reklamasi bali

28
Perubahan Peraturan Presiden dalam Pengaturan Hukum Reklamasi Teluk Benoa Bali Latar Belakang Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat dikonsep pemerintah dalam Politik dan Strategi Nasional (Polstranas). Polstranas merupakan konsep pemerintah dalam mencapai tujuan Indonesia dalam jangka panjang seperti arahan pembangunan nasional. Peraturan Reklamasi merupakan salah satu implementasi tujuan nasional dalam konsep Polstranas. Reklamasi merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan. Peraturan reklamasi terkait erat dengan peraturan pemerintah dalam pokok bahasan tata ruang. Peraturan tata ruang di Indonesia diatur dalam UU penataan ruang dan UU rencana tata ruang wilayah nasional. Pengkhususan UU tata ruang bagi beberapa daerah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). 1

Upload: william-hanugra

Post on 26-Dec-2015

59 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadwadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadwadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadwadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

TRANSCRIPT

Page 1: Reklamasi Bali

Perubahan Peraturan Presiden dalam Pengaturan Hukum Reklamasi

Teluk Benoa Bali

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan UUD 1945, UU,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Peraturan-

peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat berubah sesuai kebutuhan

masyarakat dan tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia sebagai negara yang

telah merdeka dan berdaulat dikonsep pemerintah dalam Politik dan Strategi

Nasional (Polstranas). Polstranas merupakan konsep pemerintah dalam mencapai

tujuan Indonesia dalam jangka panjang seperti arahan pembangunan nasional.

Peraturan Reklamasi merupakan salah satu implementasi tujuan nasional

dalam konsep Polstranas. Reklamasi merupakan upaya teknologi yang dilakukan

manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu

tipologi ekosistem estuaria mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang

alam daratan. Peraturan reklamasi terkait erat dengan peraturan pemerintah dalam

pokok bahasan tata ruang.

Peraturan tata ruang di Indonesia diatur dalam UU penataan ruang dan

UU rencana tata ruang wilayah nasional. Pengkhususan UU tata ruang bagi

beberapa daerah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan tersebut

dibuat berdasarkan UU dan kepentingan masyarakat tersebut.

Salah satu contoh Perpres mengenai tata ruang adalah Perpres nomor 45

tahun 2011, mengenai peraturan tata ruang kawasan perkotaan Denpasar,

Bandung, Gianyar, dan Tabanan. Perpres tersebut menetapkan beberapa kebijakan

terkait tata ruang daerah di Bali, termasuk kebijakan mengenai zona konservasi

perairan Teluk Benoa. Sebagai zona konservasi perairan, Teluk Benoa merupakan

daerah perairan yang dilindungi dari kerusakan karena memiliki ciri khas tertentu.

Pada tahun 2013, muncul rencana reklamasi di Teluk Benoa. Hal ini tentu

bertentangan dari Perpres nomor 45 tahun 2011 tersebut, yang menyatakan Teluk

Benoa merupakan zona konservasi perairan. Kemudian, pada 30 Mei 2014

Perpres nomor 45 tahun 2011 diganti oleh Perpres nomor 51 tahun 2014. Dalam

1

Page 2: Reklamasi Bali

Perpres tersebut, Teluk Benoa yang awalnya adalah zona konservasi berubah

menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi seluas 700Ha.

Perubahan Perpres merupakan hasil pertimbangan panjang sebagai

perwujudan konsep Politik dan Strategi Nasional. Dalam hal perubahan Perpres

nomor 45 tahun 2011 menjadi Perpres nomor 51 tahun 2014 beberapa

implementasi Polstranas saling bertentangan. Oleh karena itu penulis tertarik

untuk membahas Perubahan Peraturan Presiden dalam Pengaturan Hukum

Reklamasi Teluk Benoa Bali.

Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan, maka tujuan pembuatan

makalah ini adalah

1. Mengkaji dampak perubahan peraturan presiden tentang reklamasi Teluk

Benoa dalam ruang lingkup strategi nasional negara.

2. Mengkaji dampak perubahan Perpres nomor 45 tahun 2011 menjadi

Perpres nomor 51 tahun 2014 dari segi pengelolaan tata ruang tentang

reklamasi Teluk Benoa Bali dalam bidang Ekonomi.

3. Mengkaji dampak reklamasi terhadap ekosistem sekitar tempat reklamasi

akibat perubahan Perpres nomor 45 tahun 2011 menjadi Perpres nomor 51

tahun 2014 dari segi pengelolaan tata ruang tentang reklamasi Teluk

Benoa Bali.

Rumusan Masalah

1. Apa dampak perubahan peraturan presiden tentang reklamasi Teluk Benoa

di provinsi Bali dalam kajian strategi nasional?

2. Apa dampak reklamasi terhadap ekosistem disekitar tempat reklamasi

tersebut?

3. Apa dampak reklamasi terhadap ekonomi masyarakat sekitar wilayah

reklamasi tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA

2

Page 3: Reklamasi Bali

1. Reklamasi

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kata dalam

Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak.

Menurut KBBI disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the

sea). Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan

manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan,

suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi

suatu bentang alam daratan. Pengertian reklamasi lainnnya adalah suatu

pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna

atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara

dikeringkan. (Suharto, 1996)

Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan

pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek

wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu

langkah pemekaran kota. Reklamasi dilakukan oleh negara atau kota-kota

besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian

pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan

(keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah

daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Cara reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu negara/kota

dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota),

penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dll.

Ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan sehingga

apabila terjadi perubahan baik secara alami maupun rekayasa akan

mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan

ekosistem perairan pantai dalam waktu yang relatif lama akan berakibat pada

kerusakan ekosistem wilayah pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan

pantai. Dampak yang ditimbulkan dari tempat pengambilan material urug.

Untuk reklamasi biasanya memerlukan material urug yang cukup besar yang

tidak dapat diperoleh dari sekitar pantai, sehingga harus didatangkan dari

wilayah lain yang memerlukan jasa angkutan. Pengangkutan ini berakibat

3

Page 4: Reklamasi Bali

pada padatnya lalu lintas, penurunan kualitas udara, debu, bising yang akan

mengganggu kesehatan masyarakat. (Maskur, 2008)

2. Peraturan Presiden (Perpres) No.45 th 2011

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal

123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang WilayahNasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan

Tabanan. Presiden memutuskan untuk menetapkan peraturan presiden tentang

rencana tata ruang kawasan perkotaan denpasar, badung, gianyar, dan tabanan

(Sarbagita).

Peraturan Presiden ini terdiri atas 124 pasal yang diantara pasal-pasalnya,

terdiri atas kebijakan umum dan khusus dengan ruang lingkup pengaturan

Peraturan Presiden ini meliputi: Peran dan fungsi rencana tata ruang serta

cakupan Kawasan Perkotaan Sarbagita; Tujuan, kebijakan, dan strategi

penataan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita; Rencana struktur ruang,

rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian

pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita; Pengelolaan Kawasan

Perkotaan Sarbagita; dan peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan

Perkotaan Sarbagita.

Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi:

pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung

fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan

pariwisata yang bertaraf internasional; peningkatan kualitas dan jangkauan

pelayanan sistem prasarana; peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas

pertahanan dan keamanan negara; dan pelestarian alam dan sosial-budaya di

Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata bertarafinternasional

yang berjati diri budaya Bali.

Dalam pemanfaatan strategi peningkatan fungsi, maka pemerintah

melakukan diantara lain: menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan

keamanan negara; mengembangkan kegiatan budi daya secara selektifdi

dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;

4

Page 5: Reklamasi Bali

mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan

pertahanan dan keamanan negara dan kawasan budi daya terbangun di

sekitarnya; dan mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah

melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan

dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan

Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan lindung dikelompokkan ke dalam Zona lindung yang terdiri atas:

Zona lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung,

kawasan bergambut, dan kawasan resapan air; Zona lindung 2 (Zona L2)

yang merupakan kawasan perlindungan setempat; dan Zona lindung 3 (Zona

L3) yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan

kawasan cagar budaya.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas

beberapa daerah, contohnya: kawasan konservasi perairan di perairan

Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, perairan Kawasan

Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan

Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan

sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, perairan Kawasan

Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan

Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. (BPKB)

3. Peraturan Presiden (Perpres) No.51 th 2014

Perubahan atas peraturan presiden nomor 45 tahun 2011 tentang

rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan

Tabanan. Menimbang, bahwa memperhatikan perkembangan kebijakan

strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan Denpasar,

Badung, Gianyar dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di

Kawasan Teluk Benoa, sehingga perlu dilakukan revitalisasi; bahwa Kawasan

Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensial guna

pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan

5

Page 6: Reklamasi Bali

tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai

dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan

sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa; bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar,

dan Tabanan diubah. Beberapa yang diubah yaitu pasal 55 yang menyatakan

tentang Zona L3 dan pasal 56 yang menjelaskan tentang zona P, dan

diantara pasal 63 dan pasal 64 disisipkan pasal baru, yang diantaranya: Zona

P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan zona perairan pesisir

dengan karakteristik kawasan teluk yang berhadapan dengan Zona L3, Zona

B1, Zona B2, dan Zona B3 di Kawasan Teluk Benoa, yang menjaga fungsi

Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 sebagai kawasan pemanfaatan

umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan,

transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya,

dan agama. Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 63A

ditetapkan di perairan pesisir Teluk Benoa yang berada di sebagian

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung.

Penerapan ketentuan di Zona P meliputi: kegiatan dalam Zona P yang

berhadapan dengan Zona L3 dilakukan dengan menjaga fungsi Taman Hutan

Raya Ngurah Rai dan ekosistem mangrove serta pendalaman bagian-bagian

tertentu dari Teluk; penyediaan aksesibilitas di dalam kawasan teluk,

termasuk ketersediaan alur pelayaran; pemanfaatan ruang dengan tidak

mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai; pemanfaatan

ruang dilakukan sekurang-kurangnya berjarak 100 (seratus) meter dari Zona

L3. Kegiatan sebagaimana dimaksud sebelumnya, dapat dilakukan melalui

kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700

(tujuh ratus) hektar dari seluruh Kawasan Teluk Benoa.

6

Page 7: Reklamasi Bali

Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahan Pemanfaatan Ruang

Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana termuat dalam Lampiran III

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 diubah dengan menambahkan

indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi

instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan Perwujudan Pola Ruang

untuk Zona P sehingga Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahan

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (BPKB)

Pembahasan

7

Page 8: Reklamasi Bali

Polstranas merupakan salah satu sarana perwujudan tujuan nasional

bangsa Indonesia. Termasuk dalam konteks tersebut pengaturan undang-

undang dalam hal tata ruang, kelestarian alam, dan budaya. Dalam hal ini,

Polstranas berorientasi dalam peraturan perundang-undangan reklamasi yang

membahas ekonomi, sumber daya alam, dan budaya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, reklamasi kawasan pantai ini

diharapkan akan dapat meningkatkan daya tampung dan daya dukungan

lingkungan (environmental carrying capacity) secara keseluruhan bagi

kawasan tersebut. Reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat

sumberdaya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi

dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU 27, 2007). Hal

ini umumnya terjadi karena semakin tingginya tingkat populasi manusia,

khususnya di kawasan pesisir, sehingga perlu dicari solusinya. Ensiklopedi

Nasional Indonesia, 1990, Tujuan reklamasi yaitu untuk  memperbaiki daerah

atau areal yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan

pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industri.

Dengan lahirnya Perpres No. 51 tahun 2014 di akhir Mei, memutuskan

bahwa wilayah Teluk Benoa yang dulunya merupakan zona L3 atau

konservasi (Perpres No. 45 tahun 2011), kini masuk dalam zona P atau

penyangga. Dalam zona ini terdapat kegiatan kegiatan yang di perbolehkan

seperti kegiatan kelautan, perikanan, pariwisata, pengembangan ekonomi,

pemukiman bahkan penyelenggaraan reklamasi.

Penerbitan Perpres No. 51 Tahun 2014 ini menghapuskan pasal-pasal yang

menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana yang

disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No. 45 Tahun 2011. Serta

mengubah kawasan konservasi perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona

penyangga, yang secara tegas di muat dalam pasal 63A ayat (2) Perpres No.

51 tahun 2014 yang berakibat pada dapat di reklamasiya teluk benoa (pasal

101A Perpres No. 51 tahun 2014). Bahkan  luas wilayah yang dapat di

reklamasipun telah di tentukan, yakni maksimal seluas 700 hektar.

8

Page 9: Reklamasi Bali

Selain klausul yang mengijinkan kegiatan revitalisasi termasuk

penyelenggaraan reklamasi, Perpres No. 51 tahun 2014 juga mengurangi

luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “sebagian”

pada pasal 55 Perpres No. 51 tahun 2014. Lahirnya Perpres No. 51 tahun 2014

ini seolah menjadi jalan bebas hambatan untuk di langsungkanya reklamasi di

Teluk Benoa.

Teluk Benoa yang merupakan kawasan konservasi seharusnya tidak layak

untuk direklamasi. Namun perubahan Perpres No. 45 Tahun 2011 menjadi

Perpres No. 51 Tahun 2014 mengubah Teluk Benoa untuk tidak lagi

dinyatakan sebagai kawasan konservasi, melainkan sebagai zona P. Sesuai

dengan pasal 63A ayat (1) Perpres No. 51 Tahun 2014 menyebutkan bahwa

Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan zona perairan

pesisir dengan karakteristik kawasan teluk yang berhadapan dengan Zona L3,

Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 di Kawasan Teluk Benoa, yang menjaga

fungsi Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 sebagai kawasan

Pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan,

kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi,

permukiman, sosial budaya, dan agama. Pada pasal 63A ayat (2) Perpres No.

51 Tahun 2014 menyatakan Zona P sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan di perairan pesisir Teluk Benoa yang berada di sebagian

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung.

Perihal perubahaan pengaturan tersebut, pemerintah juga memaparkan

beberapa alasan seperti untuk menyelaraskan arahan pengaturan peruntukan

dan pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk Benoa sebagaimana diatur dalam

Perpres No. 45/2011 dengan Perpres No. 12/2012 tentang Rencana Tata

Ruang Pulau Jawa-Bali; Adanya perkembangan kebijakan strategis nasional

dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan

Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk Benoa,

sehingga perlu dilakukan kebijakan revitalisasi kawasan yang sesuai dengan

perkembangan potensi alam, wisata, lingkungan dan masyarakat di Bali secara

khusus dan umum; Kondisi eksisting Kawasan Teluk Benoa sudah tidak

9

Page 10: Reklamasi Bali

seluruhnya memenuhi kriteria sebagai kawasan konservasi perairan, dimana

secara faktual telah ada perubahan fisik antara lain jalan tol, jaringan pipa

migas, maupun pelabuhan internasional Benoa. Selain itu, terjadinya

pendangkalan, menjadi salah satu pertimbangan bahwa Kawasan Benoa

tersebut tidak lagi tepat untuk dikatakan sebagai kawasan konservasi. Khusus

keberadaan jalan tol layang diatas kawasan pantai, telah mengubah dinamika

ekosistem pantai di Kawasan Teluk Benoa, sehingga diperlukan penyesuaian

peruntukan ruang; Kawasan Teluk Benoa dinilai dapat dikembangkan sebagai

kawasan pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama,

dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya

Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, termasuk tanaman

bakau (mangrove), serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di

Kawasan Teluk Benoa; Perubahan Perpres Sarbagita tersebut juga

dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika dan perubahan tujuan

pembangunan perekonomian nasional, khususnya yang terkait dengan rencana

percepatan pembangunan di Bali, yang merupakan bagian dari rencana

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia 2011-

2025 (MP3EI).

Adanya perubahan Perpres yang memperbolehkan reklamasi Pantai Teluk

Benoa dengan berbagai pro dan kontra memang menimbulkan banyak

persepsi antara segi positif dan negatifnya reklamasi ini.

Beberapa contoh dampak positif dari reklamasi adalah untuk

menyelamatkan pulau Bali khususnya Teluk Benoa dari dampak abrasi pantai

yang kian hari semakin memprihatinkan, Pulau Baru yang akan dibangun dari

reklamasi bias menambah luas pulau Bali, kawasan ini juga akan menjadi

milik Bali, milik masyarakat Bali. Reklamasi juga dapat menjaga keberadaan

pura-pura yang ada di Bali, banyak pura–pura suci di bali yang berada di tepi

laut, jika tidak dilakukan reklamasi untuk mengamankan daratan Bali, maka

pura– pura yang berada di tepi laut ini akan hilang, contohnya Pura Tanah Lot

yang berada tepat di tepi laut, jika tidak direklamasi, mungkin keberadaan

pura ini akan hilang. Tidak hanya itu, ditinjau dari sosial ekonomi khususnya

di Bali yang merupakan icon pariwisata. Dibangunnya kawasan terpadu,

10

Page 11: Reklamasi Bali

seperti fasilitas umum dan akomodasi pariwisata pada wilayah reklamasi bisa

menumbuhkan perekonomian Bali, dan juga akan memberikan peluang

lapangan kerja bagi masyarakat bali yang sangat bergantung pada sektor

pariwisata. Diperkirakan sekitar ratusan ribu lapangan kerja baru akan tersedia

di kawasan ini. Dengan kata lain dapat mengurangi jumlah pengangguran di

Bali dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali. Masyarakat Bali juga

bisa ikut aktif dalam pembangunan wilayah reklamasi Teluk Benoa, agar tidak

hanya investor dari Luar Negeri memenuhi pembangunan disana.

Di sisi lain, jika Reklamasi Teluk Benoa di laksanakan tentu akan

menimbulkan bencana ekologis. Alasannya jika reklamasi tetap dilaksanakan,

maka akan terjadi perubahan arus air laut di sekitar perairan tersebut. Dampak

paling nyata yang dapat dirasakan adalah semakin memperparah terjadinya

abrasi di sejumlah pantai di sekitar Teluk Benoa. Indonesia Maritime Institute

(IMI) menegaskan, reklamasi di Teluk Benoa berpotensi merusak ekosistem

terumbu karang yang selain sebagai penopang kehidupan jutaan biota laut,

juga menjadi andalan wisata bahari di Pulau Bali, jika reklamasi dilakukan

maka tentu sedimentasi yang ditimbulkan akan mematikan terumbu karang

dan biota lainnya. Teluk Benoa dikelilingi oleh daratan Tanjung Benoa dan

Pulau Serangan, kemudian bila latar belakang reklamasi yang diutarakan

untuk menjaga Bali dari bahaya tsunami atau gelombang pasang, tentunya

tidak beralasan karena yang akan lebih dahulu dihantam oleh tsunami (bila

benar terjadi) adalah dua pulau tersebut yaitu daratan Tanjung Benoa dan

Pulau Serangan. Selain itu, kawasan Teluk Benoa juga merupakan Green

Nature Garden, yang berarti bahwa mangrove hanya dapat tumbuh di

kawasan tersebut.

Kegiatan reklamasi dengan pengurugan akan merubah kondisi ekologi

lingkungan mangrove yang menghendaki syarat-syarat tertentu terhadap kadar

garam, pasang surut air laut dan pelumpuran. Kemunduran dan hilangnya

ekosistem mangrove secara keseluruhan akan mempunyai dampak berupa

hilangnya fungsi hutan mangrove baik terhadap kondisi biologi dan

sebagainya. Secara langsung pengaruhnya yang negatif terhadap hutan

mangrove yang saat ini luas dan penyebarannya sangat terbatas, yaitu terhadap

11

Page 12: Reklamasi Bali

hutan mangrove yang berada pada tepi pantai dengan status hutan lindung

pantai dan hutan mangrove Cagar Alam

Hal-hal diatas tentu saling tumpang tindih. Disisi satu tujuan Polstranas

dari sisi kesejahteraan, yaitu ekonomi terpenuhi, namun tujuan Polstranas

yang diharapkan menungjang kelestarian alam mulai terabaikan. Maka dari

itu, permasalahan orientasi Polstranas ini harus dituntaskan melalui penegakan

hukum, bukanlah melalui revisi perpres. Pelaksanaan solusi ini adalah dengan

cara penyelamatan atau rehabilitasi ekosistem tanpa diikuti dengan

pembangunan akomodasi pariwisata secara masif yang tentunya akan

menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Simpulan dan Saran

12

Page 13: Reklamasi Bali

Simpulan

Kegiatan reklamasi menimbulkan banyak dampak positif maupun negatif

terhadap kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi Bali. Tetapi jika

reklamasi dilaksanakan mengikuti prinsip–prinsip reklamasi dan dengan

komunikasi dan koordinasi yang sinergi dari segenap lembaga masyarakat, tujuan

dari reklamasi yang untuk memajukan suatu wilayah dan tidak mengesampingkan

kelestarian lingkungan bisa tercapai, sehingga manfaat reklamasi akan dirasakan

bagi masyarakat Bali, baik itu di sektor ekonomi, pariwisata, budaya ataupun

kelestarian lingkungan.

Saran

Melalui tulisan ini, Penulis berharap akan semakin banyak generasi muda

yang mampu menyuarakan pikiran dan pendapatnya mengenai permasalahan ini.

Bukan hanya pendapat yang  ikut-ikutan tapi pendapat yang penuh dengan

pertimbangan juga solusi yang dapat membawa masalah ini untuk mengutamakan

kepentingan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

13

Page 14: Reklamasi Bali

BPKB. 2011. Undang-undang. http://www.bpkp.go.id. Diakses : 11 September

2014, pukul 19.54 WIB.

_____. 2014. Undang-undang. http://www.bpkp.go.id. Diakses : 11 September

2014, pukul 19.54 WIB.

Fajar, Jay. 2014. Inilah Penjelasan Istana Tentang Perpres Reklamasi Teluk

Benoa. http://www.mongabay.co.id. Diakses : 11 September 2014, pukul

19.54 WIB

Lemhannas. 1995. Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

Maskur, Ali. 2008. Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota

Semarang. Tesis Magister pada FH Universitas Diponegoro. Semarang:

tidak diterbitkan.

Muhajir Anton. 2014. Pesisir Bali Tolak Reklamasi, Berikut Tuntutan Warga.

http://www.mongabay.co.id. Diakses: 11 September 2014, pukul 19.54

WIB.

Suharto, Wisnu. 1996. Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air dalam

“Rekonstruksi pengaturan hukum reklamasi pantai di kota Semarang”.

Semarang: Unika Soegijapranata.

Sumarsono. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

Hasil Diskusi

14

Page 15: Reklamasi Bali

Pertanyaan

1. Ahmad Safrizal (kelompok 3) - F14140060Mengenai peratuaran presiden, apakah setiap presiden bisa mengubah perpres atau perpres yang ada dihapuskan? Apa alasan akan terjadi Tsunami di Bali jika dilakukan reklamasi?Jawab:Tidak bisa, karena peraturan dapat diubah dalam rentang waktu 5 tahun sekali tetapi presiden baru dapat membuat peraturan baru yang sesuai dengan kehendak pemerintah. Bila terjadi reklamasi maka arah arus air laut di Teluk Benoa Bali bisa berubah secara natural karena adanya penambahan daratan sehingga hal tersebut berdampak pada wilayah selatan Teluk Benoa Bali.

2. Fachry Ramadhan K. T. (kelompok 3) - F1410047Dasar hukum reklamasi atau kegiatan reklamasi di laksanakan berdasarkan prinsip-prinsip apa?Jawab: Perpres nomor 51 tahun 2014, berdasarkan prinsip ekonomi, ekologis, dan sosial budaya yang menyesuaikan hukum nasional dan masyarakat.

3. Jefri Yoanda (kelompok 8) - G54140049Latar belakang reklamasi di bali? Seberapa penting wilayah ekosistem dibandingkan reklamasi?Jawab:Latar belakang yaitu untuk menyelaraskan arahann pengaturan peruntukan dan pemanfaatan ruang di kawasan teluk Benoa, adanya perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, kondisi eksiting kawasan teluk benoa sudah tidak seluruhnya memenuhi kriteria sebagai kawasan konservasi perairan, dimana secara faktual telah adaperubahan fisik antara lain jalan tol. Kawasan teluk benua dinilai dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya kemudian untuk menyusaikan dinamika dan perubahan tujuan pembangunan perekonomian nasional. Wilayah ekosistem terssebut sangat penting karena di wilayah tersebut di tumbuhi hutan mangrove yang sangat langka dan hanya di wilayah ini sangat banyak kemudian jika dilakukan reklamasi di daerah tersebut maka akan merusak kehidupan ekosistem bawah laut seperti contohnya terumbu karang dan juga ikan-ikan kecil karena bahan bangunan yang digunakan untuk meenimbun.

Tanggapan

Wahyu Sabda Alam (kelompok 1)

15

Page 16: Reklamasi Bali

Jawab: Sebenarnya pembangunan tidak bisa dihentikan tetapi seharusnya di evaluasi.

Pertanyaan

1. Lini Angraini (kelompok 6) - F44140050Adakah Tap MPR yang mengatur tentang poltranas?Jawab: Untuk saat ini belum ada Tap MPR yang mengatur tentang polstranas.

2. Bagus Refaldi( kelompok 3) - F34140004Apakah ada dasar yang mengatur tentang ekosistem?Jawab: peraturan tentang ekosistem jelas terdapat pada implementasi polstranas yag merupakan acuan tujuan jangka panjang negara.

3. Aminulloh (kelompok 5) – F34140060Kenapa banyak bentuk penolakan terhadap reklamasi dan belum ada keputusan yang jelas?Jawab: karena banyak hal yang harus dikaji seperti ekologis, ekonomi dan sosial budaya.

Tanggapan

Sabilah Makruf (kelompok 5) – F34140071

Karena reklamasi banyak penolakan oleh masyarakat sekitar seharusnya pemerintah mementingkan suara rakyat karena negara kita adalah negara demokrasi. Lagi pula seharusnya pemeritah tidak mengabaikan dampak ekologis yang bisa menimbulkan bencana sosial budaya dimasa yang akan datang.

Pertanyaan

1. Zuri Arika Saktiani (kelompok 2) – E1410008Pantas atau tidak reklamasi di Bali? Apakah POLSTRANAS di Indonesia sudah baik atau belum?

2. Deden Safar Haji (kelompok 1) – C54140076Indonesia adalah negara demokrasi tetapi mengapa proyek reklamasi masih disahkan?

3. Rafiq Izzudin R. (kelompok 5) – G54140098Menurut pendapat kelompok penyaji Indonesia sebaiknya melakukan reklamasi atau tidak?Sebenarnya kelompok penyaji tidak berpihak kepada kedua-duanya karena kami sebagai pihak yang netral tetapi kalau dari segi dampak positif kami menginginkannya karena kami juga mengingikan Indonesia sebagai negara maju dan dapat dikenal oleh dunia. Tetapi kalau melihat dampak negatifnya sangat sangat mengakhawatirkan seperti kehilangan budaya, ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove yang sangat langka dan hanya tubuh di Bali harus hilang hanya untuk pembangunan.

Tanggapan (kelompok 7)

16

Page 17: Reklamasi Bali

1. Khadikkil Fahmi (kelompok 7) – G24140072Reklamasi dilakukan bergantung kepada hati rakyat dan bergantung kepada dampak yang diakibatkannya, tidak bisa memutuskan secara sepihak. Pemerintah harusnya melihat dampak positif dan negatifnya, jangan hanya melihat dampak negatifnya saja atau positifnya saja, dan diperlukannya pengorbanan, kemudian dalam memutuskan sesuatu itu jangan terlalu cepat.

2. Mutia Diska (kelompok 8) – G54140001Pemerintah Bali ingin mengurangi kerusakan di pantai atau pulau Bali dan menguntungkan secara ekonomi karena dapat meningkatkan daya tarik wisatawan asing ke pulau Bali. Jadi jangan melihat dampak negatifnya saja tetapi positifnya seperti kerusakan besar, dan iklimnya tetapi reklamasi di daerah tersebut dapat menangani eksploitasi dan dapat memanfaatkan lahan kosong, green development, tidak mengurangi kebudayaan, karena 100 hektar wilayahnya untuk pariwisata dan sisanya tetap untuk ekosistem hutan mangrove.

3. Juan Fitriansyah (kelompok 4) – F34140028Social effect (banyak gejolak) yang dirasakan warga Bali, karena ketakutan mereka, karena pada awalnya mereka yang mempunyai lahan tidak diakui oleh pemerintah dan kehilangan lahan mereka, penghasilan besar sama dengan pengeluaran besar, tetapi kebudayaan terkikis.

LAMPIRAN

17

Page 18: Reklamasi Bali

(Sumber: http://www.mongabay.co.id )

18

Page 19: Reklamasi Bali

19

(Sumber: http://www.mongabay.co.id )