reklamasi tambang.pdf

Upload: nur-rokhman

Post on 07-Jul-2018

248 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    1/32

    REHABILITASI LAHAN PASCA TAMBANG :

    MENGARUS-UTAMAKAN REHABILITASI BENTANG

    ALAM DI INDONESIA

    Disampaikan pada Simposium – Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia)

    Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan

    Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial

    Kementerian Kehutanan

    Maret 2012

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    2/32

    !"#$%&'()# ('!+),)$% 

    PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi

    Hutan

    PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

    Permenhut No. P. 18/Menhut-II/2011 tentang

    Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

    Permenhut No. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman PenilaianKeberhasilan Reklamasi Hutan

    Permenhut No. P.04/Menhut-II/2011 tentang

    Pedoman Reklamasi HutanPermenhut No. P.63/MenhutII/2011 tentang Pedoman

    Penanaman Bagi Pemegang IPPKH Dalam Rangka RehabilitasiDAS

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    3/32

    REKLAMASI HUTAN

    Usaha untuk memperbaiki atau memulihkankembali lahan dan vegetasi yang rusak agar

    dapat berfungsi secara optimal sesuaiperuntukannya.

    Rehabilitasi Hutah dan Lahan adalah upaya untukmemulihkan, mempertahankan dan meningkatkan

    fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,produktivitas dan peranannya dalam mendukung

    system penyangga kehidupan tetap terjaga.

    Bandingkan :

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    4/32

    PERATURAN PEMERINTAH

    NO. 76 TAHUN 2008

    -./.0120220 (.3425267 89:20 ; 

    " (.01202 /.3425267 20?32 @23:9 AB4752C :2257020

    /.3425267H.62/0G2 =202 >257020 /.3425267=7:.:2D320 I4.< ,.0:./7 E.3076JK9F./09/J 2:29 H9D2LMN2473I:2

    6.:.42< 5.0=2D2: D./L5F20?20 =2/7,.0:./7

    "  #$%&$'()*+(+* ,-.(+*

    "  /&$&'(0($ ,-.(+*

    "  /&)&$1($(($2 3($

    /&4(.+($(($ )&.4(5(+*

    6&.4(5(+*

    78'($

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    5/32

    Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan :

    ! !"#$%&$ ($%&)*) +%", -"#."/$ 0"%$1&.) -"#."/$

    2")#$3 ( -"#."/$ 4 0"01$($ 6"#5"%+%&

    %$#5)*#5 ,$(*6

    ! 7"1"/,&3$% /")%&0&3$ 0"#8&($ 3&%&, 3&.* *#3*/

    6"#$%&$ 3"%*/*, )"9&8$1 (&%&0 6"#5"01&%$

    )&9&3 ,*. (&/$ 6"#55*#& )&9&3 ,*.

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    6/32

    "  -.0??90220 32@2620 25 -2327 !2@2620 89:20 @2>7F 5.5F2G2/

    -#H-J D.0202520 =2425 /20?32 /.

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    7/32

    PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

    NO. 60 TAHUN 2009

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    8/32

    Kriteria Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan, meliputi :

     A. Penataan lahan (bobot 30) :

    1. Pengisian kembali lahan bekas tambang2. Penataan permukaan tanah

    3. Kestabilan lereng

    4. Penaburan tanah pucuk

    B. Pengendalian erosi & sedimentasi (bobot 20) :

    1. Bangunan konservasi tanah2. Cover crops

    3. Kejadian erosi dan sedimentasi

    C. Revegetasi (bobot 50) :1.

     

    Luas areal penanaman

    2. 

    Persentase tumbuh tanaman3.

     

    Jumlah tanaman per hektar

    4. 

    Komposisi jenis tanaman

    5. 

    Pertumbuhan atau kesehatan tanaman

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    9/32

    8)$%+ -'#%+)%)# !'H'(8)$%+)# ('!+),)$% 8RE)#

    9-'(4 $*4(* : ;< = >(*.

    9-'(4 $*4(* ?< @ AB = C&3($D

    9-'(4 $*4(* E ?< = >8)8. Apabila total nilai ! 80, pelaksanaan reklamasi hutan dinyatakan berhasil dan

    dapat diterima. Apabila total nilai antara 60 - 79, maka pelaksanaan reklamasi hutan

    dinyatakan kurang berhasil sehingga belum dapat diterima dan perlupemeliharaan lebih lanjut agar dapat mencapai nilai total minimal 80.

     Apabila total nilai < 60, maka pelaksanaan reklamasi hutan tidak dapatditerima dan perlu pemeliharaan yang intensif sehingga mencapai nilai total

    minimal 80.

     Apabila izin pinjam pakai telah habis dan nilai reklamasi hutan belummencapai 80, maka reklamasi hutan harus tetap dilanjutkan dengan

    menggunakan periode waktu pemeliharaan selama 3 tahun sampai mencapainilai total minimal 80.  

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    10/32

    !"#$%&'$( *"+",$(, -**!.

    SO ,.4236202320 /.FI76267 D2=2 42

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    11/32

    Prinsip dasar kegiatan reklamasi :

    Kegiatan reklamasi harus dianggap sbg.kesatuan yang utuh (holistic) darikegiatan penambangan.

    Kegiatan reklamasi harus dilakukansedini mungkin dan tidak harusmenunggu proses penambangan secarakeseluruhan selesai dilakukan.

    PERMENHUT NO. P.04 Tahun 2011

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    12/32

    PERENCANAANPerencanaan Reklamasi:

    (1) Rencana 5 (lima) tahun;

    (2) 

    Rencana Tahunan.

    (3) Rancangan Teknis

    (desain detail masing-masing kegiatan)

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    13/32

    PENGESAHAN

    RENCANA

    Rencana reklamasi hutan 5 (lima) tahun dantahunan yang telah disusun dinilai oleh

    Menteri Teknis, Gubernur atau Bupati/

     Walikota sesuai dengan kewenangannya

    dengan melibatkan Menteri.

    Dalam hal tertentu, penilaian rencana

    reklamasi dapat melibatkan Menteri yang

    membidangi pengelolaan lingkungan hidup.

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    14/32

    TAHAPAN REKLAMASI

    Penataan

    Lahan

    Pengendalian erosi

    dan sedimentasi

    Revegetasi

    (Penanaman kembali)

    Pemeliharaan tanaman

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    15/32

    Tahapan Reklamasi :

    a. Penataan Lahan

    1) 

    Pengamanan Lubang Bekas Tambang2) Pengaturan Bentuk Lahan

    3) Pengelolaan Tanah Pucuk

    b. Pengendalian erosi dan sedimentasi1) Pembuatan bangunan konservasi tanah,

    2) Penanaman cover crops

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    16/32

      c. Revegetasi1)

     

    Persiapan lapangan,

    2) 

    Pengadaan bibit/persemaian,

    3) 

    Pelaksanaan penanaman dan

    4) 

    Pemeliharaan tanaman.

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    17/32

    HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN REKLAMASI HUTANDIREKTORAT BINA RHL DITJEN BPDAS PS

    Jumlah perusahaan yang mendapat Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan (IPPKH) 376 :

    Tambang : 259 perusahaan

    Non Tambang : 117 perusahaan

    Jumlah perusahaan pertambangan yang telah dimonitor pelaksanaan

    reklamasinya oleh Ditjen BPDASPS :Jumlah Perusahaan : 55 Perusahaan

    Luas PPKH : 684.934,63 Ha

    Luas Areal yang Dibuka : 61.638,67 Ha

    Luas Reklamasi : 43.262,39 Ha

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    18/32

    Pemantauan dan Pembinaan Teknis Tingkat

    Pusat :(1) Pemantauan dan pembinaan teknis

    reklamasi tingkat pusat dilakukan olehDirektorat Jenderal Bina Pengelolaan

    Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial

    cq. Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan danLahan.

    (2) Dalam pelaksanaan pemantauan danpembinaan teknis dapat melibatkan instansi

    terkait atara lain Direktorat JenderalMineral Batubara dan Panas Bumi,Kementerian Energi Sumber Daya Mineral,

    Direktorat Jenderal Planologi KehutananKementerian Kehutanan.

    !"#$%&$'$% )$% !"#*+%$$% ,"-%+. ,+%/-$& 0$"1$2 3456 !"#$%&$'$% )$% 7"#*+%$$% &"-%+. 1"-8$#$.+ &+%/-$& )$"1$2 )+8$-'-$% 98"2:'*"1%'1; $8+-9&$ #"%'/$.-$% +%.&$%.+ &"-%+. @$%/ #"%$%/$%+ '1'.$% -"2'&$%$%;)$% )$7$& #"8+*$&-$% +%.&$%.+ &"1-$+&A

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    19/32

    Sistem pengendalian, pemantauan kegiatan reklamasi

    hutan harus bersifat measurable, reportable, danverifiable (MRV), dan harus memenuhi prinsip:a. Kombinasi remote sensing dan ground based

    inventory;b. Hasil perhitungan : transparan dan terbukauntuk di review;

    Sistem pengendalian, pemantauan sebagaimanadimaksud pelaksanaannya harus didukung oleh :

    a. pemetaan/data spasial yang memadai(keakuratan sasaran lokasi kegiatan);

    b. adanya sistem database dokumentasi prosesdan output kegiatan;

    c. adanya sistem monitoring hasil (outcome),

    dampak (impact) dan benefit dari programreklamasi.

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    20/32

      p  e  m  a  n   t  a  u  a  n   d  e  n  g  a  n

      s   i  s   t  e  m    M

       R   V

    Pemantauan/monitoring Output yang meliputi pemantauan/monitoring

    keluaran langsung dari kegiatan Reklamasi Hutan antara lain berupatanaman/tegakan pohon yang merupakan hasil langsung dari input, dalam

    konteks MRV, pemantauan/monitoring output ini akan lebih banyakdimanfaatkan.

    Pemantauan/monitoring Outcome yang meliputi pemantauan/ monitoring

    hasil yang mengindikasikan output kegiatan Reklamasi Hutan telahberfungsi. Indikator yang bisa diamati di on-site/lokasi seperti turunnya

    erosi dan sedimentasi dan lain sebagainya merupakan bagian dari indikatoroutcome ini.

    Pemantauan/monitoring Impact – kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi

    indikator-indikator pada off-site/di luar atau disekitar lokasi yangmenunjukkan adanya dampak/pengaruh dari kegiatan, indikasi

    membaiknya tata air, ekonomi dan sosial masyarakat merupakan indikatordampak Reklamasi Hutan yang perlu diukur.

    Pemantauan/monitoring Benefit yang merupakan pemantauan untuk

    menguji sejauhmana program memberikan manfaat.

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    21/32

    (2) Dalam hal sasaran lokasi penanaman tidak tersedia pada wilayah

    DAS yang sama, maka sasaran lokasi penanaman dapatdilakukan pada wilayah DAS yang lain di kabupaten/ provinsi

    yang sama atau di kabupaten/provinsi terdekat. 

    Sasaran Lokasi Penanaman

    (1) Sasaran lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DASdilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi izin

    pinjam pakai kawasan hutan bagian hulu, tengah dan/atau

    hilir.

    (3) Sasaran lokasi penanaman pada wilayah DAS yang sama

    bagian hilir dikhususkan di areal hutan mangrove/pantai.

    -'()ER()# ,'#E'(% !'8RE)#)#

    #"O XU E)8R# TZSS

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    22/32

    TATA CARA PENGUSULAN DAN

    PENETAPAN LOKASI PENANAMAN

    Pemegang Izin

    Dirjen BPDAS PS

    Dirjen

    Planologi

    Kepala BPDAS

    Permohonan calon

    lokasi penanaman

    tembusan tembusan

    Penugasan verifikasi 

    Hasil verifikasi

    Peta 1:10.000Data biofisiksosek

    Penetapan LokasiPenanamanLampiran peta skla 1:10.000

    1

    1a1a

    2

    34

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    23/32

    (2) Dalam hal sasaran lokasi penanaman tidak tersedia 

    pada wilayah DAS yang sama, maka sasaran lokasi

    penanaman dapat dilakukan pada wilayah DAS yanglain di kabupaten/ provinsi yang sama atau di

    kabupaten/provinsi terdekat. 

    Sasaran Lokasi Penanaman

    (1) Sasaran lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasiDAS dilakukan pada wilayah DAS yang sama

    dengan lokasi izin pinjam pakai kawasan hutanbagian hulu, tengah dan/atau hilir.

    (3) Sasaran lokasi penanaman pada wilayah DAS yang

    sama bagian hilir dikhususkan di areal hutan

    mangrove/pantai.

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    24/32

      egiatan Penanaman 

    Lokasi Kegiatan Jenis tanaman

    Kawasankonservasi ReboisasipengkayaanEndemik

    MPTS

    Kawasan

    Lindung

    Reboisasi

    pengkayaan

    MPTS

    Kayu tidak untuk

    tujuan produksi

    Di luar kawasan

    hutan

    RTH, Hutan Kota,

    Lahan milik yang

    berfungsi lindung

    Jenis kayu

    MPTS (kayu tidak

    untuk tujuanproduksi)

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    25/32

    Penilaian dilakukan oleh Tim Terpaduditetapkan oleh Direktur Bina RHL a.n DirJen :

    Ketua : Pejabat Eselon III Dinas Provinsi terkait

    Sekretaris : Kepala seksi Evaluasi BPDAS Anggota : a.  Pejabat Eselon IV Dinas Provinsi yang

    menangani rehabilitasi hutan dan lahan

    b.  Pejabat eselon IV Dinas Kabupaten/Kotayang menangani rehabilitasi hutan dan

    lahan

    c.  Pejabat Eselon IV UPT Kementerian

    kehutanan terkait

    d.  Unsur terkait lainnya yang dianggap perlu

    TIM PENILAI PENANAMAN DALAM

    RANGKA REHABILITASI DAS

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    26/32

     

    Sbg bagian dari sistem pengendalian, pemantauan keg.reklamasi hutan harus bersifat measurable, reportable, dan

    verifiable (MRV). 

    Dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, pelaksanaannya

    sekaligus dgn. pembinaan teknis.

    Dilakukan oleh tingkat pusatdan tingkat daerah.

     

    Pemegang IPPKH wajib menyampaikan laporan pelaks. reklamasi

    (Triwulan dan Tahunan) secara berkala kpd. Dirjen BPDASPSKemenhut dgn tembusan kpd :

    Dirjen Planologi Kehutanan Dephut,

    Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Dep. ESDM,

    Dinas Teknis Provinsi yg menangani kehutanan dan

    Dinas Teknis Kabupaten/Kota yg menangani kehutanan.

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    27/32

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASANHUTAN

      PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.18/ Menhut-II/2011

    TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

    Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutanwajib :

    a. 

    melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada

    kawasan hutan yang dipinjam pakai; (Permenhut P.04/

    Menhut-II/2011)

    b. 

    melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasidaerah aliran sungai; (Permenhut P.63/Menhut-II/2011)

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    28/32

    FGHIJ#>IK

    /LFLF

    !'N)[%H)#E),H)8)#

    REKLAMASI

    1.  Inventarisasi lokasi

    2.  Penetapan lokasi

    3.  Perencanaan

    4. 

    Pelaksanaan reklamasiPenataan Lahan

    Pengendalian Erosi dan

    Sedimentasi

    Revegetasi" Pemantauan dan Pembinaan Teknis

    oleh Pusat dan Daerah" Pelaporan

    triwulan dan tahunan" Penilaian Keberhasilan

    Penanaman dalam rangka Rehabilitasi

    DAS"  Perencanaan

    "  Penanaman"  Penilaian Keberhasilan

    • 

    Pemantauan dan Pembinaan Teknis

    oleh Pusat dan Daerah" Pelaporan (triwulan dan tahunan) 

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    29/32

    PEMBIAYAAN

    REKLAMASI

    HUTAN

    Penanaman

    dalam rangkaREHABILITASI DAS

    Tanggung jawab pemegang IPPKHUntuk menjamin keberhasilan pelaksanaan

    reklamasi hutan pemegang izin wajibmembayar Dana Jaminan Reklamasi (DJR)

    untuk Minerba dan Abandonment and Site

    Restoratiom (ASR) untuk Migas.

    Tanggung jawab pemegang IPPKH

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    30/32

    SUPPORT 1. Sosialisasi Peraturan Perundangan, Pelatihan, workshop dan lain -  lain2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan ke seluruh

    perusahaan pertamb angan pemegang IPPKH (P.04/Menhut -  II/2011) 3. Meningkatkan pengawasan dan penilaian keberhasilan reklamasi

    hutan (P.60/Menhut -  II/2009) 4. Membangun database dan aplikasi monev reklamasi berbasis spasial 

    (sesuai surat Direktur Bina RHL No. S.199/RHL -  5/2011)

    • DinasProvinsi/Kabu aten/ Kota

    • BPDAS • UPT terkait 

    • Peta Izin P injam Pakai kawasan Hutan (shapefile) • Peta Areal Terganggu (shapefile) • Peta Kegiatan Reklamasi yang pernah dilaksanakan (1 -  5 tahun

    terakhir) (shapefile) • Foto Kegiatan Reklamasi (1 –  5 Tahun terakhir) • Citra Satelit resolusi tinggi terakhir yang dimiliki Perusahaan

    Tambang (apabila memiliki)• Peta Tata Batas / Penunjukan Kawasan Hutan yang dipergunakan

    oleh Perusahaan Tambang • Data Numerik Reklamasi ( 1 -  5 Tahun terakhir) berupa:-  luas,-  jenis tanaman, luas pemeliharaan 

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    31/32

     Apabila pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidakmemenuhi kewajiban dikenai sanksi :

    Sanksi Administrasi

    Sanksi Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

  • 8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

    32/32