PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

OLEH PPNS KETENAGAKERJAAN DAN POLISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH

GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM

Oleh:

LUKMANUL HAKIM 10340062

PEMBIMBING:

1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag, M.Hum 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH, M.Hum

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAMNEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2015

  

i  

ABSTRAK

Penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 182 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian. Penyidikan dimaksudkan untuk menentukan sebuah tindakan pidana, tersangka, dan sanksi terhadap kejahatan atau tindak pidana tersebut. Tanpa adanya penyidikan, maka secara otomatis tahapan proses peradilan pidana tidak dapat dilanjutkan. Dalam proses atau tahapan penyidikan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 182 ayat (2) UUK. Kemudian dalam kasus lapangan, adanya dugaan pelanggaran norma kerja yaitu tidak dibayarnya upah lembur oleh PT Pertamina training and consulting terhadap Awak Mobil Tangki (AMT) di Kota Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). dalam hal ini Disnakertrans sudah melakukan upaya represif non justitia, akan tetapi hal ini tidak mendapat respon dari pihak PT. Pertamina. Akhirnya, kasus ini mengarah pada proses hukum represif justitia yaitu pelimpahan kepada PPNS Disnakertrans untuk dilakukan penyidikan. Berdasarkan keadaan tersebut, penyusun mencoba mengkaji, bagaimanakah proses penyidikan ketenagakerjaan oleh PPNS dan Kepolisian di DIY serta faktor-faktor penghambatnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (field research) yang bersumber pada data-data lapangan (Disnakertrans DIY dan Polda DIY). Selanjutnya analisa data dilakukan secara kualitatif dan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan beberapa fakta mengenai penyidikan ketenagakerjaan oleh PPNS dan Kepolisian, baik secara yuridis-empiris dan/atau penyidikan terhadap kasus tidak dibayarnya upah lembur oleh PT Pertamina training and consulting terhadap AMT. Selanjutnya dilakukan analisis mendalam dengan didasarkan pada sumber-sumber data sekunder yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan erat dengan objek penelitian seperti UUK dan Peraturan Kapolri (Perkap). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris sedangkan kerangka berfikir yang digunakan adalah kerangka berfikir secara deduktif dengan alat silogisme untuk membangun perspektif kebenaran hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan ketenagakerjaan oleh PPNS dan Kepolisian belum efektif dan efisien. Pasalnya kedua instansi tersebut kurang melakukan koordinasi secara instens sebagaimana diatribusikan oleh undang-undang. Terlebih proses penyidikan yang dilakukan dalam kasus PT Pertamina training and consulting dengan AMT. Faktor-faktor yang mengarah pada keadaan tersebut, pertama tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas waktu penyidikan oleh PPNS ketenagakerjaan, jumlah personel PPNS yang sangat minim yaitu hanya 4 (empat) orang, dan kurangnya sikap pro aktif Kepolisian dalam melakukan penyidikan ketenagakerjaan, serta kurangnya koordinasi diantara PPNS ketenagakerjaan dengan Kepolisian dalam melakukan penyidikan. Lambatnya proses penyidikan akan berimplikasi pada hak-hak pekerja/buruh, yang mana hak pekerja/buruh seolah-olah digantung dengan menunggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS dan Kepolisian.

  

vi  

HALAMAN MOTTO

“There is no the truth and justice in the law, but there will be the law in

the truth and justice” Find the truth and justice you will find the law!!!

(Al Hakim)

Ojo nganti lali

“ آيس لفا آا تكن لم و ر لفا آا آن ” (ROMO YAI MASHUDI HASAN)

  

vii  

HALAMAN PERSEMBAHAN

“A man who doesn’t spend time with family can never be a real man”

(Vito Corleone)

Terimakasih buat bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku, yang tidak pernah mengenal kata lelah untuk memberikan nasehat dan bimbingan dalam menuntaskan salah satu tugas dunia ini,yang insyaallah dengan niat yang ikhlas dan tulus semoga bisa menjadi berkah untuk semuanya.

Semoga selalu sehat dan selalu berada dilindungan Allah SWT. Aamiin

(Bapak Kusnan, Ibu Syamsiani, Mbak Lisfiani, Mbak Asmaul Alifah, Mbak Umroiyah, dan Mas

Buddin Al Hakim,Adik M. Faiz Al Hakim, dan Aty Nurul Hikmah)

I’ll always be with you all

  

viii  

KATA PENGANTAR

بسم االله الرحمن الرحيم

اشهد ان لا .على امورالدنيا والدينوالحمد الله رب العالمين وبه نستعين

صل وسلم على محمد و اللهم. اله الا االله و اشهد ان محمدا رسول االله

داما بع .على اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan

nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan

oleh PPNS Ketenagakerjaan dan Polisi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad

SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi

persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud

sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya

fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun

ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan

hormat kepada :

  

ix  

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D. selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum,. selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Hi., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing

Skripsi dan Pengajar yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan

serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan

Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing

Skripsi dan Pengajar yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan

serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan

Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Ibu

Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Ibu

  

x  

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Makhrus Munajat,

M.Hum., Ibu Dr. Euis N., M.A., dan Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/

Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun

untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat

menyelasikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Ibu Tarti dan Ibu Nur beserta seluruh staf Tata Usaha Program Studi Ilmu

Hukum. Selaku para staf program, studi Ilmu Hukum, yang telah ikhlas

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu melancarkan

seminar proposal sampai munaqasyah, sehingga berjalan dengan lancar dan

sesuai dengan apa yang diharapkan.

10. Bapak Kompol Tri Wiratmo sebagai Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian

serta informasi kepada penyusun.

11. Ibu Rusnarida. S.T., selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sekaligus

PPNS Ketenagakerjaan yang sudah memberikan informasi yang diperlukan

kepada penyusun mengenai penelitian ini.

12. Bapak dan Ibuku tercinta bapak Kusnan dan Ibu Syamsiani, kakak-kakakku

tersayang (Lisfiani, Asmaul Alifah, Umroiyah, dan Buddin Al Hakim)

sekeluarga yang selalu menjadi pemicu semangat untuk berkarya baik moril

maupun materiil. Terimakasih atas do’a dan ketulusanya selama ini.

13. Istriku tercinta Aty Nurul Hikmah terimakasih untuk kebesaran cinta dan

kasih sayangmu, semoga Allah meridhoi cintakasih kita.

  

xi  

14. Teman-teman BEM Ilmu Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

sebuah kehormatan yang sangat membanggakan bisa berproses dengan

teman-teman semua.

15. Sahabat PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) Moh. Hudi, Alfan

Alfian, Kholilullah, Ida Fitrana (terimakasih atas kesabaran waktunya atas

gangguan-gangguan darurat), Wahyudi (kamu memang sangat istimewa dan

keren bro makasih atas bantuan dan masukan-masukanya), Moh. Nasir, Saiful

Angsori, Suraida Salaeh dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan

satu persatu. Terima kasih.

16. Teman-teman Ilmu Hukum angakatan tahun 2010, Ahmad Jamaludin, Candra

Saputra, Qodli Zaka, Ahmad Akhlis Fikri, Zainur Ridlho, Panji Susanto,

Alfan Khoirul Umam, Riza Ari Pradana, Richo Ade Saputra dan teman-teman

lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas

semangat, hiburan dan segala bantuannya. Semoga bisa cepat menyusul.

Aamiin

17. Teman-teman diskusi dan kumpulan warung kopi, Ferr Tonggeng alias Feri

Andrianto, Mr. Taskin alias Taskin, Mr. Zain alias Jemblung, Sang Dewa

alias Ari Irawan, M. Nia’amullah, Sego alias Nashikhul Muhtadin, Paul alias

Miftahul Jinan, Solik alias Haris Soli, Ihsanuddin, Zaend Zana alias Zainal

Arifin, Mr. Kelana alias Najib Faishol, Ucil alias Jamaluddin, Jarwo alias

won tuo, Asu alias Danang Asmoro, Kenrie alias Henri, Rokimcil alias Abdul

Rokhim terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya menulis

  

xiii  

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ....................................................................................................... i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................ ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ v

HALAMAN MOTTO ................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. vii

KATA PENGANTAR .................................................................................. viii

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................ 7

D. Telaah Pustaka ............................................................................ 8

E. Kerangka Teoritik ...................................................................... 10

F. Metode Penelitian ....................................................................... 19

G. Sistematika Penulisan ................................................................ 24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN ....................... 26

A. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana

di bidang Ketenagakerjaan ........................................................ 26

  

xiv  

1. Pengertian Penyidikan ............................................................ 26

2. Kewenangan Penyidikan Kepolisian..................................... 29

3. Kewenangan Penyidikan PPNS Ketenagakerjaan ................ 31

4. Koordinasi antara PPNS dan Kepolisian dalam Penanganan

Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan ............................ 34

B. Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan ................................. 36

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana di bidang

Ketenagakerjaan .................................................................... 36

2. Jenis-jenis Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan .......... 40

C. Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana

di bidang Ketenagakerjaan ......................................................... 41

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ................. 41

2. UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK ....................... 57

3. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/

Sarikat Buruh ....................................................................... 57

4. Perda Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ........................................ 59

5. Perda Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2011 tentang

Ketenagakerjaan ................................................................... 67

  

xv  

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .................................................... 69

A. Gambaran Umum PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ............................... 69

B. Gambaran Umum Penyidik Kepolisian Tindak Pidana Khusus Polda

Daerah Istimewa Yogyakarta ...................................................... 79

C. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan di

Daerah Istimewa Yogyakarta. ..................................................... 88

1. Penyidikan PPNS Ketenagakerjaan Disnakertrans DIY ....... 88

2. Penyidikan Polisi Polda DIY ................................................ 94

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DI BIDANG KETENAGAKERJAA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ........................................................................... 96

A. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan oleh PPNS

Ketenagakerjaan dan Polisi ........................................................ 96

B. Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana di bidang

Ketenagakerjaan ....................................................................... 107

BAB V PENUTUP .................................................................................... 114

A. Kesimpulan ................................................................................ 114

B. Saran .......................................................................................... 115

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 117

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................

CURRICULUM VITAE ................................................................................

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya

merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem

kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau

diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:1

1. Kekuasaan ”penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);

2. Kekusaan ”penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);

3. Kekuasaan ”mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan

pengadilan);

4. Kekuasaan ”pelaksanaan putusan pidana” (oleh badan/aparat

pelaksana/eksekusi).

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, M. Yahya

Harahap menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sistem terpadu

(integrated criminal justice system) yang diletakkan di atas landasan prinsip

                                                            1 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana

Terpadu,(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 19-20.

2

"diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap

proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.2

Empat subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu seperti yang

telah disebutkan di atas, subsistem kekuasaan penyidikan adalah tahap yang

paling menentukan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu

yaitu dengan maksud pada tahap ini dapat diketahui adanya tersangka suatu

peristiwa kejahatan atau tindak pidana, menentukan sanksi pidana yang sesuai

dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka

secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana

yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap

pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Sistem peradilan pidana ini, dibentuk sebagai sebuah sistem yang

mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Seperti

diketahui bahwa masalah kejahatan, menurut Benedict S. Alper merupakan

problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah kejahatan

tersebut, sudah tercatat lebih dari 80 (delapan puluh) Konferensi Internasional

yang dimulai sejak tahun 1825 hingga 1970 yang membahas upaya untuk

menanggulangi kejahatan.3

Imam Soepomo sebagaimana disebutkan dalam bukunya Abdul R.

Rudianto mendefinisikan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang

mengatur hubungan antara pengusaha, buruh dan pihak-pihak lain dengan                                                             

2 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 90.

3 Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 4.

3

tujuan utama memberi perlindungan kepada buruh.4 Definisi ini disampaikan

dengan alasan (1) Hubungan yang diatur oleh hukum perburuhan terutama

adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh, (2) Pada tahap berikutnya,

hubungan yang diatur oleh hukum perburuhan adalah hubungan antara

pengusaha dengan pihak-pihak lain, atau hubungan antara buruh dengan pihak-

pihak lain, (3) Tujuan utama hukum perburuhan adalah memberikan

perlindungan kepada buruh.5

Sedangkan Zaeni Asyhadie menggunakan istilah hukum kerja sebagai

serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan

bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.6

Satu ciri khusus hukum perburuhan ialah bahwa cabang ini merupakan

percabangan hukum yang sangat fungsional (functional field of law) yang

mengkombinasikan semua percabangan hukum lainnya berkenaan dengan tema

khusus bekerja di bawah majikan (subordinated labour). Sifat dasar hukum

perburuhan ini tidak mudah untuk diklasifikasikan mengikuti pembagian

tradisional percabangan sistem hukum.7

Banyak masyarakat yang masih melihat bahwa hukum ketenagakerjaan

hanya sebatas hubungan pengusaha dan pekerja atau sebatas permasalahan

perdata. Padahal melihat dari definisi yang telah dijelaskan oleh Imam

                                                            4 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. indeks, 2011), hlm. 15.

5Ibid

6 Zaini asyhadi, Hukum Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

7 Budi Santoso, Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan, (Bali : Pustaka Larasan, 2012), hlm. 131.

4

Soepomo dan ciri khusus yang ada dalam hukum ketenagakerjaan dapat

dikatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum publik, yang meliputi

hukum administrasi dan juga hukum pidana. Dimana pemerintah bisa masuk

dan ikut campur dalam pelaksanaanya.

Percabangan hukum yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan ternyata

banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya seperti terjadinya

pelemparan kewenangan untuk menangani kasus yang terjadi antara penegak

hukum Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam

melakukan penyidikan atas laporan yang disampaikan terkait tindak pidana di

bidang ketenagakerjaan. Padahal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (UUK), UU No. 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial

Tenagakerja, dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Sarikat Pekerja/Sarikat

Buruh, Perda Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Ketenagakerjaan, Perda Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2011 tentang

Ketenagakerjaan telah disebutkan terkait kewenangan penyidikan tindak

pidana di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Kepolisian dan PPNS.

“Pihak kepolisian membantah tudingan bahwa kepolisian tidak efektif

menangani perkara pidana di bidang ketenagakerjaan. Minimnya peran polisi

dalam menindak pelanggaran pidana ketenagakerjaan lebih karena sikap

kurang responsifnya PPNS.8 Padahal dalam Pasal 182 ayat (1) disebutkan

bahwa selain penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia (Polri), juga kepada

                                                            8http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19878/menanti-ditegakkannya-sanksi-

pidana-ketenagakerjaandiakses Kamis, 29 Mei 2014, pukul 13.00 WIB.

5

pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai

PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagaimana dipaparkan oleh Asri Vidya Dewi terjadi polemik

pelimpahan kewenangan dalam menyidik perkara apabila ada pelaporan tindak

pidana kejahatan ketenagakerjaan, antara Kepolisian dengan PPNS Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), yang mana PPNS

menganggap tidak memiliki kewenangan untuk menangkap, menahan Pelaku,

sedangkan Kepolisian berpendapat bahwa PPNS-lah yang berwenang.”9

Polemik tersebut pada dasarnya lahir dari egosentris institusi masing-

masing. Dengan keadaan demikian, akan berdampak pada proses penyidikan

atau penanganan terhadap kasus tindak pidana di bidang ketenagakerjaan itu

sendiri, pasalnya tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) di masing-masing institusi. Dalam realitasnya, dari sekian

pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang,

hanya 4 (empat) orang yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus

pelanggaran norma ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang

terbagi di Disnakertrans Kota Yogyakarta 1 orang, Disnakertrans Kota Sleman

1 orang dan Disnakertrans Provinsi atau Daerah 2 orang.10 Jumlah tersebut

tidak sebanding apabila dikomparasikan dengan jumlah perusahaan yang

beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 3.817 (tiga

                                                            9Sumbangan tulisan: Kritik Atas Ketentuan Pidana Undang-Undang perburuhan dalam

praktiknya-pembebasan. Diakses kamis, 24 Mei 2014.

10 Wawancara dengan Ibu Rusnarida, S.T, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans DIY, pada tanggal 10 November 2014 pukul 09.00 WIB.

6

ribu delapan ratus tujuh belas) perusahaan. Bukan tidak mungkin kinerja PPNS

Ketenagakerjaan akan terbengkalai, belum lagi pada faktor kualitas SDM

dalam melakukan penyidikan.11

Di sisi lain, pihak kepolisian seolah-olah lepas tugas. Seperti yang telah

dipaparkan di atas bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan merupakan wewenang PPNS Ketenagakerjaan Disnakertrans.

Padahal UUK menyebutkan bahwa penyidikan dalam bidang ketenagakerjaan

merupakan wewenang PPNS dan Kepolisian.

Penyelesaian/penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan sangat

berpangku kepada kedua instansi tersebut. Mengingat Pengadilan Penyelesaian

Hubungan Industrial (PPHI) saat ini dinilai kurang efektif oleh masyarakat

dalam menyelesaikan kasus di bidang ketenagakerjaan. Pada pelaksanaanya,

pekerja/buruh memilih Pengadilan Negeri dari pada PPHI untuk mencari

keadilan di bidang ketengakerjaan, seperti contoh kasus tindak pidana di

bidang ketenagakerjaan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang

melibatkan PT. Pertamina training and consulting dengan Awak Mobil Tangki

(AMT), dimana PT. Pertamina training and consulting terancam terkena sanksi

pidana dan denda bila tidak segera membayarkan upah lembur bagi awak

mobil tangki (AMT). Hal itu dikarenakan PT. Pertamina training and

consulting sebagai vendor dari PT Pertamina Patraniaga dan PT Pertamina Tbk

tidak menyerahkan data-data jam kerja AMT di PT. PTC TBBM Rowulu yang

                                                            11http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/listDokumen.php?page=1&&cat=4.

Diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 01.00 WIB

7

diminta Disperindakop Bantul atas perintah Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans RI.12

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang

“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG

KETENAGAKERJAAN OLEH PPNS KETENAGAKERJAAN DAN

POLISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat

dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan oleh PPNS Ketenagakerjaan dan Polisi di Daerah

Istimewa Yogyakarta?

b. Faktor-faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan penyidikan

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah:

a. Mengetahui proses penyidikan dalam tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan oleh PPNS Ketenagakerjaan dan Polisi di Daerah

Istimewa Yogyakarta.                                                             

12http://krjogja.com/read/207778/pt-ptc-terancam-sanksi-pidana-dan-denda. diakses Kamis, 29 Mei 2014, pukul 01.00 WIB

8

b. Mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengarui

pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penyusunan penelitian ini diharapkan mampu memberi

sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam

hukum Publik (hukum pidana), umumya hukum privat (hukum

perdata) terkait penyidikan dalam tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman khususnya kepada penulis, umumnya

terhadap seluruh mahasiswa dan masyarakat tentang fungsi dan

kewenangan menyidik dalam kasus tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan.

D. Telaah Pustaka

Dengan kekwatiran penyusun sebagaimana disampaikan di atas. Maka

untuk menghindari asumsi plagiasi terhadap karya-karya akademik di negeri

ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya sebelumnya

yang hampir sama atau yang berbicara mengenai objek penelitian sama dengan

objek penelitian penyusun.

9

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penyusun lakukan, ada

beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian yang penyusun angkat,

yaitu sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Farrah O. Mahengkeng dengan judul

“Penyidikan Perkara Tindak Pidana dalam Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar’’.13 Dalam penulisan tersebut penyusun lebih

menitikberatkan pembahasan pada penyidikan dan tindak pidana yang

dilakukan oleh instansi/lembaga dan para calo penempatan tenaga kerja

Indonesia di luar negeri.

Namun pembahasan yang akan disusun dalam penyusunan karya ilmiah

ini berbeda dengan pembahasan yang sudah ditulis oleh Farrah O.Mahengkang,

sebab penyusunan karya ilmiah ini lebih memfokuskan pada pembahasan

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di dalam negeri serta

proses dalam penyidikanya.

Tesis yang ditulis oleh Lucky Agung Binarto dengan judul “Pelaksanaan

Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi

dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang”,14

yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan oleh

                                                            13 Farrah O. Mahengkeng,”Penyidikan Perkara Tindak Pidana dalam Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar”,Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014.

14 Lucky Agung Binarto, “Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka penegakan hokum terhadap pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian”,Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pogram Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

10

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Ditjen Imigrasi Dalam Rangka

Penegakan Hukum Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian.

Namun pembahasan yang akan disusun dalam penyusunan karya ilmiah

ini berbeda dengan pembahasan yang sudah ditulis oleh Lucky Agung Binarto,

sebab penyusunan karya ilmiah ini lebih memfokuskan pada pembahasan

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di dalam negeri serta

proses dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan dan

Kepolisian.

Tesis yang ditulis oleh Indi Nuroini dengan judul “Penyidikan Tindak

Pidana Ketenagakerjaan”.15 Tulisan ini menjelaskan bagaimana kewenangan

POLRI dan PPNS dalam hal menyidik tindak pidana ketenagakerjaan dengan

menggunakan metode atau cara interpretasi terkait kewenangan penyidikan

tersebut. Hal ini berbeda dengan penyusunan karya ilmiah ini, dimana

penyusun lebih menitikberatkan pembahasan pada proses penyidikan tindak

pidana di bidang ketenagakerjaan dalam ranah praktis.

Tesis yang ditulis oleh Fransisca Avianti dengan judul “Kebijakan

Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan

Pidana Terpadu di Indonesia’’.16Tulisan ini membahas terkait kebijakan

perundang-undangan mengenai pembagian badan penyidik di Indonesia dalam

sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini berbeda dengan pembahasan yang

                                                            15 Indi Nuroini, “Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan”, Tesis Program Magister

Ilmu Hukum Pogram Pascasarjana Universita Airlangga Surabaya, 2010.

16 Fransisca Avianti, “Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pogram Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

11

akan disusun dalam karya tulis ilmiah ini, dimana pembahsan dalam karya

ilmiah ini penyusun lebih menitikberatkan hanya pada 2 (dua) badan penyidik

dalam sistem peradilan pidana terpadu, terkait proses dalam penyidikan tindak

pidana di bidang ketenagakerjaan.

E. Kerangka Teoritik

1. Penyidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting

dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus

menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam

persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum

acara pidana adalah ”hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk

menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus

menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak

seharusnya”.17

Menurut Andi Hamzah penyidikan adalah istilah yang dimaksudkan

sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris)

atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).18

Sedangkan menurut De Pinto sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah

mendefinisikan, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh

                                                            17 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang

Education, 2012), hlm. 87.

18 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 118.

12

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan,

bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.19

Menurut R. Soesilo,20 dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu

biasa dibedakan sebagai berikut:

a) Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan,

pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari

tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan

dan penyelesaiannya;

b) Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan

yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri

yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan

bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan in concreto dimulai sesudah terjadinya suatu tindak

pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum

                                                            19Ibid,. hlm. 118.

20 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, (Bogor: Politea, 1980), hlm. 17.

13

(pidana) yang bersifat represif.21 Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk

mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu

tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang

melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-

tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap

perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar

terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan

untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang

dijatuhkan itu.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein,22 secara formal

prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan

sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak kepolisian

menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak

pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu

tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi

penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat

perintah penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan

hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

                                                            21 Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana,

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 9.

22 Hamrat Hamid dkk, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm. 45.

14

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik

yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak

pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah

mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan

yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik

kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang

minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan

yang dilakukan oleh penyidik.

2. Kewenangan PPNS dan Kepolisian terkait Penyidikan Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan

Dalam KUHAP kata atau istilah penyidik adalah sebagai berikut:23

Penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh Undang-undang.

Sedangkan wewenang yang dipunyai penyidik sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. Memanggil orang untuk didenganr dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

                                                            23 KUHAP Pasal 6 ayat 1

15

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;dan j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.

Sebagaimana disebutkan dalam UUK Pasal 182 ayat (1) dan (2), UU

No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Pasal 31 ayat (1) dan (2) terkait

kewenangan penyidik PPNS.

3. Proses Penyidikan Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan

Penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan dalam

menjalankan penyidikanya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perkap No. 6

Tahun 2010 tentang managemen penyidikan oleh PPNS. Bentuk-bentuk

kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:

a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan; b. Pemanggilan; c. Penangkapan; d. Penahanan; e. Penggeledahan; f. Penyitaan; g. Pemeriksaan; h. Bantuan hukum; i. Penyelesaian berkas perkara; j. Pelimpahan perkara; k. Penghentian penyidikan; l. Administrasi penyidikan; dan m. Pelimpahan penyidikan.

4. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons dalam bukunya Zainal Abidin Farid mengemukakan

bahwa strafbaar feit (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan

melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang

16

mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah

kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa dan

lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan

pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum

perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang

mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan

bertanggungjawab.24

Van Hamel dalam bukunya Zainal Abidin Farid menguraikan sebagai

perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum

strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena

kesalahan (en aan schuld te wijten). Pendapat Zainal Abidin Farid atas

pengertian tersebut adalah makna kesalahan (schuld) menurut Van Hamel

lebih luas lagi dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan,

kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van

Hamel menyatakan bahwa istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau

menggunakan strafwaardig feit (peristiwa yang bernilai atau patut

dipidana.25

5. Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan

Tindak pidana ketenagakerjaan dapat dibagi dalam dua kategori yaitu

tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, yang dapat dirinci

sebagai berikut:

                                                            24 Zainal Abdidni Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 224.

25Ibid,. hlm. 225.

17

a. Tindak Pidana Kejahatan, terdiri dari:

1) Pasal 74 UUK tentang larangan memperkerjakan anak-anak pada pekerjaan terburuk;

2) Pasal 167 ayat (5) UUK tentang buruh yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun tetapi pengusaha tidak mau membayar pesangonnya 2x ketentuan Pasal 156 UUK;

3) Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) tentang larangan pekerja asing tanpa ijin dan perorangan yang memperkerjakan pekerja asing,

4) Pasal 68 tentang larangan memperkerjakan anak; 5) Pasal 69 ayat (2) tentang memperkerjakan anak tanpa ijin

orang tuanya; 6) Pasal 80 tentang jaminan kesempatan beribadah yang cukup; 7) Pasal 82 tentang cuti karena melahirkan dan keguguran; 8) Pasal 90 ayat (1) tentang pembayaran upah di bawah Upah

Minimum; 9) Pasal 143 tentang menghalang-halangi kebebasan buruh untuk

berserikat; 10) Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7) tentang memperkerjakan buruh

yang tidak bersalah dalam 6 bulan sebelum perkara pidana diadili dan kewajiban pengusaha membayar uang penghargaan masa kerja bagi buruh yang di PHK karena diadili dalam perkara pidana;

11) Tindak pidana kejahatan atas pelanggaran hak-hak buruh juga diatur pada UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

12) Tindak pidana kejahatan atau pelanggaran UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja tau Serikat Buruh.

b. Tindak Pidana Pelanggaran, terdiri dari:

1) Pasal 35 ayat (2) UUK mengenai kewajiban pelaksana penempatan tenaga kerja memberi perlindungan sejak rekruitmen sampai penempatan tenaga kerja;

2) Pasal 35 ayat (3) UUK tentang perlindungan oleh pemberi kerja atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan mental dan fisik;

3) Pasal 93 ayat (2) UUK tentang pembayaran upah karena sakit/karena tugas Negara/pengusaha tidak mau memperkerjakan buruh sesuai perjanjian/hak istirahat buruh/ tugas melaksanakan fungsi serikat;

4) Pasal 137 UUK yaitu hak mogok; 5) Pasal 138 ayat (1) UUK menghalangi maksud serikat buruh

untuk mogok kerja;

18

6) Pasal 37 ayat (2) UUK tentang lembaga penempatan tenaga kerja tanpa ijin tertulis dari mentri atau pejabat yang ditunjuk;

7) Pasal 44 ayat (1) UUK tentang pemberi tenaga kerja asing wajib menaati standart dan kompetensi yang berlaku;

8) Pasal 45 ayat (1) UUK tentang tenaga kerja WNI sebagai pendamping tenaga kerja asing;

9) Pasal 67 ayat (1) UUK tentang pembayaran pesangon bagi buruh yang pensiun;

10) Pasal 71 ayat (2) UUK tentang syarat-syarat memperkerjakan anak;

11) Pasal 76 UUK tentang perlindungan bagi buruh perempuan; 12) Pasal 78 ayat (2) UUK tentang wajib bayar upah pada jam

kerja lembur; 13) Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UUK tentang waktu istirahat

bagi buruh; 14) Pasal 85 ayat (3) UUK tentang pembayaran upah lembur pada

hari libur resmi; 15) Pasal 144 UUK tentang mengganti buruh yang mogok dengan

buruh yang baru; 16) Pasal 14 ayat (2) UUK tentang perijinan bagi lembaga

pelatihan kerja swasta; 17) Pasal 38 ayat (2) UUK tentang biaya penempatan tenaga kerja

oleh swasta; 18) Pasal 63 ayat (1) UUK tentang PKWT secara lisan, pengusaha

wajib membuat surat pengangkatan; 19) Pasal 78 ayat (1) UUK tentang syarat-syarat memperkerjakan

buruh di luar jam kerja; 20) Pasal 108 ayat (1) UUK tentang wajib membuat peraturan

perusahaan dengan 10 orang buruh; 21) Pasal 111 ayat (3) UUK tentang masa berlaku peraturan 2

tahun dan wajib diperbaharui; 22) Pasal 114 UUK tentang peraturan perusahaan wajib dijelaskan

kepada buruh dan perubahannya; 23) Pasal 148 UUK tentang syarat-syarat lock out; 24) Dan juga yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

19

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang

mempunyai langkah-langkah sistematis.26 Adapun langkah-langkah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yaitu

penelitian yang datanya didapatkan dari lapangan (Polda DIY dan

Disnakertrans DIY). Selanjutnya penelitian ini bersifat yuridis empiris,

Sehingga dalam analisisnya menggunakan pendekatan yuridis empiris.

merupakan jenis penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan

hukum yang dihadapi. Dalam hal ini penyusun, mencoba menguraikan

tentang kedudukan dan fungsi PPNS Ketenagakerjaan dan Kepolisian dalam

melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan, khususnya yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta.27 Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara meneliti bahan

kepustakaan (data skunder)28 serta didukung dengan melakukan wawancara

                                                            26 Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004),

hlm. 42.

27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 16.

28 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

20

kepada anggota Kepolisian dan PPNS Disnakertrans serta kepada pihak

terkait yang membidangi terhadap obyek penelitian penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis-deskriptif.

Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menguraikan beberapa

fakta, situasi atau kejadian29 terkait dengan wewenang Kepolisian dan PPNS

dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, serta

menganalisis terhadap kinerja operasioanal terhadap kedua instansi tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah memaparkan

secara sistematis terkait beberapa materi pembahasan yang bersumber dari

berbagai literatur.30 Termasuk dari hasil wawancara dan kemudian

dilakukan sebuah analisis dengan seksama dan terliti guna mendapatkan

hasil yang efektif dalam kajian proses penyidikan oleh Kepolisian dan

PPNS dalam bidang ketenagakerjaan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan /

interview pada subjek penelitian untuk memperoleh data-data dan

observasi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang menjadi

subjek wawancara adalah Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda

                                                            29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, (Jakarta: UII Press, 1986),

hlm. 51.

30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

21

Daerah Istimewa Yogyakarta dan PPNS Ketenagakerjaan Disnakertrans

Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum

primer. Bahan hukum sekunder dalam hal ini terdiri dari atas peraturan

perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Yang

terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

c. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

d. Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek;

e. Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB;

f. Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan;

g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009 Tentang

Pelaksanaan Ketenagakerjaan.

c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelasakan baik bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku,

jurnal ilmiah, kamus, esiklopedi, leksikon, dan lain-lain.

22

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan antara lain:

a. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan

cara tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan. Dimana

penyusun melakukan wawancara dengan Koordinator Pengawas

Penyidik Pengawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polisi Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dan PPNS Ketenagakerjaan Dinas

Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

(Disnakertrans DIY).

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mencari dan

mengumpulkan data serta mempelajari buku-buku ilmiah, jurnal dan

penelitian yang sudah pernah dilakukan.

c. Observasi

Yaitu, pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek

yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang

diperoleh wawancara.31 Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan

terhadap instantsi-instansi yang terkait dalam penelitian ini. Adapun

instansi-instansi yang terkait adalah Polda dan Disnakertrans DIY.

                                                            

31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988). hlm. 193.

23

5. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul disusun dilaporkan apa adanya dan

dianalisis kemudian diambil kesimpulan yang logis. Data-data yang berhasil

dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis

kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu

tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan,

berarah dan berkonteks, yang patut (relevant) dengan maksud dan tujuan.

Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.32Telah disebutkan

sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis-kualitatif

yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data

tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh

pengertian yang mendalam dan menyeluruh untukpemecahan masalah

dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Secara sederhana artinya data

yang diperoleh terkait “Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan oleh PPNS Ketenagakerjaan dan Polisi di Daerah Istimewa

Yogyakarta’’ dianalisis secara utuh secara sistematis dan faktual dari yang

umum, khusus dan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan saran mengenai

hal tersebut.

                                                            32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.

24

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis memberikan gambaran tentang sistematika

pembahasan yang akan dilakukan dan untuk memudahkan dalam penelitian

sebagai berikut dibawah ini:

Bab pertama, Berisi tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian (meliputi jenis penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, dan analisis data dan sistematika pembahasan).

Bab kedua, Tinjauan umum penyidikan dam tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan .berisi tentang pengertian penyidikan, kewenangan penyidik

kepolisian dan PPNS Ketenagakerjaan, dan Koordinasi dalam pelaksanaan

penyidikan antara penyidik kepolisian dengan PPNS Ketenagakerjaan,

pengertian tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, perbuatan yang termasuk

dalam kategori tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dalam undang-undang.

Bab ketiga, Tinjauan umum penyidikan tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berisi tentang

gambarang umum PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gambaran Umum Penyidik

Kepolisian Tindak Pidana Khusus, dan Pelaksanaan penyidikan tindak pidana

di bidang ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat, Analisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan oleh Polisi dan PPNS Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa

Yogyakarta.

25

Bab kelima, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

 

114

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa bahan dan pembahasan uraian tentang proses

penyidikan pelanggaran norma kerja/tindak pidana di bidang ketenagakerjaan

oleh PPNS Ketenagakerjaan dan Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta,

maka secara prinsipil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) UUK, proses penyidikan dalam

ketenagakerjaan dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan Disnakertrans

dengan berkoordinasi dengan Kepolisian, dengan mengedepankan asas

transparansi, efektif dan efisien. Proses penyidikan oleh PPNS

Ketenagakerjaan dilakukan dengan adanya laporan tindak pidana

ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakejaan (PPK), kemudian

PPNS mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke

Kepolisian. Setelah PPNS selesai melakukan penyidikan kemudian

membuat Berita Acara Penyidikan (BAP), kemudian dilimpahkna kepada

Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Kepolisian. Setelah JPU menerima

dan menyatakan lengkap maka dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan

persidangan.

115  

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan.

Lambatnya proses penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan dan

Kepolisian, dalam menindak lanjuti pelanggaran norma kerja/tidak pidana

ketenagakerjaan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi karena

adanya beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undang

b. Efektifitas peran pemerintah dan pekerja/buruh

c. Jumlah personel PPNS dan Koordinasi dengan Kepolisian.

B. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah selaku pihak yang mempunyai kewenangan membuat

regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan, maka pemerintah harus

dapat/membuat aturan terkait batas waktu penyidikan oleh PPNS

ketenagakerjaan. Selanjutnya berkaitan efektifitas dan efesiensi penyidikan

ketenagakerjaan, maka jumlah personalitas PPNS Ketenagakerjaan harus

ditambah, khususnya di DIY Serta pemerintah harus dapat memberikan

perlindungan efektif terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelaporan

kasus pelanggaran norma kerja.

2. PPNS dan Kepolisian

Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tahun kedepan jumlah

perusahaan yang beroperasi di beberapa daerah Indonesia akan bertambah

jumlahnya, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan keadaan

116  

demikian, maka peran PPK dan PPNS harus lebih pro aktif, professional,

dan responsif terhadap kasus-kasus pelanggaran norma kerja/tindak pidana

di ketenagakerjaan.

3. Pengusaha dan/atau Perusahaan

Pengusaha atau perusahaan dalam melaksanakan perjanjian kerja

bersama dengan pekerja/buruh, maka pengusaha harus memperhatikan sisi

kemanusiaan pekerja/buruh, bahwa dalam bekerja pekerja/buruh

membutuhkan waktu istirahat karena mereka bukan sebuah mesin yang

dapat digunakan kapanpun. Dalam mengoperasikan perusahaan bukan profit

yang menjadi orientasi utama, akan tetapi sisi kemanusian “kesejahteraan”

pekerjaan juga harus menjadi bagian prospek perusahaan.

4. Pekerja/Buruh

Dalam hal efektifitas program dan regulasi yang telah ditetapkan oleh

pemerintah, maka pekerja/buruh harus pro aktif atau menjadi partner

pemerintah dalam melakukan monitoring terhadap perngusaha/perusahaan.

Sikap aktif pekerja/buruh harus dapat diterapkan terhadap segala

pelanggaran norma/tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh

pengusaha/perusahaan.

 

117

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Perda Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan

Ketenagakerjaan

Perda Kabupaten Bantul No. 02 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan

PP No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan,

dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, PPNS , dan Bentuk-

bentuk Pengamanan Swakarsa.

PERKAP No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan

Perkara Pidana di lingkungan Polri

PERKAP No. 6 Tahun 2010 Tentang Managemen Penyidikan Oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil

PERKAP No. 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan

Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

118

Buku Hukum:

Adami, Chazawi, Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori

Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana),Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008.

Ali, Achmad, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya Bagi Efektivitas

Perkembangan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 2009. Amrullah, Arief, Kejahatan Korporasi, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan

Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Asyhadi,Zaini,Hukum Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Fajar, Mukti & Yulianto achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normative &

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hamid, Hamrat Dkk, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta:

Rineka Cipta, 1991. Hamzah, Andi,Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Harahap, M. Yahya, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP

(Penyidikan) dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Iman, Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan Cet. XI,

1995. Machmud, Syahrul, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2012. M. Gultom, Binsar, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum

di Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012. Muladi Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2010. Prakoso, Djoko, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara

Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987. Prayudi, Guse, Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting Untuk Diketahui,

Jakarta:Royan, Zaidan, Razan, 2008.

119

R. Budiono, Abdul, Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. indeks, 2011. Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT

Grafiti Pers, 2006. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Soesilo, R., Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor: Politea, 1980.

Sofyan,Andi,Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press, 2009

Usfa, A. Fuad, Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press, 2006

Voss, Guus Heerma van Dkk, Bab-bab tentang hokum perburuhan, Bali: Pustaka

Larasan , 2012. Lain-lain:

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas

UGM, 1988. Usman, Husaini dan Setiady Akbar Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial,

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Farrah O. Mahengkeng, Penyidikan perkara tindak pidana dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar, Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014..

Fransisca Avianti, Kebijakan perundang-undangan mengenai badan penyidik dalam system peradilan pidana terpadu di Indonesia, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pogram Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Indi Nuroini, Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tesis Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pogram Pascasarjana Universita Airlangga Surabaya, 2010.

120

Lucky Agung Binarto, Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal imigrasi dalam rangka penegakan hokum terhadap pelanggaran Undang-Undang, Tesis Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pogram Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Hariyanto, Disampaikan dalam Pendidikan dan Latihan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagi Perangkat Organisasi di Lingkungan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja logam, Elektronik Dan Mesin-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SP LEM-SPSI )Propinsi Jawa Timur di Hotel Lie Mas Tretes-Pasuruan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 02-03 Juni 2012.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19878/menanti-ditegakkannya-sanksi-pidana-ketenagakerjaandiakses Kamis, 29 Mei 2014, pukul 13.00 WIB.

Sumbangan tulisan: Kritik Atas Ketentuan Pidana Undang-Undang perburuhan dalam praktiknya ~ pembebasan. Diakses kamis, 24 Mei 2014, pukul 14.00 WIB.

http://krjogja.com/read/207778/pt-ptc-terancam-sanksi-pidana-dan-denda.krdiakses diakses Kamis, 29 Mei 2014, pukul 16.00 WIB.

http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/listDokumen.php?page=1&&cat=4. Diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 01.00 WIB.

http://krjogja.com/read/228969/permohonan-tergugat-intervensi-dikabulkan.kr. diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 00.00 WIB.

http://www.bps.go.id/brs_file/naker_05mei14.pdf, diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 00.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rusnarida, S.T, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans DIY, pada tanggal 10 November 2015 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Kompol Tri Wiratmo, Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS DIY, pada tanggal 18 November2014 pukul 09.30 WIB.