pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan ... ii... · tentang desa dan transisi pnpm...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERMENDES NO.1: Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
PERMENDES NO.5: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
DRS. HASMAN MA’ANI, M.SI Penanggung Jawab Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Disampaikan pada: SOSIALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014
TENTANG DESA dan TRANSISI PNPM MANDIRI Jakarta, 30 April 2015
2 2
KERANGKA PAPARAN
2
PENDAHULUAN
PERMENDES NO.1 TAHUN 2015: Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.
PERMENDES NO.5 TAHUN 2015: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
3
PENDAHULUAN
4 4 4
LANDASAN HUKUM KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
4
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
5 5 5 5
STRUKTUR KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
5
SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN
INFORMASI
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan; Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal; Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah; Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan Staf Ahli Bidang Hukum.
6 6 6 6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
6
TUGAS menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara .
FUNGSI 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan pemukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi; 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di
bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan 7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7
STATUS PENJABARAN UU DESA
PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
yang bersumber dari APBN
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa
A. PERMENDAGRI Nomor: 111.Pedoman Teknis Peraturan
Desa 112.Pemilihan Kepala Desa 113.Keuangan Desa 114.Pedoman Pembangunan
Desa B. PERMENDES PDTT Nomor: 1. Kewenangan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Skala Desa
2. Musyawarah Desa 3. Pendampingan Desa 4. BUM Desa 5. Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2015 6. Organisasi dan Tata Kerja
Kemendes PDTT
R-PMK Mengenai
Tatacara pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
8 8
PERMENDES NO.1 TAHUN 2015: Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
The image part with relationship ID rId1 was not found in the file.
SUBSTANSI PERMENDES NO. 1 TAHUN 2015
PERMENDES NO.1
TAHUN 2015
KETENTUAN UMUM
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
TAHAP DAN TATA CARA
PENGUATAN DESA
PENETAPAN KEWENANGAN DESA
KETENTUAN PENUTUP
DESA YANG KUAT, MAJU,
MANDIRI DAN
DEMOKRATIS
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembanagn Desa dan prakarsa masyarakat Desa
7 BAB 25 PASAL
10
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA (Pasal 2)
10
SISTEM ORGANISASI PERANGKAT DESA;
SISTEM ORGANISASI MASYARAKAT ADAT;
PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT;
PEMBINAAN LEMBAGA DAN HUKUM ADAT;
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA;
PENGELOLAAN TANAH DESA ATAU TANAH HAK MILIK DESA YANG MENGGUNAKAN SEBUTAN SETEMPAT;
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK;
PENGELOLAAN TANAH PECATU;
PENGELOLAAN TANAH TITISARA; DAN
PENGEMBANGAN PERAN MASYARAKAT DESA
RUANG LINGKUP
KEWENANGAN
10
11 11
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA ADAT (Pasal 3)
11
PENATAAN SISTEM ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT;
PRANATA HUKUM ADAT;
PEMILIKAN HAK TRADISIONAL;
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA ADAT;
PENGELOLAAN TANAH ULAYAT;
KESEPAKATAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA ADAT;
PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA ADAT DAN PERANGKAT DESA ADAT; DAN
MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT.
RUANG LINGKUP
8
KEWENANGAN
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul. (Pasal 4)
12 12 12
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (Pasal 7)
12
Bidang Pemerintahan Desa
•Batas desa •Sistem administrasi dan informasi
desa •Tata ruang dan peta sosial Desa •Pendataan & pengklasifikasian
tenaga kerja Desa •Pendataan penduduk •Penetapan organisasi Pemerintah
Desa •Pembentukan BPD •Penetapan BUM Desa •Penetapan APB Desa •{enetapan peraturan Desa •Penetapan kerjasama antar Desa •Pemeberian izin balai Desa •Pendataan potensi Desa •Pemberian izin hak pengelolaan
atas tanah Desa •Penetapan Desa dalam keadaan
darurat •Pengelolaan Arsip •Penetapan pos keamanan dan
pos kesiapsiagaan lainnya
Pembangunan Desa
•Pelayanan dasar Desa •Sarana dan prasarana Desa •Pengembangan ekonomi lokal Desa •Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa
Kemasyarakatan Desa
•Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa
•Membina Kerukunan warga masyarakat Desa
•Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa
•Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
•Pengembangan seni budaya lokal
•Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat
•Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin
•Fasilitasi kelompok-kelompok rentan, miskin, perempuan, masyarakat adat dan diafabel
•Pengoragniasasian untuk bantuan hukum
•Analisis kemiskinan secara partisipatif
•Peromosi kesehatan, dan gerakan hidup bersih
•Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
•Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa
•Pendayagunaan teknologi tepat guna
•Peningkatan kapasitas masyarakat
1 2 3 4
Pasal 8 Pasal 9 Pasal 13 Pasal 14
13 13 13
TAHAP DAN TATA CARA (BAB IV)
13
• Inventarisasi daftar kegiatan yang ditangani oleh SKPD • Identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerinatahn dan pembangunan
yang sudah dijalankan oleh desa • Membentuk tim pengkajian dan inventarisasi
Bupati/walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan cara : (Pasal 15)
Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasrkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa . (Pasal 20)
Kepala desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. (Pasal 21)
14 14 14 14
PUNGUTAN DESA (BAB V)
14
• Surat pengantar • Surat rekomendasi • Surat keterangan
Desa dialarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, yang meliputi: (Pasal 22)
• Pemandian umum •Wisata desa • Pasar desa • Tambahan perahu • Keramba ikan • Pelelangan ikan
Desa berwenang melalukan pungutan atas jasa usaha seperti: (Pasal 23)
15 15 15
PERMENDES NO.5 TAHUN 2015: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
16
SUBSTANSI PERMENDES NO. 5 TAHUN 2015
PERMENDES NO.5
TAHUN 2015
KETENTUAN UMUM
PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KETENTUAN PENUTUP
DESA YANG KUAT, MAJU,
MANDIRI DAN
DEMOKRATIS
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembertdayaan masyarakat
5 BAB 12 PASAL
17 17
PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA
Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. (Pasal 2)
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 3)
Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. (Pasal 4)
18 18 18
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA
• Pemenuhan kebutuhan dasar; • Pembangunan sarana dan prasarana Desa; • Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan • Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
• Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; • Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;dan • Pembinaan dan pengelolaanb pendidikan anak usia dini.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud, meliputi:
19 19 19 19
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk: a. Mendukung kedaulatan pangan; b. Mendukung kedaulatan energi; c.Mendukung pembangunan kemaritiman dan
kelautan; dan d. Mendukung pariwisata dan industri.
20 20 20 20 20
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; d. Pembangunan energi baru dan terbarukan; e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran
untuk budidaya perikanan; dan i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
21 21 21 21 21 21
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: b. Komoditas tambang batuan c. Rumput laut; d. Hutan milik Desa; dan e. Pengelolaan sampah.
22 22 22 22 22 22 22
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mencakup : a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh
BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
23 23 23 23 23 23 23 23
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; 2. Kelompok Perempuan; 3. Kelompok Tani; 4. Kelompok Masyarakat Miskin; 5. Kelompok Nelayan; 6. Kelompok Pengrajin; 7. Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; 8. Kelompok Pemuda; dan 9. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Desa Banyak Uang