pembatasan subsisi bbm final rev
TRANSCRIPT
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
1/34
Jalan Tol Menuju Liberalisasi Migas
TOLAKPEMBATASAN BBM BERSUBSIDI
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
2/34
MENGAPA HARUS DITOLAK?
1. PEMBATASAN SUBSIDI BBM
JALAN TOL MENUJU LIBERALISASI MIGAS
(AKAR MASALAH KISRUH BBM)
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
3/34
Strategi Asing Menguasai Migas Melalui Liberalisasi Migas
KORPORASI MIGAS
EXXON, CHEVRON, TOTAL,DLL
LEMBAGA ASING
IMF, WORLD BANK, USAID
PERATURAN
UU MIGAS NO. 22/2001
REGULATOR
BP MIGAS
ORIENTASI PASAR
OPERATOR
HULU-HILIR
PERTAMINA &SWASTA/ASING
KOMPETISI PASAR
HARGA
MEKANISME PASAR
PENCABUTAN SUBSIDI
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
4/34
PENGAKUAN IMF (pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada
dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan
reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan
berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secarainternasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga
internasional). Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF,
Jan. 2000):
Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) ..Pemerintah
[Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkanpada MEFP 2000. Secara khusus pada bulan September, UU Listrik dan Migas yang
baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan
rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap subsidi BBM dan
mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.Sumber: IMF
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
5/34
PENGAKUAN WORLD BANK Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001):
(Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang
merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi danpengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi belanja publikBanyak subsidi khususnya pada BBM
cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi
tersebut jatuh ke tangan orang kaya).
Sumber: World Bank
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
6/34
PENGAKUAN USAID Energy Sector Governance Strengthened (USAID, 2000):USAID intends to obligate a total of $4 million in
DA in FY 2001 to strengthen energy sector governance and help create a more efficient and transparent
energy sector. USAID advisors play a catalytic role in helping the Government of Indonesia develop and
implement key policy, legal and regulatory reforms. (Pada tahun 2001 USAID bermaksud memberikan
bantuan senilai US$4juta [Rp 40 miliar] untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu
menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Para penasehat USAID memainkan peran
penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan menerapkan kebijakan kunci,perubahan UU dan peraturan);
USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The
legislation will increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in
exploration and production. (USAID telah membantu pembuatan draft UU MIgas yang diajukan ke DPR
pada Oktober 2000. UU tersebut akan meningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengurangi peran
BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi);
In FY 2001, USAID plans to provide $850,000 DA to support NGOs and universities in developing programsfor raising awareness and supporting involvement of local government and the public of energy sector
issues, including removal of energy subsidies and phase out of leaded gasoline. (Pada tahun 2001 USAID
merencanakan untuk menyediakan US$ 850 ribu [Rp 8.5 miliar] untuk mendukung sejumlah LSM dan
Universitas dalam mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung
keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk menghilangkan subsidi
energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal)Sumber: USAID
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
7/34
USAID works closely with the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank on energy-sector
reform. USAID assistance is leveraging a $20 million ADB power sector-restructuring loan, with
USAID advisors playing project management and planning roles.(USAID bekerja sama dengan ADB
dan Bank Dunia untuk mereformasi sektor energi. Bantuan USAID mampu meningkatkan manfaat
utang ADB untuk restrukturisasi sektor listrik senilai US$ 20 juta [Rp 200 miliar] dimana para
penasehat USAID berperan dalam manajemen proyek dan perencanaan;
An increase or decrease in political will for energy sector reform may warrant adjustments to this
objective. The appointment in 2000 of a private sector-oriented reformist as the new head of the
State oil and gas company bodes well for reform agenda progress. (Pasang surutnya kemauan
politik terhadap reformasi sektor energi akan menjamin penyesuaian terhadap tujuan ini. Oleh
karena itu pengangkatan Direktur Utama Pertamina yang baru pada tahun 2000 yang berjiwa
reformis dan berorientasi swasta [pasar] sangat mendukung kemajuan agenda reformasi tersebut.
Sumber: USAID
PENGAKUAN USAID
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
8/34
PENGAKUAN PEMERINTAH
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro:Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan
bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas.... Namun, liberalisasi ini
berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM
masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.''(Kompas, 14 Mei 2003).
Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan: Saat ini terdapat 105 perusahaan yang sudah
mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM
untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Diantaranya adalah perusahaan migas raksasa
seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas
(Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
9/34
REGULASI LIBERALISASI MIGAS
UU Migas No. 22 tahun 2001: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan
melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan(Pasal 2).
Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan
angka 2 dapat dilaksanakan oleh: Badan Uaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi;
Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta (Pasal 9).
PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama persero
adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS. (Tahun 2011 anak
Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan akan melakukan Initial Public Offering
[IPO] di Bursa Saham)
Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 3c: Penetapan kebijakan harga
energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumahtangga miskin dalam jangka waktu tertentu.
Blue Print Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama (1)
Rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga
internasional
Road Map Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM: Konversi minyak ke gas dan pembatasan
subsidi BBM
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
10/34
MENGAPA HARUS DITOLAK?
2. Karena membebani rakyat. HargaPertamax bisa melambung tinggi sesuaiharga internasional. Kenaikan ini akan
mengakibatkan kenaikan harga barang
dan jasa.
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
11/34
HARGA MINYAK MENTAH DUNIA
BERFLUKTUASI TAJAM AKIBAT SPEKULASI
0
20
40
60
80
100
120
140
160US$/Barrel
Krisis Finansialdi AS & Eropa
Sumber: OPEC
Menjadikan harga BBM mengikuti harga pasar sangat berbahaya karena menimbulkanketidakpastian dan sangat memukul konsumen menengah ke bawah jika terjadi lonjakan drastis.
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
12/34
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
13/34
MENYEBABKAN INFLASI
NAIKNYA HARGA BARANG DAN JASA
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
14/34
3. Pembatasan BBM bersubsidi
menguntungkan SPBU Asing danmerugikan rakyat. (Asing sudah
menguasai sektor hulu, juga ingin
menguasai hilir)
MENGAPA HARUS DITOLAK?
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
15/34
PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIA
DIDOMINASI OLEH ASING
Sumber: Dirjen Migas 2009
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
16/34
ASING JUGA INGIN MENGUASAI HILIR
(PEMASARAN BBM)
http://berandakawasan.files.wordpress.com/2010/12/total01.jpghttp://berandakawasan.files.wordpress.com/2010/12/971680411p.jpghttp://berandakawasan.files.wordpress.com/2010/12/spbu-shell.jpg -
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
17/34
4. SUBSIDI ADALAH HAK RAKYAT YANG
MEMANG SEMESTINYA DIANGGARKAN(Yang membebani APBN adalah pembayaran
utang dan bunga utang kepada segelintir
orang, bukan subsidi yang dinikmati oleh
jutaan rakyat Indonesia)
MENGAPA HARUS DITOLAK?
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
18/34
UTANG MEMBEBANI APBN,
BUKAN SUBSIDI
Sumber: Depkeu
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
19/34
5. PENGELOLAAN BBM TIDAK PROFESIONAL
(Tidak efisien akibat adanya broker, korupsidan unbundling Pertamina, sehingga hanya
menguntungkan segelintir orang/pihak dan
merugikan rakyat)
MENGAPA HARUS DITOLAK?
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
20/34
PEMECAHAN (UNBUNDLING) PERTAMINAAMANAT UU 22/2001 Ps 10
2002
HULU
HILIR
UNBUNDL
ING
PT PERTAMINA EP
(PEP)
PT PERTAMINA HULU ENERGI
(PHE)
PT PERTAMINA GAS
(PERTAGAS)
PT PERTAMINA DRILLING SERVICE
INDONESIA
PT E P T C
PT PERTAMINA TRADING LIMITED
PETRAL
PT PERTAMINA NIAGA
PATRA NIAGA
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
PGE
Sumber: SP Pertamina
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
21/34
POLA INTEGRATED SYSTEMBIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MURAH
MASYARAKATRetailSPBU
Transportasi
&Distribusi
Storage/
WholeSeller
Kilang
Eksplorasi
&Eksploitasi
UU No.8/1971
PERTAMINA/
Integrated System
Cost Cost CostMargin
PengecerBiaya PokokBBM
Biaya Pokok BBM
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
22/34
MASYARAKATRetailSPBU
Transportasi&
Distribusi
Storage/WholeSeller
KilangEksplorasi
&Eksploitasi
UU Migas No.22/2001
Unbundling System
With transaction
Costs + Taxes
Cost+
Profit
PT
Cost+
Profit
Cost+
Profit
Cost+
Profit
HargaPasar ?
PTPTPTInterntl
Price
POLA UNBUNDLINGBIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MAHAL
Pasal 10 Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang
melakukan Kegiatan Usaha Hilir. Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha
Hulu.Pasal 13
Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) WilayahKerja. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa WilayahKerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
Sumber: SP Pertamina
PERTANGGUNG JAWABAN
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
23/34
PRESIDENKEPALA NEGARA / KEPALA PEMERINTAHAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PERTAMINA (BUMN), SESUAI UU NO. 8/1971
Kontraktor/Investor/ KPS &
DIREKTORAT
HULU HILIR KEUANGAN PEMASARAN UMUM
MENTERIPERTAMBANGAN
DAN ENERGI
MENTERIKEUANGAN
INPRES
NO.12/1975
RAKYAT
MPR
BPKDPR
Direktur Utama
PERTAMINA
(BUMN)
bertanggung
jaw ab lan gsung
kepada Presiden
sebagai Kepala
Negara dan
Kepala
Pemerintahan
DIREKTUR UTAMAPERTAMINA
MANAJEMEN PRODUCTION SHARING(d/h BADAN PEMBINAAN
PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING)
Sumber: SP Pertamina
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
24/34
PERTANGGUNG JAWABAN
PT PERTAMINA (PERSERO), SESUAI UU NO.22/2001
PEMERINTAHN K R I
DPR RIWAKIL PRESIDEN KETUA PARTAI POLITIK
KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN
PARA MENTERI
BUMNKEU NAKER
BPMIGAS BPH MIGAS
ESDM KUMDANG PERINDAG DN
INVESTOR/ KPS/KONTRAKTOR
PT PERTAMINA (PERSERO)
GUBERNURBUPATI
UU22/2001
INPRESNO.1
2/1
975
UU19/2003
UU13/2003
UU1/1995
UU22/2001
UU22/2001
UU1/1995
UU22/1999
UU22/1999
UUD1945
PARTAI-PARTAIPOLITIK
KOMISI KOMISIDPR RI
PRESIDEN KETUA PARTAI POLITIK
Sumber: SP Pertamina
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
25/34
ARUS MINYAK TAHUN 2006Juta Barrel
MM PERTAMINA 46.9
Ke Kilang 45.5
Ekspor 1.4
M.M INDONESIA
383,2
MM KPS 336,3
Hak Pemerintah 221,1 Ke Kilang 179,6
Ekspor 42,5
Hak KPS 114,2
Ke Kilang 10,4
IP/BOB Ptm 3,3
Ekspor 100,3
IMPOR
MM. 114.4
KILANG BBM. GAS &PETROKIMIA 361,8
MM Pertamina 45,5
MM KPS 193,5
Gas 8,4
Impor MM 114,4
NON BBM
85,8
BBM = 259,4
41,2 JUTA KL
UP I-V, Cepu 224,2
UP VI, VII 34
Petkim & Gas 1,2
BBM IMPOR 127,3
20,2 JT KL
IMPOR NON BBM
6,8
DALAM NEGERI
NON BBM 34,2
BBK 20,7
EKSPOR
NON BBM 16,1
OFFTAKE
NBBM 21,6
VAR. STOK
1,7 (0,3 JT KL)
BBM D. NEGERI
382,9 (60,9 JT KL)*
MM EKSPORPERTAMINA
1,4* Sejumlah 41,6 juta KL dijual kepada Masyarakat dengan harga bersubsidi
Ket.: MM (Minyak Mentah), KPS (KontraktorProduction Sharing)Sumber: Pertamina
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
26/34
BBM Akan Memberi Banyak Manfaat
Buat Rakyat Jika Dikelola Secara
PROFESIONAL DAN SESUAI SYARIAH
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
27/34
INDONESIA MEMILIKI CADANGAN MIGAS
SANGAT BESAR
Cadangan minyak bumi sebesar 4,4 miliar barel
Cadangan gas sebesar lebih dari 300 triliun kaki kubik
Juga barang tambang lain yang melimpah Indonesia Indonesia adalah sumber sekaligus pasar yang
sangat menggiurkan
Tapi tidak banyak memberikan manfaat kepada rakyat,
karena sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing.Usaha menguasai migas Indonesia sudah lama dilakukan
Ini harus dihentikan, dengan pengelolaan yang profesionaldan sesuai dengan syariah
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
28/34
CADANGAN MINYAK TERBESAR DI DUNIA
DIDOMINASI NEGERI-NEGERI ISLAM
Sumber: BP Statistical Reviws of World Energy, 2010
NO NEGARACADANGAN TERBUKTI PRODUKSI
Miliar barrel % thd dunia Ribu barrel/hari % thd dunia
1 Saudi Arabia 264.6 19.8% 9713 12.0%
2 Venezuela 172.3 12.9% 2437 3.3%
3 Iran 137.6 10.3% 4216 5.3%
4 Iraq 115 8.6% 2482 3.2%
5 Kuwait 101.5 7.6% 2481 3.2%
6 United Arab Emirates 97.8 7.3% 2599 3.2%
7 Russian Federation 74.2 5.6% 10032 12.9%
8 Libya 44.3 3.3% 1652 2.0%
9 Kazakhstan 39.8 3.0% 1682 2.0%
10 Nigeria 37.2 2.8% 2061 2.6%
27 Indonesia 4.4 0.3% 1021 1.3%
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
29/34
POTENSI ENERGI INDONESIA
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
30/34
PENERIMAAN NEGARA DARI MIGAS
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
31/34
MINYAK BUMI PADA APBNKENAIKAN HARGA MINYAK MENGUNTUNGKAN PEMERINTAH
125.1
93.6
169
90.1
112.5104.7
64
83.8
139.1
45
88.9 92.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pendapatan Minyak Bumi
Subsidi BBM
Triliun Rp
Sumber: Depkeu
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
32/34
BIAYA PRODUKSI BBM PERLITER
Sumber: Realisasi Perhitungan Biaya Pokok BBM Sem. I 2005 Pertamina & Laporan Hasil Rapat Pimpinan Pertamina 2005, diolah
Biaya rata-rata produksi minyak mentah Pertamina per barrel (bbl) tahun 2005. Kurs Rp 9,368/US$, 1 bbl setara159 liter
KOMPONEN BIAYAHARGA PRODUKSI HARGA INTERNASIONAL
US$/bbl Rp/Liter US$/bbl Rp/Liter US$/bbl Rp/Liter
Minyak Mentah 10,00* 589 50,0 3.005 90,0 5.303
Pengolahan 1,53 90 1,5 90 1,5 90
Angkutan Laut 0,80 47 0,8 47 0,8 47
Distribusi 0,97 57 1,0 57 1,0 57
Bunga, Biaya Kantor Pusat & Penyusutan 0,00 20 0,0 20 0,0 20
JUMLAH BIAYA POKOK BBM 13,30 804 53,3 3.220 93,3 5.517
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
33/34
PANDANGAN ISLAM
Pembatasan/pencabutan subsidi merupakan bagian dari strategi asing yang
didukung Pemerintah untuk menguasai SDA Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya
merugikan rakyat secara ekonomi namun yang paling mendasar bertentangan
dengan syariat Islam;
Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang melimpah sehingga
masuk dalam kategori barang milik publik (al milkiyyah al-ammah) yangpengelolaannya harus diserahkan kepada negara dan seluruh hasilnya
dikembalikan kepada publik. Dengan demikian ia tidak boleh
diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing; : --
:
Dari Abyadh bin Hammal: beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon diberikan
bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di daerah Marib lalu
beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di
majelis beliau berkata : Tahukah Anda bahwa yang Anda berikan adalah [seperti] air yang
mengalir? Maka beliau pun membatalkannya. (HR. Baihaqy & Tirmidzy)
-
7/29/2019 Pembatasan Subsisi BBM Final Rev
34/34
PENUTUP
Rusaknya pengelolaan migas yang liberal di negeri ini berpangkal dari sistem
ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan pemerintah. Dalam sistem tersebut
kebebabasan memiliki dan kebebasan berusaha dijamin oleh negara melalui
undang-undang. Peran negara diminimalkan dalam kegiatan ekonomi dan hanya
diposisikan sebagi regulator. Dengan demikian peluang swasta khususnya asing
akan semakin besar dalam menguasai perekonomian negeri ini. Padahal Allah swt
berfirman: Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai
orang-orang beriman.(QS: An-Nisa: 141)
Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk membebaskan rakyat dari sistem
Kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kecuali menerapkan sistem Khilafah
Islamiyyah, sebuah sistem yang bersumber dari Aqidah Islam dan mengatur
seluruh urusan masyarakat dengan syariat Islam termasuk dalam pengelolaan
sumber daya alam. Wallahu alam bisshawab