padat karya tunai desa (pktd) pendidikan gizi … · pertemuan koordinasi kebijakan program dan...
TRANSCRIPT
PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PENDIDIKAN GIZI PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN LOKAL
BUMIL DAN BALITA SERTA
KONSEP PENDIDIKAN GIZI-PMBA MELALUI DANA BOK 2019
DODDY IZWARDY
DIREKTUR GIZI MASYARAKAT
1
1 Pertemuan Koordinasi Kebijakan Program dan Anggaran
Program Kesmas Pusat dan Daerah Tahun 2019 Jakarta, 20 Oktober 2018
PENDAHULUAN
SEJARAH PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
1980-1990
1998-2002
2005
2006
2007-2009
PMT dana diberikan secara langsung kepada
keluarga
Diberikan MP-ASI lokal yang dilaksanakan oleh para
kader posyandu di lapangan
Diberikan dalam bentuk MP-ASI Pabrikan tingkat penerimaan
sasaran cukup baik, namun miskin pemberdayaan
Diberikan dalam bentuk MP-ASI Pabrikan berdasarkan:
• SK Menkes No: 224/Menkes/SK/II/2007 tentang spesifikasi MP-ASI
• SK Menkes No: 889/Menkes/SK/II/2009 tentang spesifikasi teknis makanan tambahan anak balita 2-5 tahun, anak usia sekolah dasar dan ibu hamil
Melalui JPS-BK diberikan MP-ASI
pabrikan (6-11 bulan) dan MP-ASI lokal (12-
23 bulan
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
6
PRINSIP PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) :
1. PMT PENYULUHAN : memberikan edukasi kepada kelompok sasaran untuk menyajikan dan mengkonsumsi makanan yang beragam berimbang seuai kelompok usia.
2. PMT PEMULIHAN : memberikan asupan gizi yang sesuai untuk memulihkan kondisi persoalan gizi pada kelompok sasaran yang mengalami permasalahan gizi(malnutrisi) baik gizi kurang atau gizi lebih
Dilakukan oleh TENAGA KESEHATAN dan atau
MASYARAKAT yang berpengetahuan baik tentang gizi
7
SUMBER BAHAN MAKANAN UNTUK PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN :
1. MAKANAN LOKAL : bahan makanan yang tersedia di sekitar kelompok sasaran yang beragam baik sumber KARBOHIDRAT, PROTEIN, LEMAK, MINERAL dan atau zat GIZI MIKRO lainnya
2. MAKANAN PABRIKAN : bahan makanan yang sengaja dibuat untuk sasaran tertentu dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan disamping keamanan dan penerimaan oleh kelompok sasaran
8
PERBANDINGAN MAKANAN LOKAL DAN PABRIKAN (VISUAL) :
Makanan
LOKAL
Makanan
PABRIKAN
9
PERBANDINGAN MAKANAN LOKAL DAN MAKANAN PABRIKAN:
PMT LOKAL PMT PABRIKAN KETERANGAN
Nilai gizi perlu perencanaan menu oleh ahli gizi
untuk memperhitungkan
nilai gizi pada setiap menu
Telah di formulasikan sedemikian rupa untuk memenuhi
kebutuhan tambahan zat gizi makro dan
mikro
PMT lokal relatif kurang mampu memenuhi kebutuhan zat gizi mikro
Variasi jenis dapat dikreasikan, lebih variatif
monoton butuh keahlian modifikasi menu dan bahan makanan
10
PERBANDINGAN MAKANAN LOKAL DAN MAKANAN PABRIKAN:
PMT LOKAL PMT PABRIKAN KETERANGAN
Jumlah setara kebutuhan
bila dibandingkan dengan PMT pabrikan,
butuh jumlah porsi yang lebih banyak untuk nilai
gizi yang setara
dengan jumlah yang lebih sedikit dari PMT lokal sudah
mampu mencapai nilai gizi yang optimal
gizi makro, bukan gizi mikro
Hygiene
sangat tergantung pada individu yang mengolah
makanan
aman siap makan, dalam kemasan yang terjaga
kebersihannya
Sugesti untuk pemulihan
minim, karena berupa makanan yang terlihat
biasa
sebagai makanan dengan perlakuan khusus
Dalam situasi darurat
sulit dilaksanakan dapat segera mengatasi kebutuhan makanan darurat
tinggi zat gizi
11
CONTOH UNTUK PERBANDINGAN MAKANAN LOKAL DAN MAKANAN PABRIKAN BAGI IBU HAMIL
per 100 gram : 155 kalori
Lumpia tahu (tepung beras, terigu, telur, minyak goreng, udang, tahu, slada, selai kacang) : 147 kalori (2 potong sedang)
4 butir telur = 3 keping biskuit atau
4 potong lumpia tahu untuk mencapai kalori setara
3 keping biskuit
baru setara kalori, bagaimana dengan zat gizi lainnya terutama zat gizi
mikro? zat gizi makro
dan mikro pada biskuit PMT telah dihitung sesuai
kebutuhan sehingga dapat berkontribusi pada total
asupan gizi secara maksimal
12
PEMBELAJARAN PEMBERIAN MAKANAN LOKAL UNTUK PEMULIHAN GIZI
Evaluasi tahun 2005 tingkat penerimaan sasaran terhadap PMT dalam
bentuk MP-ASI Pabrikan cukup baik, hanya saja dinilai bahwa pemberian
makanan pabrikan miskin pemberdayaan,
Tahun 2006 dicoba pemberian MP-ASI lokal yang pelaksanaannya
dipercayakan kepada para kader Posyandu
BANYAK KESULITAN KAPASITAS KADER UNTUK :
MENYEDIAKAN BAHAN MAKANAN
MENGOLAH BAHAN dan MEMODIFIKASI JENIS MAKANAN YANG
BERGIZI TINGGI
PERTANGGUNG JAWABAN ADMINISTRASI
PEMAHAMAN POLA KOMSUMSI
IBU HAMIL DAN BALITA
7,2
7,6
9,8
8,1
8,8
13
,7
11
11
,3
14
,8
10
,2
14
,6
19
,4
12
11
,6
11
,2
20
,6
12
,8 15
18
18
,5
16
12
,8
16
,2
20
,2
17
14
,5
22
,5
16
18
,6
19
,1
18
20
,4
19
23
,7
23
,8
6,7
6,8
7,9
8,7
9,5
10
10
10
,8
11
,2
11
,3
11
,5
11
,5
11
,7
12
,2
12
,7
13
,1
13
,6
13
,8
13
,8
14
14
,3
14
,5
14
,8
15
,2
15
,4
15
,9
15
,9
17
,4
18
,2
18
,3
18
,3
18
,5
19
,2
20
,7
21
,7
0
5
10
15
20
25
Sula
wes
i Uta
ra
Sum
atra
Uta
ra
Bal
i
DI A
ceh
Jam
bi
Ben
gku
lu
Kep
Ban
gka
Bel
itu
ng
Kep
ula
uan
Ria
u
Kal
iman
tan
Tim
ur
Mal
uku
Kal
iman
tan
Uta
ra
Go
ron
talo
Mal
uku
Uta
ra
DK
I Jak
arta
Ria
u
Kal
iman
tan
Ten
gah
Sum
ater
a Se
lata
n
Jaw
a B
arat
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Bar
at
Sula
wes
i Bar
at
Sum
atra
Bar
at
IND
ON
ESIA
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Sula
wes
i Sel
atan
Pap
ua
Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
DI Y
ogy
akar
ta
Jaw
a Ti
mu
r
Ban
ten
Lam
pu
ng
Jaw
a Te
nga
h
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Pap
ua
2016 2017
Persentase Ibu Hamil Risiko KEK Menurut Provinsi Pemantauan Status Gizi 2016-2017
Terjadi penurunan persentase ibu hamil risiko
KEK, yaitu dari 16.2% menjadi 14.8%
KOMPONEN KENAIKAN BERAT BADAN IBU HAMIL
DISTRIBUSI DAN KOMPONEN DALAM KENAIKAN BB IBU SESUAI KEHAMILAN
POLA DAN KOMPONEN RATA-RATA KENAIKAN BERAT BADAN SELAMA HAMIL
KENAIKAN BERAT BADAN IBU HAMIL
PER TRISEMESTER BERDASARKAN INDEK MASSA TUBUH
15
22
Bagaimana Menggunakan 3 Parameter Status Gizi Dikaitkan Intervensi?
Cek BB/U
Cek TB/U
Cek BB/TB
Skrining awal
• Normal • Gizi Kurang • Gizi Buruk
• Normal • Pendek • Sangat Pendek
PMT Pemulihan
Undernutrisi kronik
Undernutrisi Akut
PMT dan Stimulasi
TFC
• Normal • Kurus • Sangat Kurus
PMT Pemulihan
TFC
Membangun Survailans Gizi yang Kuat
• Setiap Posyandu Punya Alat Ukur BB dan Panjang Badan
• Buku KIA Cukup (Alat Dx Stunting)
• Kader yang Kompeten
LAHIRNYA
PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
BIDANG KESEHATAN
24
KERANGKA PIKIR PADAT KARYA TUNAI DI DESA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Terjadinya migrasi dan urbanisasi yang
tinggi
Tingginya jumlah Desa Tertinggal
Masih tingginya Angka Pengangguran
Masih tingginya Angka Gizi Buruk
dan Stunting
Masih tingginya Tingkat Kesenjangan
Pendapatan
Masih tingginya Angka Kemiskinan
MASALAH
PADAT
KARYA
TUNAI
(CASH
FOR
WORK)
Penciptaan Upah/ Tambahan Pendapatan
MANFAAT DAN
DAMPAK
Penurunan Angka Stunting
Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Perluasan kesempatan kerja sementara
Perluasan Mutu dan Akses
Pelayanan Dasar
Peningkatan aksesibilitas
desa (terbukanya desa
terisolir)
Jumlah setengah
penganggur 6 juta
orang di perdesaan
Penduduk miskin di
desa 27,7 juta orang.
10,2 juta orang tinggal
di sekitar dan dalam
kawasan hutan
Status gizi masyarakat
(37,2% stunting)
Jumlah penganggur
2,39 juta orang di
perdesaan
Jumlah pekerja tak
dibayar 10,58 juta
pekerja di perdesaan Program dan Kegiatan
Pelaksana
1. Kementerian/ Lembaga 2. Pemerintah Daerah 3. Pemerintah Desa
1. Pelayanan Dasar 2. Pembangunan Prasarana dan
Sarana 3. Pengembangan Ekonomi
Produktif 4. Pemberdayaan Masyarakat Laju urbanisasi 41 %
Arahan Presiden dalam Ratas Kabinet sebagai dasar Pelaksanaan Kebijakan PKTD untuk Menurunkan Angka Stunting
25
15. Pada rapat terbatas selanjutnya, Menko Bidang PMK agar melibatkan Menteri Kesehatan agar membuat ketentuan terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Ke depan presiden setuju dengan masukan yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan bahwa anggaran PMT agar dapat diberikan kepada Ibu – Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau ibu – ibu Pos Pelayanan Keluarga Terpadu (posyandu) untuk membeli telur atau produk makanan lainnya yang kemudian dimasak dan dibagikan sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat daerah.
DASAR HUKUM
Penugasan dari
Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah
kepada Desa meliputi
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,
pelaksanaan
Pembangunan Desa,
pembinaan
kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
UU DESA (Ps. 22)
Pemberdayaan masyarakat
Desa dilakukan dengan:
a. mendorong partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan dan
pembangunan Desa yang
dilaksanakan secara
swakelola oleh Desa;
b. mengembangkan program
dan kegiatan
pembangunan Desa secara
berkelanjutan dengan
mendayagunakan sumber
daya manusia dan sumber
daya alam yang ada di Desa;
c. menyusun perencanaan dan
penganggaran yang
berpihak kepada
kepentingan warga miskin,
warga disabilitas,
perempuan, anak, dan
kelompok marginal;
PP No.43/2014 (Ps. 127)
Pengadaan Barang/Jasa di
Desa pada prinsipnya
dilakukan secara Swakelola
dengan memaksimalkan
penggunaan material/bahan
dari wilayah setempat,
dilaksanakan secara gotong
royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat
setempat, untuk memperluas
kesempatan kerja, dan
pemberdayaan masyarakat
setempat.
Perka LKPP No. 13/2013
(Ps. 4)
Penciptaan lapangan kerja di desa di
optimalkan dengan padat karya,
cash for work, dan swakelola
Arahan Presiden Pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara
swakelola dengan
menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga
kerja dari Desa setempat.
PMK50/PMK.07/2017 (Ps.128)
Perpres 54/2010*) (Ps. 26)
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah/Lembaga (termasuk
Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola)
PMK 168/PMK.05/2015 juncto
PMK 173/PMK.05/2016
Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan
Pemerintah pada K/L
SKB 4 Menteri
tentang tentang
Penyelarasan dan
Penguatan
Kebijakan
Percepatan
Pelaksanaan UU
6/2014 tentang Desa
Keterangan: *) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan
Presiden 70/2012 junctis Peraturan Presiden 172/2014 junctis Peraturan Presiden 4/2015.
Permenkes 17/2018
Revisi Permenkes 79/2016
Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kemenkes Sumber : Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
26
Permendagri 44/2016 ttg
Kewenangan Desa
Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa dan Desa Adat
Permendagri 18/2018 ttg LKD
Posyandu merupakan salah satu
LKD
1. Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola,
sejak tahap perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara mandiri oleh desa dan
memungkinkan untuk tidak
dikontrakkan kepada pihak
ketiga/kontraktor.
2. Pelaksanaan kegiatan Padat
karya Tunai di Desa yang
menggunakan Dana Desa
dilakukan oleh Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) dan dalam
penetapan harga satuan
kegiatan/hari orang kerja (HOK)
mengacu pada peraturan
Bupati/Walikota Tentang Harga
Satuan Biaya setempat.
1. Sumber Dana yang berasal
dari Kementerian/lembaga
yang dapat digunakan untuk
kegiatan padat karya tunai di
desa tahun 2018 dapat
berbentuk:
• Bantuan Pemerintah
(Swakelola oleh K/L (DIPA
Pusat))
• Tugas Pembantuan (TP)
dan
• Bantuan Sosial.
1. Pelaksanaan kegiatan padat
karya tunai di Desa yang
menggunakan sumber dana
dari Kementerian/ Lembaga
dikelola sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
1. Sumber Dana yang berasal dari Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berbentuk:
• Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
dan/atau APBD Kabupaten/Kota kepada Desa
untuk membiayai kegiatan padat karya tunai
yang masuk dalam daftar kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Skala Lokal Desa;
• Pembiayaan program/kegiatan yang
diswakelola oleh pemerintah provinsi dan/atau
pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai
kegiatan padat karya tunai yang tidak termasuk
dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal
Desa,
2. Pelaksanaan program/kegiatan padat karya tunai di
Desa yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan/atau
APBD Kabupaten/Kota dikelola sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
DANA DESA
ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Anggaran untuk Mendukung Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa
27
28
PROSES PANJANG TERWUJUDNYA PKTD
1. ACEH TENGAH
2. PIDIE
3. LANGKAT
4. PADANG LAWAS
5. NIAS UTARA
6. GUNUNG SITOLI 7. PASAMAN
8. PASAMAN BARAT
9. ROKAN HULU
10. KERINCI 11. OGAN KOMERING ILIR
12. KAUR
13. LAMPUNG SELATAN
14. LAMPUNG TIMUR
15. LAMPUNG TENGAH
16. BANGKA BARAT
17. NATUNA
SUMATERA
1. KEPULAUAN SERIBU
2. BOGOR
3. SUKABUMI 4. CIANJUR
5. BANDUNG
6. GARUT
7. TASIKMALAYA
8. KUNINGAN
9. CIREBON
10. SUMEDANG
JAWA - BALI
11. INDRAMAYU
12. SUBANG
13. KARAWANG
14. BANDUNG BARAT
15. CILACAP
16. BANYUMAS
17. PURBALINGGA
18. KEBUMEN
19. WONOSOBO
20. KLATEN
21. GROBOGAN
22. BLORA
23. DEMAK
24. PEMALANG
25. BREBES
26. KULON PROGO
27. TRENGGALEK
28. MALANG
29. JEMBER
30. BONDOWOSO
31. PROBOLINGGO
32. NGANJUK
33. LAMONGAN
34. BANGKALAN
35. SAMPANG
36. PAMEKASAN
37. SUMENEP
38. PANDEGLANG
39. GIANYAR
17 KAB/KOTA PRIORITAS
39 KAB/KOTA PRIORITAS
1. LOMBOK BARAT
2. LOMBOK TENGAH
3. LOMBOK TIMUR
4. SUMBAWA
5. DOMPU
6. LOMBOK UTARA
7. SUMBA BARAT
8. SUMBA TIMUR
9. TIMOR TENGAH SELATAN
10. TIMOR TENGAH UTARA
NUSA TENGGARA
11. ALOR
12. LEMBATA
13. NGADA
14. MANGGARAI 15. ROTE NDAO
16. SUMBA TENGAH
17. SUMBA BARAT DAYA
18. MANGGARAI TIMUR
19. SABU RAIJUA
19 KAB/KOTA PRIORITAS
1. KETAPANG
2. BARITO TIMUR
3. HULU SUNGAI UTARA
4. PENAJAM PASER UTARA
5. MALINAU
KALIMANTAN
5 KAB/KOTA PRIORITAS
1. BOLAANG MONGONDOW UTARA
2. BANGGAI 3. ENREKANG
4. BUTON
5. BOALEMO
6. GORONTALO
7. MAJENE
8. POLEWALI MANDAR
9. MAMUJU
SULAWESI
9 KAB/KOTA PRIORITAS
1. MALUKU TENGAH
2. SERAM BAGIAN BARAT
3. HALMAHERA SELATAN
4. SORONG SELATAN
5. TAMBRAUW
6. JAYAWIJAYA
7. TOLIKARA
8. NDUGA
9. LANNY JAYA
10. DOGIYAI 11. INTAN JAYA
MALUKU - PAPUA
11 KAB/KOTA PRIORITAS
100 KABUPATEN/KOTA SASARAN KEGIATAN STUNTING
29
1. ROKAN HULU
2. LAMPUNG TENGAH
3. PASAMAN
SUMATERA 3 KAB PRIORITAS
1. CIANJUR
2. SUKABUMI 3. PEMALANG
4. BREBES
5. PANDEGLANG
6. NGANJUK
JAWA
6 KAB PRIORITAS
1. LOMBOK TENGAH
NUSA TENGGARA
1 KAB PRIORITAS
1. KETAPANG
2. HULU SUNGAI UTARA
KALIMANTAN 2 KAB PRIORITAS 1. GORONTALO
2. MAMUJU
SULAWESI 2 KAB PRIORITAS
1. LANNY JAYA
PAPUA 1 KAB PRIORITAS
MALUKU
1 KAB PRIORITAS
1. MALUKU TENGAH
TAHUN 2018 16 KABUPATEN PRIORITAS, 160 DESA PRIORITAS
30
• Ditetapkannya Program Kegiatan PKTD di sektor Kesehatan melalui Surat Menteri Kesehatan yang telah disampaikan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K nomor PR.02.03/Menkes/29/2018 tanggal 8 Mei 2018. Ditembuskan kepada (Wapres, Menko PMK, Menkeu, Men PPN/Bappenas, Ka. Seswapres) dengan output kegiatan sbb :
Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita → Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan Tambahan Lokal Bagi Bumil Dan Balita.
31
1 Penetapan Program/Kegiatan PKTD
• Menyusun Peraturan Menteri Kesehatan 17 / 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
32
2 Revisi Permenkes 79/2016
• Penganggaran dan Mekanisme pelaksanaan (fund channeling) Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah.
33
3 Jenis Bantuan
Dasar Pemberian
Bantuan
Penerima Bantuan
Bentuk Bantuan
Mekanisme Pencairan Penyaluran Keterangan
7. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA
1. Penetapan Jenis Bantuan oleh PA
2. Penetapan dlm bentuk Uang, Brg/Jasa oleh KPA, dan
3. SK ditetapkan PPK, disahkan KPA
4. PKS dgn PPK
- Perseorangan UANG
(mempertimbangkan
jumlah dana dan waktu pelaksanan kegiatan)
• Berdasarkan SK • LS ke rek. penerima
bantuan (perorangan) - Sekaligus
PA menetapkan jenis bantuan pemerintah yang tdk termasuk 6 jenis bantuan
- Kel. Masy - L. Pemer/ Non
Pemer.
• Berdasarkan SK dan PKS dgn Penerima bantuan
• LS ke penerima bantuan
• Sekaligus • bertahap
- Perseorangan - Kel. Masy - L. Pemer/ Non
Pemer.
BARANG/JASA
(memperhatikan sifat dan karakteristik
bantuan )
Mekanisme : • sesuai ketentuan PPBJ • Kontraktual • LS ke rekng penyedia
Brg Penyaluran oleh : • PPK • Penyedia barang/jasa
Sekaligus/bertahap (termin)
Dengan Mekanisme Bantuan Pemerintah
• Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan gizi dalam pemberian makanan tambahan lokal bagi bumil dan balita
34
4 Juknis Pelaksanaan Pendidikan Lokal
• Menetapan lokus pelaksanaan PKTD sektor Kesehatan
35
5 Lokus Pelaksanaan PKTD
Keputusan Dirjen Kesmas tentang Penetapan Lokus Pelaksanaan Pendidikan Gizi Makanan Tambahan Lokal
Perjanjian Kerjasama akan ditandatangani oleh Direktur Gizi Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama para Ketua Tim Penggerak PKK (Pendidikan Kesejaheraan Keluarga) di 16 Kabupaten yang sudah ditetapkan.
36
6 PKS Direktur Gizi dengan TPP PKK Kabupaten
KONSEP PELAKSANAAN Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan Tambahan
Lokal Bagi Ibu Hamil Dan Balita
1. Melibatkan organisasi masyarakat yang ada: Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan dan Desa dibawah pengawasan tenaga kesehatan setempat (Puskesmas)
2. Masyarakat menyiapkan makanan lokal mulai dari pemilihan, mengolah/memasak dan menyajikan yang sesuai dengan kebutuhan zat gizi Ibu Hamil dan Balita
37
KERJASAMA PELAKSANAAN DI DESA
Melibatkan masyarakat dan Tim Penggerak PKK di tingkat Desa.
38
Ketua Pelaksana (PKK Desa/Kader)
• Memastikan jumlah sasaran penerima makanan tambahan
• Menyusun menu • Menyusun anggaran belanja
bersama kader untuk pembelanjaan bahan
• Membentuk kelompok masak • Membuat jadwal memasak • Menyusun jadwal pelaksanaan
pemberian makanan tambahan • Menentukan tempat pelaksanaan
pemberian makanan tambahan • Membuat laporan pelaksanaan
Anggota (Kader kesehatan/warga yg ditunjuk)
• Memastikan jumlah sasaran penerima makanan tambahan
• Menerima dana untuk belanja bahan • Mendata jumlah bahan yang akan dibeli • Memastikan bahan yang akan dibeli memenuhi kriteria
yang ditetapkan • Mengecek kebersihan dan kelengkapan peralatan masak
yang digunakan • Membantu menyiapkan makanan yang akan dibagikan
pada sasaran • Membantu membagi makanan tambahan pada sasaran • Memastikan semua sasaran menerima makanan • Membuat laporan pelaksanaan • Warga yang ditunjuk termasuk Ibu Hamil dan Ibu Balita
sasaran
Pemberian Makanan tambahan diberikan
sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut
Tempat memasak dilaksanakan di rumah salah satu warga atau di tempat yang disepakati bersama seperti posyandu, rumah kader, atau lainnya
Pelaksanaan PMT ibu hamil dapat terintegrasi dengan
kelas ibu hamil, dll
Makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil dihidangkan dalam satu piring yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk (nabati dan hewani), sayuran dan buah disesuaikan dengan usia balita dan ibu hamil
Ibu PKK dan kader Posyandu dibawah bimbingan petugas kesehatan dapat memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat dll
PENYELENGGARAAN DI LAPANGAN
KOMPONEN PEMBIAYAAN
NO KOMPONEN %
1 Bahan Bahan, dll 65
2 Operasional 30
3 Dukungan manajemen 5
Total 100
PENGAWASAN PELAKSANAAN
• Pengawasan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Tim PKK Kabupaten dan Puskesmas
• Indikator yang dipantau meliputi: tingkat penerimaan sasaran, keterlibatan sasaran dan perubahan perilaku pola makan
• Tim Kabupaten (TP PKK, Dinas Kesehatan) dan tim Kecamatan ( TP PKK, Kepala Puskesmas, TPG atau tenaga kesehatan atau Bidan Desa) melakukan pemantauan penyelenggaraan PMT setiap bulan, dan bila ada masalah segera melakukan koordinasi dan tindakan perbaikan
41
Evaluasi Awal Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Pemberian Makanan Lokal dalam Penanggulangan
Stunting
Desain Crossectional: mix kuantitatif dan kualitatif
Waktu Oktober sd Desember 2018 (baseline)
Lokasi 9 Kabupaten Lokus Pelaksanaan PKTD Pemberian Makanan Lokal
Populasi Seluruh Ibu Hamil Penerima Program PKTD di 16 Kabupaten Seluruh Stake holder terkait di 16 Kab Program PKTD
Sampel 10 Ibu Hamil Penerima Program PKTD setiap desa di 9 Kabupaten Stake holder terkait di 9 Kab Program PKTD
Unit Analisis Ibu Hamil sasaran program PKTD & Stake Holder terkait
Data/informasi yang dikumpulkan
Antropometri, Pengetahuan Bumil Sasaran, dukungan stake holder terkait
Instrumen Antropometri kit, Kuesioner (kuantitatif) dan Panduan FGD (kualitatif)
Pelaksana SEAMEO REFCON, FKM-UI, FKM UNAND, FEMA IPB, FATETA IPB, FKM UNDIP, FKM UNAIR, FK-UGM, FK LAMBUNG MANGKURAT
Rokan Hulu, Lampung Tengah, Cianjur, Pemalang , Brebes, Lombok Tengah, Ketapang, Gorontalo, Hulu Sungai Utara
TUJUAN: 1. Mendapatkan gambaran awal TINGKAT PENERIMAAN SASARAN dan DUKUNGAN STAKE HOLDER terkait di kabupaten
lokus PKTD
2. Mendapatkan gambaran awal PENGETAHUAN, SIKAP DAN PRAKTEK Pemberian Makanan Sasaran Ibu Hamil
“Piring Makan” bumil (survey)
Umi Fahmida - SEAMEO RECFON
karbo karbo + sayur
karbo + sayur + protein nabati karbo + protein nabati
minus protein hewani
Rapat Koordinasi Persiapan
Belanja Bahan Makanan
Proses persiapan & pengolahan
Proses Persiapan Penyajian PMT Lokal
Menu PMT untuk balita, ibu hamil, dan remaja putri
Proses Distribusi PMT Lokal kepada sasaran
Dialog Presiden dengan Masyarakat
R1 dengan Presiden World Bank
Konferensi Pers
KONSEP PENDIDIKAN GIZI
UNTUK PMBA
DENGAN DANA BOK 2019
3
3 KOMPONEN UTAMA PENANGGULANGAN STUNTING -
POLA ASUH
POLA MAKAN
AIR BERSIH
SANITASI
Cegah Stunting, Itu Penting
AKAR MASALAH
Kemiskinan Kurangnya
pemberdayaan
perempuan
Politik, sosial dan budaya
Rendahnya akses
terhadap
MAKANAN dari segi jumlah dan kualitas gizi
POLA ASUH yang kurang baik
terutama pada
perilaku dan praktek
pemberian makan
bayi dan anak
Rendahnya akses
terhadap
PELAYANAN
KESEHATAN termasuk akses
sanitasi dan air
bersih
PERBAIKAN POLA MAKAN-POLA ASUH- PELAYANAN KESEHATAN
(PERBAIKAN AKSES SANITASI DAN AIR BERSIH) DAN PERUBAHAN PERILAKU
Degradasi
Lingkungan
Kemkes: Intervensi Spesifik
dan PMT
BKKBN: Kampung KB
Kemensos: Program Keluarga
Harapan
Kemenag: Program Catin
PUPR: Bedah Rumah,
PAMSINAS, STBM
Kementan: Kawasan Rumah Pangan Lestari
KKP: Kampanye Makan
Ikan
Kemendes: Bantuan Kegiatan
Posyandu
KUKM: Usaha UKM
Ormas: Kampanye, Edukasi
Perusahaan: CSR bantuan PMT
56
BOK
Dana Desa
Dana CSR
Dana PKH
Dana KRPL
Dana Bedah Rmh, Sanitasi
Dana Bibit Ikan
KUNCI: • Integrasi Lokus (Desa) • Integrasi Sasaran
(Keluarga Bumil dan Balita)
Asu
pan
Mak
anan
Ketahanan Pangan Keluarga
Pola Asuh Balita
Surv
aila
ns
Giz
i
Lumbung Pangan Desa
57
STUNTING ADALAH SIKLUS YANG AKAN BERLANGSUNG TERUS-MENERUS JIKA TIDAK SEGERA
DIATASI SAAT INI
ANAK
STUNTING
REMAJA PUTRI
KURANG GIZI
BUMIL KEK/
KURANG GIZI
BAYI BBLR
SIKLUS
STUNTING
PERBAIKAN POLA MAKAN DAN POLA ASUH
a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir dalam satu jam pertama, dilanjutkan dengan rawat gabung
b. Memberikan hanya air susu ibu saja sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan
c. Memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) mulai umur 6 bulan
d. Menyusui dilanjutkan sampai anak berumur 24 bulan atau lebih.
POLA PEMBERIAN MAKAN TERBAIK
BAGI BAYI DAN ANAK
Sumber: Global Strategy on Infant and Young Chlid Feeding, WHO/UNICEF 2002
Pendidikan Gizi Dalam Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
Umum : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan dan menyediakan makanan sesuai prinsip gizi seimbang untuk baduta dan ibu hamil.
Khusus : 1.Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu baduta dan ibu
hamil dalam penyediaan makanan sesuai prinsip gizi seimbang 2.Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perbaikan gizi baduta
dan bumil melalui Praktik PMBA 3.Meningkatkan pendapatan keluarga dalam menyediakan pangan lokal
Sasaran
1. Anak 6-24 bulan
Seluruh anak 6-24 bulan di wilayah Posyandu khususnya di
desa lokus penanggulangan stunting
2. Ibu hamil
Seluruh ibu hamil di wilayah Posyandu khususnya di desa lokus penanggulangan stunting
Prinsip Dasar PMT Penyuluhan
1.Sebagai bentuk pendidikan gizi melalui demonstrasi dan penyuluhan
PMBA 2.Kegiatan di luar gedung puskesmas dengan pendekatan pemberdayaan
masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan lintas program
dan sektor terkait lainnya.
●Posyandu dan PAUD ●Kelas ibu hamil ●Kelompok arisan ibu-ibu ●Dll
3. PMT Penyuluhan dilakukan 1 kali setiap bulan
Komponen Biaya
●Pembelian bahan makanan atau makanan dan bahan
bakar
●Kegiatan operasional lain terkait kegiatan PMT
Penyuluhan Baduta dan ibu hamil mengacu pada Panduan BOK.
Persyaratan dan Jenis Makanan
1. Diutamakan berbasis bahan makanan atau makanan lokal.
2. diberikan kepada balita dan ibu hamil sasaran sebagai bentuk pendidikan gizi. 3. PMT Penyuluhan dilakukan dengan demonstrasi penyiapan dan penyajian (Isi
Piringku) kepada ibu baduta dan ibu hamil sasaran. 4. Diutamakan berupa sumber protein hewani maupun nabati (misalnya
ikan/telur/daging/ayam, kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan
tahu ) serta sumber vitamin dan mineral yang terutama berasal dari sayur-sayuran
dan buah-buahan setempat.
5. Makanan tambahan penyuluhan untuk balita berbasis makanan lokal ada 2 jenis yaitu berupa MP-ASI (untuk bayi dan anak berusia 6-23 bulan)
6. Makanan tambahan penyuluhan untuk ibu hamil berbasis makanan lokal diberikan berupa makanan keluarga
7. Bentuk makanan tambahan penyuluhan yang diberikan kepada balita dapat disesuaikan dengan anjuran berikut:
USIA
(BULAN) ASI
BENTUK MAKANAN
MAKANAN
LUMAT
MAKANAN
LEMBIK
MAKANAN
KELUARGA
0 - 6*
6 - 8
9 - 11
12 - 23
24 - 59
Ket : 6* = 5 bulan 29 hari
Anjuran Pemberian Makanan Bayi dan Balita
Persiapan PMT Penyuluhan
Posyandu
- Pendataan calon Sasaran
- Pembentukan Tim PMBA
- Perencanaan PMT
Pustu/Poskesdes
- Rekap data calon sasaran
- Konfirmasi sasaran
- Pembinaan PMT Penyuluhan
Puskesmas
- Konfirmasi Status Gizi
- Penentuan Jml & alokasi sasaran
- Sosialisasi
- Lokakarya Mini
- Perencanaan Menu
Pelaksanaan PMT Penyuluhan
1. Penyelenggaraan PMT Penyuluhan perlu didukung dengan penyuluhan PHBS oleh tenaga kesehatan dan kader kepada keluarga sasaran.
2. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan :
● Demonstrasi masak dapat dilakukan 1 kali sebulan ● Bahan makanan untuk demonstrasi masak dapat
diupayakan dari hasil pemanfaatan pekarangan. ● Ibu Baduta dan ibu hamil didorong untuk
mempraktikkan penyiapan dan penyajian makanan sesuai isi piringku di rumah.
● Setiap bulan baduta dipantau pertumbuhannya dan ibu hamil ditimbang berat badannya.
Pencatatan dan Pelaporan
1. Menu makanan tambahan penyuluhan : Pencatatan harian sederhana mengenai daya terima
makanan tambahan penyuluhan 2. Keuangan : Pertanggungjawaban keuangan berupa rincian dan nota
pembelian bahan makanan dan bahan bakar sebagai bagian dari SPJ dana BOK
3. Hasil kegiatan PMT Penyuluhan : ● Frekwensi pelaksanaan PMT Penyuluhan ● Tingkat Partisipasi Masyarakat di Posyandu (D/S)
68
29.6%
*
*
*
STUNTING PADA BALITA BERDASARKAN RISKESDAS, UNICEF, DAN PEMANTAUAN STATUS GIZI