peran peguruan tinggi gizi dalam koordinasi & inovasi … · peran peguruan tinggi gizi dalam...
TRANSCRIPT
Peran Peguruan Tinggi Gizi dalam
Koordinasi & Inovasi Perbaikan
Gizi
Subandi Sardjoko
Deputi Menteri Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Pertemuan Nasional AIPGI
Jakarta, 15 Februari 2019
2
3. Pencegahan Obesitas
2. Penurunan Stunting
1. Permasalahan Gizi Ganda
4. Peranan Perguruan Tinggi
dalam Perbaikan Gizi & SDGs
Sistematika Paparan
1. Permasalahan Gizi Ganda
Permasalahan Gizi Ganda
Sumber: Global Nutrition Report, 2018
Setiap Negara Di Dunia Mengalami
Permasalahan Gizi
single burden double burden triple burden
Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban
ganda permasalahan gizi: Undernutrition, overweight,
obesitas, dan defisiensi mikronutrien
Sumber: Riskesdas, 2010, 2013 dan 2018
14,8% 21,8%
36,8 37,2 30,8 13,6 12,1 10,2 12,2 11,9 8,0 24,5 37,1 48,910,5 14,8 21,8
Stunting
BalitaWasting
Balita
Overweight
Balita
Anemia Ibu
Hamil
Obesitas
Dewasa
(18+)
2010 2013 2018
Undernutriton Overnutriton Defisiensi
Mikronutrien
Stunting
22,2% balita di dunia
(150,8 juta)
Wasting
7,5%
(50,5 juta)
Overweight
5,6%
(38,3 juta)
Transisi Epidemiologi Penyakit di Indonesia
Perubahan Penyebab Utama dari Beban Penyakit,
1990 dan 2016
1990 2016
• Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, PTM menjadi
penyebab utama dari beban penyakit.
➢ pembiayaan mahal → 23,9% pengeluaran katastropik
• Di sisi lain, prevalensi penyakit menular masih tinggi
26,1% Penduduk > 10 tahun
kurang aktivitas fisik
36,1% Penduduk usia >15
tahun merokok
93,5%Penduduk >10 tahun
kurang konsumsi buah
dan sayur
Sumber : Riskesdas, 2013
Faktor Risiko
Penyakit Tidak Menular
• Peningkatan PTM diperkirakan akan berlanjut seiring
meningkatnya faktor risiko seperti kurang aktivitas fisik,
merokok dan kurang konsumsi sayur dan buah.
➢ menghambat kesempatan untuk meraih bonus
demografi
Sumber:
• Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014)
• WHO (2018). Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by
Country and by Region, 2000-2016
Penyakit Tidak
Menular37%
Penyakit Menular
56%
Cedera7%
Penyakit Tidak
Menular73%
Penyakit Menular
21%
Cedera6%
6
dari
Baduta & Balita
di Indonesia
Stunting
Stunting di Indonesia
Sumber: Riskesdas 2018
• Stunting terjadi hampir di seluruh
wilayah di Indonesia dan di seluruh
kelompok sosial ekonomi.
• Permasalahan stunting bersifat
multidimensional, tidak hanya
kemiskinan dan akses terhadap
pangan, tetapi juga pola asuh dan
pemberian makan pada balita.
Dampak Stunting
Pertumbuhan Penduduk
Penurunan produktivitas SDM
(Proyeksi Penduduk 2010-2045)
Ekonomi
Potensi kerugian 2-3% dari GDP per
tahun
(World Bank, 2016)
Kesehatan
Gagal tumbuh, hambatan
perkembangan kognitif dan
motorik, serta gangguan metabolik
saat dewasa
(The Lancet, 2008)
Pembangunan Manusia
Penurunan daya saing SDM
(UNICEF, 2018)
Capaian Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
dalam RPJMN 2015-2019
Anemia pada
Ibu Hamil (%)
37,1(Riskesdas,
2013)
48,9(Riskesdas,
2018)
Target 2019 28,0%
Bayi dengan BBLR
(%)
10,2(Riskesdas,
2013)
6,2(Riskesdas,
2018)
Target 2019 8,0%
Bayi usia <6 bulan yang
mendapat ASI Eksklusif
37,3(Riskesdas,
2018)
38(Riskesdas,
2013)
Target 2019 50,0%
Underweight Balita
(%)19,6
(Riskesdas,
2013)
17,7(Riskesdas,
2018)
Target 2019 17,0%
Wasting Balita (%)
12,1(Riskesdas,
2013)
10,2(Riskesdas,
2018)
Target 2019 9,5%
Stunting Baduta (%)
32,9(Riskesdas,
2013)
29,9(Riskesdas,
2018)
Target 2019 28,0%
15,4(Riskesdas,
2013)
Prevalensi obesitas
penduduk usia 18+
tahun (%)21,8
(Riskesdas,
2018)
Target 2019 15,4%
Tekanan Darah Tinggi
(%)
34,1(Riskesdas
2018)
Target 2019 23,4%
25,8(Riskesdas,
2013)
Kebijakan dan Komitmen Percepatan Perbaikan Gizi
RPJMN 2015 – 2019Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
RKP 2019Rencana Kerja Pemerintah
WHA 2025World Health Assembly
SDGs 2030Sustainable Development Goals
RAN-PG
2015 – 2019Rencana Aksi Nasional Pangan & Gizi
GERMASGerakan Masyarakat
Hidup Sehat
SUN GLOBALRoadmap 2016 - 2020
Sistem
Pangan
Penurunan
Faktor
Risiko
Penurunan
Malnutrisi
Indikator TPB/SDGs
SDGs 17 Goal, 169 Target, 319 Indikator
PILAR PEMBANGUNAN
SOSIAL
PILAR PEMBANGUNAN
EKONOMI
PILAR PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
PILAR PEMBANGUNAN
HUKUM DAN TATA
KELOLA
7 Target, 26 Indikator
8 Target, 13 Indikator
13 Target, 38 Indikator
10 Target, 18 Indikator
9 Target, 16 Indikator
5 Target, 6 Indikator
12 Target, 20 Indikator
8 Target, 17 Indikator
10 Target, 16 Indikator
19 Target, 32 Indikator
8 Target, 29 Indikator
10 Target, 21 Indikator
11 Target, 7 Indikator
5 Target, 4 Indikator
10 Target, 9 Indikator
12 Target, 34 Indikator
12 Target, 13 Indikator
SDGs Goal 2
SDGs
Indikator Gizi di dalam TPB/SDGs 2030
Menghilangkan kelaparan,
mencapai ketahanan
pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan
pertanian berkelanjutan
Prevalensi
StuntingMenurunkan
prevalensi stunting
(TB/U) pada balita
Prevalensi
KurusMenurunkan prevalensi
kurus (BB/TB) pada
balita
ASI EksklusifMeningkatkan
persentase bayi yang
mendapatkan ASI
eksklusif
Anemia pada
WUSMenurunkan persentase
wanita usia subur (WUS 15
– 49 tahun) yang
menderita anemia
OverweightMenurunkan prevalensi
overweight (BB/TB)
pada balita
BBLRMenurunkan
persentase bayi BBLR
(Berat Badan Lahir
Rendah) (<2.500 gram)
Asupan Minimal
WUSMeningkatkan persentase
asupan minimal wanita usia
subur (WUS 15 – 49 tahun)
Dana untuk
GiziPersentase alokasi
dana negara untuk
masalah gizi
2. Penurunan Stunting
12Framework Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, 2018-2024
Penurunan Stunting memerlukan
implementasi intervensi lintas sektor
(spesifik dan sensitif) secara terintegrasi
di tingkat pusat dan daerah.
Strategi Utama Penurunan Stunting:Pendekatan Multisektor dan Intervensi Terintegrasi
Kemenkes
• Suplementasi gizi makro dan mikro
• Promosi ASI Eksklusif dan MP-ASI
• Penanganan kekurangan gizi
• Surveilans Gizi (pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan)
• Pelayanan antenatal dan neonatal
• Imunisasi
• Pemberian obat cacing
• Pencegahan diare
Intervensi Gizi Spesifik Intervensi Gizi Sensitif
• Kemenko PMK
• Bappenas
• Kemdagri (Advokasi Pemda, NIK, Akta Lahir)
• Kemendes PDTT (Dana Desa)
• Kemenkeu (Sistem Insentif)
• Kemen Kominfo (Sosialisasi & Kampanye)
Enabling Factors
KemPU&PR
Kemdik-bud
Kem-perin
Kemtan
BPOM
Bimbingan Perkawinan & Tokoh Agama
Kemsos
BKKBN
Kesehatan reproduksi, Pembinaan
Keluarga Balita
Kemenag
KKPPPPA
Keamanan Pangan
Air bersih dan sanitasi
Ketahanan pangan
PAUD, Parenting, UKS
FortifikasiProduk Pangan
Bantuan pangan non tunai, PKH
Sosialisasi Gizi bagi Anak & Keluarga
Pemasaran & Promosi Hasil Kelautan
Kemristek Dikti
Edukasi dan pendampingan masyarakat (Program KKN)
Sinergi Fokus Intervensi
160 Kab/Kota Lokasi Prioritas Tahun 2019
Intervensi yang
dilaksanakan secara
lintas sektor diarahkan
pada lokasi prioritas yang
sama.
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
• 5 Pilar Percepatan
Penurunan Stunting
• Penentuan Lokus Prioritas
Komitmen Tinggi
Pimpinan
Penandaan anggaran, insentif,
dana desa, non-pemerintah
Pembiayaan
Dashboard, data
survey, evaluasi
Pemantauan &
Evaluasi
Konsolidasi perencanaan,
peningkatan pemahaman,
profil daerah
Peningkatan
Kapasitas Daerah
• Stranas Stunting 2020-
2024
• 8 Aksi Integrasi Intervensi
Penurunan Stunting
Regulasi &
Strategi Nasional
Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting
2018 – 2024
Dokumen lengkap dapat diunduh pada
tautan: http://bit.ly/StranasStunting
17Delapan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting
PIC:
BAPPEDA
PIC:
BAPPEDA
PIC: Sekda
PIC: BPMDPIC:
BAPPEDA
PIC: Dinkes
PIC: Sekda &
BAPPEDA
PIC: BPMDDokumen lengkap dapat diunduh pada tautan:
http://bit.ly/pedomanintegrasi
Aksi integrasi adalah instrumen
dalam bentuk kegiatan yang
digunakan untuk meningkatkan
pelaksanaan integrasi intervensi gizi
dalam penurunan stunting
Penandaan Anggaran Stunting
Pedoman memberikan panduan bagi Bappenas, Kemenkeu
dan K/L pelaksana dalam melakukan:
Identifikasi dan penandaan anggaran K/L yang
mendukung program penurunan stunting
Reviu efisiensi dan efektivitas belanja K/L untuk
meningkatkan strategi prioritisasi, pengalokasian,
dan pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran
berikutnya
01
02
PMK No. 142/PMK.02/2018: K/L melakukan penandaan output ke dalam beberapa
tematik APBN, termasuk tema: Upaya Konvergensi Penanganan Stunting (008).
19T A H A P A N P E L A K S A N A A N
I N T E R V E N S I P E N U R U N A N S T U N T I N G T E R I N T E G R A S I
• Musrenbang desa
• Musrenbang kecamatan
• Rancangan Awal RKPD
Januari
• Pagu Anggaran Indikatif
• Rancangan Renja OPD
• Forum OPD/Lintas PD
Februari
• Rancangan RKPD
• Musrenbang Kabupaten/Kota
Rancangan Perbup/Perwali RKPD
Rancangan akhir RKPD kab/kota
Perbup/Perwali RKPD
Maret
April
Mei
Juni
Penyusunan KUA-PPASJuli
Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD
Penyusunan RKA OPD
Penyusunan APBD
Pembahasan APBD dengan DPRD
Penetapan APBD
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jan-Feb
tahun n+1
Aksi #1: Bappeda (PIC) dan OPD
Aksi #2: Bappeda (PIC) dan OPD
Aksi #3: Sekda dan/atau Bappeda
Aksi #4: BPMD
Aksi #5: BPMD
Aksi #6: Bappeda (PIC) dan OPD
Aksi #7 Dinas Kesehatan
Aksi #8: Sekda dan Bappeda (PIC) dan
OPD
BulanJadwal Reguler Perencanaan
dan Penganggaran DaerahJadwal Pelaksanaan
8 Aksi IntegrasiPenanggung Jawab
Tahap Perencanaan dan Penganggaran Tahap Pelaksanaan Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Aksi #1
Analisis
Situasi Aksi #2
Rencana
Kegiatan
Aksi #3
Rembuk
Stunting
Aksi #4 Perbup/
Perwali tentang
Peran Desa
Aksi #5
Pembinaan
Kader
Pembangunan
Manusia (KPM)
Ak
si #
6 S
iste
m M
an
aje
me
n D
ata
Ak
si #
7 P
en
gu
ku
ran
da
n P
ub
lika
si D
ata
Stu
ntin
g
Aksi #8
Reviu Kinerja Tahunan
20Struktur Organisasi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah
P
D
K
K
ProvinsiKoordinasi menggunakan Tim
RAD PG atau TKPKD atau tim
lainnya yang dinilai efektif
untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan intervensi
penurunan stunting
Kabupaten/KotaKoordinasi menggunakan Tim
RAD PG atau TKPKD atau tim
lainnya yang dinilai efektif
untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan intervensi
penurunan stunting
DesaKepala Desa menjadi
penanggung jawab kegiatan
percepatan penurunan
stunting di tingkat desa
KecamatanKoordinasi dipimpin oleh
Camat melalui pertemuan
secara berkala dengan aparat
tingkat kecamatan, tingkat
desa, dan masyarakat
3. Pencegahan Obesitas
Kebijakan Terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017:
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
1) Aktivitas fisik 4) Pencegahan dan deteksi dini
2) Perilaku hidup sehat 5) Kualitas lingkungan
3) Pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi 6) Edukasi hidup sehat
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2017:
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
1) Pedoman Pelaksanaan
2) Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Pusat dan Daerah
Pendekatan Lintas Sektor Dalam Germas(Inpres No. 1 Tahun 2017)
Germas Dilaksanakan
dengan Pendekatan
Multisektor dan Melibatkan Pemangku
Kepentingan di Pusat dan
Daerah
K/L Koordinator
Pelaksanaan Germas:
• Kemen PPN/Bappenas:
perencanaan, pedum,
monev & pelaporan
• Kemenko PMK:
pengendalian di tingkat
pusat
• Kemendagri: koordinasi
dan fasilitasi Pemda
Capaian Indikator GERMAS terkait Gizi
Menurunkan Faktor Risiko Masalah Overnutrition
Pencegahan dan
Deteksi Dini
• Tidak merokok
• PHBS
• Akses air minum dan
sanitasi layak
• 150 menit aktivitas
fisik moderat dalam
satu pekan, seperti
berjalan cepat
(WHO, 2011)
• Konsumsi buah dan
sayur 5 porsi/hari
Edukasi dan Perilaku
Hidup Sehat
Konsumsi
Pangan Sehat
Lingkungan
Sehat
Aktivitas
Fisik
• Deteksi dini penyakit
secara rutin
Contoh Praktik Baik Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif
PAUD HI di Kab.
Sijunjung-Sumatera
Barat
Baby Café di Kab.
Klaten-Jawa Tengah
Posyandu Prakonsepsi
di Kab. Banggai-
Sulawesi Tengah
Integrasi Pencatatan Sipil di
Kota Pasuruan-Jawa Timur
PKH Prestasi di Kab.
Brebes-Jateng
Intervensi
Terintegrasi di Kab.
Gorontalo-Gorontalo
Pelayanan Kesehatan
Berbasis Elektronik di
Kab. Lombok Barat-NTB
Komitmen Pimpinan di
Kab. Kulon Progo-DIY
Kampung Zimba di Kab.
Bogor-Jawa Barat
Tantangan Percepatan Pencegahan Stunting
Beban Gizi Ganda
Undernutrition Overnutrition
1Komitmen Politik
Kapasitas Sumber Daya
2Food-Based
Approach
SuplementasiKonsumsi
Makanan
3
Perubahan Perilaku
Komunikasi &
InformasiEdukasi
4Optimalisasi
Intervensi Spesifik &
Sensitif
Kualitas Cakupan
5Evidence Based
Policy
Dukungan
RisetKetersedian
Data
6Evaluasi
4. Peranan Perguruan Tinggi dalam
Perbaikan Gizi dan SDGs
Peran Perguruan Tinggi dalam Perbaikan Gizi
1Fokus pada Undernutrition & Overnutrition
➢ Fokus penelitian dan pengembangan program tidak hanya
pada undernutrition tetapi juga pada overnutrition
(overweight, obesity, NCD)
Koordinasi & Integrasi antar-
Perguruan Tinggi
➢ Memperkuat koordinasi dan integrasi antar-
Perguruan Tinggi melalui kurikulum pendidikan
dan program KKN yang selaras dengan program
Pemerintah
Evidence-based Study
➢ Memperkuat evidence-based study
terkait food-based approach
intervention untuk mencegah
kekurangan mikronutrien
Rekomendasi Kebijakan
➢ Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti
(evidence-based policy) dalam rangka
mengoptimalkan kualitas dan cakupan intervensi
spesifik dan sensitif
Edukasi Perubahan Perilaku
➢ Mendukung pelaksanaan perubahan perilaku
masyarakat melalui edukasi yang efektif dan terintegrasi
Pendampingan Daerah
➢ Melakukan pendampingan daerah seperti
dalam melakukan pelatihan,
peningkatan kapasitas, serta
pengembangan program
Inovasi & Praktik Baik
Daerah
➢ Melakukan inovasi dan mendorong
praktik baik di daerah untuk
direplikasikan
Pelaksanaan Program sampai Desa
➢ Mendukung pelaksanaan intervensi penurunan
stunting terintegrasi pada kegiatan lintas program di
perangkat daerah sampai tingkat desa
2
3
4
5
6
7
8
Peran Akademisi & Pakar dalam SDGs
SDGs
riset & pelaksanaan
peningkatan kapasitas & inovasi data
mendukung pemda
membangun SDGs center
Peran Perguruan Tinggi dalam SDGs:Tridharma Perguruan Tinggi
PENELITIAN PENDIDIKAN
OPERASIONALISA
SI DAN TATA
KELOLA
PENGABDIAN
MASYARAKAT
•Penelitian terkait SDGs
•Penelitian interdisiplin dan
transdisiplin
• Inovasi dan solusi
•Peningkatan kapasitas
penelitian
•Evidence-based analysis
•Pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan
•Peningkatan kapasitas
•Mobilisasi generasi muda
• Fasilitator dan katalisator
keterlibatan publik
•Dialog dan aksi lintas-sektor
•Advokasi masyarakat
•Meningkatkan komitmen para
pemangku kepentingan
TRIDARMA
PERGURUAN
TINGGI
• Hasil penelitian
• Pengembangan berbagai indikator
• membangun jejaring antar perguruan
tinggi di dalam dan di luar negeri
Contoh Peran Perguruan Tinggi dalam SDGs
1. Menjadi menjadi pusat unggulan
(center of excellence) di bidang
keilmuan sesuai dengan kompetensi
intinya (core competence)
3. Menjadi mitra pemerintah pusat dan
daerah serta pemangku kepentingan
lainnya dalam melakukan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan SDGs.
4. Membantu menyusun
Rencana Aksi Daerah
(RAD) SDGs
2. Pengarusutamaan SDGs
dalam proses pendidikan/
pengajaran
• Membuka prodi/matakuliah
SDGs
• Kuliah Kerja Nyata (KKN)
dengan tematik SDGs
• Sosialisasi SDGs oleh
mahasiswa
CONTOH PERAN PERGURUAN TINGGI: TPB/SDGS CENTER/NETWORK
1. Penyusunan RAN dan Roadmap SDGs dibantuoleh para pakar dari Perguruan Tinggi (UI, ITB, IPB, UNPAD);
2. Penyusunan RAD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dibantu oleh SDGs Center Unpad;
3. Penyusunan RAD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung dibantu oleh SDGs Center Unpad;
4. Penyusunan RAD Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Universitas Diponegoro;
5. Penyusunan RAD Provinsi Riau dibantu oleh Universitas Riau.
SDGs “Center” di
Indonesia
1. Universitas Pajajaran
2. Universitas Andalas
3. Universitas Bengkulu
4. Universitas Jember
5. Universitas Pancasila
6. IPB
7. ITB
CONTOH PERAN PERGURUAN TINGGI:TPB/SDGs CENTER/NETWORK
6. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara UniversitasPadjajaran dan UNDP yang bertujuan untuk membentuk wadahpertukaran wawasan mengenai riset dan data yang berguna bagiimplementasi SDGs.
7. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara UniversitasPrasetiya Mulya dan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalammewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Perkotaan Inklusif;
8. Universitas Pancasila mendirikan Sekretariat SDGs yang salah satukegiatannya menginisiasi Prototype Akses Air Bersih untuk Pulau Terluar;
9. Universitas Trisakti (Magister Manajemen/MM-Sustainability) dan PTTEP (PTT Exploration and Production Public Company Limited – perusahaanminyak nasional Thailand yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi) melakukan pembinaan relasi antar pemangku kepentingan, termasukpemerintahan, sektor swasta, LSM dan individu.
TERIMA KASIH
Sekretariat Stunting
gernas1000hpk
gernas1000hpk
Kementerian PPN/BappenasJl. Taman Suropati No. 2, Menteng Jakarta Pusat 10310
www.cegahstunting.id
35