanya itu agar bisa dijadikan acuan untuk meminamilisir
kerugian bagi orang banyak, kalu tidak begitu nanttinya tambang akan
hanya meninggalakan bekas yang akan merugikan masyarakat jadi kami
akan lakukan observasi disekitar area tambang untuk mengetahui kelanjutan
yang akan dilakukan untuk kebaikan bersama. 68
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pengetahuan akan
karateristik tambang adalah salah satu hal yang penting dan perlu untuk dilakukan
karena dapat menjadi sumber acuan dalam mengatasi bekas tambang nantinya
dengan diketahui setiap unsur dan karateristik maka penaganannya akan menjadi
lebih mudah. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi
Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Penelitian yang kita lakukan untuk mengungkap kontribusi pertambangan
batubara dan juga dampak buruk yang dihasilkan serta mencarikan solusi
untuk permasalahan yang dihadapi tidak hanya mengeruk sumberdaya alam
yang ada tapi diharapkan penambangan batu bara dapat memberikan
68
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
60
kontribusi yang baik kepada masyarakat banyak untuk bisa meringankan
setiap beban ekonomi yang mereka hadapi, pun jika nantinya permintaan
masyarakat tidak terealisasi dengan baik maka pihak dari penambangan
batubara untuk bisa bermusyawarah dengan pihak terkait agar dapat jalan
keluar terbaik dengan keputusan tidak berat sebelah. 69
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan
oleh pemerintah diharapkan untuk bisa menjadikan masyarakat dan pihak dari
penambang batubara dapat memberikan manfaat diantara keduanaya terutama
untuk masyarakat disekitar tambang untuk dijadikan sebagai patokan bagi sistem
pemerintahan untuk tidak memberikan manfaat atau keuntungan disalah satu
pihak saja. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi
Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Kita akan melaporkan temuan kita di lapangan kepada Bupati, sehingga Bupati akan melakukan tidakan kepada pt tersebut jika terdapat
penyelewengan maka Bupati akan menangani setiap apapun yang dilakukan
oleh PT untuk bisa menyelesaikan permaslahan dengan sebaik-baiknya
tanpa keluar dari masalah dengan tidak meyelesaikan masalahtersebut. 70
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa setiap tindak tanduk yang
dilakukan oleh pihak PT penambang batubara akan dilaporkan kepada Bupati
yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Bupati dan jika terdapat
penyelewenagan maka akan menjadi tanggungjawab Bupati untuk mengatasi
masalah tersebut.
4. Mengevaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang
Pelaksanaan reklamasi dilakukan guna mendapatkan kepastian keamanan
69
Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 70
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
61
bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat operasional PT NAR Batubara. Ibu
Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tebo
Pasca tambang yang dilakukan PT harus sesuai denan prosedur yang ada,
jangan sampai tidak ditimbun kembali, kalaupun tidak ditimbun maka harus
dijadikan suatu tempat yang bernilaikan objek wisata, perlu adanya
pemngembangan yang baik, jadi nantinya bisa menghasilkan pundi-pundi
rupiah bagi masyarakat sekitar, tidak hanya mendapat debu dari bekas
angkutan batu-bara saja tapi berdampak ekonomis dari objek wisata yang
bisa dihasilkan dari bekas tambang batu bara. 71
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa bekas tambang batubara
diharapkan bisa menghasilkan nilai ekonomis yang bisa meningkatkan pendapatan
masyarakat yang berda di dekat area tambang batubara, tidak hanya menyisakan
lubang yang dapat merugikan masyarakat. Hasil evalusi ditemukan bahwa peran
yang selama ini dilakukan belum efektif, diantarnaya
a. Kurang Rutin dalam Pengawasan
Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan,
Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Masih kurang kita akui dalam melakukan pengawasan, karena masih ada
beberapa kendala, dari waktu dan juga pimpinan yang kurang
mengintruksikan melakukan pengawasan. Reklamasi yang dilakuakn PT
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena mereka tidak merapikan
dan mengatur dengan baik pasca tambang dan ini berdampak buruk bagi
warga sekitar, kalau dibiarkan lubang bekas tambang begitu saja tidak hanya
meninggalkan lubang tambang yang nantinya akan menjadi bencana bahkan
bisa memakan korban jika tidak ditangani secara baik dan benar. 72
71
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 72
Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
62
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pasca tambang batu bara
perlu penanganank khusus agar dapat berdaya guna bagi masyarakat yang berada
disekitar sana, karena jika tidak dilakukan tindakan secara benar maka takutnya
nanti akan berdampak negative bahkan bisa menelan korban jiwa akibat lobang
tambang yang tergenang air dan mempunyai kedalaman yang sangat dalam
takutnya ada masyarakat yang bisa saja tenggelam disana maka dari itu butuh
penanganan yang benar untuk mengatasi pasca tambang.
b. Laporan tidak ditindak lanjuti
Bapak Hamidan selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Bapak Arif
selaku pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi
Kita terus melaporkan kepada dinas terkait, terkait masalah ini, tapi sampai sekarang belum ada tespon, seolah mereka itu menutup mata. Kita
mengalami kerugian lahan yang ditepi tempat pasca tambang, karena terjadi
gersang dan juga longsor akibat intisari batubaranya diambil, sama saja
mineralnya dihisap habis maka tanaman yang berada disekitarnya bakal sulit
untuk tumbuh dengan subur diakibatkan tanahnya yang menjadi Gerang
akibat dari unsur hara tanah yang habis tersedot dan terus dikeruk
sebelumnya yang hanya menisakan lubang tambang. 73
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa sisa lahan bekas tambang
mengakibatkan area tanah disekitar lahan menjadi gersang yang mengakibatkan
tumbuhan di atasnya menjadi tidak tumbuh dengan subur yangh berdampak
dengan hasil panen yang menjadi berkurang dari sebelumnya, akibat unsur hara
yang ada didalamnya telah habis akibat dari proses tambang sebelumnya.
73
Wawancara bersama Bapak Arif selaku pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah
Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020
63
c. Pengembangan hanya sebauh wacana
Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan
Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Kita terus berupaya untuk mengembangkan bekas tamabng dijadikan objek
wisata, tapi kita akui masih dala tahap perencanaan saja. Kita berikan sanksi
dan juga penghentian izin usaha tambang, karena perusahaan tersebut
beralilh tempat yang tidak jauh dari lokasi tambang sebelumnya, jika
tambang yang sebelumnya mempunyai riwayat yang tidak baik yaitu pasca
tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa ada penangan khus terhadap
lubang besar akibat galian bekas tambang batu-bara maka pemierintah dapat
memberikan sanksi tegas dengan tidak melanjutkan izin penambangan batu
bara kepada Pt terkait. 74
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa jika pihak PT NAR
Batubara tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya
diantara keduanya yaitu mengelola pasca tambang menjadi sesuatau yang tidak
merugikan atau bernilai ekonomis maka pemerintahan bisa mencabut izin
penambangan batu bara merujuk dari penanganan batubara sebelumnya jika
sebelumnya bekas tambang dikelola secara baik maka besar kemungkinan izin
penambangan akan berlanjut tapi sebaliknya jika bekas tambang batubara
dibiarkan begitu saja maka pemerintah bisa saja mencabut izin penambangan
batubara tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah
kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api, diantaranya
74
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
64
melakukan pengawasan teknis, memeriksa laporan kegiatan tambang, penelitian
dan pengembangan dan megnevaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan
tambang.
B. Kendala Pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009
di Desa Rantau Api
a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arif selaku pemerintah Desa
Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai
berikut:
Masyarakat masih kurang kompak dalam mendukung operasional untuk
menuntut atas hak kita sebagai masyarakat, kurangnya kesadaran denagan
lingkungan dan sikap acuh tak acuh saja seakan tidak apa-apa jadi mungkin
belum merasakan dampaknya sekarang tapi kalu sudah lama bekas tambang
itu dibiarkan begitu saja bakal berdampak buruk bagi alam yang akan
berdampak juga pada manusia dan masyarakat. 75
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran
masyrakat terhadap lingkungan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh
masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi, sikap acuh berimbas pada bebasnya PT NAR Batubara dalam menagani
bekas tambang batubara. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Saifudin selaku
masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi, sebagai berikut:
Ada yang memang bekerja di perusahaan itu, jadi seolah tidak melihat dan
juga tidak mendengar keluh kesah kita sebagai masyarakat yang hanya
75
Wawancara bersama Bapak Arif selaku pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah
Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020
65
mendapatkan dampak dari lingkungan yang ditimbulkan, jalan menjadi
rusak, lahan sekitar menjadi gersang dan membahayakan anak-anak yang
nantinya takut tengelam di area bekas tambang ini. 76
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa terdapat bebrapa
masyarakat yang bekerja di penambang batubara yang menyrebabkan tanggapan
atas keluh kesah masyarakat lain menjadi terabaikan dengan alasan masih adanya
beberapa masyarakat yang menopang hidup dari proses penambangan batu bara
itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arif selaku pemerintah Desa
Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Selaku kepala desa masyarakat kita masih kurang kompak untuk bersatu mengadukan permaslahan ini ke daerah, saya sudah terus berupayaa tapi
karena dukungan dari masyarakat kecil jadi belum ada tindak lanjut sampai
dengan sekarang saya selaku kepala desa ya tugasnya menyalurkan aspirasi
rakyat, kalau tidak ada yang peduli dan merasa tidak terganggu, sulit juga
untuk bisa ditindak lanjuti. 77
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa kepala desa di Desa
Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi berupaya
untuk mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam menanggapi bekas
tambang namud dikarenakan masih kecilnya kepedulian masyarakat terhadap
masalah bekas tambang batubara ini mengakibatkan tidak ada kelanjutan untuk
mengatasi bekas tamban batubara.
b. Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah
Sebagaimana yang disampaikan Ibu Mala selaku masyarakat Desa Rantau
Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai berikut
Pengawasan dari Pemerintah kabupaaten masih jauh sekali, tidak adanya
76
Wawancara bersama Bapak Saifudin selaku masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020 77
Wawancara bersama Bapak Arif selaku pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah
Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020
66
pengawasan yang dilakuan terhadap PT yang melanggar tentang masalah
dalam menagani bekas tambang batubara, kalau tidak diawasi ya akibatnya
longgar dan mangkar terhadap permasalan dan pemberdayaan bekas
tambang batubara itu sendiri. 78
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih kurasngnya
perhatian pemerintah terhadap proses penambangan yang ada di Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi akibatnya banyaknya
pihak dari penambangan batubara tidak mengindahkan perjanjian untuk mengatasi
bekas tambang batubara nantinya. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Maryatun
selaku Kaur Umum Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi, sebagai berikut:
Kalau menurut saya orang atasan kabupaten itu bekerjasama mereka tidak peduli dengan lingkungan di sini, gak ada pengawasan dari operasional, dan
juga perbaikan untuk jalan di desa ini, entah dimana yang salah, saya selaku
warga jadi kesal sendiri dan merasa dirugikan dengan adanya penambagan
batubara di darah sini.
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa salah satu masyarakat di
Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap pengawasan oprasional dari PT
penambangan batubara membuat masyrakat terkena dampak negative dari
penambangan batubara. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arif selaku
pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi, sebagai berikut:
Saya terus memantu kunjungan yang dilakukaan pemerintah kabupaten
masih minim dan tidak efektif dalam memantau kegiatan PT, sehingga solah
tidak diawasi dan semaunya sendiri tidak memikirkan masyarakat kecil
seperti kami ini, bukannya tambah makmur malah tambah nelangsa tambah
78
Wawancara bersama Ibu Mala selaku masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah
Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020
67
lagi jalan rusak dibuatnya jadi susah dan tersendat pekerjaan pun makin
lama jadinya. 79
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih kurangnya
pengawasan dari pemerinta terhadap oprasional dari PT NAR Batubara merupkan
kendala yang diamati oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kesadaran
pihak PT NAR Batubara dalam mengatasi maslah yang m,enjadi keluh nkesah
dari masyarakat yang terdapak dari penambangan batrubara itu sendiri.
c. Adanya Intervensi Bupati
Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan
Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Bupati memegang pundak tertinggi perizinan, yang saya rasa ada intervensi
Bupati, sehingga PT itu semaunya sendiri dalam menjalankan aktivitasnya,
karenakan izin mereka ada ditangan pemerintah bukan ditangan kami
masyarakat kalau saja izin itu ditangan masyarakat maka mudah sekali kami
dalam menangani maslah ini. Kalau tidak kompak satu sama lain ya efek
nya seperti ini masyarakat yang selalu dirugikan. 80
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih adanya intervensi
didalam masalah oerizinan usaha penambangan batubara di Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi membuat lemahnya
penaganan masalah bekas tambang yang mengakibatkan masyarakt merasa
dirugina terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan di area mereka.
Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arif selaku pemerintah Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai berikut:
79
Wawancara bersama Bapak Arif selaku pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah
Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020 80
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
68
Bupati seolah menutupi kesalahan dari PT NAR Batubara, sehingga tidak
ada tindak lanjut dari pasca tambang yang hanya meninggalkan lubang saja.
Yang lambat laun menjadi ancaman bagi masyarakt sini yang lahannya
dekat dengan tambang menjadi gersang hasil panen jauh berkurang dari
sebelum adanya penambnagan yang ada terlebih takut ada yang menjadi
korban dari lobang pasca tambang yang dibiarkan. 81
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih belum adanya tidak
lanjut terhadap maslah pasca tambang di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan kendala yang dihadapi masyrakat
sekitar kurangnya perhatihan Bupati terhadap pengawasan oprasional PT NAR
Batubara juga membuat lemahnya penangana kasus pasca tambang.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala
pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api diantarnaya
kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan
adanya intervensi Bupati.
C. Faktor Pendukung Pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca
tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10
Tahun 2009 di Desa Rantau Api
1. Adanya Keseriusan Pemerintah Daerah
Keseriusan yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat menunjang
kemudahan dan juga keadilan yang ada. Sebagaimana yang disampaikan Ibu
Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai berikut:
81
Wawancara bersama Bapak Arif selaku pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah
Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020
69
Kalau pemerintah daerah rutin melakukan pengawasan tentu tidak akan
terjadi lokasi pasca tambang tidak terurus dan rusak, kuncinyan tergantung
pada tangan pemerinah semakin ketat pemerintah dalam menangani kasus
maka semakin disiplin setiap penambangan yang ada dalam mengelola
bekas tambang nantinya, tapi jika kendornya pengawasan dari pemerintah
tentu saja akan menghambat bahkan bekas tambang akan meninggalkan
bekas yang merugikan masyarakat. 82
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap area
tambang oleh pemerintah adalah salah satu usaha untuk mendisiplinkan setiap
tindak tanduk penambangan batubara dalam mengatasi bekas tambang batubara
nantinya, setiap langakah pemerintah dalam mengawasi area tambang sangat
berperan penting dalam kelangsungan sumberdaya alam nantinya yang
menentukan apakah alam dapat memberikan manfaat atau bahkan sebaliknya
dapat menimbulkan bencana bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana yang
disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Masih ada intervensi dari beberapa pihak, jadi diperlukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait tanpa adanya kepentingan antar individu
saja tanpa mementingkan kepentingan dan hak masyarakat banyak, perlunya
kesadaran dari beberapa pihak untuk memberikan manfaat bagi masyarakat
umum tanpa adanya kepentingan individu maka perlu kajian ulang yang
bisa memngatasi pasca tambang batubara dengan sebaik-baiknya
menjunjung asas kemanusiaan dan menjanga sumberdaya alam untuk
kepentingan masyarakat umum. 83
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih adanya intervensi
dari beberapa pihak dalam mengatasi bekas tambang batubara menjadi salah satu
kendala yang dihadapi dalam memberdayakan bekas tambang agar menjadi
82
Wawancara bersama Ibu Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 3 Desember 2020 83
Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
70
sumberdaya alam yang lebih bermanfaat dan tidak menjadi lubang yang dapat
memberikan bencana bagi masyarakat yang ada disekitar area tambang. Ibu
Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Mereka itu tidak ada yang serius, Cuma main-main saja, kami sebagai
masyarakat menjadi imbasnya kalau tidak ada tindak lanjut dari bekas
tambang ini, mereka mungkin enak tidak kena secara langsung dan bahkan
mungkin dapat tips dari itu, tapi kamu sebagai masyarakat biasa ini yang
nantinya menjadi semakin sulit dan kena maslahnya belum lagi jalan rusak
akses keluiar masuk menjadi rusak dan terhambat kemudian nantinya
lubang bekas tambang menjadi bencana bagi lahan kami yang nantinnya
sedikit demi sedikit longsor akibat lubang bekas tambang yang terbangkalai
dan dibiarkan ternganga. 84
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa kurangnya keseriusan
pemerintah dalam menangani maslah pasca tambang batu bara adalah bentuk
keluhan yang diajukan oleh masyarakat yang menganggap pemerintah yang acuh
tak acuh dalam menangani masalah yang sedang masyarakat hadapi terkait bekas
tambang yang merugikan masyarakat tanpa ada tindak lanjut pemerintah dalam
mengatasi maslah tersebut. Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
Kalau ada ketegsaan dari Bupati tentu akna menjadi lebih baik, jadi Bupati
harus peduli dan bersikap bijak dalm mengatasi masalah bekas tambang ini
demi masyarakt umun, hal ini harus ditangani dengan serius kalau tidak
maka masyarakatlah yang dirugikan, harapan kami tentunya bisa
diselesaikan dengan baik dan cepat agar semua bisa berjalan dengan normal
dan masyarakat tidak terdampak oleh bekas tambang batubara ini. 85
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa ketegasan dari Bupati
adalah salah satu upaya dalam melestarikan dan membenahi sumberdaya alam
84
Wawancara bersama Ibu Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 3 Desember 2020 85
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
71
yang rusak akibat penambangan batubara, dengan jalan yang yang bersih dan
kerjasama dengan pihak PT penambangan batubara agar tercipta bekas tambang
yang dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan masyarakat disekitar area
penambangan.
2. Kerjasama antar Instansi (pemerintah daerah, pemerintah desa dan
masyarakat)
Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan
Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Kerjasama harus dijalankan agar semuanya kompak dan tidak ada lagi yang
tidak satu suara untuk mencari solusi pasca tambang batubara ini, semua
harus satu demi kepentingan masyarakat banyak, jangan ada yang
mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam mengatasi permaslahan
pasca tambang yang ada, semua harus memikirkan tentang kesejahteraan
bersama dan mencapai kesepakatan yang tidak merugikan pihak manapun. 86
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat
dengan adanya pemeberdayaan pasca tambang batu bara adalah bentuk upaya
kerjasama antar pemerintah agar tercapai kesepakatan yang bagus untuk bisa
memberikan manfaat agar tidak ada yang dirugikan dan memperbaiki sumberdaya
alam yang telah diambil hasil alamnya akibat dari penambangan batubar.
Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan,
Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Diperlukan rapat lagi baik dari pemerintah daerah, pihak PT dan juga
masyarakat harus menciptakan kerjasama antar instansi, kalau tidak begitu
86
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
72
susah untuk bisa mengatasi maslah bekas tambang yang ada semua harus
dibicarakan dan direncanakan dengan matang tidak dapat diputuskan
dengan satu atau beberapa orang terkait semua harus bersatu mencari jalan
keluar yang ada agar semua masalah dapat terselesaikan dengan baik dan
dapat mensejahterakan masyarakat. 87
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa koordinasi antara
pemerintah daera, pihak PT NAR Batubara dan masyarakat adalah salah satu
upaya yang harus dilakukan untung mengatasi masalah bekastambang guna
merencanakan hal apa yang tepat untuk mengatasi masalah lobang tambang agar
dapat menjadi sumberdaya alam yang berguna. Ibu Nuryatim kaur pembangunan
pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi
Masyarakat harus aktif mengadukan keluahan dan kita akan dukung untuk mencarikan solusi dari paska tambang ini, wkesadaran masyarakat dan
kepedulian akan lingkumgan sekitar sangat dibutuhkan disini, karena
dengan adanya masukan dari masyarkat maka akan menjadikan kerja
pemerintahan menjadi lebih baik dalm menyelesaikan maslah pasca
tambang. 88
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masyarakat terdampak area
bekas tambang harus berperan aktif dalam memberikan masukan yang baik
kepada pemerintahan agar mencapai tujuan yang diinginkan terkait mau dijadikan
apa bekas tambang batubara agar berdaya guna bagi masyarakat luas. Ibu
Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Kita melakukan pertemuan dengan Bupati, dan telah memanggil pihak PT
untuk mencarikan solusi dari bekas tambang mereka harus saling mengerti
dan dapat mencari jalan keluar terbauk agar maslah bekas tanbang batubara
87
Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 88
Wawancara bersama Ibu Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 3 Desember 2020
73
ini dapat terselesaikan dengan baik, masyarakatpun tidak harus menunggu
lama dan tidak merugikan bagi masyarakat dengan adanya jalan yang cepat
dan juga baik dalam memberdayakan sumberdaya alam yang telah dihambil
hasilnya. 89
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa musyawarah anatar Bupati
dan pihak PT batubar sangat diperlukan dalam mengatatasi masalha bekas
tambang batubara, makin cepat keputusan dan penangan yang pemerintah dan
pihak PT NAR Batubara lakukan makin cepat pula masyrakat mersakan hasilnya
tanpa harus merasakan kerugian akibat bekas tambang yang dibiarkan terlalu lama
dan tanpa penangana apapun.
3. Pencabutan Izin Operasional
Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan,
Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Dengan melakukan pencabutan izin tentu itu akan mendukung penegakan
sanksi apabila perusahaan melanggar aturan maka pemerintah terkait akan
mencabut izin usaha terhadap pihak PT NAR Batubara karena diperlukan
kedisplinan dari pihak PT NAR Batubara dalam mengatasi maslah bekas
tambang batubara agar tidak merugikan masyarakat dengan adanya
penambangan didaerah mereka. 90
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pencabutan izin kerja perlu
dilakuan untuk memberikan efek jera terhadap pihak PT NAR Batubara agar
dapat mengatasi bekas tambang batubara yang telah mereka buat dengan begitu
setiap yang dilakukan oleh pihak PT nantinya dapat lebih berhati-hati dalam
menangani bekas tambang dan tidak meninggalkan bekas tambang batubara
begitu saja. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi
89
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 90
Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
74
Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Sanksi yang diberikan itu adalah pencabutan izin yang diberikan terkait
perusahaan yang melakukan pelanggaran, dimana tidak menuruti aturan
yang ada bentuk ketegasan yang diberikan adalah hal yang dapat mengatasi
maslah dalam menangani permaslahan bekas tambang yang ada, dengan
begitu sebelum melakukan penambangan harus ada kesepakatan terlebih
dahulu terhadap bekas penamabangan nantinya. 91
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa kesepakatan antar
pemerintah dan pihak PT harus dilakukan sebelum penambangan dimulai jika
pihak PT melanggar perjanjian yang telah disepakati maka pihak pemerintahaman
berhak mencabut izin usaha yang dilakuan oleh PT batubar karena dengan
melanggar perjanjian sama sa dengan tidak memperdulikan keberlangsungan dan
kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar area tambang. Sebagaimana yang
disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai
berikut:
Dengan adanya ketegasan dari Bupati untuk memberikan sanksi kepada
pelanggar perizinan adalah dengan mencabut azin operasional dengan
begitu pihak perusahan tidak bisa menjalankan usaha penambangan
batubara lagi agar dapat lebih bijak lagi dalam menangani masalah yang ada
jadi tidak bersikap acauh lagi. 92
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa izin oprasional terhadap
PT NAR Batubara harus dipertaruhkan jika mangjrang dari perjanjian yang telah
ditentukan oleh pemerintah terkait sebelumnya karena dengan tidak berjalan lagi
usaha yang dilakukan oleh PT batu bara maka tidak adalagi bekas tambang yang
91
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 92
Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021
75
akan dibuat olehnya. Ibu Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau
Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Untuk mencapai kerja yang baik dan juga masyarakat tidak terdampak dan
tidak dirugikan adalah dengan mencabut izin perusahaan abtubara yang
tidak mentaati aturan yang telah dibuat, jangan nantinya setelah membuat
lubang yang lebih dalam lagi kemudian ditinggalkan begitu saja maka perlu
dilakukan penegasan terhadap PT NAR Batubara harus yang melanggar
perjanjian. 93
Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa bagi pihak PT yang
nmerlanggar perjanjian yang telah disepakati sebelum melakukan penambangan
batubara akan dilakukan pencabutan izin usaha semua masyarakat dapat bernafas
lega dan tidak lagiu menambah lobang bekas tambang yang dapat merugikan
masyarakat nantinya.
Berdasarkan penjelasan di atas dpat disimpulkan bahwa faktor pendukung
pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api, diantarnaya
adanya keseriusan pemerintah daerah, kerjasama antar instansi pemerintah daerah,
pemerintah desa dan masyarakat dan pencabutan izin operasional.
93
Wawancara bersama Ibu Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 3 Desember 2020
76
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah
Kabupaten Tebo terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa Rantau
Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau
Api, diantaranya melakukan pengawasan teknis, memeriksa laporan
kegiatan tambang, penelitian dan pengembangan dan megnevaluasi
pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang.
2. Kendala pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di
Desa Rantau Api diantarnaya kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya
pengawasan pemerintah daerah dan adanya intervensi Bupati.
3. Faktor pendukung pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di
Desa Rantau Api, diantarnaya adanya keseriusan pemerintah daerah,
kerjasama antar instansi pemerintah daerah, pemerintah desa dan
masyarakat dan pencabutan izin operasional;
77
B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti
adalah sebagai berikut:
1. Diperlukan perhatian yang lebih serius lagi atau peningkatan kinerja oleh
Pemerintah Daerah setempat, serta
2. Hendaknya perlunya koordinasi yang jelas serta sosialisasi informasi yang
merata bagi pemangku kebijakan.
3. Hendaknya pemerintah daerah melibatkan semua unsur dalam menjaga
lingkungan pasca tambang batubara
78
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Al-qur’an, Al-qur’an dan terjemahnya, Bandung: Kementrian Agama RI., 2011.
Ahmad Hidayat, Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia,
Jakarta: Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945.
Borni Kurniawan, desa Mandiri, desa Membangun, Jakarta: Kementerian desa,
pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,
2015.
Basseng, Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015.
Badan Ramdan dkk, ABCD Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum
Perempuan dan Masyarakat Miskin, Jakarta: Inisiatif, 2014.
Dedy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung:
ALFABETA, 2018.
Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan
Kuantitatif, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009.
Muhammad Yasin, Anotasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa,
Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO, 2015.
Mukhlis Hamdi, Kebijakan Publik, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:
Alfabeta, 2009.
Sharan B. Merriam, Rualitative Research and Case Study Applications in
Education, New York City, 1998.
Silahuddin, Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa, Jakarta: Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia,
2015.
79
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers,
2015.
Sukasmanto dan Dina Mariana, Modul Panduan Menyususn Kewenangan dan
Perencanaan Desa, Yogyakart: IRE Yogyakarta – CCES, 2015.
Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, Yogykarta: Forum Pengembangan
Pembaharuan desa FPPD, 2014.
Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS
Jambi, 2012.
Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011.
Wahyudin Kessa, Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta: Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015.
Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
B. Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan
Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
C. Lain-lain
Dipo Lukmanul Akbar, “Peran pemerintahan desa Dalam Penyusunan Apbdes
Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Studi Di
desa Kedungkelor kecamatan Warureja kabupaten Tegal”, skripsi:
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, 2014, hlm. 12
80
Herman, “Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara”, Skripsi: Program Studi
Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, 2011.
Ilvi Restia, “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu
Yang Dilakukan Warga Di atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul”,
Jurnal Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
Iles Sinta Lestari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan
Infrastruktur (Jalan Dan Jembatan ) Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013”, Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
Ihsanuddin, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal
dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal
Universitas Negeri Padang, 2011.
Kalistaputri Rizki Wardani , “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pada Pertambangan Pasir
Besi di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus Pada Pt Bhineka Bumi dan PT
Mitra Handal Abadi), Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta Tuhana, Najib Imanullah, 2015.
Lilik Suntari, “Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Pudak Kulon
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”, Juenal Fakultas Ilmu sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2015.
Lutfiah Hanim, “Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah
Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (Studi Di
Kelurahan Gadang Kota Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.
2, No. 2, 2014.
Mu’amar Ridwan , “Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan PT. MAKIN dalam
mensejahterakan masyarakat studi di Desa Teluk Rendah Ulu Kecamatan
Tebo Ilir”, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan
Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
Marwin, “Peran BPD (BPD ) Dalam Pembangunan Didesa Wawondula kabupaten
Luwu Timur”, skripsi: Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
Regina Veranty Damopolii, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu
Selatan Kota Kotamobagu)”, Skripsi: jurusan ilmu pemerintahan FISIP
UNSRAT Manado, 2011.
81
Regina Veranty Damopolii, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu
Selatan Kota Kotamobagu)”, jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT
Manado, 2011.
Sandy Handayani, “Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus
di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2012)”, Jom
FISIP Volume 3 No.1 Februari, 2015.
Syamsi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Tehadap Kepuasan Konsumen Pada
Siswa Bimbingan Dan Konsultasi Belajar Al Qolam Bandarlampung”,
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 5 Nomor 1, April, 2008.
Siska Dewi Agustin, “Peran BPD (BPD ) Dalam Proses Sinergisitas Dengan
Kepala desa Untuk Membangun pemerintahan Yang Demokratis Di desa
Matekan kecamatan Besuk kabupaten Probolinggo”, jurnal Universitas
Negeri malang, 2011.
Yuni Ilmi Kurniati, “Analisis Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah Pada
Kantor Camat Labuhan Badas kecamatan Labuhan Badas kabupaten
Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat”, program Pascasarjana
Universitas Terbuka Jakarta, 2012.
82
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-
pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya
memperoleh informasi dan data yang obyektif. Adapun Pertanyaan-pertanyaan
yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut :
1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi??
2. Bagaimana perkembangan yang dicapai Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi??
3. Bagaimana keadaan struktur organisasi Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi??
a. Latar belakang pendidikan
b. Alamat
c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme
4. Bagaimana keadaan masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi??
a. Jumlah
b. Keadaan
5. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah reklamasi pasca tambang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi?
6. Bagaimana efektivitas sanksi reklamasi pasca tambang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu
Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi?
7. Apa saja langkah-langkah penyelesaian reklamasi pasca tambang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009
83
Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi?
8. Bagaimana peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca
tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?
9. Apa saja faktor kendala pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca
tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
10. Apa saja alternatif kebijakan pemerintah kabupaten terhadap reklamasi
pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?
11. Apa dampak dari dilaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten terhadap
reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?
12. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pemerintah kabupaten terhadap
reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?
13. Bagimana dampak dari evaluasi pemerintah kabupaten terhadap
reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
84
Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?
14. Bagaimana harapan kedepan pemerintah kabupaten terhadap reklamasi
pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?
85
DOKUMENTASI
Wawancara bersama Ibu Nurhikmah Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
Wawancara bersama Ibu Ria Angraini selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo
86
Memantau Aktivitas dan Keluhan Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan
bersama Ibu Ria Angraini selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tebo
Memantau Aktivitas dan Keluhan Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan
bersama Ibu Ria Angraini selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tebo
87
Sesi poto bersama Bapak Arif Pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah
Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi setelah melakuan wawancara
Wawancara bersama Bapak Arif Pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah
Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
88
Kondisi pantauan penulis terkait lubang pasca tambang PT NAR Batubara yang
ada Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Kondisi Jalan Masyarakat yang Akan ke Kebun Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
89
Kondisi dari ketinggian pantauan penulis terkait lubang pasca tambang PT NAR
Batubara yang ada Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi
Kondisi dari sudut pantauan penulis terkait lubang pasca tambang PT NAR
Batubara yang ada Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi
90
DAFTAR INFORMAN
No Nama Jabatan
1 Ibu Ria Angraini Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo
2 Bapak Zarhan Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
3 Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
4 Ibu Nurhikmah Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
5 Bapak Arif Pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
6 Ibu Nuryatim Kaur umum pemerintah Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi
7 Bapak Saifudin masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
8 Ibu Mala masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Informasi Diri
Nama : Jaddul Haq
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat & Tgl. Lahir : Rantau Api 24 April 196
NIM : SIP 162336
Alamat : Simpang Rimbo
No. Telp/HP : 082375660496
Email : [email protected]
Nama Ayah : Zaini
Nama Ibu : Nurani
B. Riwayat Pendidikan
a. SDN 101/VIII Rantau Api : Tahun 2010
b. MTS Baabusalam SP. Niam Mngupeh : Tahun 2013
c. SMA N 13 Kabupaten Tebo : Tahun 2015