pemerintah kabupaten wonogiri dinas penanaman … · 2018. 8. 26. · 1. surat izin/surat keputusan...

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri 57612

Telp./Faks (0273) 5328180 Email : [email protected] Website : www.dpmptsp.wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan

publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai

pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap

penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar

Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja

dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka

perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten onogiri Tahun 2016 Nomor

22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian

Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, sebagaimana

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan dalam Lampiran Keputusan ini meliputi ruang

lingkup pelayanan administrasi perizinan.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat

pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU

KABUPATEN WONOGIRI,

EKO SUBAGYO

A. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Usaha Pendidikan Non Formal

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan;

2. Fotokopi Izin Tempat Usaha (Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;

4. Susunan pengurus dan rincian tugas;

5. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;

6. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat

pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.

7. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan

Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang

Hukum;

8. Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan

Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan;

9. Rekomendasi Dinas Teknis.

2

Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan

persyaratannya kepada Petugas Front Office;

2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan

melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas

disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;

3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,

selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;

4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan

tahapan :

a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;

b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika

diperlukan;

c. Pencetakan dokumen izin.

5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;

6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;

7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan

menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.

3 Jangka Waktu

Pelayanan

3 (tiga) jam.

4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.

5 Produk Pelayanan Izin Usaha Pendidikan Nonformal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOGIRI

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang

berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi

kewenangannya;

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan

masukan melalui :

a. Petugas pengaduan;

b. Surat;

c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

d. Telepon;

e. Email dan media sosial.

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat

diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas

pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan

sepengatahuan atasan/pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan

diselesaikan melalui tahap :

a. Pemeriksaan lapangan;

b. Rapat koordinasi.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Nonformal;

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;


Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan

Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.

2 Sarana dan

Prasarana

1. Alat tulis kantor

2. Perangkat komputer

3. Sistem informasi manajemen perizinan

4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana

1. Lulusan D3/Sarjana

2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Lulus diklat PTSP

4. Mampu mengoperasikan komputer.

4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang

5 Pengawasan

Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. Dilaksanakan secara kontinyu

6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan

prinsip pelayanan yang prima.

7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta

cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop

Dinas.

3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan

sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

2. Izin Usaha Penunjang Pendidikan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


2. Fotokopi Izin Tempat Usaha (Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;

4. Susunan pengurus dan rincian tugas;

5. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;

6. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan

Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang

Hukum;

7. Rekomendasi Dinas Teknis.

2

Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









tahapan :



diperlukan;






3 Jangka Waktu

Pelayanan

3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Pendidikan Nonformal.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Nonformal;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal





7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




B. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

1. Izin Usaha Rumah Sakit

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;

2. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin

Operasional untuk pertama kali;

3. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan,

rencana strategi, dan struktur organisasi;

4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah

Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia,

peralatan, bangunan dan prasarana;

5. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana

dan prasarana pendukung;

6. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;

7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

8. Daftar sumber daya manusia;

9. Daftar peralatan medis dan nonmedis;

10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;

11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai

kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk peralatan tertentu;

12. Dokumen administrasi dan manajemen, yang meliputi :

- badan hukum atau kepemilikan;

- peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);

- komite medik;

- komite keperawatan;

- satuan pemeriksaan internal;

- permohonan surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga

kesehatan;

13. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri sesuai

dengan klasifikasi Rumah Sakit.

2

Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









tahapan :



diperlukan;






3 Jangka Waktu

Pelayanan

3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Rumah Sakit.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;




pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga

dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;






tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56

Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana




4. Mampu mengoperasikan komputer


5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan


7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan

serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas

berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




2. Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY























- komite medik;




kesehatan;



2

Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









tahapan :



diperlukan;






3 Jangka Waktu

Pelayanan

3 (tiga) jam.


5 Produk Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik.

6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;


masukan melalui:


b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING











2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




3. Izin Usaha Penyelenggaraan Klinik Kedokteran

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;

3. Fotocopy akte pendirian badan usaha bagi yang berbentuk

badan hukum;

4. Fotocopy KTP dan NPWP Penanggungjawab teknis dan

pemegang saham ;

5. Bukti Kepemilikan tanah/bangunan atau bukti surat sewa

minimal 5 (lima) tahun;

6. Proposal study kelayakan (meliputi bangunan dan ruangan,

prasarana, peralatan, IPAL, denah lokasi dan

7. bangunan) yang disahkan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Wonogiri;

8. Izin Prinsip dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan;

10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fungsi rawat jalan

atau rawat inap);

11. Rekomendasi penyelenggaraan klinik dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Wonogiri;

12. Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi Surat Izin Kerja

(SIK) atau izin praktek tenaga kesehatan lain yang bekerja

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin

penyelenggaraan klinik;

13. Surat Pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sanggup dikenakan sanksi;

14. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan

dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM

sesuai ketentuan;

15. Hasil Pemeriksaan Kualitas air yang masih berlaku.

2 Prosedur 1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan








tahapan :


b. Pencetakan dokumen izin.





3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.


5 Produk Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama.

6 Pengelolaan

Pengaduan


Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan

yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi

kewenangannya;

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :


b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2014 Tentang Klinik;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




4. Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




badan hukum;


pemegang saham ;






Kabupaten Wonogiri;




atau rawat inap);


Kabupaten Wonogiri;










sesuai ketentuan;


2

Prosedur









tahapan :










6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;


f. Petugas pengaduan;

g. Surat pengaduan;

h. Kotak pengaduan;

i. Telepon;

j. Email dan media sosial.







c. Pemeriksaan lapangan;

d. Rapat koordinasi.


tertulis.

B. MANUFACTURING











2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




5. Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




badan hukum;


pemegang saham ;






Kabupaten Wonogiri;




atau rawat inap);


Kabupaten Wonogiri;










sesuai ketentuan;


2

Prosedur









tahapan :

c. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;

d. Pencetakan dokumen izin.








6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;



b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING











2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




6. Izin Usaha Medical Chek Up;

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. Fotocopy akte pendirian badan usaha yang berbentuk badan

hukum;

4. Fotocopy KTP dan NPWP Penanggujawab Teknik dan

pemegang saham;



6. Proposal study kelayakan (meliputi bangunan dan

ruangan, prasarana, peralatan, IPAL, denah lokasi dan

bangunan) yang disahkan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Wonogiri;



9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fungsi pelayanan

Jasa Keselamatan Kerja);

10. Rekomendasi penyelenggaraan medical check up dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Wonogiri;

11. Surat Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan;

12. Surat Penunjukan Direktur Perusahaan kepada Dokter

pemimpin fasilitas;




penyelenggaraan medical check up;

Surat Pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap





sesuai ketentuan;

15. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan

Mutu dan Program Akreditasi.

2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Usaha Medical Chek Up.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING



2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

411/Menkes/Per/III/2010t tentang Laboratorium Klinik;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 04 tahun 1995 tentang

Perusahaan Jasa Keselamatan Kerja;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




7. Izin Usaha Residential Health Service (Klinik Fisioterapi)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




badan hukum;


pemegang saham ;






Kabupaten Wonogiri;




atau rawat inap);


Kabupaten Wonogiri;










sesuai ketentuan;


2

Prosedur









tahapan :










6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;



b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING











2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




8. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. Foto copy KTP dan NPWP Penanggungjawab Teknik dan

pemegang saham;

4. Foto copy akta pendirian berbadan hukum;

5. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan

yang diusulkan;

Surat pernyataan Kesanggupan Penanggung Jawab Teknis

(Formulir A1);

6. Surat pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga

teknis/administrasi (Formulir A2);

7. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan

Mutu, dilampiri (Formulir A3);

8. Foto copy Surat Keterangan pengalaman kerja sebagai

tenaga teknis pada Laboratorium...........(jika ada);

9. Foto copy ijazah kesarjanaan/ brevet keahlian/ sertifikat

pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh

organisasi profesi patologi klinik dan institusi pendidikan

kesehatan bekerjasama dengan kementerian kesehatan .

10. Data kelengkapan bangunan (Formulir A4);

11. Data kelengkapan peralatan (Formulir A5);

12. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

13. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;

14. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

411/Menkes/Per/III/2010t tentang Laboratorium Klinik;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




9. Izin Usaha Penyelenggaraan Praktek Dokter

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;


3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;

4. Fotokopi KTP;

5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang

diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran

Indonesia yang masih berlaku;

6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat

keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat

praktiknya;

7. Surat Rekomendasi dari OP sesuai tempat praktik;

8. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar ;

9. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan

dimana dokter dimaksud bekerja.

2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Praktik Dokter.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




10. Izin Usaha Pengobatan Tradisional

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Biodata pengobat tradisional (battra);

5. Fotokopi KTP yang masih berlaku;

6. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan

pekerjaan sebagai pengobat

7. tradisional;

8. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional yang

bersangkutan;

9. Fotokopi sertifikat/ijazah pelayanan kesehatan tradisional;

10. Keterangan hasil uji kompetensi dari lembaga /Asosiasi Battra

yang sesuai (bagi SIPT);

11. Surat keterangan dari Puskesmas setempat mengenai

kebenaran yang bersangkutan akan

melakukan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerja

Puskesmas;

12. Surat keterangan sehat dari dokter;

13. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

14. Peta lokasi dan denah ruang yang digunakan untuk

pelayanan;

15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

16. Rekomendasi dari Kejaksaan/Kantor Depag Kabupaten

Wonogiri;

17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;

18. Keterangan Prosedur Tata Cara Pelayanan.

2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak Nomor HK.01.01/BI.4/336/2012 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Keterampilan;






3 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

9 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




11. Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupuntur

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY








7. tradisional;


bersangkutan;







Puskesmas;




pelayanan;



Wonogiri;



2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING




Keterampilan;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




12. Izin Usaha Apotik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Foto copy KTP pemohon; Surat pernyataan bertempat tinggal

secara nyata di wilayah Kabupaten Wonogiri bagi Apoteker

Pengelola Apotik (APA);

5. Status kepemilikan tanah dan bangunan dalam bentuk Akte

Hak Milik (sertifikat);

6. Daftar ketenagaan;

7. Data Ketenagaan Apoteker Pengelola Apotik (APA);

8. Data Ketenagaan Asisten Apoteker;

9. Akte Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik

(APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA);

10. Denah bangunan dan situasi apotik terhadap apotik

sekitarnya;

11. Surat keterangan bahwa Apoteker Pengelola Apotik (APA)

tidak bekerja atau menjadi Apoteker Pengelola Apotik (APA)

pada perusahaan farmasi / apotik lain;

12. Surat pernyataan Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak pernah

terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di

bidang obat;

13. Foto copy NPWP Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan

Pemilik Sarana Apotik (PSA);

14. Surat keterangan dari atasan langsung apabila APA seorang

PNS / anggota ABRI;

15. Lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (bagi

pemohon yang pindah dari provinsi lain);

16. Rekomendasi dari organisasi profesi (ISFI);


18. Daftar sarana dan prasarana;

19. Surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku;

20. Pas foto APA ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua ) lembar.

2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Surat Izin Usaha Apotik.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor. 922/menkes/per/x/1993 tentang

Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




13. Izin Usaha Optik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Foto copy KTP pemohon;

5. Daftar Ketenagaan;

6. FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

7. Data Ketenagaan Penanggungjawab Teknis (Refraksionis

Optisien);

8. FC Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;

9. Gambar/denah lokasi/bangunan;

10. Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Optik Indonesia

(GAPOPIN);

11. Rekomendasi dari Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia

(IROPIN);


13. Surat pernyataan kerja sama dari laboratorium optik tempat

pemrosesan lensa-lensa pesanan bila optik tidak memiliki

laboratorium sendiri.


15. Pas foto Pemilik Sarana dan Refraksionis Optisien ukuran 4 x

6 sebanyak 2 (dua ) lembar;

16. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Surat Izin Usaha Optik.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1424/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Optikal;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




14. Izin Usaha Salon

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Foto copy KTP;

5. Salinan Akta Pendirian bagi yang berbentuk Badan;

6. Data penanggung jawab;

7. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli

8. Daftar dan data ketenagaan;

9. Denah lokasi dan bangunan;

10. Daftar kosmetika dan alat kesehatan yang digunakan;



13. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;


2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Surat Izin Usaha Salon.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Perizinan Bidang Kesehatan;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




15. Izin Usaha Toko Alat Kesehatan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Fotocopy KTP Pemohon ;

5. Daftar Alat Kesehatan yang dijual;

6. Bukti kerjasama/ penunjukan pengedar Alat Kesehatan dari

Penyalur Alat Kesehatan (PAK) atau Cabang Penyalur Alat

Kesehatan (CPAK);

7. Bukti kepemilikan toko atau sewa toko minimal 2 (dua) tahun;

8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

9. Denah Lokasi dan Denah Bangunan;

10. Surat Pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku;


2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Usaha Toko Alat Kesehatan.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat

Kesehatan;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

Internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu

6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




16. Izin Usaha Pusat Kebugaran Jasmani

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang

5. berbentuk badan;

6. Foto kopi IMB;

7. Rekomendasi dari Dinas Dispora Kabupaten Wonogiri.

2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pendaftaran Usaha Pariwisata;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




17. Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk

badan;

5. Foto kopi IMB;

6. Hasil pemeriksaan kualitas air minum dari UPT Laboratorium

Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;


2 Prosedur








4. menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.


tahapan :









5 Produk Izin Usaha Industri.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

651/MPP/KEP/10/2004 Tahun 2004 tentang Persyaratan

Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




18. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk

badan;

5. Foto kopi IMB;


2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




19. Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat Gigi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat

Izin Praktik;

5. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau

Surat keterangan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di

luar praktik mandiri;

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar;

7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;


2

Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Izin Praktik Perawat;

2. Izin Kerja Perawat.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin

dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




20. Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Foto copy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;

Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon

melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan menggunakan

contoh yang ditetapkan;

5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis

kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian

di fasilitas kefarmasian dengan menggunakan contoh yang

ditetapkan;


lembar;

7. Rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga

Teknis Kefarmasian sesuai tempat praktik;


2

Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

2. Surat Edaran Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang

Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




21. Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY




4. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat

Izin Praktik;

5. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau

Surat keterangan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di

luar praktik mandiri;


lembar;

7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;


2 Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Izin Praktik Perawat;

2. Izin Kerja Perawat.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin

dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




22. Izin Penyelenggaraan Apoteker

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY











ditetapkan;


lembar;




2 Prosedur









tahapan :










6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING














2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




23. Izin Penyelenggaraan Asisten Apoteker

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY











ditetapkan;


lembar;




2 Prosedur









tahapan :










6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING














2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




24. Izin Penyelenggaraan Fisioterapis

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik/ Kerja;



4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;

5. Foto copy STRF;

6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin

Praktik;

7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara

mandiri;


lembar berlatar belakang merah;

9. Rekomendasi dari organisasi profesi;


2 Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Izin Praktik Fisioterapi;

2. Izin Kerja Fisioterapi.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik

Fisioterapis;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




25. Izin Penyelenggaraan Tenaga Kefarmasian

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY











ditetapkan;


lembar;




2 Prosedur









tahapan :










6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING














2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




26. Izin Penyelenggaraan Refraksionis Optisien dan Optometris

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Kerja;




5. Foto copy STRRO;

6. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang

menyatakan tanggal mulai bekerja;





2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Kerja Refraksionis Optisien.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja

Refraksionis Optisien;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




27. Izin Penyelenggaraan Ortotik Prostetik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STROP;


Praktik;

7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan

kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri;





2 Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Izin Praktik Ortotis Prostetis;

2. Izin Kerja Ortotis Prostetis.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING



Ortotis Prostetis;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




28. Izin Penyelenggaraan Okupasi Terapis

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STROT;


Praktik;

7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi

Terapi secara mandiri;





2 Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Izin Praktik Okupasi Terapis;

2. Izin Kerja Okupasi Terapis.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING



Okupasi Terapis;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




29. Izin Penyelenggaraan Terapis Wicara

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STRTW;


Praktik;

7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik mandiri;





2 Prosedur




melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya

berkasdisampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;




tahapan :









5 Produk 1. Izin Praktik Terapis Wicara;

2. Izin Kerja Terapis Wicara.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING



Terapis Wicara;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




30. Izin Penyelenggaraan Tenaga Gizi (Nutrisiones dan Dietisien)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STRTGz;


Praktik;


Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara

mandiri;



9. Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai registrasi;


2 Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Izin Praktik Tenaga Gizi;

2. Izin Kerja Tenaga Gizi.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING



Tenaga Gizi;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




31. Izin Penyelenggaraan Perawat Anastesi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STRPA;


Praktik;

7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan;





2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Praktik Penata Anestesi.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

Penata Anestesi;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan




Pelayanan berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




32. Izin Penyelenggaraan Tenaga Sanitarian

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STRTS;


Praktik;


Kesehatan yang bersangkutan;





2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Kerja Tenaga Sanitarian.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga

Sanitarian;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




33. Izin Penyelenggaraan Perekam Medis

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STR Perekam Medis;


Praktik;

7. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan;





2 Prosedur




melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya Berkas





tahapan :









5 Produk Izin Kerja Perekam Medis.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam

Medis;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




34. Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan Tradisional

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY








7. tradisional;


bersangkutan;







Puskesmas;




pelayanan;



Wonogiri;



2 Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);

2. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING




Keterampilan;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




35. Izin Penyelenggaraan Praktek Radiografer

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STRR;


Praktik;

7. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

yang bersangkutan;





2 Prosedur




melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya Berkas





tahapan :







3 Waktu Pelayanan

4 Biaya/Tarif

5 Produk Izin Kerja Kerja Radiografer.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Radiografer;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




36. Izin Penyelenggaraan Praktek Tukang Gigi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. surat permohonan kepada Instansi Pemberi Izin

2. fotocopy KTP;

3. surat keterangan Kepala/Lurah Desa memiliki tempat

melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi;

4. rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui

oleh pemerintah;

5. fotocopy Izin Mendiriksin Bangunan (IMB);

6. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

7. surat rekomendasi dan berita acara pemeriksaan lapangan

dari Kepala UPT Puskesmas setempat;

8. pas foto ukuran 4x 6 sebanyak 2 lembar.

2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Praktik Tukang Gigi

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1871/Menkes/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang

Pekerjaan Tukang Gigi;

2. Peraturan Bupati Wonooiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang





2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




37. Izin Penyelenggaraan Praktek Ahl i Teknologi Laboratorium Medik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STR-ATLM;


Praktik;

7. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

yang bersangkutan;





2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Kerja Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli

Teknologi Laboratorium Medik;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




38. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan;



4. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah

yang sah;


6. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; d. surat keputusan dari

Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas;

7. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan

atau akan dikembangkan;

8. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan,

prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan

pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan

permohonan perpanjangan izin; dan

Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Penyelenggaraan PUSKESMAS.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




39. Izin Penyelenggaraan Teknisi Elektromedis

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STR-E atau STR-E sementara;


Praktik;

7. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;





2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Praktik Elektromedis.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING



Elektromedis;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




40. Izin Penyelenggaraan Ahli Fisika Medik

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. Foto copy STR;


Praktik;







2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Kerja Ahli Fisika Medik.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang





2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi 1. Lulusan D3/Sarjana

Pelaksana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku




5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




41. Izin Penyelenggaraan Akupunktur Therapi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY








7. tradisional;


bersangkutan;







Puskesmas;




pelayanan;



Wonogiri;



2 Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);

2. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING




Keterampilan;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




42. Izin Penyelenggaraan Penyuluh Kesehatan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan

2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;

3. fotokopi STR;

4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin

praktik;

5. surat keterangan bekerja dari Fasiltas Pelayanan Kesehatan

yang bersangkutan;

6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang

merah;

7. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota

atau pejabat yang ditunjuk; dan

8. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Penyuluh Kesehatan

6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;



b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang





2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




43. Izin Penyelenggaraan Paramedik Tranfusi Darah

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. fotokopi STR;


praktik;


yang bersangkutan;


merah;




2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Kerja ParamedikTranfusi Darah

6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;



b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




44. lzin Penyelenggaraan Teknisi Elektormedis

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





5. Foto copy STR-E atau STR-E sementara;


Praktik;







2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Praktik Elektromedis.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING



Elektromedis;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




45. Izin Penyelenggaraan Teknisi Kardiovaskular

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. fotokopi STR-TKV;


praktik;


yang bersangkutan;


merah;




2 Prosedur









tahapan :









5 Produk 1. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskular;

2. Izin Kerja Teknisi Kardiovaskular.

6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;



b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING



Teknisi Kardiovaskuler;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

Internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu

6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




46. Izin Penyelenggaraan Entomolog Kesehatan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. fotokopi STR;


praktik;


yang bersangkutan;


merah;




2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Kerja Entomolog Kesehatan

6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;



b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




47. Izin Penyelenggaraan Epidemiolog Kesehatan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. fotokopi STR;


praktik;


yang bersangkutan;


merah;




2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Kerja Epidemiolog Kesehatan

6 Pengelolaan

Pengaduan



2. yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi

kewenangannya;



b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




48. Izin Penyelenggaraan Teknisi Gigi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. fotokopi setifikat kompetensi;

4. fotokopi STRTG;


praktik;

6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm;












tahapan :









5 Produk Izin Kerja Teknisi Gigi.

6 Pengelolaan

Pengaduan




kewenangannya;



b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




49. Izin Penyelenggaraan Administrasi Rumah Sakit

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY























- komite medik;




kesehatan;



2 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









tahapan :



diperlukan;






3 Jangka Waktu

Pelayanan

3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Rumah Sakit.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING











2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




50. Izin Penyelenggaraan Puskesmas

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan;



4. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah

yang sah;


6. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; d. surat keputusan dari

Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas;

7. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan

atau akan dikembangkan;

8. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan,

prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan

pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan

permohonan perpanjangan izin; dan


2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Izin Penyelenggaraan PUSKESMAS.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING


Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




51. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. surat permohonan kepada Instansi Pemberi Izin;

2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

3. fotocopy Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri ;

4. daftar sarana dan prasarana;

5. denah lokasi dan bangunan;

6. alur proses produksi ;

7. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

8. pas foto ukuran 4x 6 sebanyak 2 lembar;

9. fotocopy sertifikat penyuluhan keamanan pangan (PKP);

10. surat rekomendassi dari DKK.

2 Prosedur









tahapan :









5 Produk Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun

2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Pelaksana penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan


C. STANDAR PELAYANAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Izin Mendirikan Bangunan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta

pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;

4. Fotocopy sertifikat/surat bukti status hak atas tanah;

5. Gambar rencana bangunan yag meliputi : situasi, denah,

tampak (depan, belakang, samping), rencana (pondasi, atap,

sanitasi), potongan (melintang dan memanjang) yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang;

6. Surat pernyataan pemanfaatan tanah antara pemilik bangunan

dan pemilik tanah (apabila pemilik bangunan bukan pemilik

tanah);

7. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan

bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;

8. Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), bagi

yang dipersyaratkan;

9. Rekomendasi dari dinas/instansi teknis, bagi yang

dipersyaratkan.

10. Persyaratan lain sesuai jenis usaha/bangunan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan sektoral.

2 Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur









tahapan :


b. pemeriksaan lapangan, jika diperlukan;






3 Jangka Waktu

Pelayanan

3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan

peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.

4 Biaya/Tarif Izin Mendirikan Bangunan dikenai retribusi sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri.

5 Produk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016

tentang Izin Mendirikan Bangunan;


tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




2. Izin Reklame

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

3. Foto copy akte pendirian perusahaan, bagi badan

usaha/hukum;

4. Gambar denah lokasi rencana pemasangan papan reklame;

5. Gambar teknis/ konstruksi dan visual papan reklame;

6. Perhitungan konstruksi papan reklame, bagi yang

dipersyaratkan;

7. Surat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan yang akan

digunakan untuk pemasangan reklame;

8. Rekomendasi titik lokasi dan visual papan reklame dari Dispera

dan KPP Kab. Wonogiri;

9. Surat pernyataan sanggup membongkar papan reklame jika

ada kebijakan penataan reklame dari pemerintah daerah.

2 Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur







selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;


tahapan :

a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan

teknis;

b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;

c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;






3 Jangka Waktu

Pelayanan



4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi

5 Produk Pelayanan Izin Reklame

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016

tentang Izin Mendirikan Bangunan;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




3. Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal

3. Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;

4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham;

5. Izin Mendirikan Bangunan Kantor Perusahaan di Wilayah

Kabupaten Wonogiri;

6. Foto copy keanggotaan asosiasi pengembang perumahan

yang masih berlaku;

7. Proposal izin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu

yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut;

8. Rekomendasi Tata Ruang dari instansi yang berwenang;

9. Foto copy sertifikat tanah, apabila tanah itu masih atas nama

orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup;

10. Gambar perencanaan lahan (Site Plan) sesuai lokasi proyek

investasi yang disahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Wonogiri.

2 Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur









tahapan :







3 Jangka Waktu

Pelayanan




5 Produk Pelayanan Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman dengan Hunian Berimbang;

3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

dengan Hunian Berimbang;

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

Non Perizinan Penanaman Modal;






2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




4. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (lUJK)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






Kabupaten Wonogiri;

6. Foto copy Sertifikat Badan Usaha dengan menunjukkan

aslinya;

7. Data peralatan kantor dan bukti kepemilikan;

8. Data peralatan pekerjaan konstruksi dan bukti kepemilikan;

9. Data ketenagakerjaan;

10. Foto copy Sertifikat Keterampilan Kerja/ Keahlian Kerja

tenaga teknik tugas penuh;

11. Foto copy KTP dan Ijazah tenaga teknik tugas penuh;

12. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh bermaterai;

13. Foto copy KTP dan Ijazah tenaga administrasi;

14. Surat Pernyataan Tenaga Administrasi bermaterai.









tahapan :

a. Peninjauan lokasi;

b. Menyusun Berita Acara Peninjauan Lokasi;







3 Jangka Waktu

Pelayanan

3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah

dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi..


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (lUJK).

6 Pengelolaan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran

dan masukan



kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;










Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011

tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa

Konstruksi Nasional;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun

2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan

Pelayanan prinsip pelayanan yang prima.

7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




5. Izin Usaha Konsultasi Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






Kabupaten Wonogiri;


aslinya;




10. Foto copy Sertifikat Keterampilan Kerja/ Keahlian Kerja tenaga

teknik tugas penuh;













tahapan :







7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan

dokumen izin kepada pemohon.

3 Jangka Waktu

Pelayanan




5 Produk Pelayanan Izin Usaha Konsultasi Konstruksi

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING





tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




6. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






Kabupaten Wonogiri;


aslinya;




10. Foto copy Sertifikat Keterampilan Kerja/ Keahlian Kerja tenaga

teknik tugas penuh;













tahapan :









3 Jangka Waktu

Pelayanan




5 Produk Pelayanan Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











tertulis.

B. MANUFACTURING





tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




D. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PEMUKIMAN

Izin Usaha Perumahan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal




Kabupaten Wonogiri;

6. Foto copy keanggotaan asosiasi pengembang perumahan

yang masih berlaku;

7. Proposal izin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu

yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut;

8. Rekomendasi Tata Ruang dari instansi yang berwenang;

9. Foto copy sertifikat tanah, apabila tanah itu masih atas nama

orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup;

10. Gambar perencanaan lahan (Site Plan) yang disahkan

Dispera dan KKP Kabupaten Wonogiri.

2 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









tahapan :







3 Jangka Waktu

Pelayanan


dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perumahan.

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;










5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan

atau tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman dengan Hunian Berimbang;

3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

dengan Hunian Berimbang;









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal





7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




E. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERTANAHAN

1. Izin Lokasi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta

pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;

2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;

3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;

4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan

teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.

5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan


3 Jangka Waktu Pelayanan

3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.


5 Produk Pelayanan

Izin Lokasi.

6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.


tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri;

4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.

2 Sarana dan Prasarana

1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet

3 Kompetensi Pelaksana

1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.

4 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang

5 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu

6 Jaminan Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.

7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

2. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY










dokumen izin kepada pemohon setelah pemohon membayar retribusi (bagi izin yang dikenai retribusi).




5 Produk Pelayanan

Izin Peruntukan Penggunaan Lahan






5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

B. MANUFACTURING



3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.





4 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang



6 Jaminan Pelayanan








3. Izin Membuka Tanah

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Lokasi; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta













5 Produk Pelayanan

Izin Membuka Tanah




3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan

sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan

diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.


B. MANUFACTURING








4 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang



6 Jaminan Pelayanan








4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas

disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP; 3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,

selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office; 4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan

tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan







5 Produk Pelayanan

Izin Perubahan Penggunaan Tanah







B. MANUFACTURING








4 Jumlah 1 (satu) orang

Pelaksana



6 Jaminan Pelayanan








F. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta

pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon

berbadan hukum; 5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang,

bagi yang dipersyaratkan; 7. Surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup; 8. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh

dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan; 9. Fotocopy IMB; 10. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sektoral.





4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi

dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.

5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan




4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi

5 Produk Pelayanan Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah





4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan;

b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal















6 Jaminan Pelayanan








G. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum

beserta perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi pelaksanaan Izin Trayek dari Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri.




3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;

4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika

diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.




3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum.







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan

Kendaraan Umum; 2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin

Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum; 3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.




1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer




6 Jaminan Pelayanan








2. Izin Trayek

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Trayek; 2. Foto copy Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang

Umum; 3. Foto copy STNK kendaraan angkutan; 4. Rekomendasi pelaksanaan Izin Trayek dari Dinas











3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Trayek.







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum;

3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.








6 Jaminan Pelayanan








3. Kartu Pengawasan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Kartu Pengawasan; 2. Foto copy Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang

Umum; 3. Foto copy Izin Trayek; 4. Foto copy STNK kendaraan angkutan; 5. Foto copy Buku Uji kendaraan angkutan; 5. Rekomendasi pelaksanaan Kartu Pengawasan dari Dinas











3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Kartu Pengawasan.





4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : c. Pemeriksaan lapangan; d. Rapat koordinasi.


B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum;









6 Jaminan Pelayanan








H. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Izin Usaha Agen Jasa Titipan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sektoral.










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Agen Jasa Titipan







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang









6 Jaminan Pelayanan








I. STANDAR PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY





4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Fotocopy IMB;

6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;

7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sektoral.

2 Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur









tahapan :

a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi

dan teknis;






Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan


3 Jangka Waktu

Pelayanan




5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











atau tertulis.

B. MANUFACTURING









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




2. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






5. Fotocopy IMB;



undangan sektoral.

2 Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur









tahapan :


dan teknis;








3 Jangka Waktu

Pelayanan




5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











atau tertulis.

B. MANUFACTURING









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




3. Izin Usaha Produksi Benih

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






5. Fotocopy IMB;



undangan sektoral.

2 Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur









tahapan :


dan teknis;








3 Jangka Waktu

Pelayanan




5 Produk Pelayanan Izin Usaha Produksi Benih

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











atau tertulis.

B. MANUFACTURING









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




4. Tanda Daftar Usaha Produksi Benih

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






5. Fotocopy IMB;



undangan sektoral.

2 Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur









tahapan :


dan teknis;








3 Jangka Waktu

Pelayanan




5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Produksi Benih

6 Pengelolaan

Pengaduan, saran

dan masukan




kewenangannya;


masukan melalui :


b. Surat;


d. Telepon;











atau tertulis.

B. MANUFACTURING









2 Sarana dan

Prasarana




4. Internet

3 Kompetensi

Pelaksana






5 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan



7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan




berkop Dinas.


8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




J. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PARIWISATA

1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sektoral.

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur









3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;









6 Jaminan Pelayanan








2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

3





4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan

administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.


6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan



3 (tiga) jam


6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi







B. MANUFACTURING










12 Jaminan Pelayanan








3. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman







B. MANUFACTURING










6 Jaminan Pelayanan








4. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata







B. MANUFACTURING










6 Jaminan Pelayanan








5. Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata







B. MANUFACTURING










6 Jaminan Pelayanan








6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata







B. MANUFACTURING










6 Jaminan Pelayanan








7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi







B. MANUFACTURING










6 Jaminan Pelayanan








8. Tanda Daftar Usaha Pramuwisata

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pramuwisata







B. MANUFACTURING










6 Jaminan Pelayanan








9. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi , dan Pameran

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi , dan Pameran







B. MANUFACTURING


Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;









6 Jaminan Pelayanan








10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata







B. MANUFACTURING










6 Jaminan Pelayanan








11. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata







B. MANUFACTURING











6 Jaminan Pelayanan








12. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum








6 Jaminan Pelayanan








13. Tanda Daftar Usaha SPA (Sante Par Aqua)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.










3 (tiga) jam


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha SPA (Sante Par Aqua)







B. MANUFACTURING










6 Jaminan Pelayanan








K. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERTANIAN

1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P).







B. MANUFACTURING











6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.







2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

2









3 Jangka Waktu 3 (tiga) jam.

Pelayanan


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).







B. MANUFACTURING

















3. Izin Usaha Perkebunan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan.







B. MANUFACTURING


















4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya ( IUP-B)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya.







B. MANUFACTURING

















5. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ( IUP-P)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;

4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.







B. MANUFACTURING




1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer

3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet













6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan.







B. MANUFACTURING

















7. Izin Usaha Holtikultura

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri;

7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Holtikultura.







B. MANUFACTURING






1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP












8. Izin Usaha Peternakan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1

Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta


undangan sektoral.










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Peternakan.



2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon;

e. Email dan media sosial. 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat

diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;



B. MANUFACTURING

















9. Izin Usaha Veteriner

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



undangan sektoral.

3



2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas

disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP; 3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,

selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office; 4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan

tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika





3 (tiga) jam.


6 Produk Pelayanan Izin Usaha Veteriner.







B. MANUFACTURING











L. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Izin Usaha Industri

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian bagi badan usaha beserta

perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten

Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri.







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
















2. Izin Usaha Industri Perluasan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten

Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan; 8. Izin Usaha Industri lama asli jika diperlukan perbaikan

informasi izin.

2





11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :

a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika





3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri Perluasan.







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;










M. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Izin Usaha Perdagangan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY


perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy bukti kemampuan keuangan perusahaan; 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, bagi yang

dipersyaratkan; 6. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 7. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 8. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 9. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten

Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perdagangan.







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

















2. Izin Usaha Perdagangan Perluasan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. Foto copy akta perubahan terakhir bagi badan usaha beserta

pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham, jika ada

perubahan; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah, jika diluar/

melebihi proyek sebelumnya; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan baru/

perubahan dari proyek sebelumnya; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten

Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan;

8. Izin Usaha Perdagangan lama asli jika diperlukan perbaikan informasi izin.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri Perluasan.







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

















3. Tanda Daftar Perusahaan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat pendaftaran perusahaan; 2. Foto copy Izin Usaha yang diterbitkan instansi yang

berwenang; 3. Foto copy TDP Kantor Pusat yang dilegalisir, bagi pembukaan

kantor cabang/ perwakilan/Kantor Pembantu Perusahaan; 4. Foto copy dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, jika Izin

Usaha diterbitkan dari instansi lain yang berwenang; 5. Tanda Daftar Perusahan lama asli jika diperlukan / perubahan/

perbaikan informasi perusahaan.

2










3 (tiga) jam.


5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan.







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
















N. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Prinsip;



4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;


6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;

7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;

8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;


2







b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;




7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.



5 Produk Izin Prinsip Penanaman Modal.

6 Pengelolaan Pengaduan




b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;


3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan


4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :




B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;







4. Internet










6 Jaminan Pelayanan








2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY







2














5 Produk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.





b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;







B. MANUFACTURING








4. Internet










6 Jaminan Pelayanan








3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY










2














5 Produk Izin Prinsip Perubahan Modal.





b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;







B. MANUFACTURING








4. Internet










6 Jaminan Pelayanan





Dinas.




4. Izin Usaha Penanaman Modal

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






6. Fotocopy IMB;

7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;



2














5 Produk Izin Usaha Penanaman Modal.





b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;



diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;





B. MANUFACTURING








4. Internet










6 Jaminan Pelayanan








5. Izin Usaha perluasan Penanaman Modal

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






6. Fotocopy IMB;




2














5 Produk Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.





b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;







B. MANUFACTURING








4. Internet










6 Jaminan Pelayanan








6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal ( Merger)

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






6. Fotocopy IMB;




2














5 Produk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.





b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;







B. MANUFACTURING








4. Internet










6 Jaminan Pelayanan








7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY






6. Fotocopy IMB;




undangan sektoral.

2














5 Produk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.





b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;







B. MANUFACTURING








4. Internet










6 Jaminan Pelayanan








8. Pelayanan Fasilitas Insentif dan Kemudahan

NO KOMPONEN URAIAN

A. SERVICE DELIVERY



3. Bukti mengurus perizinan.

2





4. Petugas Back Office memproses permohonan insentif dengan tahapan :



c. Memasukkan perhitungan insentif ke dalam izin.



5 Produk Insentif.





b. Surat pengaduan;

c. Kotak pengaduan;

d. Telepon;







B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal pada Usaha Mikro dan Kecil





4. Internet










6 Jaminan Pelayanan








Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU

KABUPATEN WONOGIRI,

EKO SUBAGYO

pemerintah kabupaten wonogiri dinas penanaman … · 2018. 8. 26. · 1. surat izin/surat keputusan...

Documents