penilaian kepuasan terhadap fasilitas non fisik...

Berdasarkan analisis tingkat kepuasan local business terhadap fasilitas

pelayanan umum perkotaan yang sifatnya fisik, diperoleh informasi bahwa:

• jenis pelayanan yang cenderung memberikan kepuasan yang lebih

tinggi bagi local business di Kota Depok adalah pelayanan

Telekomunikasi dan Ketersediaan Kawasan untuk Usaha,

• jenis pelayanan yang cenderung memberikan tingkat kepuasan yang

sama (stagnan) bagi local business di Kota Depok adalah pelayanan air

bersih, pelayanan air kotor dan drainase, pelayanan listrik, dan

pelayanan sampah perkotaan,

• jenis pelayanan yang cenderung memberikan ketidakpuasan kepada

local business diantaranya adalah pelayanan jaringan jalan, serta

terminal angkutan orang dan barang.

PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP FASILITAS NON FISIK

PERKOTAAN

Setelah menganalisis kepuasan local business terhadap fasilitas fisik

perkotaan, kini dilakukan analisis tingkat kepuasan local business di Kota

Depok terhadap fasilitas non fisik perkotaan.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, tingkat kepuasan para local

business terhadap jaminan keamanan perkotaan dari tahun 2004 hingga 2007

tidak mengalami perubahan. Local business umumnya cukup puas dengan

jaminan keamanan yang diberikan, meskipun dari tahun ke tahunnya tidak

banyak mengalami perubahan.

Apabila diperhatikan dengan seksama, pada tahun 2006, terjadi

peningkatan jumlah local business yang merasa semakin puas dengan kondisi

keamanan di kota ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut

pemerintah Kota Depok telah melakukan sesuatu untuk menjamin keamanan

berusaha di kota ini. Namun kondisi tersebut tidak dibarengi dengan upaya

57

mengelola yang cukup baik, sehingga pada tahun 2007, jumlah local business

yang merasakan peningkatan kepuasan tersebut kembali mengalami

penurunan.

GAMBAR 3.15 KEPUASAN TERHADAP JAMINAN KEAMANAN USAHA

DI KOTA DEPOK

semakin puas sama saja semakin tidak puas

Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y


Kepuasan

0

3

6

9

12

15

Freq

uenc

y

TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005


Kepuasan

0

3

6

9

12

15

Freq

uenc

y


Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y



Sumber: analisis, 2007

Sementara itu, masalah pengurusan izin usaha di Kota Depok dirasakan

local business sebagai sesuatu yang tidak pernah mengalami perubahan dari

tahun 2004 hingga 2007. Prosedur perizinan yang diberlakuan tidak banyak

mengalami perubahan.

58

Pelayanan yang diberikan dalam pengurusan izin usaha bisa menjadi

sangat rumit, karena kurangnya sosialisasi mengenai tahapan-tahapan yang

harus dilalui oleh local business dalam mengurus perizian ini. Padahal

pelayanan ini merupakan salah satu pelayanan mendasar yang dibutuhkan

oleh mereka. Kondisi seperti ini membuat local business berharap di masa

yang akan datang, bisa terjadi perubahan – perubahan ke arah yang lebih baik

dalam pengurusan izin usaha ini.

GAMBAR 3.16 KEPUASAN TERHADAP PENGURUSAN IZIN USAHA DI KOTA

DEPOK

semakin puas sama sajaKepuasan

0

5

10

15

20

25

Freq

uenc

y


Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y




Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y



59

Sama halnya dengan pengurusan izin usaha, aspek kepastian hukum di

kota ini dinilai oleh sebagian besar local business sebagai sesuatu yang tidak

mengalami perubahan secara signifikan dari tahun ke tahunnya. Menurut local

business, kebijakan dan peraturan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah

hingga saat ini umumnya tidak banyak mengalami perubahan dan pergantian.

Meskipun demikian, local business di Kota Depok juga banyak yang masih

tidak paham mengenai masalah hukum ini. Bagi local business, asalkan usaha

bisa berjalan dengan lancar, masalah kepastian hukum tidak terlalu mendesak

untuk diperhatikan. Meskipun pada kenyataannya, kelancaran usaha sangat

dipengaruhi oleh aspek tersebut.

GAMBAR 3.17 KEPUASAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI KOTA DEPOK


Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y


Kepuasan

0

5

10

15

20

25

Freq

uenc

yTAHUN 2006 DIBANDINGKAN

DENGAN TAHUN 2005TAHUN 2005 DIBANDINGKAN

DENGAN TAHUN 2004


Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y



Selain jaminan keamanan usaha,

60

pengurusan izin usaha dan kepastian hukum, fasilitas non fisik perkotaan yang

juga dinilai kondisinya oleh local business ini adalah aspek kesesuaian pajak

dengan pelayanan yang diperoleh. Pada kurun waktu tahun 2004 sampai

tahun 2007, local business merasa cukup puas dengan besaran pajak yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok. Local business juga menilai besaran

pajak yang perlu dibayarkan secara umum sudah cukup sesuai dengan

pelayanan yang diterima. Dengan kata lain, pelayanan non fisik perkotaan

yang terkait dengan aspek perpajakan ini dinilai tidak banyak mengalami

perubahan oleh local business di Kota Depok.

GAMBAR 3.18 KEPUASAN TERHADAP KESESUAIAN BESARAN PAJAK DENGAN

PELAYANAN YANG DIPEROLEH DI KOTA DEPOK


Kepuasan

0

5

10

15

20

25

Freq

uenc

y


Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y




Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y



61

Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, seharusnya pola

kehidupan yang demokratis bisa lebih dinikmati oleh local business di Kota

Depok. Pemberlakuan sistem otonomi tersebut seharusnya dapat memberikan

kemudahan bagi local business untuk menyampaikan aspirasinya. Namun sejak

kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2007, local business tidak merasakan

perubahan pada aspek kemudahan penyampaian aspirasi ini. Local business

tetap saja sulit menyalurkan aspirasi yang dimilikinya. Oleh karena itu,

penilaian yang local business berikan terhadap aspek kemudahan menyuarakan

aspirasi ini adalah sama saja.

GAMBAR 3.19 KEPUASAN TERHADAP KEMUDAHAN MENYUARAKAN ASPIRASI

DI KOTA DEPOK


Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y


Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

yTAHUN 2006 DIBANDINGKAN

DENGAN TAHUN 2005TAHUN 2005 DIBANDINGKAN

DENGAN TAHUN 2004


Kepuasan

0

5

10

15

20

Freq

uenc

y



62

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa

tingkat kepuasan yang dirasakan dari penyediaan pelayanan non fisik

perkotaan adalah sama. Local business selama ini belum merasakan

perubahan yang berarti dalam penyediaan fasilitasn non fisik di kota ini.

Padahal secara teori, justru aspek non fisik inilah yang memberikan dukungan

terbesar dalam peningkatan iklim investasi di sebuah kawasan. Berdasarkan

analisis kinerja pelayanan umum perkotaan ini diperoleh indikasi bahwa

Pemerintah Kota Depok umumnya masih mengutamakan penyediaan fasilitas

perkotaan yang sifatnya fisik daripada yang non fisik. Padahal, pelayanan non

fisik juga memberikan dukungan yang tidak sedikit terhadap kelangsungan

usaha local business di kota ini.

Dengan penilaian-penilaian yang mereka berikan terhadap fasilitas fisik

dan non fisik perkotaan tersebut, local business menyimpulkan bahwa kondisi

pelayanan yang saat ini ada sudah mendukung kegiatan usaha yang mereka

lakukan. Walaupun beberapa diantaranya, seperti jalan dan terminal masih

jauh dari harapan, local business tetap menilai bahwa pelayanan-pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup untuk membuat kegiatan

usahanya terus bertahan hingga saat ini.

Meskipun demikian, kondisi pelayanan perkotaan ini tidak bisa terus

dibiarkan dalam kondisi stagnan seperti yang banyak ditemukan saat ini.

Untuk dapat terus mendukung keberhasilan usaha di Kota Depok, diperlukan

upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi pelayanan perkotaan ini. Sampai

saat ini pemerintah Kota Depok sudah berupaya meningkatkan kondisi

pelayanan perkotaan melalui rencana-rencana penyediaan sarana dan

prasarana kota yang tertuang secara umum dalam RTRW Kota. Namun,

rencana-rencana tersebut masih disusun tanpa memperhatikan preferensi local

business di Kota Depok.

Penelitian ini berusaha melihat fasilitas-fasilitas perkotaan mana yang

seharusnya menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah

63

berdasarkan sudut pandang preferensi local business. Oleh karena itu, bagian

selanjutnya akan memberikan informasi mengenai urutan pelayanan fisik dan

non fisik perkotaan berdasarkan tingkat kepentingan penyediaannya dari yang

sangat penting hingga yang kurang penting.

PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP PELAYANAN FISIK

DAN NON FISIK PERKOTAAN

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan metode rank sum

berbasis kriteria Borda, diperoleh urutan penyediaan fasilitas fisik perkotaan

di Kota Depok dari yang sangat penting hingga yang kurang penting menurut

local business Kota Depok sebagai berikut:

1. Jaringan jalan

2. Jaringan air bersih

3. Jaringan listrik

4. Jaringan telekomunikasi

5. Ketersediaan kawasan usaha untuk bisnis

6. Jaringan air kotor dan drainase

7. Pengumpulan dan pengelolaan sampah

8. Terminal angkutan orang dan barang

Jaringan jalan adalah jenis pelayanan fisik perkotaan yang

penyediaannya menjadi paling penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan

tingkat kepuasan yang dirasakan local business terhadap jaringan jalan yang

semakin lama menjadi semakin baik. Dengan menempatkan jaringan jalan

sebagai prioritas utama, local business berharap supaya kondisi jaringan jalan

di Kota Depok bisa menjadi lebih baik dan lebih mendukung kelancaran usaha

(distribusi) yang dilakukan.

Selanjutnya, local business menempatkan penyediaan jaringan air bersih

dan jaringan listrik sebagai prioritas kedua dan ketiga yang penyediaannya

64

perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung usaha yang mereka

lakukan. Kedua jenis pelayanan ini, selama kurun waktu 3 tahun terakhir

hanya mampu memberikan kondisi yang kepuasan yang cenderung konstan

kepada local business. Oleh karena itu, dengan menempatkannya di urutan

kedua dan ketiga, local business ini sebenarnya mengharapkan kedua

pelayanan ini bisa disediakan dengan lebih baik lagi.

Pada urutan keempat dan kelima, local business menempatkan jaringan

telekomunikasi dan ketersediaan kawasan untuk bisnis sebagai prioritas,

meskipun kondisi yang ada saat ini sudah memberikan tingkat kepusan yang

memadai. Sementara itu pada urutan keenam dan ketujuh, local business

menempatkan dua jenis pelayanan yang selama ini memiliki performa cukup

stabil, yaitu jaringan air kotor dan drainase, serta pengumpulan dan

pengelolaan sampah. Namun yang cukup mengejutkan, local business

menempatkan terminal angkutan barang yang mereka nilai kondisinya sudah

sangat buruk. Hal ini terjadi karena local business jarang menggunakan

fasilitas terminal untuk mendukung usaha yang dilakukannya.

Berdasarkan uji keselarasan yang dilakukan dengan bantuan software

SPPS, diketahui bahwa sudah terdapat keselarasan urutan preferensi

penyediaan pelayanan fisik perkotaan di antara local business di Kota Depok.

Artinya, seluruh unit usaha lokal di Kota Depok akan memberikan jawaban

yang cenderung sama.

Sementara itu, urutan penyediaan fasilitas non fisik perkotaan yang

diharapkan oleh local business di Kota Depok dari yang penyediaannya sangat

penting dilakukan hingga yang kurang penting adalah sebagai berikut:

1. Jaminan keamanan usaha

2. Kemudahan perizinan usaha

3. Kepastian hukum

65

4. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang

diperoleh

5. Kemudahan menyuarakan aspirasi.

Sama halnya dengan preferensi terhadap pelayanan fisik perkotaan,

urutan preferensi di atas juga sudah diuji keselarasannya dengan uji

keselarasan Kendall. Berdasarkan uji tersebut, urutan kepentingan di atas

sudah selaras di antara local business di Kota Depok.

Apabila preferensi tersebut dijabarkan berdasarkan kecamatan, diperoleh

hasil sebagai berikut:

TABULASI PREFERENSI III.1 PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP SET PELAYANAN FISIK

PERKOTAAN DI KOTA DEPOK 2007

NAMA KECAMATAN

URUTAN PREFERENSI

SAWANGAN 1. Jaringan listrik 2. Jaringan jalan 3. Jaringan telekomunikasi 4. Jaringan air bersih 5. Kawasan usaha untuk bisnis 6. Terminal angkutan orang dan barang 7. Pengumpulan dan pengelolaan sampah 8. Jaringan air kotor dan drainase

PANCORAN MAS 1. Jaringan jalan 2. Jaringan listrik 3. Jaringan air bersih 4. Pengumpulan dan pengelolaan sampah 5. Jaringan telekomunikasi 6. Jaringan air kotor dan drainase 7. Terminal angkutan orang dan barang 8. Kawasan usaha untuk bisnis

SUKMAJAYA 1. Jaringan air bersih 2. Jaringan jalan 3. Jaringan telekomunikasi 4. Kawasan usaha untuk bisnis 5. Jaringan listrik 6. Pengumpulan dan pengeloaan sampah 7. Jaringan air kotor dan drainase 8. Terminal angkutan orang dan barang

66

67

NAMA KECAMATAN

URUTAN PREFERENSI

CIMANGGIS 1. Jaringan jalan 2. Kawasan usaha untuk bisnis 3. Jaringan air bersih 4. Jaringan air kotor dan drainase 5. Jaringan telekomunikasi 6. Jaringan listrik 7. Pengumpulan dan pengelolaan sampah 8. Terminal angkutan orang dan barang

BEJI 1. Jaringan jalan 2. Jaringan air bersih 3. Jaringan listrik 4. Jaringan telekomunikasi 5. Jaringan air kotor dan drainase 6. Kawasan usaha untuk bisnis 7. Pengumpulan dan pengelolaan sampah 8. Terminal angkutan orang dan barang

LIMO 1. Jaringan air bersih 2. Jaringan jalan 3. Jaringan air kotor dan drainase 4. Jaringan listrik 5. Kawasan usaha untuk bisnis 6. Pengumpulan dan pengelolaan sampah 7. Terminal angkutan orang dan barang 8. Jaringan telekomunikasi

Sumber: Analisis, 2007

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel rekapitulasi di atas,

dapat diketahui bahwa jaringan jalan merupakan fasilitas fisik perkotaan yang

penyediaannya dianggap paling penting oleh sebagian besar local business di

Kota Depok. Untuk lebih jelasnya mengenai urutan prerferensi local business

terhadap pelayanan fisik perkotaan menurut kecamatan adalah sebagai

berikut:

69

Sementara itu, preferensi local business terhadap set pelayanan umum

perkotaan yang sifatnya non fisik per kecamatan adalah sebagai berikut

TABULASI PREFERENSI III.2

PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP SET PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN DI KOTA DEPOK 2007

NAMA KECAMATAN

URUTAN PREFERENSI

SAWANGAN 1. Jaminan keamanan usaha 2. Kemudahan perizinan usaha 3. Kemudahan menyuarakan aspirasi 4. Kepastian hukum 5. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan

pelayanan yang diperoleh PANCORAN MAS 1. Jaminan keamanan usaha

2. Kemudahan perizinan usaha 3. Kepastian hukum 4. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan

pelayanan yang diperoleh 5. Kemudahan menyuarakan aspirasi

SUKMAJAYA 1. Jaminan keamanan usaha 2. Kemudahan perizinan usaha 3. kepastian hukum 4. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan

pelayanan yang diperoleh 5. Kemudahan menyuarakan aspirasi

CIMANGGIS 1. Jaminan keamanan usaha 2. Kemudahan perizinan usaha 3. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan

pelayanan yang diperoleh 4. Kepastian hukum 5. Kemudahan menyuarakan aspirasi

BEJI 1. Jaminan keamanan usaha 2. Kemudahan perizinan usaha 3. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan

pelayanan yang diperoleh 4. Kepastian hukum 5. Kemudahan menyuarakan aspirasi

LIMO 1. Jaminan keamanan usaha 2. Kepastian hukum 3. Kemudahan perizinan usaha 4. Kemudahan menyuarakan aspirasi 5. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan

pelayanan yang diperoleh Sumber: Analisis, 2007

Berdasarkan paparan tabulasi preferensi III.2 dan gambar 3.21,

diperoleh informasi bahwa untuk tingkat kecamatan, pelayanan non fisik

perkotaan yang perlu disediakan terlebih dahulu adalah jaminan keamanan

usaha. Urutan ini sudah sesuai dengan preferensi local business Kota Depok

terhadap set pelayanan umum non fisik perkotaan yang disampaikan pada

awal bagian ini.

Sebagai catatan, urutan kepentingan penyediaan pelayanan umum

perkotaan yang sifatnya fisik dan non fisik di atas dilakukan dengan asumsi

bahwa biaya yang diperlukan untuk membangun setiap jenis pelayanan di atas

adalah sama. Dalam kondisi nyata, tentunya hal ini akan sulit terjadi. Namun

dalam penelitian ini ingin diketahui urutan kepentingan penyediaan dari setiap

fasilitas tersebut dalam mendukung usaha local business apabila biaya

penyediaan yang dibutuhkan untuk setiap jenisnya adalah sama.

3.2.4 Analisis Hubungan antara Karakteristik dan Lokasi Usaha dengan

Preferensi Local Business di Kota Depok

Setelah mengetahui karakteristik local business serta preferensinya

terhadap pelayanan umum perkotaan, penelitian ini juga ingin mengetahui

hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk itu, pada bagian ini akan

dilakukan analisis lebih dalam dengan cara mengaitkan preferensi tersebut

dengan karakteristik usaha bisnis yang terdapat di Kota Depok.

HUBUNGAN ANTARA PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN

JENIS KEGIATAN USAHA POKOK

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa jenis

kegiatan usaha pokok pada dasarnya memberikan pengaruh kepada urutan

preferensi yang dimiliki oleh local business di Kota Depok. Usaha bisnis yang

bergerak di bidang perdagangan eceran dan industri pakaian jadi memerlukan

kelancaran dalam kegiatan distribusi barang. Oleh karena itu, kedua jenis

71

usaha ini menempatkan jaringan jalan sebagai jenis pelayanan fisik perkotaan

yang penyediaannya perlu diutamakan. Sementara itu, kegiatan reparasi alat

(yang didominasi oleh reparasi alat berat) memerlukan jaringan air bersih

yang memadai untuk mendukung kegiatan reparasi yang dilakukannya. Untuk

kegiatan jasa boga yang umumnya banyak menghasilkan sampah dapur,

ketersediaan fasilitas pengumpulan dan pengelolaan sampah yang memadai

sangat diperlukan.

Apabila ditinjau dari sisi kebutuhan pelayanan non fisik perkotaan,

kegiatan perdagangan eceran dan industri pakaian jadi merupakan kegiatan

yang berhubungan dengan produksi dan pemasaran barang. Akibatnya,

jaminan keamanan usaha menjadi prioritas utama yang perlu disediakan oleh

pemerintah kota. Sementara itu, fasilitas non fisik perkotaan yang juga

menjadi prioritas bagi kegiatan reparasi alat dan lainnya adalah kemudahan

perizinan usaha. Kondisi seperti ini memberikan informasi bahwa urutan

preferensi local business di Kota Depok dipengaruhi oleh kegiatan usaha

pokok yang dilakukannya.

TABULASI PREFERENSI III.3 HUBUNGAN PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN JENIS KEGIATAN

USAHA POKOK DI KOTA DEPOK 2007

JENIS USAHA BISNIS

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN FISIK

PERKOTAAN

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN

PERDAGANGAN ECERAN

1. jaringan jalan 2. jaringan air bersih 3. jaringan listrik 4. ketersediaan kawasan untuk

bisnis 5. jaringan telekomunikasi 6. jaringan air kotor dan drainase 7. pengumpulan dan pengelolaan

sampah 8. terminal angkutan orang dan

barang

1. jaminan keamanan usaha

2. kemudahan perizinan usaha

3. kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh

4. kepastian hukum 5. kemudahan menyuarakan

aspirasi

72

JENIS USAHA BISNIS

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN FISIK

PERKOTAAN

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN

REPARASI ALAT

1. jaringan air bersih 2. jaringan jalan 3. jaringan listrik 4. jaringan air kotor dan drainase 5. jaringan telekomunikasi 6. terminal angkutan orang dan

barang 7. ketersediaan kawasan untuk

bisnis 8. pengumpulan dan pengelolaan

sampah


2. jaminan keamanan usaha 3. kepastian hukum 4. kesesuaian antara pajak

yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh

5. kemudahan menyuarakan aspirasi

INDUSTRI PAKAIAN JADI

1. jaringan jalan 2. pengumpulan dan pengelolaan

sampah 3. jaringan air bersih 4. jaringan listrik 5. jaringan air kotor dan drainase 6. jaringan telekomunikasi 7. ketersediaan kawasan untuk

bisnis 8. terminal angkutan orang dan

barang

1. jaminan keamanan usaha


3. kepastian hukum 4. kesesuaian antara pajak



JASA BOGA

1. pengumpulan dan pengelolaan sampah

2. jaringan telekomunikasi 3. ketersediaan kawasan untuk

bisnis 4. jaringan air bersih 5. jaringan listrik 6. jaringan jalan 7. jaringan air kotor 8. terminal angkutan orang dan

barang

1. kepastian hukum 2. jaminan keamaan usaha 3. kemudahan menyuarakan

aspirasi 4. kemudahan perizinan

usaha 5. kesesuaian antara pajak


LAINNYA

1. jaringan jalan 2. jaringan listrik 3. jaringan telekomunikasi 4. jaringan air bersih 5. terminal angkutan orang dan

barang 6. jaringan air kotor dan drainase 7. ketersediaan kawasan untuk

bisnis 8. pengumpulan dan pengelolaan

sampah


2. jaminan keamanan usaha 3. kepastian hukum 4. kesesuaikan antara pajak

yang dibayarkan dengan pelayanan yang diperoleh


Sumber: Analisis, 2007

73

HUBUNGAN ANTARA PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN

LOKASI USAHA

Selain dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha pokok, preferensi local

business ini juga sangat dipengaruhi oleh tempat di mana unit bisnis tersebut

berlokasi. Apabila kita perhatikan Tabel II.1 dan II. 2 di atas, kita bisa melihat

bahwa pada lokasi yang berbeda, local business akan memberikan urutan

preferensi yang juga berbeda.

Local business di Kecamatan Sawangan menempatkan penyediaan

jaringan listrik sebagai prioritas utama yang penyediaannya perlu diperhatikan

oleh pemerintah. Menurut local business, pelayanan listrik yang diberikan di

kecamatan ini masih kurang baik. Ketika hujan lebat terjadi, sering dilakukan

pemadaman listrik yang tentunya sangat mengganggu kelancaran kegiatan

usaha bisnis di lokasi ini.

Sementara itu, local business di Kecamatan Pancoran Mas, Cimanggis

dan Beji memberikan prioritas utama pada penyediaan jaringan jalan yang

memadai. Apabila ditinjau secara spasial, Kecamatan Pancoran Mas dan Beji

pada dasarnya terletak pada daerah poros utara selatan Kota Depok. Oleh

karena itu, jalan-jalan yang berada di sekitar kecamatan ini merupakan jalur

padat yang sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Tingginya beban

pergerakan yang harus ditampung oleh ruas-ruas jalan ini membuat kondisi

jalan saat ini banyak yang rusak. Kerusakan jalan pada dasarnya akan sangat

menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh local

business di kecamatan-kecamatan ini. Itulah sebabnya mengapa local business

ini mendudukkan penyediaan jaringan jalan sebagai prioritas utama dalam

penyediaan set pelayanan fisik perkotaan.

Sementara itu, sebagian besar local business di Kecamatan Cimanggis

menghadapi persoalan yang sama dengan local business di Kecamatan

Pancoran Mas dan Beji, karena dilalui oleh Jalan Raya Bogor-Jakarta. Namun,

sebagian dari local business lain yang berada di Cimanggis justru

74

memprioritaskan penyediaan jalan karena saat ini di daerahnya belum tersedia

jaringan jalan yang memadai. Kegiatan usaha bisnis yang terletak di Kp.

Sindang Karsa, Kecamatan Cimanggis umumnya mengalami persoalan

distribusi karena kondisi jaringan jalan yang saat ini masih kurang memadai.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Kecamatan Limo dan

Sukmajaya. Local business yang berlokasi di kedua kecamatan ini menilai

kondisi pelayanan air bersih yang diperoleh saat ini masih kurang memadai.

Usaha-usaha yang berlokasi di Kawasan Pasar Musi seringkali mengeluhkan

kurangnya ketersediaan air bersih yang memadai. Oleh karena itu, local

business yang beroperasi di kawasan ini menempatkan penyediaan air bersih

sebagai prioritas utama dalam penyediaan set pelayanan fisik perkotaan di

Kota Depok.

Meskipun memiliki prioritas penyediaan pelayanan fisik yang berbeda-

beda, local business di seluruh kecamatan memiliki prioritas penyediaan

pelayanan non fisik yang cenderung seragam. Seluruh local business

mengharapkan jaminan keamanan usaha menjadi prioritas utama dalam

penyediaan pelayanan non fisik perkotaan. Hal ini terjadi karena umumnya

kondisi keamanan usaha yang dirasakan oleh local business cenderung

seragam di semua tempat.

Dengan melihat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa preferensi

local business di Kota Depok sesungguhnya dipengaruhi oleh jenis kegiatan

usaha pokok, dan lokasi tempat unit usaha tersebut beroperasi.

Sebagai ilustrasi, gambar-gambar berikut menunjukkan kondisi jaringan

pelayanan fisik di Kota Depok yang dinilai sangat mengganggu oleh local

business

75

GAMBAR 3.22 KONDISI RUAS JALAN DI KOTA DEPOK

Sumber: Dokumentasi, 2007

GAMBAR 3.23 KONDISI JARINGAN AIR KOTOR DAN DRAINASE DI KOTA

DEPOK


GAMBAR 3.24

KONDISI PERSAMPAHAN DI KOTA DEPOK


76

penilaian kepuasan terhadap fasilitas non fisik...

Documents