pelatihan - jaminan sosial indonesia - bpjs kesehatan dan
TRANSCRIPT
Oleh: A.A. Oka Mahendra
(Konsultan Martabat)
Seri
Pendapat Hukum PH - I / 2015
Pelatihan
MARTABAT Prima Konsultindo Ruko Kebayoran Arcade Blok C2 No. 31, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Pusat Kawasan Niaga, Sektor 7, Tangerang Selatan, 15224 T. +62.21.74870811 F. +62.21.74870811 ekst. 401 E. [email protected] W. http://www.jamsosindonesia.com/
PENDAPAT HUKUM
Pasal-Pasal UU BPJS yang mengatur tentang kepesertaan wajib,
kewajiban membayar iuran, menyerahkan data mengenai dirinya, dan
sanksi diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan
mengajukan 5 (lima) dalil, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim
MK agar kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bersifat
fakultatif (tidak wajib) bagi pemberi kerja dan setiap orang yang telah
mengikuti Program Jaminan Sosial lain (Selain Penyelenggara BPJS).
Demikian juga, kewajiban membayar iuran, menyerahkan data
mengenai dirinya, dan sanksi tidak berlaku bagi pemberi kerja dan
setiap orang yang telah mengikuti Program Jaminan Sosial lain.
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
1
PENDAPAT HUKUM
ATAS UJI MATERI UU NO.24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS,PERKARA NO. 138/PUU-XII/2014
A. RINGKASAN
Dalil Pertama Pemohon
Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah (BPJS) untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada diri dan pekerjanya; Dalil kedua Pemohon Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak; Dalil ketiga Pemohon Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) uu bpjs bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena pekerja tidak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dan hak milik pribadinya terampas; Dalil Keempat Pemohon Pasal 17 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena diskriminatif terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara; Dalil Kelima Pemohon Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena ancaman sanksi adminitrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja dapat merendahkan martabat kemanusiaan.
Dalil Pemohon tidak dapat diterima
UU BPJS harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembangunan kesehatan nasional. UU BPJS tidak dapat dipisahkan dari UU No. 40/2004 ttg SJSN dan UU No. 36/2009 ttg Kesehatan. Karenanya, sebagaimana prinsip partisipatif dalam Pasal 174 ayat (1) UU Kesehatan, pelaksanaan UU BPJS juga membuka partisipasi masyarakat secara aktif dan kreatif, misalnya, mendirikan asuransi kesehatan tambahan, persedian farmasi, faskes, alkes, dsb. Selain itu, Peserta juga dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. Bahkan, telah diatur koordinasi manfaat bagi peserta yang memiliki hak atas perlindungan asuransi kesehatan tambahan. Hal ini justru untuk memenuhi hak masyarakat atas Jaminan Sosial sesuai martabat kemanusiaan.
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
2
DAFTAR ISI
Hlm
A. Ringkasan............................................................................................ 1
B. Pendapat Hukum
1. Pendapat Hukum atas Dalil Pertama Pemohon............................ 3
1. Pendapat Hukum atas Dalil Kedua Pemohon................................ 4
2. Pendapat Hukum atas Dalil ketiga Pemohon................................ 5
3. Pendapat Hukum atas Dalil keempat Pemohon............................ 6
4. Pendapat Hukum atas Dalil Kelima Pemohon............................... 7
C. Rumusan Pasal-Pasal UU BPJS yang Diuji............................................ 8
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
3
B. PENDAPAT HUKUM
1. Dalil Pertama
Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19
ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) UU BPJS bertentangan dengan
Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun1945
karena pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah (BPJS)
untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada diri dan pekerjanya;
Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:
UU BPJS harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembangunan kesehatan
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Pasal-Pasal UU BPJS yang dimintakan pengujian tidak bisa dipisahkan dari
Pasal-Pasal UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
Penafsiran atas Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana
tertuang dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang pada dasarnya
menyatakan bahwa hak-hak yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 adalah apa yang dikenal sebagai bagian dari hak untuk
mengembangkan diri yang mencakup, antara lain, hak atas pemenuhan
kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan sebagainya. Sementara itu
subtansi hak yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam hubungan ini adalah hak
untuk memilih Badan Penyelenggara Lain.
Pasal-Pasal yang diuji tersebut, sama sekali tidak mengatur larangan Pemberi
kerja untuk dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan yang
diselenggarakan Badan Penyelenggara Lain ataupun larangan membayar
selisih biaya. Bahkan, telah diatur koordinasi manfaat untuk peserta yang
memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan
tersebut, dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Perpres 12/2013.
Oleh sebab itu tidak relevan pengujian konstitusionalitas Pasal-Pasal tersebut
didasarkan atas hak untuk mengembangkan diri, sebagaimana dimaksud Pasal
28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Kemudian penafsiran atas Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK dalam
Putusan 019-020/PUU-III/2005, pernah menyatakan bahwa untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya manusia harus terpenuhi
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
4
kebutuhan dasarnya, salah satunya dengan bekerja. Oleh karenanya, hak
untuk bekerja sangatlah erat hubungannya dengan hak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak-hak tersebut tidak hanya
dimiliki oleh segolongan orang saja, yang karena hal-hal tertentu diuntungkan
dalam mendapatkan pekerjaan, tapi milik setiap orang tanpa harus dibeda-
bedakan. Oleh sebab itu, tidak relevan juga alasan pengujian konstitusionalitas
Pasal-Pasal tersebut yang didasarkan atas hak terpenuhinya kebutuhan dasar
sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Justru
sebaliknya, pelaksanaan UU BPJS membuka ruang berkembangnya program-
program asuransi tambahan, sehingga terbuka ruang bekerja yang terkait erat
dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pertahankan hidup, sebagaimana
dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan pemenuhan Jaminan
Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
2. Dalil Kedua
Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) UU BPJS
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2),
Pasal 28I ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan
pemeliharaan kesehatan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak;
Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:
UU BPJS harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembangunan kesehatan
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Pasal-Pasal UU BPJS yang dimintakan pengujian tersebut tidak bisa dipisahkan
dari Pasal-Pasal UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan .
UU Kesehatan menetapkan kebijakan bahwa setiap kegiatan dan upaya untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dilaksanakan dengan prinsip partisipatif. Karena itu Pasal 174 ayat (1) UU
Kesehatan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat baik secara
perorangan maupun terorganisasi untuk berperan serta dalam segala bentuk
dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu
mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Peran serta tersebut mencakup keikutsertaan secara aktif dan
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
5
kreatif. Sehingga dengan partisipasi aktif dan kreatif tersebut masyarakat
mendapat ruang untuk memenuhi hak mendapat pekerjaan yang layak.
Bentuk partisipasi dapat berupa mendirikan asuransi kesehatan tambahan,
menjalin kerja sama dengan BPJS dalam hal koordinasi manfaat, mendirikan
fasilitas kesehatan, persediaan farmasi, alat kesehatan, dsb. Mendaftarkan diri
dan memberikan data dirinya merupakan salah satu bentuk partisipasi. Jadi,
Pasal-Pasal UU BPJS yang dimintakan pengujian tersebut tidak ada kaitannya
dengan pelanggaran atas hak mendapat pekerjaan yang layak.
3. Dalil Ketiga
Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) UU
BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (4),
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena pekerja tidak memperoleh
jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dan hak milik pribadinya
terampas;
Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:
Menurut Pasal 22 ayat (1) UU SJSN pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada Peserta mencakup pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
Pelayanan Kesehatan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar,
baik mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin
kesinambungan program dan kepuasan peserta, sebagaimna dikemukakan
dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU SJSN. Pelayanan Kesehatan yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan jelas dijamin mutunya.
Pasal 23 UU SJSN, membuka ruang kepada Peserta yang ingin memperoleh
Jaminan Kesehatan yang lebih dengan cara mengikuti asuransi kesehatan
tambahan, atau membayar sendiri selisih biaya. Untuk melaksanakan
ketentuan tersebut telah diatur tentang koordinasi manfaat dalam Pasal 27
dan Pasal 28 Perpres 12/2013 jo Perpres No.111 Tahun 2013. Sehingga tidak
benar pekerja tidak dapat memperoleh jaminan pemeliharaan yang lebih baik.
Kewajiban Pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dan
untuk memberikan data mengenai dirinya dan pekerjanya berserta anggota
keluarganya secara lengkap dan benar, bukanlah pengambilalihan hak milik
pribadi seseorang secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 28
H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena kewajiban tersebut didasarkan kepada
ketentuan UU yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945. Hak milik tidak berarti hak mutlak tak terbatas dan tidak
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
6
dapat diganggu gugat, sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 11/PUU-V/2007.
Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan bahwa dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian
dapat dikemukakan untuk pemenuhan hak atas Jaminan Sosial adalah sah
apabila UU mewajibkan kepada Peserta untuk menyerahkan data mengenai
dirinya, dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar, karena data
tersebut diperlukan untuk memastikan identitas peserta dan anggota
keluarganya yang berhak atas manfaat Program Jaminan Sosial yang diikuti.
Data tersebut diperlukan untuk memastikan manfaat program Jaminan Sosial
dinikmati oleh mereka yang berhak
4. Dalil Keempat
Pasal 17 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun
1945 karena diskriminatif terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara;
Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:
Pengenaan sanksi terhadap pemberi kerja bukan penyelenggara negara dalam
Pasal 17 ayat (1) UU BPJS tidak dapat dikatakan diskriminatif, semata-mata
karena Pasal tersebut tidak mengatur sanksi terhadap pemberi kerja
penyelenggara negara. Perbedaan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa
Pemberi Kerja Penyelenggara Negara memiliki kualitas hukum yang berbeda
dengan pemberi kerja bukan penyelenggara negara, bukan karena perbedaan
suku ras, agama, gender, atau status sosial. Karena itu, tidak berdasar jika
Pasal 17 ayat (1) UU BPJS dianggap diskriminatif.
Memberikan makna kata diskriminatif adalah perbedaan perlakuan atas dasar
perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial seseorang, sebagaimana
Pertimbangan Hukum MK, dalam Putusan Perkara No. 15/PUU-VI/2008.
Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU BPJS ditujukan kepada pemberi kerja bukan
penyelenggara negara karena bagi pemberi kerja penyelenggara negara sanksi
administratif yang dikenakan terhadapnya diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersendiri yang berkaitan dengan tindakan penyelenggara negara
yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam suatu
Undang-Undang. Selain itu, penyelenggara negara tentunya tidak mungkin
menjatuhkan sanksi terhadap dirinya sendiri.
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
7
5. Dalil Kelima
Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) UU BPJS bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 karena ancaman sanksi adminitrasi berupa tidak
mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja dapat merendahkan
martabat kemanusiaan.
Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:
Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu terhadap
pemberi kerja bukan penyelengara ditentukan batas akhirnya yaitu pada saat
pemberi kerja bukan penyelenggara negara telah memenuhi kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU BPJS. Jadi, batas
waktu sanksi akan berakhir saat pemberi kerja bukan penyelenggara negara
memenuhi kewajibannya.
Penggunaan kata “antara lain” dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU
BPJS merupakan satu hal yang lazim dalam tehnik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dengan maksud penjelasan tersebut memberikan
beberapa contoh bentuk sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
yang dapat dikenakan mengingat tidak mungkin berbagai jenis pelayanan yang
tersebut di berbagai Peraturan Perundang-undangan dimuat secara rinci di
dalam UU BPJS. Penggunaan kata antara lain juga dapat ditemukan dalam
penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang
dimaksud memberi contoh pengelompokan tenaga kesehatan sesuai dengan
keahliannya dengan kualifikasi yang dimiliki, “antara lain meliputi tenaga
medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan,...dst”.
Sanksi yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c dan Pasal 17 Ayat (4) UUD
BPJS tidak ada kaitannya dengan merendahkan martabat kemanusian. Tetapi
sanksi tersebut justru diperlukan agar kewajiban yang ditentukan dalam Pasal
15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS dipatuhi oleh Pemberi Kerja Bukan
Penyelenggara Negara untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja atas
Jaminan Sosial yang dijamin dalam Konstitusi.
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
8
C. RUMUSAN PASAL-PASAL YANG DIUJI
1. Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya
sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti;
(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
2. Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran,
yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS
3. Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
9
4. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
(1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari
Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung
jawabnya kepada BPJS. (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib
membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
10
www.jamsosindonesia.com
PEN
DA
PA
T H
UK
UM
11
www.jamkesindonesia.com