pengelolaan data dan informasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
DESCRIPTION
Disampaikan oleh Dr. Ir. Subandono Diposantoso., M.Eng - Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada acara Workshop Pengelolaan Data dan Informasi untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta, 21 Juli 2014TRANSCRIPT
ENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
UNTUK PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Oleh:DR. IR. SUBANDONO DIPOSAPTONO.,M.ENG
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan PPKKementerian Kelautan dan Perikanan
Disampaikan Pada Acara:Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Untuk Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Hotel Sari Pan Pacifik, 21 Juli 2014
P
PERENCANAAN
PERENCANAAN
PEMANFAATAN
PEMANFAATAN
PENGAWASAN
PENGAWASAN
PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
RSWP3K (20 THN) RSWP3K (20 THN)
RZWP3K (20 THN) RZWP3K (20 THN)
RPWP3K (5 THN) RPWP3K (5 THN)
RAPWP3K (1-3 THN)RAPWP3K (1-3 THN)
IZIN LOKASIIZIN LOKASI
RehabilitasiRehabilitasi
Patroli
dan Penyidikan
Patroli dan
Penyidikan
Akreditasi Program PWP3K
Akreditasi Program PWP3K
Pemanfaatan PPK dan
Perairan dsk. (tmsk orang
asing)
Pemanfaatan PPK dan
Perairan dsk. (tmsk orang
asing)
ReklamasiReklamasi
KonservasiKonservasi
IZIN PENGELOLAAN
IZIN PENGELOLAAN
Usulan dilakukan oleh Pemda, Masyarakat, dan Dunia Usaha
Mekanisme: penyusunan melibatkan masyarakat
PASAL 14 AYAT (1) dan (2) UU 1/ 2014
PS. 16 s.d. 22C UU 1/ 2014
Struktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Amanat UU 27/2007 jo UU 1/2014
PASAL 7 AYAT (1) Wajib disusun Pemda
Subandono
Direktorat TRLP3K
DIMENSI KETERPADUAN DALAM PENGELOLAAN WP3K
Keterpaduan Lintas
Sektor baik vertikal maupun
horisontalPENGELOLAAN
WP3K TERPADU
Keterpaduan
Ekosistem darat dan laut
Keterpaduan Science
dan manajemen Keterpad
uan stakehol
der
Keterpaduan
wilayah
4
PENGAMBILAN KE-PUTUSAN
KOMUNIKASI, PERENCANAAN
DATABASE INFORMASI• PENGELOLA DATA• ANALIS D & I• SURVEYOR DLL
• PEREKAYASA• ILMUWAN
PENGAMBIL KEPUTUSAN
SKENARIO INFORMASI
MODEL, SIMULASI
PENGUKURAN PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASIDATA DAN INFORMASI
Good DataGood Map, Good Plan,
Good Investment
Good Development
Good DataGood Map, Good Plan,
Good Investment
Good Development
ipatia
Investaris Data, atlas,
dan renstra
yang Sudah Ada
Data Biogeofisik dan Sosek
Gag
asan
Pen
gelo
laan
Su
mbe
rday
a Pe
sisi
r dan
Lau
t
Survei Pendahuluan
Survei Detail Data Dasar
Survei Detail Data Tematik
Analisa, Peninjauan Menyeluru
h Pembuatan
Peta MCMA
Survei Detail & Pemetaan Data Dasar Kawasan Terpilih
Survei Detail & Pemetaan Data Tematik
Kawasan Terpilih
RENSTRARencana
ZonasiRencana
PengelolaanRencana
Aksi
Tahun 3
Atlas
(skala 1 : 500.000 s/d 1.000.000) (skala 1:250.000) (skala 1:10.000?)PELATIHAN ICZM
PELATIHAN ICZM
(skala 1:50.000)
(konsultasi Publik)
Perencanaan partisipatif & konsultasi Publik
Subandono - KKP
Perencanaan partisipatif & konsultasi Publik
Direktorat TRLP3K
HIRARKI PEMETAAN RTR LAUT NASIONAL DAN RENCANA ZONASI
WP3K1 : 1.000.000 utk perencanaan laut nasional
1 : 250.000 utk Rencana Zonasi Provinsi
1 : 50.000 utk Rencana Zonasi Kabupaten
1 : 25.000 utk Rencana Zonasi Kota
1 : 10.000 utk Rencana Zonasi Rinci
DATA/INFORMASI SPASIAL YANG DIBUTUHKAN MEMILIKI KATEGORI, JENIS, KEDETILAN YANG BERBEDA
Direktorat TRLP3K
Kebutuhan data dasar dan tematik untuk penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K
Jenis Data yang dibutuhkan: Data spasial dan non spasial yang tersusun dalam database spasial (link antara data spasial dan atribut)
Skala yang dibutuhkan:
1: 250.000 utk RZ Provinsi
1: 50.000 utk RZ Kabupaten
1: 25.000 utk RZ Kota
1: 10.000 utk RZ Rinci
DATA/INFORMASI SPASIAL YANG DIBUTUHKAN MEMILIKI KATEGORI, JENIS, KEDETILAN YANG BERBEDA
Direktorat TRLP3K
KEBUTUHAN DATA DASAR DAN TEMATIK (12 Dataset) Baseline Dataset
1. Terestrial (topografi dan Tanah)2. Bathimetri
Thematic Dataset3. Geologi dan Geomorfologi4. Oseanografi
• Fisik: pasut, gelombang, arus, suhu permukaan, kecerahan • Kimia: pH, Salinitas, TSS, COD, BOD, Ammonia, Nitrat,
Nitrit, Fosfat, Logam berat (diukur di Muara sungai)• Biologi: Plankton, Klorofil, benthos
3. Ekosistem pesisir (terumbu karang, lamun, mangrove) dan Sumberdaya Ikan (Demersal dan pelagis), termasuk densitas ikan
4. Penggunaan Lahan dan Status Lahan 5. Pemanfaatan Wilayah laut Eksisting6. Sumberdaya Air7. Infrastruktur8. Sosial Budaya9. Ekonomi Wilayah10. Risiko Bencana dan Pencemaran
Direktorat TRLP3K
Kebutuhan Data untuk reklamasiUntuk kegiatan reklamasi, selain 12 dataset diatas, dibutuhkan data mengenai Geoteknik
Sesuai dengan Perpres 122/2012 Pasal 5 dan pasal 6, untuk penentuan Reklamasi diperlukan data:
1. Hidro-oceanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut
2. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, dan air limpasan
3. Batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan
4. Topografi, meliputi kontur permukaan daratan5. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai,
dan6. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisik dan mekanis
lapisan tanah
10
Tersebar di berbagai Unit DI Pusat (Eselon I dan II KKP dan K/L lain) dan Di Daerah (SKPD)
Data Sumberdaya pesisir dan laut belum terintegrasi:1. Secara Vertikal: Belum mengikuti skala dan informasi yang dibutuhkan
dalam berbagai tingkatan rencana2. Secara Horisontal: Belum ada kesamaan terminologi dan keragaman
klasifikasi
Format yang bermacam-macam: skala, ketelitian dan kedetilan informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
PERMASALAHAN DATA SPASIAL SD LAUT, PESISIR DAN PPK
Perlu disusun Tata Kelola Data dan Informasi untuk mendukung Perencanaan Pengelolaan
WP3K
Direktorat TRLP3K
AMANAT UU NO 27/2007 Jo UU NO 1/2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECILBAB IV
PERENCANAAN
Bagian Ketujuh Data dan Informasi
Pasal 15
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik, dan didokumentasikan dan dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Direktorat TRLP3K
AMANAH UU NO 27/2007 Jo UU NO 1/2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECILBAB IV PERENCANAAN
Bagian Ketujuh
Data dan Informasi Pasal 15
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh perorangan dan/atau pemangku kepentingan utama, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah
(4) Setiap orang yang memanfaatkan data dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya pemanfaatan
Direktorat TRLP3K
AMANAH UU NO 27/2007 Jo UU NO 1/2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECILBAB IV PERENCANAAN
Bagian Ketujuh
Data dan Informasi Pasal 15
(5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
(6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri
Direktorat TRLP3K
UU NO 27/2007 Jo UU NO 1/2014 Memperkuat Desentralisasi
dan Otonomi Daerah12 Mil
4 Mil
RAKERDA INFORMASI GEOSPASIAL – 2013 | KEDEPUTIAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL | Halaman 15
KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SPASIAL DI PUSAT DAN DAERAH
WALI DATA
METADATAKATALOGPORTAL
UNIT KLIRING
(pusdatin)
WALI DATA
BALAIDATA
CENTER
DATA CENTER
WALI DATA
WALI DATA
UNIT KLIRINGMETADATADATABASE
PORTAL
DITJEN
BADAN
KANTOR
UNIT KLIRINGMETADATADATABASE
PORTAL
GEOPORTAL IGT LAUT P3K
NASIONAL
NATIONALDATA
CENTER
TRLP3K KKP
KABUPATENSUMBAWA
METADATAKATALOGPORTAL
UNIT KLIRING
UNIT KLIRING
DATA CENTER
METADATAKATALOGPORTAL
SIMPULPROVINSI
SIMPULKOTA
K/L ANGGOTA POKJA
SIMPUL KAB
K/L ANGGOTA POKJA
• Kelembagaan pengelolaan data dan informasi WP3K perlu dibentuk di pusat dan daerah (Prov & Kab/Kota)• KKP c.q Dit TRLP3K sebagai Wali Data di Pusat yang akan mengkoordinir kelembagaan tsb• Kelembagaan di daerah (Prov & Kab/Kota) perlu dibentuk sebagai simpul data di daerah • Perlu dipikirkan alur penyelenggarann pengelolaan data dan informasi dari dari daerah ke pusat atau sebaliknya
16
Standarisasi Data dan Informasi
Mekanisme Pengelolaan Data dan Informasi (Pemutakhiran,Pendokumentasian, publikasi, Pemanfaatan, Penyampaian data dan informasi oleh pengguna, dan Perubahan data dan informasi oleh pengguna)
Kelembagaan di Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Data dan Informasi
Infrastruktur (hardware/software/Jaringan) untuk Dokumentasi, Publikasi, dan pemutakhiran data dan informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
PERLU DISUSUN PANDUAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN
WP3K