pelaksanaan penyidikan tindak pidana naroktika

8/10/2019 pelaksanaan penyidikan tindak pidana naroktika

1/62

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peredaran narkotika dari tahun ke tahun semakin

meningkat, tidak hanya didaerah perkotaan akan tetapi telah merambah kearah

pelosok (pedesaan). Penyalahgunaanya bersifat Borderlessartinya dapat terjadi

pada siapa saja, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, bahkan orang tua

sekalipun bisa menjadi korban. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya

penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum

yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakan hukum

dan menegakan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam

proses penegakan hukum1.

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya

di singkat dengan UU narkotika) dijelaskan narkotika itu adalah zat atau obat

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan

ketergantungan.

Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika akan sulit tercapai tanpa

adanya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan elemen

masyarakat. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

1

Ismansyah, penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus-Kasus yang Dihadapi Oleh MasyarakatMarginal Suara Rakyat,no. 4/April 2007, April 2007, Hlm 6.


2/62

2

pengobatan dan pelayanan kesehatan namun apabila disalah gunakan akan

menimbalkan akibat yang sangat merugikan perorangan, masyarakat khususnya

pada generasi muda penerus bangsa.

Dalam pasal 4 UU narkotika di jelaskan bahwa tujuan dari UU narkotika

adalah :

a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

penyalahguaan narkotika.

c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dan

menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah

guna pecandu narkotika.

Dalam penyelidikan tindak pidana narkotika selain terdapat penyidik dari

polri juga terdapat juga penyidik dari Badan Narkotika Nasional(BNN)

sebagaimana di jelaskan dalam pasal 81 UU narkotika.

Diberlakukan Undang-undang tentang narkotika menjadi dorongan bagi

kepolisian untuk melakukan penegakkan hukum atas permasalahan

tersebut.Masyarakat selalu berharap polisi dapat selalu serius dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya, polisi harus berperan aktif dalam mencari informasi atas

terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Direktorat Narkoba Polda Sumbar terus mengungkap peredaran narkoba di

Bumi Minangkabau.Pada tanggal 03 april 2012 sore, aparat berhasil meringkus

pria bertato di kawasan Ampang, Kecamatan Kuranji. Darmansyah, 30, diringkus


3/62

3

karena membawa ganja dalam jumlah besar sebanyak 8 kg.Warga Ampang ini

mengaku, paket tersebut berasal dari Aceh dan dibawa ke Padang melalui jalur

darat. Saat ini, tersangka dititipkan di sel tahanan Mapolsekta Padang Barat.

Tersangka yang juga pengedar ganja lintas provinsi ini ditangkap berdasarkan

informasi salah seorang tahanan narkoba yang telah ditangkap sekitar satu bulan

lalu.Kemudian, petugas langsung melakukan penyelidikan. Sebelum ditangkap,

tersangka dipancing terlebih dahulu oleh petugas dengan cara menyamar sebagai

pembeli.

Direktur Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Arif Rahman Hakim

menjelaskan, setelah tersangka ditangkap di depan tempat pencucian mobil Mega

2000, petugas langsung mengeledah rumahnya dan ditemukan delapan paket

ganja kering siap edar yang disimpan di dalam lemari kamar tersangka.Masing-

masing paket itu, seberat 1 kilogram.Penangkapan ini, termasuk penangkapan

terbesar selama tahun 2012, kata mantan Wadir Reskrim Polda Sumbar itu

kepada wartawan.

Pengakuan tersangka, ganja itu awalnya berjumlah 10 paket dengan berat

10 kg, namun dua paket sudah berhasil terjual. Masing-masing paket, dijual Rp

1,7 juta. Tersangka juga mengakui, paket ganja itu diantar rekannya dari Aceh

dan baru sampai di Padang, tiga hari lalu.Namun siapa rekannya itu, tersangka

belum mau menyebutkan namanya, ujar Arif.Tersangka telah melanggar Pasal

111 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.Tersangka diancam hukuman

maksimal 20 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara.

Tersangka mengaku baru kali ini mengedarkan ganja. Sejak berhenti menjadi


4/62

4

sopir truk akhir 2011, ia tak punya uang lagi untuk menghidupi keluarga. Saya

kerja seperti ini karena ingin menafkahi keluarga, kata bapak satu anak ini.

Tawaran menjual paket ganja ini, diterimanya setelah salah seorang rekannya

yang juga warga Ampang, menawarkan untuk menjadi bandar ganja.Dia langsung

menerima tawaran tersebut. Setiap paket yang terjual, ia mendapat untung 100

ribu. Paket ganja ini saya jual bukan dalam bentuk paket kecil, tapi per kilo,

katanya.2

Berbicara tentang perkembangan pendekatan dalam hukum pidana tidak

terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan organisasi Kepolisian sebagai satu-

satunya organisasi yang berhadapan langsungdengan kejahatan dalam

masyarakat.Polisi sebagai aparat penegak hukum selalu berupaya di garda

terdepan.

Oleh karena itu untuk dapat terlaksananya hukum pidana materil maka

haruslah didukung dengan pelaksanaan sepenuhnya hukum pidana formil atau

acara yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

atau yang di kenal dengan istilah KUHAP, dalam Undang-undang tersebut

tercantum bahwa Polisi berperan sebagai penyelidik dan penyidik, ketentuan ini

dapat kita temui dalam pasal 1 ayat 1 dan 4 KUHAP. Dalam artian telah diketahui

dalam perundang-undangan sudah terdapat instansi yang berkewajiban

menegakkan hukum khususnya dalam hokum pidana dikenal adanya

Kepolisian,Kejasaan,Pengadilan serta Lembaga permasyarakatan.

2

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27084 diakes pada hari selasa tanggal 1 mei 2012jam 13.52
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27084http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27084http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27084


5/62

5

Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian dalam rumusan pasal 2

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, fungsi Kepolisian adalah salah

satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hokum,perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada

masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian

sebagaimana yang dirumuskan pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang

Polri, yakni:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum dan

c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat.

Dengan demikian tugas polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakatberusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas

dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari

segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.

Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Pada umumnyan peredaran gelap narkotika sedang marak-maraknya

terjadi, narkotika telah tersebar hampir disetiap kota-kota besar dan daerah

terpencil lainnya, bahkan sampai kedesa-desa seluruh pelosok negeri.

Berdasarkan uraian diatas, jelas pentingnya membahas tentang peranan

penyidik dalam menyelesaikan kasus-kasus narkotika yang semakin meninggkat.

Karena itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian

dengan judul: PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA


6/62

6

PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA (STUDI DI WILAYAH HUKUM

POLRESTA PADANG).

B.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap

Narkotika di wilayah hukum Polresta Padang?

2. Apakah kendala dalam pelaksanan penyidikan tindak pidana peredaran

gelap Narkotika di wilayah hukum Polresta Padang?

3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan penyidikan

tindak pidana peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polresta

Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelidikan terhadap

tindak pidana peredaran gelap Narkotika

2.

Untuk mengetahui kendala-kendalaapa yang ditemui dalam

pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika.

3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi penyidik dalam



7/62

7

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa

manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1.Kegunaan Praktis:

1. Memberi kontribusi kepada pihak yang terkait(penyidik polri)

dalam dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana

peredaran gelap narkotika.

2. Memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana


2. Kegunaan Teoritis:

1. Dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya

penelitian hukum tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak

pidana perdagangan gelap narkotika

2. Dapat memberi sumbangan pikiran bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

pidana khususnya mengenai Hukum Narkotika.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

a.Teori Penyidik dan Penyidikan

Menurut Gerson W. Bawengan istilah penyidikan, ia

menggunakan istilah pengusutan, begitu juga Mr. R Tresna dan

Kiagus H. Husin menggunakan istila pengusutan sebagai sinonim


8/62

8

dari istilah penyidikan, maka bicara penyidikan adalah

membicarakan pengusutan kejahatan atau pelanggaran3.

Menurut R Soesilo, bahwa penyidikan yang asal katanya

sidik berartiterang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau

jelas. Sidik berarti juga bekas (sidik jari), sehingga menyidik berati

mencari bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi

terang.Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik

itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan4.

Dalam bidang reserse kriminal penyidikan itu biasa

dibedakan antara:

a. Penyidikan dalam arti kata luas, yang meliputi penyidikan,

pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari

tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan

dan penyelesaian.

b. Penyidikan dalam arti kata sempit yaitu semua tindakan-

tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represip dari

reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari

pemeriksaan perkara pidana5.

Tugas utama penyidik adalah:

1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut

membuatterang tentang tindak pidana yang terjadi

2) Menemukan tersangka.

3Gerson W. Bawengan. 1977. Penyidikan Perrkara Pidana dan Interodasi.Jakarta: PT. Pradnya

Paramita, Hal 114

R. Soesilo. 1974. Taktik dan TeknikPenyidikan Perkara Kriminal.Bogor: Politea, Hal 135ibid


9/62

9

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan

bukti-buktiyang pada tahap pertama harus dapat memberikan

keyakinan, walaupun sifatnyamasih sementara, kepada penuntut

umum tentang apa yang sebenarnya terjadiatau tentang tindak

pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Apabilaberdasarakan keyakinan tersebut penuntut umum

berpendapat cukup adanyaalasan untuk mengajukan tersangka

kedepan sidang pengadilan untuk segeradisidangkan.Disini

dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yangdilakukan

untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat

dipakaioleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan

tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Tujuan penyidikan menurutSuryono Sutartoadalah:Secara

konkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan

yangdilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan

tentang:

Tindak pidana apa yang dilakukan.

a) Kapan tindak pidana dilakukan.

b)

Dengan apa tindak pidana dilakukan.

c) Bagaimana tindak pidana dilakukan.

d) Mengapa tindak pidana dilakukan.

e) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana

tersebut


10/62

10

b.Teori Penegakan Hukum.

Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa ada upaya

penegakan atas peraturan tersebut. Penegakan tersebut tidak hanya

melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat selaku

objek. Dibutuhkan kesadaran masyarakat akan hukum atau disebut

juga dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari

bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi

batasan-batasan oleh hukum.

Dalam penegakan hukum itu sendiri terdapat teori-teori

sebagaimana yang diungkap oleh para ahli sebagai berikut:

1. Teori penegakan hukum menurut John Graham penegakan

hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan

penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan

2. Menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan

hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa

penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli

dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik

jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek

berkaitan dengan bidang yang ditanganinya

6

.

3. Menurut Hart, dalam penegakan hukum itu sendiri terdapat

teori-teori.7

a. Primary Rules of Obligation

6http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html.diakses hari kamis

tanggal 5 april 2012 jam 21.007

Sutjipto Rahardjo, 2009,Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: GentaPublishing, Hal 47
http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html.diakseshttp://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html.diakseshttp://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html.diakses


11/62

11

Pada tahap ini masyarakat mempunyai karaktersebagai berikut:

komunitas kecil, didasarkan pada ikatan kerabatan, memiliki

kepercayaan dan sentiment umum, dan berada di tengah-tengah

lingkungan yang stabil, masyarakat menyelesaikan sengketa dengan

jalan relatif sederhana, hal ini di sebabkan masyarakatnya tidak

mengenal peraturan terperinci, hanya mengenal standar tingkah laku

dan tidak ada diferensialisasi dan spesialisasi badan-badan penegak

hukum8.

Pada saat masyarakat masih berada pada peringkat primaryrules of

obligation, belum ditemukan peraturan-peraturan yang terperinci dan

resmi, karena hal tersebut memang tidak atau belum dibutuhkan.dengan

standar tingkah laku kebutuhan yang dapat diatasi, satu dan lain karena

mekanisme control social yang tidak formal menjalankan fungsinya

dengan efektif9.

System ini memiliki kekurangan seperti10

1) Tidak ada kepastian-kepastian dalam kaedah-kaedahnya

2) Statis

3) Tidak efisien.

b. Secondary Rules of Obligation

Dalam tatanan secondary rules of obligation, masyarakatnya

mempunyai kehidupan terbuka, luas dan kompleks, dalam tahapan ini

masyarakat mendasarkan pada otoritas rules of recognition, rules of

change, dan rules of adjudication. Berdasarkan teori hart tersebut

masyarakat yang hidup pada zaman modern seperti sekarang ini lebih

8http://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-

indonesia.pdf,diakses hari sabtu tanggal 7 april 2012 jam 20.009

Sudjipto Rahardjo, Op. cit. hal 4810Ibid. hal 49
http://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdfhttp://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdfhttp://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdfhttp://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdfhttp://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdf


12/62


13/62

13

pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan phisik dapat

menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat

dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III.

2.Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten).

3.Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja

(doleus delicten) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (culpose

delicten).

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana

aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta

commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak

pidana omisi (delicta omissionis).

5.Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan

antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam

waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

6.Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan

tindak pidana khusus.


14/62

14

7.dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana

communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana

propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi

tertentu).

8.Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak

pidana aduan (klacht delicten).

9.Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicten),

tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak

pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana

yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

10.Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama

baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11.Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,

dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicten) dan

tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).13

13

http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/diakses pada hari selasatanggal 1 mei 2012 jam 13.21
http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/


15/62

15

d. Teori Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.

Perkembngan kejahatan narkotika dewasa ini pada umumnya

merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan bertaraf

internasional, regional maupun nasional dan lokal semakin meningkat

kualitas dan kuantitasnya. Beberapa tahun yang lalu indonesia merupakan

wilayah transito peredaran gelap narkotika, tetapi dewasa ini sudah

merupakan wilayah tujuan peredaran gelap narkotika dan bahkan wilayah

indonesia sendiri sebagai produsen narkotika yang nantinya diedarkan di

dalam dan luar negeri. menghadapi situasi dan kondisi demikian, menuntut

pola penanggulangan yang lebih intensif, komprehensif dan integral oleh

seluruh aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan mampu untuk

mengungkap dan memutus jaringan sindikat narkotika.

Nakortika atau yang biasa kita sebut narkoba ada 3 (tiga) Golongan

Narkotika Golongan I, Narkotika ini hanya dapat di gunakan untuk ilmu

pengetahuan dan tidak di tujukan untuk therapi serta mempunyai potensi

sangat tinggi yang Menimbulkan Ketergantungan Contohnya :

Heroin,Cocain,Ganja , Shabu , Extacy , LSD , Opium.

Narkotika Golongan II, Narkotika ini adalah yang berhasiat untuk

pengobatan dan banyak digunakan therafi dan pengembangan ilmu

pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan

ketergantungan Contohnya : Morfin , Petidin

Narkotika Golongan III, Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk

pengobatan dan banyak digunakan Therafi dan pengembangan Ilmu


16/62

16

pengetahuan yang mempunyai potensi ringan mengakibatkan

ketergantungan Contohnya : Codein , Bufrenofin.14

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, disamping perlu kerangka

teoritis juga diperlukan kerangka konseptual untuk merumuskan definisi

dari istilah-istilah sehubungan dengan judul yang di angkat, yaitu:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia barti

Proses, cara, Perbuatan melaksanakan (terancang, keputusan, dan

sebagainya).15 Dalam hal ini tentunya proses atau cara penyidik

dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Penyidik dan Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 1 KUHAP.Penyidik adalah pejabat polisi

negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan.

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untu mencari serta mengumpulkan

14http://abdisr.blogspot.com/2012/02/3-jenis-golongan-narkotika-narkoba.html diakses pada hari

selasa 1 mei 2012 jam 13.4615Tim Penyusun. 1999.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka, Hal 544
http://abdisr.blogspot.com/2012/02/3-jenis-golongan-narkotika-narkoba.htmlhttp://abdisr.blogspot.com/2012/02/3-jenis-golongan-narkotika-narkoba.htmlhttp://abdisr.blogspot.com/2012/02/3-jenis-golongan-narkotika-narkoba.html


17/62

17

bukti yang denga bukti ini membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya16

c. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana sendiri adalah perbuatan atau

tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana

perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar

dipatuhi dan ditaati.

Menurut Simons, Tindak Pidana adalah kelakuan (handling)

yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

mampu bertanggung jawab17.

Menurut SudartoTindak pidana adalah pelanggaran norma

yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak

senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi.18

Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dan

barang siapa yang melanggarlarangan tersebut.19

Menurut Van HamelMerupakan suatu kelakuan manusia yang

oleh undang- undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan

hukum dan dapat dipersalahkan.20

d. Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

16Andi Hamzah, 2001,Hukum Acara PIdana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 118

17Moeliatno, 1993,Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta. Hal 56

18Sudarto, 1990,Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto,Jakarta: hal 38

19

Moeljatno,1980,Asas-asas Hukum Pidana 1. Yayasan Sudarto, Jakarta: hal 120Sudarto,Ibid, hal 41


18/62

18

Menurut UUnarkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut UU narkotika memberikan pengertian tentang

peredaran gelapadalah peralihan dari keadaan yang satu ke keadaan

yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu

lingkaran, serta rahasia (tidak berterang-terang), tidak halal atau

sah, tidak menurut aturan (undang-undang) yang berlaku.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis

sosiologis21.Yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau

data-data sekunder sebagai data awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan data

primer atau data lapangan22

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Dataprimer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui

wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semistruktur pada

2 ( dua ) orang penyidik Polresta Padang

21M.Syamsudin, Operasionalisasi Peneli tian H ukum,Raja Grafindo

Persada,Jakarta,2007,hal 2622Ibid,hal 99


19/62

19

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (library research)

yakni data penunjang dari data primer yang diperoleh dari bahan-bahan

pustaka yang terdiri dari :

(1)Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang

dapat membantu penulisan.Dalam hal ini adalah peraturan

perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-undang Hukum

Pidana,UU narkotika dan Undang-undang No.2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2)Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitanya

dengan bahan hukum primer atau memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti teori-teori hukum, pendapat

para sarjana baik dalam bentuk buku-buku penunjang,buku ajar,

ataupunblogdari internet yang terkait dengan penulisan.

(3)Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai

bahan penunjang dalam penulisan ini seperti kamus besar bahasa

indonesia.

Sumber data yang di gunakan adalah :

a. Penelitian Lapangan (field research)

Yakni berupa pengumpulan data dan informasi berupa wawancara

terhadap 2 (dua) orang penyidik Polresta Padang.

b. Penelitian Perpustakaan (library research)


20/62

20

Yakni berupa penelitian terhadap literatur terkait, seperti peraturan

perundangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Penelitian ini

dilakukan pada perpustakaan-perpustakaan, yakni :

-Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

-Perpustakaan Universitas Andalas

-Perpustakaan Daerah Kota Padang

1. Alat Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Merupakan tahap awal dalam menganalisa pokok penelitian yang

akan dibahas nantinya, yaitu dengan meneliti dan mempelajari buku-buku,

peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas yang ada di wilayah

hukum Polresta Padang.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui

tanya jawab terhadap 2 (dua) orang penyidik Polresta Padang.Tipe

wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu

membuat daftar pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk

pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian yaitu

tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap

narkotika di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan data


21/62

21

Pengolahan data adalah kegitan merapikan atau mengorganisasikan data

penelitian sehingga dapat dibaca dan siap untuk di analisis23.pengolahan

data di perlukan sehingga memudahkan dalam menganalisis,

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara :

1.Editing (pengeditan )

Dimana data yang diperoleh akan diperiksa atau diteliti untuk menjamin

apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

kenyataan.

2.Coding ( pengkodean )

Merupaka cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut

kriteria pada daftar pertanyaan.

b) Analisis data

Analisa data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk

dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan

bahan hukum yang diperoleh,maka diperlukan adanya teknik analisa

bahan hukum.Setelah didapat data-data yang di perlukan, maka penulis

melakukan analisa secara kualitatif24,yakni dengan melakukan penilaian

terhadap data-data yang penulis dapat dari lapangan,dengan bantuan

literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian

ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

23

Ibidhal 9924Ibidhal133


22/62

22

Untuk memudahkan pemahaman penulisan dalam menyusun dan

menyesuaikan sehingga lebih terarah, maka dibatasi dengan sistematika yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang,

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah atau

fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaaan penelitian dan

sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan tentang Penyidik,tindak pidana narkotika

dan penanggulangannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang dasar penelitian, fokus penelitian, sumber

data, teknik sampling, alat dan teknik pengumpulan data,

objektifitas dan keabsahan data, metode analisis data serta prosedur

penelitian yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil dan penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan tentang kesimpulan.secara keseluruhan dan

pembahasan skripsi dan sarana-sarana yang berhubungan dengan

masalah skripsi.


23/62

23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan

Pengertian penyidik telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP,

yang merumuskan: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukian penyidikan. Dari rumusan

pasal 1 butir 1 KUHAP, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penyidik

tersebut adalah pejabat yang telah diberi wewenang melakukan penyidikan

oleh undang-undang yang mana dalam hal ini pejabat yang diberikan

wewenang itu diatur dalam pasal 6 KUHAP, yang berbunyi:

(1)Penyidik adalah:a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang.

(2)Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Maka atas kuasa pasal 6 ayat (2) maka telah diterbitkan Peraturan

Pemerintah No 27 Tahun 1983, yang berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 dapat

disimpulkan bahwa penyidik adalah:


24/62

24

1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya

berpangkat pembantu letnan dua polisi (Pelda) ditunjuk oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik/pelda tidak

ada untuk melaksanakan penyidikan atau usul Komandan

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengangkat dengan syarat-

syarat:

a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-

kurangnya berpangkat sersan dua polisi.

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya

berpangkat pengatur muda (Gol II/a)

3) Pejabat pegawai negeri sipil yang sekurang-kurangnya berpangkat

pengatur muda tingkat satu (Gol II/b) atau usul dari departeme yang

bersangkutan, diangkat oleh menteri kehakim setelah mendengar

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Mengenai kewenangan penyidik dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1)

KUHAP, yang dirumuskan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena

kewajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;


25/62

25

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut pasal 1 butir 2 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.Berdasarkan kepada rumusan penyidikan tersebut diatas, kita

dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan, tugas utama penyidik

adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Kewajiban penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan yang

diperlukan, bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima

laporan, baik itu datangnya dari penyelidik atau pengaduan seseorang yang

mengetahui tindak pidana tersebut. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pada


26/62

26

Pasal 106 dan 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

yang dirumuskan :

Pasal 106

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang

terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib

segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 108

(1)Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi

korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk

mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau

penyidik baik lisan maupun tertulis.

(2)Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap

jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal

tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

(3)Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang

mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana

wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

(4)Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-

tangani oleh pelapor atau pengadu.

(5)Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh

penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

(6)Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik

harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan

kepada yang bersangkutan.

2.

Tugas dan Wewenag Penyidik

Mengenai kewenangan penyidik dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1)

KUHAP, yang merumuskan:

a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;


27/62

27

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya denganpemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah kewenangan penyidik pembantu diterangkan lebih lanjut pada

Pasal 11 KUHAP yakni: memiliki wewenang seperti dalam pasal 7 ayat (1)

kecuali mengenai penahanan yang wajib diberitahukan dengan pelimpahan

wewenang dari penyidik. Dengan demikian kewenangan pada penyidik

pembantu mempunyai keterbatasan atau dengan kata lain kewenangan

penyidik pembantu tidak seluas dari kewenangan penyidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan

kewenangan tambahan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan lain

yang diperlukan apabila ada gangguan keamanan (pasas 16 huruf 1)

ketentuan ini memberikan suatu kewenangan kepada polisi untuk

melakukan dekreasi.Dimana diskresi adalah wewenang yang diberikan

hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan pilihan dan kata

hati instansi atau petugas itu sendiri. Dengan kata lain tindakan lain dalam

penyidikan itu hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan tidak

bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum

yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan serta harus patut, masuk

akal, termasuk dalam lingkup jabatannya dan juga berdasarkan keadaan

yeng memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

B.Tinjauan Umum Tentang Narkotika


28/62

28

1. PengertianNarkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa inggris yaitu narcotic yang berarti

obat bius.Dalam bahasa yunani disebut dengan narkose yang berarti

membius.

Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika memiliki daya adiksi yang sangat berat.Narkotika juga

memiliki daya toleren (penyesuaian) dan daya habitual yang sangat tinggi

narkotika tidak selalu berdampak buruk.Narkotika juga dapat

menyembuhkan banyak penyakit dan mengkhahiri penderitaan.Misalnya

tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter harus di dahului oleh

pembiusan padahal obat bius tersebut tergolong kepada narkotika.Karena

banyak jenis narkotika yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran.25

Pengertian Tindak Pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan

melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan

peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan

suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan

25

Partodiharjo Subagyo, Tanpa Tahun,kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaanya,Erlangga, Jakarta Hal:10


29/62

29

ditaati.26Pengertian tindak pidana menurut pakar-pakar hukum adalah

sebagai berikut:

a. Simons

Adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan

dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas suatu

peristiwa pidana.27

b. Sudarto

Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat

menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian

sanksi.28

c. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang

dan diancam dengan pidana dan barang siapa yang melanggar

larangan tersebut.29

d. Van Hamel

Merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang- undang ditentukan

sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.30

Sebagian besar para ahli hukum pidana lebih cendrung menggunakan

istilah pidanan sebagai terjemahan dari strafbaar feit seperti yang

dikemukakan Simon. Simon menyatakan Strafbaarfeit adalah kelakuan

(handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum

yang diancam dengan pidana yeng bersifat melawan hukum yang

26Moeljatno,1985.Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta Hal 54

27Mustofa Abdullah-Ruben Ahmad,1983.Intisari Hukum Pidana. Ghalia Indah, Jakarta Hal 26

28Sudarto, 1990.Op, cit, Hal 38

29

Moeljatno. 1980. Op,cit. Hal 130Sudarto, Op, cit.Hal 41


30/62

30

berhubungan dengan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan dengan orang yang mampu

bertanggungjawab.31

Moeljatno merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut. Dapat

juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu

aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat

bahwa ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan

kepada orang yang menimbulan kejadian itu.32

Sedangkan pengertian tindak pidana peredaran gelap narkotika itu

sendiri menurut Undang-undang Narkotika Pasal 1 angka (6) adalah: setiap

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

2. Jenis-jenis narkotika

Berdasarkan pembuatanya narkotika di bedakan kedalam 3 kelompok

yaitu :

a. Narkotika alami

Adalah narkotika yang zat adiktifnya di ambil dari tumbuh-tumbuhan.

Jenis-jenis dari narkotika alami antara lain adalah :

31

Moeljatno. 2000. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 5632Ibid, Hal 54


31/62

31

1. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun

singkong yang tepinya berigi dan berbulu halus

2. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin

dan Eropa

3. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang

digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau

berburu binatang.

4. Opium adalah jenis narkotika yang dihasilkan dari getah bunga

opium. Opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit,

member kekuatan atau menghilangkan rasa sakit

b. Narkotika semi sintetis

Adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar

memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat di manfaatkan untuk

kepentingan kedokteran. Jenis-jenis narkotika semi sintetis antara lain

:

1. Morfin di pakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa

sakit atau pembiusan pada oprasi.

2. Kodein di pakai untuk obat penghilang batuk.

3.

Heroin bentuknya seperti tepung terigu : halus, putih, dan agak

kotor. Dalam perdagangan gelap heroin di beri nama putaw.

4. Kokain adalah hasil dari olahan biji koka.

c. Narkotika sintetis

Adalah narkotika palsu yang dapat di buat dari bahan kimia.Narkotika

ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang


32/62

32

menderita ketergantungan narkoba. Jenis-jenis Narkotika sintetis ini

adalah :

1. Petidin digunakan untuk obat bius local , operasi kecil, sunat.

2. Methadone digunakan untuk pengobatan pencandu narkoba.

3. Naltrexon digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.33

Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ,

narkotika dapat di golongkan menjadi :

a. Narkotika golongan I

Adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang

digunakan untuk kepentingan lainnya. Yang termasuk kedalam

narkotika golongan 1 antara lain : alfa metilfentanil, alfa

metiltiofentanil, betahidroksifentanil, beta-hidroksi-3-metil,

desomorfonia dll.

b. Narkotika golongan II

Adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan digunakan

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan yang termasuk

narkotika golongan II adalah : alfasetilmetadol, alfameprodina,

alfametadol, alfaprodina, dll.

c. Narkotika golongan III

33IbidHal 13-15


33/62

33

Adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak

digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan

ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III antara lain :

asetildihidrokodenia, dekstropropoksifena, dihidrokodenia,

etilmorfina, dll.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan, narkotika dibagi

menjadi dua kelompok, yakni :

1. Stimulan.

Untuk merangsang system saraf simpatik, yakni yang

berfungsi untuk mengirim darah ke otak, jantung, paru-

paru dan sebagainya. Kelompok ini ini juga yang

mempersiapkan seseorang untuk mengerahan tenaga

jasmani,saraf-saraf dan fungsi dari organ-organ yang

berlainan. Contoh dari kelompok ini adalah shabu-

shabu dan ekstasi.

2. Depresan

Bekerja untuk menekan system saraf para simpatik,

yakni bagian saraf otonom yang mendominasi system

saraf simpatik.Ketika seseorang sedang beristirahat,

system saraf ini banyak mengurangi kegiatan yang

umumnya mengurangi kegiatan yang dipicu oleh

system saraf simpatik, dan mengurangi detak


34/62

34

jantung.Contoh dari kelompok ini adalah,

barbituratedan benzodiazepine.

Dalam pemakaiannya, pelaku pemakai pengguna

Narkotika melakukan dengan cara, diantaranya :

1. Hisap, seperti shabu-shabu dengan

menggunakan alat bongatau aluminium foil.

2. Makan, seperti ekstasi, dimana ekstasi adalah

sediaan farmasi yang didalamnya mengandung

bahan senyawa yang merupakan derivate atau

turunan Amphetamine.

3. Minum, seperti minuman keras ( miras ).34

34

Budi Saputra, 2000,Perang Melawan Narkoba, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas,Padang,hlm. 64.


35/62

35

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik PolrestaPadang Terhadap

Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.

Menurut data yang diperoleh di Satuan Narkoba Polresta Padang

bahwa telah terjadinya penurunan dan peningkatan kasus tindak pidana

peredaran gelap narkotika dari tahun ke tahun seperti yang tergambar dalam

data dibawah ini :

DATA TINDAK PIDANA NARKOBA

POLRESTA PADANGDAN JAJARAN TAHUN 2008 S/D 2012

No Tahun Kasus Tersangka Barang bukti

1 2008 86 123 Ganja :-36 kg

746,7 gram3 paket besar4 paket sedang14 lenting4 Amp

Putaw :10 gram2 paket sedang2 paket kecil

Shabu-shabu :5,9 gram7 paket sedang

19 paket kecil


36/62

36

Ekstacy :54 butir

2 2009 94 142 Ganja :43 kg

4 ons179,1 gram

Putaw :10 gram

Shabu-shabu :29,2gram

Ekstacy :2 butir

3 2010 66 98 Ganja ;

31 kg2 ons92,5 gram

Putaw

1 gramShabu-shabu :

69.8 gramEkstacy :

3 butir

4 2011 76 105 Ganja :4,9kg3,5 ons

57,1 gramShabu-shabu :

122,6 gram

5 2012 38 57 Ganja5 ons30,2 gram

Shabu-shabu :

90 gram

Sumber : Satuan Narkoba Polresta Padang

Berdasarkandata yang penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan

bahwa terjadinya penurunan dan peningkatan yang sangat signifikan dari

jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika yang masuk ke polresta

padang dari tahun 2008 s/d tahun 2012, hal ini juga diiringi dengan terjadinya

penurunan dan peningkatan terhadap barang bukti yang berhasil disita oleh

satuan narkoba polresta padang. Hal ini mengindikasikan bahwa narkotika


37/62

37

masih marak peredaranya di kota padang dan ini tentunya membutuhkan

peran yang lebih besar lagi dari satuan narkoba untuk mengungkap setiap

tindak pidana peredaran gelap narkotika di kota padang.

Terjadinya penurunan dan peningkatan jumlah kasus tindak pidana

peredaran gelap narkotika di kota padang dikarenakan beberapa faktor35:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam penurunan dan

peningkatan tindak pidana peredaran gelap narkotika karena

narkotika secara ekonomi dapat menghasilkan keuntungan

tersendiri bagi para pengedarnya, sehingga tidak heran jika banyak

orang yang menjadi pengedar narkotika dengan alasan terdesak

kebutuhan ekonomi.

2. Faktor geografi

Wilayah kota padang yang sangat strategis sering kali

dipergunakan sebagai tempat transit narkotika dari berbagai

daerah diluar kota padang, disamping itu banyaknya sarana

pendukung yang bisa digunakan oleh si pelaku tindak pidana

narkotika dalam melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, misalnya sarana transportasi yang memadai, yang

cenderung disalahgunakan sebagai sarana untuk mengangkut

narkotika.

3. Faktor Ketersediaan

35

Wawancara dengan Iptu Rosita Imelda, SH(kaurbinopsnal satuan narkoba polresta padang), padatanggal 04 juli 2012


38/62

38

Banyaknya penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari

banyaknya ketersediaan narkotika di kota padang. Hal ini

diakibatkan adanya pasokan dari berbagai daerah sekitar kota

padang diantaranya, pasokan dari Aceh, Medan, Palembang. Serta

merupakan dampak dari digunakanya kota Padang oleh para

pengedar narkotika sebagai tempat transit narkotika dari berbagai

wilayah seperti : Aceh, Medan, Palembang dan daerah disekitar

kota padang.

Menurut pandangan penulis, ketiga faktor tersebut diatas

dapat diatasi jika saja satuan narkoba melakukan pengawasan

yang ketat terhadap jalur peredaran gelap narkotika, sehingga

nantinya narkotika hanya tersedia untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan narkotika dan membrantas peredaran gelap

narkotika di kota padang.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

proses penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Bab XIV mulai dari Pasal

102 sampai Pasal 136, serta penyelidik dan penyidik diatur dalam Bab IV dari

Pasal 4 sampai Pasal 12.

Penyidik sebagai bagian dari perangkat hukum memiliki peranan

penting dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang terjadi di dalam

wilyah hukumnya.Setelah adanya laporan, baik dari keluarga korban,

masyarakat maupun pemberitahuan dari media cetak atau elektronik.Maka


39/62

39

penyelidik mulai melakukan penyelidikan dilokasi terjadinya perkara atas

perintah dari penyidik.

Penyelidik yang akan menentukan apakah benar telah terjadi suatu

tindak pidana atau tidak. Berdasarkan hasil penyelidikan di tempat kejadian

perkara (TKP), serta berdasarkan barang bukti yang ditemukan di lokasi

kejadian. Ketika penyelidik telah selesai melakukan proses penyelidikan,

maka dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik,

dimana dalam penyidikan ini, penyidik berdasarkan bukti-bukti yang

ditemukan saat penyelidikan di TKP, mengungkap kasus ini dan mencari dan

menemukan tersankanya. Selama proses penyidikan berlangsung, penyidik

berwenang untuk melakukan penggeledahan, penyitaan apabila ditemukan

bukti-bukti baru. Berdasarkan kewenangan penyidik seperti yang diatur

dalam pasal 7 KUHAP, setelah melaksanakan penyidikan d tempat kejadian

perkara (TKP), maka penyidik memulai melakukan pemeriksaan untuk

mendapatkan keterangan saksi-saksi, korban serta tersangka, setelah

tersangka berhasil di tangkap dan di tahan.Pemerikasaan yang dilakukan oleh

penyidik bertujuan untuk mengungkap suatu tundak pidana yang terjadi

sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap

narkotika di kota padang oleh polresta kota padang,merupakan bagian dari

kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan peredaran gelap narkotika dan

obat-obatan terlarang (narkoba).Semenjak tahun 2006 lalu, struktur

kelembagaan polresta padang memberikan wewenang khusus kepada bagian


40/62


41/62

41

No:Bp/32/VI/2011/SATRESNARKOBA,memuat rangkuman selama proses

pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi,barang bukti,surat perintah

penyidikan, dan berita acara penyidikan (BAP).

SAMPUL BERKAS PERK

No:Bp/32/VI/2011/SATRESNARKOBA

Tanggal 18 april 2011

PERKARA :Tindak pidana penyalahgunaan narotika

dalam hal telah memiliki, menguasai,

menerima dan menjadi perantara jual-

beli narkotika jenis ganja.

MELANGGAR PASAL : 111 ayat (1) jo 114 ayat (1) jo 127

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun

2009 tentang narkotika.

WAKTU KEJADIAN : pada hari senin tanggal 18 april 2011

sekitar jam 21.00 WIB

TEMPAT KEJADIAN :di jalan khatib sulaiman tepatnya

diamping rumah makan lamun lamun

ombak kec. Padang utara kota padang.

TERSANGKA : Andre Wijaya

SAKSI-SAKSI : Dian WR

Indra

Ali yanto pgl ali

Andre

PENYIDIK : AKBP Drs Moch Seno Putro

AKP Yuli Kurnianto, SIK


42/62

42

IPTU Purwanto, SH

AIPDA Hendra Sumbago

PENYIDIK PEMBANTU :BRIPKABinsar H. Purba

Berikut fakta-fakta yang dirangkum selama proses pemeriksaan

antara lai.:

A. Pemanggilan saksi-saksi dengan membuatkan Berita Acara

Pemeriksaannya.

B. Penangkapan

Dengan suratpenangkapan No.Pol

.SP.Kap/29/IV/2011/SATRESNARKOBA, pada tanggal 18

april 2011, telah di lakukan penangkapan terhadap tersangka

Andre wijaya di jalan khatib sulaiman tepatnya diamping rumah

makan lamun lamun ombak kec. Padang utara kota padang.

C. Penahanan

Dengan surat perintah penahanan

No.SP,Han/33/IV/2011/RESTA, 23 april 2011. Terhitung

tanggal 24 april 2011 sampai dengan tanggal 13 mei 2011 serta

telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 24 april 2011.

D. Penyitaan

Telah dilakukan upaya hukum berupa penyitaan barang bukti

dengan surat perintah penyitaan No.

SP.Sita/23/IV/2011/SATRESNARKOBA, tanggal 18 april 2011,

berupa,1 (satu) paket besar yang terbungkus kertas pembungkus

nasi warna coklat yang berisikan batang, biji dan daun diduga


43/62

43

narkotika jenis ganja kering yang tersimpan dalam tas warna

hitam merek nordwand. Telak dibuatkan Berita Acara Penyitaan

pada tanggal 18 april 2011

Penangkapan di dalam KUHAP:

Pasal 16

(1)Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik

berwenang melakukan penangkapan.

(2)Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu

berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkanbukti permulaan yang cukup.

Pasal 18

(1)Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian

negara Republik Indonesia denganmemperlihatkan surat tugas serta

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2)Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat

perintah, dengan ketentuan bahwapenangkap harus segera

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

penyidik ataupenyidik pembantu yang terdekat.


44/62

44

(3)Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah

penangkapan dilakukan.

Pasal 19

(1)Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat

dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2)Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan

penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggilsecara sah dua

kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang

sah.

Dari keterangan dalam wawancara dengan Penyidik diatas jika

dibandingkan dengan Pasal 16,17,18 dan 19 KUHAP tentang penangkapan

dapat kita lihat bahwa proses penangkapan yang dilakukan Penyidik Polres

Bukittinggi berjalan sesuai dengan KUHAP.

Penahanan dalam KUHAP

Terkait dengan kasus pembunuhan berencana Penyidik berhak

melakukan penahanan sesuai dengan pasal 20 ayat (1) KUHAP yang

berbunyi

Pasal 20

(1)Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu

atas perintah penyidik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11

berwenang melakukan penahanan.

Dengan dasar pasal 20 ayat (1) KUHAP tersebut Penyidik Polres

Bukittinggi malakukan penahanan terhadap tersangka guna untuk


45/62

45

mamudahkan pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pembunuhan

berencana yang dilakukan oleh tersangka Refi dan Redi.

Penyitaan.

Demi kepentingan penyidikan, penyidik berhak melakukan

penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan kasus pembunuhan

berencana yang dilakukan oleh tersangka. Dalam pasal 38 KUHAP

berbunyi:

(1)Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin

ketua pengadilan negeri setempat.

(2)Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana

penyidik harus segera bertindak dan tidakmungkin untuk

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi

ketentuan ayat (1) penyidik dapatmelakukan penyitaan hanya

atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan

kepada KetuaPengadilan Negeri setempat guna memperoleh

persetujuannya.

Mengenai penyitaan ini ada ketentuan mengenai barang-barang yang

dapat dikenakan penyitaannya seperti yang terdapat dalam pasal 39 ayat

(1) KUHAP yang berbunyi:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh

atau sebagian diduga diperoleh dari tindakanpidana atau

sebagai hasil dari tindak pidana;


46/62

46

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk

melakukan tindak pidana atau untukmempersiapkannya;

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi

penyidikan tindak pidana;

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan

tindak pidana;

e. Benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan

tindak pidana yang dilakukan.

Fakta-Fakta

a. Pemanggilan saksi-saksi

1. Terhadapsaksi dian wr tidak dilakukan pemanggilan karena saksi adalah

anggota satresnarkoba polresta padang dan telah dilakukan pemeriksaan

serta telah dibuatkan Berita Acara Pemerisaan pada hari selasa tanggal 19

april 2011.

2. Terhadap saksi indra tidak dilakukan pemanggilan karena saksi adalah

anggota satresnarkoba polresta padang dan telah dilakukan pemeriksaan

serta telah dibuatkan Berita Acara Pemerisaan pada hari selasa tanggal 19

april 2011.

3. Terhadap saksi ali yanto tidak dilakukan pemanggilan karena saksi adalah

anggota satresnarkoba polresta padang dan telah dilakukan pemerisaan

serta telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari selasa tanggal 19

april 2011.


47/62

47

4. Terhadap saksi andre tidak dilakukan pemanggilan karena sakssi bersedia

dipanggil secara lisan dan telah dilakukan pemeriksaan serta telah

dibuatkan Beita Acara Pemeriksaan pada tanggal 19 april 2011.

b. Penangkapan

1. Terhadap tersangka andre wijaya panggilan andre telah dilakukan

upaya hokum berupa penangkapan sesuai dengan surat perintah

penangkapan Nomor : SP.Kap/29/IV/2011/Satresnarkoba, tanggal 18

april 2011, terhitung dari tanggal sampai tanggal 21 april 2011 dan

telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 18 april 2011.

2. Terhadap tersangka andre wijaya panggilan andre telah dilakukan

upaya hokum berupa perpanjangan penangkapan sesuai dengan surat

izin perintah waktu penangkapan nomor :

SP.Kap/29/IV/2011/satresnarkoba, tanggal 21 april 2011, terhitung

dari tanggal 21 april 2011 sampai dengan tanggal 24 april 2011 dan

telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapannya tanggal

21 april 2011.

c.

Penahanan

1. Terhadap tersangka andre wijaya telah dilakukan upaya hokum berupa

penahanan sesuai dengan surat perintah penahanan nomor :

SP.Han/33/IV/2011/Resta, tanggal 23 april 2011 terhitung dari tanggal

24 april sampai dengan tanggal 13 mei 2011 serta telah dibuatkan

Berita Acara Penahanannya pada tanggal 24 april 2011.


48/62

48

2. Dengan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan

negeri padang nomor : R/289/V/2011/Satresnarkoba, tanggal 09 mei

2011 telah dimintakan perpanjangan penahanan terhadap tersangka

andre wijaya.

3. Dengan surat penetapan perpanjangan penahanan dari kepala

kejaksaan negeri padang nomor : B-1065/N.3.10/Epp.2/05/2011,

tanggal 10 mei 2011. Telah diperpanjang penahanan tersangka andre

wijaya.

d. Penyitaan

1. Telah dilakukan upaya hukum berupa penyitaan barang bukti dengan

surat perintah penyitaan No. SP.Sita/23/IV/2011/SATRESNARKOBA,

tanggal 18 april 2011, berupa,1 (satu) paket besar yang terbungkus

kertas pembungkus nasi warna coklat yang berisikan batang, biji dan

daun diduga narkotika jenis ganja kering yang tersimpan dalam tas

warna hitam merek nordwand. Telak dibuatkan Berita Acara Penyitaan

pada tanggal 18 april 2011.

2. Dengan surat pemberitahuan penyitaan barang bukti kepada kepala

kejaksaan negeri padang nomor : R/249/IV/2011/Satresnarkoba

tanggal 25 april 2011 telah diberitahukan tentang penyitaan terhadap

barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar yang terbungkus kertas

pembungkus nasi warna coklat yang berisikan batang, biji dan daun

diduga narkotika jenis ganja kering yang tersimpan dalam tas warna

hitam merek nordwand.


49/62

49

3. Dengan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : R-

121/N.3.10/Epp2/04/2011, tanggal 27 april 2011 , telah mendapatka

status barang sitaan narkotika dari kepada kejaksaan negeri padang

atas tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti

tersangka andre wijaya pgl andre.

4. Dengan surat laporan dan permintaan persetujuan penyitaan barang

bukti nomor : B/72/IV/2011/Satresnarkoba, tanggal 23 april 2011 telah

dimintakan persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti kepada

ketua pengadilan negeri padang.

5. Dengan surat penetapan persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan

negeri padang nomor : 313/P.W/Pen.Pid/2011/PN.PDG, tanggal 05

mei 2011 telah mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri

padang atas tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan barang

bukti atas nama tersangka andre wijaya.

e. Penggeledahan

1. Telah dilakukan upaya hukum berupa penggeledahan badan,pakaian

dan atau tempat disekitar keberadaan tersangka andre wijaya, sesuai

dengan surat perintah penggeledahan nomor :

SP.Dah/22/V/2011/Satresnarkoba, tanggal 18 april 2011 dan telah

dibuatkan Berita Acara Penggeledahanya pada tanggal 18 april 2011.

2. Dengan surat laporan dan permohonan persetujuan atas tindakan

penggeledahan nomor : B/71/V/2011/Satresnarkoba, tanggal 23 april

2011, telah dimintakan persetujuan atas penggeledahan badan,


50/62

50

pakaian dan atau tempat keberadaan tersangka andre wijaya kepada

ketua pengadilan negeri padang.

3. Dengan surat penetapan persetujuan penggeledahan dari ketua

pengadilan negeri padang, nomor :

80/PG.V/Pen.Pid/2011/PN.PDG,tanggal 05 mei 2011, telah

mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri padang atas

tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan badan, pakaian

dan atau tempat di sekitar tersangka andre wijaya.

Berdasarkan keterangan dari saksi dan tersangka, serta alat bukti yang

didapat maka penyidik menyimpulkan bahwa andre wijaya telah melangar

pasal 111 ayat (1) jo 114 ayat (1) jo 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35

tahun 2009 tentang narkotika.Karena telah tertangkap tangan telah memiliki,

menguasai, menerima dan menjadi perantara jual-beli narkotika jenis ganja.

Dan dalam menjalankan penyidikan penyidik selalu berkerja keras agar

dalam suatu perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika para pelaku

mendapatkan hukuman yang maksimal guna memberikan efek jera kepada

pelaku itu sendiri dan akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat

sebelim melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika.37

B.

Kendala Yang Dihadapi Polresta Padang Dalam Pelaksanaan

Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

1. Faktor Aparat Kepolisian ( Penyidik Polresta Padang)

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara

37

Wawancara dengan AKP.Dewarlan. Kanit idik 1 sat narkoba polresta padang tanggal 02 juli2011


51/62


52/62

52

Hal yang sama juga terjadi terhadap pelaksanaan tindakan

represif atau penindakan pelaku dari tindak pidana narkotika ini. Dimana,

para pelaku atau buron sangat sulit dilacak, akibat keberadaan dari pelaku

tersebut yang sulit dijangkau.Selain itu, bentuk obat-obat narkotika yang

kecil dan seperti obat-obatan biasa, memudahkan pelaku dalam

menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti tersebut dengan

cepat.Akibatnya, aparat kepolisian memakan waktu yang lama untuk

memproses pelaku dalam tahap penyidikan.

2. Faktor Fasilitas

Mengenai fasilitas yang merupakan pendukung terlaksananya

proses penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di

kota padang oleh polresta padang belum tercukupi dengan sempurna,

sehingga pelaksanaan penyidikan tersebut mengalami kendala atau

hambatan. Beberapa fasilitas yang tidak terpenuhi dengan baik tersebut

adalah :

a). Dana

bahwa aparat polresta padang membutuhkan dana yang sangat

besar dalam pelaksanaan penyidikan ini. Hal tersebut terutama dalam

pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung.Dimana

dalam mengungkap pelaku yang merupakan sebagai penjual atau

pengedar, harus diawali dengan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh

polisi dengan penjual tersebut.Disini ,polresta padang mengalami kesulitan

dengan mahalnya harga dari narkotika tersebut, sebagai contoh harga


53/62

53

ekstasi untuk satu butirnya berkisar antara Rp.125.000,- hingga

Rp.200.000,-. Sedangkan dana operasional yang digunakan untuk

pelaksanaan kegiatan ini tidak terpenuhi dengan baik, sehingga proses

penyidikan jadi terganggu.40

b). Laboratorium Forensik

Untuk mengungkap secara medis kasus narkotika, harus ditunjang

dengan keberadaan laboratorium forensik.Dimana, kegunaan laboratorium

ini adalah untuk melakukan tes urine dan darah terhadap pelaku yang

diduga pemakai, sebagai sarana untuk pembuktian dan untuk meneliti jenis

barang bukti yang dimiliki pelaku agar dapat ditentukan narkotika

golongan berapa yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, labor

tersebut tidak ada di kota padang sehingga polresta padang harus

menggunakan labor yang ada di kota lain. Selama ini, polresta padang

mengadakan kerjasama dengan laboratorium yang ada di kota medan. Hal

ini tentu membuat proses penyidikan mengalami kendala, karena akan

memakan waktu yang lama akibat jauhnya lokasi laboratorium tersebut.

c). Alat Pengukur Atau Penimbang Barang Bukti (BB) Narkotika

Untuk mengukur atau menimbang jumlah barang bukti narkotika

yang didapatkan dari pelaku secara akurat, polresta padang tidak

40

Wawawancara dengan KOMPOL Budi Siswono, S.Sos. Kasat Narkoba Polresta Padang tanggal03 juli 2012


54/62

54

mempunyai alat pengukur atau penimbang yang diperlukan tersebut.

Karena ketiadaan ini, polresta padang berkerjasama dengan pemko padang

untuk melakukan pengukuran atau penimbangan. Biasanya polresta

padang meminta bantuan kepada pihak PT. Pegadaian Padang yang

mempunyai alat ukur tersebut. Akibat dari hal ini, proses penyidikan

memakan waktu yang lama.41

3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam melakukan penyidikan, dukungan masyarakan sangat

diperlukan.Sebab, masyarakat memiliki andil dalam memberikan laporan,

pengaduan dan informasi kepada polisi terhadap dugaan tindak pidana

narkotika yang terjadi.

Secara umum, masyarakat kota padang tidak memberikan peran

yang sangat baik bagi polresta dalam melaksanakan proses penyidikan

sehingga proses penyidikan ini mengalami hambatan. Hambatan tersebut

berupa :

a). Kesadaran Untuk Menjadi Saksi

Selama ini, masyarakat kota padang terkesan tidak mau

untuk menjadi saksi pada kasus tindak pidana narkotika ini. Hal ini

disebabkan oleh budaya masyarakat kota padang yang

paranoiduntuk berurusan dengan polisi, dengan alasan bahwa

mereka takut untuk ikut terbawa-bawa menjadi pelaku dalam kasus

tersebut.

41Wawancara dengan AIPTU Hendro Sumbogo. Kasubnit 1 sat narkoba polresta padang 03 juli

2012


55/62

55

b). Kesadaran Untuk Memberikan Laporan dan Informasi

Bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia khususnya

kota padang, kejahatan di persepsikan sebagai perbuatan yang

mengancam keamanan dan ketentraman individu atau kelompok

masyarakat yang menyangkut harta, badan dan nyawa serta

kehormatan manusia, terlepas dari apakah perbuatan tersebut

dilarang dan diancam dengan hukuman atau tidak oleh undang-

undang. Terhadap perbuatan tersebut, warga masyarakat mulai dari

pembicaraan-pembicaraan biasa, keluhan-keluhan, pengaduan dan

laporan kepada pihak yang berwenang bahkan sampai pada usaha

untuk melindungi diri atau kelompok dengan caranya sendiri,

apabila derajat keseriusan ancaman kejahatan sudah dianggap

sedemikian rupa membahayakan.

Masyarakat di kota padang kurang memiliki kesadaran

untuk memberikan laporan dan informasi kepada polisi apabila da

melihat adanya tindak pidana narkotika di dekatnya. Hal ini

disebabkan bahwa masyarakat pada umumnya mau melaporkan

atau mengadukan hal ini ke polisi apabila tindakan tersebut bisa

mengancam keselamatan diri dan keluarganya. Sedangkan tindakan

kejahatan narkotika, seperti kegiatan jual-beli narkotika secara

gelap ini, tidak akan berdampak negative langsung bagi

keselamatan diri orang yang melihatnya. Hal inilah yang membuat

polresta padang sulit mengungkap peredaran gelap narkotika.


56/62

56

b) Pengetahuan Masyarakat Kurang

Dilihat dari kaca mata sosiologis, budaya masyarakat kota padang tidak

peduli terhadap peredaran gelap narkotika, sebab bagi urusan pelaku

sendiri dan tidak ada sangkut-pautnya dengan warga masyarakat lain,

karena dilihat dari kepentingan keamanan harta dan nyawa serta

kehormatan individu dan masyarakat. Artinya, peredaran gelap narkotika

bagi sebagian masyarakat pada umumnya bukanlah perbuatan yang

termasuk dalam kategori kejahatan yang membahayakan secara langsung,

karena itu tidak perlu ditakutkan apalagi harus mengorbankan waktu,

tenaga dan dana untuk menanggulanginya.

C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Polresta Padang dalam Mengatasi

Kendala dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran

Gelap Narkotika.

Pengungkapan suatu kasus tindak pidana oleh penyidik yang

melakukan penyidikan tidak mudah , dan yang diatur dalam perundang-

undangan hanya kewenangan penyidik. Banyak kendala-kendala serta

hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik selama penyidikan, baik

dalam penemuan barang bukti sampai proses pemeriksaan saksi-saksi dan

tersangka dari kasus pidana yang diungkap. Namun, seorang penyidik juga

telah berupaya untuk mengantisipasi kendala-kendala dengan berbagai macam

cara agar kasus yang ditangani dapat terungkap.

Dalam kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika, pihak

penyidikpun juga berupaya untuk mengantisipasi kendala-kendala serta

hambatan-hambatan yang ditemui selama proses penyidikan.dengan


57/62

57

menganalisa terhadap kasus dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan

pengakuan dari tersangka itu sendiri serta penyitaan barang bukti. Sehingga

penyidik dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh

pelaku bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang

narkotika

Dalam melaksanakan penyidikan penyidik polri harus melakukan kerja

samadengan penyidik yang berasal dari BNN dan pihak penyidik pegawai

negeri sipil, terutama dengan departemen kesehatan dalam pengawasan dan

penyelidikan peredaran narkotika dan melakukan koordinasi atau kerjasama

dengan kepolisian daerah lain dalam mengungkap jalur peredaran gelap

narkotika.42

Selama proses penyidikan, penyidik selalu membuatkan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP), agar proses yang dilakukan selama penyidikan seperti

pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, pengumpulan barang bukti,

penangkapan tersangka, penahanan, serta penyitaan barang bukti menjadi

lebih aman dan jelas. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan ini juga memuat

tentang bukti surat, seperti surat perintah penyidikan, surat perintah

penangkapan, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan serta

surat-surat yang lain yang berhubungan dengan proses penyidikan

BAB IV

PENUTUP

42Wawawancara dengan KOMPOL Budi Siswono, S.Sos. Kasat Narkoba Polresta Padang tanggal

03 juli 2012


58/62

58

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dilapangan, maka penulis mengambi kesimpulan

sebagai berikut :

1. Bahwasanya dalam perkara tindak pidana peredaran gelap

narkotika, pelaksanaan penyidikan yang di lakukan oleh aparat

penyidik antara lain

a. Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap

terduga pelaku tindak pidana narkotika.

b. Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti guna

kepentingan proses penyidikan dan di mintakan surat

penyitaan kepada pengadilan negeri.

c. Mengeluarkan surat perintah penyidikan, beserta susunan

lengkap aparat yang bertindak sebagai penyidik dan

penyidik pembantu.

d. Mengelurkan surat perintah penahanan terrhadap pelaku

tindak pidana peredaran narkotika.

e. Melakukan pemeriksaan serta meminta keterangan kepada

saksi-saksi terkait kasus yang di selidiki dan membuatka

berita acara pemeriksaan.

f. Setelah semua berkas perkara lengkap, penyidik

melimpahkan perkara ke kejaksaan negeri untuk proses

hukum selanjutnya.


59/62

59

2. Dalam proses penyidikan sering ditemui kendala-kendala yang

di hadapi oleh penyidik, kendala dan hambatan tersebut antara

lain :

a. Kendala yang berasal dari penyidik itu sendiri karena

penyidik kurang menguasai taktik dalam melakukan

penyidikan karena tidak mempunya basic ilmu tantang

penyidikan.

b. Tidak lengkapnya fasilitas yang dapat memperlancar

terlaksanakanya proses penyidikan seperti laboratorium

forensik

c. Kurang mencukupinya dana guna melakukan upaya

penyidikan yang diperlukan oleh penyidik

d. Kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam suatu

perkara karena takut terbawa kedalam perkara.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang di temui selama proses

penyidikan,upaya yang di lakukan oleh penyidik adalah

dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti

BNN, penyidik pegawai negeri sipil.

B.

SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, agar

penyidikan dapat berjalan dengan baik, dan tindak pidana bisa

diungkap lebih cepat, maka penulis ingin memberikan beberapa saran,

yaitu :


60/62

60

1. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat umum karena tanpa

peran serta dari masyarakat, maka proses penyidikan suatu tindak

pidana tidak akan berjalan dengan baik dan lancer.

2. Meningkatkan kerjasama antara kepolisian resort satu dengan

lainnya dan juga dengan kepolisian sektor, serta meningkatkan

kualitas dalam artian kemampuan personil dalam pemanfaatan

teknologi untuk memperlancar jalannya proses penyidikan.

3. Memenuhi segala fasilitas yang dapat membantu kelancaran proses

penyidikan dan penambahan anggaran berupa dana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU


61/62

61

Andi Hamzah, 2001,Hukum Acara PIdana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 118

Budi Saputra, 2000,Perang Melawan Narkoba, Program Pasca Sarjana

Universitas Andalas, Padang,hlm. 64.

Gerson W. Bawengan. 1977. Penyidikan Perrkara Pidana dan Interodasi.Jakarta:PT. Pradnya Paramita, Hal 11

Ismansyah, penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus-Kasus yang Dihadapi Oleh

Masyarakat Marginal Suara Rakyat,no. 4/April 2007, April 2007, Hlm 6. R.

M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum,Raja Grafindo

Persada,Jakarta,2007,hal 26

Moeljatno,1980,Asas-asas Hukum Pidana 1. Yayasan Sudarto, Jakarta: hal 1

Moeljatno,1985.Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta Hal 54

Mustofa Abdullah-Ruben Ahmad,1983.Intisari Hukum Pidana. Ghalia Indah,

Jakarta Hal 26

Partodiharjo Subagyo, Tanpa Tahun,kenali narkoba dan musuhi

penyalahgunaanya,

Erlangga, Jakarta Hal:10

Soesilo. 1974. Taktik dan TeknikPenyidikan Perkara Kriminal.Bogor: Politea,

Hal 13

Sudarto, 1990,Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto,Jakarta: hal 38

Sutjipto Rahardjo, 2009,Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,

Yogyakarta: Genta Publishing, Hal 47

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

INTERNET


62/62

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27084 diakes pada hari selasa

tanggal 1 mei 2012 jam 13.52

http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-

dipakai.html.diakses hari kamis tanggal 5 april 2012 jam 21.00

http://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-

litigasi-di-indonesia.pdf,diakses hari sabtu tanggal 7 april 2012 jam 20.00

http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/diakses pada

hari selasa tanggal 1 mei 2012 jam 13.21

http://abdisr.blogspot.com/2012/02/3-jenis-golongan-narkotika-narkoba.html

diakses pada hari selasa 1 mei 2012 jam 13.46
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27084http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html.diakseshttp://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html.diakseshttp://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdfhttp://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdfhttp://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/http://abdisr.blogspot.com/2012/02/3-jenis-golongan-narkotika-narkoba.htmlhttp://abdisr.blogspot.com/2012/02/3-jenis-golongan-narkotika-narkoba.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/http://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdfhttp://adisulistiyono.staf.uns.ac.id/files/2009/04/mengembangkan-paradigma-non-litigasi-di-indonesia.pdfhttp://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html.diakseshttp://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html.diakseshttp://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27084

pelaksanaan penyidikan tindak pidana naroktika

Documents