di Martapura^•"""Pacfalanggal 3oktober 2018

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURANOMOR W15.U3/ (7 IS /KP.02.10/10/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIANINTERN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA,

Menimbang : a. bahwa sistem Pengendalian Intern diselenggarakan dalam rangkameningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaankeuangan pada institusi;

b. bahwa sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalampembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi danWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas PengadilanNegeri Martapura, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan SistemPengendalian Intern Pengadilan Negeri Martapura;

Mengingat: 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman;

2.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49* Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradilaq Umum;**"•

3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZonaIntegritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani di Lingkungan PN Martapura;

5.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan ZonaIntegritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURATENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIANINTERN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan NegeriMartapura sebagaimana dalam terlampir, untuk dijadikan acuan dalampelaksanaan di Pengadilan Negeri Martapura;

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akandilakukan perbaikan apabiia dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam suratkeputusan ini;

A.Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalampembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani;^•

fBahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengacjilan Negeri Martapura,maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern Pengadilan NegeriMartapura sebagai acuan penerapannya;

B.Maksud dan Tujuan

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Martapuradimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, danakuntabel dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagitercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalanpelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C.Ruang Lingkup

Lingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri atas unsur:a.lingkungan pengendalian;b.peniiaian risiko;c.kegiatan pengendalian;d.informasi dan komunikasi; dane.pemantauan pengendalian intern.

Unsur Sistem Pengendalian Intern ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian internyang telah dipraktikkan di lingkungan instansi pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

a.Lingkungan pengendalian.Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalamkeseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadappengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b.Peniiaian risiko.Pengendalian intern harus memberikan peniiaian atas risiko yang dihadapi unit organisasibaik dari luar maupun dari dalam.

BAB IPENDAHULUAN

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNPENGADILAN NEGERI MARTAPURA

0

LAMPIRANKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIMARTAPURANOMOR W15.U3/ 17 I^ /KP.02.10/10/2018TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIANINTERN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

(1)Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yangdibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsipada masing-masing posisi.

(2)Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugasdan fungsi pada masing-masing posisi.

(1)Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.

(2)Memberikan keteladanan pelaksanaan aturanperilaku pada setiap tingkat pimpinan diPengadilan Negeri (PN) Martapura.

(3)Menegakkan tindakan disiplin yang tepat ataspenyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur,atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

(4)Menjelaskan dan mempertanggungjawabkanadanya intervensi atau pengabaian pengendalianintern.

(5)Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapatmendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadapkompetensi.

a. Penegakan integritasdan nilai etika.

menciptakan danmemeliharalingkunganpengendalianyangmenimbulkanperilaku positifdan kondusifuntuk penerapanSistemPengendalianIntern dalamlingkungan kerjaPN Martapura

PENERAPANINDIKATORSASARAN1. Lingkungan Pengendalian

A. Umum

BAB IIPELAKSANAAN

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yangdilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh hakim dan pegawai PengadilanNegeri Martapura untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasimelalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asetnegara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Martapura, yang selanjutnya disingkat SPIPNMartapura, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan di lingkungan PengadilanNegeri Martapura.

3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dankegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi PengadilanNegeri Martapura dalam rangka memberikan keyakinan yang rrrwnadai bahwa kegiatantelah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisienuntuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik. ""

0

c.Kegiatan pengendalian.Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan.Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d.Informasi dan komunikasi.Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan.Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehinggamemungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e.Pemantauan.Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikanbahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagianintegral dari kegiatan Pengadilan Negeri Martapura.

(1) Memberikan keyakinan yang memadai atasketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitaspencapaian tujuan penyelenggaraan tugas danfungsi Pengadilan;

(1)Penetapan kebijakan dan prosedur sejakrekrutmen sampai dengan pemberhentianpegawai.

(2)Penelusuran latar belakang calon pegawai dalamproses rekrutmen.

(3)Supervisi periodik yang memadai terhadappegawai.

(1)Wewenang diberikan kepada hakim/pegawai yangtepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnyadalam rangka pencapaian visi misi PNMartapura.

(2)Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahamibahwa wewenang dan tanggung jawab yangdiberikan terkait dengan pihak lain dalam institusiPN Martapura.

(3)Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahamibahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPI PNMartapura.

(1)Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatandi PN Martapura;

(2)Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam PN Martapura;

(3)Memberikan kejelasan hubungan dan jenjangpelaporan intern dalam PN Martapura;

(4)Melaksanakan evaluasi ^^n penyesuaian periodikterhadap struktur organisasi,, sehubungan denganperubahan lingkungan stratagis; dan

(5)Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai,terutama untuk posisi pimpinan.

meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

(4)Membina kemampuan manajerial pejabat PNMartapura.

(5)Pengaiaman teknis yang luas dalam pengelolaanPengadilan.

(1)Mempertimbangkan risiko dalam pengambilankeputusan.

(2)Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

(3)Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPI.

(4)Melindungi atas aset dan informasi dari akses danpenggunaan yang tidak sah. <

(5)Melakukan interaksi secara intensif denganpejabat pada tingkatan yang iebih rendah.

(6)Merespon secara positif terhadap pelaporan yangberkaitan dengan keuangan, penganggaran,program, dan kegiatan.

g. Perwujudan peranaparat pengawasanintern Pengadilanyang efektif;

f. Penyusunandanpenerapan kebijakanyang sehat tentangpembinaan sumberdaya manusia;

e. Pendelegasianwewenangdantanggung jawabyang tepat.

d. Pembentukanstruktur organisasiyang sesuai dengankebutuhan.

c. Kepemimpinan yangkondusif.

Reviu atas kinerja Instansi dilaksanakan denganmembandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yangditetapkan.

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia,pimpinan PN Martapura harus:

/ A \ irtannl/^^r^i ir\\\* ^c\\f nr\ v/iei mici ti iii ian nil ^i

sumber

kinerjayang

a.reviu atasInstansibersangkutan.

b.pembinaandaya manusia.

cifat

dengan ukuran,kompleksitas,

sesuai

Pimpinan wajibmenyelenggarakan kegiatanpengendalian

.<, ' '..PENEBAPANINDIKATORSASARAN4. Kegiatan Pengendalian.

Pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalammenentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

(1)Menggunakan metodologi yang sesuai untuk visimisi PN Martapura dan tujuan pada tingkatankegiatan secara komprehensif.

(2)Menggunakan mekanisme yang memadai untukmengenali risiko dari faktor eksternal dan faktorinternal.

(3)Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(1)Visi misi PN Martapura memuat pernyataan danarahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis,dan terikat waktu.

(2)Visi misi wajib dikomunikasikan kepada seluruhhakim/pegawai.

(3)Untuk mencapai tujuan, Pimpinan menetapkan:•strategi operasional yang konsisten; dan•strategi manajemen terintegrasi dan rencana

penilaian risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, dilakukandengan memperhatikan:

(1)berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis.

(2)saling melengkapi, saling menunjang, dan tidakbertentangan satu dengan lainnya.

(3)relevan dengan seluruh kegiatan utama.(4)mengandung unsur kritef!a ^engukuran.

(5)didukung sumber daya yan^fcukup; dan

(6)melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam prosespenetapannya.

b. Analisis risiko.

Analisis risiko dilaksana-kan untuk menentukandampak dari risiko yangtelah diidentifikasiterhadap pencapaian visimisi PN Mempawah.

a. identifikasi risiko

Pimpinan telahmenetapkan visi misiPengadilan dan tujuanpada tingkatan kegiatan.

Pimpinan PNMartapura wajibmelakukanpenilaian risiko.

penerapan * ,^INDIKATQRSASARAN2. Penilaian Risiko

ujiantar Pengadilan terkait.Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan.(3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

PNMartapura;penyelenggaraan tugas dan fungsi

terkait.dengan

kerja

Pengadilanyang baik

h. Hubungan

(2)membuat strategi perencanaan dan pembinaansumber daya manusia yang mendukung pencapaianvisi dan misi;

(3)membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen,program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistemkompensasi, program kesejahteraan dan fasilitaspegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistempenilaian kinerja, serta rencana pengembangankarir.

Pengendalian umum terdiri:

(1)pengamanan sistem informasi, mencakup:< pelaksanaan penilaian , risiko secara periodik

yang komprehensif;pengembangan rencana yang secara jelas

menggambarkan program pengamanan sertakebijakan dan prosedur yang mendukungnya;

• penetapanorganisasiuntukmengimplementasikan dan mengelola programpengamanan;

^penguraian tanggung jawab pengamanan secarajelas;

implementasi kebijakan yang efektif atas sumberdaya manusia terkait dengan programpengamanan;

• pemantauan efektivitas program pengamanandan melakukan perubahan program pengamananjika diperlukan.

(2)pengendalian atas akses, mencakup:klasifikasi sumber dafya sistem informasiberdasarkan kepentingaff dan sensitivitasnya;identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasiakses ke informasi secara formal;

' pengendalian fisik dan pengendalian logik untukmencegah dan mendeteksi akses yangtidak diotorisasi; dan

• pemantauan atas akses ke sistem informasi,investigasi atas pelanggaran, serta tindakanperbaikan dan penegakan disiplin.

(3)pengendalian atas pengembangan danperubahan perangkat lunak aplikasi, mencakup:

otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasidan modifikasi program;

-pengujian dan persetujuan atas seluruhperangkat lunak yang bam dan yangdimutakhirkan; dan

-penetapan prosedur untuk memastikanterselenggaranya pengendalian ataskepustakaan perangkat lunak

(4)pengendalian atas perangkat lunak sistem,mencakup:. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem

berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dandokumentasi atas otorisasi akses;

' pengendalian dan pemantauan atas akses danpenggunaan perangkat lunak sistem;pengendalian atas perubahan yang dilakukanterhadap perangkat lunak sistem.

(5)pemisahan tugas, mencakup:-identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan

dan penetapan kebijakan untuk memisahkan

pengendalianataspengelolaansisteminformasi,untukmemastikan akurasi dankelengkapan informasi.

Meliputi pengendalianumum dan

PN Martapura.

a.kegiatanpengendaliandiutamakanpada kegiatanpokok PNMartapura.

b.kegiatanpengendalianharusdikaitkandenganprosespenilaianrisiko.

c.kegiatan

pengendalianyang dipilihdisesuaikandengan sifatkhususInstansi.

d.kebijakan danprosed urharusditetapkansecaratertulis.

e.prosedur

yang telahditetapkanharusdilaksanakansesuai yangditetapkansecaratertulis.

kegiatanpengendaliandievaluasisecara teraturuntukmemastikanbahwa kegiatantersebut masihsesuai danberfungsiseperti yangdiharapkan.

mdal/cnnaL'Qn nan^^on^n Han rowiil

Pengendalian aplikasi, terdiri atas:(1)pengendalian otorisasi, meliputi:

•pengendalian terhadap dokumen sumber;' pengesahan atas dokumen sumber;< pembatasan akses ke terminal entri data; dan^penggunaan f//e induk dan laporan khusus

untuk memastikan bahwa seluruh data yangdiproses telah diotorisasi.

(2)pengendalian kelengkapan, meliputi:•pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi

yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan-pelaksanaan rekensiliasi data untuk

memverifikasi kelengkapan data.

(3)pengendalian akurasi, meliputi:' penggunaan desain entri datauntuk

mendukung akurasi data;' pelaksanaan validasidatauntuk

mengidentifikasi data yang salah;' pencatatan, pelaporan, investigasi, dan

perbaikan data yang salah dengan segera;dan•reviu atas laporan keluaranuntuk

mempertahankan akurasi dan validitas data.

(4)pengendalian terhadap keandalan pemrosesandan file data, meliputi:' penggunaan prosedur yang memastikan bahwa

hanya program dan file data versi terkinidigunakan selama pemrosesan;

. penggunaan program yang memiliki proseduruntuk memverifikasi bahwa versi file komputeryang sesuai digunakan selama pemrosesan;

. penggunaan program yang memiliki proseduruntuk mengecek internal file header labelssebelum pemrosesan; dan

. penggunaan aplikasi yang mencegahperubahan file secara bersamaan.

Oalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset,pimpinan Pengadilan wajib menetapkan,mengimplementasikan, dan mengkomunikasikankepada seluruh pegawai:

rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedurpengamanan fisik; danrencana pemulihan setelah bencana.

untukdan

atas rencanamengatasi kejadian tidak terdugamelakukan penyesuaian jika diperlukan.

pendokumentasianuntuk mengatasi

< pengendalian atas kegiatan pegawai melalupenggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

(6) kontinuitas pelayanan, mencakup:•penilaian, pemberian prioritas, dan

pengidentifikasian sumber daya pendukungatas kegiatan komputerisasi yang kritis dansensitif;

•langkah-langkah pencegahan dan minimalisasipotensi kerusakan dan terhentinya operasikomputer;pengembangan danrencana komprehensifkejadian tidak terduga; dan

•pengujian secara berkala

e. pengendalian fisik atasaset;Pimpinan Pengadilanwajibmelaksanakanpengendalian fisik atasasset.

d. pengendalian aplikasi.

o

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber dayadan pencatatannya Pimpinan Pengadilan wajibmenugaskan pegawai yang bertanggung jawabterhadap penyimpanan sumber daya danpencatatannya serta melakukan reviu atas penugasantersebut secara berkala.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baikpimpinan Instansi wajib memiliki, mengelola,memelihara, dan secara berkala memutakhirkandokumentasi yang mencakup seluruh SistemPengendalian Intern serta transaksi dan kejadianpenting.

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepatwaktu, Pimpinan Pengadilan perlu mempertimbangkan:

^ transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengantepat dan dicatat segera; danklasifikasi dan pencatatan yang tepatdilaksanakan dalam seluruh siklus transaksiatau kejadian. **^*

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya, Pimpinan Pengadilan wajibmemberikan akses hanya kepada pegawai yangberwenang dan melakukan reviu atas pembatasantersebut secara berkala.

< menetapkan ukuran dan indikator kinerja;-mereviu dan melakukan validasi secara periodik

atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikatorkinerja;

-mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja;dan

-membandingkan secara terus-menerus data capaiankinerja dengan sasaran yang ditetapkan danselisihnya dianalisis lebih lanjut.

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, PimpinanPengadilan harus menjamin bahwa seluruh aspekutama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian,Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan danmengkomunlkasikan syarat dan ketentuan otorisasikepada seluruh pegawai.

dokumentasi yang baikatasSistemPengendalian Internserta transaksi dankejadian penting.

Pimpinan Instansi wajibmenyelenggarakandokumentasi yang baikatasSistemPengendalian Intern sertatransaksi dan kejadianpenting.

g. pemisahan fungsi;Pimpinan Pengadilanwajibmelakukanpemisahan fungsi.

h. otorisasi atas transaksldan kejadian yangpenting;

Pimpinan Pengadilanwajib melakukan otorisasiatas transaksi dankejadian yang penting.

i. pencatatan yang akuratdan tepat waktu atastransaksi dan kejadian;Pimpinan Pengadilanwajibmelakukanpencatatan yang akuratdan tepat waktu atastransaksi dan kejadian.

j. pembatasan akses atassumber daya danpencatatannya;

Pimpinan Pengadilanwajib membatasi aksesatas sumber daya danpencatatannyadanmenetapkan akuntabilitasterhadap sumber dayadan pencatatannya.

k. akuntabilitas terhadapsumber daya danpencatatannya;

atas indikator danukuran kinerja;Pimpinan Pengadilanwajib menetapkan danmereviu indikator danukuran kinerja

audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasilharus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuailainnyaTindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu

Pengendalian Intern.sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SistemEvaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian

pelaksanaan tugas.rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalamkegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melaluiPENERAPAN^ __, ^ „ , , ;";

dan reviu lainnya.rekomendasi hasil auditterpisah, dan tindak lanjutberkelanjutan, evaluasipemantauandilaksanakan melaluiPengendalian InternPemantauan SistemINDIKATOR ^ ^

Intern.PengendalianSistempemantauanmelakukanwajibPengadilanPimpinanSASARAN ^^^

6. Pemantauan Pengendalian Intern

sistem informasi secara terus menerus.(5) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui

dan sarana komunikasi; dan(1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk

pimpinan harus:Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektifPENERAPAN *' s " " r S1'"""' v vl"?n''"' *"*'' \ "" \",?

efektif.diselenggarakan secarainformasi wajibKomunikasi atas

r1NDIKATOR^?S^SK5!^;?^;*s^ij;;?i

tepat.waktu yangbentuk daninformasi dalamsikanmengkomunikamencatat, danmengidentifikas,Pimpinan wajib^ASARAN

5. Informasi dan Komunikasi

DILAN NEGERI MARTAPURA

C. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

a.penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;b.sosialisasi SPIP;c.pendidikan dan pelatihan SPIP;d.pembimbingan dan konsultansi SPI; dane.peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern.

B. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan Aparat Pengawasan Intern, dalam hal ini adalah HakimPengawas Bidang di bawah koordinator pengawasan Hakim Pengadilan Negeri Martapura.Pengawasan intern melalui:

a.audit;b.reviu;c.evaluasi;

d.pemantauan; dane.kegiatan pengawasan lainnya.

Seteiah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern wajib membuatlaporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadiian Negeri Martapuramelalui coordinator pengawasan.

Secara berkaia, Ketua Pengadilan Negeri Martapura menyuun dan menyampaikanikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tlnggi Pontianakv

A. Umum

Ketua Pengadilan Negeri Martapura bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SistemPengendalian Intern di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura. Upaya memperkuat danmenunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dilakukan:

a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi PN Martapura termasukakuntabilitas keuangan negara; dan

b.pembinaan penyeienggaraan SPI.

BAB IIIPENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN