PERAN KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANANKTP ELEKTRIK ( E-KTP ) DI KECAMATAN

KOTA KEFAMENANU

(Studi Pada Kantor Camat Kota Kefamenanu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk MeraihGelar Sarjana Strata satu ( S1) Ilmu Administrasi Negara

OLEH

ANDI HERMAN KAMLASINPM 22 10 0003

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIMOR

KEFAMENANU

2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 ayat 2

bahwa “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati

untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah”. Camat adalah pimpinan di

tingkat Kecamatan.

Dalam hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pemerintahan di

kecamatan tidak diseragamkan dalam bentuk pembinaan perangkat kecamatan

melainkan pemerintahan daerah kabupaten dapat menyesuaikan dengan kebutuhan

dan tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah melalui Camat berwenang dalam

meningkatkan kinerja pada lingkungan pegawai negeri di tingkat kecamatan serta

melaporkan hasil pembinaan tersebut kepada bupati.

Dalam penulisan ini penulis akan melihat tentang peran koordinasi dalam

meningkatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-E)

pada kantor camat Kota Kefamenanu, dimana pembuatan KTP elektronik ini

bertujuan untuk kelengkapan administrasi masyarakat serta berfungsi sebagai

identitas diri yang berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal

untuk pengurusan izin, pembukuan rekening bank dan sebagainya serta mencegah

KTP ganda dan pemalsuan KTP sehingga terciptanya keakuratan data penduduk

untuk mendukung program pembangunan.

2

Dwiyanto ( 2011:9) mengatakan “ Kartu Tanda Penduduk masih banyak

terjadi kasus korupsi dimana-mana sebagian besar pegawai pencetak kartu Tanda

Penduduk ( KTP) meminta uang pelicin dalam menerbitkan KTP bagi masyarakat

yang baru mengurus KTP atau Kartu Keluarga dan akta Kelahiran”. Sedangkan

pada kantor camat kota Kefamenanu yang penulis amati bahwa dalam pembuatan

KTP elektronik ini tidak dipunggut biaya cukup masyarakat membawa kartu

undangan yang dikeluarkan dari kecamatan kepada masyarakat pada setiap

kelurahan.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah

dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik

dari sisi administrasi ataupun teknologi informassi berbasis pada database

kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP

yang tercantum Nomor Induk Kependudukan ( NIK). NIK merupakan identitas

tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Program KTP Elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP

konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat

memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu

yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi

peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan

manggandakan KTP-nya. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan

pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3

menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi

yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Proses pelayanan merupakan tugas dari aparatur pemerintah dalam

melayani masyrakat yang ada, dalam pembuatan KTP elektronik dimana

pemerintah harus ada perencanaan yang baik agar nantinya semua kegiatan itu

dapat berjalan dengan baik, teratur, dan dapat menciptakan suatu kegiatan yang

efektif dan efisien.

Sekalipun pada umumnya telah disadari tentang pentingnya koordinasi

dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik dan manajemen pemerintah, tetapi

kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak jarang terdapat berbagai kendala yang

mengakibatkan proses koordinasi tidak berjalan sebagaimanana mestinya.

Di Kecamatan Kota Kefamenanu, peran seorang camat dalam

mengkoordinasi sangat mempengaruhi kesuksesan suatu pelayanan di kecamatan

tersebut, karena secara otomatis camat adalah seorang kepala wilayah dan

memiliki kewenangan yang cukup besar, yakni bersifat atribut. Namun dalam

kenyataannya peran camat pada Kantor Kecamatan Kota Kefamenanu belum

maksimal terlaksana khususnya dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik, hal

ini terlihat pada pelayanan pegawai pada Kantor Kecamatan Kota yang masih

terlihat lambat dalam melayani pembuatan KTP elektronik, sehingga membuat

antrian yang panjang bagi masyarakat yang ingin membuat KTP elektronik.

Jadi dengan demikian untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya

`koordinasi dengan pegawai kecamatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh

camat agar pelaksanaan administrasi pemerintahan di kecamatan Kota dapat

4

berjalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan perlu diadakan

peningkatan kerja sama yang baik antara camat dengan pegawai maupun instansi

terkait yg ada didalamnya.

Salah satu program pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2011 adalah

program dari Kementrian Dalam Negri ( Kemendagri ) melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diberikan nama “ KTP elektronik

Nasional “. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti

program ini, dengan salah satu haknya adalah pnduduk yang wajib KTP atau yang

biasa dikenal dengan nama WK berhak untuk mendapat KTP elektronik dan tidak

boleh diwakili.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Kecmatan Kota Kefamenanu peneliti

menemukan bahwa upaya yang dilakukan dalam pembuatan KTP-e pada

kecamatan kota belum membuahkan hasil yang memuaskan, hal ini terbukti

dengan adanya masyarakat yang sudah melakukan pembuatan KTP-e dan sudah

mendapat KTP-e sedangkan masyarakat yang lain belum mendapat KTP-e, dan

juga ada kekeliruan dan ketidak cocokan data pada saat pencetakan KTP

sehingga yang bersangkutan harus melaporkan diri pada petugas pembuatan KTP

agar diperbaiki dan melakukan pencetakan ulang, pelayanan pegawai pada kantor

kecamataan kota yang masih terlihat lambat dalam melayani pembuatan KTP

elektronik, sehingga membuat antrian yang panjang bagi masyarakat yang ingin

membuat KTP elektronik, kurangnya koordinasi yang baik antara pegawai

kecamatan dengan masyarakat dalam dalam pembuatan KTP elektronik.

5

Tabel 1.1Data jumlah penduduk Kecamatan Kefamenanu yang sudah memiliki

E-KTP

NO NAMA KELURAHAN JUMLAH JIWA

01 KEFA SELATAN 3564 JIWA

02 KEFA TENGAH 2510 JIWA

03 MAUBELI 2314 JIWA

04 TUBUHUE 1762 JIWA

05 APLASI 1092 JIWA

06 SASI 1273 JIWA

07 BENPASI 2462 JIWA

08 KEFA UTARA 1231 JIWA

09 BANSONE 1492 JIWA

TOTAL 17.700 JIWA

Sumber data : Kantor Kecamatan Kota Kefamenanu

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah jiwa yang sudah

mengaktifkan e-KTP pada terbanyak pada Kelurahan Kefamenenu Selatan dengan

Jumlah 3564 jiwa, sedangkan Kelurahan Kefa Tengah 2510 jiwa, Kelurahan

Maubeli 2314 jiwa, Kelurahan Tubuhue 1762 jiwa, Kelurahan Aplasi 1092 jiwa,

Kelurahan Sasi 1273 jiwa, Kelurahan Benpasi 2462 jiwa, Kelurahan Kefa Utara

1231 jiwa dan pada Kelurahan Bansone 1492 jiwa. Jadi Jumlah jiwa yang sudah

memiliki E-KTP pada kantor Kecamatan Kota Kefamenanu berjumlah 17.700

jiwa.

6

Tabel 1. 2Jumlah penduduk yang sudah mengaktifkan KTP-e

NO NAMA KELURAHAN JUMLAH JIWA

01 KEFA SELATAN 870 JIWA

02 KEFA TENGAH 407 JIWA

03 MAUBELI 567 JIWA

04 TUBUHUE 1159 JIWA

05 APLASI 348 JIWA

06 SASI 700 JIWA

07 BENPASI 208 JIWA

08 KEFA UTARA 130 JIWA

09 BANSONE 272 JIWA

TOTAL 4661 JIWA

Sumber data : Kantor Kecamatan Kota Kefamenanu, 2014

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa jumlah jiwa yang sudah memiliki

KTP-e adalah 17.700 jiwa, yang sudah memiliki dan telah mengaktifkan

sebanyak 4.661 jiwa, sedangkan yang sudah memiliki dan yang belum

mengaktifkan KTP- e sebanyak 13.039 jiwa.

Dalam proses pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,

terdapat 3 (tiga) orang karyawan yang melayani pembuatan KTP-e pada kantor

camat kefamenanu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka itu penulis tertarik mengambil judul

“Peran Kordinasi Dalam Meningkatkan Pelayanan KTP eletronik di Kantor

Kecamatan Kota Kefamenanu”.

7

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Koordinasi dalam meningkatkan pelayanan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Kota Kefamenanu?

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat peran koordinasi

dalam meningkatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada

kantor kecamatan Kota Kefamenanu?

1.3 Tujuan Penilitan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan, menganalisis dan mengiterpretasikan peran

koordinasi dalam meningkatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik ( e- KTP) pada Kantor Kecamatan kota Kefamenanu.

2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan faktor

pendukung dan penghambat peran koordinasi dalam meningkatkan

pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik pada kantor kecamatan

Kota Kefamenanu.

1.4 Kegunaan penelitian

1. Memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten Timor Tengah

Utara dalam menetapkan berbagai strategi dalam pelayanan e-KTP.

8

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain dalam

melakukan penelitian lebih lanjut.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan

Pelayanan merupakan bagian dari aktifitas yang berupa mekanis. Layanan

pada dasarnya adalah orang yang memberikan atau mengurus apa yang di

perlukan oleh orang lain baik berupa barang atau jasa kepada pengguna jasa yang

membutuhkan suatu informasi. Menurut Gronroos dalam Ratminto,

mendefinisikan pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang tejadi akibat adanya interaksi

antara konsumen dengan Pegawai atau hal-hal lain yang disediakan oleh

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan

permasalahan konsumen/pelanggan.

Hodges ( 1997:2) kata pelayanan berasal dari kata melayani yang artinya

orang yang bekerja melayani kepentingan dan kemauan orang lain. Pelayanana

berasal dari kata “ service” yang berarti melayani

Komarudin (1993:448) mendefenisikan pelayanan sebagai alat-alat pemuas

kebutuhan yang tidak berwujud yang dilakukan atau dikorbankan untuk

memuaskan pemerintah dan kebutuhan konsumen.

Moenir ( 1992: 17) mengatakan pelayanan diperlukan manusia pada

dasarnya adaa dua jenis yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia

dan layanan administratif yang diberikan oleh orang laon selaku anggota

organisasi, baik itu organisasi massa atau negara.

10

Yang di maksut Pelayanan umum menrut Keputusan Mentri Penerapan

Aparatur Negara No.81/1993 adalah ‘’ segaklah bentuk pelayanan umum yang

dilaksanakan instansi pemerintah pusat, daerah dan lingkungan Badan Usah Milik

Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka uapaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan

2.1.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Agus Priyanto (2006) terdiri atas 3 jenis yaitu :

1. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan publik yang menghasilkan

berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyrakat.

2. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa

yang dibutuhkan masyrakat. Misalkan: pendidikan, Kesehatan,

penyelenggaran transportasi dan lain-lain.

3. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk

barang yang dibutuhkan masyrakat. Misalkan : jaringan telepon,listrik,air

bersih.

2.1.2 Kualitas Pelayanan Publik

Secara teoritis tujuan pelayanaan publik pada dasarnya adalah

memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan

prima yang tercermin dari :

1. Transparansi.

11

Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, muda dapat

askes semua pihak.

2. Akuntabilitas.

Pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawab sesuai dengan

ketentuan peraturan undang-undang.

3. Kondisional.

Pemberian pelayanan publikharus sesuai dengan kondisi dan

kempuan pemberi dan penerima pelayanan dengan berpegang

padaa prinsip efisien.

4. Partisipatif

Mendorong Peran serta masyarakat dalaampenyelenggaraaan

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan

harapaan masyrakat.

5. Tidak diskriminatif/ Kesamaan hak

Yaitu pemberian pelayanan publik tidak boleh diskriminatif, dalam

arti tidak boleh membedakan suku, ras, agama, golongan, status

sosial, dan ekonomi.

6. Keseimbangan haak daan kewaajibaan.

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi

dan penerima pelayanan publik.

12

2.1.3 Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

Prinsip Pelayanan Publik itu sendiri menurut Sinambela (2008:45)

meliputi :

1. Akurasi

Dimana kegiatan pelayanan public mudah dan dapat diterima

dengan benar, tepat dan sah.

2. Keamanan

Dimana proses danpelayanan public dalam memberikan rasa aman,

nyaman dan adanya kepastian hukum.

3. Tanggung Jawab

Merupakan prinsip pelayanan publik, dengan tanggung jawab

pimpinan penyelenggaraan pelayanan public bertanggung jawab

atas penyelenggraan pelayanan dan penyelesaian keluhan dan

persoalan-persoalan yang ada.

4. Sarana dan prasarana

Sebagai penunjang prinsip pelayanan publik yang berarti

tersedianya sarana & prasarana kerja termasuk penyediaan sarana

tekhnologi, telekomunikasi & informatika.

5. Kemudahan Akses

Merupakan tempat lokasi yang memadai dan mudah dijangkau

oleh masyarakat tserta dapat memanfaatkan tekhnologi komunikasi

dan informatika.

6. Disiplin ruanglingkupnya

13

Yaitu kesopanan dan keramahan agar bersikap disiplin serta

memberikan pelayanan dengan rasa ikhlas.

7. Kenyamanan

Dimana lingkungan pelayanan harus tertib teratur, ruangan yang

nyaman, bersihrapi ,indah dansehat serta dilengkapi degan fasilitas

pendukung seperti tempat parkir, toilet, sarana ibadah dan lainya

sebagai factor penunjang kenyaman tempat.

2.2 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Kartu Tanda Penduduk

Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai

bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi yang dimaksud dengan e-KTP ialah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat

secara elektronik yang berfungsi secara komputerisasi dan memiliki spesifikasi

dan format KTP Nasional yang dilindungi dengan sistem pengamanan khusus

sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Sedangkan Kementrian Dalam Negeri Indonseia melalui Direktorat

Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemukakan manfaat e-KTP bagi

masyarakat, bangsa dan negara yakni diantaranya sebagai berikut :

a. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu

sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum

14

b. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat,

khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik

dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu

yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi.

c. Dapat mendukung peningkatan keamana negara sebagai dampak positif dari

tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku

kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.

d. Bahwa e-KTP merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua

ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 dan perpres No.26 Tahun

2009, sehingga berlaku secara Nasional, dengan demikian mempermudah

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintahan dan

swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah

diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak

dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali

melalui chip yang terpasang di kartu. Chip berisi biodata, tanda tangan, pas photo,

dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan, chip juga memiliki metode

pengamanan data berupa autentikasi antara chip dan reader/writer (anti cloning),

dan kerahasiaan data (enkripsi) serta tanda tanga digital. Maka data yang disimpan

di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Sidik jari

menunujukkan ketunggalan identitas seseorang (Prabhakar, 2001 dan Pankanti,

2002) yang terdiri dari identifikasi dan verifikasi. Identifikasi merupakan proses

mengenali identitas seseorang lewat seleksi dan pencocokan terhadap keseluruhan

15

data identitas yang terekam pada database. Pada proses ini dilakukan pencocokan

one-to-many (1:N) untuk memastikan bahwa identitas orang yang dicari ada

dalam database atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan verifikasi yaitu

merupakan proses mengotentikasi identitas seseorang dengan membandingkan

hasil pengambilan karakteristik sidik jari dengan data yang sebelumnya telah

terekam pada database. Pada proses ini dilakukan pencocokan one-to-many (1:N)

untuk mengkonfirmasi bahwa identitas seseorang adalah benar.

2.3 Pengertian Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi

tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang

lain menyangkut peran-peran tersebut. ( Friedman, M, 1998 : 286)

Soekanto (1990:268) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran

Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan

diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi, jika dikaitkan dengan

peranan sebuah instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat

perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan

kemampuan instansi atau kantor tersebut.

16

Sedangkan menurut Katz dalam Mifta Thoha (2003:80) merupakan

serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang, dengan

pengertian lain peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang dalam

menjalankan semua aturan dan wewenang sehingga sesuai dengan apa yang

diharapkan.

2.4 Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali

kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai

tujuan bersama. Misalnya dalam sebuah lembaga pendidikan contohnya IPDN,

kegiatan-kegiatan para pejabat struktural dan fungsional,dosen pengajaran, dosen

pelatihan, pamong pengasuh, bagian teknis lapangan dan para karyawan/i harus

diselaraskan dengan tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan yaitu terciptanya

proses pendidikan yang berkualitas bagi para praja selaku peserta didik.

Koordinasi adalah mendirikan rumah tidak terlalu kecil dan tidak terlalu

besar, menyesuaikan alat dengan kegunaan dan penggunaanya, jalan dengan

kendaraan, tindakan pencegahan dengan resiko. Koordinasi secara singkat adalah

menyesuaikan hal-hal dan tindakan-tindakan perbandingannya yang tepat dan

menyesuaikan alat dengan tujuan.

Menurut G.R.Terry (1986) “Kordinasi ialah suatu usahah yang singkron

dan teratur untuk menyediakan jumlah waktu yang tepat, dan mengarakan

17

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada

sasaran yang tentukan”.

Handoko (2003:195) mendefenisikan kordinasi sebagai proses

pengintregasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang

terpisah (depertemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi secara efesien.

Handoko (2003:196) juga menyebutkan bahwa derajat kordinasi yang

tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat di

perkiraan, faktor-faktor lingkungan yang selalu berubah-ubah serta saling

ketergantungan adalah tinggi, kordinasi juga sangat dibutukan bagi organisasi-

organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki

karakteristik khusus.Pentingnya koordinasi ini agar organisasi dapat menciptakan

efektifitas dan efesiensi.Hal ini berarti bahwa tujuan organisasi dapat tercapai

serta dalam pencapaiannya di manfaatkan semua sumber daya secara hemat dan

ekonomis.

2.4.1 Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Hasibuan ada 2 ( dua) tipe koordinasi yaitu:

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan

yang dilakukan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja

yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

18

2. Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan

atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan

terhadap kegiatan-kegiataan dalam tingkat organisasi.

2.4.2 Ciri-Ciri Koordinasi

1. bahwa tanggung jawab koordinasi ada pada pimpinan.

2. Adanya proses

3. Peengaturan secara teratur usaha kelompok

4. Konsep kesatuan tindakan

5. Tujuan koordinasi adaalah tujuan bersama,kesatuan dari usaha

meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta

melaksanakan tujuan.

2.4.3 Jenis-Jenis Koordinasi

1. Koordinasi Hierarkhis (koordinasi Vertikal)

Koordinasi hierarkhis (vertical) adalah koordinasi yang di lakukan oleh

seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap

pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya.Setiap pimpinan

berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan bawahannya.

2. Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang di lakukan oleh seorang

pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang

19

tugasnya saling berkaitan berdasarkan azas fungsional.Dalam koordinasi

fungsional dapat di bedakan menjadi tiga yaitu :

a. Koordinasi Fungsional Horizontal

Koordinasi ini di lakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi

terhadap pejabat atau instansi lain yang setingkat.

b. Koordinasi Fungsional Diagonal

Koordinasi ini di lakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi

terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya

tetapi bukan bawahannya.

C . Koordinasi Fungsional Teritorial

Koordinasi ini di lakukan oleh seorang pejabat atau pimpinan atau suatu

instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam satu wilayah

(territorial) tertentu dimana semua urusan yang ada dalam wilayah tersebut

menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penguasa atau penanggung

jawab tunggal.

2.5 Kerangka Berpikir

Pelayanan merupakan bagian dari aktifitas yang berupa mekanis. Layanan

pada dasarnya adalah orang yang memberikan atau mengurus apa yang di

perlukan oleh orang lain baik berupa barang atau jasa kepada pengguna jasa yang

membutuhkan suatu informasi.

Proses pelayanan merupakan tugas dari aparatur pemerintah untuk melayani

masyarakat yang ada, dalam pelaksanaan pelayanaan elektronik KTP yang dimana

20

pemerintah harusadaa perencanaan yang baik agar nantinya bisa menciptakan

suatu kegiatan yang efektif dan efisien.

Dalam penulisan ini penulis akan melihat tentang peran camat dalam

menigkatkan pelayanan pembuatan KTP elektronik pada kantor camat Kota

Kefamenanu, dimana pembuatan KTP elektronik ini bertujuan untuk kelengkapan

administrasi masyarakat serta berfungsi sebagai identitas diri yang berlaku

Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal unuk pengurusan izin,

pembukuan rekening Bank dan sebagainya serta mencegah KTP ganda dan

pemalsuan KTP sehingga terciptanya keakuratan data penduduk untuk

mendukung program pembagunan.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi

tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang

lain menyangkut peran-peran tersebut

21

Secara singkat dapat dilihat skema kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema berpikir penelitian

Sumber data: oleh peneliti

Pelayanan Elektronik

KTP

Administrasi

kependudukan

1. Koordinasi

Vertikal

2. Koordinasi

Horisontal

22

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian

yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis atis terhadap

fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu dengan secara cermat dan

faktual.

Lokasi dalam Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kota Kefamenanu

Kabupaten Timor Tenggah Utara

3.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan penjelasan dalam teori dan konsep yang telah dijelaskan

maka penelitian lebih difokuskan kepada :

1. Peran koordinasi dalam meningkatkan pelayanan Elektronik KTP di

kecematan kota Kefamenanu dengan sub fokus:

a. Koordinasi horisontal

b. Koordinasi vertikal

3.3 Sumber Data

Dalam penelitaian ini data yang dikumpulkan bersumber dari penduduk

wajib e-KTP dan Kantor Kecamatan Kota Kefamenanu.

23

1.3.1. Informan

Dalam memilih informan ini dilakukan secara cermat dan teliti dan selektif

yaitu seluruh pegawai kantor camat dan pegawai yang menangani proses

pembuatan KTP-e dan masyarakat Kecamatan kota Kefamenanu yang

mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

1.3.2. Dokumen

Dalam meneliti tetang dokumen-dokumen,peneliti menggunakan

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk

undang-undang kependudukan ataupun dokumen-dokumen pelengkap

seperti SOP ( Satuan Operasional Prosedur) dan buku-buku pentunjuk

pelaksanaan pembuatan KTP elektronik

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik penggumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi yaitu cara penggumpulan data dengan menggunakan

pengamatan langsung dan mencatat semua data yang diperoleh

2. Wawancara Yaitu cara penggumpulan data yang dilakukan dengan

melakukan tanya jawab langsung dengan pimpinan perusahaan.

3. Dokumentasi yaitu Dalam melakukan studi terhadap dokumen-dokumen

resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk undangan

kependuduk atau dokumen-dokumen perlengkapan SOP( Satuan Operasi

Produser) Dan buku-buku petunjuk pelaksanaan pembuataan e-KTP.

24

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu

suatu metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan sosial

masyrakat yang terjadi.

Menurut Nasution dalam bukunya Sugiyono (1988:402) menyatakan

“Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun

ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis

data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori

yang grounded”. Namum dalam penelitian kualitatif , analisi data lebih

difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Dalam analisis data, penulis menggunakan model interaktif dari Miles and

Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono ( 2013:404) mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Aktifitas-aktifitas yang dilakukan yaitu : data reduction, data display, conclusion

drawing/ verificatio

a. Data Reduction ( Reduksi Data )

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan,

semakn lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak,

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data

melalui mereduksi data.

b. Data Display ( penyajian data)

25

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah,

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif , penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman dalam

bukunya Sugiono (1984: 408 ) menyatakan “ yang paling sering digunakan

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing / verification

Langkah ke tiga dalam analisis data analisis data kualitatif menurut

Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

26

Dibawah ini peneliti menggambarkan teknik analisa data dilapangan.

Gambar 3.1

Model Interaktif penelitian Kualitatif

Sumber data : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008 : 246)

Berdasarkan hal diatas maka penulis menyimpulkan bahwa langkah

awal yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu, mereduksi data yang berada

dilapangan, mendisplaykan data, setelah itu peneliti menganalisis terhadap

jawaban yang diwawancarai dan setelah dianalisis belum memuaskan,

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu,

diperoleh data yang dianggap kredibel.

DataKoleksi

(collect

ion)

Data

yang

mempes

ona

(display)

()

Data

penurunan

(reduction)

Data yang menarik atau

menguji.conclucions:

drawing/veriying

27

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan batas wilayah

Adapun dan letak dan batas wilayah kota yang dapat menunjukan bahwa

kekuasaan pemerintahan kecamatan untuk mencerminkan wewenang dan

tanggung jawabnya atas kecamatan dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kota Kefamenanu, kabupaten Timor

Tengah Utara ialah sebagai berikut:

a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bikomi Selatan

b. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Miomafo Timur

c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Insana Tengah

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Bikomi Selatan

Kecamatan Kota Kefamenanu merupakan salah satu kecamatan di antara

24 kecamatan lain yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang letaknya

terhadap pusat-pusat fasilitas sebagai berikut:

a. Jarak ke ibu kota Kefamenanu 7 Km

b. Jarak ke ibu kota propinsi 187 KMm

c. Jarak ke kelurahan terjauh 9 Km yaitu kelurahan Kefa Utara

d. Jarak kelurahan terdekat 0 Km yaitu kelurahan Sasi karena kantor

kecamatan kota Kefamenanu terletak di kelurahan Sasi

28

2. Luas wilayah

Secara keseluruhan luas wilayah kecamatan kota Kefamenanu adalah 79

Km dengan meliputi kelurahan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

ini

Data kelurahan di kecamatan kota Kefamenanu luas wilayah kelurahan

Tabel 4.1

NO KELURAHAN LUAS WILAYAH( KM)

1 KEFA UTARA 12

2 APLASI 7

3 KEFAMENANU TENGAH 11

4 BANSONE 9

5 KEFAMENANU SELATAN 7

6 BENPASI 6

7 TUBUHUE 12

8 MAUBELI 4

9 SASI 6

Sumber data: kantor kecamatan kota Kefamenanu, 2014

Dari tabel di atas dapat menunjukan bahwa kelurahan terluas diwilayah

kecamatan kota Kefamenanu adalah kelurahan kefa utara dan kelurahan Tubuhue

luas masing-masing 12 Km berikut Kefamenanu Tengah dengan luas 11 Km

kelurahan Bansone degan luas 9 Km kelurahan Aplasi dan kefamenanu Selatan

degan luas masing-masing 6 Km sedangkan kelurahan yang paling kecil dengan

luas wilayah 4 Km adalah kelurahan Sasi.

29

Dengan demikian dapat disimpulkan 2 dari antara 9 kelurahan memiliki

luas terbesar adalah kelurahan Kefamenanu utara dengan kelurahan Tubuhue,

sedangkan kelurahan yang memiliki luas wilayah terkecil di wilyah kecamatan

kota Kefamenanu adalah kelurahan Maubeli.

4.1.1.1 Kedudukan dan Tugas Pokok

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

kabupaten / kota, dimana Camat dalam pelaksanaan tugasnya menerima

pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah (Pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004). Pelimpahan

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat telah diatur dalam Keputusan Bupati Timor

Tengah Utara Nomor 55 Tahun 2002, Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Bupati

Timor Tengah Utara Nomor 55 Tahun 2002, Camat mempunyai fungsi :

b. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kecamatan

dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang terpadu.

c. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat.

d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat

e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

f. Pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh perangkat di wilayah Kecamatan

g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan

30

Tugas dan fungsi unit-unit dalam struktur organisasi Kecamatan Kota

Kefamenanu adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

a. Pembinaan dan pemberian pelayanan administrasi

b. Melaksanaan pengelolaan keuangan kepegawaian, perlengkapan

dan keprotokolan

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

2. Seksi Pemerintahan

a. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap aparatur perangkat

daerah yang terdapat dikecamatan kota kefamenanu

b. Penyelenggaraan sistem informasi berbagai kebiajakan pemerintah

daerah.

c. Identifikasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah

d. Fasilitasi dan pengendalian dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB,

pajak daerah dan retribusi daerah

3. Seksi Pembangunan

a. Pendataan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

b. Penanganan informasi harga pasar komoditi pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan

c. Pemantauan kesediaan sarana produksi yang meliputi harga, jumlah,

jenis, dosis dan waktu

d. Pelaksanaan penyuluhan massal dalam rangka penentuan dan pengaturan

pola tanam

4. Ketentraman dan Ketertiban

31

a. Pembentukan dan pembinaan Satpol PP Kecamatan

b. Pengamanan pelaksanaan produk-produk hukum daerah dan peraturan

perundang-undangan

c. Pelaksanaan upaya-upaya pengamanan terhadap proyek dan tempat yang

dianggap vital

d. Fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Fasilitasi pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja (buruh) dalam

rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta terciptanya

konsistensi perlindungan dan jaminan social terhadap pekerja (buruh).

b. Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan di wilayah kecamatan

c. Inventarisasi potensi ketenagakerjaan

d. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan

pendidikan dan ketrampilan, khususnya pengembangan sekolah, kursus

dan lain sebagainya

4.2 Data Fokus

4.2.1 Koordinasi Horisontal

Koordinasi dalam meningkatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektrik

( e – KTP ) dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kota Kefamenanu dengan

Kelurahan yang ada. Berkaitan dengan aspek ini melalui wawancara dengan

Bapak Drs. Yohanes Tameon ( Sekertaris Camat Kota Kefamenanu ) mengenai,

Adakah koordinasi dari Pemerintah Kecamatan Kota Kefamenanu kepada seluruh

kelurahan sebelum dilakukan Pelayanan pembuatan e-KTP, bentuk koordinasinya

seperti apa, maksud dan tujuan diadakan koordinasi, hambatan – hambatan yang

32

ditemui pada saat melakukan koordinasi, berdasarkan pertanyaan ini direspon oleh

Informan dengan menyatakan bahwa :

“ Ada Koordinasi yang kita lakukan pada saat melakukan pelayananpembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik bersama dengan 9 ( Sembilan) kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Kefamenanu, dengan maksudagar seluruh masyarakat yang ada wilayah Kecamatan Kota Kefamenanudengan syarat berusia 17 Tahun ke atas atau sudah pernah menikah wajibuntuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektrik ( e – KTP ) dalamrangka tertib administrasi, bentuk koordinasi antara PemerintahKecamatan dengan Kelurahan yang ada melalui rapat koordinasi denganmaksud agar bisa bekerja sama dengan seluruh perangkat kelurahanmengenai pembagian undangan dan pembagian jadwal untuk pelayananpembuatan kartu tanda penduduk elektrik, sedangkan untuk hambatan –hambatan yang ditemui pada saat melakukan koordinasi tidak ada karenasemua Perwakilan dari 9 ( Sembilan ) kelurahan yang ada di KecamatanKota Kefamenanu semuanya hadir dalam rapat koordinasi dimaksud”. (Senin / 16 juni / jam 10 Pagi / kantor camat kota Kefamenanu )

Berdasarkan jawaban informan di atas, dapat dijelaskan bahwa adanya

koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan kota kefamenanu dengan 9 (

sembilan ) Kelurahan yang ada melalui rapat koordinasi dengan maksud agar

seluruh masyarakat kecamatan kota kefamenanu yang sudah memenuhi syarat

wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektrik ( e – KTP ), penentuan dan

pembagian waktu untuk pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik

( e – KTP). Koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan

perwakilan setiap kelurahan yang ada sehingga dalam pelaksanaan rapat

koordinasi tidak mengalami hambatan – hambatan karena semua perwakilan dari

9 ( Sembilan ) kelurahan di wilayah kecamatan Kota Kefamenanu turut serta hadir

33

4.2.2 Koordinasi Vertikal

Koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pihak kelurahan sebelum

pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik ( e – KTP ) dan bagaimana

bentuk koordinasi yang dilakukan, berdasarkan pertanyaan tersebut direspon oleh

informan dengan menyatakan bahwa :

“ Sebelum dilakukan pelayanan untuk pembuatan Kartu Tanda PendudukElektrik ( e – KTP ) Pemerintah Kecamatan mengeluarkan undangansecara tertulis kepada kami perangkat kelurahan yang ada untukmelakukan rapat koordinasi dengan maksud agar kami mengeluarkanundangan secara tertulis kepada semua masyarakat yang sudahmemenuhi syarat wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektrik ( e-KTP )” ( Senin / 16 juni / jam 10:30 Pagi / kantor camat kotaKefamenanu )

Berdasarkan jawaban informan di atas, dapat dijelaskan bahwa koordinasi

yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan perangkat Kelurahan yang ada

di wilayah kecamatan kota kefamenanu dengan maksud agar pihak kelurahan

mengeluarkan undangan kepada semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat

dalam hal ini berusia 17 Tahun ke atas atau sudah pernah menikah/ kawin.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat – pendapat dari informan dapat

disimpulkan bahwa adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan

dengan pihak kelurahan melalui rapat koordinasi dengan maksud agar pihak

kelurahan mengeluarkan undangan secara tertulis kepada masyarakat yang sudah

memenuhi syarat untuk pembuatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektrik ( e-

KTP ).

34

Senada dengan hal di atas, melalui wawancara dengan Bapak Yohanes B. D

Banu, S.STP ( Lurah Benpasi ) mengenai adakah pembagian tugas pada saat

pelayanan pembuatan e – KTP, adakah hambatan – hambatan yang ditemui pada

saat pembagian tugas, berdasarkan pertanyaan ini direspon oleh informan dengan

menyatakan bahwa :

“Ada pembagian tugas pada saat pelayanan pembuatan Kartu TandaPenduduk Elektrik khusus untuk kami yang ada di kelurahan, pembagiantugas ke seluruh perangkat kelurahan seperti mengantar undangan untukperekaman e – KTP ke masyarakat melalui RT setempat danmendampingi masyarakat pada saat perekaman Kartu Tanda PendudukElektrik ( e- KTP) sedangkan untuk hambatan – hambatan yang ditemuipada saat pembagian tugas yakni adanya perangkat kelurahan yang tidakhadir pada saat pembagian tugas sehingga berdampak pada masyarakatyang tidak mendapatkan undangan untuk perekaman e – KTP ““( Saptu /14 juni / jam 09 Pagi / kantor camat kota Kefamenanu )

Berdasarkan pendapat – pendapat informan di atas dapat disimpulkan

bahwa dalam meningkatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektrik ( e-KTP )

di kecamatan Kota Kefamenanu dilakukan dengan cara pembagian tugas dan

peran yang baik kepada seluruh perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan

dengan masing – masing tugas yang berbeda. Akan tetapi, dalam proses

pembagian tugas selalu mengalami hambatan disebabkan karena ada pegawai

yang bekerja tidak maksimal dan juga adanya perangkat kelurahan yang tidak

hadir. Contohnya sebagian besar masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk

melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektrik (e – KTP) tidak

mendapatkan undangan dari kelurahan secara tertulis sehingga sebagian

masyarakat tidak melakukan perekaman e – KTP sesuai dengan jadwal yang

ditentukan.

35

Pelayanan merupakan bagian dari aktifitas memberikan atau mengurus apa

yang diperlukan oleh orang lain berupa barang atau jasa kepada pengguna jasa

yang membutuhkan. Berkaitan dengan aspek ini melalui wawancara dengan Ibu

Henderina J. Otu, S.Sos ( Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ) mengenai

Bagaimanakah cara pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kota

Kefamenanu dalam pembuatan e–KTP, Bagaimana Koordinasi antara Pemerintah

kecamatan dengan Operator e- KTP pada saat pelayanan pembuatan e-KTP,

berdasarkan pertanyaan ini, direspon oleh informan dengan menyatakan bahwa :

“ Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan KotaKefamenanu dalam pembuatan e – KTP yaitu dengan memberikantempat atau ruangan kepada operator e – KTP untuk melayanimasyarakat dalam pembuatan e – KTP sehingga tidak mengganguaktifitas – aktifitas lainnya yang dilakukan oleh aparat kecamatan.Sedangkan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatandengan operator e – KTP pada saat pelayanan pembuatan e – KTP yakniada petugas dari kecamatan yang mebantu kelancaran administrasi dalamhal ini menerima undangan yang dibawa wajib e – KTP dan sebagainya”( Sabtu / 14 juni / jam 10 Pagi / kantor camat kota Kefamenanu )

Berdasarkan jawaban informan di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah

Kecamatan Kota Kefamenanu menyediakan tempat atau ruangan yang digunakan

oleh operator e – KTP dan masyarakat dan juga ada staf yang ditugaskan oleh

pemerintah kecamatan Kota Kefamenanu untuk membantu kelancaran

administrasi untuk proses perekaman dan pembuatan e– KTP.

Dengan pendapat di atas diakui juga oleh Ibu Inakulata Bana ( Operator

e– KTP ) mengenai cara pelayanan yang dilakukan untuk pembuatan e– KTP,

berdasarkan pertanyaan ini direspon oleh informan dengan menyatakan bahwa ;

36

“Pelayanan untuk masyarakat yang melakukan pembuatan e– KTPdilakukan secara online menggunakan fasilitas yang telah disediakandengan cara masyarakat memberikan data identitas pribadi, sidik jari, danfoto. Setelah itu data dikirim ke pusat secara online untuk selanjutnyaproses percetakan, hasil fisik e–KTP akan dikirim ke kecamatan kotakefamenanu dengan jangka waktu 2 – 3 bulan setelah dilakukanperekaman. Setelah mendapatkan hasil fisik e-KTP maka diwajibkanuntuk melakukan aktivasi di Kantor Camat Kefamenanu” ““( Sabtu / 14juni / jam 11 Pagi / kantor camat kota Kefamenanu )

Berdasarkan jawaban informan di atas , dapat dijelaskan bahwa

pelayanan yang diberikan oleh operator e– KTP kepada masyarakat wajib e–

KTP dengan cara memberikan data mengenai identitas diri, sidik jari dan foto

secara online untuk selanjutnya dikirim ke pusat yang selanjutnya dilakukan

proses percetakan dengan jangka waktu 2 – 3 bulan.

Berkaitan dengan pelayanan dari operator e– KTP, melalui wawancara

dengan Ibu Omi Fallo ( masyarakat wajib e– KTP ) mengenai apakah proses

pelayanan pembuatan e– KTP sudah berjalan sesuai dengan keinginan

masyarakat, berdasarkan pertanyaan ini direspon oleh informan dengan

menyatakan bahwa :

“Pelayanan yang diberikan dari operator e– KTP belum berjalan sesuaidengan keinginan masyarakat karena waktu yang ditentukan tidak sesuaidengan pelaksanaannya sehingga terkesan adanya pemborosan waktuyang digunakan, padahal banyak hal yang harus kita lakukan, bukanseharian saja kita mengurus e– KTP” ““( Jum’at / 13 juni / jam 11 Pagi /kantor camat kota Kefamenanu )

Berdasarkan jawaban informan di atas, dapat dijelaskan bahwa adanya

ketidakefektifan dari operator e– KTP dalam melakukan pelayanan sehingga

berdampak pada waktu yang ditentukan tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

37

Berkaitan dengan ketidakefektifan petugas tentang waktu pelayanan,

melalui wawancara dengan Ibu Irna Talan ( Operator e – KTP ) mengenai adakah

hambatan – hambatan yang ditemui pada saat melakukan perekaman e– KTP,

berdasarkan pertanyaan di atas, direspon oleh informan dengan menyatakan

bahwa :

“Hambatan – hambatan yang ditemukan pada saat melakukan pelayananyakni sarana dan prasarana yang ada belum memadai sehinggamenyebabkan terjadi antrian yang panjang dan pelaksanaan pelayananperekaman e– KTP kadang – kadang tidak sesuai dengan jadwal yangditetapkan, banyak masyarakat yang sudah melakukan perekaman e–KTP sejak awal tetapi sampai pada saat ini belum mendapatkan e– KTPfisik dikarenakan proses percetakan terpusat di Jakarta sehinggamemerlukan waktu yang sangat lama, dan oleh karena proses percetakandi Jakarta maka terdapat banyak kesalahan baik itu pada penulisanNama,Tempat tanggal lahir maupun kesalahan penempatan foto sehinggafisik e– KTP yang sudah ada harus dikirm kembali kepusat untukdilakukan perbaikan “( Jum’at / 13 juni / jam 11:30 Pagi / kantor camatkota Kefamenanu )

Berdasarkan jawaban informan diatas dapat dijelaskan bahwa adanya

hambatan – hambatan yang ditemui pada saat pelayanan perekaman e– KTP yakni

kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yang berdampak pada efisiensi

waktu yang ditetapkan tidak sesuai dengan pelaksanaannya, adanya kesalahan –

kesalahan yang dalam penulisan Nama, tempat dan tanggal lahir serta penempatan

foto sehingga sebagian besar masyarakat belum mendapatkan Fisik e– KTP.

Berdasarkan pendapat – pendapat informan di atas dapat disimpulkan

bahwa Pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektrik ( e– KTP ) belum

berjalan maksimal dan selalu mengalami hambatan – hambatan disebabkan karena

sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga menyebabkan sebagian

38

masyarakat belum mendapatkan fisik e– KTP, adanya kesalahan dalam penulisan

Nama, tempat tanggal lahir, alamat dan penempatan foto sehingga fisik e– KTP

harus dikirim kembali ke pusat untuk dilakukan perbaikan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Koordinasi horisontal

Berdasarkan data hasil penelitian tentang koordinasi Pemerintah

Kecamatan dengan Pihak Kelurahan berjalan secara efektif.

Koordinasi dapat terlaksanakan hubungan kerja yang baik karena Pihak

Kelurahan mengikuti rapat koordinasi dimaksud. Pelaksanaan koordinasi

sebagaimana dimaksud antara Pemerintah Kecamatan dengan Pihak Kelurahan

merupakan tugas pokok pemerintah, yaitu pembangunan, administrasi

pemerintahan dan pelayanan ke masyarakat agar dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien sangat ditentukan oleh kerja sama antara perangkat pemerintah

daerah dengan saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektrik di

Kecamatan Kota Kefamenanu, Pemerintah kecamatan melakukan koordinasi

dengan 9 ( sembilan ) kelurahan yang ada melalui rapat koordinasi dengan tujuan

untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat melalui undangan secara

tertulis bagi yang sudah memenuhi syarat umur 17 Tahun ke atas atau sudah

pernah menikah / kawin serta pembagian jadwal perekaman Kartu Tanda

Penduduk ( e – KTP ) karena proses perekaman dilaksanakan di kantor camat kota

kefamenanu dengan jadwal yang berbeda – beda. Hal ini sesuai dengan pendapat

39

Hasibuan ( 2006 : 86 ) untuk meningkatkan pelayanan yang efektif

diperlukan koordinasi potensial dari bermacam – macam satuan organisasi yang

saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi.

Koordinasi adalah suatu usaha yang singkron dan teratur untuk

menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yng telah

ditentukan. ( G.R Terry )

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan

memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan

menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya

di antara para anggota itu sendiri. ( E.F.L Brech )

Koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja yang memiliki

karakteristik khusus dalam menyususun kegiatan-kegiatan yang saling bergantung

dalam mencapai tujuan bersama.

4.3.2 Koordinasi Vertikal

Menurut Hasibuan (2007:86-87) Koordinasi vertikal adalah kegiatan-

kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan

unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung

jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah

tanggung jawabnya secara Jangsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah

dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

40

menurut Winardi (1999:389) dapat dilihat pula ada 4 (empat) elemen

fundamental pada koordinasi vertikal, yaitu:

1. Rantai Komando (chain of command). Rantai komando adalah garis yang

tidak putus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke eselon

terbawah dan memperjelas siapa melapor kepada siapa.

2. Rentang Pengawasan (span of control). Rentang kendali adalah jumlah

bawahan yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif oleh seorang

manajer.

3. Pendelegasian (delegation). Pendelegasian adalah hak-hak inheren dalam

suatu posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan

dipatuhinya perintah itu.

4. Sentralisasi-Desentraiisasi (centralization-centralization). Sentralisasi

merujuk kepada pembatasan tanggung jawab dalam pengambilan

keputusan yang berada pada puncak hirarki organisasi. Hanya pemilik

yang dapat mengambil keputusan apa yang harus dijual, dan berapa jam

dibuka. Sentralisasi tidak memberikan izin kepada karyawan untuk

membuat keputusan utama. Desentralisasi merujuk kepada perluasan

tanggung jawab dalam pengambilan keputusan kepada setiap level

organisasi. Desentralisasi berasumsi bahwa orang-orang terdekat kepada

masalah yang paling tahu tentang suatu hal dan dapat membuat keputusan

yang terbaik dalam menangani suatu masalah. Maka, keputusan tidak akan

terlambat, yang biasanya terjadi jika top eksekutif yang harus menangani

seluruh masalah.

41

Jadi kesimpulannya kordinasi vertikal merupakan suatu kesatuan usaha

yang, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan

sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil yang efesien.

42

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektrik di

Kecamatan Kota Kefamenanu, Pemerintah kecamatan melakukan koordinasi

dengan 9 ( sembilan ) kelurahan yang ada melalui rapat koordinasi dengan tujuan

untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat melalui undangan secara

tertulis bagi yang sudah memenuhi syarat umur 17 Tahun ke atas atau sudah

pernah menikah / kawin serta pembagian jadwal perekaman Kartu Tanda

Penduduk ( e – KTP ) karena proses perekaman dilaksanakan di kantor camat kota

kefamenanu dengan jadwal yang berbeda – beda.

5.2 Saran

1. Agar pelaksanaan pembuatan e– KTP dapat berjalan dengan baik dan lancar

maka disarankan agar adanya pembagian tugas yang baik kepada seluruh

perangkat kecamatan dan kelurahan sehingga pelaksanaan pembuatan e–

KTP berjalan dengan baik

2. Agar dalam meningkatkan pelayanan dalam perekaman e– KTP disarankan

agar perlu menambahkan fasilitas – fasilitas seperti alat percetakan e– KTP,

kamera, alat sidik jari, komputer dan jaringan sehingga tidak membutuhkan

waktu yang lama untuk menunggu fisik e– KTP'

43

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto,1995,Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.

UGM,Yogyakarta.

Gray Jerry L. Frederic A. Strake.1984, Organizational Behavior,concepts and

Application. Charles E Merrill Publ. Company, Columbus.

H. A. Moenir. 1992, Manajemen Pelayanan Umum : Bumi Aksara, Jakarta

Handoko T. Hani.1994,Manajemen edisi II, EPFD: Jakarta

Harbani.2011, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung

Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan,

Implementasi dan Pengendalian. Salemba Empat. Jakarta.

MH. Saragih.1982. Sistem Pengawasan Dalam Organisasi, Rajawali Press.

Jakarta.

Priyanto Agus . 2006. Pelayanan Publik ,Alfabeta. Bandung

Rivai, Veithzal. 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Raja Grafindo:

Jakarta.

Robbins Stephen P. Mary Coulter.1999, Manajemen. Prentice Hall Inc, New

Jersey

Sinambela, Lijan Poltak, 2008. Reformasi Pelayanan Publik. PT. Bumi Aksara,

Jakarta.

Sinambela Lijen Poltak. 2006. Refermasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara.Jakarta

Sugyono. 2003 Metode penelitian Administasi,Alfabeta,Bandung.

Soekonto. Sosiologi Suatu Pengantar: Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sujatmo.1983, Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia. Jakarta

44

Sinambella Lijen Poltak, Reformasi Pelayanan Publik. PT Bumi Aksara: Jakarta

Siagian, sondang P.1990,Filsafat Administrasi.Haji Mas Agung. Jakarta

Teryy Greoge R. 1996.Asas-asas manajemen alih bahasa.Penerbit

Alumni.Bandung

Tangkilisan Hessel Nogi.2005, Manajemen Publik.Grasindo, Jakarta

Thoha, Miftah. 2003. Pembinaan Organisasi. Rajawali Pers: Jakarta

Sumber Lain

UU No. 43 tahun 1999 Tentang pokok-pokok Kepegawaian.

Wadu jacob. 2011 Membangun aparatur Birokrasi Yang Profesional Dalam

Rangka Mengembalikan kepercayaan Publik Kepada Pemerintah.

Jurnal Administrasi Publik, Fisip Undana. Kupang.

Winardi .2000.Manajer dari manajemen. Citra Aditya Bakti. Bandung

Jaringan sosial, internet,http//:www Elektronoik Kartu Tanda Penduduk.com

Jaringan sosial, internet,http//:www. Birokrasi Pemerintahan Daerah.com

Marianus Seran. 2011, Efektifitas Pelayanan Pembuatan E-KTP,

proposal,FISIPOL Universitas, Kefamrnanu.

.