i

PENULISAN HUKUM

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA POLRES MALANG DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KABUPATEN MALANG

( Studi Kasus Di Polres Malang Dan BNK Kabupaten Malang )

Disusun dan Di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

ADISTI KANASTI ANGGRINI

NIM : 07400244

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2012

ii

iii

iv

Ungkapan pribadi :

Cinta seorang ayah menenangkan ketakutan kita,

Cinta seorang ibu mengusap air mata kita

Aku selalu berdoa, semoga Allah SWT

memberi yang terbaik bagi kalian berdua,

juga bagi keluarga kecil kita

Motto :

Kerja keras pantang menyerah

dan selalu bertawakal kepada Allah SWT

akan menghasilkan butiran-butiran rahmat

dan nikmat dunia akhirat

v

ABSTRAKSI

Nama : ADISTI KANASTI ANGGRINI

NIM : 07400244

Judul : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA POLRES MALANG DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG (Studi Kasus di Polres Malang Dan BNN Kabupaten Malang)

Pembimbing : Bayu Dwiwidy Jatmiko, SH., M.Hum

Emei Dwinanarhati Setiamandani, SH., LL.M.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan

dibentuknya BNN yang lebih operasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Kewenangan penyidikan tersebut selama ini menjadi kewenangan Polri. Adanya kewenangan ini selain memperkuat kelembagaan BNN, sekaligus memunculkan kekhawatiran akan adanya kompetisi yang tidak sehat antara penyidik BNN dengan penyidik Polri, paling tidak pada tahap awal pengimplementasiannya. Kekhawatiran ini masuk akal mengingat kejahatan narkotika dan prekursor narkotika memiliki nilai yang cukup strategis.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji bagaimana PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA POLRES MALANG DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG (Studi Kasus di Polres Malang Dan BNN Kabupaten Malang) yang metode pendekatannya menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Setelah melalui prosess penganalisisan terhadap hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: A) Kewenangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika di Polres Malang adalah sebagai berikut: Pembinaan, Preventif (pencegahan), Sosialisasi dan penyuluhan, Razia atau pemeriksaan khsusus, (penindakan), penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.

B) Kewenangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang terdapat di BNK kabupaten Malang adalah : Adanya Pembatasan Penyimpanan Narkotika, Pengobatan dan rehabilitasi, Mencegah dan memberantas narkotika dan prekursor narkotika, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan.

Kata Kunci: Kewenangan Polres Malang dan BNNK, Perbedaan Kewenangan

vi

ABSTRACT

Name : ADISTI KANASTI ANGGRINI

Nrs : 07400244

Tittle : INVESTIGATION OF CRIME RELATED DUALISM Narcotics Police MALANG BETWEEN THE AUTHORITY OFINVESTIGATION ANDTHE DISTRICT MALANG National Narcotics Agency

(Case study in Police Malang Malang Regency And BNN) Pembimbing : Bayu Dwiwidy Jatmiko, SH., M.Hum

Emei Dwinanarhati Setiamandani, SH., LL.M.

Law No 35 year 2009 about Narcotic ordered the formation of National Narcotic Agency (BNN) which is more operational and has investigation rights on narcotic abuse and narcotic precursor. The investigation authority is owed by Police along this time. This authority, beside strengthen BNN, also caused worry about imbalance competition between National Narcotic Agency (BNN) investigator with Police investigator, at least in early implementation phase. This consideration makes sense since narcotic crime and narcotic precursor has strategical value.

According to the fact, the researcher wanted to discuss about how the application of narcotic crime investigation related with dualism on investigation authority between Resort Police Office of Malang and National Narcotic Agency in Malang Regency (Case Study in Resort Police Office of Malang and National Narcotic Agency (BNN) of Malang) which is the approach method used juridical sociologist approach. After analysist process to the research result, the researcher concluded: A) authority related with narcotic crime in Resort Police Office of Malang are: education, preventive effort, socialization, and eradication, raid or special checking (action), inquiry, investigation, capture, detention, searching, and possessing.

B) Authority related with narcotic crime in National Narcotic Agency (BNN) of Malang Regency are: limitation of narcotic storage, medication and rehabilitation, prevent and eliminating narcotic and narcotic precursor, inquiry, investigation, detention. Key Word: Malang and BNNK Police Authority, the Authority Differences

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahi rabil ‘alamin puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat

Alloh S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini dibuat karena merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang untuk

memperoleh gelar strata 1 dalam kelulusan.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak

terlepas dari bantuan semua pihak, baik langsung atau tidak langsung yang telah

membantu penulis hingga dapat terselesaikanya skripsi ini. Oleh karena itu penulis

ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas semua berkah, karunia serta kenikmatan yang diberikan

kepada penulis.

2. Bapak Triyoso dan Ibu Muryananik, terimakasih banyak atas dukungan,

doa, dan semuanya yang tak terhitung yang engkau berikan selama ini,

hingga penulis dapat menyelesaikan studi (khususnya skripsi ini)

3. Dr.Muhajir Effendy,M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Malang.

4. Sidik Sunaryo, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

5. Bayu Dwiwidy Jatmiko,SH.,M.Hum dan Emei Dwinanarhati Setiamandani,

SH.,LL.M selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan

meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan

nasehat yang berharga kepada penulis hingga dapat terselesaikan skripsi ini.

viii

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang yang selama ini memberikan bekal Ilmu dan pengetahuan kepada

penulis.

7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum peneliti banyak ucapkan

terima kasih atas bantuan dan pelayananya selama ini.

8. Buat teman – teman seperjuangan khususnya angkatan 2007 terima kasih

atas dukungan, informasi serta pertemanan selama ini.

9. Semua pihak yang terkait dan telah membantu penulis sejak awal hingga

berakhirnya pelaksanaan pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti

sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat

membangun dari para pembaca.

Akhirnya penulis harap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis

khususnya dan pembaca atau pihak lain yang memerlukanya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Malang, 11 Januari 2012

ADISTI KANASTI ANGGRINI

ix

DAFTAR ISI

Halaman Lembar Cover/Sampul Dalam .................................................................... i Pernyataan Pengesahan ................................................................................ ii Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ......................... iii Ungkapan Pribadi/motto ............................................................................. iv Abstraksi ...................................................................................................... v Kata Pengantar ............................................................................................ vii Daftar Isi ...................................................................................................... ix Daftar Tabel .................................................................................................. xi Daftar Bagan ................................................................................................. xii BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................ 1 B. Perumusan Masalah ................................................................ 17 C. Tujuan Penelitian .................................................................... 18 D. Manfaat Penelitian .................................................................. 18 E. Metode Penelitian ................................................................... 20 F. Sistematika Penulisan ............................................................ 24

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA .. 26 1. Pengertian Penyelidikan ....................................................... 32 2. Pengertian Penyidikan .......................................................... 33 3. Pengertian Penyidik ............................................................. 36 4. Polri sebagai Penyidik Utama dalam perkara Pidana ............ 37 B. TINJAUAN MENGENAI DUALISME

KEWENANGAN PENYIDIKAN ........................................... 47 C. TINJAUAN MENGENAI BADAN NARKOTIKA

NASIONAL ............................................................................. 49

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN A. Tempat atau Lokasi Penelitian ................................................. 52 B. Kewenangan Penyidikan oleh Polres Malang dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika ....................................... 77 C. Kewenangan Penyidikan tindak Pidana Narkotika Menurut UU Nomor 35 tahun 2009 yang terdapat di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang .................................................... 99 D. Perbedaan Kewenangan Penyidikan oleh Polres Malang dalam

Penyidikan tindak pidana Narkotika dengan Kewenangan Penyidikan tindak Pidana Narkotika yang terdapat di Badan

x

Narkotika Kabupaten Malang .................................................. 111 BAB IV : P E N U T U P

A. Kesimpulan ........................................................................... 140 B. Saran ..................................................................................... 145

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 149 INDEKS ........................................................................................................ 153

xi

DAFTAR TABEL

1. Proses Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Malang .............................................. 89

2. Proses Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di BNK Kabupaten Malang ...................................................................... 107

3. Bentuk-bentuk perbandingan kegiatan dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Polres Malang dan BNK Kabupaten Malang ................................................................... 111

xii

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Polres Malang ................................................. 54 Bagan 2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba .................................. 63 Bagan 3 Daftar Kejadian Kasus dan penyelesaiannya di Polres Malang ....... 66 Bagan 4 Daftar Kejadian Kasus dan penyelesaiannya di Polres Malang ....... 67 Bagan 5 Daftar Kejadian Kasus dan penyelesaiannya di Polres Malang ....... 68 Bagan 6 Hasil Ungkap Kasus Narkoba Bulan Januari - Agustus 2011 Di Polres Malang .......................................................................................... 70 Bagan 7 Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan sanksinya dalam pasal 111 undang-undang no.35 tahun 2009 yang ditangani di Polres Malang ........................................................................................... 73 Bagan 8 Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan sanksinya dalam pasal 112 undang-undang no.35 tahun 2009 ....................................... 74 Bagan 9 ...................................................................................................... 75 Bagan 10 ..................................................................................................... 76 Bagan 11 Foto Penyidikan ........................................................................... 83 Bagan 12 Foto Penangkapan ........................................................................ 84 Bagan 13 Foto Penahanan ............................................................................ 85 Bagan 14 Penyitaan ..................................................................................... 86 Bagan 15 Penyitaan ..................................................................................... 87 Bagan 16 Bagan Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Oleh Polres Malang ............................................................................................... 91 Bagan 17 Struktur Organisasi BNK Kabupaten Malang ............................... 94 Bagan 18 Bagan Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Oleh BNK Kabupaten Malang .............................................................................. 109

xiii

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Mun’im dan Agung LegowoTjiptomartono,1982. Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara, Karya Unpra hal.7.

Amiruddin. 2004.Pengantar metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja grafindo persada. Hal.68.

Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 23

Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 27

Bismar Siregar, SH., Keadilan Hukum: Dalam Berbagai ASpek Hukum Nasional, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm. 62.

Buku Pedoman 3, Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976. Halaman 8-9.

DR. Soedjono Dirdjosisworo.1985. Narkotika dan Remaja. Bandung : Alumni. hal. 117.

Harahap, Yahya, M. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika

Husein, Harun, M. 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hal.64

Makaro, Taufik, M, (et. All.), 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta : Ghalia Indonesia,halaman 52

O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni. Hal.260.

Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung : CV. Mandar Maju, halaman 30

xiv

Satjipto raharjo. 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: CV. Sinar Baru. Hal. 24

Siswantoro Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

Soeharto.2002. Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel.

Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 5.

Trisno Yuwono dan Pius Abdullah. Kamus Lengkap. Bandung : CV. Sinar Baru.

Zainal asikin. 2004. Pengantar Penulisan Hukum. Jakarta :Raja Grafindo Persada. Hal 71.

PERUNDANG-UNDANG

Pasal 7, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (pasal 13). dan (Pasal 14).

Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

WAWANCARA

AKP Farid Fathoni, Hasil wawancara mengenai kasus Narkotika pada tanggal 12 Mei 2011, Polres Malang.

Bapak Priyo, hasil wawancara mengenai Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 5 Juli 2011, Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.

Didin, Hasil wawancara dengan wartawan Reportase,Koran Kriminal. Mengenai pendapat dualisme kewenangan POLRI dan BNN Tanggal 11 Juni 2011, Kantor Redaksi Malang Raya.

Hasil wawancara dengan Ajun Inspektur Dua SuTiyo. Pada tanggal 3 September 2011

xv

Hasil wawancara dengan Letnan Dua Agung Wisnu , pada tanggal 5 september 2011

Hasil wawancara dengan masyarakat mengenai opini tentang POLRES MALANG, pada tanggal 5 September 2011

Hasil wawancara dengan Letda Aditya Wikrama Pramundito, pada tanggal 6 September 2011,

Hasil wawancara dengan mantan polisi yang pernah terkena narkotika (NN),pada tanggal 7 September 2011

Hasi wawancara dengan Briptu Daniel perdana, pada tanggal 6 September 2011

Hasil pencarian gambar didapatkan melalui pengambilan gambar di Polres Malang yang dilakukan pada tanggal 11 September 2011

Hasil olah data Penyuluhan Badan Narkotika Nasional di Jalan Tugu No. 1 Malang bersama LIRA pada tanggal 7 juli 2011.

Zakky A, Hasil wawancara mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan tindak pidana narkotika pada tanggal 5 Juli 2011, Kantor Badan Narkotika Kabupaten Malang.

INTERNET

Gunarta,”Tugas Dan Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Narkoba – Satu Pekerjaan Dua Petugas”,http:// http://www.detik.com/devplanning/Tugas Dan Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Narkoba – Satu Pekerjaan Dua Petugas,27 April 2011. 11.10 WIB.

Rajauntung, Bentuk Tindak Pidana, 9 Juni 2011, http :///id. Shvoong.com/ law - and – politics/criminal – law/2171329 – Bentuk – Tindak – Pidana. Download : 16 Juli 2011. Pukul : 21.20 WIB

M.Shairman sadia, 2011, Pengertian Tindak Pidana, 2 April 2011, http :///www.shvoong.com/the global sources for sumaries.php. download : 15 Juli 2011. Pukul 20.10 WIB

Syamrilaode,unsur-unsur tindak pidana, http://www.kehalim.com, 26 Januari 2011. Download : 15 Juli 2011. Pukul : 20.15 WIB

xvi

Getskripsi.com, Pelaku Tindak Pidana, 12 Maret 2009. Download : 16 Juli 2011. Pukul 21.00 WIB

Feby’s ,tindak pidana, 10 November 2009, blog Just another WordPress.com weblog. Download : 15 Juli 2011, Pukul 20.00 WIB

Tim Solusi Hukum, 2002, Penegakan Hukum 1 Online, 30 Januari 2010, http://www.indonesiabanner.com/exehange/view.php. Down load: 1 Juni 2010 Pukul 21:32:26

SURAT KABAR

Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Kamis, Tangal 5 April 2007, Selama 2006, 813 Napi Meninggal di Penjara

Surat kabar nasional KOMP'AS edisi hari Sabtu, Tanggal 14 April 2007, Lembaga Pemasyarakatan: Presiden Minta Program Cepat Perbaikan LP.