pembelajaran program pengelolaan wilayah pesisir...

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Institut Pertanian Bogor | PEMBELAJARAN PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (PWP3K) TERPADU DI INDONESIACopyright Budy Wiryawan [email protected]://budywi.staff.ipb.ac.id/karya-ilmiah/pembelajaran-program-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-pwp3k-terpadu-di-indonesia/

PEMBELAJARAN PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL(PWP3K) TERPADU DI INDONESIA

PEMBELAJARAN PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL (PWP3K) TERPADU DI INDONESIA

Dr.Budy Wiryawan/Saksi Ahli Pemerintah

Sidang Mahkamah Konstitusi 27 April 2010

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ijinkanlah saya menyampaikan pandangan yang berkaitan dengan PembelajaranProgram Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

1. 1. Pendahuluan

page 1 / 63


Wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah yang rawan terhadap kemungkinanpemanfaatan dan pengeksploitasian yang berlebihan karena adanya anggapanbahwa wilayah tersebut adalah milik bersama (common property) dan bebasdimanfaatkan oleh semua pihak (open access). Telah banyak contoh-contoh yangmenunjukkan adanya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang disebabkan olehaktifitas manusia yang tidak terkontrol terhadap lingkungan pesisir akibatanggapan tersebut di atas. Kita mengetahui bahwa wilayah pesisir adalah suatuwilayah dengan berbagai aktifitas yang saling bertentangan bersaing untukmemperebutkan ruang dan sumberdaya yang terbatas, atau dikenal dengan konflikpemanfaatan dan konflik kewenangan di wilayah pesisir. Sering kali, manfaat dankeuntungan dari berbagai aktifitas tersebut hanya dimanfaatkan oleh sekelompokstakeholder yang eksklusif dengan jumlah yang sangat kecil saja, sedangkan biayadampak lingkungan harus dikeluarkan dan terpaksa ditanggung oleh sebagianbesar masyarakat dan lingkungan setempat.

Urgensi dari berbagai program pengelolaan wilayah pesisir dan laut yangdikembangkan di dunia, khususnya di Indonesia saat ini, pada intinya adalahmenjawab dua hal mendasar, yaitu:

(1) kebutuhan untuk menjaga dan mempertahankan sumberdaya pesisir yangterancam seperti degradasi lingkungan dan sumberdaya alam dan penurunanjasa-jasa lingkungan, seperti nilai-nilai estetika pesisir, serta komponen-komponenalamiah dari perairan pesisir, biofisik pantai, daerah estuari, pulau-pulaupenghalang termasuk ekosistemnya;

(2) kebutuhan untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya pesisir secara rasional,mencari resolusi atas konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan, selaras dengantujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu mencapai keseimbangan rasional antarapembangunan ekonomi (economic growrth), pelestarian sumberdaya (ecologicalsustainability), dan kesetaraan sosial (social equity).

page 2 / 63


Sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan dan Pulau-pulau Kecil adalah pengelolaanyang komperehensif dengan komponen yang saling berkaitan, oleh karena ituuntuk pengelolaanya memerlukan tiga pendekatan, sbb:

(1) pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh mengenai sumberdaya alamyang unik;

(2) optimalisasi pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta seluruhsumebrdaya alam di dalamnya dengan mengitegrasikan segenap informasiekologis, ekonomis dan sosial; dan

(3) keterpaduan pendekatan antar disiplin ilmu dan koordinasi antar sektoral dalammengatasi permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kompleks. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan hasil yang diharapkan, yaitu(1) terpeliharanya kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (2)membaiknya kondisi sosial ekonomi-budaya masyarakat pesisir sebagai penggunasumberdaya dan jasa-jasa lingkungan pesisir (Darajati et al, 2004).

Dirumuskan oleh Menurut Cicin-Sain & Knecht (1998) dimensi keterpaduan dalamICM meliputi lima aspek, yaitu (1) keterpaduan sektor, yaitu antara berbagai sektorpembangunan di wilayah pesisir, seperti perikanan (tangkap dan budidaya),pariwisata, pertambangan migas, perhubungan dan pelabuhan, pemukiman,pertanian pantai, dll; (2) keterpaduan wilayah/ekologis, yaitu antara daratan danperairan (laut) yang masuk dalam suatu sistem ekologis, (3) keterpaduan stakeholder dan tingkat pemerintahan, (4) keterpaduan antar berbagai disiplin limu,yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu. (5) keterpaduan antar negara, yaituadanya kerjasama dan koordinasi antar negara dalam mengelola sumberdayapesisir, terutama yang menyangkut kepentingan seluruh manusia.

page 3 / 63


Implementasi pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu di dunia, baru dimulaipada tahun 1970-an dimana konsep pengelolaan telah menekankan pada integrasidan koordinasi dan partisipasi masyaraka, misalnya Coastal Management Actditerbitkan pada tahun 1972 oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat. Sementaraperhatian pengelolaan pesisir dan laut di Indonesia baru dimulai secara intensifpada tahun 90-an, dengan munculnya berbagai kegiatan-kegiatan berbasis pesisiryang dibiayai oleh berbagai lembaga-lembaga donor yang bekerjasama denganpemerintah Indonesia.

2. Perkembangan Pengelolaan Pesisir di Dunia

Berdasarkan pendekatan perencanaan pengelolaan, konsep pengelolaan pesisir danlaut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konsep pengelolaan secara sektoraldan konsep pengelolaan secara terpadu (ICM = integrated coastal management). Pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral pada dasarnya berkaitan hanya dengansatu jenis sumberdaya atau ekosistem untuk memenuhi tujuan tertentu (sektoral),seperti perikanan (tangkap dan budidaya), pariwisata, pertambangan, industri,pemukiman, perhubungan, pertanian pantai, pelabuhan, dan sebagainya. Padapengelolaan wilayah pesisir semacam ini, aspek ‘cross-sectoral’ atau‘cross-regional’ impacts seringkali terabaikan. Akibatnya, model pengelolaansektoral ini menimbulkan berbagai dampak yang dapat merusak lingkungan danjuga akan mematikan sektor lain.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaansumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan laut dilakukan melaluipenilaian secara menyeluruh (comprehensive assessment), merencanakan tujuandan sasaran, kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Perencanaan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara kontinyu dan dinamisdengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomsi-budaya dan aspirasi

page 4 / 63


masyarakat pengguna wilayah pesisir (stakeholders), daya dukung lingkunganpesisir, serta konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada. Sehinggamisalnya, keluhan atau sudah menjurus konflik dan masalah termarjinalisasinyasebagian pengguna sumberdaya, seperti petambak, dan nelayan dapat dihindari.

Konsep-konsep pengelolaan wilayah pesisir seperti diuraikan di atas, pada dasarnyatelah dimulai sejak tahun 1950-an (O’Riordan dan Vellinga, 1993) yang secaradinamis mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan waktu. Tahap-tahap perkembangan konsep pengelolaan wilayah pesisir tersebut adalah (1)tahap I (1950-1970), (2) tahap II (1970-1990); (3) tahap III (1990 – sekarang); TahapIV (masa depan). Secara rinci tahapan perkembangan konsep pengelolaan pesisirdan laut dengan ciri masing-masing disajikan pada Tabel 1. Kita dapat melihatperkembangan ilmu pengelolaan pesisir, jika kita melihat kembali Prosiding KongresNasional Pengelolaan Pesisir I (2000) sampai pada makalah pada Konas VII diAmbon bulan Agustus 2010 yang akan datang. Gambaran yang lebih jelas tertangperkembangan pengelolaan pesisir dunia, maka akan disajikan tiga contohpengalaman pengelolaan pesisir yang dianggap ‘sukses’ didunia, yaitu AmerikaSerikat dengan Program SeaGrant dan Implementasi Coastal Management Act disebagian besar Negara Bagian, Uni Eropa dengan Peraturan bersama tentangkualitas lingkungan pesisir antar negara dan Australia dengan Ocean Policy danPengelolaan Taman Nasional Laut dan sistem zonasi ‘Great Barrier Reefs’ dan TelukXiamen di RRC dengan perencanaan zonasi dan implementasinya, yang semuanyabanyak dijadikan contok-contoh praktik baik (best practice) pengelolaan wilayahpesisir di dunia.

page 5 / 63


Tabel 1. Tahap perkembangan konsep pengelolaan pesisir dan laut

Tahap

Periode Ciri utama

I 1950-1970- Pendekatan sektoral- Partisipasi masyarakat rendah- Terbatas pada pertimbangan

ekologi

II 1970-1990- Peningkatan dalam hal penilaian

lingkungan- Munculnya integrasi dan koordinasi

antar sektor- Peningkatan partisipasi masyarakat- Peningkatan kepedulian ekologi- Dominasi keteknikan

III 1990-Sekarang

- Fokus pada pembangunanberkelanjutan

- Peningkatan pengelolaanlingkungan secara menyeluruh

- Restorasi lingkungan- Penekanan pada partisipasi

masyarakat

IV Masa depan- Memantapkan pengelolaan pesisir

dan laut berdasarkan pada empatiekologi, pengelolaan yang bersifatpencegahan, dan kerjasama antarpemerintah

page 6 / 63


Sumber: Key dan Alder (1999)

page 7 / 63


3. Perkembangan Pengelolaan Pesisir dan Laut di Indonesia

3.1. Kebijakan Nasional Pengelolaan Pesisir dan Laut

Meskipun Indonesia memiliki wilayah pesisir dan laut yang cukup luas, namunperhatian Pemerintah Indonesia terhadap wilayah pesisir dan laut baru berkembangsejak tahun 1988, yaitu semenjak diselesaikannya studi yang berjudul “Indonesia’sMarine Environment: A Summary of Policies, Strategies, Actions and Issues”kerjasama BAPPENAS dan CIDA. Sejak itu, sektor kelautan (termasuk pesisir) mulaimendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesiaserta masyarakat internasional. Pada tahun 1993 sektor kelautan menjadi sektortersendiri dalam GBHN dengan menetapkan subsektor kelautan sebagai bagian daripembangunan ekonomi. Sebagai sektor pembangunan yang baru, maka GBHN1993 mengamanatkan dan menggariskan tiga hal pokok, yaitu :

1) Pembangunan kelautan diarahkan pada penganekaragaman, pemanfaatan,dan pembudiyaan sumber daya kelautan serta pemeliharaan kelestarian ekosistemdengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

2) Pengamanan kawasan laut sebagai media penghubung perlu terusditingkatkan untuk menjamin kelancaran kegiatan perekonomian dan pelaksanaanpembangunan berwawasan nusantara, dan

3) Pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mendukung pembangunanekonomi serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang sangatmemerlukan pendalaman pengetahuan tentang potensi yang terkandung di dalamdan di dasar nusantara.

page 8 / 63


Lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah padawaktu tahun 1999, juga mewarnai perubahan kebijakan pengelolaan sumberdayapesisir dan laut di Indonesia. Kemudian Undang-undang tersebut diganti denganUndang-undang No.32 tahun 2004. Semangat otonomi, yang terkandung dalamundang-undang tersebut melalui desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir. PadaPasal 18 UU No.32/2004, propinsi dan kabupaten/kota memiliki otonomi dalampengelolaan wilayah pesisir sejauh 12 mil dan 1/3-nya merupakan kewenangankabupaten/kota. Kewenangan pengelolaan bagi daerah otonom di wilayah lauttersebut lebih lanjut diuraikan dalam pasal 18 ayat 3, yang meliputi:

- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas 12mil laut.

- Pengaturan kepentingan administratif- Pengaturan tata ruang- Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah

atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah- Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan- Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Implikasi dari UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadappengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dapat bersifat sinergis,namun dapat pula bersifat sebaliknya. Implikasi akan bersifat sinergis, apabilasetiap pemerintah dan masyarakat di wilayah otonom menyadari arti penting daripengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan, sehingga pemanfaatansumberdaya alam pesisir dilakukan secara bijaksana dengan menerapkankaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Implikasi negatif akan muncul apabilasetiap daerah berlomba-lomba mengeksploitasi sumberdaya pesisir tanpamemperhatikan kaidah-kaidah pembangunan perkelanjutan. Oleh karenanya, perluadanya Undang-undang yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah PesisirRepublik Indonesia, untuk mengelola sumderdaya alam dan jasa lingkungan diwilayah pesisir.

Secara kelembagaan, terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan

page 9 / 63


yang kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999 jugamenjadi tonggak sejarah bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Jikaselama ini, program-program pembangunan pesisir tersebar di berbagai instansi,maka dengan terbentuknya DKP, diharapkan program-program pengelolaan pesisirmenjadi terkoodinir melalui departemen ini.

Perkembangan terakhir dari kebijakan pengelolaan pesisir dan laut adalah upayapenyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Pada tahun2001, DKP telah menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-UndangPengelolaan pesisir. Upaya-upaya lanjutan dan sosialisasi serta konsultasi publikterhadap Rancangan Undang-undang Pengelolaan Pesisir, secara terstrukturdifasilitasi oleh berbagai program pengelolaan pesisir yang didukung olehstakeholder baik dari institusi pemerintah dan non-pemerintah. Saya, mengikuibeberapa proses konsultasi publik waktu itu , yang dilakukan selama penyusunanRancangan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir.

3.2. Proyek Pengelolaan Pesisir di Indonesia

Kinerja pembangunan wilayah pesisir dan laut Indonesia selama dasawarsa terakhirdapat dilihat dari penyelenggaraan proyek-proyek atau kegiatan yang terkaitlangsung dengan ekosistem pesisir dan laut. Pada Lampiran 1, dikemukakanringkasan berbagai proyek yang didanai atau sebagai kerjasama antara lembagadonor atau negara asing dengan pemerintah Indonesia. Dari Lampiran 1 ini dapatditarik kesimpulan bahwa hasrat masyarakat internasional terhadap pembangunankelautan di Indonesia sangat besar. Hal ini dapat dijadikan modal bagipembangunan kelautan dan perikanan di masa yang akan datang, dan juga anemomasyarakat untuk menyambut Undang-undang Pengelolaan Pesisir di Indonesia,selama proses pembuatan RUU besar pula.

page 10 / 63


Ruang lingkup proyek atau kegiatan di wilayah pesisir Indonesia, meliputi 9(sembilan) aspek/komponen, yaitu : (1) penataan dan pengembangan sistempengelolaan ekosistem pesisir dan laut; (2) penguatan kelembagaan pendidikan,penelitian dan pengelolaan; (3) rehabilitasi, pelestarian dan konservasi lingkunganpesisir dan laut; (4) pengembangan data dasar dan sistem informasi; (5)pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaanpesisir; (6) pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir; (7) pemberdayaanpemerintah daerah dalam hal pengelolaan pesisir dan laut; (8) pengembanganperdagangan jenis komoditas pesisir dan laut yang sesuai dengan kaedahperlindungan lingkungan; dan (9) pengembangan mata pencaharian alternatif bagipenduduk di kawasan pesisir.

1. 1. Marine Resource Evaluation and Planning Project

Proyek MREP dimulai pada tahun anggaran 1993/1994 dan berakhir pada tahunanggaran 1997/1998, yang terdiri dari dua komponen manajemen pelaksanaan,yaitu komponen A dan B. Komponen A, terdiri dari Direktorat JenderalPembangunan Daerah (Ditjen Bangda) sebagai Koordinator, beserta 10 BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat I dan 42 Bappeda II, BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danPelestarian Alam (Ditjen PHPA), serta Kantor Badan Pengendalian DampakLingkungan (Bapedal). Komponen B ditangani oleh Bakosurtanal sebagaikoordinator, BPN, P3O-LIPI, BMG, PPGL, Dishidros-TNI AL, Ditjen Perikanan, CRIFI,dan BPPT. Sedangkan manajemen paling atas (top management) dipegang olehSekretariat Proyek yang dipimpin oleh Kepala Biro IPTEK, Kelautan, Kedirgantaraan,dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Implementasi proyek ini meliputi 42 Kabupaten pada 10 propinsi yang menjadilokasi proyek, yaitu: Irian Jaya, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa

page 11 / 63


Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur danSumatera Selatan. Pada setiap daerah dibentuk Provincial Steering Committee(Panitia Pengarah Propinsi), Provincial Task Force (Satuan Tugas Propinsi), danKabupaten Task Force (Satuan Tugas Kabupaten) untuk mengendalikan danmelaksanakan kegiatan-kegiatan proyek.

Pada komponen A, proyek MREP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasardan mendesak dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisirpantai, dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta untukmeningkatkan kemampuan kelembagaaan dalam menghimpun, menyusun,mengelola dan mengkoordinasikan data yang dibutuhkan untuk perencanaan fisiksumberdaya laut dan pesisir pantai di Daerah dan Pusat. Adapun tujuannya adalahsebagai berikut:

- Untuk membentuk pusat basis data, kelembagaan dan peningkatanketrampilan dalam pemanfaatan sumberdaya laut serta pesisir, yang salingmendukung dengan basis data yang disiapkan LREP;

- Peningkatan kemampuan perencanaan dan pengelolaan wilayah laut sertapesisir di 10 propinsi terpilih;

- Pengembangan dan peningkatan sistem informasi kelautan serta pesisir yangsudah ada dalam rangka memaksimalkan manfaat yang dapat diperolehmelalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut sertapesisir.

1. 2. Coral Reef Rehabilitation and Management Project

Program COREMAP direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 15 tahunyang terbagi menjadi 3 tahap pelaksanaan. Tahap pertama dilaksanakan dalam

page 12 / 63


tiga tahun, yang disebut sebagai tahap awal (inisiasi). Dalam tahap ini akan diujicoba konsep tentang pengelolaan berbasis masyarakat di sepuluh propinsi. Masyarakat akan diikut sertakan dalam menyusun Rencana Pengelolaan TerumbuKarang dan mengawasi pelaksanaan rencana tersebut Tahap kedua disebutsebagai tahap akselerasi. Dalam tahap ini diharapkan dapat diterapkan konsepyang sudah teruji sehingga tingkat keberhasilan lebih tinggi. Tahap akselerasi inidirencanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 tahun. Tahap akhir pelaksanaanprogram ini disebut sebagai tahap internalisasi. Dalam tahap ini biaya investasidiperkirakan sudah menurun dan hasil investasi menjadi lebih meningkat lagi. Tahap internalisasi direncanakan memakan waktu selama 6 tahun. Setelah masaproyek selama 15 tahun, program ini diharapkan terus berjalan dengan sendirinya.

Program ini meliputi lima komponen, yaitu (1) Penyadaran masyarakat akanpentingnya pelestarian sumber daya alam, (2) Mengembangkan pengelolaan olehmasyarakat pada lokasi kegiatan terpilih, (3) Membangun sistem jaringan informasiterumbu karang di seluruh Indonesia, (4) Mengembangkan danmengimplementasikan penegakan hukum dan koordinasi institutional, dan (5)Membangun dan memberdayakan kemampuan sumber daya manusia danmemperkuat koordinasi intersektoral.

1. 3. Coastal Resources Management Proyek (CRMP I/PROYEKPESISIR dan CRMP II/Mitra Pesisir )

Proyek Pesisir yang berlangsung 7 tahun(1996/2003) merupakan Proyek Hibah dari USAIDdengan dana pendamping Pemerintah RI dandukungan BAPENAS dan ditjen Bangda. Sebagaibagian dari Natural Resources Management

page 13 / 63


Project, tujuan utama dari Proyek Pesisir adalahmembantu pemerintah Indonesia dalammelakukan proses desentralisasi pengelolaaansumberdaya alam dan lingkungan secaraberkelanjutan. Selain itu, proyek ini jugadimaksudkan untuk memasyarakatkanimplementasi pengelolaan wilayah pesisir danlaut secara terpadu guna mencapaipembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Proyek Pesisir menggunakan pendekatan dua arah(two-track approach). Dalam arti, dari bawah (tingkat desa, kabupaten danpropinsi) mengembangkan working models (proyek percontohan) tentangpenerapan pengelolaan pesisir secara terpadu, yaitu di Propinsi Sulawesi Utara,Lampung dan Kalimantan Timur. Sementara itu, pada tingkat nasional dilakukankegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran nasional tentangpengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain(a) pembentukan dan pengoperasian perpustakaan pengelolaan pesisir di IPB; (b)penerbitan jurnal pengelolaan pesisir; (c) pengembangan website; (d)penyelenggaraan konperensi, nasional, seminar dan lokakarya; (e) Pembelajaran tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dari lokasi percontohan.

Asumsi dasar yang digunakan oleh Proyek Pesisir dalam menentukan pendekatanperencanaan pengelolaan pesisir adalah bahwa Indonesia merupakan negara yangsangat luas dengan beraneka ragam budaya dan kondisi lingkungan sehingga tidakada satu model perencanaan yang sesuai untuk seluruh daerah, propinsi atauribuan desa. Oleh karena itu, model desentralisasi akan diperlukan dan pendekatanyang akan digunakan akan sangat tergantung pada beberapa faktor sepertikeadaan sumberdaya, tingkat perkembangan, tekanan penduduk, kapasitaslembaga lokal termasuk institusi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan

page 14 / 63


masyarakat serta ketersediaan sumber dana bagi perencanaan.

Proyek Pesisir tahap II atau disebut dengan Mitra Pesisir Bappenas/USAID telahdiperpanjang sampai tahun 2005. Beberapa hal yang telah dicapai dari penerapanpendekatan yang difasilitasi oleh , adalah (a) menguatnya kapasitas lembaga danperorangan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut; (b) membaiknyaperencanaan dan kebijakan pengelolaan pesisir di tingkat lokal; (c) semakintingginya partisipasi stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan danpengawasan sumberdaya pesisir; (d) lestari dan seimbangnyakesempatan-kesempatan ekonomis bagi masyarakat setempat yang tergantungkehidupannya pada sumberdaya pesisir dan laut.

1. 4. Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP)

Program Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir yang difasilitasi oleh DepartemenKelautan dan Perikanan tahun 2002-2007, merupakan Program Pengelolaan Pesisirlanjutan dari Program Pengelolaan Pesisir sebelumnya. Dengan fasilitasi olehpemerintah dengan bantuan dari Asian Development Bank (ADB), program ini telahmembuahlkan hasil berupa Perencanaan Hierarkhi dari mulai PerencanaanStrategis, Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi di 15 Provinsi dan 45 Kabupaten/Kota di Indonesia. Program ini telah memberikan pemantapan padaproses pembuatan UU No.27/2007. Aspek-aspek pengeloalaan pesisir yangditambah dengan aspek penanggulangan bencana dan mitigasi bencana telahdimasukkan dalam materi muatan Rancangan UU Pengelolaan Pesisir danPulau-pulau Kecil, telah difasilitasi oleh Program MCRMP sampai tahun 2007.

page 15 / 63


1. Review terhadap UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

Kebijakan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil ini, berisikan tentang arahan untuk memperhatikan wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alamyang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya,lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Dianggap bahwa wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global,dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsayang berdasarkan norma hukum nasional.

Kata kunci dari kebijakan ini, yaitu pengelolaan (bagaimana mengelola) wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan dilakukan dengan berasaskan padakeberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan,peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan.Sedangkan ruang lingkup Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputidaerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahandi darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan kearah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai (Pasal 2 dan 3).

Substansi dari isi kebijakan terletak pada kemampuan untuk menghindari konflikkepentingan pemanfaatan ruang Pesisir dan Pulau-Pulau kecil diantara pemangkukepentingan (stakeholder) dan masyarakat. Dengan kata lain bahwa Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil adalah daerah yang memiliki akses terbuka (open access)setiap elemen masyarakat dan intitusi memiliki kepentingan. Untuk itu pengelolaanperlu dilakukan dengan kerja sama dan bukan dengan secara sendiri-sendiri yangtidak mengindahkan kepentingan dan hak pemangku kepentingan lainnya,sehingga pengelolaan perlu dilakukan dengan cara yang terpadu (integrated) yangpedomannya diatur pada kebijakan ini. Sebagai salah satu contoh diatur bagaimanahak-hak pengelolaan dalam memanfaatkan ruang-ruang tertentu di wilayahtersebut dengan pengeluaran istilah HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) yangdisertai dengan sertifikasi sebagai tanda legalitas pengelolaan. Kemudian,penentuan wilayah konservasi, rehabilitasi, reklamasi serta lainnya (Pasal 16) diaturdengan sistem zonasi. Sebagaimana kita ketahui, perencanaan tata-ruang laut tidakdiatur dalam Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

page 16 / 63


Tujuan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yaitu untukmelindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkayaSumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secaraberkelanjutan selain itu diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapatmenciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerahdalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memperkuat peranserta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakatdalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapaikeadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan dan meningkatkan nilai sosial,ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalampemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1. Permasalahan HP3

Pada hakekatnya HP3 adalah suatu upaya pengelolaan Persil atau ruang di mukabumi (darat dan laut) yang dipartisi dan dibatasi oleh batas yang jelas (koordinat),diuraikan kuantitas (luasnya), ditetapkan hak yang melekat padanya danditentukan penggunaannya. Dalam praktek pengelolaan wilayah pesisir di dunia,maka Persil dpt berupa objek yg mempunyai nilai jual, Persil dpt berupa objek ygmempunyai nilai jasa, Ruang publik seperti: jalan, alur pelayaran, taman, tamannasional, suaka margasatwa, dan kawasan-kawasan konservasi.

Pengelolaan pesisir di dunia mengakui implementasi kadaster (laut) sebagai upayapengadministrasian kawasan, termasuk perairan pesisir. Semua partisi lahandengan suatu hak atau konsesi atau penggunaan / pemanfaatan serta diukurbatas-batasnya, dicatat dalam register kadaster, termasuk ruang laut. Inilahsebenarnya inti dari tujuan pengaturan HP3, sehingga konflik pemanfaatan dankewenangan di wilayah pesisir dapat dihindari. Selain itu, kepemilikan pribadikawasan perairan pesisir dapat dihindari. Oleh karena itu tidak ada hak milik pribadiatas bidang atau persil laut . Yang ada hanya adanya kewenangan dengan suatuhak untuk mengelola (memanfaatkan dan melindungi) wilayah laut, baik diberikankepada publik maupun kepada badan usaha dan perorangan. Dalam wilayah rezimlaut teritorial dan perairan nusantara, berlaku sepenuhnya UU dari negara yangbersangkutan, dalam hal ini UU No.27/2007, sedangkan di luar rezim laut teritorialberlaku Konvensi PBB ttg Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

page 17 / 63


Pemerintah perlu mengatur pemanfaatan perairan pesisir dan lau oleh masyarakat:budidaya rumput laut, mutiara, pertambangan dasar laut, pemasangan kabelbawah laut, dsb. Pemerintah sebagai pengelola Laut Negara: menata ruang untukperlindungan, konservasi, dan pemanfaatan oleh publik dan masyarakat.Perpajakan atas persil laut: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperluas ke lautan.

7. Penutup- Belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam pengelolaan pesisir dan

laut, hal-hal yang perlu diatur dalam mekanisme hubungan pemerintah pusatdan daerah adalah (1) mekanisme penyediaan bantuan teknis dan danakepada daerah dalam pengelolaan pesisir, (2) kriteria pemberian bantuankepada pemerintah daerah, (3) insentif dan disinsentif, (4) komitmen keduabelah pihak untuk mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

- Dalam era desentrasilisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut makaperlu aturan dan tata cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yangtimbul antara daerah, seperti penanganan limbah/pencemaran laut,sumberdaya lintas wilayah seperti perikanan, dan pengusahaan perairanpesisir.

- Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan memerlukanperencanaan yang matang dan partisipatif serta berbasis ilmiah, karena itudiperlukan berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan pesisir baik oleh pusatmaupun daerah.

- Implementasi Undang-undang 27/2007 dapat berkelanjutan apabila memenuhibeberapa parameter seperti (1) sesuai dengan kebijakan-kebijakan seetempat,baik kebijakan formal maupun informal; (2) sesuai dengan kondisi sosialbudaya masyarakat setempat, (3) didukung oleh ketersediaan sumberdayamanusia dan kelembagaan, (4) keterlibatan aktif stakeholder, (5) memilikirencana dan program yang jelas, (6) memiliki dampak terhadap lingkungantermasuk sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu,apabila parameter ini belum terpenuhi, maka salah satu komponen kegiatanproyek untuk implementasi UU 27/2007, harus memasukkan parametertersebut untuk disiapkan, seperti pengembangan SDM dan kelembagaanmisalnya.

- Agar Implementasi UU 27/2007 tersebut berdampak luas dan sejalan dengantujuan pengelolaan sumberdaya pesisir, maka perlu didesain bagaimanamereplikasi proyek-proyek percontohan untuk Indonesia, sebagai

page 18 / 63


implementasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, sejak awal perludirancang (1) kelengkapan data dan informarsi (dokumentasi proses), (2)evaluasi relevansi proyek dengan kondisi suatu wilayah, (3) evaluasi dampakproyek terhadap lingkungan dan masyarakat, (4) keterlibatanstakeholder/komunitas dalam perencanaan, dan (3) strategi penyeberluasaninformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Cicin-Sain, B.& R.Knecht 1998. Integrated Coastal and Ocean Management.

Clark, J.R. 1992. Integrated Management of Coastal Zones. FAO Fisheries Technical Paper No 327. Rome. Italy.

Dahuri, R., Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. 298 hal.

Darajati, W, T.Hermawan, H.Santosa, M.Knight, D.G.Bengen, A.Wiyana, danA.Husein.2004. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia. KementrianPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Jakarta. 98 hal.

GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts onthe Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). 1996. The contributionsof science to coastal zone management. Rep.Stud. GESAMP, (61):66p.

page 19 / 63


Krom, M.D. 1986. An Evaluation of the Concept of Assimilative Capacity as Applied to Marine Waters. Ambio 15 (4).

Mitra Pesisir. 2005. Menuju Harmonosasi Sistem Hukum Sebagai Pilar PengelolaanWilayah Pesisir. Bappenas-USAID.

O’Riordan, T. and Vellinga, P. 1993. Integrated coastal zone management : the nextsteps in World Coast ’93. National Institute for Coastal and Marine Management,Coastal Zone Management Centre, Noordwijk, the Nederlands.

Olsen, Stephen., Kem Lowry., Jim Tobey. 1998. Coastal Management Planning andImplementation: A Manual for Self-Assessment. The University of Rhode Island,Coastal Resources Center. Graduate School of Oceanography. Narragansett, RhodeIsland.

Pernetta, J. C., dan J. D. Milliman, 1995. Land-Ocean Interactions in the CoastalZone: Implementation Plan. The International Geosphere-Biosphere Programme. Stockholm.

Tulungan, J, F G. Pua, dan B. Crowford, 1998. Desentralisasi pengelolaansumberdaya pesisir : Kasus Sulawesi Utara. Makalah dipresentasikan dalamseminar Tahun Bahari Internasional di Manado 24-25 September 1998.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

page 20 / 63


Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Lampiran 1. Proyek Pesisir dan Kelautan di Indonesia (1987 –2010)

LembagaKerjasama

page 21 / 63


Proyek / Program

page 22 / 63


page 23 / 63


AsianDevelopmentBank (ADB)

page 24 / 63


page 25 / 63

- Marine Resource Evaluation Project (MREP)- Marine Sciences and Education Project

(MSEP)- Coastal Environmental Management Project

(CEMP).- Coral Reef Rehabilitation and Management

Project (COREMAP I&II)- BAPEDAL Regional Network Development

Project.- Sulawesi Mangrove Management and

Rehabilitation Project.- Segara Anakan Project- Marine Coastal Management Project (MCRMP)


United NationEnvironmentalProgram

page 26 / 63


page 27 / 63

- Regional Seas Program – Coordinating Bodyon the Seas of East Asia (COBSEA).

- Conference of Parties II on the ConventionBiological Diversity (Jakarta – November1995).


UN – FAO

�- �C�e�n�d�r�a�w�a�s�i�h� �B�a�y� �C�o�a�s�t�a�l� �A�r�e�a� �D�e�v�e�l�o�p�m�e�n�t

�P�r�o�j�e�c�t

�U�N�D�P

�- �M�a�r�i�n�e� �P�o�l�l�u�t�i�o�n�,� �M�o�n�i�t�o�r�i�n�g� �a�n�d� �T�r�a�i�n�i�n�g

�P�r�o�g�r�a�m

�- �R�i�a�u� �Z�o�n�e� �L�a�n�d� �U�s�e� �M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �P�r�o�j�e�c�t

�- �R�e�f�o�r�e�s�t�a�t�i�o�n� �i�n� �C�r�i�t�i�c�a�l� �W�a�t�e�r�s�h�e�d�s

�- �W�a�t�e�r�s�h�e�d� �R�e�h�a�b�i�l�i�t�a�t�i�o�n� �i�n� �N�u�s�a� �T�e�n�g�g�a�r�a

�T�i�m�u�r� �P�r�o�j�e�c�t�.

�- �R�e�s�e�a�r�c�h� �a�n�d� �A�p�p�l�i�c�a�t�i�o�n� �t�o� �M�a�n�g�r�o�v�e

�E�c�o�s�y�s�t�e�m�s

�- �G�E�F�/�U�N�D�P�/�I�M�O� �R�e�g�i�o�n�a�l� �P�r�o�g�r�a�m� �f�o�r� �t�h�e

�P�r�e�v�e�n�t�i�o�n� �a�n�d� �M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �o�f� �M�a�r�i�n�e

�P�o�l�l�u�t�i�o�n� �i�n� �t�h�e� �E�a�s�t� �A�s�i�a�n� �S�e�a�s�.

�W�o�r�l�d� �B�a�n�k

�- �E�n�v�i�r�o�n�m�e�n�t�a�l� �M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �T�e�c�h�n�i�c�a�l

�A�s�s�i�s�t�a�n�c�e� �P�r�o�j�e�c�t

�- �B�A�P�E�D�A�L� �D�e�v�e�l�o�p�m�e�n�t� �P�r�o�j�e�c�t

�- �C�o�r�a�l� �R�e�e�f� �R�e�h�a�b�i�l�i�t�a�t�i�o�n� �a�n�d� �M�a�n�a�g�e�m�e�n�t

�P�r�o�j�e�c�t� �(�C�O�R�E�M�A�P� �I�&�I�I�)

�U�S�A�I�D

�- �A�S�E�A�N�-�U�S� �C�o�o�p�e�r�a�t�i�v�e� �C�o�a�s�t�a�l� �R�e�s�o�u�r�c�e�s

�M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �P�r�o�j�e�c�t� �(�C�o�-�f�u�n�d�e�d� �b�y� �A�S�E�A�N�)�.

�- �N�a�t�u�r�a�l� �R�e�s�o�u�r�c�e�s� �M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �P�r�o�j�e�c�t

�(�N�R�M�P�)� �(�B�u�n�a�k�e�n� �N�a�t�i�o�n�a�l� �M�a�r�i�n�e� �P�a�r�k�)�.

�- �P�r�o�y�e�k� �P�e�s�i�s�i�r� �(�C�o�a�s�t�a�l� �R�e�s�o�u�r�c�e�s

�M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �P�r�o�j�e�c�t�)

�U�S�A

�- �C�o�l�u�m�b�i�a� �U�n�i�v�e�r�s�i�t�y� �� I�n�d�o�n�e�s�i�a� �P�r�o�j�e�c�t� �o�n

�M�a�r�i�n�e� �T�r�a�c�e�r�s

�C�I�D�A

�- �E�n�v�i�r�o�n�m�e�n�t�a�l� �M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �D�e�v�e�l�o�p�m�e�n�t� �i�n

�I�n�d�o�n�e�s�i�a� �P�r�o�j�e�c�t� �(�E�M�D�I�)�.

�- �C�o�l�l�a�b�o�r�a�t�i�v�e� �E�n�v�i�r�o�n�m�e�n�t�a�l� �P�r�o�j�e�c�t� �i�n

�I�n�d�o�n�e�s�i�a� �(�C�E�P�I�)

�- �A�S�E�A�N� �� C�a�n�a�d�a� �C�o�o�p�e�r�a�t�i�v�e� �P�r�o�g�r�a�m� �o�n

�M�a�r�i�n�e� �S�c�i�e�n�c�e

�- �A�S�E�A�N� �� C�a�n�a�d�a� �M�a�r�i�n�e� �P�o�l�l�u�t�i�o�n� �C�r�i�t�e�r�i�a

�N�o�r�w�a�y� �A�g�e�n�c�y

�f�o�r� �D�e�v�e�l�o�p�m�e�n�t�

�(�N�O�R�A�D�)

�- �I�n�t�e�g�r�a�t�e�d� �M�a�r�i�n�e� �a�n�d� �C�o�a�s�t�a�l� �B�i�o�d�i�v�e�r�s�i�t�y

�M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �P�r�o�j�e�c�t

�- �S�e�a� �W�a�t�c�h

�A�U�S�A�I�D

�- �A�S�E�A�N�-�A�u�s�t�r�a�l�i�a� �L�i�v�i�n�g� �C�o�a�s�t�a�l� �R�e�s�o�u�r�c�e�s


�- �A�S�E�A�N�-�A�u�s�t�r�a�l�i�a� �R�e�g�i�o�n�a�l� �O�c�e�a�n� �D�y�n�a�m�i�c�s

�- �A�S�E�A�N ��A�u�s�t�r�a�l�i�a� �C�o�a�s�t�a�l� �R�e�s�o�u�r�c�e�s

�M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �P�r�o�j�e�c�t�.

�- �A�S�E�A�N�-�A�u�s�t�r�a�l�i�a� �E�c�o�n�o�m�i�c� �C�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n


�J�I�C�A

�- �C�o�a�s�t�a�l� �R�e�s�o�u�r�c�e�s� �I�n�v�e�n�t�o�r�y� �P�r�o�j�e�c�t

�- �U�r�b�a�n� �D�r�a�i�n�a�g�e� �a�n�d� �W�a�s�t�e� �W�a�t�e�r� �D�i�s�p�o�s�a�l

�J�a�p�a�n�-�O�v�e�r�s�e�a�s

�E�c�o�n�o�-�m�i�c

�C�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n� �F�u�n�d

�- �E�n�v�i�r�o�n�m�e�n�t�a�l� �S�t�u�d�y� �C�e�n�t�e�r� �D�e�v�e�l�o�p�m�e�n�t

�(�P�S�L�s�)

�J�a�p�a�n

�- �A�S�E�A�N�-�J�a�p�a�n� �M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �o�f� �M�u�l�t�i�-�s�p�e�c�i�e�s

�a�n�d� �M�u�l�t�i�-�g�e�a�r� �F�i�s�h�e�r�i�e�s� �P�r�o�j�e�c�t�.

�- �J�a�p�a�n ��I�n�d�o�n�e�s�i�a� �J�A�M�S�T�E�C� �P�r�o�j�e�c�t� �i�n� �I�n�d�o�n�e�s�i�a

�T�h�r�o�u�g�h� �F�l�o�w�s

�R�e�p�u�b�l�i�c� �o�f� �S�o�u�t�h

�K�o�r�e�a

�- �A�S�E�A�N�-�R�O�K� �I�n�d�u�s�t�r�i�a�l� �U�s�e� �o�f� �M�a�r�i�n�e

�B�i�o�l�o�g�i�c�a�l� �R�e�s�o�u�r�c�e�s�.

�M�u�l�t�i�-�n�a�t�i�o�n�a�l�,

�M�u�l�t�i�-�a�g�e�n�c�y

�- �I�n�t�e�r�n�a�t�i�o�n�a�l� �C�o�r�a�l� �R�e�e�f� �I�n�i�t�i�a�t�i�v�e� �(�I�C�R�I�)

�W�W�F

�- �S�t�r�a�t�e�g�y� �o�n� �C�o�r�a�l� �R�e�e�f� �E�c�o�s�y�s�t�e�m

�C�o�n�s�e�r�v�a�t�i�o�n� �a�n�d� �M�a�n�a�g�e�m�e�n�t� �(�w�i�t�h� �M�L�H

�a�n�d� �E�M�D�I�)

�A�s�i�a�n� �W�e�t�l�a�n�d

�B�u�r�e�a�u

�- �B�i�n�t�u�n�i� �B�a�y� �&� �P�u�l�a�u� �D�o�l�o�k� �R�e�s�e�r�v�e�s�,� �W�a�s�u�r

�N�a�t�i�o�n�a�l� �P�a�r�k� �(�I�r�i�a�n� �J�a�y�a�)

�T�h�e� �N�a�t�u�r�e

�C�o�n�s�e�r�v�a�n�c�y

�- �K�o�m�o�d�o� �N�a�t�i�o�n�a�l� �P�a�r�k� � �d�a�n� � �K�a�l�i�m�a�n�t�a�n� �T�i�m�u�r

�M�a�r�i�n�e� � �C�o�m�p�o�n�e�n�t�.

� �

page 59 / 63

pembelajaran program pengelolaan wilayah pesisir...

Documents