otoritas jasa keuangan (ojk) tidak memberikan … · risiko usaha utama yang dihadapi perseroan...

JADWAL PENAWARAN UMUMTanggal Efektif : 24 Juni 2019Masa Penawaran Umum : 25 – 28 Juni 2019Tanggal Penjatahan : 2 Juli 2019Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 3 Juli 2019Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 3 Juli 2019Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 4 Juli 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDONESIAN TOBACCO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT INDONESIAN TOBACCO TBKKegiatan Usaha Utama:

Industri Pengolahan Tembakau IrisBerkedudukan Di Malang, Indonesia

Kantor Pusat Jalan Letjen S. Parman Nomor 92

Malang 65122, Jawa Timur - IndonesiaTelp: +62341 491017Fax: +62341 491407

Website: www.indonesiantobacco.comEmail: [email protected]

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 219,- (Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai saham yang ditawar-kan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 60.019.140.000,- (Enam Puluh Miliar Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAUN TEMBAKAU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN AKAN BERKEMBANG DI PASAR TEMPAT SAHAM PERSEROAN DICATATKAN. PERSEROAN JUGA TIDAK DAPAT MENJAMIN APABILA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN AKAN LIKUID.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEKPT Artha Sekuritas Indonesia ● PT Bosowa Sekuritas ● PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia ● PT Erdikha Elit Sekuritas

PT KGI Sekuritas Indonesia ● PT NISP Sekuritas ● PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ● PT Onix Sekuritas PT OSO Sekuritas Indonesia ● PT Panin Sekuritas Tbk ● PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ● PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019

PRO

SPEK

TUS

PT Indonesian Tobacco Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. 009/IT-OFFICE/IV/2019 Tanggal 5 April 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada Tanggal 15 Mei 2019 dengan surat No. S-02665/BEI.PP1/05-2019. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Phillip Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISIDAFTAR ISI ................................................................................................................................................................................................................ iDEFINISI DAN SINGKATAN .......................................................................................................................................................................................... iiiRINGKASAN ................................................................................................................................................................................................................ xBAB I PENAWARAN UMUM ............................................................................................................................................................................1BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .......................................................................................................3BAB III PERNYATAAN UTANG ..........................................................................................................................................................................4BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..............................................................................................................................................10BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ........................................................................................................................12BAB VI FAKTOR RISIKO ....................................................................................................................................................................................27BAB VII KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ............................................................................30BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .................31 A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .........................................................................................................................................31

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ..................................................................................................................................................... 312. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ................................................................................................................ 333. PERIJINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR BIDANG USAHA PERSEROAN ........................................................................................................................................................................ 334. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ........................................................................................................................ 345. TATA KELOLA PERUSAHAAN............................................................................................................................................................ 386. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .......................................................................................................................................... 437. SUMBER DAYA MANUSIA .................................................................................................................................................................. 438. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM ...... 459. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ............................................................................ 4610. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .................................................................................................... 4711. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .................................................................................................................................... 5612. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERSEROAN .................... 5813. ASET PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN ................................................................................................................................. 8114. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN ..................................... 8815. ASURANSI .......................................................................................................................................................................................... 88

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ......................................................................................911. TINJAUAN UMUM............................................................................................................................................................................... 912. KEUNGGULAN KOMPETITIF............................................................................................................................................................. 923. STRATEGI USAHA ............................................................................................................................................................................. 934. PERSAINGAN USAHA....................................................................................................................................................................... 945. PROSPEK USAHA ............................................................................................................................................................................. 946. KEGIATAN USAHA ............................................................................................................................................................................. 967. OPERASIONAL PERUSAHAAN ......................................................................................................................................................... 1008. MANAJEMEN BAHAN BAKU.............................................................................................................................................................. 1019. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN ........................................................................................................................................................ 10210. KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA ........................................................................................................................................... 10211. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ....................................................................................................................................................... 10312. PENGHARGAAN ................................................................................................................................................................................ 10413. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN ..................................................................................................................................... 105

BAB IX TINJAUAN INDUSTRI............................................................................................................................................................................106BAB X EKUITAS ................................................................................................................................................................................................109BAB XI KEBIJAKAN DIVIDEN ........................................................................................................................................................................... 111BAB XII PERPAJAKAN ....................................................................................................................................................................................... 112BAB XIII PENJAMINAN EMISI EFEK...................................................................................................................................................................114BAB XIV LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .................................................................................................................116BAB XV KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....120BAB XVI TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ......................................................................................................................132

ii

BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK .............................................................137BAB XVIII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ...........................................................................................................................................................139BAB XIX LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN ...................................................................................................151BAB XX LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS ASET TETAP PERSEROAN .............................................................................................213

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi : Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan

pelaksanaannya, yaitu: a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau

komisaris dari pihak tersebut; c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu)

atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d) Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung

maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f) Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham utama. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (member of

Baker Tilly International), yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

AMDAL : Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari

kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Anggota Bursa : Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2)

UUPM. BAE : Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi

saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta.

Bank Kustodian : Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan

jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam & LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Bursa Efek Indonesia atau BEI : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM,

dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan.

Cerutu (CRT) : Hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau

diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Daftar Pemegang Saham (DPS) : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang

kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

iv

DPPS : Daftar Pemesanan Pembelian Saham, suatu daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Akan Ditawarkan, yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek menurut urutan masuknya pesanan.

Efek : Surat Berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial,

saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Emisi : Penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan

kepada masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

FKPS : Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, yang merupakan konfirmasi

hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian Saham Yang Akan Ditawarkan di Pasar Perdana.

FPPS : Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli untuk pembelian Saham

Yang Akan Ditawarkan yang harus diisi lengkap, dibubuhi tandatangan asli oleh pemesan dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Akan Ditawarkan.

Gerai Penawaran Umum : Tempat berlangsungnya Penawaran Umum pada masa penawaran

umum, dimana calon pembeli Saham Perseroan dapat memperoleh Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan tempat menyampaikan FPPS yang telah diisi dan dilengkapi.

Harga Penawaran : Harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum

Perdana Saham Perseroan. Hari Bank : Hari Kerja Bank, yaitu hari dimana Bank Indonesia di Jakarta buka untuk

menyelenggarakan kegiatan kliring. Hari Bursa : Setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu

Senin-Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius

tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja : Hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta

hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu

dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

v

DPPS : Daftar Pemesanan Pembelian Saham, suatu daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Akan Ditawarkan, yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek menurut urutan masuknya pesanan.

Efek : Surat Berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial,

saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Emisi : Penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan

kepada masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

FKPS : Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, yang merupakan konfirmasi

hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian Saham Yang Akan Ditawarkan di Pasar Perdana.

FPPS : Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli untuk pembelian Saham

Yang Akan Ditawarkan yang harus diisi lengkap, dibubuhi tandatangan asli oleh pemesan dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Akan Ditawarkan.

Gerai Penawaran Umum : Tempat berlangsungnya Penawaran Umum pada masa penawaran

umum, dimana calon pembeli Saham Perseroan dapat memperoleh Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan tempat menyampaikan FPPS yang telah diisi dan dilengkapi.

Harga Penawaran : Harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum

Perdana Saham Perseroan. Hari Bank : Hari Kerja Bank, yaitu hari dimana Bank Indonesia di Jakarta buka untuk

menyelenggarakan kegiatan kliring. Hari Bursa : Setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu

Senin-Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius

tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja : Hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta

hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu

dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Konfirmasi Tertulis : Surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

Konsultan Hukum : Konsultan Hukum Andreas, Sheila & Partners Law Office yang

melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

KSEI : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan

di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

Manajer Penjatahan : PT Phillip Sekuritas Indonesia, yang betanggung jawab atas penjatahan

Saham Yang Akan Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7.

Masa Penawaran Umum : Penawaran Umum saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya berikut ketentuan lain yang berhubungan serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).

OJK : Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen,

yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasar Perdana : Penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan

kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.

Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang

meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.

Pemegang Saham : Masyarakat yang memiliki manfaat atas Saham yang disimpan dan

diadministrasikan dalam Rekening efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemerintah : Pemerintah Negara Republik Indonesia. Penjamin Emisi Efek : Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan

untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

vi

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Penitipan Kolektif : Penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang

kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Peraturan No. 146/PMK.010/201 7 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan No. IX.A.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.A.7 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 Tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-

LK No. Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 8/2017 : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus

dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas.

Peraturan OJK No. 23/2017 : Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang peraturan prospektus

awal dan info memo yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Juni 2017.

Peraturan OJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham

Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Peraturan OJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Peraturan OJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan OJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Peraturan OJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mana telah mengalami perubahan menjadi Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017.

vii

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Penitipan Kolektif : Penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang

kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Peraturan No. 146/PMK.010/201 7 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan No. IX.A.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.A.7 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 Tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-

LK No. Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 8/2017 : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus

dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas.

Peraturan OJK No. 23/2017 : Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang peraturan prospektus

awal dan info memo yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Juni 2017.

Peraturan OJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham

Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Peraturan OJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Peraturan OJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan OJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Peraturan OJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mana telah mengalami perubahan menjadi Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017.

Peraturan OJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan

Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan OJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan

Emiten atau Perusahaan Publik. Pernyataan Efektif : Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai

dengan ketentuan angka 4.a Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu: Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran

diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

c. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran : Dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam

rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik. Perseroan : PT Indonesian Tobacco Tbk berkedudukan di Malang, suatu Perseroan

Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang- Undang Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ("PPEE")

: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 6 tanggal 2 April 2019 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tanggal 30 April 2019; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tanggal 12 Juni 2019, semua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT. Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek ("PPAS")

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 5 tanggal 2 April 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I dan pernyataan kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 6 Tanggal 12 Juni 2019, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Kota Jakarta Timur antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.

Prospektus : Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan

tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus

yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan harga penawaran saham yang

viii

ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.

Rekening Efek : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik

Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Saham, perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Rp : Rupiah yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Rekening Penawaran Umum : Rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk

menampung dana yang diterima dari investor. Rokok Daun atau Klobot (KLB) : Adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung

(klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para Pemegang

Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu rapat umum

para Pemegang Saham diluar RUPS Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaanya.

Saham Baru : Saham Biasa Atas Nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran

Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan : Saham yang berasal dari portepel sebanyak-banyaknya 274.060.000

(dua ratus tujuh puluh empat juta enam puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) setiap lembar saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Sigaret : Adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut

dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret Kretek Mesin (SKM) : Adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih,

atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

ix

ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.

Rekening Efek : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik

Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Saham, perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Rp : Rupiah yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Rekening Penawaran Umum : Rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk

menampung dana yang diterima dari investor. Rokok Daun atau Klobot (KLB) : Adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung

(klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para Pemegang

Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu rapat umum

para Pemegang Saham diluar RUPS Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaanya.

Saham Baru : Saham Biasa Atas Nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran

Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan : Saham yang berasal dari portepel sebanyak-banyaknya 274.060.000

(dua ratus tujuh puluh empat juta enam puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) setiap lembar saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Sigaret : Adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut

dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret Kretek Mesin (SKM) : Adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih,

atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Sigaret Putih Mesin (SPM) : Adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Sigaret Kretek Tangan (SKT) : Adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih,

atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) : Adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih,

atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa menperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.

Tanggal Distribusi : Tanggal penyerahan saham yang ditawarkan kepada para pembeli

saham yang ditawarkan melalui distribusi elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yang akan dilangsungkan secara bersamaan dengan Tanggal Pembayaran.

Tanggal Pembayaran : Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham yang harus disetor oleh

Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Tanggal Pencatatan : Tanggal terakhir dari masa penjatahan yaitu selambat-lambatnya Hari

Kerja kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7.

Tembakau Iris (TIS) : Adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang,

untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

UUPM : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tanggal 10 Nopember 1995 tentang

Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Berita Negara RI No. 3608 tahun 1995.

UUPT : Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 tentang

Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

x

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. UMUM Perseroan didirikan pada tanggal 16 Mei 1955, berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Mei 1955, dibuat dihadapan Raden Soediono, SH., Notaris di Malang, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No. J.A. 5/61/3 tanggal 16 Juni 1955, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 1956 No. 478, Tambahan No. 50. Riwayat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap disampaikan pada Bab Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Perseroan telah berdiri sebagai salah satu pemain lama dalam industri pengolahan tembakau iris yang memiliki merek dagang yang cukup dikenal masyarakat dengan jaringan pemasaran secara nasional maupun internasional. Perseroan senantiasa meningkatkan eksistensinya, baik dalam hal kapasitas produksi maupun dalam hal keunggulan kompetitif yang ditawarkan sebagai salah satu produsen tembakau yang dikenal. Hingga diterbitkannya prospektus ini, Perseroan memiliki kantor pusat yang juga merupakan fasilitas pabrik untuk kegiatan produksi. Untuk jaringan pemasaran, Perseroan memiliki team marketing untuk memasuki pasar yang baru dan agen besar disetiap wilayah provinsi penjualan dan selanjutnya akan disalurkan ke retail tradisional yang tersebar di provinsi tersebut. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha. KEUNGGULAN KOMPETITIF 1. Berpengalaman dalam bisnisnya, 2. Merk dagang yang sudah cukup dikenal, 3. Kualitas produk yang stabil, 4. Jaringan distribusi yang baik dan telah menjalin kerjasama yang lama dengan Perseroan, 5. Memiliki pemasok yang telah lama bekerjasama. STRATEGI USAHA

1. Penetrasi penjualan di wilayah pemasaran baru, 2. Pengenalan Produk “Manna” Dengan Varian Baru, 3. Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, 4. Menjaga kestabilan kualitas produk, 5. Penerapan Standar Manajemen Internal seperti SMK3, 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin), Sistem Kerja KPI dan

ISO 9001:2015, dan perencanaan di masa mendatang untuk penerapan ISO 27001:2015 dan ISO 4500:2015.

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

Berikut ini merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) lembar saham baru atau sebanyak 29,13% (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

xi

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. UMUM Perseroan didirikan pada tanggal 16 Mei 1955, berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Mei 1955, dibuat dihadapan Raden Soediono, SH., Notaris di Malang, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No. J.A. 5/61/3 tanggal 16 Juni 1955, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 1956 No. 478, Tambahan No. 50. Riwayat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap disampaikan pada Bab Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Perseroan telah berdiri sebagai salah satu pemain lama dalam industri pengolahan tembakau iris yang memiliki merek dagang yang cukup dikenal masyarakat dengan jaringan pemasaran secara nasional maupun internasional. Perseroan senantiasa meningkatkan eksistensinya, baik dalam hal kapasitas produksi maupun dalam hal keunggulan kompetitif yang ditawarkan sebagai salah satu produsen tembakau yang dikenal. Hingga diterbitkannya prospektus ini, Perseroan memiliki kantor pusat yang juga merupakan fasilitas pabrik untuk kegiatan produksi. Untuk jaringan pemasaran, Perseroan memiliki team marketing untuk memasuki pasar yang baru dan agen besar disetiap wilayah provinsi penjualan dan selanjutnya akan disalurkan ke retail tradisional yang tersebar di provinsi tersebut. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha. KEUNGGULAN KOMPETITIF 1. Berpengalaman dalam bisnisnya, 2. Merk dagang yang sudah cukup dikenal, 3. Kualitas produk yang stabil, 4. Jaringan distribusi yang baik dan telah menjalin kerjasama yang lama dengan Perseroan, 5. Memiliki pemasok yang telah lama bekerjasama. STRATEGI USAHA

1. Penetrasi penjualan di wilayah pemasaran baru, 2. Pengenalan Produk “Manna” Dengan Varian Baru, 3. Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, 4. Menjaga kestabilan kualitas produk, 5. Penerapan Standar Manajemen Internal seperti SMK3, 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin), Sistem Kerja KPI dan

ISO 9001:2015, dan perencanaan di masa mendatang untuk penerapan ISO 27001:2015 dan ISO 4500:2015.

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

Berikut ini merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) lembar saham baru atau sebanyak 29,13% (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Nilai Nominal : Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah). Harga Penawaran : Rp 219,- (Dua Ratus Sembilan Belas) Per saham Nilai Penawaran Umum : Sebanyak Rp 60.019.140.000,- (Enam Puluh Miliar Sembilan Belas Juta

Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Masa Penawaran Umum : 25 - 28 Juni 2019 Tanggal Pencatatan di BEI : 4 Juli 2019

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 UU PT, hak-hak pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM Komposisi Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 4 tanggal 1 April 2019:

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah) setiap saham

Keterangan Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai

Nominal (Rp) %

Modal Dasar 2.666.640.000 133.332.000.000 2.666.640.000 133.332.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. Djonny Saksono 600.660.000 30.033.000.000 90,10 600.660.000 30.033.000.000 63,85 2. PT Anugerah Investindo Nusantara 66.000.000 3.300.000.000 9,90 66.000.000 3.300.000.000 7,02 3. Masyarakat - - - 274.060.000 13.703.000.000 29,13 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 666.660.000 33.333.000.000 100 940.720.000 47.036.000.000 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 1.999.980.000 99.999.000.000 1.725.920.000 86.296.000.000

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku daun tembakau (100%).

Keterangan Nilai Nominal Rp 50,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%) Modal Dasar : 2.666.640.000 133.332.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor: - Djonny Saksono 600.660.000 30.033.000.000 90,10 - PT Anugerah Investindo Nusantara 66.000.000 3.300.000.000 9,90 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 666.660.000 33.333.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 1.999.980.000 99.999.000.000

xii

FAKTOR RISIKO Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha yaitu ketersediaan bahan baku

daun tembakau. B. Risiko Usaha 1. Risiko kebijakan Pemerintah, 2. Risiko persaingan usaha, 3. Risiko perubahan selera konsumen, 4. Risiko harga bahan baku yang dapat berfluktuasi secara signifikan, 5. Risiko terjadinya kerusakan pada fasilitas utama yang dipergunakan dalam pemproduksi tembakau iris, 6. Risiko kehilangan karyawan kunci, 7. Risiko terjadinya kecelakaan kerja, 8. Risiko bencana alam. C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan 1. Risiko atas likuiditas saham, 2. Risiko atas fluktuasi harga saham perseroan, 3. Risiko atas pembagian dividen.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan serta Komisaris dan Direksi Perseroan, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. KEBIJAKAN DIVIDEN Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen sebanyak-banyaknya 30% mulai tahun buku 2020.

IKHTISAR DATA KEUANGAN Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International) dengan opini wajar tanpa modifikasian.

xiii

FAKTOR RISIKO Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha yaitu ketersediaan bahan baku

daun tembakau. B. Risiko Usaha 1. Risiko kebijakan Pemerintah, 2. Risiko persaingan usaha, 3. Risiko perubahan selera konsumen, 4. Risiko harga bahan baku yang dapat berfluktuasi secara signifikan, 5. Risiko terjadinya kerusakan pada fasilitas utama yang dipergunakan dalam pemproduksi tembakau iris, 6. Risiko kehilangan karyawan kunci, 7. Risiko terjadinya kecelakaan kerja, 8. Risiko bencana alam. C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan 1. Risiko atas likuiditas saham, 2. Risiko atas fluktuasi harga saham perseroan, 3. Risiko atas pembagian dividen.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan serta Komisaris dan Direksi Perseroan, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. KEBIJAKAN DIVIDEN Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen sebanyak-banyaknya 30% mulai tahun buku 2020.

IKHTISAR DATA KEUANGAN Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International) dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam jutaan rupiah) Keterangan 2018 2017 2016 Total Aset Lancar 34.570 27.787 30.357 Total Aset Tidak Lancar 321.109 133.324 135.959 TOTAL ASET 355.679 161.111 166.316 Total Liabilitas Jangka Pendek 130.150 135.964 149.375 Total Liabilitas Jangka Panjang 19.511 8.635 8.274 TOTAL LIABILITAS 149.661 144.599 157.649 TOTAL EKUITAS 206.018 16.512 8.667 TOTAL LIABILITAS dan EKUITAS 355.679 161.111 166.316

PENJUALAN NETO 134.518 113.377 82.017 BEBAN POKOK PENJUALAN (96.090) (80.267) (60.197) LABA BRUTO 38.428 33.110 21.820 LABA USAHA 24.492 24.069 11.530 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 11.430 11.733 (1.094) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8.249 8.672 (1.483) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 189.506 7.845 (2.057) LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR 371.207,59 390.238,00 (66.725,42)

Tabel Ikhtisar Data Keuangan 2018, 2017, 2016

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen Prospektus ini.

xiv

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENAWARAN UMUM Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) Saham biasa atas nama atau sebanyak 29,13% (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 219,- (Dua Ratus Sembilan Belas) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp 60.019.140.000,- (Enam Puluh Miliar Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PT INDONESIAN TOBACCO TBK

Kegiatan Usaha Utama Industri Pengolahan Tembakau Iris

Berkedudukan Di Malang, Indonesia Kantor Pusat:

Jalan Letjen S. Parman Nomor 92 Malang 65122, Jawa Timur - Indonesia

Telp: +62341 491017 Fax: +62341 491407

Website: www.indonesiantobacco.com Email: [email protected]

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAUN TEMBAKAU, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

2

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0018253.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 2 April 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055193.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 April 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 50,- per lembar saham Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum


Nominal (Rp) %




Pencatatan Saham Perseroan di BEI Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana ini sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak sebesar 29,13% (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 666.660.000 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu) saham atau paling sedikit sebesar 70,87% (Tujuh Puluh Koma Delapan Tujuh Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham perdana ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 940.720.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu) saham, atau sejumlah 100% (Seratus Persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini.



3

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0018253.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 2 April 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055193.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 April 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 50,- per lembar saham Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum


Nominal (Rp) %




Pencatatan Saham Perseroan di BEI Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana ini sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak sebesar 29,13% (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 666.660.000 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu) saham atau paling sedikit sebesar 70,87% (Tujuh Puluh Koma Delapan Tujuh Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham perdana ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 940.720.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu) saham, atau sejumlah 100% (Seratus Persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan digunakan seluruhnya (100%) oleh Perseroan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku yang dimaksud adalah pembelian daun tembakau (100%) seluruhnya. Selanjutnya, Perseroan akan membagi lagi porsi pembelian tembakau berdasarkan segmen wilayah pembeliannya yaitu 25% Jawa Tengah (Muntilan, Temanggung, Parakan dan Boyolali), 50% Jatim & Madura (Bondowoso, Kasturi, Maesan, Jombang) dan 25% Bali & Lombok (Jenis Tembakau Virginia). Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pihak Penjual, yang dalam hal ini diartikan sebagai pemilik bahan baku (petani, pedagang bahan baku), baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dan wajib atas nama Perseroan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut di atas adalah transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, sehingga Perseroan dikecualikan dari kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; dan (ii) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”), kecuali kewajiban melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan IX.E.2. Sesuai dengan POJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah kurang lebih setara dengan 11,01% (Sebelas Koma Nol Satu Persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

a. Biaya Jasa Penjaminan (Underwriting Fee) : 0,01% b. Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee) : 2,57% c. Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee) : 0,01% d. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal : 2,52% e. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal : 0,18% f. Biaya Lain-Lain (Biaya Pendaftaran di OJK, Biaya Pendaftaran di BEI, Biaya Pendaftaran

Efek di KSEI, Percetakan, Formulir, Iklan, Penyelenggaraan Public Expose) : 5,73%

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

4

III. PERNYATAAN UTANG Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki total liabilitas Rp 149.662 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp 130.151 juta, dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp 7.977 juta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, yang tercantum dalam prospektus ini dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan No. 00188/2.0826/AU.1/04/0727-2/1/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 untuk tujuan aksi korporasi yang di tanda tangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA. Perincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 disajikan di bawah ini:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan Jumlah LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga 21.056 Utang Lain-Lain Kepada Pihak Ketiga - Utang Pajak 5.718 Beban Akrual 5.912 Pendapatan Diterima Dimuka 4.381 Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 402 - Utang Bank 92.681 Total Liabilitas Jangka Pendek 130.150

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 944 - Utang Bank 11.220 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 7.347 Total Liabilitas Jangka Panjang 19.511 TOTAL LIABILITAS 149.661

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK Penjelasan masing-masing liabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut: 1. Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga Jumlah utang utang usaha kepada pihak ketiga oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 21.056 juta dengan rincian sebagai berikut:


Keterangan Jumlah Pihak Ketiga PT Jerindo Sari Utama 5.211 UD Nyoto Permadi 3.458 Budi Santoso 1.416 Uun Nugroho 1.337 UD Empatlima 1.000 CV Budi Jaya Sentosa 900 Joko 854 Sangadi 845 Eko Yulianto 800 PT Kemas Super Indonesia 726

5

III. PERNYATAAN UTANG Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki total liabilitas Rp 149.662 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp 130.151 juta, dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp 7.977 juta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, yang tercantum dalam prospektus ini dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan No. 00188/2.0826/AU.1/04/0727-2/1/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 untuk tujuan aksi korporasi yang di tanda tangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA. Perincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 disajikan di bawah ini:


Keterangan Jumlah LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga 21.056 Utang Lain-Lain Kepada Pihak Ketiga - Utang Pajak 5.718 Beban Akrual 5.912 Pendapatan Diterima Dimuka 4.381 Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 402 - Utang Bank 92.681 Total Liabilitas Jangka Pendek 130.150

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 944 - Utang Bank 11.220 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 7.347 Total Liabilitas Jangka Panjang 19.511 TOTAL LIABILITAS 149.661

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK Penjelasan masing-masing liabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut: 1. Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga Jumlah utang utang usaha kepada pihak ketiga oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 21.056 juta dengan rincian sebagai berikut:


Keterangan Jumlah Pihak Ketiga PT Jerindo Sari Utama 5.211 UD Nyoto Permadi 3.458 Budi Santoso 1.416 Uun Nugroho 1.337 UD Empatlima 1.000 CV Budi Jaya Sentosa 900 Joko 854 Sangadi 845 Eko Yulianto 800 PT Kemas Super Indonesia 726


Keterangan Jumlah Satiyo 613 PT Gracia Optima 574 PT Panverta Cakra Kencana 299 PT Mangli Djaya 183 Lain-Lain (Saldo masing-masing < Rp 500 juta) 2.840 Total 21.056

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Rupiah 21.056 Dollar AS - Total 21.056

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Belum Jatuh Tempo

Lewat Jatuh Tempo:

1 s/d 30 hari 5.559 31 s/d 60 Hari 5.587 61 s/d 90 Hari 4.944 > 90 Hari 4.966 Total 21.056

2. Utang Pajak Jumlah utang pajak pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 5.718 juta dengan rincian sebagai berikut:


Keterangan Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 13 Pajak Penghasilan Pasal 23 0 Pajak Penghasilan Pasal 22 73 Pajak Penghasilan Pasal 25 70 Pajak Penghasilan Pasal 29 5.148 Utang Cukai 414 Total 5.718

3. Beban Akrual Jumlah beban akrual pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 5.912 juta. 4. Pendapatan Diterima Dimuka Jumlah pendapatan diterima dimuka Perseroan pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 4.381 juta. 5. Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Jumlah liabilitas jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam satu tahun oleh Perseroan, pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 93.083 juta. Liabilitas jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam satu tahun, terdiri dari akun utang pembiayaan konsumen dan utang bank, masing-masing sebesar Rp 402 juta dan Rp 92.681 juta.

6

Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 2-3 tahun. Berikut merupakan rincian pembayaran angsuran dimasa yang akan datang berdasarkan pembiayaan konsumen per 31 Desember 2018:


Keterangan Jumlah PT BCA Finance 226 PT BFI Finance Indonesia Tbk 46 PT Maybank Indonesia Finance 1.288 Total 1.560 Dikurangi: Beban Keuangan (214) Nilai Kini Pembiayaan Konsumen 1.346 Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun (402) Bagian Jangka Panjang 944

Rincian pembayaran minimum pembiayaan konsumen dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian pembiayaan:


Keterangan Jumlah 2017 - 2018 - 2019 506 2020 1.055 Total 1.560 Dikurangi: Bagian Bunga (214) Utang Pembiayaan Konsumen 1.346 Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402) Bagian Jangka Panjang 944

Utang Bank Rincian per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:


Keterangan Jumlah PT Bank Mestika Dharma Tbk 103.901 Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun (92.681) Bagian Jangka Panjang 11.220

Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Mestika Dharma Tbk 1. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 02 Tanggal 1 Juli 2015 dari Notaris Budi Widodo S.H., yang telah diubah

beberapa kali, terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0014/PRK/BMD-300/2018 tertanggal 28 Juni 2018, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk berupa Pinjaman Rekening Koran dengan total maksimum sebesar Rp 90.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 13%.

2. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 05 Tanggal 10 Februari 2016 dari Notaris Budi Widodo S.H., yang telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 25 Agustus 2016 dari notaris Budi Widodo S.H. Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk berupa Kredit Investasi. Pencairan Tahap I Sebesar Rp 3.115.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2019. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 7,25%.

7

Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 2-3 tahun. Berikut merupakan rincian pembayaran angsuran dimasa yang akan datang berdasarkan pembiayaan konsumen per 31 Desember 2018:


Keterangan Jumlah PT BCA Finance 226 PT BFI Finance Indonesia Tbk 46 PT Maybank Indonesia Finance 1.288 Total 1.560 Dikurangi: Beban Keuangan (214) Nilai Kini Pembiayaan Konsumen 1.346 Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun (402) Bagian Jangka Panjang 944



Keterangan Jumlah 2017 - 2018 - 2019 506 2020 1.055 Total 1.560 Dikurangi: Bagian Bunga (214) Utang Pembiayaan Konsumen 1.346 Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402) Bagian Jangka Panjang 944

Utang Bank Rincian per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:



Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Mestika Dharma Tbk 1. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 02 Tanggal 1 Juli 2015 dari Notaris Budi Widodo S.H., yang telah diubah

beberapa kali, terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0014/PRK/BMD-300/2018 tertanggal 28 Juni 2018, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk berupa Pinjaman Rekening Koran dengan total maksimum sebesar Rp 90.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 13%.

2. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 05 Tanggal 10 Februari 2016 dari Notaris Budi Widodo S.H., yang telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 25 Agustus 2016 dari notaris Budi Widodo S.H. Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk berupa Kredit Investasi. Pencairan Tahap I Sebesar Rp 3.115.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2019. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 7,25%.

3. Berdasarkan Akta Perjanjian Penambahan Fasilitas Kredit No 05 Tanggal 14 Februari 2018 dari Notaris Budi Widodo S.H., Perseroan memperoleh Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar Rp 10.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2023. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 13%.

4. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 014/SPPK/DIV-MC/XI/2018 Tanggal 19 November 2018 dari Notaris Budi Widodo S.H., Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk berupa Pinjaman Kredit Investasi dengan total maksimum sebesar Rp 4.960.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2023. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 12%. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan: a. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 195/Kelurahan Purwantoro seluas 6.720 m2 yang terletak di

Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang dan terdaftar atas nama PT Indonesian Tobacco. b. Sebidang tanah dengan HGB No. 297/Kelurahan Purwantoro seluas 9.940 m2 yang terletak di Jalan Letnan Jenderal

S. Parman No. 92, Malang dan terdaftar atas nama PT Indonesian Tobacco. c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 512/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya

Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono. d. Sebidang tanah dengan SHM No. 830/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten

dan terdaftar atas nama Djonny Saksono. e. Sebidang tanah dengan SHM No. 868/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten

dan terdaftar atas nama Djonny Saksono. f. Sebidang tanah dengan SHM No. 870/Desa Jombor seluas 1.860 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten

dan terdaftar atas nama Djonny Saksono. g. Sebidang tanah dengan SHM No. 877/Desa Jombor seluas 1.855 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten

dan terdaftar atas nama Djonny Saksono. h. Sebidang tanah dengan SHM No. 900/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten

dan terdaftar atas nama Djonny Saksono. i. Sebidang tanah dengan SHM No. 336/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten

dan terdaftar atas nama Djonny Saksono. j. Sebidang tanah dengan SHM No. 491/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten

dan terdaftar atas nama Djonny Saksono. k. 1 set Mesin Cutter Tembakau merek Hauni buatan Jerman Tahun 2014.

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG Penjelasan masing-masing liabilitas jangka panjang adalah sebagai berikut: 1. Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Jumlah liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun oleh Perseroan, per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 12.164 juta. Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun, terdiri dari akun utang pembiayaan konsumen dan utang bank masing-masing sebesar Rp 944 juta dan Rp 11.220 juta. Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 2-3 tahun. Utang pembiayaan konsumen bagian liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 944 juta. Berikut merupakan rincian pembayaran angsuran dimasa yang akan datang berdasarkan pembiayaan konsumen:


Keterangan Jumlah PT BCA Finance 226 PT BFI Finance Indonesia Tbk 46 PT Maybank Indonesia Finance 1.288 Total 1.560 Dikurangi: Beban Keuangan (214) Nilai Kini Pembiayaan 1.346 Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun (402) Bagian Jangka Panjang 944

8



Keterangan Jumlah 2019 506 2020 1.055 Total 1.560 Dikurangi: Bagian Bunga (214) Utang Pembiayaan Konsumen 1.346 Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402) Bagian Jangka Panjang 944

Utang Bank Jumlah utang bank Perseroan – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 11.220 juta dengan rincian sebagai berikut:



Penjabaran terkait fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Mestika Dharma Tbk, telah di jelaskan dalam liabilitas jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam satu tahun fasilitas kredit investasi PT Bank Mestika Dharma Tbk. 2. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Jumlah liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 7.347 juta.

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Saldo Awal 8.384 Cadangan Tahun Berjalan 1.075 Keuntungan Aktuarial Imbalan Pasca Kerja Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lain (1.516)

Pembayaran Imbalan Kerja (596) Saldo Akhir 7.347

Jumlah cadangan imbalan kerja sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Biaya Jasa Kini 509 Biaya Bunga 566 Saldo Akhir 1.075

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK

9



Keterangan Jumlah 2019 506 2020 1.055 Total 1.560 Dikurangi: Bagian Bunga (214) Utang Pembiayaan Konsumen 1.346 Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402) Bagian Jangka Panjang 944

Utang Bank Jumlah utang bank Perseroan – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 11.220 juta dengan rincian sebagai berikut:



Penjabaran terkait fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Mestika Dharma Tbk, telah di jelaskan dalam liabilitas jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam satu tahun fasilitas kredit investasi PT Bank Mestika Dharma Tbk. 2. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Jumlah liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 7.347 juta.

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Saldo Awal 8.384 Cadangan Tahun Berjalan 1.075 Keuntungan Aktuarial Imbalan Pasca Kerja Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lain (1.516)

Pembayaran Imbalan Kerja (596) Saldo Akhir 7.347


(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Biaya Jasa Kini 509 Biaya Bunga 566 Saldo Akhir 1.075

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK

MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN FASILITAS KREDIT YANG DIPEROLEH DARI PT BANK MESTIKA DHARMA TBK, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT.

TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

10

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XIX mengenai Laporan Keuangan Perseroan.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN


Keterangan Desember 2018 2017 2016

ASET LANCAR Kas dan Bank 3.791 1.417 1.514 Piutang Usaha Kepada Pihak Ketiga 2.078 3.235 2.810 Persediaan 28.701 23.135 26.033 Pajak Dibayar Dimuka - - 0 Total Aset Lancar 34.570 27.787 30.357 ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap 313.389 131.119 134.169 Aset Pajak Tangguhan 1.834 2.093 1.662 Aset Lain-Lain: - Hak Guna Bangunan 96 112 128 - Biaya Ditangguhkan - Neto 5.790 - - Total Aset Tidak Lancar 321.109 133.324 135.959 TOTAL ASET 355.679 161.111 166.316 LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga 21.056 15.751 17.414 Utang Lain-Lain Kepada Pihak Ketiga - 22.311 36.249 Utang Pajak 5.718 5.726 531 Beban Akrual 5.912 222 436 Pendapatan Diterima Dimuka 4.381 38 1.820 Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 402 764 915 - Utang Bank 92.681 91.152 92.010 Total Liabilitas Jangka Pendek 130.150 135.964 149.375 LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 944 44 259 - Utang Bank 11.220 207 1.360 Liabilitas Imbalan Kerja 7.347 8.384 6.655 Total Liabilitas Jangka Panjang 19.511 8.635 8.274 TOTAL LIABILITAS 149.661 144.599 157.649 EKUITAS Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.500.000 per saham Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor - 22.222 lembar Saham 33.333 33.333 33.333 Surplus Revaluasi 180.120 - - Saldo Defisit (7.435) (16.821) (24.666) Total Ekuitas 206.018 16.512 8.667

11

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XIX mengenai Laporan Keuangan Perseroan.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN



ASET LANCAR Kas dan Bank 3.791 1.417 1.514 Piutang Usaha Kepada Pihak Ketiga 2.078 3.235 2.810 Persediaan 28.701 23.135 26.033 Pajak Dibayar Dimuka - - 0 Total Aset Lancar 34.570 27.787 30.357 ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap 313.389 131.119 134.169 Aset Pajak Tangguhan 1.834 2.093 1.662 Aset Lain-Lain: - Hak Guna Bangunan 96 112 128 - Biaya Ditangguhkan - Neto 5.790 - - Total Aset Tidak Lancar 321.109 133.324 135.959 TOTAL ASET 355.679 161.111 166.316 LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga 21.056 15.751 17.414 Utang Lain-Lain Kepada Pihak Ketiga - 22.311 36.249 Utang Pajak 5.718 5.726 531 Beban Akrual 5.912 222 436 Pendapatan Diterima Dimuka 4.381 38 1.820 Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 402 764 915 - Utang Bank 92.681 91.152 92.010 Total Liabilitas Jangka Pendek 130.150 135.964 149.375 LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 944 44 259 - Utang Bank 11.220 207 1.360 Liabilitas Imbalan Kerja 7.347 8.384 6.655 Total Liabilitas Jangka Panjang 19.511 8.635 8.274 TOTAL LIABILITAS 149.661 144.599 157.649 EKUITAS Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.500.000 per saham Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor - 22.222 lembar Saham 33.333 33.333 33.333 Surplus Revaluasi 180.120 - - Saldo Defisit (7.435) (16.821) (24.666) Total Ekuitas 206.018 16.512 8.667



TOTAL LIABILITAS dan EKUITAS 355.679 161.111 166.316

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN



PENJUALAN NETO 134.518 113.377 82.017 BEBAN POKOK PENJUALAN (96.090) (80.267) (60.197) LABA BRUTO 38.428 33.110 21.820 Beban Usaha (13.936) (9.041) (10.290) LABA USAHA 24.492 24.069 11.530 Penghasilan Keuangan 2 3 5 Laba Penjualan Aset Tetap - 154 - Selisih Kurs - 3 6 Beban Keuangan (13.218) (12.373) (12.576) Lain-Lain Neto 154 (123) (59) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 11.430 11.733 (1.094) PAJAK PENGHASILAN (3.181) (3.061) (389) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8.249 8.672 (1.483) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Item Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja 1.516 (1.103) (766) Peningkatan Revaluasi Aset Tetap 180.120 - - Pajak Penghasilan Terkait (379) 276 192 Item Yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: - - - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 189.506 7.845 (2.057) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR 371.207,59 390.238,00 (66.725,42)

RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN


RASIO PERTUMBUHAN Penjualan Neto 18,65% 38,24% -12,12% Beban Pokok Penjualan 19,71% 33,34% -13,34% Laba Bruto 16,07% 51,74% -8,54% Laba Usaha 1,76% 108,74% -10,31% Laba (Rugi) Sebelum Pajak -2,58% -1.172,70% -153,60% Laba (Rugi) Tahun Berjalan -4,88% -684,84% -203,02% Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 2.315,81% -481,25% -242,95% Total Aset 120,77% -3,13% -6,03% Total Liabilitas 3,50% -8,28% -5,19% Total Ekuitas 1.147,71% 90,51% -19,18% RASIO USAHA Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto 28,57% 29,20% 26,60% Laba Usaha Terhadap Penjualan Neto 18,21% 21,23% 14,06% Laba (Rugi Tahun Berjalan) Terhadap Penjualan Neto 6,13% 7,65% -1,81% Laba (Rugi Tahun Berjalan) Terhadap Total Aset 2,32% 5,38% -0,89% Laba (Rugi Tahun Berjalan) Terhadap Total Liabilitas 5,51% 6,00% -0,94% Laba (Rugi Tahun Berjalan) Terhadap Total Ekuitas 4,00% 52,52% -17,11% RASIO KEUANGAN (X) Total Aset Lancar Terhadap Liabilitas Jangka Pendek 26,56% 20,44% 20,32% Total Liabilitas Terhadap Total Aset 42,08% 89,75% 94,79% Total Liabilitas Terhadap Total Ekuitas 72,65% 875,75% 1.818,92%

12

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan didalamnya, yang terdapat pada Bab laporan keuangan dari Prospektus ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab Risiko Usaha. 1. UMUM Perseroan telah berdiri sebagai salah satu pemain lama dalam industri tembakau yang memiliki merek dagang yang cukup dikenal masyarakat dengan jaringan pemasaran secara nasional maupun internasional. Perseroan senantiasa meningkatkan eksistensinya, baik dalam hal kapasitas produksi maupun dalam hal keunggulan kompetitif yang ditawarkan sebagai salah satu produsen tembakau yang dikenal. Perseroan didirikan pada tahun 1955, berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Mei 1955, dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH., Notaris di Malang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penetapan No. J.A. 5/61/3 tanggal 16 Juni 1955, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 1956 No. 478, Tambahan No. 50. Sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar, Perseroan membagi kegiatan usaha utamanya dalam bidang perusahaan rokok dan berdagang. Pada awal pendirian, Perseroan menjalankan usahanya dengan mengusahakan perusahaan rokok, mengusahakan industri-industri lain, berdagang, baik guna dan atas nama Perseroan sendiri maupun atas dasar komisi guna termasuk juga dagang export dan import, mengambil bagian di dalam dan mengurus perusahaan lain, mengajukan perizininan kepada pihak pemerintah dan membuat perjanjian-perjanjian dengan pemerintah. Dalam perjalanan waktu, Perseroan menjalankan kegiatan usaha lain yaitu industri pengolahan, perdagangan, industri pengeringan dan pengolahan tembakau iris. 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Kenaikan Tarif Cukai Industri pengolahan tembakau iris merupakan salah satu bidang usaha yang diatur oleh Pemerintah dan sangat

dimungkinkan untuk dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Hasil perubahan atau pengesahan ketentuan baru tentang industri tembakau dapat berimbas pada kelangsungan dan kinerja Perseroan, dalam hal ini akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Beberapa kebijakan Pemerintah yang sering kali diubah setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan tingkat sosial masyarakat adalah perubahan nilai pita cukai tembakau dimana kenaikannya tersebut akan dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga jual tembakau secara bertahap. Hampir setiap tahun Pemerintah merevisi kebijakan tarif cukai tembakau dengan memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya adalah nilai ekonomis dari pendapatan negara yang berasal dari pita cukai dan tren produksi serta penjualan rokok secara nasional. Tarif cukai Perseroan adalah golongan Tembakau Iris (TIS). Upaya yang dilakukan Perseroan adalah dengan terus mencari market baru dan mempertahankan market yang sudah ada. Apabila terjadi perubahan pemerintah terhadap kenaikan tarif cukai rokok (SKT, SKM dan SPM), maka Perseroan akan diuntungkan dengan adanya peralihan konsumen ke konsumsi golongan TIS.

B. Persaingan Usaha Kompetitor dari Perseroan untuk produk olahan tembakau iris terbilang tidak terlalu banyak, namun demikian

tetap jika tidak diantisipasi bisa mempengaruhi pendapatan Perseroan karena kembali ke tipikal perokok yang loyal terhadap satu cita rasa. Disini Perseroan mengantisipasinya dengan terus berinovasi di bagian flavour sebagai pembeda dan melakukan penetrasi ke pasar baru dengan strategi-strateginya untuk bisa diterima di masyarakat menggantikan produk-produk kompetitor.

13

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan didalamnya, yang terdapat pada Bab laporan keuangan dari Prospektus ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab Risiko Usaha. 1. UMUM Perseroan telah berdiri sebagai salah satu pemain lama dalam industri tembakau yang memiliki merek dagang yang cukup dikenal masyarakat dengan jaringan pemasaran secara nasional maupun internasional. Perseroan senantiasa meningkatkan eksistensinya, baik dalam hal kapasitas produksi maupun dalam hal keunggulan kompetitif yang ditawarkan sebagai salah satu produsen tembakau yang dikenal. Perseroan didirikan pada tahun 1955, berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Mei 1955, dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH., Notaris di Malang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penetapan No. J.A. 5/61/3 tanggal 16 Juni 1955, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 1956 No. 478, Tambahan No. 50. Sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar, Perseroan membagi kegiatan usaha utamanya dalam bidang perusahaan rokok dan berdagang. Pada awal pendirian, Perseroan menjalankan usahanya dengan mengusahakan perusahaan rokok, mengusahakan industri-industri lain, berdagang, baik guna dan atas nama Perseroan sendiri maupun atas dasar komisi guna termasuk juga dagang export dan import, mengambil bagian di dalam dan mengurus perusahaan lain, mengajukan perizininan kepada pihak pemerintah dan membuat perjanjian-perjanjian dengan pemerintah. Dalam perjalanan waktu, Perseroan menjalankan kegiatan usaha lain yaitu industri pengolahan, perdagangan, industri pengeringan dan pengolahan tembakau iris. 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Kenaikan Tarif Cukai Industri pengolahan tembakau iris merupakan salah satu bidang usaha yang diatur oleh Pemerintah dan sangat

dimungkinkan untuk dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Hasil perubahan atau pengesahan ketentuan baru tentang industri tembakau dapat berimbas pada kelangsungan dan kinerja Perseroan, dalam hal ini akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Beberapa kebijakan Pemerintah yang sering kali diubah setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan tingkat sosial masyarakat adalah perubahan nilai pita cukai tembakau dimana kenaikannya tersebut akan dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga jual tembakau secara bertahap. Hampir setiap tahun Pemerintah merevisi kebijakan tarif cukai tembakau dengan memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya adalah nilai ekonomis dari pendapatan negara yang berasal dari pita cukai dan tren produksi serta penjualan rokok secara nasional. Tarif cukai Perseroan adalah golongan Tembakau Iris (TIS). Upaya yang dilakukan Perseroan adalah dengan terus mencari market baru dan mempertahankan market yang sudah ada. Apabila terjadi perubahan pemerintah terhadap kenaikan tarif cukai rokok (SKT, SKM dan SPM), maka Perseroan akan diuntungkan dengan adanya peralihan konsumen ke konsumsi golongan TIS.

B. Persaingan Usaha Kompetitor dari Perseroan untuk produk olahan tembakau iris terbilang tidak terlalu banyak, namun demikian

tetap jika tidak diantisipasi bisa mempengaruhi pendapatan Perseroan karena kembali ke tipikal perokok yang loyal terhadap satu cita rasa. Disini Perseroan mengantisipasinya dengan terus berinovasi di bagian flavour sebagai pembeda dan melakukan penetrasi ke pasar baru dengan strategi-strateginya untuk bisa diterima di masyarakat menggantikan produk-produk kompetitor.

3. ANALISA KEUANGAN

Laporan Keuangan Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan Keuangan Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International) yang ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA dengan opini wajar tanpa modifikasian, dalam laporannya tertanggal 9 Mei 2019 untuk tujuan aksi korporasi yang ditanda tangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA.

Efektif 31 Desember 2018, Perseroan secara prospektif mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi, kecuali aset tetap perabotan dan peralatan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:



PENJUALAN NETO 134.518 113.377 82.017 BEBAN POKOK PENJUALAN (96.090) (80.267) (60.197) LABA BRUTO 38.428 33.110 21.820 Beban Usaha (13.936) (9.041) (10.290) LABA USAHA 24.492 24.069 11.530 Penghasilan Keuangan 2 3 5 Laba Penjualan Aset Tetap - 154 - Selisih Kurs - 3 6 Beban Keuangan (13.218) (12.373) (12.576) Lain-Lain Neto 154 (123) (59) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 11.430 11.733 (1.094) PAJAK PENGHASILAN (3.181) (3.061) (389) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8.249 8.672 (1.483) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Item Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja 1.516 (1.103) (766) Peningkatan Revaluasi Aset Tetap 180.120 - - Pajak Penghasilan Terkait (379) 276 192 Item Yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: - - - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 189.506 7.845 (2.057) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR 371.207,59 390.238,00 (66.725,42)

Pendapatan Neto Pendapatan neto Perseroan diperoleh dari hasil penjualan tembakau iris yang sudah diolah dengan berbagai flavour yang kemudian dijual secara lokal maupun ekspor.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 PENJUALAN NETO - Lokal 134.890 112.307 80.556 - Ekspor 2.111 3.096 2.529 - Retur dan Diskon (2.483) (2.026) (1.068) Total 134.518 113.377 82.017

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjualan neto Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 21.142 juta atau 18,65% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 113.377 juta menjadi sebesar Rp 134.518 juta pada periode 31 Desember 2018. Kenaikan penjualan neto tersebut seperti yang terlihat pada tabel ringkasan penjualan neto diatas, dikontribusi oleh kenaikan penjualan lokal sebesar Rp 25.584 juta atau 20,11% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 112.307 juta menjadi sebesar Rp 134.890 juta pada periode 31 Desember 2018.

14

Kenaikan penjualan disebabkan adanya peningkatan volume penjualan yang dikarenakan peningkatan permintaan dari pelanggan. Sedangkan, kenaikan harga produk dikarenakan adanya kenaikan harga bahan baku dan beban pokok produksi. Pada tahun 2016 penjualan adalah sebanyak 1.221.531 kg dengan harga jual rata-rata Rp 75.617 per kg, tahun 2017 penjualan adalah sebanyak 1.665.830 kg dengan harga jual rata-rata Rp 76.487 per kg dan di tahun 2018 penjualan sebanyak 1.909.908 Kg dengan harga jual rata-rata Rp 79.409 per kg. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Penjualan neto Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 31.360 juta atau 38,24% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 82.017 juta menjadi sebesar Rp 113.377 juta pada periode 31 Desember 2017. Kenaikan penjualan neto tersebut dikontribusi oleh kenaikan penjualan lokal dan ekspor yang masing-masing sebesar Rp 31.751 juta (+39,41%) dan Rp 568 juta (+22,45%) dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 80.556 juta untuk penjualan lokal dan sebesar Rp 2.529 juta untuk penjualan ekspor menjadi sebesar Rp 112.307 juta untuk penjualan lokal dan sebesar Rp 3.096 juta untuk penjualan ekspor pada periode 31 Desember 2017. Beban Pokok Penjualan Berikut Ini merupakan ringkasan tabel beban pokok penjualan perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 BEBAN POKOK PENJUALAN - Bahan Baku 59.191 49.496 37.038 - Upah Langsung 10.616 9.733 8.558 Biaya Produksi Tidak Langsung

Bahan Pembantu 3.893 4.303 2.256 Penyusutan 2.293 2.780 2.829 BPJS 1.223 1.017 916 Perbaikan dan Pemeliharaan 252 59 99 Listrik dan Air 229 191 181 Lain-lain 26 28 - Total Biaya Produksi Tidak Langsung 7.916 8.378 6.281 Biaya Produksi 77.723 67.607 51.877 - Persediaan Awal Barang Dalam Proses 2.120 1.969 2.762 - Persediaan Akhir Barang Dalam Proses (2.900) (2.120) (1.969) Biaya Pokok Produksi 76.943 67.456 52.670 - Pita Cukai dan PPN 18.671 12.855 7.308 - Persediaan Awal Barang Jadi 476 432 651 - Persediaan Akhir Barang Jadi - (476) (432) Biaya Pokok Penjualan 96.090 80.267 60.197


Beban pokok penjualan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.823 juta atau 19,71% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 80.267 juta menjadi sebesar Rp 96.090 juta pada periode 31 Desember 2018. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut seperti yang terlihat pada tabel ringkasan beban pokok penjualan diatas, terjadi hampir pada semua segmen. Kenaikan paling besar pada segmen bahan baku dan pita cukai & PPN, hal ini sejalan dengan kenaikan penjualan neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang dikontribusi oleh kenaikan penjualan lokal. Kenaikan pada segmen bahan baku dan pita cukai & PPN masing-masing sebesar 19,59% atau menjadi Rp 59.191 juta dan 45,25% atau menjadi Rp 18.671 juta dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang masing-masing sebesar Rp 49.496 juta dan Rp 12.855 juta.

15

Kenaikan penjualan disebabkan adanya peningkatan volume penjualan yang dikarenakan peningkatan permintaan dari pelanggan. Sedangkan, kenaikan harga produk dikarenakan adanya kenaikan harga bahan baku dan beban pokok produksi. Pada tahun 2016 penjualan adalah sebanyak 1.221.531 kg dengan harga jual rata-rata Rp 75.617 per kg, tahun 2017 penjualan adalah sebanyak 1.665.830 kg dengan harga jual rata-rata Rp 76.487 per kg dan di tahun 2018 penjualan sebanyak 1.909.908 Kg dengan harga jual rata-rata Rp 79.409 per kg. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Penjualan neto Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 31.360 juta atau 38,24% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 82.017 juta menjadi sebesar Rp 113.377 juta pada periode 31 Desember 2017. Kenaikan penjualan neto tersebut dikontribusi oleh kenaikan penjualan lokal dan ekspor yang masing-masing sebesar Rp 31.751 juta (+39,41%) dan Rp 568 juta (+22,45%) dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 80.556 juta untuk penjualan lokal dan sebesar Rp 2.529 juta untuk penjualan ekspor menjadi sebesar Rp 112.307 juta untuk penjualan lokal dan sebesar Rp 3.096 juta untuk penjualan ekspor pada periode 31 Desember 2017. Beban Pokok Penjualan Berikut Ini merupakan ringkasan tabel beban pokok penjualan perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 BEBAN POKOK PENJUALAN - Bahan Baku 59.191 49.496 37.038 - Upah Langsung 10.616 9.733 8.558 Biaya Produksi Tidak Langsung

Bahan Pembantu 3.893 4.303 2.256 Penyusutan 2.293 2.780 2.829 BPJS 1.223 1.017 916 Perbaikan dan Pemeliharaan 252 59 99 Listrik dan Air 229 191 181 Lain-lain 26 28 - Total Biaya Produksi Tidak Langsung 7.916 8.378 6.281 Biaya Produksi 77.723 67.607 51.877 - Persediaan Awal Barang Dalam Proses 2.120 1.969 2.762 - Persediaan Akhir Barang Dalam Proses (2.900) (2.120) (1.969) Biaya Pokok Produksi 76.943 67.456 52.670 - Pita Cukai dan PPN 18.671 12.855 7.308 - Persediaan Awal Barang Jadi 476 432 651 - Persediaan Akhir Barang Jadi - (476) (432) Biaya Pokok Penjualan 96.090 80.267 60.197


Beban pokok penjualan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.823 juta atau 19,71% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 80.267 juta menjadi sebesar Rp 96.090 juta pada periode 31 Desember 2018. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut seperti yang terlihat pada tabel ringkasan beban pokok penjualan diatas, terjadi hampir pada semua segmen. Kenaikan paling besar pada segmen bahan baku dan pita cukai & PPN, hal ini sejalan dengan kenaikan penjualan neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang dikontribusi oleh kenaikan penjualan lokal. Kenaikan pada segmen bahan baku dan pita cukai & PPN masing-masing sebesar 19,59% atau menjadi Rp 59.191 juta dan 45,25% atau menjadi Rp 18.671 juta dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang masing-masing sebesar Rp 49.496 juta dan Rp 12.855 juta.

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Beban pokok penjualan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.070 juta atau 33,34% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 60.197 juta menjadi sebesar Rp 80.267 juta pada periode 31 Desember 2017. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut seperti yang terlihat pada tabel ringkasan beban pokok penjualan diatas, terjadi hampir pada semua segmen. Kenaikan paling besar pada segmen bahan baku, biaya produksi tidak langsung dan pita cukai & PPN, hal ini sejalan dengan kenaikan penjualan neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang dikontribusi oleh kenaikan penjualan lokal maupun ekspor. Kenaikan pada segmen bahan baku, biaya produksi tidak langsung dan pita cukai & PPN masing-masing sebesar 33,68% atau menjadi Rp 49.496 juta, 33,09% atau menjadi Rp 8.378 juta dan 75,90% atau menjadi Rp 12.855 juta dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang masing-masing sebesar Rp 37.038 juta, Rp 6.281 juta dan Rp 7.308 juta. Secara tersendiri, kenaikan biaya produksi tidak langsung dikontribusi oleh kenaikan biaya BPJS dan biaya bahan pembantu yang masing-masing kenaikannya adalah sebesar 10,93% atau menjadi Rp 1.017 juta dan 190,07% atau menjadi Rp 4.303 juta. Laba Bruto Laba bruto Perseroan diperoleh dari hasil penjualan neto dikurangi beban pokok penjualan.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 PENJUALAN NETO 134.518 113.377 82.017 BEBAN POKOK PENJUALAN (96.090) (80.267) (60.197) LABA BRUTO 38.428 33.110 21.820

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba bruto Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.319 juta atau 19.71% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 33.110 juta menjadi sebesar Rp 38.428 juta pada periode 31 Desember 2018. Kenaikan laba bruto tersebut dikarenakan turunnya biaya produksi tidak langsung. Pada periode 31 Desember 2018, biaya produksi tidak langsung menurun sebesar 5,51% atau 462 juta dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 8.377 juta menjadi sebesar Rp 7.916 juta pada periode 31 Desember 2018. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Laba bruto Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 11.289 juta atau 51,74% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 21.820 juta menjadi sebesar Rp 33.110 juta pada periode 31 Desember 2017. Peningkatan laba bruto tersebut dikarenakan kemampuan nilai penjualan neto yang mampu menopang kenaikan beban pokok penjualan. Pada periode 31 Desember 2017, Penjualan neto meningkat sebesar Rp 31.360 juta atau 38,24%, lebih besar kenaikannya dibandingkan kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp 20.070 juta atau 33,34%. Kenaikan tersebut masing-masing dibandingkan dengan nilai yang dibukukan pada periode 31 Desember 2016.

16

Laba Usaha Laba usaha Perseroan diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi beban penjualan dan beban umum & administrasi.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 LABA BRUTO 38.429 33.109 21.820 Beban Penjualan

Beban Angkutan 1.074 770 1.334 Beban Gaji dan Tunjangan 1.079 1.159 410 Beban Perjalanan Dinas 1.294 1.008 403 Beban Lainnya 419 310 315 Total Beban Penjualan 3.865 3.247 2.463 Beban Umum dan Administrasi Beban Gaji dan Tunjangan 3.546 2.149 3.417 Beban Jasa Profesional 1.489 173 92 Beban Imbalan Kerja 1.075 1.033 1.000 Beban Penyusutan 1.070 840 1.473 Beban Asuransi 415 235 229 Beban Keamanan 389 341 316 Beban Pajak Lainnya 353 81 52 Beban Keperluan Kantor 323 203 214 Beban Pemeliharaan 171 62 84 Beban PBB 152 152 150 Beban Listrik dan Air 86 112 215 Beban Direksi 660 206 - Beban Lain-Lain 342 207 585 Total Umum dan Administrasi 10.071 5.794 7.827 LABA USAHA 24.492 24.069 11.530

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba usaha Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 423 juta atau 1,76% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 24.069 juta menjadi sebesar Rp 24.492 juta pada periode 31 Desember 2018. Kenaikan laba usaha tersebut terutama dikontribusi oleh efisiensi yang dapat dilakukan Perseroan terhadap pos beban gaji & tunjungan (beban penjualan) dan beban listrik & air. Masing-masing pos tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 80 juta (-6,93%) dan Rp 25 juta (-22,61%). Semua penurunan tersebut dibandingkan dengan nilai masing-masing pos yang dicatatkan per 31 Desember 2017. Ringkasan pada tabel diatas telah menjelaskan secara rinci besaran nilai tersebut. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Laba usaha Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.538 juta atau 108,74% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 11.530 juta menjadi sebesar Rp 24.069 juta pada periode 31 Desember 2017. Peningkatan ini dikontribusi oleh efisiensi yang dapat dilakukan Perseroan terhadap pos beban listik & air, dan beban angkutan penjualan. Masing-masing pos tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 104 juta (-48,12%), dan Rp 564 juta (-42,28%). Semua kenaikan tersebut dibandingkan dengan nilai masing-masing pos yang dicatatkan per 31 Desember 2016. Ringkasan pada tabel diatas telah menjelaskan secara rinci besaran nilai tersebut.

17

Laba Usaha Laba usaha Perseroan diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi beban penjualan dan beban umum & administrasi.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 LABA BRUTO 38.429 33.109 21.820 Beban Penjualan

Beban Angkutan 1.074 770 1.334 Beban Gaji dan Tunjangan 1.079 1.159 410 Beban Perjalanan Dinas 1.294 1.008 403 Beban Lainnya 419 310 315 Total Beban Penjualan 3.865 3.247 2.463 Beban Umum dan Administrasi Beban Gaji dan Tunjangan 3.546 2.149 3.417 Beban Jasa Profesional 1.489 173 92 Beban Imbalan Kerja 1.075 1.033 1.000 Beban Penyusutan 1.070 840 1.473 Beban Asuransi 415 235 229 Beban Keamanan 389 341 316 Beban Pajak Lainnya 353 81 52 Beban Keperluan Kantor 323 203 214 Beban Pemeliharaan 171 62 84 Beban PBB 152 152 150 Beban Listrik dan Air 86 112 215 Beban Direksi 660 206 - Beban Lain-Lain 342 207 585 Total Umum dan Administrasi 10.071 5.794 7.827 LABA USAHA 24.492 24.069 11.530

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba usaha Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 423 juta atau 1,76% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 24.069 juta menjadi sebesar Rp 24.492 juta pada periode 31 Desember 2018. Kenaikan laba usaha tersebut terutama dikontribusi oleh efisiensi yang dapat dilakukan Perseroan terhadap pos beban gaji & tunjungan (beban penjualan) dan beban listrik & air. Masing-masing pos tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 80 juta (-6,93%) dan Rp 25 juta (-22,61%). Semua penurunan tersebut dibandingkan dengan nilai masing-masing pos yang dicatatkan per 31 Desember 2017. Ringkasan pada tabel diatas telah menjelaskan secara rinci besaran nilai tersebut. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Laba usaha Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.538 juta atau 108,74% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 11.530 juta menjadi sebesar Rp 24.069 juta pada periode 31 Desember 2017. Peningkatan ini dikontribusi oleh efisiensi yang dapat dilakukan Perseroan terhadap pos beban listik & air, dan beban angkutan penjualan. Masing-masing pos tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 104 juta (-48,12%), dan Rp 564 juta (-42,28%). Semua kenaikan tersebut dibandingkan dengan nilai masing-masing pos yang dicatatkan per 31 Desember 2016. Ringkasan pada tabel diatas telah menjelaskan secara rinci besaran nilai tersebut.

Penghasilan (Beban) Keuangan – Neto Penghasilan (beban) keuangan diperoleh dari hasil penghasilan keuangan ditambah (dikurangi) beban keuangan.


Keterangan 31 Desember

2018 2017 2016 PENGHASILAN (BEBAN) KEUANGAN

Penghasilan keuangan

- Jasa Giro 2 2 5 Total Penghasilan Keuangan 2 2 5

Beban keuangan

- Bunga Utang Bank (12.568) (11.719) (11.852) - Biaya Provisi Utang Bank (525) (455) (486) - Bunga Utang Pembiayaan Konsumen (125) (199) (238) Total Beban Keuangan (13.218) (12.373) (12.576)

TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) KEUANGAN - NETO (13.216) (12.370) (12.571) Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Penghasilan (Beban) Keuangan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 845 juta atau 6,83% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 12.370 juta menjadi sebesar Rp 13.216 juta pada periode 31 Desember 2018. Kenaikan penghasilan (beban) keuangan tersebut terutama berasal dari meningkatnya bunga utang bank dan biaya provisi utang bank masing-masing sebesar Rp 849 juta (+7,25%) dan Rp 70 juta (+15,34%) menjadi Rp 12.568 juta dan Rp 525 juta jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 11.719 juta dan Rp 455 juta. Nilai yang dibukukan pada 31 Desember 2017 disetiap pos tersebut sudah terinci pada ringkasan tabel diatas. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Penghasilan (Beban) Keuangan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 201 juta atau 1,62% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp 12.571 juta menjadi sebesar Rp 12.370 juta pada periode 31 Desember 2017. Penurunan penghasilan (beban) keuangan tersebut terutama berasal dari turunnya penghasilan jasa giro dan beban utang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp 2 juta (-49,96%) dan Rp 39 juta (-16,29%) menjadi Rp 3 juta dan Rp 199 juta dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 5 juta dan Rp 238 juta. Semua penurunan tersebut dibandingkan dengan nilai masing-masing pos yang dicatatkan per 31 Desember 2016. Ringkasan pada tabel diatas telah menjelaskan secara rinci besaran nilai tersebut. Lain-Lain Lain-lain pada tabel ringkas ini, merupakan penjumlahan atas akun-akun laba penjualan aset tetap, selisih kurs dan lain-lain neto.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 Laba Penjualan Aset Tetap - 154 - Selisih Kurs - 3 6 Lain-Lain Neto 154 (123) (59) TOTAL LAIN-LAIN 154 34 (53)

18


Total lain-lain Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 120 juta atau 349,72% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 34 juta menjadi sebesar Rp 154 juta pada periode 31 Desember 2018.


Total lain-lain Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 87 juta atau 258,28% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau negatif Rp 53 juta menjadi sebesar Rp 34 juta pada periode 31 Desember 2017. Ini juga dikarenakan tidak adanya beban penghapusan piutang pada periode 31 Desember 2017.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Laba sebelum pajak penghasilan diperoleh dari laba usaha ditambah total penghasilan (beban) lain-lain kemudian ditambah total lain-lain.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 LABA USAHA 24.492 24.069 11.530 PENGHASILAN (BEBAN) KEUANGAN - NETO (13.216) (12.370) (12.571) LAIN-LAIN 154 34 (53) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 11.430 11.733 (1.094)


Total laba sebelum pajak Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 302 juta atau 2,58% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 11.733 juta menjadi sebesar Rp 11.430 juta pada periode 31 Desember 2018.

Penurunan laba sebelum pajak Perseroan tersebut terutama dikontribusi oleh efisiensi yang dapat dilakukan Perseroan terhadap penghasilan (beban) keuangan yakni biaya provisi. Pos tersebut tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp 70 juta (15,34%). Penurunan tersebut dibandingkan dengan nilai masing-masing pos yang dicatatkan per 31 Desember 2017. Ringkasan pada tabel diatas telah menjelaskan secara rinci besaran nilai tersebut.


Total laba sebelum pajak Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.826 juta atau 1.172,70% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari yang tercatat negatif Rp 1.094 juta menjadi sebesar Rp 11.733 juta pada periode 31 Desember 2017.

Kenaikan signifikan ini ditopang dari tumbuhnya laba usaha dibandingkan tahun sebelumnya dan ada nilai tambahan yang diperoleh dari akun lain-lain, seperti yang tertera pada tabel ringkasan diatas.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Laba (Rugi) Tahun Berjalan diperoleh dari laba sebelum pajak penghasilan ditambah manfaat (beban) beban pajak penghasilan.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 11.430 11.733 (1.094) PAJAK PENGHASILAN - Pajak kini (3.301) (3.216) (582) - Pajak Tangguhan 120 155 193 Total Pajak Penghasilan (3.181) (3.061) (389)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8.249 8.672 (1.483)

19


Total lain-lain Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 120 juta atau 349,72% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 34 juta menjadi sebesar Rp 154 juta pada periode 31 Desember 2018.


Total lain-lain Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 87 juta atau 258,28% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau negatif Rp 53 juta menjadi sebesar Rp 34 juta pada periode 31 Desember 2017. Ini juga dikarenakan tidak adanya beban penghapusan piutang pada periode 31 Desember 2017.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Laba sebelum pajak penghasilan diperoleh dari laba usaha ditambah total penghasilan (beban) lain-lain kemudian ditambah total lain-lain.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 LABA USAHA 24.492 24.069 11.530 PENGHASILAN (BEBAN) KEUANGAN - NETO (13.216) (12.370) (12.571) LAIN-LAIN 154 34 (53) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 11.430 11.733 (1.094)


Total laba sebelum pajak Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 302 juta atau 2,58% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 11.733 juta menjadi sebesar Rp 11.430 juta pada periode 31 Desember 2018.

Penurunan laba sebelum pajak Perseroan tersebut terutama dikontribusi oleh efisiensi yang dapat dilakukan Perseroan terhadap penghasilan (beban) keuangan yakni biaya provisi. Pos tersebut tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp 70 juta (15,34%). Penurunan tersebut dibandingkan dengan nilai masing-masing pos yang dicatatkan per 31 Desember 2017. Ringkasan pada tabel diatas telah menjelaskan secara rinci besaran nilai tersebut.


Total laba sebelum pajak Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.826 juta atau 1.172,70% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari yang tercatat negatif Rp 1.094 juta menjadi sebesar Rp 11.733 juta pada periode 31 Desember 2017.

Kenaikan signifikan ini ditopang dari tumbuhnya laba usaha dibandingkan tahun sebelumnya dan ada nilai tambahan yang diperoleh dari akun lain-lain, seperti yang tertera pada tabel ringkasan diatas.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Laba (Rugi) Tahun Berjalan diperoleh dari laba sebelum pajak penghasilan ditambah manfaat (beban) beban pajak penghasilan.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 11.430 11.733 (1.094) PAJAK PENGHASILAN - Pajak kini (3.301) (3.216) (582) - Pajak Tangguhan 120 155 193 Total Pajak Penghasilan (3.181) (3.061) (389)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8.249 8.672 (1.483)

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Total laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 423 juta atau 4,88% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 8.672 juta menjadi sebesar Rp 8.249 juta pada periode 31 Desember 2018. Penurunan ini sudah tergambarkan dari laba sebelum pajak yang sudah mengalami penurunan sebanyak 2,58% dari tahun sebelumnya diperiode yang sama. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Total laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.155 juta atau 684,84% menjadi Rp 8.672 juta, setelah sebelumnya dicatatkan negatif Rp 1.483 juta pada periode yang sama ditahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017, penjualan neto yang dicatatkan naik 38,24% dibandingkan nilai penjualan neto yang dicatatkan pada periode yang sama ditahun 2016. Senada dengan hal tersebut pula, laba sebelum pajak penghasilan dicatatkan meningkat, sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan juga meningkat. Penghasilan Komprehensif Lain Laba neto diperoleh dari laba sebelum pajak penghasilan ditambah total penghasilan komprehensif lainnya.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8.249 8.672 (1.483) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - Item Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:

- Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja 1.516 (1.103) (766) - Peningkatan Revaluasi Aset Tetap 180.120 - - - Pajak Penghasilan Terkait (379) 276 192 Item Yang Akan Direklasifikasi ke Laba rugi - - - Total Penghasilan Komprehensif Lain 181.257 (807) (574)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 189.506 7.845 (2.057) Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 181.661 juta atau 2.315,63% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp 7.845 juta menjadi sebesar Rp 189.506 juta pada periode 31 Desember 2018. Kenaikan ini dikarenakan adanya tambahan dari peningkatan revaluasi aset senilai Rp 180.120 juta. Ditahun sebelumnya tidak ada nilai pada peningkatan revaluasi aset. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.902 juta atau 481,25% menjadi Rp 7.845 juta, setelah sebelumnya dicatatkan negatif Rp 2.057 juta pada periode yang sama ditahun sebelumnya. Nilai tersebut sama dengan nilai laba (rugi) tahun berjalan, karena tidak adanya penambahan nilai dari akun penghasilan komprehensif tahun berjalan.

20

Analisis Laporan Aset, Kewajiban dan Ekuitas


Keterangan Desember

2018 2017 2016 ASET LANCAR

Kas dan Bank 3.791 1.417 1.514 Piutang Usaha Kepada Pihak Ketiga 2.078 3.235 2.810 Persediaan 28.701 23.135 26.033 Pajak Dibayar Dimuka - - 0 Total Aset Lancar 34.570 27.787 30.357

ASET TIDAK LANCAR

Aset Tetap 313.389 131.119 134.169 Aset Pajak Tangguhan 1.834 2.093 1.662 Aset Lain-Lain:

- Hak Guna Bangunan 96 112 128 - Biaya Ditangguhkan - Neto 5.790 - - Total Aset Tidak Lancar 321.109 133.324 135.959 TOTAL ASET 355.679 161.111 166.316

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga 21.056 15.751 17.414 Utang Lain-Lain Kepada Pihak Ketiga - 22.311 36.249 Utang Pajak 5.718 5.726 531 Beban Akrual 5.912 222 436 Pendapatan Diterima Dimuka 4.381 38 1.820 Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 402 764 915 - Utang Bank 92.681 91.152 92.010 Total Liabilitas Jangka Pendek 130.150 135.964 149.375

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 944 44 259 - Utang Bank 11.220 207 1.360 Liabilitas Imbalan Kerja 7.347 8.384 6.655 Total Liabilitas Jangka Panjang 19.511 8.635 8.274 TOTAL LIABILITAS 149.661 144.599 157.649

EKUITAS

Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.500.000 per saham

Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor - 22.222 lembar Saham 33.333 33.333 33.333 Surplus Revaluasi 180.120 - - Saldo Defisit (7.435) (16.821) (24.666) Total Ekuitas 206.018 16.512 8.667


21

Analisis Laporan Aset, Kewajiban dan Ekuitas


Keterangan Desember

2018 2017 2016 ASET LANCAR

Kas dan Bank 3.791 1.417 1.514 Piutang Usaha Kepada Pihak Ketiga 2.078 3.235 2.810 Persediaan 28.701 23.135 26.033 Pajak Dibayar Dimuka - - 0 Total Aset Lancar 34.570 27.787 30.357

ASET TIDAK LANCAR

Aset Tetap 313.389 131.119 134.169 Aset Pajak Tangguhan 1.834 2.093 1.662 Aset Lain-Lain:

- Hak Guna Bangunan 96 112 128 - Biaya Ditangguhkan - Neto 5.790 - - Total Aset Tidak Lancar 321.109 133.324 135.959 TOTAL ASET 355.679 161.111 166.316

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga 21.056 15.751 17.414 Utang Lain-Lain Kepada Pihak Ketiga - 22.311 36.249 Utang Pajak 5.718 5.726 531 Beban Akrual 5.912 222 436 Pendapatan Diterima Dimuka 4.381 38 1.820 Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 402 764 915 - Utang Bank 92.681 91.152 92.010 Total Liabilitas Jangka Pendek 130.150 135.964 149.375

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu tahun:

- Utang Pembiayaan Konsumen 944 44 259 - Utang Bank 11.220 207 1.360 Liabilitas Imbalan Kerja 7.347 8.384 6.655 Total Liabilitas Jangka Panjang 19.511 8.635 8.274 TOTAL LIABILITAS 149.661 144.599 157.649

EKUITAS

Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.500.000 per saham

Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor - 22.222 lembar Saham 33.333 33.333 33.333 Surplus Revaluasi 180.120 - - Saldo Defisit (7.435) (16.821) (24.666) Total Ekuitas 206.018 16.512 8.667


Total Aset Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Total aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 355.679 juta. Nilai tersebut merupakan total dari aset lancar dan aset tidak lancar yang masing-masing sebesar Rp 34.570 juta dan Rp 321.109 juta. Kedua akun tersebut mengalami peningkatan yang masing-masing sebesar Rp 6.783 juta atau 24,41% dan Rp 187.785 juta atau 140,85% jika dibandingkan dengan nilai per tanggal 31 Desember 2017 yaitu Rp 27.785 juta dan Rp 133.324 juta. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Total aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 161.111 juta. Nilai tersebut merupakan total dari aset lancar dan aset tidak lancar yang masing-masing sebesar Rp 27.787 juta dan Rp 133.324 juta. Akun aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp 2.570 juta atau 8,47% dibandingkan dengan posisi akun aset lancar per tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 30.357 juta, sedangkan aset tidak lancar juga mengalami penurunan sebesar Rp 2.635 juta atau 1,94% jika dibandingkan dengan nilai aset tidak lancar per tangal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 135.959 juta. Aset Lancar Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 6.783 juta atau 24,41% dari sebesar Rp 27.787 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 34.570 juta per tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya nilai kas dan bank yang dimiliki Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2018, nilai kas dan bank Perseroan tercatat sebesar Rp 3.791 juta, naik sebesar Rp 2.374 juta atau 167,50% dibandingkan dengan posisi kas dan bank per tanggal 31 Desember 2017. Dalam pos kas dan bank per tanggal 31 Desember 2018, tercatat porsi kepemilikan Perseroan terbesar berada pada PT Bank Mestika Dharma Tbk yaitu sebesar Rp 3.217 juta. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 2.207 juta atau 218,60% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2017 yang tercatat sebesar Rp 1.010 juta. Selain itu, kenaikan aset lancar Perseroan juga dikontribusi dari naiknya nilai persediaan menjadi Rp 28.701 juta, meningkat sebesar Rp 5.565 juta atau 24,06% dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 23.135 juta. Pos bahan pembantu lainnya dan persediaan kertas ambri merupakan porsi terbesar dalam persediaan, dimana masing-masing senilai Rp 1.299 juta dan Rp 48 juta. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 2.570 juta atau 8,47% dari sebesar Rp 30.357 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 27.787 juta per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini tidak terlalu signifikan, hanya saja beberapa akun terkait menyumbangkan penurunan pada total aset lancar ini. Salah satunya pada kas dan bank. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, akun tersebut tercatat sebesar Rp 1.514 juta, menurun Rp 97 juta atau 6,41% dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2016. Aset Tidak Lancar Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 187.785 juta atau 140,85% dari sebesar Rp 133.324 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 321.109 juta per tanggal 31 Desember 2018. Per tanggal 31 Desember 2018, nilai aset tetap Perseroan tercatat sebesar Rp 313.389 juta, naik sebesar Rp 182.270 juta atau 139,01% dibandingkan dengan posisi aset tetap per tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 131.119 juta. Pos biaya ditangguhkah (neto), juga menyumbangkan tambahan nilai sebesar Rp 5.790 juta untuk aset tidak lancar Perseroan pertanggal 31 Desember 2018.

22

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 2.635 juta atau 1,94% dari sebesar Rp 135.959 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 133.324 juta per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelepasan aset tetap berupa kendaraan senilai Rp 266 juta. Selain itu penyebab lainnya adalah meningkatnya nilai akumulasi penyusutan yang dibukukan pada tahun 2017, yakni sebesar Rp 41.507 juta, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 38.123 juta. Total Liabilitas Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Total liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 149.661 juta. Nilai tersebut merupakan total dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang masing-masing sebesar Rp 130.151 juta dan Rp 19.511 juta. Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp 5.814 juta atau 4,28% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2017 yaitu Rp 135.964 juta. Sedangkan akun liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp 10.876 juta atau 125,94% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2017 yaitu Rp 8.635 juta. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Total liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 144.599 juta. Nilai tersebut merupakan total dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang masing-masing sebesar Rp 135.964 juta dan Rp 8.635 juta. Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp 13.412 juta atau 8,98% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2016 yaitu Rp 149.376 juta. Sedangkan akun liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp 362 juta atau 4,38% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2016 yaitu Rp 8.273 juta. Liabilitas Jangka Pendek Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 5.814 juta atau 4,28% dari sebesar Rp 135.964 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 130.150 juta per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai utang lain-lain kepada pihak ketiga dan utang cukai dan PPN hasil tembakau yang masing-masing sebesar Rp 22.311 juta atau 100% dan Rp 1.272 juta atau 75,45% jika dibandingkan dengan nilai masing-masing pada akun tersebut per tanggal 31 Desember 2017. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 13.412 juta atau 8,98% dari sebesar Rp 149.375 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 135.964 juta per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai utang lain-lain kepada pihak ketiga, beban akrual, dan pendapatan diterima dimuka yang masing-masing sebesar Rp 13.938 juta (-38,45%), Rp 214 juta (-49,05%), dan Rp 1.783 juta (-97,94 jika dibandingkan dengan nilai masing-masing pada akun tersebut per tanggal 31 Desember 2017. Liabilitas Jangka Panjang Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 10.876 juta atau 125,94% dari sebesar Rp 8.635 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 19.511 juta per tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya nilai utang bank yang diterima Perseroan dari PT Bank Mestika Dharma Tbk, dimana yang

23

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 2.635 juta atau 1,94% dari sebesar Rp 135.959 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 133.324 juta per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelepasan aset tetap berupa kendaraan senilai Rp 266 juta. Selain itu penyebab lainnya adalah meningkatnya nilai akumulasi penyusutan yang dibukukan pada tahun 2017, yakni sebesar Rp 41.507 juta, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 38.123 juta. Total Liabilitas Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Total liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 149.661 juta. Nilai tersebut merupakan total dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang masing-masing sebesar Rp 130.151 juta dan Rp 19.511 juta. Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp 5.814 juta atau 4,28% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2017 yaitu Rp 135.964 juta. Sedangkan akun liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp 10.876 juta atau 125,94% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2017 yaitu Rp 8.635 juta. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Total liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 144.599 juta. Nilai tersebut merupakan total dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang masing-masing sebesar Rp 135.964 juta dan Rp 8.635 juta. Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp 13.412 juta atau 8,98% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2016 yaitu Rp 149.376 juta. Sedangkan akun liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp 362 juta atau 4,38% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2016 yaitu Rp 8.273 juta. Liabilitas Jangka Pendek Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 5.814 juta atau 4,28% dari sebesar Rp 135.964 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 130.150 juta per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai utang lain-lain kepada pihak ketiga dan utang cukai dan PPN hasil tembakau yang masing-masing sebesar Rp 22.311 juta atau 100% dan Rp 1.272 juta atau 75,45% jika dibandingkan dengan nilai masing-masing pada akun tersebut per tanggal 31 Desember 2017. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 13.412 juta atau 8,98% dari sebesar Rp 149.375 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 135.964 juta per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai utang lain-lain kepada pihak ketiga, beban akrual, dan pendapatan diterima dimuka yang masing-masing sebesar Rp 13.938 juta (-38,45%), Rp 214 juta (-49,05%), dan Rp 1.783 juta (-97,94 jika dibandingkan dengan nilai masing-masing pada akun tersebut per tanggal 31 Desember 2017. Liabilitas Jangka Panjang Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 10.876 juta atau 125,94% dari sebesar Rp 8.635 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 19.511 juta per tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya nilai utang bank yang diterima Perseroan dari PT Bank Mestika Dharma Tbk, dimana yang

termasuk utang bank jangka panjang sebesar Rp 11.220 juta. Nilai tersebut meningkat 11.013 juta atau 5.313,63% jika dibandingkan dengan nilai per tangal 31 Desember 2017. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 362 juta atau 4,38% dari sebesar Rp 8.274 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 8.635 juta per tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas imbalan kerja. Nilai imbalan kerja pada periode per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 8.384 juta, meningkat sebesar Rp 1.728 juta atau 25,97% jika dibandingkan dengan nilai utang imbalan kerja per tanggal 31 Desember 2016. Ekuitas Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Total ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 206.018 juta. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 189.506 juta atau 1147,71% jika dibandingkan dengan nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 16.512 juta. Peningkatan signifikan ini dikarenakan adanya tambahan nilai ekuitas dari surplus revaluasi sebesar Rp 180.120 juta jika dibandingkan dengan nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2016. Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Total ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 16.512 juta. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 7.844 juta atau 90,51% jika dibandingkan dengan nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 8.667 juta. Peningkatan ini dikarenakan turunnya saldo rugi yang dicatatkan, menjadi Rp 16.821 juta, sedangkan pada tahun 2016 tercatat negatif Rp 24.666 juta.

Analisis Arus Kas Berikut adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.


Keterangan Desember

2018 2017 2016 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan Dari Pelanggan 140.019 111.169 80.137 Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Lainnya (115.355) (81.735) (57.342) Pembayaran Kas Kepada Karyawan (15.885) (13.768) (12.615) Penerimaan Lain-Lain 2 2 5 Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 8.781 15.668 10.185 Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (756) (602) (587) Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 8.025 15.065 9.598

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Hasil Pelepasan Aset Tetap - 184 - Perolehan Aset Tetap (4.060) (375) (2.026) Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (4.060) (191) (2.026)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan Utang Bank 14.960 - 3.115 Pembayaran Utang Bank (2.419) (2.010) (746) Pembayaran Liabilitas Pembiayaan Konsumen (914) (589) (537) Pembayaran Bunga Pembiayaan Konsumen (125) (199) (238)

24


Keterangan Desember

2018 2017 2016 Pembayaran Bunga dan Provisi Pinjaman Bank (13.093) (12.174) (12.338) Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan (1.591) (14.972) (10.744) PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK 2.374 (97) (3.172) KAS DAN BANK, AWAL TAHUN 1.417 1.514 4.686 KAS DAN BANK, AKHIR TAHUN 3.791 1.417 1.514

Arus Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Penjualan Perseroan adalah dengan Purchase Order dengan jangka waktu pembayaran pada umumnya selama 15 - 30 hari. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 8.025 juta. Kas neto ini diperoleh dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 140.019 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 2 juta. Penerimaan ini digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 115.355 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 15.885 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp 756 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 15.065 juta. Kas neto ini diperoleh dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 111.169 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 2 juta. Penerimaan ini digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 81.735 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 13.768 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp 602 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 9.598 juta. Kas neto ini diperoleh dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 80.137 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 5 juta. Penerimaan ini digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 57.342 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 12.615 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp 587 juta.

Arus Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 4.060 juta. Kas neto ini secara keseluruhan digunakan untuk perolehan aset tetap. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 191 juta. Kas neto ini diperoleh dari hasil pelepasan aset tetap sebesar Rp 184 juta. Sisa dari kas neto ini digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 375 juta. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.026 juta. Kas neto ini secara keseluruhan digunakan untuk perolehan asset tetap.

Arus Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.591 juta. Kas neto ini digunakan untuk pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 914 juta, pembayaran bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 125 juta, pembayaran bunga & provisi bank sebesar Rp 13.093 juta dan pembayaran utang bank sebesar Rp 2.419 juta. Pada kas neto ini juga, terlihat Perseroan menerima utang dari bank sebesar Rp 14.960 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 14.972 juta. Kas neto ini digunakan untuk pembayaran bunga & provisi pinjaman bank sebesar Rp 12.174 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp 2.010 juta, pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 589 juta dan pembayaran bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 199 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 10.744 juta. Kas neto ini digunakan untuk pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 537 juta, pembayaran bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 238 juta, pembayaran bunga & provisi pinjaman bank sebesar Rp 746 juta dan pembayaran bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 338 juta dan pembayaran bunga & provisi pinjaman bank sebesar Rp 12.338 juta. Pada kas neto ini juga, terlihat Perseroan menerima utang dari bank sebesar Rp 3.115 juta.

25


Keterangan Desember

2018 2017 2016 Pembayaran Bunga dan Provisi Pinjaman Bank (13.093) (12.174) (12.338) Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan (1.591) (14.972) (10.744) PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK 2.374 (97) (3.172) KAS DAN BANK, AWAL TAHUN 1.417 1.514 4.686 KAS DAN BANK, AKHIR TAHUN 3.791 1.417 1.514

Arus Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Penjualan Perseroan adalah dengan Purchase Order dengan jangka waktu pembayaran pada umumnya selama 15 - 30 hari. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 8.025 juta. Kas neto ini diperoleh dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 140.019 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 2 juta. Penerimaan ini digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 115.355 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 15.885 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp 756 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 15.065 juta. Kas neto ini diperoleh dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 111.169 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 2 juta. Penerimaan ini digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 81.735 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 13.768 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp 602 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 9.598 juta. Kas neto ini diperoleh dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 80.137 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 5 juta. Penerimaan ini digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 57.342 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 12.615 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp 587 juta.

Arus Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 4.060 juta. Kas neto ini secara keseluruhan digunakan untuk perolehan aset tetap. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 191 juta. Kas neto ini diperoleh dari hasil pelepasan aset tetap sebesar Rp 184 juta. Sisa dari kas neto ini digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 375 juta. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.026 juta. Kas neto ini secara keseluruhan digunakan untuk perolehan asset tetap.

Arus Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.591 juta. Kas neto ini digunakan untuk pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 914 juta, pembayaran bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 125 juta, pembayaran bunga & provisi bank sebesar Rp 13.093 juta dan pembayaran utang bank sebesar Rp 2.419 juta. Pada kas neto ini juga, terlihat Perseroan menerima utang dari bank sebesar Rp 14.960 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 14.972 juta. Kas neto ini digunakan untuk pembayaran bunga & provisi pinjaman bank sebesar Rp 12.174 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp 2.010 juta, pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 589 juta dan pembayaran bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 199 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 10.744 juta. Kas neto ini digunakan untuk pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 537 juta, pembayaran bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 238 juta, pembayaran bunga & provisi pinjaman bank sebesar Rp 746 juta dan pembayaran bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 338 juta dan pembayaran bunga & provisi pinjaman bank sebesar Rp 12.338 juta. Pada kas neto ini juga, terlihat Perseroan menerima utang dari bank sebesar Rp 3.115 juta.

4. INFORMASI SEGMEN Segmen adalah bagian khusus Perseroan yang terlibat dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Berikut merupakan klasifikasi tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:



Pendapatan Jawa 4.142 5.328 5.115 Kalimantan 18.099 17.271 14.467 Sulawesi 12.947 5.353 1.245 Sumatera 1.359 1.436 1.352 Maluku - 2 10 Nusa Tenggara 16.751 12.436 8.863 Papua 93.772 80.465 57.721 Singapura 789 946 785 Malaysia 1.223 2.132 1.710 Jepang 100 19 33 Pajak Pertambahan Nilai (14.663) (12.012) (9.284) Total 134.518 113.377 82.017

5. SUMBER PENDANAAN PERSEROAN Sumber dana yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya bersumber dari internal Perseroan. Sumber dari internal, didapatkan oleh Perseroan dari laba usaha, Jika sumber dari internal dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan yang berasal dari eksternal seperti, pinjaman terhadap pihak berelasi, pinjaman bank, dan lain lain. Tidak ada sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan. Tidak ada pula kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. 6. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit, risiko nilai mata uang asing, risiko suku bunga, risiko harga, dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini. a. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak

lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang dikenal dan kredibel.

b. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen

keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Pada saat ini, Perseroan tidak menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing.

26

c. Risiko Suku Bunga Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan

akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pada saat ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga.

d. Risiko Harga Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Saat ini Perseroan

tidak menghadapi risiko harga. e. Risiko Likuiditas Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan bank memadai untuk mendukung kegiatan

bisnis Perseroan secara tepat waktu. Dalam mengantisipasi risiko pengelolaan dana, Perseroan telah melakukan prediksi dana untuk jangka pendek dan menengah dalam mendukung kebutuhan operasionalnya dan memastikan tersedianya pendanaan berdasarkan kecukupan fasilitas kredit yang mengikat.

27

c. Risiko Suku Bunga Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan

akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pada saat ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga.

d. Risiko Harga Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Saat ini Perseroan

tidak menghadapi risiko harga. e. Risiko Likuiditas Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan bank memadai untuk mendukung kegiatan

bisnis Perseroan secara tepat waktu. Dalam mengantisipasi risiko pengelolaan dana, Perseroan telah melakukan prediksi dana untuk jangka pendek dan menengah dalam mendukung kebutuhan operasionalnya dan memastikan tersedianya pendanaan berdasarkan kecukupan fasilitas kredit yang mengikat.

VI. FAKTOR RISIKO Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Dasar pertimbangan penentuan risiko tersedianya bahan baku sebagai risiko utama dibandingkan dengan risiko ketergantungan dengan beberapa pelanggan utama adalah, dengan keterbatasan bahan baku, maka seluruh permintaan pelanggan tidak dapat dikerjakan oleh Perseroan. Selain itu, pelanggan Perseroan merupakan pelanggan yang sudah menjadi pelanggan Perseroan sejak beberapa tahun dan telah tercipta kepercayaan atas Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari Perseroan-Perseroan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di Perseroan-Perseroan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Yaitu Jumlah Persediaan Bahan Baku Tembakau

Agar proses produksi tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku merupakan hal yang amat sangat penting. Musim tanam dan panen tembakau yang terjadi hanya sekali dalam setahun antara bulan Mei sampai dengan Agustus menjadi risiko bagi persediaan tembakau Perseroan.

B. Risiko Usaha 1. Risiko Kebijakan Pemerintah Industri tembakau dan rokok merupakan salah satu bidang usaha dengan berbagai aspek yang diatur oleh

kebijaksanaan pemerintah yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu dikarenakan adanya berbagai faktor. Kemungkinan diberlakukannya kebijakan baru oleh pemerintah yang akan mempengaruhi tingkat penjualan seperti kebijakan tarif cukai yang dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitas Perseroan.

2. Risiko Persaingan Walaupun tidak banyak persaingan dalam industri khusus manufaktur tembakau, namun beberapa pesaing yang ada

tetap harus diperhitungkan sebagai risiko bagi Perseroan karena manuver yang dilakukan oleh pesaing tidak bisa diprediksi dan ada potensi untuk membuat pendapatan perseroan menurun.

3. Risiko Perubahan Selera Konsumen Perubahan selera konsumen jika tidak diantisipasi dengan cepat oleh Perseroan bisa berpengaruh terhadap kinerja

Perseroan karena berisiko menurunkan pendapatan. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang konsumen dan kemampuan membaca trend pergerakan selera konsumen penting sekali untuk menjaga kinerja Perseroan.

28

4. Risiko Harga Bahan Baku Yang Dapat Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam mendukung kegiatan produksinya, Perseroan membutuhkan berbagai bahan baku untuk dapat memproduksi

sebuah produk yang berkualitas. Bahan baku utama yang dipergunakan oleh Perseroan diantaranya adalah tembakau. Bahan baku ini merupakan sebuah produk komoditas yang diperdagangkan dalam pasar komoditas dunia. Oleh karena itu, kedua komoditas ini dapat mengalami fluktuasi harga yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan.

5. Risiko Terjadinya Kerusakan Pada Fasilitas Utama Yang Dipergunakan Dalam Memproduksi Tembakau Iris Perseroan saat ini memiliki berbagai fasilitas utama yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau iris. Proses

pembuatan tembakau iris dilakukan melalui serangkaian proses dengan mempergunakan beberapa fasilitas tersebut. Apabila terdapat kerusakan pada fasilitas tersebut, maka hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses produksi Perseroan dan hal ini berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Kehilangan Karyawan Kunci Kesuksesan Perseroan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari manajemen kunci dan tenaga teknis serta

kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, perubahan demografi, upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lain terkait jam kerja minimum dan pemutusan hubungan kerja, dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Apabila Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan pegawai yang berkualitas, maka hal ini dapat mempengaruhi fokus bisnis Perseroan sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak bisa mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang potensial, seperti memperluas jaringan pemasaran. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan kecukupan jumlah karyawan yang sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki Perseroan saat ini, atau Perseroan tidak dapat merekrut tambahan karyawan untuk memenuhi rencana ekspansi, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh dan Perseroan mungkin tidak dapat berhasil menerapkan strategi ekspansi.

7. Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja Kegiatan produksi yang dilakukan Perseroan saat ini mempergunakan berbagai macam mesin, yang jika tidak

dipergunakan dengan baik dapat mengakibatkan cedera pada karyawan. Apabila hal itu terjadi, Perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas cedera yang dialami, biaya kesehatan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku.

8. Risiko Bencana Alam Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah paling aktif secara vulkanik di dunia. Karena Indonesia terletak

di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer besar, Indonesia dapat terkena berbagai kegiatan seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan letusan gunung berapi gempa bumi, tsunami, maupun gelombang pasang surut yang menghancurkan. Kejadian-kejadian geologis di masa depan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Sebuah gempa yang signifikan atau gangguan geologis lainnya di kota-kota besar Indonesia dapat mengganggu perekonomian Indonesia secara signifikan dan menurunkan kepercayaan investor, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan 1. Risiko Atas Likuiditas Saham Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat

jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

29

4. Risiko Harga Bahan Baku Yang Dapat Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam mendukung kegiatan produksinya, Perseroan membutuhkan berbagai bahan baku untuk dapat memproduksi

sebuah produk yang berkualitas. Bahan baku utama yang dipergunakan oleh Perseroan diantaranya adalah tembakau. Bahan baku ini merupakan sebuah produk komoditas yang diperdagangkan dalam pasar komoditas dunia. Oleh karena itu, kedua komoditas ini dapat mengalami fluktuasi harga yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan.

5. Risiko Terjadinya Kerusakan Pada Fasilitas Utama Yang Dipergunakan Dalam Memproduksi Tembakau Iris Perseroan saat ini memiliki berbagai fasilitas utama yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau iris. Proses

pembuatan tembakau iris dilakukan melalui serangkaian proses dengan mempergunakan beberapa fasilitas tersebut. Apabila terdapat kerusakan pada fasilitas tersebut, maka hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses produksi Perseroan dan hal ini berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Kehilangan Karyawan Kunci Kesuksesan Perseroan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari manajemen kunci dan tenaga teknis serta

kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, perubahan demografi, upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lain terkait jam kerja minimum dan pemutusan hubungan kerja, dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Apabila Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan pegawai yang berkualitas, maka hal ini dapat mempengaruhi fokus bisnis Perseroan sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak bisa mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang potensial, seperti memperluas jaringan pemasaran. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan kecukupan jumlah karyawan yang sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki Perseroan saat ini, atau Perseroan tidak dapat merekrut tambahan karyawan untuk memenuhi rencana ekspansi, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh dan Perseroan mungkin tidak dapat berhasil menerapkan strategi ekspansi.

7. Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja Kegiatan produksi yang dilakukan Perseroan saat ini mempergunakan berbagai macam mesin, yang jika tidak

dipergunakan dengan baik dapat mengakibatkan cedera pada karyawan. Apabila hal itu terjadi, Perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas cedera yang dialami, biaya kesehatan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku.

8. Risiko Bencana Alam Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah paling aktif secara vulkanik di dunia. Karena Indonesia terletak

di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer besar, Indonesia dapat terkena berbagai kegiatan seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan letusan gunung berapi gempa bumi, tsunami, maupun gelombang pasang surut yang menghancurkan. Kejadian-kejadian geologis di masa depan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Sebuah gempa yang signifikan atau gangguan geologis lainnya di kota-kota besar Indonesia dapat mengganggu perekonomian Indonesia secara signifikan dan menurunkan kepercayaan investor, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan 1. Risiko Atas Likuiditas Saham Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat

jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan

di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh: - Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan analis; - Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk

dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;

- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;

- Perubahan kondisi makro ekonomi Indonesia. 3. Risiko Atas Pembagian Dividen Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan

mempertimbangkan kinerja Perseroan secara langsung. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak dibagikannya dividen oleh Perseroan. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan dating juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha Perseroan.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAUN TEMBAKAU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

30

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material dalam laporan tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Fuad Hasan, CPA, CA., yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

31

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material dalam laporan tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Fuad Hasan, CPA, CA., yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1955, berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Mei 1955, dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH., Notaris di Malang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A. 5/61/3 tanggal 16 Juni 1955, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 1956 No. 478, Tambahan No. 50. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut:

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 3 tanggal 7 Juli 2008 dari Notaris Ermin Yuniastuti, S.H., mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-45448.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesian Tobacco No. 4 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH. Notaris di Jakarta yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0018253.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0184707 tanggal 2 April 2019, Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan nomor AHU-AH. 01.03-0184707 tanggal 2 April dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0055193.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 April 2019 dalam rapat diputuskan tentang : (i) Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, (ii) Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan, (iii) Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan tertutup/ Non publik menjadi Perseroan Terbuka / Publik, (iv) Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan, (v) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-saham Perdana Perseroan (Initial Public Offering), (vi) Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 274.060.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam puluh ribu) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah) (selanjutnya disebut “Saham Baru”) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, (vii) Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, (viii) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham- saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, (ix) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan, (x) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan, (xi) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.

Keterangan Nilai Nominal Rp 5.000,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%) Modal Dasar : 1.000 5.000.000,- 100 Modal Ditempatkan dan Disetor: - Dokter Mohamad Isa 100 500.000 25 - Tuan Bajumi Wahab 100 500.000 25 - The Djie Siang Handel Maatschappij 180 900.000 45 - The Ping Biauw 10 50.000 2,5 - Tan Wat Nio 10 50.000 2,5 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 400 2.000.000 100 Saham dalam Portepel 600 3.000.000

32

Hingga diterbitkannya prospektus ini, Perseroan memiliki 1 kantor pusat yang juga merupakan fasilitas pabrik untuk kegiatan produksi. Untuk jaringan pemasaran, Perseroan memiliki 1 team marketing untuk memasuki pasar yang baru dan 1 agen besar disetiap wilayah provinsi penjualan dan selanjutnya akan disalurkan ke retail tradisional yang tersebar di provinsi tersebut. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 April 2019, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri Pengolahan dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha Utama: - Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau

Mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.

- Industri Pengolahan Tembakau Mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, snuf, chewing dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.

- Industri Rokok dan Produk Tembakau Lainnya Mencakup industri produk tembakau dan produk tembakau pengganti, seperti rokok, rokok tembakau, cerutu, tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuf).

- Industri Kretek Mencakup usaha pembuatan kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok Rajang, cengkeh Rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping). Termasuk industri kretek tangan, kretek tangan filter dan kretek mesin.

- Industri Rokok Putih Mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok.

- Industri Rokok Lainnya Mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek dan hasil pengolahan temabakau lainnya (HPTL). Termasuk industry tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuf).

- Industri Pengolahan Tembakau Lainnya Mencakup pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya, industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau, industry bumbu rokok dan kelengkapan lainnya.

- Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya Mencakup Industri pengolahan tembakau yang belum diklasifikasikan ditempat lain, seperti industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, serta kelengkapan rokok lainnya, seperti kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter.

b. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau Mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih.

33

Hingga diterbitkannya prospektus ini, Perseroan memiliki 1 kantor pusat yang juga merupakan fasilitas pabrik untuk kegiatan produksi. Untuk jaringan pemasaran, Perseroan memiliki 1 team marketing untuk memasuki pasar yang baru dan 1 agen besar disetiap wilayah provinsi penjualan dan selanjutnya akan disalurkan ke retail tradisional yang tersebar di provinsi tersebut. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 April 2019, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri Pengolahan dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha Utama: - Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau




- Industri Kretek Mencakup usaha pembuatan kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok Rajang, cengkeh Rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping). Termasuk industri kretek tangan, kretek tangan filter dan kretek mesin.

- Industri Rokok Putih Mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok.






- Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau Mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman tembakau, seperti daun tembakau yang belum diolah dan tembakau rajangan sebagainya.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran, adalah sebagai berikut: Tahun 2016 Tidak ada perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2016. Tahun 2017 Tidak ada perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2017. Tahun 2018 Tidak ada perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2018.

3. PERIJINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR BIDANG USAHA PERSEROAN

No. Jenis Ijin Keterangan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

No. 9120203312426 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2019, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang KBLI 12091, yaitu Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau

2. Tanda Daftar Perusahaan

No. 130811600010, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tanggal 23 November 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 September 2020.

3. Tanda Daftar Gudang

No. 503.20/ 0002/ 35.73.313/2019, diterbitkan oleh epala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tanggal 6 Mei 2019

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

No. 517/14/35.73.407/2014, tanggal 03 September 2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.

5. NPWP No. 01.123.504.1-651.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang.

6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP)

No. PEM-00879/WPJ.12/KP.0903/2007, tanggal 10 April 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Malang.



34


7. Surat Keterangan Domisili

No. 530/536/35.73.01.1007/2016, tanggal 06 Juni 2016 diterbitkan oleh Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Pemerintah Kota Malang.

8. Izin Usaha Industri

No. 530/44/35.73.313/2018, tanggal 18 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

9. Nomor Identitas Kepabeanan No. 05.008557, tanggal 08 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

10. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

No. 0706.1.3.0062, tanggal 30 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

11. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)

No. 133201676-P, tanggal 16 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

12. Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/U/1222/N/180202/001 diterbitkan tanggal 2 Februari 2018

13. Izin Lingkungan

No. 66-/168/35.73.313/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Malang.

14. Persetujuan Kelayakan Lingkungan (AMDAL)

No. 660/3256/35.73.307/2018 yang diterbitkan di Malang pada 17 Oktober 2018

15. Rekomendasi KA-ANDAL

Persetujuan Rekomendasi Lingkungan Hidup kota Malang No. 660/1307/35.73.307/ 2018 yang ditetapkan di Malang pada 5 Maret 2018.

16. Izin mendirikan Bangunan SHGB No. 297

No. 640/091/428.318/2001, tanggal 09 April 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Malang.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 4 tahun 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Shirley Suwantinna Komisaris Independen : Samsul Hidayat, SE, MBA Direksi Direktur Utama : Djonny Saksono Direktur : Helly Ardiani Adi Pertiwi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK, POJK 33/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi

35


7. Surat Keterangan Domisili

No. 530/536/35.73.01.1007/2016, tanggal 06 Juni 2016 diterbitkan oleh Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Pemerintah Kota Malang.

8. Izin Usaha Industri

No. 530/44/35.73.313/2018, tanggal 18 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

9. Nomor Identitas Kepabeanan No. 05.008557, tanggal 08 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

10. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

No. 0706.1.3.0062, tanggal 30 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

11. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)

No. 133201676-P, tanggal 16 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

12. Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/U/1222/N/180202/001 diterbitkan tanggal 2 Februari 2018

13. Izin Lingkungan

No. 66-/168/35.73.313/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Malang.

14. Persetujuan Kelayakan Lingkungan (AMDAL)

No. 660/3256/35.73.307/2018 yang diterbitkan di Malang pada 17 Oktober 2018

15. Rekomendasi KA-ANDAL

Persetujuan Rekomendasi Lingkungan Hidup kota Malang No. 660/1307/35.73.307/ 2018 yang ditetapkan di Malang pada 5 Maret 2018.

16. Izin mendirikan Bangunan SHGB No. 297

No. 640/091/428.318/2001, tanggal 09 April 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Malang.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 4 tahun 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Shirley Suwantinna Komisaris Independen : Samsul Hidayat, SE, MBA Direksi Direktur Utama : Djonny Saksono Direktur : Helly Ardiani Adi Pertiwi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK, POJK 33/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi

persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat dengan pernyataan sebagai berikut: 1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik. 2. Cakap melaksanakan perbuatan hukum. 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

a) Tidak pernah dinyatakan pailit; b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau

yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

1) Pernah tidak menyelanggarakan RUPS Tahunan; 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah

tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertangggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan

Publik.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 Tanggal 1 April 2019, pasal 12, adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok

Direksi adalah: a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan

kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit- kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6) Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

7) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

8) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan

di Bank); b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, denganmemperhatikan pasal 12 ayat 8;

36

c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau- dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8;

d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8;

e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 9) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh

atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

10) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan -di bidang Pasar Modal.

11) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila: a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

12) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang- saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang- saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

13) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan- kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

14) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

15) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

16) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.

17) Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan --perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Tugas Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah: - Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko. - Menyampaikan saran dan pendapat mengenai rencana pengembangan Perseroan dan laporan tahunan. - Memberikan saran dan pendapat mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan

Perseroan. - Melakukan tugas pengawasan. Remunerasi Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 645.361.752, Rp 640.962.032 dan Rp 637.656.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Pengungkapan ini telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan.

37

c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau- dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8;

d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8;

e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 9) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh

atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

10) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan -di bidang Pasar Modal.

11) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila: a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

12) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang- saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang- saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

13) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan- kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

14) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

15) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

16) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.

17) Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan --perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Tugas Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah: - Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko. - Menyampaikan saran dan pendapat mengenai rencana pengembangan Perseroan dan laporan tahunan. - Memberikan saran dan pendapat mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan

Perseroan. - Melakukan tugas pengawasan. Remunerasi Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 645.361.752, Rp 640.962.032 dan Rp 637.656.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Pengungkapan ini telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Frekuensi Rapat Direksi dan Dewan Komisaris belum pernah melakukan rapat secara formal dan tidak terdapat notulensi. Keputusan rapat hanya dituangkan dalam catatan masing-masing. Rencana selanjutnya terkait rapat Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan akan mengadakan rapat yang berpedoman kepada POJK No.33/POJK.04/2014. DEWAN KOMISARIS

Shirley Suwantinna – Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun. Memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2006 dari The Hague University of Applied Science, Den Haag, The Netherlands. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1997 dari Universitas Brawijaya Malang. Riwayat pekerjaan 2019 - Sekarang : Komisaris Utama PT Indonesian Tobacco Tbk 2016 - 2019 : Komisaris PT Indonesian Tobacco 2013 - 2015 : Business Development PT Indonesian Tobacco 2007 - 2014 : Direktur PT Koki Makmur Sejahtera 1997 - 2003 : Business Development Pramono Engineering Samsul Hidayat, SE., MBA – Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Memperoleh gelar Master Business Administration in Finance tahun 1999 dari Cleveland State University, USA. Riwayat pekerjaan 2019 - Sekarang : Komisaris Independen PT Dana Brata Luhur Tbk. 2019 - Sekarang : Komisaris Independen PT Indonesian Tobacco Tbk 2018 - Sekarang : Komisaris Independen PT Sentral Mitra Informatika Tbk 2018 - Sekarang : Komisaris Independen PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia 2018 - Sekarang : Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia 2015 - 2018 : Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia 2012 - 2015 : Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia 2006 - 2012 : Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek Biro Transaksi dan Lembaga Efek Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2004 - 2006 : Kepala Sub. Bagian Keterbukaan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Rill Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2002 - 2004 : Kepala Sub. Bagian Keterbukaan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2001 - 2002 : Kepala Sub. Bagian Keterbukaan Usaha Dasar dan Farmasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 1999 - 2002 : Kepala Sub. Bagian Rencana Kerja dan Laporan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 1993 : Mulai bekerja di Badan Pengawas Pasar Modal.

38

DIREKSI

Djonny Saksono - Direktur Utama Warga Negara Indonesia, usia 54 tahun. Memperoleh gelar BSC pada tahun 1988 dari University of Southern California - Los Angeles, USA. Riwayat pekerjaan 2019 - Sekarang : Direktur Utama PT Indonesian Tobacco Tbk 2002 - 2019 : Direktur & Pemilik PT Indonesian Tobacco 1995 - 2002 : Manajer Operasional PT Indonesian Tobacco 1988 - 1995 : Management Trainee PT Indonesian Tobacco

Helly Ardiani Adi Pertiwi – Direktur Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Sosial, Jurusan Sosiologi, pada tahun 1995 dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Riwayat pekerjaan 2019 - Sekarang : Direktur PT Indonesian Tobacco Tbk 2011 - 2019 : HRD Manager Corporate & Management Representative Sentosa Group Surabaya 2007 - 2011 : Assistant Manager Personal & General Affair PT Indoprima Gemilang Surabaya dan Gresik 2006 - 2007 : Assistant Manager HRD PT Indobaja Prima Murni Gresik 2004 - 2006 : Assistant Manager HRD Holding Company Indoprima Group Surabaya 2001 - 2004 : Assistant Manager HRD PT Indolitharge Megahtama Pasuruan 1990 - 2001 : Assistant Manager HRD, Assistant Manager Produksi Assistant Manager PPIC PT Indra Eramulti Logam Industri Pasuruan

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”))

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai Good Corporate Governance (“GCG”) hal ini sejalan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada anggaran dasar serta ketentuan dan peraturan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance “GCG”). GCG dijadikan oleh Perseroan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan agar tujuan Perseroan dapat tercapai, serta menjamin penggunaan sumberdaya seefisien mungkin. Penerapan GCG pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemegang saham sehingga Perseroan dapat menjalankan usahanya dengan berperilaku bijak dengan prinsip kehati-hatian.

Perseroan juga telah memiliki perangkat-perangkat sebagai perusahaan yang menerapkan GCG sesuai dengan ketentuan pasar modal, antara lain telah memiliki Komisaris Independen sesuai dengan POJK 33/2014, serta satu orang Sekretaris Perusahaan yang telah sesuai dengan POJK 35/2014. Perseroan juga telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan, pelaporan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan Perseroan yang mencakup didalamnya keterbukaan informasi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, sesuai dengan POJK 55/2015, dan telah membentuk dan menyusun piagam unit audit internal, yang telah sesuai dengan POJK 56/2016, serta telah membentuk komite nominasi dan remunerasi yang telah sesuai dengan POJK 34/2014.

Pengelolaan Risiko yang Telah Dilakukan Perseroan

Perseroan telah melakukan beberapa pengelolaan risiko diantaranya: - Perseroan terus berinovasi dengan divisi R&Dnya dalam hal flavour yang paling menentukan dalam persaingan

usaha pengelolaan tembakau. Inovasi dalam hal flavor juga dilakukan untuk mengatasi jika adanya perubahan selera masyarakat.

39

DIREKSI

Djonny Saksono - Direktur Utama Warga Negara Indonesia, usia 54 tahun. Memperoleh gelar BSC pada tahun 1988 dari University of Southern California - Los Angeles, USA. Riwayat pekerjaan 2019 - Sekarang : Direktur Utama PT Indonesian Tobacco Tbk 2002 - 2019 : Direktur & Pemilik PT Indonesian Tobacco 1995 - 2002 : Manajer Operasional PT Indonesian Tobacco 1988 - 1995 : Management Trainee PT Indonesian Tobacco

Helly Ardiani Adi Pertiwi – Direktur Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Sosial, Jurusan Sosiologi, pada tahun 1995 dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Riwayat pekerjaan 2019 - Sekarang : Direktur PT Indonesian Tobacco Tbk 2011 - 2019 : HRD Manager Corporate & Management Representative Sentosa Group Surabaya 2007 - 2011 : Assistant Manager Personal & General Affair PT Indoprima Gemilang Surabaya dan Gresik 2006 - 2007 : Assistant Manager HRD PT Indobaja Prima Murni Gresik 2004 - 2006 : Assistant Manager HRD Holding Company Indoprima Group Surabaya 2001 - 2004 : Assistant Manager HRD PT Indolitharge Megahtama Pasuruan 1990 - 2001 : Assistant Manager HRD, Assistant Manager Produksi Assistant Manager PPIC PT Indra Eramulti Logam Industri Pasuruan

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”))

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai Good Corporate Governance (“GCG”) hal ini sejalan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada anggaran dasar serta ketentuan dan peraturan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance “GCG”). GCG dijadikan oleh Perseroan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan agar tujuan Perseroan dapat tercapai, serta menjamin penggunaan sumberdaya seefisien mungkin. Penerapan GCG pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemegang saham sehingga Perseroan dapat menjalankan usahanya dengan berperilaku bijak dengan prinsip kehati-hatian.

Perseroan juga telah memiliki perangkat-perangkat sebagai perusahaan yang menerapkan GCG sesuai dengan ketentuan pasar modal, antara lain telah memiliki Komisaris Independen sesuai dengan POJK 33/2014, serta satu orang Sekretaris Perusahaan yang telah sesuai dengan POJK 35/2014. Perseroan juga telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan, pelaporan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan Perseroan yang mencakup didalamnya keterbukaan informasi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, sesuai dengan POJK 55/2015, dan telah membentuk dan menyusun piagam unit audit internal, yang telah sesuai dengan POJK 56/2016, serta telah membentuk komite nominasi dan remunerasi yang telah sesuai dengan POJK 34/2014.

Pengelolaan Risiko yang Telah Dilakukan Perseroan

Perseroan telah melakukan beberapa pengelolaan risiko diantaranya: - Perseroan terus berinovasi dengan divisi R&Dnya dalam hal flavour yang paling menentukan dalam persaingan

usaha pengelolaan tembakau. Inovasi dalam hal flavor juga dilakukan untuk mengatasi jika adanya perubahan selera masyarakat.

- Perseroan mengambil dalam jumlah banyak dari petani lokal dan distributor dalam jumlah banyak mengingat keadaan panen tahun depan tidak dapat diprediksi baik karena cuaca juga jika terjadi penurunan kualitas.

Kemungkinan Kebijakan Terhadap Lingkungan Hidup Yang Berdampak Terhadap Perseroan (1) Perseroan dapat dirugikan oleh penerapan dan penegakan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat. Perseroan, seperti perusahaan industri rokok lainnya di Indonesia, tunduk pada peraturan-peraturan lingkungan hidup, dan perubahan peraturan lingkungan hidup di Indonesia dapat memberikan dampak negatif pada aktivitas kegiatan usaha. Fasilitas produksi Perseroan berada dibawah pengawasan oleh berbagai instansi Pemerintah, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, yang memiliki standar pengkajian yang berbeda. Instansi tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan lingkungan hidup, termasuk wewenang untuk mengenakan denda dan mencabut izin operasi. Selain itu, sewaktu-waktu instansi Pemerintah dapat menerapkan peraturan tambahan yang mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan dana tambahan berkaitan dengan lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap Perseroan, akan tetapi sampai pada saat ini Perseroan berkeyakinan bahwa operasinya telah disesuaikan dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. (2) Risiko gangguan dari organisasi lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, dan perorangan yang berkepentingan terhadap fasilitas produksi atau kegiatan operasional perseroan. Organisasi lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah dan perorangan, dari waktu ke waktu, dapat terus menekan atau menghambat kegiatan produksi perusahaan industri rokok. Sebagai contoh, kelompok dan individu tersebut melakukan unjuk rasa yang dapat mengganggu fasilitas produksi dan mengancam untuk mengajukan tuntutan hukum untuk berusaha mengganggu kegiatan perusahaan manufaktur pada umumnya. Beberapa organisasi non-pemerintah dan badan amal memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas produksi Perseroan. Terdapat risiko dimana organisasi tersebut menjadi semakin aktif dan dapat mempengaruhi otoritas terkait untuk melakukan perubahan peraturan lingkungan hidup dan menerapkan standar yang lebih ketat atas aktivitas operasional Perseroan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan reaksi negatif dari pers atas kegiatan Perseroan dan perusahaan rokok pada umumnya. Penundaan dalam kegiatan produksi merupakan akibat dari intervensi kelompok-kelompok lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah atau perorangan, atau tindakan negatif lain yang dapat menimbulkan persepsi buruk tentang perusahaan manufaktur rokok pada umumnya, dan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan serta menghambat kegiatan operasi, sehingga mempengaruhi hasil operasi yang dapat menyebabkan Perseroan mengalami kerugian finansial. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai pemrakarsa industri pengolahan tembakau iris di kota Malang, Pemerintah Kota Malang menilai adanya potensi yang akan berdampak terhadap lingkungan seperti potensi penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan bangkitan lalu lintas dan potensi timbulnya bau. Namun, perseroan berhasil mengatasi potensi-potensi tersebut sehingga Perseroan berhasil memperoleh AMDAL dari Pemerintah Kota Malang. Perseroan memiliki AMDAL dengan nomor 660/168/35.73.313/2018 dari Pemerintah Kota Malang sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juncto (iii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan juncto (iv) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan. Rekomendasi KA-ANDAL

Berdasarkan Persetujuan Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Malang No. 660/1307/35.73.307/2018 yang ditetapkan di Malang pada 5 Maret 2018, Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Malang menerbitkan rekomendasi KA-ANDAL Kegiatan Industri Pengolahan Tembakau Perseroan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan ANDAL, RKL dan RPL.

Sekretaris Perusahaan

Sebagai memenuhi ketentuan POJK 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 003/IT-OFFICE/IV/2019 pada tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dimana Perseroan telah menunjuk Djonny Saksono untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Djonny Saksono merupakan Direktur Utama Perseroan dan juga menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada Perseroan.

40

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten

atau Perusahaan Publik; 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

d. Sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Perseroan atau

Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Alamat Sekretaris Perusahaan: PT Indonesian Tobacco Tbk. Jalan Letjen S. Parman No. 92 Malang 65122 - Jawa Timur, Indonesia Tel. +62 341 491017, Fax. +62 341 491407 Email: [email protected]

Komite Nominasi dan Remunerasi Berdasarkan Keputusan Dewan Komisoner OJK, POJK 34/2014 Tanggal 8 Desember 2014. Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Perseroan No. 004/IT-OFFICE/IV/2019 pada tanggal 2 April 2019. Dewan Komisaris menyetujui untuk menunjuk Samsul Hidayat, SE., MBA selaku Komisaris Independen Perseroan untuk juga bertindak selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tersebut, dengan susunan anggota sebagai berikut:

a. Shirley Suwantinna yang merupakan Komisaris Utama Perseroan, juga bertindak sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada Perseroan.

b. Sebagai Anggota. Riwayat pekerjaan:

- Sejak 2019 sampai dengan saat ini, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. - Sejak 2019 sampai dengan saat ini, menjabat sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan. - Sejak 2016 sampai dengan 2019 menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

a. Terkait fungsi Nominasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

41

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten

atau Perusahaan Publik; 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

d. Sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Perseroan atau

Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Alamat Sekretaris Perusahaan: PT Indonesian Tobacco Tbk. Jalan Letjen S. Parman No. 92 Malang 65122 - Jawa Timur, Indonesia Tel. +62 341 491017, Fax. +62 341 491407 Email: [email protected]

Komite Nominasi dan Remunerasi Berdasarkan Keputusan Dewan Komisoner OJK, POJK 34/2014 Tanggal 8 Desember 2014. Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Perseroan No. 004/IT-OFFICE/IV/2019 pada tanggal 2 April 2019. Dewan Komisaris menyetujui untuk menunjuk Samsul Hidayat, SE., MBA selaku Komisaris Independen Perseroan untuk juga bertindak selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tersebut, dengan susunan anggota sebagai berikut:

a. Shirley Suwantinna yang merupakan Komisaris Utama Perseroan, juga bertindak sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada Perseroan.

b. Sebagai Anggota. Riwayat pekerjaan:

- Sejak 2019 sampai dengan saat ini, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. - Sejak 2019 sampai dengan saat ini, menjabat sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan. - Sejak 2016 sampai dengan 2019 menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

a. Terkait fungsi Nominasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a) Struktur Remunerasi; b) Kebijakan atas Remunerasi; dan c) Besaran atas Remunerasi

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit Perseroan telah mempunyai Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisoner OJK, POJK 55/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham Yang DIterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dengan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Berdasarkan Surat Keputusan No. 005/IT-OFFICE/IV/2019 tanggal 2 April 2019, berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan:

- Samsul Hidayat, S.E., MBA, yang merupakan Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

- Andi Sudhana, Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 58 tahun, memperoleh gelar magister manajemen pada tahun 2001.

Riwayat Pekerjaan - 2019 - Sekarang : Anggota Komite Audit PT Indonesian Tobacco. - 2017 - Sekarang : Komisaris Independen PT Dwidana Sakti Sekuritas - 2014 - Sekarang : Pengajar/Dosen tetap STIE Bisnis Indonesia Jakarta - 2012 - Sekarang : Dosen Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta - 2011 - Sekarang : Pengajar Pendidikan dan Sertifikasi Pasar Modal TICMI

- Dr. Erwin Saraswati, Ak,CPMA,CSP,CA , Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar S3 dari FEB UI.

Riwayat Pekerjaan : - 2019 - Sekarang : Anggota Komite Audit PT Indonesian Tobacco - 2018 - Sekarang : Ketua Program Magister Akuntansi (PMA FEB UB) - 2016 - Sekarang : Sekretaris ICSP (Institut Certified Sustainabillity Practitioner) - 2015 - 2017 : Ketua Program Doktoral FEB UB - 2012 - 2015 : Ketua Pusat Kajian Pengembangan Akuntansi FEB UB - 2006 - 2011 : Pendidikan Doktorat - 2005 - 2006 : Sekretaris PPAk - 2002 - 2005 : Bendahara Pusat Kajian Pengembangan Akuntansi FEB UB - 1987 - Sekarang : Dosen Jurusan Akuntansi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

42

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan; dan i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisoner OJK, POJK 56/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/IT-OFFICE/IV/2019 tanggal 2 April 2019. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:

- Ardhyan Yanuar, Kepala Unit Audit Internal Warga Negara Indonesia, 30 tahun, mendapat gelar sarjana sistem informasi dari Universitas Bina

Nusantara. Riwayat singkat pekerjaan: - 2019 - Sekarang : Kepala Unit Audit Internal Perseroan

- September 2015 - Desember 2018 : Supervisor Audit Internal PT Sungai Budi Holding Company - Desember 2011 - September 2015: Marketing Communication and Event Manager di KnF Entertainment - Desember 2012 - Agustus 2015 : Staff Bisnis Internasional PT Artaboga Cemerlang

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal: Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan; 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko seuai

dengan kebijakan Perusahaan; 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, proyek,

pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

6. Memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 7. Bekerjasama dengan Komite Audit; 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Perseroan telah menguraikan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Emiten dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan internal. Saat ini sistem pengendalian internal yang diterapkan Perseroan, masih dalam sebatas kebijakan manajemen Perseroan antara lain: - Efektifitas dan efisiensi operasional - Reliabilitas pelaporan keuangan - Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Uraian pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh unit audit internal yang disebut dalam tugas dan tanggung jawab unit audit internal.

43

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan; dan i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisoner OJK, POJK 56/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/IT-OFFICE/IV/2019 tanggal 2 April 2019. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:

- Ardhyan Yanuar, Kepala Unit Audit Internal Warga Negara Indonesia, 30 tahun, mendapat gelar sarjana sistem informasi dari Universitas Bina

Nusantara. Riwayat singkat pekerjaan: - 2019 - Sekarang : Kepala Unit Audit Internal Perseroan

- September 2015 - Desember 2018 : Supervisor Audit Internal PT Sungai Budi Holding Company - Desember 2011 - September 2015: Marketing Communication and Event Manager di KnF Entertainment - Desember 2012 - Agustus 2015 : Staff Bisnis Internasional PT Artaboga Cemerlang

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal: Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan; 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko seuai

dengan kebijakan Perusahaan; 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, proyek,

pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

6. Memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 7. Bekerjasama dengan Komite Audit; 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Perseroan telah menguraikan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Emiten dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan internal. Saat ini sistem pengendalian internal yang diterapkan Perseroan, masih dalam sebatas kebijakan manajemen Perseroan antara lain: - Efektifitas dan efisiensi operasional - Reliabilitas pelaporan keuangan - Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Uraian pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh unit audit internal yang disebut dalam tugas dan tanggung jawab unit audit internal.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

7. SUMBER DAYA MANUSIA Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara sungguh-sungguh, terencana, dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional dan manajerial. Sebagai bisnis yang kunci keberhasilannya terletak dari pengracikan flavour, Perseroan memiliki karyawan kunci untuk memegang rahasia dimulai dari bahan baku flavour hingga resep setiap rasa produk itu sendiri. Pada saat ini kunci keberhasilan tersebut masih dipegang top manajemen dimana manajemen turut berusaha mengembangkan pengetahuannya mengenai ragam selera pasar di berbagai negara dengan mencoba banyak produk di negara yang didatanginya. Program pengembangan karyawan mulai diadakan oleh Perseroan pada tahun 2017, dengan mengundang Premysis Consulting, diadakan In-House Training Awareness & Implementation ISO 9001: 2015 pada tanggal 26 – 27 Oktober 2017. Pada tahun 2018, program pengembangan karyawan sebagai human capital dan pembentukan Corporate Culture yang mengarah pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) mulai diadakan dengan jadwal sebagai berikut :

No. Periode Peserta Keterangan Partner 1. Januari 2018 – Mei 2018 Semua Staff & Sebagian

Pekerja Pembentukan Corporate Culture – Budaya Kerja

Efisien Dan Rasa Kepemilikan Dan

Kepedulian Terhadap Perusahaan Dan

Perubahan Cara Pikir Dalam Bekerja

Total Quality Indonesia

2. 30 – 31 Juli 2018 Staff Awareness & Implementation SMK3

Premys Consulting

3. 10 – 11 Agustus 2018 Staff Awareness & Implementation Site 5S

(5R)

Premys Consulting

RUPS

DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

DIREKTUR UTAMA

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

DIREKTUR UMUM

SEKRETARIS PERUSAHAAN

UNIT INTERNAL AUDIT

MANAGER PEMASARAN

MANAGER AKUNTANSI &

KEUANGAN

MANAGER PPIC MANAGER GUDANG

MANAGER PRODUKSI

MANAGER PEMBELIAN

MANAGER IT

MANAGER QC

MANAGER R & D

MANAGER SDM

44

No. Periode Peserta Keterangan Partner 4. Oktober 2018 – Mei

2019 Staff & Pekerja Awareness, Planning

Program, Design Program,

Implementation Key Performance Indicator

(KPI)


5. November 2018 – April 2019

Staff & Pekerja Penyusunan SMK3, Implementasi Dan Audit

External SMK3

Sakti Indonesia

Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya dengan memenuhi ketentuan tentang upah minimum propinsi/regional yang berlaku bagi pegawai. Profil Karyawan Perseroan Komposisi Karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan mempekerjakan masing-masing 315 dan 344 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi sumber daya manusia Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status karyawan.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal 31 Desember 2018 2017

Sarjana (S1) 16 12 Diploma III 9 8 SMA ke bawah 290 324 Jumlah 315 344

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Jenjang Manajerial 31 Desember 2018 2017

Direksi 1 1 Manajer 8 7 Staff 54 49 Non-Staff 252 287 Jumlah 315 344

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia 31 Desember 2018 2017

<30 Tahun 148 165 31 – 40 Tahun 93 98 41 – 50 Tahun 57 60 Lebih dari 50 Tahun 17 21 Jumlah 315 344

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

Status Karyawan 31 Desember 2018 2017

Tetap 184 178 Kontrak 131 166 Jumlah 315 344

45

No. Periode Peserta Keterangan Partner 4. Oktober 2018 – Mei

2019 Staff & Pekerja Awareness, Planning

Program, Design Program,

Implementation Key Performance Indicator

(KPI)


5. November 2018 – April 2019

Staff & Pekerja Penyusunan SMK3, Implementasi Dan Audit

External SMK3

Sakti Indonesia

Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya dengan memenuhi ketentuan tentang upah minimum propinsi/regional yang berlaku bagi pegawai. Profil Karyawan Perseroan Komposisi Karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan mempekerjakan masing-masing 315 dan 344 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi sumber daya manusia Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status karyawan.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal 31 Desember 2018 2017

Sarjana (S1) 16 12 Diploma III 9 8 SMA ke bawah 290 324 Jumlah 315 344

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Jenjang Manajerial 31 Desember 2018 2017

Direksi 1 1 Manajer 8 7 Staff 54 49 Non-Staff 252 287 Jumlah 315 344

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia 31 Desember 2018 2017

<30 Tahun 148 165 31 – 40 Tahun 93 98 41 – 50 Tahun 57 60 Lebih dari 50 Tahun 17 21 Jumlah 315 344

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

Status Karyawan 31 Desember 2018 2017

Tetap 184 178 Kontrak 131 166 Jumlah 315 344

Tunjangan dan Fasilitas Karyawan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perseroan, Perseroan menyediakan fasilitas bagi karyawan berupa:

1. Program BPJS (Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial) Perseroan telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 2. Tunjangan Hari Raya 3. Insentif Dari Produksi Dan Penjualan

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG

SAHAM Struktur kepemilikan Perseroan sebelum penawaran umum, adalah sebagai berikut:

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan:

Nama AIN IT Djonny Saksono DU DU Shirley Suwantinna KU KU Samsul Hidayat, SE., MBA - KI Helly Ardiani - D

Keterangan: KU = Komisaris Utama AIN = PT Anugerah Investindo Nusantara DU = Direktur Utama IT = PT Indonesian Tobacco KI = Komisaris Independen D = Direktur

Sifat Hubungan Kekeluargaan Diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

No. Nama Jabatan Sifat Hubungan Kekeluargaan 1. Shirley Suwantinna Komisaris Utama Merupakan Istri dari Djonny Saksono 2. Djonny Saksono Direktur Utama Merupakan Suami dari Shirley Suwantinna

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN

Pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai pengendali adalah Bapak Djonny Saksono.



PT ANUGERAH INVESTINDO NUSANTARA (9,90%)

PT INDONESIAN TOBACCO Tbk

DJONNY SAKSONO (75%)

SHIRLEY SUWANTINNA (25%)

DJONNY SAKSONO (90,10%)

46

9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 1) PT ANUGERAH INVESTINDO NUSANTARA ("AIN")

UMUM AIN adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Anugerah Investindo Nusantara”, yang berkedudukan di Kota Administrasi Malang berdasarkan Akta Pendirian AIN No. 11 tanggal 3 Maret 2014, dibuat dihadapan Junjung Handoko Limantoro, S.H., Notaris di Malang, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-10.07054. tanggal 19 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 04535 tanggal 19 Maret 2014. MAKSUD DAN TUJUAN Bahwa Maksud dan tujuan AIN adalah berusaha dibidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perindustrian, percetakan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, AIN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: STRUKTUR PERMODALAN Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 3 Maret 2014, struktur permodalan AIN adalah sebagai berikut:

No. Keterangan 1. Modal Dasar : Rp 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000

(Tiga Puluh Ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah Rupiah).

2. Modal Ditempatkan : Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Rupiah) yang terbagi atas 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah Rupiah).

3. Modal Disetor : Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Rupiah) yang terbagi atas 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah Rupiah).

Susunan pemegang saham AIN berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PENGURUS Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AIN pada saat ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris : Shirley Suwantinna

Direksi: Direktur : Djonny Saksono


Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%) Modal Dasar : 30.000 3.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:

- Djonny Saksono 5.625 562.500.000 75,00 - Shirley Suwantinna 1.875 187.500.000 25,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 7.500 750.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 22.500 2.250.000.000

47

9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 1) PT ANUGERAH INVESTINDO NUSANTARA ("AIN")

UMUM AIN adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Anugerah Investindo Nusantara”, yang berkedudukan di Kota Administrasi Malang berdasarkan Akta Pendirian AIN No. 11 tanggal 3 Maret 2014, dibuat dihadapan Junjung Handoko Limantoro, S.H., Notaris di Malang, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-10.07054. tanggal 19 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 04535 tanggal 19 Maret 2014. MAKSUD DAN TUJUAN Bahwa Maksud dan tujuan AIN adalah berusaha dibidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perindustrian, percetakan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, AIN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: STRUKTUR PERMODALAN Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 3 Maret 2014, struktur permodalan AIN adalah sebagai berikut:

No. Keterangan 1. Modal Dasar : Rp 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000

(Tiga Puluh Ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah Rupiah).

2. Modal Ditempatkan : Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Rupiah) yang terbagi atas 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah Rupiah).

3. Modal Disetor : Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Rupiah) yang terbagi atas 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah Rupiah).

Susunan pemegang saham AIN berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PENGURUS Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AIN pada saat ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris : Shirley Suwantinna

Direksi: Direktur : Djonny Saksono


Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%) Modal Dasar : 30.000 3.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:

- Djonny Saksono 5.625 562.500.000 75,00 - Shirley Suwantinna 1.875 187.500.000 25,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 7.500 750.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 22.500 2.250.000.000

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA A. Perjanjian Kredit dengan Pihak Ketiga

1. Kredit No. 2 tertanggal 19 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Maya Hasanah, S.H., M.Kn., Notaris Kota Malang (“PK No. 2/19 Februari 2019”) antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak 1. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (“BWS”); 2. Perseroan; secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Objek PK No. 2/19 Februari 2019 Fasilitas pinjaman rekening koran dengan plafond yang bersifat revolving sebesar Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) yang diberikan oleh BWS untuk digunakan untuk take over fasilitas di Bank Mestika Dharma dan tambahan modal kerja. Jangka Waktu PK No. 2/19 Februari 2019 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 19 Februari 2020. Denda a. 14 (empat belas) hari pertama dari tanggal jatuh tempo bunga, dengan bunga dihitung terhadap

jumlah tunggakan pada tangka bunga keterlambatan. Setelah itu, bunga keterlambatan terhadap jumlah total pokok dihitung sampai dengan tanggal penyelesaian. Suku bunga keterlambatan adalah suku bunga yang telah disepakati +3% (ditambah tiga persen).

b. Penutupan limit atau fasilitas kredit pinjaman sebelum jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari limit kredit.

Bunga 11% (sebelas persen) per tahun. Provisi dan Biaya Administrasi Biaya provisi : 0,4 % (nol koma empat persen). Biaya administrasi : 0,1% (nol koma satu persen). Kewajiban Perseroan Selama PK No. 2/19 Februari 2019 berjalan, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain namun tidak terbatas pada: a. memberitahukan secara tertulis kepada BWS paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya

perubahan-perubahan (i) anggaran dasar, (ii) susunan pengurus dan/atau pemegang saham serta melampirkan salinan dokumen-dokumen perubahan;

b. bermutasi kepada rekening BWS untuk setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Perseroan; c. menyerahkan laporan penjualan per bulan; d. mengasuransikan jaminan dan persediaan barang dengan menggunakan asuransi rekanan BWS dan

melekatkan Banker Clause atas nama PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk, dimana biaya asuransi menjadi beban Perseroan;

e. memberitahukan kepada BWS atas perubahan alamat Perseroan; f. menjaga rasio keuangan (financial covenant):

1) penjualan tahun 2019 meningkat 10% dari penjualan 2018; 2) Time Interest Earned tahun 2019 minimal 2x (dua kali); 3) Current Ratio minimal 150%.

Hak BWS a. mendebet rekening giro atas nama Perseroan untuk pembayaran yang telah jatuh tempo; b. melakukan evaluasi atas fasilitas kredit yang berjalan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan

review fasilitas kredit; c. melakukan kunjungan ke kantor, lokasi penyimpanan produk dan serta lokasi proyek Perseroan

termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan usaha Perseroan sesuai kebutuhan BWS dengan pemberitahuan terlebih dahulu;

d. menangguhkan dan/atau membatalkan realisasi pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Perseroan menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpan dari rujuan semula yang semata-mata menurut pertimbangan BWS. Atau Kelonggaran Tarik atas fasilitas kredit

48

Perseroan dapat dibatalkan secara otomatis oleh BWS apabila kondisi Perseroan menurun yang mengakibatkan terdapatnya tunggakan pada BWS, tanpa menghapuskan segala kewajiban Perseroan pada BWS, dan BWS berhak menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas.

Pembatasan a. mengagunkan jaminan yang telah dijaminkan kepada BWS kepada pihak lain; b. mengajukan permohonan pailit secara sendiri kepada Pengadilan Niaga;

Perseroan diperkenankan untuk melakukan antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari BWS: a. mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain; b. menerima pinjaman baru dari kreditur lain atau lembaga keuangan lainnya, kecuali transaksi dagang

yang lazim dan fasilitas bank lain yang sudah ada saat ini; c. melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum liquid yang

diperdagangkan di bursa saham.

Biaya Segala biaya yang timbul dari pemberian fasilitas kredit, termasuk namun tidak terbatas pada biaya akta dan jasa notaris, biaya akta pengikatan jaminan berikut pendaftaran dan biaya-biaya lainnya, semua biaya untuk penagihan hutang apabila Perseroan melalaikan kewajibannya seperti biaya perkata, biaya juru sita, biaya pelelangan /atau penjualan, biaya pengacara /atau kuasa dari BWS untuk menagih hutang tersebut, semuanya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan. Agunan Untuk menjamin pelunasan hutang berdasarkan PK No. 2/19 Februari 2019, Debitur menyerahkan kepada Kreditur agunan berupa tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Guna

Bangunan No. 297/Purwantoro, seluas 9.940 m2 yang beratasnamakan Perseroan dan terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Purwantoro;

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195/Purwantoro, seluas 6.720 m2 yang beratasnamakan Perseroan dan terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Purwantoro;

c. Personal Guarantee dari Djonny Saksono. Penyelesaian Perselisihan Para Pihak memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Malang di Malang sebagai tempat penyelesaian perselisihan terkait segala urusan mengenai PK No. 2/19 Februari 2019.

2. Akta Perjanjian Kredit No. 3 tertanggal 19 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Maya Hasanah, S.H.,

M.Kn., Notaris Kota Malang (“PK No.3/19 Februari 2019”) antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak 1. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (“BWS”); 2. Perseroan; secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Objek PK No. 3/19 Februari 2019 Fasilitas general financing-installment yang bersifat non revolving dengan plafond sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang diberikan oleh BWS untuk digunakan untuk take over fasilitas di Bank Mestika dan tambahan modal kerja. Jangka Waktu PK No. 3/19 Februari 2019 60 (enam puluh) bulan sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.

49

Perseroan dapat dibatalkan secara otomatis oleh BWS apabila kondisi Perseroan menurun yang mengakibatkan terdapatnya tunggakan pada BWS, tanpa menghapuskan segala kewajiban Perseroan pada BWS, dan BWS berhak menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas.


Perseroan diperkenankan untuk melakukan antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari BWS: a. mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain; b. menerima pinjaman baru dari kreditur lain atau lembaga keuangan lainnya, kecuali transaksi dagang

yang lazim dan fasilitas bank lain yang sudah ada saat ini; c. melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum liquid yang

diperdagangkan di bursa saham.





2. Akta Perjanjian Kredit No. 3 tertanggal 19 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Maya Hasanah, S.H.,

M.Kn., Notaris Kota Malang (“PK No.3/19 Februari 2019”) antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak 1. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (“BWS”); 2. Perseroan; secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Objek PK No. 3/19 Februari 2019 Fasilitas general financing-installment yang bersifat non revolving dengan plafond sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang diberikan oleh BWS untuk digunakan untuk take over fasilitas di Bank Mestika dan tambahan modal kerja. Jangka Waktu PK No. 3/19 Februari 2019 60 (enam puluh) bulan sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.

Denda a. 14 (empat belas) hari pertama dari tanggal jatuh tempo bunga, dengan bunga dihitung terhadap

jumlah tunggakan pada tangka bunga keterlambatan. Setelah itu, bunga keterlambatan terhadap jumlah total pokok dihitung sampai dengan tanggal penyelesaian. Suku bunga keterlambatan adalah suku bunga yang telah disepakati +3% (ditambah tiga persen).

b. Penutupan limit atau fasilitas kredit General Financing dengan sisa jangka waktu kurang dari dan sama dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 0% (nol persen).

c. Penutupan limit atau fasilitas kredit General Financing dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan hingga kurang dari sama dengan 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar 2% (dua persen).

d. Penutupan limit atau fasilitas kredit General Financing dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Bunga 11% (sebelas persen) per tahun. Provisi dan Biaya Administrasi Biaya provisi : 0,4 % (nol koma empat persen). Biaya administrasi : 0,1% (nol koma satu persen). Kewajiban Perseroan Selama PK No. 3/19 Februari 2019 berjalan, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain namun tidak terbatas pada: a. memberitahukan secara tertulis kepada BWS paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya

perubahan-perubahan (i) anggaran dasar, (ii) susunan pengurus dan/atau pemegang saham serta melampirkan salinan dokumen-dokumen perubahan;

b. bermutasi kepada rekening BWS untuk setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Perseroan; c. menyerahkan laporan penjualan per bulan; d. mengasuransikan jaminan dan persediaan barang dengan menggunakan asuransi rekanan BWS dan

melekatkan Banker Clause atas nama PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk, dimana biaya asuransi menjadi beban Perseroan;

e. memberitahukan kepada BWS atas perubahan alamat Perseroan; f. menjaga rasio keuangan (financial covenant):

1) penjualan tahun 2019 meningkat 10% dari penjualan 2018; 2) Time Interest Earned tahun 2019 minimal 2x (dua kali); 3) Current Ratio minimal 150%.

Hak BWS a. mendebet rekening giro atas nama Perseroan untuk pembayaran yang telah jatuh tempo; b. melakukan evaluasi atas fasilitas kredit yang berjalan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan

review fasilitas kredit; c. melakukan kunjungan ke kantor, lokasi penyimpanan produk dan serta lokasi proyek Perseroan

termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan usaha Perseroan sesuai kebutuhan BWS dengan pemberitahuan terlebih dahulu;

d. menangguhkan dan/atau membatalkan realisasi pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Perseroan menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpan dari rujuan semula yang semata-mata menurut pertimbangan BWS. Atau Kelonggaran Tarik atas fasilitas kredit Perseroan dapat dibatalkan secara otomatis oleh BWS apabila kondisi Perseroan menurun yang mengakibatkan terdapatnya tunggakan pada BWS, tanpa menghapuskan segala kewajiban Perseroan pada BWS, dan BWS berhak menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas.


Perseroan diperkenankan untuk melakukan antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari BWS: a. mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain; b. menerima pinjaman baru dari kreditur lain atau lembaga keuangan lainnya, kecuali transaksi

dagang yang lazim dan fasilitas bank lain yang sudah ada saat ini; c. melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum liquid yang

diperdagangkan di bursa saham;

50





B. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Pembiayaan No. 9870311165-PK-008 tertanggal 28 Februari 2018 (“Perjanjian Pembiayaan BCA”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak 1. PT BCA Finance (“BCA”); 2. Perseroan. Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan 1. Fasilitas Pembiayaan untuk membiayai pembelian barang (“Barang”) yang disetujui BCA dari

penjual/agen penjual/suplier/dealer; Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran penggunaannya (“Fasilitas Pembiayaan”);

2. Tujuan Fasilitas: pembiayaan Barang yang dimohonkan oleh Perseroan kepada BCA dan telah disetujui oleh BCA.

Barang Jaminan 1 (satu) Toyota Kijang Innova keluaran tahun 2018 dengan tipe 2.4 V Diesel A/T dan jenis mobil penumpang. Nilai Fasilitas Pembiayaan Nilai Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BCA kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 288.750.000,- Jumlah angsuran Rp. 9.026.700,- yang harus dibayarkan pada tanggal 28 setiap bulannya. Jangka Waktu Fasilitas 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 28 Januari 2021. Bunga 8,31% (delapan koma tiga puluh satu persen) p.a. Biaya-Biaya 1. Perseroan akan menanggung seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan

BCA ini antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan litigasi;

2. Biaya-biaya mana wajib disediakan dan diterima oleh BCA selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA.

51





B. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Pembiayaan No. 9870311165-PK-008 tertanggal 28 Februari 2018 (“Perjanjian Pembiayaan BCA”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak 1. PT BCA Finance (“BCA”); 2. Perseroan. Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan 1. Fasilitas Pembiayaan untuk membiayai pembelian barang (“Barang”) yang disetujui BCA dari

penjual/agen penjual/suplier/dealer; Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran penggunaannya (“Fasilitas Pembiayaan”);

2. Tujuan Fasilitas: pembiayaan Barang yang dimohonkan oleh Perseroan kepada BCA dan telah disetujui oleh BCA.

Barang Jaminan 1 (satu) Toyota Kijang Innova keluaran tahun 2018 dengan tipe 2.4 V Diesel A/T dan jenis mobil penumpang. Nilai Fasilitas Pembiayaan Nilai Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BCA kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 288.750.000,- Jumlah angsuran Rp. 9.026.700,- yang harus dibayarkan pada tanggal 28 setiap bulannya. Jangka Waktu Fasilitas 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 28 Januari 2021. Bunga 8,31% (delapan koma tiga puluh satu persen) p.a. Biaya-Biaya 1. Perseroan akan menanggung seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan

BCA ini antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan litigasi;

2. Biaya-biaya mana wajib disediakan dan diterima oleh BCA selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA.

Denda Keterlambatan 4%/ hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran yang tertunggak. Asuransi Selama kewajiban Perseroan kepada BCA berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCA belum dilunasi, Perseroan wajib mengasuransikan seluruh Barang serta membayar lunas premi asuransi atas Barang tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Menutup pertanggungan atas Barang dengan masa pertanggungan sesuai dengan Jangka Waktu

Perjanjian Pembiayaan pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCA dengan jenis asuransi komprehensif atau jenis lain yang disetujui oleh BCA;

2. Mencatatkan nama BCA dalam polis asuransi sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim dalam terjadinya risiko (Leasing Clause);

3. Apabila terjadi risiko yang dapat ditutup oleh polis Comprehensive, Perseroan dapat meminta persetujuan kepada BCA untuk mengurus dan menerima hasil klaim; Beda halnya, bilamana terjadi kejadian Total Loss, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilang, musnah, kerusakan menyeluruh maka BCA akan mengurus dan menerima hasil klaim yang akan diperhitungkan terhadap seluruh kewajiban Perseroan.

Kejadian Kelalaian Dan Akibatnya BCA berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut, antara lain: (i) Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA ini; (ii) Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara BCA dan Perseroan; (iii) Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya. Pembatasan Sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan BCA dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Perseroan kepada BCA belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, maka BCA tidak diperkenankan untuk memyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berhutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain. Hukum Yang Berlaku Berdasarkan hukum Indonesia dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Malang di Malang, tanpa mengurangi hak dan wewenang BCA untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum kepada Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 54101181713 antara Perseroan dengan PT Maybank Indonesia

Finance tertanggal 06 Februari 2019 yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Para Pihak 1. PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”); 2. Perseroan. Jangka Waktu 36 bulan dari 01/02/2019 sampai dengan 01/02/2022 Objek Jaminan Toyota All New Avanza- 1300 CC G M/T-2018 Utang Pokok (Rp) 163.663.317,10 Total Utang (Rp) 184.464.000

52

Angsuran (Rp/per bulan) 5.124.000 Ketentuan-ketentuan 1. Denda keterlambatan sebesar 4%/hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran jatuh

tempo. 2. Jika sisa angsuran lebih besar dari 12 bulan, maka Perseroan dikenakan penalti sebesar 5% dari

utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya yang tertunggak, namun apabila sisa angsuran lebih kecil dari atau sama dengan 12 bulan, maka Perseroan wajib membayarkan sisa angsuran yang belum berjalan dan biaya lain yang tertunggak.

3. Pembayaran yang tidak mencukupi satu angsuran dianggap sebagai ‘Pembayaran Sebagian’ dan tetap dikenakan denda keterlambatan atas pembayaran angsuran tersebut.

4. Jika tanggal angsuran jatuh tempo bertepatan pada hari libur (Sabtu, Minggu dan Libur Nasional) dan hari terakhir pada bulan tersebut, maka pembayaran dilakukan 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo dan jika terdapat selisih hari yang disebabkan transaksi perbankan, maka pembayaran angsuran baru dinyatakan diterima setelah dana angsuran diterima di rekening Maybank. Hal ini juga berlaku bagi Perseroan yang melakukan pembayaran dengan bilyet giro guna menyikapi proses kliring perbankan.

5. Perpanjangan STNK, Balik Nama (BBN), mutasi kendaraan (objek jaminan) dan sebagainya dapat dilakukan jika fasilitas pembiayaan berstatus lancar dengan persetujuan dari Maybank.

6. Penghitungan bunga kredit atas fasilitas pembiayaan dilakukan dengan menggunakan metode Anuitas.

7. Metode dan rekening pembayaran angsuran mengacu pada dokumen Tata Cara Pembayaran Angsuran.

8. Pengambilan BPKB maksimal 3 (tiga) bulan setelah kontrak lunas, apabila pengambilan BPKB melebihi waktu tersebut maka Perseroanakan dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) pertahun sebagai kompensasi biaya penitipan BPKB.



Para Pihak 1. PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”); 2. Perseroan. Jangka Waktu 36 bulan dari 01/02/2019 sampai dengan 01/01/2022 Objek Jaminan Toyota All New Avanza- 1300 CC G M/T-2018 Utang Pokok (Rp) 163.663.317,10 Total Utang (Rp) 184.464.000 Angsuran (Rp/per bulan) 5.124.000 Ketentuan-ketentuan 1. Denda keterlambatan sebesar 4%/hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran jatuh




53

Angsuran (Rp/per bulan) 5.124.000 Ketentuan-ketentuan 1. Denda keterlambatan sebesar 4%/hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran jatuh








8. Pengambilan BPKB maksimal 3 (tiga) bulan setelah kontrak lunas, apabila pengambilan BPKB melebihi waktu tersebut maka Perseroanakan dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) pertahun sebagai kompensasi biaya penitipan BPKB.



Para Pihak 1. PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”); 2. Perseroan. Jangka Waktu 36 bulan dari 01/02/2019 sampai dengan 01/01/2022 Objek Jaminan Toyota All New Avanza- 1300 CC G M/T-2018 Utang Pokok (Rp) 163.663.317,10 Total Utang (Rp) 184.464.000 Angsuran (Rp/per bulan) 5.124.000 Ketentuan-ketentuan 1. Denda keterlambatan sebesar 4%/hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran jatuh








8. Pengambilan BPKB maksimal 3 (tiga) bulan setelah kontrak lunas, apabila pengambilan BPKB melebihi waktu tersebut maka Perseroanakan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) pertahun sebagai kompensasi biaya penitipan BPKB.



Para Pihak 1. PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”); 2. Perseroan. Jangka Waktu 36 bulan dari 01/02/2019 sampai dengan 01/02/2022 Objek Jaminan Toyota All New Avanza- 1300 CC G M/T-2018 Utang Pokok (Rp) 172.163.277 Total Utang (Rp) 194.040.000 Angsuran (Rp/per bulan) 5.390.000 Ketentuan-ketentuan 1. Denda keterlambatan sebesar 4%/hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran jatuh








54



Finance tertanggal 03 Oktober 2018 yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Para Pihak 1. PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”); 2. Perseroan. Jangka Waktu 48 bulan dari 01/10/2018 sampai dengan 01/10/2022 Objek Jaminan Toyota Alphard-2.5 G AT-2018 Utang Pokok (Rp) 828.449.790 Total Utang (Rp) 995.136.000 Angsuran (Rp/per bulan) 20.732.000 Ketentuan-ketentuan 1. Denda keterlambatan sebesar 4‰/hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran jatuh








8. Pengambilan BPKB maksimal 3 (tiga) bulan setelah kontrak lunas, apabila pengambilan BPKB melebihi waktu tersebut maka Perseroanakan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pertahun sebagai kompensasi biaya penitipan BPKB.



Para Pihak 1. PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”); 2. Perseroan. Jangka Waktu 36 bulan dari 01/10/2018 sampai dengan 01/10/2021

55




Para Pihak 1. PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”); 2. Perseroan. Jangka Waktu 48 bulan dari 01/10/2018 sampai dengan 01/10/2022 Objek Jaminan Toyota Alphard-2.5 G AT-2018 Utang Pokok (Rp) 828.449.790 Total Utang (Rp) 995.136.000 Angsuran (Rp/per bulan) 20.732.000 Ketentuan-ketentuan 1. Denda keterlambatan sebesar 4‰/hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran jatuh








8. Pengambilan BPKB maksimal 3 (tiga) bulan setelah kontrak lunas, apabila pengambilan BPKB melebihi waktu tersebut maka Perseroanakan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pertahun sebagai kompensasi biaya penitipan BPKB.



Para Pihak 1. PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”); 2. Perseroan. Jangka Waktu 36 bulan dari 01/10/2018 sampai dengan 01/10/2021

Objek Jaminan Toyota Voxy-AT-2018 Utang Pokok (Rp) 343.930.026 Total Utang (Rp) 387.576.000 Angsuran (Rp/per bulan) 10.766.000 Ketentuan-ketentuan 1. Denda keterlambatan sebesar 4%/hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran jatuh









C. Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Surat Kesepakatan Pest Control No: 007/TMX-24/SKK-PC/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 antara Perseroan dengan PT Agricon Putra Citra Optima – Terminix, yang antara lain mengatur hal- hal sebagai berikut:

Para Pihak 1. Perseroan. 2. PT Agricon Putra Citra Optima (“Terminix”) Maksud dan Tujuan Pengerjaan pengendalian dan pembersihan di Perseroan yang akan dilakukan oleh Terminix. Jangka Waktu Perjanjian 1 (satu) tahun terhitung mulai 14 Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2020. Nilai Perjanjian Reguler Service Gudang Plan : Rp 1.800.000 Reguler Service Gudang 9 : Rp 380.000 Reguler Service Resident Pak Djonny : Rp 520.000

56

Tanggung Jawab Terminix 1. Terminix bertanggung jawab untuk mengendalikan dan meminimalkan populasi segala macam jenis tikus

pada lokasi pekerjaan di Perseroan dengan jumlah kunjungan sebanyak 2 (dua) kali setiap bulannya. 2. Pengendalian tikus dengan cara pemasangan umpan berupa racun tikus pada station umpan khusus serta

hanya pada titik- titik lokasi tertentu dan/atau pemasangan perangkap tikus dan Glue Trap. 3. Terminix berkewajiban untuk memberantas dan meminimalkan populasi berupa: semut, kecoa & lalat. 4. Pengendalian serangga menggunakan bahan kimia insektisida dengan metode penyemprotan. 5. Melakukan inspeksi lapangan sebelum dilakukan pengendalian hama. 6. Terminix akan memberikan Program Inhouse Training Pest Control Bersertifikat kepada Perseroan secara

Gratis untuk keberhasilan pekerjaan pengendalian serangga dan tikus di lokasi bangunan Perseroan sesuai jadwal yang telah di sepakati kedua belah pihak.

Tanggung Jawab Perseroan 1. Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga semua alat Rodent Bait Station yang telah terpasang oleh

Terminix atas kehilangan atau kerusakan. 2. Terminix akan membebankan biaya penggantian kepada Perseroan atas kerusakan/ kehilangan alat

Rodent Bait Station yang terpasang yaitu: • Black Box Station : Rp 25.000,-/ Unit • Glue Traps Station : Rp 25.000,-/ Unit • (Beban biaya menjadi tanggungan Pihak Pertama, untuk kerusakan dan kehilangan Rodent Station

lebih dari 3 unit/bulan). 3. Perseroan bertanggung jawab untuk melaksanakan saran- saran dan rekomendasi- rekomendasi yang

diberikan oleh Terminix. 4. Perseroan berkewajiban untuk menyediakan akses jalan masuk pada lokasi- lokasi yang dikerjakan, pada

saat pelaksanaan pekerjaan pengendalian serangga dan tikus. Pengakhiran 1. Jika Perseroan tidak puas dengan hasil kerja Terminix dan setelah diberikan surat peringatan tertulis

sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut tidak menunjukan perbaikan, maka Perseroan sewaktu- waktu dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Terminix.

2. Apabila Terminix menurut pertimbangan Perseroan ternyata tidak dapat menyelenggarakan pekerjaan sesuai kontrak, maka Perseroan berhak memutuskan secara sepihak dengan memberkan kesempatan selama 1 (satu) bulan kepada Terminix untuk memperbaikinya.

3. Apabila Perseroan mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak diluar alasan kepuasan Perseroan dengan hasil Kerja Terminix dan telah diberikan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, maka pihak Perseroan wajib memberikan kompensasi sebesar nilai harga borongan satu bulan seperti tersebut dalam perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan dan tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah mufakat maka Para Pihak memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang untuk menyelesaikan perselisihan.

11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian Lisensi Merek Dagang tertanggal 26 Maret 2019 antara Djonny Saksono dengan Perseroan (“Perjanjian Lisensi”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak 1. Perseroan; 2. Djonny Saksono (“DS”); secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

57

Tanggung Jawab Terminix 1. Terminix bertanggung jawab untuk mengendalikan dan meminimalkan populasi segala macam jenis tikus

pada lokasi pekerjaan di Perseroan dengan jumlah kunjungan sebanyak 2 (dua) kali setiap bulannya. 2. Pengendalian tikus dengan cara pemasangan umpan berupa racun tikus pada station umpan khusus serta

hanya pada titik- titik lokasi tertentu dan/atau pemasangan perangkap tikus dan Glue Trap. 3. Terminix berkewajiban untuk memberantas dan meminimalkan populasi berupa: semut, kecoa & lalat. 4. Pengendalian serangga menggunakan bahan kimia insektisida dengan metode penyemprotan. 5. Melakukan inspeksi lapangan sebelum dilakukan pengendalian hama. 6. Terminix akan memberikan Program Inhouse Training Pest Control Bersertifikat kepada Perseroan secara

Gratis untuk keberhasilan pekerjaan pengendalian serangga dan tikus di lokasi bangunan Perseroan sesuai jadwal yang telah di sepakati kedua belah pihak.

Tanggung Jawab Perseroan 1. Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga semua alat Rodent Bait Station yang telah terpasang oleh

Terminix atas kehilangan atau kerusakan. 2. Terminix akan membebankan biaya penggantian kepada Perseroan atas kerusakan/ kehilangan alat

Rodent Bait Station yang terpasang yaitu: • Black Box Station : Rp 25.000,-/ Unit • Glue Traps Station : Rp 25.000,-/ Unit • (Beban biaya menjadi tanggungan Pihak Pertama, untuk kerusakan dan kehilangan Rodent Station

lebih dari 3 unit/bulan). 3. Perseroan bertanggung jawab untuk melaksanakan saran- saran dan rekomendasi- rekomendasi yang

diberikan oleh Terminix. 4. Perseroan berkewajiban untuk menyediakan akses jalan masuk pada lokasi- lokasi yang dikerjakan, pada

saat pelaksanaan pekerjaan pengendalian serangga dan tikus. Pengakhiran 1. Jika Perseroan tidak puas dengan hasil kerja Terminix dan setelah diberikan surat peringatan tertulis

sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut tidak menunjukan perbaikan, maka Perseroan sewaktu- waktu dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Terminix.

2. Apabila Terminix menurut pertimbangan Perseroan ternyata tidak dapat menyelenggarakan pekerjaan sesuai kontrak, maka Perseroan berhak memutuskan secara sepihak dengan memberkan kesempatan selama 1 (satu) bulan kepada Terminix untuk memperbaikinya.

3. Apabila Perseroan mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak diluar alasan kepuasan Perseroan dengan hasil Kerja Terminix dan telah diberikan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, maka pihak Perseroan wajib memberikan kompensasi sebesar nilai harga borongan satu bulan seperti tersebut dalam perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan dan tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah mufakat maka Para Pihak memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang untuk menyelesaikan perselisihan.

11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian Lisensi Merek Dagang tertanggal 26 Maret 2019 antara Djonny Saksono dengan Perseroan (“Perjanjian Lisensi”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak 1. Perseroan; 2. Djonny Saksono (“DS”); secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Objek Perjanjian Lisensi 16 (enam belas) merek dagang terdaftar milik DS, yaitu:

No Merek Pendaftaran Kelas No. Tanggal 1. Pohon Salak IDM000023886 24 April 2005 34 2. Pohon Tanjung IDM00002388 24 April 2005 34 3. Rumah Minangkabau IDM000023883 24 April 2005 34 4. Pohon Mangga IDM000023882 24 April 2005 34 5. Pesawat DC 9 Lukisan Kapal Terbang IDM000023884 24 April 2005 34 6. Pohon Duren IDM000023885 24 April 2005 34 7. Pohon Djambu IDM000023887 24 April 2005 34 8. Kuda Terbang IDM000179183 16 Februari 2009 34 9. Bunga Sakura IDM000179185 16 Februari 2009 34

10. Anggur Kupu IDM000179182 16 Februari 2009 34 11. Lampion Lilin IDM000179181 16 Februari 2009 34 12. Roda Terbang IDM000179153 25 Februari 2009 34 13. Rodaterbang IDM000291108 21 November 2011 34 14. Pohon Sagu IDM000179186 16 Februari 2009 34 15. Save+Logo IDM000226331 17 April 2010 34 16. O VAB IDM000265845 01 Juni 2011 34

Nilai Perjanjian Biaya penggunaan Objek Perjanjian Lisensi adalah sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah), yang mana biaya ini dapat berubah sesuai dengan evaluasi dan penyesuaian, setelah 2 (dua) tahun pertama, DS berhak untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terkait dengan biaya penggunaan Objek Perjanjian Lisensi.

Jangka Waktu Perjanjian Lisensi Perjanjian Lisensi ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang berlaku sejak tanggal 26 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2029.

Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Selama Jangka Waktu Perjanjian Lisensi hingga 1 (satu) tahun berakhirnya Perjanjian Lisensi, ITIC setuju untuk

memastikan dan akan menyebabkan afiliasinya untuk tidak melakukan kerjasama atau terlibat dengan cara apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk tidak melakukan divestasi/penjualan sebagian besar saham ITIC kepada pihak-pihak lainnya di Indonesia yang memiliki bidang usaha atau kegiatan usaha yang bersifat bersaing dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan industri pengolahan tembakau

2. Perseroan tidak akan menggunakan Merek Yang Dilisensikan secara tidak etis, tidak bermoral, melanggar norma-norma kesusilaan, Suku Agama Ras dan Aliran (SARA) dan dapat menimbulkan kesan yang tidak baik, ataupun untuk tujuan yang lebih luas daripada yang diatur dalam Perjanjian ini.

3. Perseroan akan menjaga mutu, kualitas, dan netralitas produk yang dihasilkan sehingga tidak merusak reputasi Objek Perjanjian Lisensi.

4. Perseroan berjanji untuk segera memberitahukan kepada DS mengenai pelanggaran atas Objek Perjanjian Lisensi yang diketahui atau diduga, dan Perseroan akan bekerja sama sepenuhnya dengan DS dalam melindungi dan memberlakukan Objek Perjanjian Lisensi.

5. Perseroan akan mengganti rugi dan membebaskan DS terhadap setiap dan seluruh klain, kerugian, kerusakan, biaya, atau tanggung jawab yang diajukan terhadap atau harus ditanggung oleh DS akibat dari atau sehubungan dengan penggunaan Objek Perjanjian Lisensi, termasuk dalam proses pemasaran, penjualan, penawaran penjualan, promosi, atau penyerahan Produk dengan menggunakan Objek Perjanjian Lisensi termasuk dalam proses Kegiatan Usaha Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya.

Hak dan Kewajiban DS 1. Menjamin bahwa DS adalah pemilik yang sah dan merupakan pemegang hak tunggal dan eksklusif atas

Merek Yang Dilisensikan termasuk semua goodwill yang berhubungan dengan istilah dan/atau logo dimaksud di wilayah Republik Indonesia.

2. Menjamin dan membebaskan Perseroan dari pihak lain manapun termasuk tetapi tidak terbatas pada apabila terdapat kesalahan, ketidak-benaran, ketidak-cocokan, kealpaan atau pelanggaran yang timbul atau disebabkan baik sengaja ataupun tidak oleh DS atas Produk dan penggunaan Merek Yang Dilensikan sebelum Jangka Waktu Perjanjian Lisensi ini, termasuk memberikan kepada Perseroan semua kompensasi, biaya-

58

biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum yang dihadapi Perseroan dalam hal terdapat pelanggaran tersebut.

3. Selama Jangka Waktu Perjanjian Lisensi, DS tidak akan memberikan hak lisensi dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Perseroan untuk menggunakan Merek Yang Dilisensikan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pembatasan-Pembatasan Bagi Para Pihak 1. Hak lisensi hanya diberikan kepada Perseroan sepanjang Perseroan tetap menjadi perusahaan yang berdiri

secara hukum di wilayah Republik Indonesia. 2. Perseroan dilarang membuat pembebanan atau jaminan dengan cara dan dalam bentuk apapun atas Objek

Perjanjian Lisensi. 3. Perseroan dilarang menggunakan, mendaftarkan atau mencoba mendaftarkan merek dagang di negara

manapun, perdagangan atau merek yang secara substansial sama atau serupa dengan atau yang secara substansial memasukkan unsur-unsur dari Objek Perjanjian Lisensi.

4. Selama Jangka Waktu Perjanjian Lisensi dan jangka waktu 2 (dua) tahun setelahnya, Para Pihak wajib menjaga kerahasian setiap informasi rahasia yang berkenaan dengan DS, ITIC dan/atau Objek Perjanjian Lisensi.

Pengakhiran Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Lisensi dapat disebabkan karena: 1. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Lisensi. 2. Perseroan pailit. 3. Perseroan mengajukan permohonan kepailitan. 4. Perseroan mendapatkan permohonan kepailitan dari pihak lain. 5. Perseroan melanggar atau tidak mematuhi kewajiban-kewajiban, janji-janji, syarat-syarat dan segala

ketentuan yang dapat merusak nilai, itikad baik serta reputasi DS sebagai pemilik Merek Yang Dilisensikan yang dalam hal tersebut dapat menyebabkan DS menderita kerugian.

Dampak Perjanjian Lisensi Terhadap Perseroan Penandatanganan Perjanjian Lisensi ini memberikan penguasaan kepada Perseroan untuk memakai Objek Perjanjian Lisensi untuk menjalnkan kegiatan usahanya. Pengesampingan Perjanjian Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Penyelesaian Perselisihan Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat, Para Pihak telah setuju untuk memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Malang. Lain-lain Perseroan menyatakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi, sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, telah dan akan dilakukan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERSEROAN

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 06 tanggal 02 April 2019

sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tanggal 30 April 2019; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tanggal 12 Juni 2019, semua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta: (i) PT Artha Sekuritas Indonesia, (ii) PT Erdikha Elit Sekuritas, (iii) PT KGI Sekuritas Indonesia, (iv) PT Onix Sekuritas, (v) PT Panin Sekuritas Tbk, (vi) PT Reliance Sekuritas, (vii) PT Bosowa Sekuritas Indonesia, (viii) PT Shinhan Sekuritas Indonesia, (ix) PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, (x) PT NISP Sekuritas, (xi) PT Oso Sekuritas Indonesia, dan (xii) PT Danawibawa Sekuritas Indonesia, masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek yang menerangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

59

biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum yang dihadapi Perseroan dalam hal terdapat pelanggaran tersebut.

3. Selama Jangka Waktu Perjanjian Lisensi, DS tidak akan memberikan hak lisensi dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Perseroan untuk menggunakan Merek Yang Dilisensikan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pembatasan-Pembatasan Bagi Para Pihak 1. Hak lisensi hanya diberikan kepada Perseroan sepanjang Perseroan tetap menjadi perusahaan yang berdiri

secara hukum di wilayah Republik Indonesia. 2. Perseroan dilarang membuat pembebanan atau jaminan dengan cara dan dalam bentuk apapun atas Objek

Perjanjian Lisensi. 3. Perseroan dilarang menggunakan, mendaftarkan atau mencoba mendaftarkan merek dagang di negara

manapun, perdagangan atau merek yang secara substansial sama atau serupa dengan atau yang secara substansial memasukkan unsur-unsur dari Objek Perjanjian Lisensi.

4. Selama Jangka Waktu Perjanjian Lisensi dan jangka waktu 2 (dua) tahun setelahnya, Para Pihak wajib menjaga kerahasian setiap informasi rahasia yang berkenaan dengan DS, ITIC dan/atau Objek Perjanjian Lisensi.

Pengakhiran Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Lisensi dapat disebabkan karena: 1. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Lisensi. 2. Perseroan pailit. 3. Perseroan mengajukan permohonan kepailitan. 4. Perseroan mendapatkan permohonan kepailitan dari pihak lain. 5. Perseroan melanggar atau tidak mematuhi kewajiban-kewajiban, janji-janji, syarat-syarat dan segala

ketentuan yang dapat merusak nilai, itikad baik serta reputasi DS sebagai pemilik Merek Yang Dilisensikan yang dalam hal tersebut dapat menyebabkan DS menderita kerugian.

Dampak Perjanjian Lisensi Terhadap Perseroan Penandatanganan Perjanjian Lisensi ini memberikan penguasaan kepada Perseroan untuk memakai Objek Perjanjian Lisensi untuk menjalnkan kegiatan usahanya. Pengesampingan Perjanjian Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Penyelesaian Perselisihan Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat, Para Pihak telah setuju untuk memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Malang. Lain-lain Perseroan menyatakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi, sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, telah dan akan dilakukan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERSEROAN

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 06 tanggal 02 April 2019

sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tanggal 30 April 2019; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tanggal 12 Juni 2019, semua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta: (i) PT Artha Sekuritas Indonesia, (ii) PT Erdikha Elit Sekuritas, (iii) PT KGI Sekuritas Indonesia, (iv) PT Onix Sekuritas, (v) PT Panin Sekuritas Tbk, (vi) PT Reliance Sekuritas, (vii) PT Bosowa Sekuritas Indonesia, (viii) PT Shinhan Sekuritas Indonesia, (ix) PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, (x) PT NISP Sekuritas, (xi) PT Oso Sekuritas Indonesia, dan (xii) PT Danawibawa Sekuritas Indonesia, masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek yang menerangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Para Pihak 1) PT Indonesian Tobacco, Tbk. (“Emiten”) 2) PT Phillip Sekuritas Indonesia (“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”).

b. Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Emiten menunjuk PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT KGI Sekuritas Indonesia, PT Onix Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Reliance Sekuritas, PT Bosowa Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT NISP Sekuritas, PT OSO Sekuritas Indonesia, dan PT Danawibawa Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi Efek, serta PT Phillip Sekuritas Indonesia beserta Penjamin Emisi Efek lainnya menerima penunjukkan tersebut berdasarkan dan menurut syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam PPEE.

c. Syarat-syarat Penawaran 1) Saham yang akan ditawarkan dan dijual oleh Emiten kepada masyarakat sejumlah 274.060.000 (dua

ratus tujuh puluh empat juta enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing masing saham Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) akan dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum. Harga Penawaran tiap Saham Yang Ditawarkan akan ditentukan kemudian dalam Addendum PPE.

2) Harga Penawaran tiap Saham Yang Ditawarkan adalah Rp 219,- (dua ratus sembilan belas Rupiah). 3) Emiten tidak menerbitkan Surat Saham atas Saham Yang Ditawarkan tetapi akan didistribusikan

secara elektronik kepada pemegang saham. 4) Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan pada Bursa, setiap

pemesan Saham Yang Ditawarkan akan memperoleh bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan. Setelah Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada Bursa maka sebagai tanda bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan adalah Konfirmasi Tertulis dari Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Perusahaan Efek, Bank Kustodian, anggota bursa yang mengelola efek untuk kepentingan Pemegang Rekening.

5) Pemesan yang hendak melakukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Saham Yang Ditawarkan yang di distribusikan oleh KSEI untuk dan atas nama Emiten.

6) Setelah Penawaran Umum dilakukan dan setelah Saham Yang Ditawarkan Emiten dicatatkan di Bursa, pemegang saham yang menghendaki Sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal, peraturan KSEI dan anggaran dasar Emiten.

d. Penawaran Awal dan Pembentukan Sindikasi Penjamin

1) Emiten dengan ini menunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, PT Phillip Sekuritas Indonesia dengan ini menerima penunjukkan tersebut berdasarkan dan menurut syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam PPEE.

2) Emiten dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengatur percetakan Prospektus segera setelah OJK memberikan pernyataan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mendistribusikannya setelah Prospektus Ringkas diumumkan.

3) Penjamin Emisi Efek akan menentukan jadwal dan jangka Waktu Masa Penawaran Awal segera setelah Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK dan setuju akan melakukan Penawaran Awal setelah OJK memberikan pernyataan dengan menggunakan formulir nomor IX.A.2-9 lampiran 9 bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama oleh Emiten, untuk mendapatkan minat Masyarakat atas Saham yang Ditawarkan yang sifatnya tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Awal kepada Emiten setelah berakhirnya masa Penawaran Awal. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten akan menggunakan informasi yang diperoleh dari Penawaran Awal mengenai minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan menentukan jumlah Saham yang Ditawarkan, serta Harga Penawaran dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal tersebut dan kebutuhan serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Emiten atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran Saham yang Ditawarkan.

60

4) Penjamin Emisi Efek akan menentukan jadwal dan jangka Waktu Masa Penawaran Awal sesuai dengan peraturan OJK setelah memperoleh persetujuan dari OJK yang mengizinkan Emiten untuk melakukan penawaran awal untuk mendapatkan minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan yang sifatnya tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Awal kepada Emiten setelah berakhirnya masa Penawaran Awal. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten akan menggunakan informasi yang diperoleh dari Penawaran Awal mengenai minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan menentukan jumlah Saham Yang Ditawarkan, serta Harga Penawaran dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal tersebut dan kebutuhan serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Emiten atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran Saham Yang Ditawarkan.

5) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan persetujuan dari Emiten dapat membentuk Sindikasi Penjamin dengan kesediaan dan kesanggupan penuh (Full Commitment) menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Para Penjamin Emisi Efek tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan masing-masing Para Penjamin Emisi Efek akan menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini secara sendiri-sendiri dan tidak bersama sama, dan kegagalan suatu penjaminan emisi efek untuk melakukan kewajibannya tidak menyebabkan timbulnya kewajiban bagi Para Penjamin Emisi Efek lainnya dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menggantikan kedudukan Penjamin Emisi Efek yang gagal dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

6) Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan seperti yang tertera dalam PPEE dan tergantung pula pada diperolehnya Pernyataan Efektif, kesepakatan antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas Harga Penawaran dan jumlah pasti mengenai Saham Yang Ditawarkan, dan dengan memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa dan persetujuan yang disyaratkan untuk pengeluaran, penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan serta terpenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 PPEE ini, maka Emiten setuju untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat serta akan dicatatkan pada Bursa dan berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan penjaminan Emisi, maka Emiten dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ini menerima pemberian kuasa tersebut serta berjanji kepada Emiten untuk bertindak untuk dan atas nama Emiten: a) menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Perdana

dengan Harga Penawaran menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham, PPEE juncto Addendum PPEE untuk selanjutnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa;

b) mengatur serta melaksanakan PPEE dengan Agen Penjualan yang isinya tidak bertentangan dengan PPEE berikut perjanjian tambahan/perubahan atas PPEE;

c) menghadiri pertemuan-pertemuan dengan OJK, Bursa dan/atau instansi terkait lainnya (jika diperlukan) dan/atau;

d) mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka Penawaran Umum ini.

e. Penawaran Umum Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan seperti yang tertera dalam PPEE dan tergantung pula pada diperolehnya Pernyataan Efektif, kesepakatan antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas Harga Penawaran dan jumlah pasti mengenai Saham Yang Ditawarkan, dan dengan memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa dan persetujuan yang disyaratkan untuk pengeluaran, penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan serta terpenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 PPEE ini, maka Emiten setuju untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat serta akan dicatatkan pada Bursa dan berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan penjaminan Emisi, maka Emiten dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ini menerima pemberian kuasa tersebut serta berjanji kepada Emiten untuk bertindak untuk dan atas nama Emiten: 1) menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Perdana


2) mengatur serta melaksanakan PPEE dengan Agen Penjualan yang isinya tidak bertentangan dengan PPEE berikut perjanjian tambahan/perubahan atas PPEE;

61

4) Penjamin Emisi Efek akan menentukan jadwal dan jangka Waktu Masa Penawaran Awal sesuai dengan peraturan OJK setelah memperoleh persetujuan dari OJK yang mengizinkan Emiten untuk melakukan penawaran awal untuk mendapatkan minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan yang sifatnya tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Awal kepada Emiten setelah berakhirnya masa Penawaran Awal. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten akan menggunakan informasi yang diperoleh dari Penawaran Awal mengenai minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan menentukan jumlah Saham Yang Ditawarkan, serta Harga Penawaran dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal tersebut dan kebutuhan serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Emiten atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran Saham Yang Ditawarkan.

5) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan persetujuan dari Emiten dapat membentuk Sindikasi Penjamin dengan kesediaan dan kesanggupan penuh (Full Commitment) menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Para Penjamin Emisi Efek tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan masing-masing Para Penjamin Emisi Efek akan menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini secara sendiri-sendiri dan tidak bersama sama, dan kegagalan suatu penjaminan emisi efek untuk melakukan kewajibannya tidak menyebabkan timbulnya kewajiban bagi Para Penjamin Emisi Efek lainnya dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menggantikan kedudukan Penjamin Emisi Efek yang gagal dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

6) Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan seperti yang tertera dalam PPEE dan tergantung pula pada diperolehnya Pernyataan Efektif, kesepakatan antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas Harga Penawaran dan jumlah pasti mengenai Saham Yang Ditawarkan, dan dengan memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa dan persetujuan yang disyaratkan untuk pengeluaran, penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan serta terpenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 PPEE ini, maka Emiten setuju untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat serta akan dicatatkan pada Bursa dan berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan penjaminan Emisi, maka Emiten dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ini menerima pemberian kuasa tersebut serta berjanji kepada Emiten untuk bertindak untuk dan atas nama Emiten: a) menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Perdana


b) mengatur serta melaksanakan PPEE dengan Agen Penjualan yang isinya tidak bertentangan dengan PPEE berikut perjanjian tambahan/perubahan atas PPEE;

c) menghadiri pertemuan-pertemuan dengan OJK, Bursa dan/atau instansi terkait lainnya (jika diperlukan) dan/atau;

d) mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka Penawaran Umum ini.

e. Penawaran Umum Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan seperti yang tertera dalam PPEE dan tergantung pula pada diperolehnya Pernyataan Efektif, kesepakatan antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas Harga Penawaran dan jumlah pasti mengenai Saham Yang Ditawarkan, dan dengan memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa dan persetujuan yang disyaratkan untuk pengeluaran, penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan serta terpenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 PPEE ini, maka Emiten setuju untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat serta akan dicatatkan pada Bursa dan berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan penjaminan Emisi, maka Emiten dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ini menerima pemberian kuasa tersebut serta berjanji kepada Emiten untuk bertindak untuk dan atas nama Emiten: 1) menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Perdana


2) mengatur serta melaksanakan PPEE dengan Agen Penjualan yang isinya tidak bertentangan dengan PPEE berikut perjanjian tambahan/perubahan atas PPEE;

3) menghadiri pertemuan-pertemuan dengan OJK, Bursa dan/atau instansi terkait lainnya (jika diperlukan) dan/atau;

4) mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka Penawaran Umum ini.

f. Penjaminan Emisi 1) Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan para pihak yang tercantum dalam PPEE

dan tergantung pada: a) diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana diisyaratkan untuk penawaran dan penjualan

Saham Yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat pada Pasar Perdana. b) tercapainya kesepakatan antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas Harga

Penawaran dan jumlah pasti mengenai Saham Yang Ditawarkan. c) serta pemenuhan syarat-syarat yang disyaratkan untuk pengeluaran, penawaran dan

penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat dan pembelian Saham Yang Ditawarkan tersebut oleh Masyarakat dengan Harga Penawaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Maka Penjamin Emisi Efek atas dasar kesanggupan penuh (full commitment) berjanji dan mengikat diri, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama akan membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing dan selanjutnya membayar penuh seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sesuai dengan ketentuan Pasal 13.1 PPEE ini.

2) Penjamin Emisi Efek mengikat diri mengambil Bagian Penjaminan dengan porsi penjaminan sebagai

berikut: a) PT Phillip Sekuritas Indonesia berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak

273.740.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham; b) PT Artha Sekuritas Indonesia berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak

25.000 (dua puluh lima ribu) saham; c) PT Erdikha Elit Sekuritas berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak

35.000 (tiga puluh lima ribu) saham; d) PT KGI Sekuritas Indonesia berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak

25.000 (dua puluh lima ribu) saham; e) PT Onix Sekuritas berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak 25.000 (dua

puluh lima ribu) saham; f) PT Panin Sekuritas, Tbk berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak 35.000

(tiga puluh lima ribu) saham; g) PT Reliance Sekuritas berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak 25.000

(dua puluh lima ribu) saham; h) PT Bosowa Sekuritas Indonesia berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak

25.000 (dua puluh lima ribu) saham; i) PT Shinhan Sekuritas Indonesia berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis

sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham; j) PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis

sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham; k) PT NISP Sekuritas berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak 25.000 (dua

puluh lima ribu); l) PT OSO Sekuritas Indonesia berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis sebanyak

25.000 (dua puluh lima ribu) saham; m) PT Danawibawa Sekuritas Indonesia berkewajiban untuk menawarkan dan menjual habis

sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu);

Jumlah seluruhnya sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) saham dan selanjutnya pada Tanggal Pembayaran membayar penuh seluruh hasil penjualan sajam pada Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

3) Segera setelah Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengetahui bahwa tidak semua Saham habis terjual, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada Emiten, jumlah Saham yang tidak habis terjual kepada Masyarakat dan berdasarkan Pasal 6.1 PPEE wajib dibeli dan dan dibayar seluruh sisa Saham tersebut oleh Penjamin Emisi Efek.

62

4) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada Emiten hal-hal tersebut pada Pasal 6.3 PPEE selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

5) Penyerahan hasil penjualan Saham dengan Harga Penawaran pada Pasar Perdana sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian termasuk hasil penjualan sisa Saham yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2 Perjanjian ini pada Tanggal Pembayaran wajib dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

6) Apabila ternyata ada Penjamin Emisi Efek yang tidak membayar jumlah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah yang harus ditanggungnya, maka Penjamin Emisi Efek tersebut tidak berhak atas imbalan jasa penjaminan dan jasa penjualan selama kewajiban terhadap Emiten tersebut belum dipenuhi seluruhnya dengan tidak mengurangi kewajiban lainnya dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berkewajiban membantu Emiten melakukan penagihan kepada Penjamin Emisi Efek tersebut.

7) Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6.6 PPEE tidaklah membebaskan Penjamin Emisi Efek yang lalai dari kewajibannya sehubungan dengan kelalaiannya tersebut berdasarkan Perjanjian.

g. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

1) Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek secara bersama-sama akan menentukan dan mentaati jadwal waktu Penawaran Umum, yang akan ditentukan kemudian dalam Prospektus dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

2) Jadwal waktu tersebut dapat diubah berdasarkan persetujuan bersama antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten dengan memberitahukan lebih dahulu kepada OJK dalam kondisi sebelum diterimanya Pernyataan Efektif. Selain itu Jadwal dimaksud dapat diubah oleh Emiten dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan Dampak Negatif Yang Material terhadap Penawaran Umum atau Emiten, dan/atau mempunyai alasan yang tepat sesuai ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2, apabila Emiten ingin dilakukan penundaan Penawaran Umum dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada OJK, dan melaksanakan ketentuan penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2.

3) Apabila tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dan/atau untuk salah satu pihak melakukan tindakan hukum tertentu, jatuh pada hari yang bukan Hari Bank atau Hari Kerja atau Hari Bursa, maka sesuai dengan konteksnya, pembayaran dan/atau tindakan hukum itu harusdilakukan pada Hari Bank atau Hari Kerja atau Hari Bursa berikutnya kecuali jika ditentukan lain secara khusus dalam PPEE.

4) Penutupan Masa Penawaran dapat dipersingkat dalam hal jumlah pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang masuk telah melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan sepanjang tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja setelah dimulainya Masa Penawaran dan setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada OJK tentang maksudnya tersebut.

h. Jadwal Waktu Penawaran Umum 1) Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek secara bersama-sama akan menentukan dan mentaati

jadwal waktu Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Prospektus. 2) Jadwal waktu tersebut dapat diubah berdasarkan persetujuan bersama antara Penjamin

Pelaksana Emisi Efek dan Emiten dengan memberitahukan lebih dahulu kepada OJK dalam kondisi sebelum diterimanya Pernyataan Efektif. Selain itu Jadwal dimaksud dapat diubah oleh Emiten dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan Dampak Negatif Yang Material terhadap Penawaran Umum atau Emiten, dan/atau mempunyai alasan yang tepat sesuai ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2, apabila Emiten ingin dilakukan penundaan Penawaran Umum dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada OJK, dan melaksanakan ketentuan penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2.



63

4) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada Emiten hal-hal tersebut pada Pasal 6.3 PPEE selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

5) Penyerahan hasil penjualan Saham dengan Harga Penawaran pada Pasar Perdana sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian termasuk hasil penjualan sisa Saham yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2 Perjanjian ini pada Tanggal Pembayaran wajib dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

6) Apabila ternyata ada Penjamin Emisi Efek yang tidak membayar jumlah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah yang harus ditanggungnya, maka Penjamin Emisi Efek tersebut tidak berhak atas imbalan jasa penjaminan dan jasa penjualan selama kewajiban terhadap Emiten tersebut belum dipenuhi seluruhnya dengan tidak mengurangi kewajiban lainnya dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berkewajiban membantu Emiten melakukan penagihan kepada Penjamin Emisi Efek tersebut.

7) Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6.6 PPEE tidaklah membebaskan Penjamin Emisi Efek yang lalai dari kewajibannya sehubungan dengan kelalaiannya tersebut berdasarkan Perjanjian.

g. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

1) Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek secara bersama-sama akan menentukan dan mentaati jadwal waktu Penawaran Umum, yang akan ditentukan kemudian dalam Prospektus dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

2) Jadwal waktu tersebut dapat diubah berdasarkan persetujuan bersama antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten dengan memberitahukan lebih dahulu kepada OJK dalam kondisi sebelum diterimanya Pernyataan Efektif. Selain itu Jadwal dimaksud dapat diubah oleh Emiten dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan Dampak Negatif Yang Material terhadap Penawaran Umum atau Emiten, dan/atau mempunyai alasan yang tepat sesuai ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2, apabila Emiten ingin dilakukan penundaan Penawaran Umum dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada OJK, dan melaksanakan ketentuan penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2.



h. Jadwal Waktu Penawaran Umum 1) Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek secara bersama-sama akan menentukan dan mentaati

jadwal waktu Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Prospektus. 2) Jadwal waktu tersebut dapat diubah berdasarkan persetujuan bersama antara Penjamin

Pelaksana Emisi Efek dan Emiten dengan memberitahukan lebih dahulu kepada OJK dalam kondisi sebelum diterimanya Pernyataan Efektif. Selain itu Jadwal dimaksud dapat diubah oleh Emiten dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan Dampak Negatif Yang Material terhadap Penawaran Umum atau Emiten, dan/atau mempunyai alasan yang tepat sesuai ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2, apabila Emiten ingin dilakukan penundaan Penawaran Umum dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada OJK, dan melaksanakan ketentuan penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2.



i. Penyebaran Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan Pengiklanan Prospektus Ringkas 1) segera setelah tanggal Pernyataan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Emiten dengan dibantu

oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengatur pencetakan Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham, Daftar Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Konfirmasi Penjatahan, dan Daftar Pemesanan Pembelian Saham tersedia dalam jumlah yang cukup pada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran.

2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek, harus memastikan bahwa Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Daftar Pemesanan Pembelian Saham tersedia dalam jumlah yang cukup pada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari.

3) Prospektus Ringkas dilarang diumumkan sampai dengan diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sesuai dengan formulir lampiran 9 Peraturan Nomor IX.A.2, dan Prospektus Ringkas wajib diumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sesuai dengan formulir lampiran 9 Peraturan Nomor IX.A.2.

4) Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya Masa Penawaran, Emiten dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengumumkan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, jika ada, mengenai informasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah SahamYang Ditawarkan, Penjamin Emisi Efek, dan tanggal efektif dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif.

5) Emiten dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan bukti pengumuman Prospektus Ringkas dan perbaikan/tambahan atas Prospektus Ringkas kepada OJK selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman tersebut dilakukan.

6) Dalam hal Emiten bermaksud mengumumkan Prospektus Awal melalui media massa, maka pengumuman tersebut wajib dilaksanakan paling cepat bersamaan dengan diumumkannya Prospektus Ringkas.

j. Penjatahan dan Pengembalian Uang 1) Penjatahan akan dilakukan apabila pemesanan saham melampaui jumlah Saham Yang

Ditawarkan. Penjatahan ditentukan oleh Manajer Penjatahan dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.7 dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut: a) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan

penjatahan pasti dalam Penawaran Umum; b) penjatahan pasti dilarang diberikan kepada:

i. Direksi, Dewan Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan;

ii. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam nomor (i) dan (ii), yang bukan

merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 2) Jika jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang

Ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk penjatahan pasti ini sebagai berikut: a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan sebagaimana disebut dalam PPEE ini dan

terdapat sisa Saham Yang Ditawarkan yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan dalam hal pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham Yang Ditawarkan, maka sisa Saham Yang Ditawarkan akan dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam PPEE ini;

b) dalam hal setelah pengecualian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam PPEE ini dan terdapat sisa Saham Yang Ditawarkan yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, haarus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

64

(i) Dalam hal Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan di Bursa, maka Saham Yang Ditawarkan tersebut dialokasikan Dengan memenuhi persyaratan berikut:

1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana Saham Yang Ditawarkan tersebut akan tercatat;

2. apabila terdapat Saham Yang Ditawarkan yang tersisa, maka setelah satu satuan

perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(ii) Dalam hal Saham Yang Ditawarkan tidak akan dicatatkan di Bursa, maka Saham Yang Ditawarkan tersebut dialokasikan secara proposional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan.

3) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan di atas dalam penjatahan harus diusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin pemesanan-pemesanan saham yang sah dalam jumlah kecil yang diajukan.

4) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan terbukti bahwa pemesan mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan lebih dari 1 (satu) Formulir Pemesanan Pembelian Saham untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan 1 (satu) Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

5) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat menutup Masa Penawaran lebih awal apabila jumlah pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang masuk telah melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, dengan tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku bahwa Masa Penawaran sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerjadan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

6) Pelaksanaan keputusan penjatahan saham ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2 dan Peraturan Nomor IX.A.7.

7) Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.1 dan ayat 11.2 PPEE ini harus telah diselesaikan selambat-lambatnya pada Tanggal Penjatahan.

8) Selambat-lambatnya pada pukul enambelas kosong kosong Waktu Indonesia Barat (16.00 WIB) pada Hari Kerja kedua setelah penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib menyampaikan kepada Emiten: a) Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang sah, yang diisi lengkap sebagaimana mestinya,

dengan merincinama-nama, alamat-alamat dari pemesan-pemesan yangdikabulkan serta jumlah saham untuk dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemesan-pemesan yang diterima baik; dan

b) Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang Telah diterima dan diisi lengkap sebagaimana mestinya pada Tanggal Penjatahan.

9) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kepada para pemesan uang pembayaran yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan sesegera mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya Penjamin Emisi Efek serta Agen Penjualan dengan ini membebaskan Emiten dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindah bukuan kerekening atas nama pemesan yang berada di luar Jakarta dan/atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.

10) Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

65

(i) Dalam hal Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan di Bursa, maka Saham Yang Ditawarkan tersebut dialokasikan Dengan memenuhi persyaratan berikut:

1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana Saham Yang Ditawarkan tersebut akan tercatat;

2. apabila terdapat Saham Yang Ditawarkan yang tersisa, maka setelah satu satuan

perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(ii) Dalam hal Saham Yang Ditawarkan tidak akan dicatatkan di Bursa, maka Saham Yang Ditawarkan tersebut dialokasikan secara proposional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan.

3) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan di atas dalam penjatahan harus diusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin pemesanan-pemesanan saham yang sah dalam jumlah kecil yang diajukan.

4) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan terbukti bahwa pemesan mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan lebih dari 1 (satu) Formulir Pemesanan Pembelian Saham untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan 1 (satu) Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

5) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat menutup Masa Penawaran lebih awal apabila jumlah pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang masuk telah melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, dengan tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku bahwa Masa Penawaran sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerjadan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

6) Pelaksanaan keputusan penjatahan saham ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2 dan Peraturan Nomor IX.A.7.

7) Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.1 dan ayat 11.2 PPEE ini harus telah diselesaikan selambat-lambatnya pada Tanggal Penjatahan.

8) Selambat-lambatnya pada pukul enambelas kosong kosong Waktu Indonesia Barat (16.00 WIB) pada Hari Kerja kedua setelah penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib menyampaikan kepada Emiten: a) Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang sah, yang diisi lengkap sebagaimana mestinya,

dengan merincinama-nama, alamat-alamat dari pemesan-pemesan yangdikabulkan serta jumlah saham untuk dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemesan-pemesan yang diterima baik; dan

b) Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang Telah diterima dan diisi lengkap sebagaimana mestinya pada Tanggal Penjatahan.

9) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kepada para pemesan uang pembayaran yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan sesegera mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya Penjamin Emisi Efek serta Agen Penjualan dengan ini membebaskan Emiten dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindah bukuan kerekening atas nama pemesan yang berada di luar Jakarta dan/atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.

10) Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

11) Terkait pengembalian uang pesanan sehubungan dengan pengakhiran PPE yang mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek sesegera mungkin wajib mengembalikan uang pembayaran milik pemesan yang telah diterima sehubungan dengan pemesanan Saham Yang Ditawarkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran PPE.

12) Dalam hal Penjamin Emisi Efek terlambat dalam mengembalikan kelebihan pemesanan kepada para pemesan, maka untuk setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat Suku Bunga yang diperhitungkan dari jumlah yang terlambat dibayarkan terhitung sejak tanggal jatuh temponya pembayaran tersebut, setelah diperhitungkan dengan pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

k. Agen Penjualan

1) Yang dapat ditunjuk oleh Penjamin Emisi Efek sebagai Agen Penjualan di Indonesia hanyalah anggota Bursa di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

2) Dalam hal Penjamin Emisi Efek hendak menggunakan jasa-jasa Agen Penjualan dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek akan terlebih dahulu membuat Perjanjian Agen Penjualan yang isinya tidak bertentangan dengan PPEE atau telah menerima surat konfirmasi dari Agen Penjualan yang menyatakan bahwa Agen Penjualan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PPEE yang mengatur atau berlaku terhadap Agen Penjualan.

3) Penjamin Emisi Efek yang memakai jasa Agen Penjualan, bertanggung jawab penuh tanpa terkecuali atas tindakan-tindakan Agen Penjualan tersebut, mengenai atau sehubungan dengan Penawaran umum dan semua akibatnya dan karenanya Emiten tidak bertanggung jawab terhadap Agen Penjualan.

l. Pembayaran Hasil Penjualan Saham

1) Selambat-lambatnya pada tanggal penutupan Masa Penawaran, Para Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor (in good funds) kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke Rekening Penawaran Umum pada Bank Penerima sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk.

Cabang Bursa Efek Indonesia Atas nama PT Philip Sekuritas Indonesia

IPO Indonesian Tobacco Nomor rekening 4589787878

masing-masing sebesar pesanan yang masuk namun tidak kurang dari besar Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2 PPEE. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan.

2) Apabila ada Penjamin Emisi Efek yang gagal membayar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 13.1. PPEE, maka Penjamin Emisi Efek yang gagal tersebut wajib, disamping melakukan kewajiban pembayaran tersebut dalam Pasal 13.1, membayar ganti rugi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar Suku Bunga untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan seluruh jumlah yang tersebut diterima oleh Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memperhatikan pengaturan pembayaran dalam Pasal 13.1 dan kewajiban pembayaran kepada Emiten yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai Pasal 13.4.

3) Pembayaran oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek, membebaskan para Penjamin Emisi Efek yang melakukan pembayaran tersebut dari tanggung jawab mereka terhadap Emiten mengenai kewajiban pembayaran sesuai dengan Bagian Penjaminan.

4) Pembayaran oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek, membebaskan para Penjamin Emisi Efek yang melakukan pembayaran tersebut dari tanggung jawab mereka terhadap Emiten mengenai kewajiban pembayaran sesuai dengan Bagian Penjaminan.

5) Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor uang hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang telah diterima dari Penjamin Emisi Efek ke dalam rekening penerimaan atas nama Emiten di:

66

PT Bank Central Asia Tbk. Cabang Jalan Borobudur Malang

Dengan nomor rekening 8160689928 Atas nama PT Indonesian Tobacco, Tbk.

Pada Tanggal Pembayaran sebesar jumlah Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan porsi Bagian Penjaminan masing-masing, dikalikan Harga Penawaran, dikurangi: a) biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan

(apabila ada); b) jumlah yang diperkirakan untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Penjamin

Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; c) jumlah kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan

Pasal 23 yang berlaku terhadap imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6) Apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek gagal membayar kepada Emiten pada Tanggan

Pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13.4 PPEE, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut wajib membayar ganti rugi kepada Emiten sebesar Suku Bunga untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan seluruh jumlah uang penjualan tersebut diterima oleh Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

7) Pembayaran oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 13.4 PPEE membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek terhadap Emiten mengenai kewajiban pembayaran sesuai dengan Bagian Penjaminan.

m. Penyerahan Saham dan Formulir Konfirmasi Penjatahan

1) Emiten selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan menyerahkan Formulir Konfirmasi Penjatahan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Emiten bersama dengan Penjamin Pelaksana EmisiEfek, untuk diserahkan kepada para pemesan atau kepada pihak yang ditunjuk oleh pemesan di tempatpemesanan semula dilaksanakan.

2) Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Kepada pemesan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan ditempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Penjamin Emisi Efek oleh para pemesan dan informasi mengenai pengambilan Formulir Konfirmasi Penjatahan tersebut dapat diminta oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan Yang bersangkutan.Emiten tidak bertanggung jawab mengenai hal tersebut di atas, dan karenanya harus dibebaskan oleh Penjamin Emisi Efek dan / atau Agen Penjualan dari segala tuntutan yang mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan tersebut di atas. Formulir Konfirmasi Penjatahan hanya dapat diambil dengan mengajukan /menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan disertai dengan bukti identitas diri.

3) Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan oleh Emiten melalui Penjamin Emisi Efek secara elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saham Yang Ditawarkan akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan.

4) Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada pemesan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek pada Tanggal Distribusi Saham. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Saham Yang Ditawarkan semata mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek dengan memperhatikan ketentuan dalam PPEE ini.

5) Segera setelah Saham Yang Ditawarkan dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 15.4 PPEE, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Saham Yang Ditawarkan ke dalam rekening efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminannya. Apabila setelah menerima pengkreditan Saham Yang Ditawarkan, Penjamin Emisi Efek terlambat memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Saham Yang Ditawarkan ke dalam rekening efek Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud, maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada pemesan, denda sebesar Suku Bunga. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Saham Yang Ditawarkan kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggungjawab pendistribusian Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan, semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

67

PT Bank Central Asia Tbk. Cabang Jalan Borobudur Malang

Dengan nomor rekening 8160689928 Atas nama PT Indonesian Tobacco, Tbk.

Pada Tanggal Pembayaran sebesar jumlah Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan porsi Bagian Penjaminan masing-masing, dikalikan Harga Penawaran, dikurangi: a) biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan

(apabila ada); b) jumlah yang diperkirakan untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Penjamin

Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; c) jumlah kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan

Pasal 23 yang berlaku terhadap imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6) Apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek gagal membayar kepada Emiten pada Tanggan

Pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13.4 PPEE, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut wajib membayar ganti rugi kepada Emiten sebesar Suku Bunga untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan seluruh jumlah uang penjualan tersebut diterima oleh Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

7) Pembayaran oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 13.4 PPEE membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek terhadap Emiten mengenai kewajiban pembayaran sesuai dengan Bagian Penjaminan.

m. Penyerahan Saham dan Formulir Konfirmasi Penjatahan

1) Emiten selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan menyerahkan Formulir Konfirmasi Penjatahan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Emiten bersama dengan Penjamin Pelaksana EmisiEfek, untuk diserahkan kepada para pemesan atau kepada pihak yang ditunjuk oleh pemesan di tempatpemesanan semula dilaksanakan.

2) Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Kepada pemesan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan ditempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Penjamin Emisi Efek oleh para pemesan dan informasi mengenai pengambilan Formulir Konfirmasi Penjatahan tersebut dapat diminta oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan Yang bersangkutan.Emiten tidak bertanggung jawab mengenai hal tersebut di atas, dan karenanya harus dibebaskan oleh Penjamin Emisi Efek dan / atau Agen Penjualan dari segala tuntutan yang mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan tersebut di atas. Formulir Konfirmasi Penjatahan hanya dapat diambil dengan mengajukan /menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan disertai dengan bukti identitas diri.

3) Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan oleh Emiten melalui Penjamin Emisi Efek secara elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saham Yang Ditawarkan akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan.

4) Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada pemesan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek pada Tanggal Distribusi Saham. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Saham Yang Ditawarkan semata mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek dengan memperhatikan ketentuan dalam PPEE ini.

5) Segera setelah Saham Yang Ditawarkan dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 15.4 PPEE, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Saham Yang Ditawarkan ke dalam rekening efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminannya. Apabila setelah menerima pengkreditan Saham Yang Ditawarkan, Penjamin Emisi Efek terlambat memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Saham Yang Ditawarkan ke dalam rekening efek Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud, maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada pemesan, denda sebesar Suku Bunga. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Saham Yang Ditawarkan kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggungjawab pendistribusian Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan, semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

n. Imbalan 1) Untuk Penawaran Umum ini Emiten wajib membayar kepada Para Penjamin Emisi Efek melalui

Penjamin Pelaksana Emisi Efek imbalan-imbalan jasa untuk: a) Jasa penjaminan kepada Para Penjamin Emisi Efek; b) Imbalan jasa penjualan kepada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan; dan/atau c) Imbalan untuk jasa penyelenggaraan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam jumlah

dan rincian yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum PPEE. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak memotong imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa penjualan untuk Penjamin Emisi Efek yang telah melaksanakan pembayaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek sebelum dibayarkan kepada Emiten dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan imbalan-imbalan jasa tersebut kepada Emiten pada Tanggal Pembayaran

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan akan menjadi tanggungan dan harus dibayar Emiten. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan faktur pajak asli setelah Emiten melakukan pelunasan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan pajak Yang berlaku dan Emiten wajib menyerahkan fotokopi faktur pajak tersebut kepada Penjamin Emisi Efek. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas imbalan jasa penjaminan sebagaimana diatur dalam ayat 16.1. Pasal ini wajib menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penjamin Emisi Efek, dan akan dipoton langsung oleh Emiten dari imbalan jasa yang harus dibayar kepada Penjamin Emisi Efek, selanjutnya Emiten berkewajiban menyetorkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak setelah Tanggal Pembayaran sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta wajib menyerahkan bukti potong pajak PPh 23 tersebut kepada Penjamin Emisi Efek setelah Emiten melakukan penyetoran pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3) Imbalan-imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.1. PPEE selanjutnya harus dibagikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek menurut carayang disetujui antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

4) Apabila ternyata Penjamin Emisi Efek tidak membayar jumlah yang harus dibayarkannya sesuai dengan PPEE, maka Emiten tidak akan membayarkan imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa penjualan kepada Penjamin Emisi Efek tersebut selama kewajibannya terhadap Emiten belum seluruhnya dipenuhi.

o. Pernyataan dan Jaminan Emiten

Emiten dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek bahwa: a) Emiten telah didirikan secara patut dan berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,

dengan kekuasaan dan kewenangan untuk memiliki harta kekayaannya sendiri dan memiliki setiap perijinan, persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya;

b) Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang diedarkan kepada masyarakat, masing-masing memuat keterangan yang benar mengenai fakta material yang penting dan relevan yang dibutuhkan, serta tidak melalaikan untuk menyebutkan fakta material yang penting yang harus dimasukkan atau yang perlu untuk dimasukkan agar keterangan didalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan info memo tidak menyesatkan. Tidak ada fakta material penting yang diketahui Emiten, Dewan Komisaris atau Direksi Emiten yang Tidak diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran, Prospektus, Prospektus Awal Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang dapat membuat suatu pernyataan didalamnya menjadi menyesatkan

c) Pernyataan Pendaftaran dan setiap perubahan dan/atau tambahan terhadapnya telah: (i) Dipersiapkan oleh Emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

termasuk Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan OJK; dan (ii) Telah atau akan diajukan kepada OJK menurut ketentuan OJK.Sejak tanggal Pernyataan

Pendaftaran dan setiap perubahan dan/atau penambahannya; (iii) Tidak akan memuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material penting atau

mengabaikan untuk menyatakan fakta material penting yang diperlukan untuk dinyatakan di dalamnya atau pentiguntuk membuat pernyataan di dalamnya, dengan mengingat keadaan dimana pernyataan tersebut dibuat, menjadi tidak menyesatkan; atau

(iv) Pernyataan yang tidak akurat mengenai fakta material. Salinan dari Pernyataan Pendaftaran telah atau akan disampaikan oleh Emiten kepada Penjamin Emisi Efek dalam waktu yang secepat-cepatnya.

68

d) Kecuali Pernyataan Efektif dari OJK dan persetujuan Bursa untuk mencatatkan seluruh Saham Emiten di Bursa, Emiten telah memperoleh seluruh persetujuan dan/atau perizinan material yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perjanjian-perjanjian dengan pihak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan kreditur Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran Umum ini;

e) Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini: (i) akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) akan telah disetor penuh; dan (iii) akan memberikan kepada pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang

saham Emiten seluruh hak yang sama yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Emiten adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Malang, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam bagian awal PPEE.

g) Kecuali sepanjang yang telah diberitahukan oleh Emiten kepada Penjamin Emisi Efek, penandatanganan dan pelaksanaan dari PPEE tidak akan melanggar atau bertentangan secara material dengan salah satu syarat dan ketentuan dari atau akan mengakibatkan terjadinya kelalaian secara material menurut suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat Emiten pada tanggal hari ini atau melanggar anggaran dasarnya, atau tidak menyalahi, melanggar atau menimbulkan kelalaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dari keputusan suatu badan peradilan di Indonesia atau badan pemerintahan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Emiten atau kekayaannya secara material yang mempunyai Dampak Negatif Yang Material yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Emiten.

h) Dengan diserahkan Saham Yang Ditawarkan terhadap pembayaran untuknya sesuai dengan PPEE, hak kepemilikan yang sah atas Saham Yang Ditawarkan tersebut, yang bebas dari segala pembebanan, akan berpindah kepada para pemesannya; tidak ada pemegang saham yang tunduk atau akan tunduk pada kewajiban Emiten yang timbul dari kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan tersebut (dan tidak timbul dari dasar lainnya selain dari kepemilikan tersebut);dan kecuali sebagaimana yang diungkapkan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas tidak akan ada pembatasan terhadap hak pemegang Saham untuk memegang atau memberi suara atau memindahkan sebagaimana yang berlaku atas Saham tersebut.

i) Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, tidak ada perselisihan hubungan industrial dengan karyawan dari Emiten, yang sedang berlangsung atau akan terjadi atau diancamkan, yang dapat secara sendiri-sendiri atau secara bersama sama mengakibatkan Dampak Negatif Yang Material. ▪ Emiten, (sejauh dapat diterapkan) dan Direksi Emiten (Direksi) ketika penyelesaian

pencatatan di Bursa memenuhi, atau akan memenuhi seluruh ketentuan dalam peraturan-peratura Bursa yang berlaku; dan

▪ Kebijakan tata kelola Emiten memenuhi, atau, pada penyelesaian pencatatan di Bursa akan memenuhi seluruh persyaratan OJK dan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasi yang disertakan di dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas secara wajar menggambarkan posisi keuangan dari Emiten, per tanggal tanggal yang ditampilkan dan hasil hasil kegiatannyadan arus kas untuk waktu yang ditunjukkan, dan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

j) Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana dan sepanjang terlihat dalam laporan keuangan atau diberitahukan secara tertulis oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Emiten tidak mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang material selain kewajiban-kewajiban yang timbul dalam rangka jalannya usaha Emiten yang biasa dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

k) Pembuatan PPEE telah disetujui sebagaimana mestinya oleh Emiten dan setelah ditandatangani atas nama Emiten merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Emiten yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

69

d) Kecuali Pernyataan Efektif dari OJK dan persetujuan Bursa untuk mencatatkan seluruh Saham Emiten di Bursa, Emiten telah memperoleh seluruh persetujuan dan/atau perizinan material yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perjanjian-perjanjian dengan pihak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan kreditur Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran Umum ini;

e) Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini: (i) akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) akan telah disetor penuh; dan (iii) akan memberikan kepada pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang

saham Emiten seluruh hak yang sama yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Emiten adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Malang, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam bagian awal PPEE.

g) Kecuali sepanjang yang telah diberitahukan oleh Emiten kepada Penjamin Emisi Efek, penandatanganan dan pelaksanaan dari PPEE tidak akan melanggar atau bertentangan secara material dengan salah satu syarat dan ketentuan dari atau akan mengakibatkan terjadinya kelalaian secara material menurut suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat Emiten pada tanggal hari ini atau melanggar anggaran dasarnya, atau tidak menyalahi, melanggar atau menimbulkan kelalaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dari keputusan suatu badan peradilan di Indonesia atau badan pemerintahan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Emiten atau kekayaannya secara material yang mempunyai Dampak Negatif Yang Material yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Emiten.

h) Dengan diserahkan Saham Yang Ditawarkan terhadap pembayaran untuknya sesuai dengan PPEE, hak kepemilikan yang sah atas Saham Yang Ditawarkan tersebut, yang bebas dari segala pembebanan, akan berpindah kepada para pemesannya; tidak ada pemegang saham yang tunduk atau akan tunduk pada kewajiban Emiten yang timbul dari kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan tersebut (dan tidak timbul dari dasar lainnya selain dari kepemilikan tersebut);dan kecuali sebagaimana yang diungkapkan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas tidak akan ada pembatasan terhadap hak pemegang Saham untuk memegang atau memberi suara atau memindahkan sebagaimana yang berlaku atas Saham tersebut.

i) Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, tidak ada perselisihan hubungan industrial dengan karyawan dari Emiten, yang sedang berlangsung atau akan terjadi atau diancamkan, yang dapat secara sendiri-sendiri atau secara bersama sama mengakibatkan Dampak Negatif Yang Material. ▪ Emiten, (sejauh dapat diterapkan) dan Direksi Emiten (Direksi) ketika penyelesaian

pencatatan di Bursa memenuhi, atau akan memenuhi seluruh ketentuan dalam peraturan-peratura Bursa yang berlaku; dan

▪ Kebijakan tata kelola Emiten memenuhi, atau, pada penyelesaian pencatatan di Bursa akan memenuhi seluruh persyaratan OJK dan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasi yang disertakan di dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas secara wajar menggambarkan posisi keuangan dari Emiten, per tanggal tanggal yang ditampilkan dan hasil hasil kegiatannyadan arus kas untuk waktu yang ditunjukkan, dan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

j) Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana dan sepanjang terlihat dalam laporan keuangan atau diberitahukan secara tertulis oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Emiten tidak mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang material selain kewajiban-kewajiban yang timbul dalam rangka jalannya usaha Emiten yang biasa dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

k) Pembuatan PPEE telah disetujui sebagaimana mestinya oleh Emiten dan setelah ditandatangani atas nama Emiten merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Emiten yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

l) Pernyataan-pernyataan yang tertera dalam dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah benar seluruhnya dan pendapat pendapat yang tercantum di dalamnya adalah pendapat yang jujur dan menurut pengetahuan Emiten adalah benar dan menggambarkan secara layak jalannya usaha Emiten pada waktu yang lampau dan pada saat sekarang, tentang keadaan keuangan dan kedudukan Emiten, hak-hak, hak-hak istimewa serta kewajiban-kewajiban Emiten.

m) Laporan keuangan Emiten telah disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi Indonesia yang diterima secara umum dan yang diterapkan secara konsisten atas semua aspek penting dan keadaan yang tercantum dalam buku-buku dan catatan catatan, yang meliputi laporan keuangan Emiten untuk periode yang berakhir pada tanggal yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik.

n) Sepanjang pengetahuan Emiten, Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan Emiten dan yang laporannya dimuat dalam Prospektus, adalah akuntan publik independen (sebagaimana dimaksud dalam kode etik Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang dipublikasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia) dan terdaftar di OJK selama jangka waktu laporan keuangan yang dimuat dalam Prospektus.

o) Emiten memberikan jaminan bahwa diantara tanggal PPEE dan Tanggal Pencatatan tidak akan diadakan perubahan terhadap anggaran dasar dan struktur permodalan Emiten, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, kecuali dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

p) Emiten tidak akan melakukan atau lalai melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan salah satu pernyataan danjaminan dalam PPEE secara material menjadi tidak benar dan menimbulkan Dampak Negatif Yang Material terhadap Penawaran Umum dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

q) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

r) Emiten memiliki atau menutup asuransi untuk jumlah tertentu dan menjamin risiko tertentu yang memadai sesuai pertimbangan Emiten, sehubungan dengan bidang usahanya sebagaimana lazimnya perusahaan yang bergerak di bisnis yang serupa di Indonesia, kecuali resiko tersebut bila tidak ditutup dengan asuransi, tidak akan menyebabkan timbulnya, baik sendiri sendiri maupun secara keseluruhan, dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, operasi dan keuangan Emiten.

s) Susunan permodalan Emiten sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus adalah benar, dan seluruh-saham yang telah dikeluarkan oleh Emiten telah dikeluarkan secara sah dan telah disetor penuh oleh para pemegang saham Emiten dan sepanjang pengetahuan Emiten, kecuali yang telah disampaikan kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau yang telah diungkapkan dalamProspektus, saham saham tersebut tidak dibebani dengan jaminan, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Emiten, tidak ada pemegang saham yang dikenakan atau akan dikenakan kewajiban Emiten yang timbul dari kepemilikan Saham tersebut.

t) Saham Yang Ditawarkan dan setelah dikeluarkan, akan bebas dari gadai, penjaminan, pembebanan atau tuntutan hukum.

u) Kecuali komitmen dalam PPEE dan komitmen-komitmen yang dicantumkan dalam Prospektus: ▪ tidak ada opsi untuk menjual, memberikan sebagai jaminan yang telah diberikan oleh

Emiten sehubungan dengan Saham atau efek yang akan diterbitkan oleh Emiten. ▪ tidak ada perjanjian atau komitmen yang masih berlaku yang mewajibkan Emiten untuk

mengalokasikan atau mengeluarkan kepada pihak lain suatu hak atas Saham dalam modal Emiten. Semua kontrak-kontrak penting yang telah ditandatangani oleh Emiten telah sah ditandatangani oleh Emiten dan sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya yang sah dan kontrak kontrak tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia sepanjang pengetahuan Emiten.

▪ Emiten telah mematuhi seluruh ketentuan dalam kontrak-kontrak penting tersebut. ▪ Emiten tidak telah menerima pemberitahuan mengenai adanya pengakhiran atas salah

satu kontrak tersebut. Emiten tidak merupakan salah satu pihak dalam kontrak atau perjanjian yang mempunyai syarat tidak wajar atau perjanjian jangka panjang kecuali yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang apabila dilaksanakan dapat mempengaruhi secara negatif kelangsungan usaha (going concern) Emiten.

▪ Emiten tidak sedang dalam keadaan cidera janji, dan tidak terdapat peristiwa yang telah terjadi, yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya, akan merupakan suatu keadaan cidera janji, sehubungan dengan syarat yang tercantum di dalam perjanjian utang dimana Emiten merupakan pihak di dalamnya atau salah satu

70

harta kekayaan atau aktivanya terikat, yang dapat mempunyai Dampak Negatif Yang Material.

v) Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Emiten tidak terlibat dalam, atau memiliki kewajiban berdasarkan, pinjaman, transaksi derivatif dan transaksi lindung nilai yang tidak diwajibkan untuk dicatat di dalam neraca Emiten tersebut menurut ketentuan Standar Akutansi Indonesia.

w) Kecuali sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau yang telah diungkapkan dalam Prospektus, Emiten, sepanjang pengetahuan Emiten, telah menguasai dan memiliki secara sah semua harta tidak bergerak dan kekayaan lain yang dimilikinya, harta tidak bergerak atau kekayaan lain; untuk harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan saat ini dijaminkan pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. yang beralamat kantor di Treasury Tower Lantai 26-27 District 8, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, sedangkan untuk kekayaan lain berupa mesin dan peralatan pabrik bebas dari pembebanan gadai, penjaminan, tuntutan hukum.

x) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten yang sedang menjabat tidak sedang terlibat dalam perkara atau kasus di pengadilan maupun arbitrase, yang apabila perkara tersebut diputuskan untuk kerugian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai Dampak Negatif Yang Material terhadap Emiten.

y) Semua syarat dalam perjanjian kredit dimana Emiten dan, sepanjang pengetahuan Emiten, menjadi pihak di dalamnya adalah sah dan dapat dilaksanakan. Sepanjang pengetahuan Emiten, pada tanggal ditandatanganinya PPEE tidak terdapat peristiwa yang terjadi (baik dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya atauadanya penentuan tertentu oleh bank) dapat menyebabkan pinjaman atau fasilitas kredit tersebut menjadi harus dibayar seketika baik seluruhnya maupun sebagian sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman tersebut, kecuali peristiwa atau keadaan yang apabila terjadi tidakakan mempengaruhi secara material kondisi keuangan atau usaha Emiten.

z) Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, tidak terdapat tindakan tuntutan atau proses hukum yang masih tertunda (termasuk penyidikan atau penyelidikan oleh pengadilan manapun atau instansi atau badan Pemerintahan, domestic atau asing terhadap atau yang berdampak terhadap Emiten atau segala harta kekayaan mereka masing-masing yang bila diputuskan secara merugikan terhadap Emiten, akan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menimbulkan Dampak Negatif Yang Material,atau akan secaramaterial dan secara merugikan mempengaruhi kemampuan Emiten untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PPEE, atau yang dari segi lain bersifat material dalam kaitannya dengan penjualan Saham; dan tidak ada gugatan, tuntutan atau proses hukum tersebut (termasuk penyidikan atau penyelidikan oleh pengadilan manapun atau instansi Pemerintah atau badan, domestik atau asing) yang diancam atau, sepengetahuan Emiten, dipertimbangkan.

p. Pernyataan dan Jaminan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dan menjamin kepada Emiten bahwa: a) PPEE telah disetujui sebagaimana mestinya oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan

setelah ditandatangani merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

b) Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah badan hukum yang berdiri secara sah menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan usaha-usahanya sebagaimana tertera dalam anggaran dasarnya, untuk memiliki kekayaannya, untuk membuat dan melaksanakan PPEE sepenuhnya.

c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek berwenang dan diijinkan untuk menjalankan usaha usahanya antara lain sebagai Penjamin Emisi Efek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan harus mempertahankan wewenang dan ijinnya untuk usaha termaksud selama berlakunya PPEE.

d) Penandatanganan dan pelaksanaan dari PPEE tidak akan melanggar atau menyalahi salah satu syarat dan ketentuan dari atau akan mengakibatkan terjadinya kelalaian menurut suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat Penjaminan Emisi Efek pada tanggal hari ini atau anggaran dasarnya atau sepanjang pengetahuannya tidak menyalahi, melanggar

71

harta kekayaan atau aktivanya terikat, yang dapat mempunyai Dampak Negatif Yang Material.

v) Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Emiten tidak terlibat dalam, atau memiliki kewajiban berdasarkan, pinjaman, transaksi derivatif dan transaksi lindung nilai yang tidak diwajibkan untuk dicatat di dalam neraca Emiten tersebut menurut ketentuan Standar Akutansi Indonesia.

w) Kecuali sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau yang telah diungkapkan dalam Prospektus, Emiten, sepanjang pengetahuan Emiten, telah menguasai dan memiliki secara sah semua harta tidak bergerak dan kekayaan lain yang dimilikinya, harta tidak bergerak atau kekayaan lain; untuk harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan saat ini dijaminkan pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. yang beralamat kantor di Treasury Tower Lantai 26-27 District 8, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, sedangkan untuk kekayaan lain berupa mesin dan peralatan pabrik bebas dari pembebanan gadai, penjaminan, tuntutan hukum.

x) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten yang sedang menjabat tidak sedang terlibat dalam perkara atau kasus di pengadilan maupun arbitrase, yang apabila perkara tersebut diputuskan untuk kerugian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai Dampak Negatif Yang Material terhadap Emiten.

y) Semua syarat dalam perjanjian kredit dimana Emiten dan, sepanjang pengetahuan Emiten, menjadi pihak di dalamnya adalah sah dan dapat dilaksanakan. Sepanjang pengetahuan Emiten, pada tanggal ditandatanganinya PPEE tidak terdapat peristiwa yang terjadi (baik dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya atauadanya penentuan tertentu oleh bank) dapat menyebabkan pinjaman atau fasilitas kredit tersebut menjadi harus dibayar seketika baik seluruhnya maupun sebagian sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman tersebut, kecuali peristiwa atau keadaan yang apabila terjadi tidakakan mempengaruhi secara material kondisi keuangan atau usaha Emiten.

z) Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perubahan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, tidak terdapat tindakan tuntutan atau proses hukum yang masih tertunda (termasuk penyidikan atau penyelidikan oleh pengadilan manapun atau instansi atau badan Pemerintahan, domestic atau asing terhadap atau yang berdampak terhadap Emiten atau segala harta kekayaan mereka masing-masing yang bila diputuskan secara merugikan terhadap Emiten, akan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menimbulkan Dampak Negatif Yang Material,atau akan secaramaterial dan secara merugikan mempengaruhi kemampuan Emiten untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PPEE, atau yang dari segi lain bersifat material dalam kaitannya dengan penjualan Saham; dan tidak ada gugatan, tuntutan atau proses hukum tersebut (termasuk penyidikan atau penyelidikan oleh pengadilan manapun atau instansi Pemerintah atau badan, domestik atau asing) yang diancam atau, sepengetahuan Emiten, dipertimbangkan.

p. Pernyataan dan Jaminan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dan menjamin kepada Emiten bahwa: a) PPEE telah disetujui sebagaimana mestinya oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan

setelah ditandatangani merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

b) Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah badan hukum yang berdiri secara sah menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan usaha-usahanya sebagaimana tertera dalam anggaran dasarnya, untuk memiliki kekayaannya, untuk membuat dan melaksanakan PPEE sepenuhnya.

c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek berwenang dan diijinkan untuk menjalankan usaha usahanya antara lain sebagai Penjamin Emisi Efek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan harus mempertahankan wewenang dan ijinnya untuk usaha termaksud selama berlakunya PPEE.

d) Penandatanganan dan pelaksanaan dari PPEE tidak akan melanggar atau menyalahi salah satu syarat dan ketentuan dari atau akan mengakibatkan terjadinya kelalaian menurut suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat Penjaminan Emisi Efek pada tanggal hari ini atau anggaran dasarnya atau sepanjang pengetahuannya tidak menyalahi, melanggar

atau menimbulkan kelalaian menurut undang undang, peraturan perundangan lain yang berlaku di Indonesia atau keputusan dari suatu badan peradilan di Indonesia atau badan pemerintahan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penjamin Emisi Efek atau kekayaannya.

e) Penjamin Emisi Efek secara sendiri sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai Bagian Penjaminan masing-masing, maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab terhadap Emiten untuk membeli dan membayar dengan Harga Penawaran sesuai dengan jumlah porsinya masing-masing.

f) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh kewajiban pembayaran dalam PPEE kepada Emiten.

g) Selama berlakunya PPEE, maka Penjamin Emisi Efek tetap bertanggung jawab atas Emisi ini dengan memperhatikan dan mentaati semua ketentuan-ketentuan OJK.

h) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, baik secara sendiri sendiri dan bersama-sama mengakui bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak menawarkan atau menjual Saham YangDitawarkan di luar Indonesia dalam bentuk pemberitahuan atau iklan publik apapun, termasuk, namun tidak terbatas kepada iklan, artikel, pemberitahuan atau korespondensi lain yang dicetak dalam surat kabar, majalah atau media sejenis atau siaran melalui televisi atau radio atau seminar atau rapat yang pesertanya telah diundang melalui pemberitahuan atau iklan publik.

i) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek telah melaksanakan uji tuntas yang cukup terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Emiten. Tiada pernyataan lain yang diberikan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten kecuali seperti tercantum didalam Pasal 18 PPEE ini.

2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam PPEE.

q. Persyaratan Pendahuluan

Penjamin Emisi Efek baru terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka menurut PPEE, setelah terpenuhinya syarat-syarat dibawah ini, dengan ketentuan syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi selambat-lambatnya sebelum diterimanya pernyataan efektif dari OJK: 1) Seluruh pernyataan dan jaminan emiten yang dibuat dalam PPEE adalah benar berkaitan dengan

fakta material yang terkandung didalamnya. 2) Diperolehnya kesepakatan antara Emiten denganPenjamin Pelaksana Emisi Efek mengenai

jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran denganmemperhatikan hasil Penawaran Awal yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Addendum PPEE oleh Emiten dan masing-masing Penjamin Emisi Efek.

3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten telah menerima sebelum tanggal Pernyataan Efektif pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) dari kantor konsultan hukum Andreas, Sheila & Partners Law Office sehubungan dengan Penawaran Umum dalam bentuk dan dengan isi yang secara wajar dapat diterima baik oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

4) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten telah menerima comfort letter dari Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International) (sebelum tanggal Pernyataan Efektif sebelum tanggal Pernyataan Efektif, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin Emisi Efek.

5) Emiten telah mengambil semua tindakan yang diperlukan agar Penawaran Umum selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan yang terakhir diaudit, memperoleh Pernyataan Efektif.

6) Setelah penandatanganan PPEE namun demikian dalam kondisi apapun sebelum OJK mengeluarkan Pernyataan Efektif, tidak terjadi: a) perubahan politik atau kondisi Perekonomian di Indonesia atau keuangan Internasional

yang berdampak negatif kepada Emiten, yang dapat mempengaruhi secara negatif keberhasilan Penawaran Umum;

b) penundaan dan pembatasan yang material atas perdagangan efek di Bursa, atau penentuan harga terendah untuk perdagangan di Bursa tersebut;

c) tiap gangguan yang signifikan atas penyelesaian transaksi efek, transaksi pembayaran pada umumnya, jasa kliring, atau adanya moratorium di Indonesia;

72

d) dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang telah ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum.

7) Sejak tanggal audit laporan keuangan terakhir yang dimuat dalam Prospektus, sebelum OJK mengeluarkan Pernyataan Efektif, Emiten tidak mengalami: a) kerugian atau gangguan terhadap operasi usaha akibat kebakaran, ledakan, atau bencana

lainnya, baik yang dilindungi oleh asuransi atau tidak, atau sengketa, putusan pengadilan, tindakan pemerintah, selain sebagaimana yang telah disebut dalam Prospektus;

b) perubahan material terhadap struktur permodalan, utang jangka panjang, manajemen, operasi usaha, harta kekayaan, keadaan keuangan atau lainnya selain sebagaimana yang telah disebut dalam Prospektus; dimana menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah berkonsultasi dengan Emiten adalah material dan berdampak buruk terhadap PenawaranUmum Saham Yang Ditawarkan.

r. Masa Berlaku dan Pengakhiran PPEE

1) PPEE mulai berlaku pada tanggal PPEE ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal, antara lain: a) Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu lambatnya 6 (enam) bulan

setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

b) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2.

c) Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tersebut diatur dalam angka 5 paragraf l Peraturan Nomor IX.A.1 dan/atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa sehingga mengakibatkan Pernyataan Pendaftaran/ Penawaran Efek batal demi hukum.

d) Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam PPEE ini telah diterima oleh Emiten. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.telah dipenuhi sesuai dengan PPEE.

e) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PPEE; dan/atau sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

f) Seluruh hak dan kewajiban para pihak disini telah dipenuhi sesuai dengan PPEE.

2) Sejak saat ditandatanganinya PPEE sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat mengakhiri PPEE apabila: a) Emiten lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dari

PPEE, dan kelalaian itu tidakdi perbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya oleh Emiten, pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

b) Telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) di luar kemampuan Emiten yang berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Emiten yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten;

c) Apabila memberikan pernyataan tidak benar (misleading) dalam Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan/atau tambahan Atas Prospektus Ringkas atau pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan dimana pernyataan tersebut belum diperbaiki oleh Emiten dengan suatu keterangan yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

d) Tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan Penawaran Umum;

e) Terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa pada tingkat tertentu, yang dapat memberikan Dampak Negatif Yang Material terhadap minat investor untuk membeli Saham Yang Ditawarkan;

f) Dikeluarkannya peraturan perundang undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana

73

d) dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang telah ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum.

7) Sejak tanggal audit laporan keuangan terakhir yang dimuat dalam Prospektus, sebelum OJK mengeluarkan Pernyataan Efektif, Emiten tidak mengalami: a) kerugian atau gangguan terhadap operasi usaha akibat kebakaran, ledakan, atau bencana

lainnya, baik yang dilindungi oleh asuransi atau tidak, atau sengketa, putusan pengadilan, tindakan pemerintah, selain sebagaimana yang telah disebut dalam Prospektus;

b) perubahan material terhadap struktur permodalan, utang jangka panjang, manajemen, operasi usaha, harta kekayaan, keadaan keuangan atau lainnya selain sebagaimana yang telah disebut dalam Prospektus; dimana menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah berkonsultasi dengan Emiten adalah material dan berdampak buruk terhadap PenawaranUmum Saham Yang Ditawarkan.

r. Masa Berlaku dan Pengakhiran PPEE

1) PPEE mulai berlaku pada tanggal PPEE ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal, antara lain: a) Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu lambatnya 6 (enam) bulan

setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

b) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2.

c) Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tersebut diatur dalam angka 5 paragraf l Peraturan Nomor IX.A.1 dan/atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa sehingga mengakibatkan Pernyataan Pendaftaran/ Penawaran Efek batal demi hukum.

d) Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam PPEE ini telah diterima oleh Emiten. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.telah dipenuhi sesuai dengan PPEE.

e) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PPEE; dan/atau sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

f) Seluruh hak dan kewajiban para pihak disini telah dipenuhi sesuai dengan PPEE.

2) Sejak saat ditandatanganinya PPEE sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat mengakhiri PPEE apabila: a) Emiten lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dari

PPEE, dan kelalaian itu tidakdi perbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya oleh Emiten, pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

b) Telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) di luar kemampuan Emiten yang berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Emiten yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten;

c) Apabila memberikan pernyataan tidak benar (misleading) dalam Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan/atau tambahan Atas Prospektus Ringkas atau pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan dimana pernyataan tersebut belum diperbaiki oleh Emiten dengan suatu keterangan yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

d) Tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan Penawaran Umum;

e) Terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa pada tingkat tertentu, yang dapat memberikan Dampak Negatif Yang Material terhadap minat investor untuk membeli Saham Yang Ditawarkan;

f) Dikeluarkannya peraturan perundang undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana

Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum.

g) Apabila PPEE diakhiri oleh karena terjadinya keadaan sebagaimana pada ayat 20.1 dan ayat 20.2 PPEE, maka Emiten wajib membayar kepada Penjamin Emisi Efek biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.4 PPEE ini dan biaya-biaya lain sehubungan dengan penjaminan emisi efek, sejauh biaya-biaya tersebut timbul dan wajar.

3) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

(i) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi: ▪ indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama

3 (tiga) Hari Bursa berturut turut. ▪ banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan

yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; ▪ peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha

Emiten yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK berdasarkan Formulir Nomor IX.A.2-11 lampiran 11.

(ii) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

▪ mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut, disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

▪ menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud poin di atas;

▪ menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

▪ Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.10 PPEE.

(iii) Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.4.1 akan

memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: ▪ dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana

dimaksud dalam ayat 20.4.1.A huruf (i) Pasal ini, maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

▪ dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.5.1.A huruf (i) Pasal ini, maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

Emiten wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran Nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

74

4) Pengakhiran PPEE sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PPEE berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak pihak dalam PPEE dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasa 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Apabila terjadi pengakhiran PPEE menurut Pasal 20, kecuali karena alasan sebagaimana

tercantum dalam ayat 20.1.2 Pasal ini, maka Emiten wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

s. Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku pada PPEE adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

t. Pernyataan Bersama Emiten dan Penjamin Emisi Efek dengan Akta ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1) PPEE merupakan perjanjian lengkap yang dibuat antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi

Efek yang meliputi semua hal yang tercakup dalam PPEE dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, baik yang dibuat secara lisan atau secara tertulis, baik yang dibuat secara tegas ataupun tidak, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam PPEE dan perjanjian tambahan/ perubahan atas PPEE dibuat oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

2) Tidak akan membuat dan/atau menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Saham Emiten, baik yang dibuat di bawah tangan maupun secara notariil, yang isinya bertentangan dengan PPEE.

3) Emiten selaku pihak yang melakukan penawaran Saham Yang Ditawarkan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada/terhadap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk: a) saling bekerja sama dan mengupayakan dengan kemampuan terbaiknya melaksanakan PPEE

dan pada umumnya dalam pelaksanan Penawaran Umum; dan b) melakukan semua dan setiap tindakan yang oleh peraturan perundang-undangan dibidang

Pasar Modal disyaratkan atauwajib dilakukan oleh pihak yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka melaksanakan Penawaran Umum ini.

u. Ganti Rugi

Emiten dengan ini setuju membebaskan Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek terhadap kerugian, biaya-biaya yang wajar, ongkos-ongkos yang wajar, gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibatnya sehubungan dengan: 1) Pelanggaran oleh Emiten untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau

perintah dan badan pemerintahan atau badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menyebabkan/memberikan dampak yang merugikan secara material terhadap pelaksanaan Penawaran Umum.

2) Adanya pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap fakta dan informasi yang termuat dalam Prospektus dan dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum atau pengabaian terhadap suatu fakta material yang diperlukan sehingga mengakibatkan pernyataan atau pengungkapan dalam dokumen Prospektus atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi menyesatkan.

3) Pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian Emisi Efek. 4) Emiten harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh Penjamin Pelaksana

Emisi Efek yang timbul dari: a. Penerbitan, pendaftaran, pengumumandistribusi dan ketersediaan setiap Prospektus,

Prospektus Ringkas, Prospektus Awal atau dokumen penawaran lainnya yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka Penawaran Umum.

b. Penyerahan Saham yang Ditawarkan. Dengan ketentuan Emiten tidak memiliki kewajiban apapun kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan klausul ini apabila kerugian, biaya, ongkos-ongkos, gugatan atau tuntutan terhadap Penjamin Pelaksana Emisi Efek timbul dan terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelaksana Emisi

75

4) Pengakhiran PPEE sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PPEE berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak pihak dalam PPEE dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasa 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Apabila terjadi pengakhiran PPEE menurut Pasal 20, kecuali karena alasan sebagaimana

tercantum dalam ayat 20.1.2 Pasal ini, maka Emiten wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

s. Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku pada PPEE adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

t. Pernyataan Bersama Emiten dan Penjamin Emisi Efek dengan Akta ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1) PPEE merupakan perjanjian lengkap yang dibuat antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi

Efek yang meliputi semua hal yang tercakup dalam PPEE dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, baik yang dibuat secara lisan atau secara tertulis, baik yang dibuat secara tegas ataupun tidak, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam PPEE dan perjanjian tambahan/ perubahan atas PPEE dibuat oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

2) Tidak akan membuat dan/atau menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Saham Emiten, baik yang dibuat di bawah tangan maupun secara notariil, yang isinya bertentangan dengan PPEE.

3) Emiten selaku pihak yang melakukan penawaran Saham Yang Ditawarkan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada/terhadap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk: a) saling bekerja sama dan mengupayakan dengan kemampuan terbaiknya melaksanakan PPEE

dan pada umumnya dalam pelaksanan Penawaran Umum; dan b) melakukan semua dan setiap tindakan yang oleh peraturan perundang-undangan dibidang

Pasar Modal disyaratkan atauwajib dilakukan oleh pihak yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka melaksanakan Penawaran Umum ini.

u. Ganti Rugi

Emiten dengan ini setuju membebaskan Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek terhadap kerugian, biaya-biaya yang wajar, ongkos-ongkos yang wajar, gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibatnya sehubungan dengan: 1) Pelanggaran oleh Emiten untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau

perintah dan badan pemerintahan atau badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menyebabkan/memberikan dampak yang merugikan secara material terhadap pelaksanaan Penawaran Umum.

2) Adanya pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap fakta dan informasi yang termuat dalam Prospektus dan dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum atau pengabaian terhadap suatu fakta material yang diperlukan sehingga mengakibatkan pernyataan atau pengungkapan dalam dokumen Prospektus atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi menyesatkan.

3) Pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian Emisi Efek. 4) Emiten harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh Penjamin Pelaksana

Emisi Efek yang timbul dari: a. Penerbitan, pendaftaran, pengumumandistribusi dan ketersediaan setiap Prospektus,

Prospektus Ringkas, Prospektus Awal atau dokumen penawaran lainnya yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka Penawaran Umum.

b. Penyerahan Saham yang Ditawarkan. Dengan ketentuan Emiten tidak memiliki kewajiban apapun kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan klausul ini apabila kerugian, biaya, ongkos-ongkos, gugatan atau tuntutan terhadap Penjamin Pelaksana Emisi Efek timbul dan terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelaksana Emisi

Efek atau kelalaian untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum, untuk hal mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh Emiten sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Penjamin Emisi Efek.

v. Ketentuan-Ketentuan Lain 1) Emiten harus memberitahukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selekas mungkin

mengenai setiap usulan untuk mengubah dan/atau menambah Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus yang telah diajukan kepada Ketua OJK dan setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan diadakan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar.

2) Apabila dalam masa antara tanggal Pernyataan Efektif dan tanggal ditutupnya Masa Penawaran oleh Emiten diketahui sesuatu kejadian yang menyebabkan bahwa dalam PPEE, Pernyataan Pendaftaran, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas atau perubahan dan/atau penambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus tertera keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang penting atau yang menyebabkan adanya halpenting yang diabaikan dalam Pernyataan Pendaftaran, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas atau perubahan dan/atau penambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus, sehingga keterangan keterangan dalam Pernyataan Pendaftaran, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas atau perubahan dan/atau penambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus dapat disalah artikan, maka Emiten yang mengetahui kejadian itu harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil berkenaan dengan kejadian itu, satu dan lain tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 20 PPEE.

3) Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sepakat untuk mengambil tindakan-tindakan yang sewaktu waktu diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pencatatan Saham Yang Ditawarkan pada Bursa.

4) Emiten harus membayar semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban kewajibannya berdasarkan PPEE, antara lain, namun tidak terbatas pada Pernyataan Pendaftaran serta Prospektus, pajak, bea materai atau iuran atau pungutan lain oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dikenakan pada Emiten dan harus dibayar oleh Emiten sehubungan dengan Penawaran Umum.

5) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas imbalan imbalan yang diterima oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek berdasarkan Pasal 16 PPEE akan ditanggung dan dibayar oleh Emiten sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ketentuan pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek atas nama Emiten, dan masing-masing Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan faktur pajak kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek padawaktu tagihan atas imbalan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 PPEE, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan bukti setoran pajak (Pajak Pertambahan Nilai) yang telah diterimanya dari Penjamin Emisi Efek kepada Emiten dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Pembayaran, dan salinan dari bukti setoran tersebut akan diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Penjamin Emisi Efek.

6) PPEE tidak dapat dipindahkan kecuali sebaagaimana disebutkan dalam PPEE sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

7) PPEE hanya dapat diubah dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan mekanisme yang diatur di dalam peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku termasuk Peraturan IX.A.2 sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

8) Semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan PPEE harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak tentang adanya perselisihan maka perselisihan atau perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal (“BAPMI”).

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indonesian Tobacco, Tbk No. 5 tanggal 2 April

sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 6 tanggal 12 Juni 2019, kedua, akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (“PPAS”), yang menerangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

76

a. Para Pihak: 1) Perseroan (“Emiten”). 2) PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”).

b. Penunjukkan

Emiten dengan ini menunjuk BAE untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Emiten dan BAE dengan ini telah menerima penunjukan untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam PPAS dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

c. Tugas dan Kewajiban Emiten pada Pasar Perdana

Tugas dan kewajiban Emiten dalam kegiatan Pasar Perdana adalah sebagai berikut: 1) Memberitahukan kepada BAE atas desain/bentuk formulir-formulir cetakan yang diperlukan antara

lain Daftar Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Konfirmasi Penjatahan, dan Surat Kolektif Saham sebelum dilakukan pencetakannya.

2) Bertanggung jawab atas design/bentuk Spesifikasi dari blanko Surat Kolektif Saham dan yang dipesan dari percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal serta pengamanan proses percetakan saham di percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3) Wajib memberitahukan ciri-ciri atau kode pengmanan yang tercetak pada Surat Kolektif Saham yang sifatnya rahasia dan ciri-ciri tersebut harus diberitahukan BAE untuk mempermudah pengecakan.

4) Memberitahukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan BAE dan mengikutsertakan BAE di dalam penentuan jadwal waktu Emisi, khususnya mengenai jadwal waktu mulai dari tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek.

5) Menyerahkan blanko Surat Kolektif Saham dan sedikitnya 4 (empat) buah Prospektus, kepada BAE selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum.

6) Bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengatur dan bertanggung jawab sepenuhnya agar penyerahan seluruh Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang dilampiri dengan Formulir Pemesanan Pembelian Sahamnya disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

7) Bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengatur dan bertanggung jawab sepenuhnya atas rumus penjatahan yang telah ditentukan dan diberitahukannya kepada BAE selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan. Bila ada perubahan cara penjatahan dengan sistem undian maka sistim prosedur terhadap sistim undian tersebut harus telah disetujui oleh Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan BAE selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal Masa Penawaran dimulai.

8) Bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi mengatur dan bertanggung jab sepenuhnya agar Formulir Pemesanan Pembelian Saham oleh Karyawan atau Pemesan Khusus sudah diserahkan kepada BAE paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Akhir Penawaran.

9) Menyampaikan 1 (satu) fotokopi dari Surat Persetujuan Pencatatan Efek di Bursa Efek kepada BAE selambat-lambatnya pukul 16.00 dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat persetujuan tersebut diperoleh.

10) Berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan blanko Surat Kolektif Saham yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan dalam Perturan Nomor IX.I.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-61/PM/1996 dan telah tercetak tanda-tangan yang berwenang dari pihak Emiten serat biaya materai yang telah dilunasi, dan menyerahkan kepada BAE selambat-lambatnya pukul 16.00 dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal akhir Masa Penawaran Umum.

11) Memberi kuasa kepada BAE untuk menyerahkan Formulir Konfirmasi Penjatahan yang telah diproses oleh BAE secara langsung kepada masyarakat dan Para Pemesan Khusus yang memesan saham melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Agen Penjualan, kepada Agen Penjualan dan Kepada Penjamin Emisi Efek lainnya, serta menyerahkan Refund Cheque yang telah diproses.

d. Tugas dan Kewajiban Biro Administrasi Efek Pada Pasar Perdana

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tugas dan kewajiban Biro Tugas dan Kewajiban Biro Administrasi Efek dalam kegiatan Pasar Perdana adalah sebagai berikut:

77

a. Para Pihak: 1) Perseroan (“Emiten”). 2) PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”).

b. Penunjukkan

Emiten dengan ini menunjuk BAE untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Emiten dan BAE dengan ini telah menerima penunjukan untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam PPAS dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

c. Tugas dan Kewajiban Emiten pada Pasar Perdana

Tugas dan kewajiban Emiten dalam kegiatan Pasar Perdana adalah sebagai berikut: 1) Memberitahukan kepada BAE atas desain/bentuk formulir-formulir cetakan yang diperlukan antara

lain Daftar Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Konfirmasi Penjatahan, dan Surat Kolektif Saham sebelum dilakukan pencetakannya.

2) Bertanggung jawab atas design/bentuk Spesifikasi dari blanko Surat Kolektif Saham dan yang dipesan dari percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal serta pengamanan proses percetakan saham di percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3) Wajib memberitahukan ciri-ciri atau kode pengmanan yang tercetak pada Surat Kolektif Saham yang sifatnya rahasia dan ciri-ciri tersebut harus diberitahukan BAE untuk mempermudah pengecakan.

4) Memberitahukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan BAE dan mengikutsertakan BAE di dalam penentuan jadwal waktu Emisi, khususnya mengenai jadwal waktu mulai dari tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek.

5) Menyerahkan blanko Surat Kolektif Saham dan sedikitnya 4 (empat) buah Prospektus, kepada BAE selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum.

6) Bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengatur dan bertanggung jawab sepenuhnya agar penyerahan seluruh Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang dilampiri dengan Formulir Pemesanan Pembelian Sahamnya disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

7) Bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengatur dan bertanggung jawab sepenuhnya atas rumus penjatahan yang telah ditentukan dan diberitahukannya kepada BAE selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan. Bila ada perubahan cara penjatahan dengan sistem undian maka sistim prosedur terhadap sistim undian tersebut harus telah disetujui oleh Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan BAE selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal Masa Penawaran dimulai.

8) Bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi mengatur dan bertanggung jab sepenuhnya agar Formulir Pemesanan Pembelian Saham oleh Karyawan atau Pemesan Khusus sudah diserahkan kepada BAE paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Akhir Penawaran.

9) Menyampaikan 1 (satu) fotokopi dari Surat Persetujuan Pencatatan Efek di Bursa Efek kepada BAE selambat-lambatnya pukul 16.00 dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat persetujuan tersebut diperoleh.

10) Berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan blanko Surat Kolektif Saham yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan dalam Perturan Nomor IX.I.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-61/PM/1996 dan telah tercetak tanda-tangan yang berwenang dari pihak Emiten serat biaya materai yang telah dilunasi, dan menyerahkan kepada BAE selambat-lambatnya pukul 16.00 dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal akhir Masa Penawaran Umum.

11) Memberi kuasa kepada BAE untuk menyerahkan Formulir Konfirmasi Penjatahan yang telah diproses oleh BAE secara langsung kepada masyarakat dan Para Pemesan Khusus yang memesan saham melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Agen Penjualan, kepada Agen Penjualan dan Kepada Penjamin Emisi Efek lainnya, serta menyerahkan Refund Cheque yang telah diproses.

d. Tugas dan Kewajiban Biro Administrasi Efek Pada Pasar Perdana

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tugas dan kewajiban Biro Tugas dan Kewajiban Biro Administrasi Efek dalam kegiatan Pasar Perdana adalah sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi kerja dengan Penjamin Pelaksana Emisi agar serah terima Daftar Pemesanan Pembelian Saham berikut Formulir Pemesanan Pembelian Sahamnya dapat diselesaikan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

2) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pemrosesan Formulir Pemesanan Pembelian Saham serta pembuatan laporan-laporan untuk penjatahan. Pembayaran kembali (refund), serta penerbitan Surat Kolektif Saham (dalam satuan denominasi sesuai Peraturan Bursa Efek yang berlaku), dan pembuatan Daftar Pemegang Saham Pasar Perdana sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat di dalam Prospektus dan penyerahan surat-surat saham yang telah selesai diisi kepada Emiten sesuai dengan batas waktu yang telah dijadwalkan.

3) Biro Administrasi Efek berkewajiban untuk meneliti kelengkapan data, tandatangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham serta dokumen jati diri (Photo copy Kartu Tanda Penduduk/Passport) sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tanggung jawab dan akibat-akibat hukum apabila terjadi pemalsuan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan dokumen pendukungnya.

4) Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung jawab atas sistim penjatahan yang terlakasana guna keperluan audit oleh Akuntan Publik, pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Biro Administrasi Efek paling lama 7 (tujuh) hari pada setiap hari kerja.

5) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuatan Laporan Kegiatan Pasar Perdana untuk disampaikan oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi kepadaPenyelenggara Bursa Efek sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Bursa Efek yang berlaku.

6) Menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten maupun Penjamin Pelaksana Emisi dan bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga tanpa ijin tertulis Emiten dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Biro Administrasi Efek melakukan distribusi saham hasil penjatahan melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospectus. Saham hasil penjatahan yang masuk dalam Penitipan Kolektif akan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI untuk kepemtingan pemegang rekening Efek di KSEI dan untuk kepentingan pemegang saham.

8) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti-bukti piranti lunak (berupa Disket yang memuat antara lain Data Lengkap Pemegang Saham, dan struktur file data tersebut) kepada Emiten, akan tetapi tidak termasuk Software Program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk maksud pembuktian di pengadilan tanggung jawab Biro AdministrasiEfek berakhir sejak diserahkannya seluruh Surat Kolektif Saham kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diserahkannya piranti lunak (berupa diskette) yang berisi data-data mengenai penjatahan saham dan Daftar Pemegang Saham.

9) Menerbitkan daftar pemesanan saham yang tidak mendapat penjatahan dan/atau pemesanan saham yang mendapat penjatahan seluruhnya atau hanya sebagian.

10) Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Pengembalian Uang Pemesanan Saham (SPPPUPS) untuk diserahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

11) Menyampaikan konfirmasi tertulis kepada KSEI tentang saham-saham yang telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI dan Anggaran Dasar Emiten.

e. Tugas dan Kewajiban Biro Administrasi Efek Pada Pasar Sekunder

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder sebagai Kantor Pendaftaran Saham adalah sebagai berikut: 1) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan blanko Surat Kolektif Saham yang

diserahkan oleh Emiten kepada Biro Administrasi Efek. 2) Bertanggung jawab atas proses Pemindahan Hak atas Saham (Registrasi) karena terjadinya transaksi

jual-beli di Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Bursa Efek yang berlaku. 3) Bertanggung jawab atas proses Pemindahan Hak atas Saham serta penerbitan Surat Kolektif

Sahamnya yang disebabkan oleh adanya warisan atauhibah berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang disetujui keabsahannya oleh Direksi Emiten dan menyerahkan Surat kolektif Saham yang bersangkutan kepada Ahli Warisnya atau Penerima Hibah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan atau peraturan Bursa Efek berlaku.

4) Bertanggung jawab atas proses penggantian Surat Kolektif Saham karena rusak atau hilangberdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya oleh Direksi Emiten dan menyampaikan Surat Kolektif Saham Pengganti tersebut kepada Pemegang Saham yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Emiten dan atau Peraturan Bursa Efek yang berlaku.

78

5) Bertanggung jawab atas proses penerbitan Pemecahan Surat Kolektif Saham atas permintaan Pemegang Saham atau Kuasanya serta menyerahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bursa Efek yang berlaku.

6) Berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Penggantian Surat Kolektif Saham serta Pemindahan/Pengalihan Hak atas Saham termasuk di dalamnya Surat Kolektif Saham lama yang sudah tidak terpakai lagi kepada Emiten setiap 1 (satu) bulan sekali.

7) Bertanggung jawab atas terpeliharanya Data Pemegang Saham seperti alamat, identitas, nomor rekening bank, dan data lainnya sehubungan dengan kepemilikan sahamnya.

8) Dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Administrasi Efek untuk meneliti kelengkapan data, tandatangan pada Nota Transaksi dan/atau Slip Penyelesaian serta dokumen-dokumen pendukungnya, sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian dari Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung jawab dan akibat-akibat hukum apabila terjadi pemalsuan atau manipulasi atas Nota Transaksi dan/atau Slip Penyelesaian serta dokumen pendukung¬nya serta tandatangan pada dokumen dokumen tersebut.

9) Atas nama Emiten menandatangani surat menyurat kepada Pemegang Saham, Perantara/Pedagang Efek serta pihak lainnya khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemindahan/Pengalihan Hak atas Saham dan perubahan data Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang berlaku sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku dalam jual beli Saham melalui Bursa Efek.

10) Menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten dan mengikatan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga tanpa ijin tertulis dari Emiten.

11) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti-bukti piranti lunak (berupa Disket yang memuat antara lain Data Lengkap Pemegang Saham, Data lengkap Pemilikan Saham, dan Struktur File Data tersebut) kepada Emiten akan tetapi tidak termasuk Software Program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk maksud pembuktian di Pengadilan Kewajiban Biro Administrasi Efek menyimpan piranti lunak (berupa Disket) tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimulainya pencatatan saham di Pasar Sekunder.

12) Bertanggung jawab atas proses penerbitan Surat kolektif Saham Gabungan atas permintaan Pemegang Saham atau kuasanya serta menyerahkannya kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku.

f. Tugas dan Kewajiban Emiten pada Pasar Sekunder

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tugas dan kewajiban Emiten pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut: 1) Bertanggung jawab untuk menyerahkan blanko Surat Kolektif Saham yang cukup sesuai dengan

permintaan Biro Administrasi Efek selambatnya 15 (limabelas) hari kalender setelah permintaan tersebut diterima dari Biro Administrasi Efek.

2) Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek mengenai persetujuan atau penolakan Direksi atas keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk pemindahan hak atas saham yang disebabkan oleh Warisan dan/atau Hibah maupun untuk penerbitan surat-surat Kolektif Saham pengganti, serta menyerahkan kembali dokumen dokumen yang telah disahkan tersebut kepada Biro Administrasi Efek selambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaannya.

3) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sedikitnya 2 (dua) exemplar Anggaran Dasar Emiten dan semua perubahan-perubahannya serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan.

4) Memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari sebelumnya untuk Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan pemabgian dividen. Emiten memberikan tanda terima atas diterimanya Laporan dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Kerja sejak tidak anggapan maka akan dianggap telah disetujui.

5) Menyediakan blanko cek dividen dan amplopnya pengiriman cek kepada pemegang saham yang tidak masuk ke dalam penitipan kolektif.

g. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Biro Administrasi Efek tidak akan dipersalahkan bila terjadi keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kekuasaan dan diluar kemampuan Biro Administrasi Efek ("Force Majeure") Yang dimaksud dengan Force Majeure disini adalah bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, keadaan perang, huru-hara, kebakaran, dan pemogokan.

79

5) Bertanggung jawab atas proses penerbitan Pemecahan Surat Kolektif Saham atas permintaan Pemegang Saham atau Kuasanya serta menyerahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bursa Efek yang berlaku.

6) Berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Penggantian Surat Kolektif Saham serta Pemindahan/Pengalihan Hak atas Saham termasuk di dalamnya Surat Kolektif Saham lama yang sudah tidak terpakai lagi kepada Emiten setiap 1 (satu) bulan sekali.

7) Bertanggung jawab atas terpeliharanya Data Pemegang Saham seperti alamat, identitas, nomor rekening bank, dan data lainnya sehubungan dengan kepemilikan sahamnya.

8) Dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Administrasi Efek untuk meneliti kelengkapan data, tandatangan pada Nota Transaksi dan/atau Slip Penyelesaian serta dokumen-dokumen pendukungnya, sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian dari Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung jawab dan akibat-akibat hukum apabila terjadi pemalsuan atau manipulasi atas Nota Transaksi dan/atau Slip Penyelesaian serta dokumen pendukung¬nya serta tandatangan pada dokumen dokumen tersebut.

9) Atas nama Emiten menandatangani surat menyurat kepada Pemegang Saham, Perantara/Pedagang Efek serta pihak lainnya khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemindahan/Pengalihan Hak atas Saham dan perubahan data Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang berlaku sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku dalam jual beli Saham melalui Bursa Efek.

10) Menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten dan mengikatan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga tanpa ijin tertulis dari Emiten.

11) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti-bukti piranti lunak (berupa Disket yang memuat antara lain Data Lengkap Pemegang Saham, Data lengkap Pemilikan Saham, dan Struktur File Data tersebut) kepada Emiten akan tetapi tidak termasuk Software Program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk maksud pembuktian di Pengadilan Kewajiban Biro Administrasi Efek menyimpan piranti lunak (berupa Disket) tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimulainya pencatatan saham di Pasar Sekunder.

12) Bertanggung jawab atas proses penerbitan Surat kolektif Saham Gabungan atas permintaan Pemegang Saham atau kuasanya serta menyerahkannya kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku.

f. Tugas dan Kewajiban Emiten pada Pasar Sekunder

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tugas dan kewajiban Emiten pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut: 1) Bertanggung jawab untuk menyerahkan blanko Surat Kolektif Saham yang cukup sesuai dengan

permintaan Biro Administrasi Efek selambatnya 15 (limabelas) hari kalender setelah permintaan tersebut diterima dari Biro Administrasi Efek.

2) Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek mengenai persetujuan atau penolakan Direksi atas keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk pemindahan hak atas saham yang disebabkan oleh Warisan dan/atau Hibah maupun untuk penerbitan surat-surat Kolektif Saham pengganti, serta menyerahkan kembali dokumen dokumen yang telah disahkan tersebut kepada Biro Administrasi Efek selambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaannya.

3) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sedikitnya 2 (dua) exemplar Anggaran Dasar Emiten dan semua perubahan-perubahannya serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan.

4) Memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari sebelumnya untuk Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan pemabgian dividen. Emiten memberikan tanda terima atas diterimanya Laporan dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Kerja sejak tidak anggapan maka akan dianggap telah disetujui.

5) Menyediakan blanko cek dividen dan amplopnya pengiriman cek kepada pemegang saham yang tidak masuk ke dalam penitipan kolektif.

g. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Biro Administrasi Efek tidak akan dipersalahkan bila terjadi keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kekuasaan dan diluar kemampuan Biro Administrasi Efek ("Force Majeure") Yang dimaksud dengan Force Majeure disini adalah bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, keadaan perang, huru-hara, kebakaran, dan pemogokan.

h. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku tanggal hari ini dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan berakhir apabila ada pemutusan perjanjian ini oleh pihak yang bersangkutan, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud untuk pemutusan Perjanjian ini. Bagian perjanjian ini yang mengatur tentang KegiatanPasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat Pencatatan Saham di Bursa Efek, kecuali kewajiban pembayaran imbalan jasa Pasar Perdana yang belum dilunasi dalam hal mana akan berakhir pada saat pelunasannya.

3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-

025/SHM/KSEI/0419 tanggal 9 April 2019 antara Perseroan dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“Perjanjian KSEI”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Para Pihak

1) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”); 2) Penerbit Efek; selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

b. Dengan menandatangani Perjanjian KSEI:

1) Penerbit Efek setuju untuk mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya di KSEI dalam bentuk elektronik (scripless).

2) KSEI akan menyimpan Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan Penerbit Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

3) Penerbit Efek dan KSEI akan tunduk dan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian KSEI termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan KSEI dan peraturan perundang-undagan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Kustodian sentral di bidang Pasar modal.

Dalam hal setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak tidak terdapat distribusi Efek Bersifat Ekuitas kedalam Rekening Efek oleh Penerbit Efek, maka Para Pihak Sepakat Perjanjian KSEI batal, dan oleh karenanyaa pabila Penerbit Efek tetap bermaksud menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya di KSEI, maka Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dari awal.

c. Penyelenggaraan Administrasi Efek Bersifat Ekuitas

1) Penerbit efek wajib menyelenggarakan administrasi Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkannya setiap jam kerja pada hari kerja.

2) Dalam hal Penerbit Efek menunjuk Biro Administrasi efek, maka Penerbit Efek tetap bertanggung jawab atas kegiatan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Penerbit Efek.

3) Penerbit Efek wajib bertanggung jawab atas administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya, termasuk namun tidak terbatasp ada kegiatan penarikan atau penyetoran Efek Bersifat Ekuitas, penerbitan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas untuk kepentingan pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan/atau pemberian hak hak lain atas pemegang Efek bersifat Ekuitas.

4) Penerbit Efek, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, wajib memelihara catatan, pembukuan data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan administrasi efek yang telah didaftarkan di KSEI dan memastikan bahwa system administras Efek telah terpelihara dengan baik sepanjang waktu serta selalu tersedia catatan cadangan di tempat terpisah yang aman.

5) Penerbit Efek wajib mengakui dan memperlakukan setiap pemegang Efek Bersifat Ekuitas adalah pemilik yang sah atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dibuktikan dengan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan laporan rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI dan karenanya pemegang Efek Bersifat Ekuitas berhak untuk menerima hak-hak yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas yang di milikinya.

6) Penerbit Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis mengenai jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan dI KSEI, dan menyerahkannya ke KSEI sebagai tanda bukti bahwa Penerbit Efek telah mencatat Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atas nama KSEI dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit efek.

80

7) Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo Efek Bersifat Ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI. Apabila Penerbit Efek tidak menyampaikan keberatan atas data tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Penerbit Efek menyetujui data-data dari KSEI dimaksud kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8) Penerbit Efek, atas permintaan KSEI, wajib menyediakan setiap Informasi yang berhubungan dengan administrasi efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI.

9) KSEI sewaktu-waktu pada setiap Hari Kerja, dengan pemberitahuan terlebihdahulu kepada Penerbit Efek, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek, dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (independen auditor) yang ditunjuk KSEI.

10) Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Penerbit Efek wajib menerbitkan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang Efek Bersifat Ekuitas atau Partisipan dan Penerbit efek wajib menyerahkan sertifikat efek Bersifat Ekuitas dimaksud kepada pemegang Efek B ersifat Ekuitas sesuai ketentuan Peraturan KSEI.

11) Dalam melaksanakan administrasi efek Bersifat Ekuitas, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Penerbit Efek, Peraturan KSEI, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Corporate Action

1) Penerbit Efek wajib melaksanakan Corporate Action sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang relevan yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Corporate Action kepada KSEI paling lambat pada hari yang sama dengan pemberitahuan kepada bursa efek pemegang Efek bersifat Ekuitas.

3) Pemberian hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas dalam bentuk uang dan/atau Efek, wajib dilaksanakan melalui KSEI, dan berdasarkan instruksi dari Penerbit Efek, KSEI selanjutnya akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada pemegang sesuai permintaan Efek Bersifat Ekuitas baik secara langsung melalui Rekening Efek atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas atau melalui Partisipan, sesuai permintaan dari Partisipan.

4) Kewajiban KSEI mendistribusikan hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian KSEI, dapat dilaksanakan sepanjang Penerbit efek telah menempatkan uang dan/atau Efek ke rekening yang ditetapkan oleh KSEI dengan jumlah sesuai kewajiban Penerbit Efek. Berdasarkan perhitungan dan permintaan KSEI, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

5) Untuk pelaksanaan Corporate Action, KSEI akan: • Menyediakan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah

Tanggal Pencatatan (Recording Date), melalui media yang ditentukan oleh KSEI; • Menyediakan Konfirmasi tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Efek (KTUR) untuk pemegang

Efek Bersifat Ekuitas, melalui media yang ditentukan oleh KSEI, paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang saham;

• Merahasiakan informasi awal tentang rencana Corporate Action dari Penerbit Efek sampai dengan adanya pemberitahuan kepada public yang disampaikan oleh Penerbit Efek, kecuali kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6) Berkenaan dengan penerbitan KTUR, KSEI: a) Berkewajiban untuk memastikan bahwa:

i) Penerbitan KTUR adalah berdasarkan informasi pelaksanaan rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek;

ii) Data dalam KTUR sesuai dengan informasi pelaksanaan rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek; dan

iii) Jumlah Efek bersifat Ekuitas yang tercantum dalam KTUR sesuai dengan jumlah Efek bersifat Ekuitas yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama pemegang Efek bersifat Ekuitas di KSEI.

81

7) Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo Efek Bersifat Ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI. Apabila Penerbit Efek tidak menyampaikan keberatan atas data tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Penerbit Efek menyetujui data-data dari KSEI dimaksud kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8) Penerbit Efek, atas permintaan KSEI, wajib menyediakan setiap Informasi yang berhubungan dengan administrasi efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI.

9) KSEI sewaktu-waktu pada setiap Hari Kerja, dengan pemberitahuan terlebihdahulu kepada Penerbit Efek, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek, dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (independen auditor) yang ditunjuk KSEI.

10) Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Penerbit Efek wajib menerbitkan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang Efek Bersifat Ekuitas atau Partisipan dan Penerbit efek wajib menyerahkan sertifikat efek Bersifat Ekuitas dimaksud kepada pemegang Efek B ersifat Ekuitas sesuai ketentuan Peraturan KSEI.

11) Dalam melaksanakan administrasi efek Bersifat Ekuitas, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Penerbit Efek, Peraturan KSEI, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Corporate Action

1) Penerbit Efek wajib melaksanakan Corporate Action sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang relevan yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Corporate Action kepada KSEI paling lambat pada hari yang sama dengan pemberitahuan kepada bursa efek pemegang Efek bersifat Ekuitas.

3) Pemberian hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas dalam bentuk uang dan/atau Efek, wajib dilaksanakan melalui KSEI, dan berdasarkan instruksi dari Penerbit Efek, KSEI selanjutnya akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada pemegang sesuai permintaan Efek Bersifat Ekuitas baik secara langsung melalui Rekening Efek atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas atau melalui Partisipan, sesuai permintaan dari Partisipan.

4) Kewajiban KSEI mendistribusikan hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian KSEI, dapat dilaksanakan sepanjang Penerbit efek telah menempatkan uang dan/atau Efek ke rekening yang ditetapkan oleh KSEI dengan jumlah sesuai kewajiban Penerbit Efek. Berdasarkan perhitungan dan permintaan KSEI, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

5) Untuk pelaksanaan Corporate Action, KSEI akan: • Menyediakan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah

Tanggal Pencatatan (Recording Date), melalui media yang ditentukan oleh KSEI; • Menyediakan Konfirmasi tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Efek (KTUR) untuk pemegang

Efek Bersifat Ekuitas, melalui media yang ditentukan oleh KSEI, paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang saham;

• Merahasiakan informasi awal tentang rencana Corporate Action dari Penerbit Efek sampai dengan adanya pemberitahuan kepada public yang disampaikan oleh Penerbit Efek, kecuali kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6) Berkenaan dengan penerbitan KTUR, KSEI: a) Berkewajiban untuk memastikan bahwa:

i) Penerbitan KTUR adalah berdasarkan informasi pelaksanaan rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek;

ii) Data dalam KTUR sesuai dengan informasi pelaksanaan rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek; dan

iii) Jumlah Efek bersifat Ekuitas yang tercantum dalam KTUR sesuai dengan jumlah Efek bersifat Ekuitas yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama pemegang Efek bersifat Ekuitas di KSEI.

b) Tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan penerbitan KTUR sepanjang KSEI telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat 6 paragraf a Perjanjian KSEI.

e. Hukum yang berlaku

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 hari kalender maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui BAPMI.

13. ASET PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

a. Harta Tetap Perseroan menguasai dan/atau memiliki harta tetap berupa (i) tanah dan/atau bangunan dan (ii) Mesin sebagai berikut:

1) Tanah dan Bangunan

No. No. HGB Tanggal Sertifikat Luas (m2) Tanggal Berakhir Hak 1. 297 14 Januari 1989 9.940 13 Januari 2029 2. 195 17 Januari 1983 6.720 15 Januari 2023

2) Mesin

No. Item Jumlah Tahun Perolehan

1 Mesin Rajang Tembakau (Kth - Hauni) 1 1974/1996

2 Open Tembakau 1 1980

3 Mesin Sortir/Ayakan Tembakau 1 1980

4 Mesin Saus 2 1980

5 Mesin Stripping 1 2002

6 Timbangan Digit 2 2002

7 Mesin Press Hydrolic Tembakau 1 2002

8 Hydrant Dan Fire Alarm 1 2002

9 Open Tembakau 1 2003

10 Mesin Rajang Rotari 1 2003

11 Genset Deutz Bf Stamfort 150 Pk 1 2003

12 Timbangan Digital 2 2003

13 Horizontal Pack, Machine Kospack 180 1 2003

14 Mesin Boiler 1 2003

15 Oil Burne/Kompor Openan 1 2003

16 Hand Palletacura War 3 Ton 1 2003

17 Tangki Mesin Boiler 1 2003

18 Instalasi Listrik Mesin 1 2003

19 Hand Pallet 2.5 Ton 1 2003

20 Tangki Minyak Tanah 5000 Lt 1 2003

21 Timbangan 36 2003

22 Vaccum Chamber 1 2003

23 Conditioning Pric Machine(Usd 46,000) 1 2003

24 Single Silo Equipment (USD 81000) 1 2003

82

No. Item Jumlah Tahun Perolehan 25 Genset Diesel 300 Pk 1 2003

26 Hand Pallet 1 2003


28 Timbangan Nagata 1 2003

29 Timbangan Electrik 1 2003


31 Hidran 1 2003

32 Bak Kontrol + Grill 1 2003

33 Pompa Sihi Aotla 3601 1 2003

34 Pabx Sistem Tdn 1232 1 2003

35 Terminal MDF 1 2003

36 Filter Solar Bf M / Assy 2 2003

37 Olysynts3306 /68 1 2003

38 Monitor Komputer 1 2003

39 Infrzred Ray Shrwk Machine 1 2003

40 Impeler Hitachi 1 2003

41 Bl 175/70x12 2 2003

42 Timbangan Elektronik 4 2003

43 Mesin Strapping 1 2004

44 Chain Link 91 Kt 130-131 1 2004

45 Timbangan Nagata 1 Kg 1 2004

46 Stempel Ukuran Besar 8 Digit 1 2004

47 Mesin Las Esab Lhe 300 1 2004

48 Ammeral Belt N 560023 1 2004

49 Pompa Lowara Ss Cea 370/Iv 1 2004

50 Tangki Air 1 2005

51 Mesin Straping Band Merk Pack Way 1 2007


53 Stapler 3815 13H 15 1 2007

54 Electronic Balance Globe 1 2007

55 Timbangan Nagata 100 Gr 1 2007

56 Diesel Genset Silent 8 Kva 1 2007

57 Timbangan Jarum 100 Gr Nagata 1 2007


59 Pompa Air Shimizu 1 2-Apr-08

60 Timbangan Jarum 100 Gr Nagata 14 22-May-08

61 Timbangan Electrik Gsc 3 Kg 101709 2 6-Jun-08

62 Hand Staples Itsuchi 2 28-Jul-08

63 Timbangan Digital Gsc Aw 300 1 29-Jul-08

64 Timbangan Electrik Gsc 3 Kg 101709 1 13-Aug-08

65 Automatic Strapping Sr900 1 25-Aug-08

66 Timbangan Electrik Gsc Aw 3000 100263 2 11-Sep-08

83

No. Item Jumlah Tahun Perolehan 25 Genset Diesel 300 Pk 1 2003




29 Timbangan Electrik 1 2003


31 Hidran 1 2003

32 Bak Kontrol + Grill 1 2003

33 Pompa Sihi Aotla 3601 1 2003

34 Pabx Sistem Tdn 1232 1 2003

35 Terminal MDF 1 2003

36 Filter Solar Bf M / Assy 2 2003

37 Olysynts3306 /68 1 2003

38 Monitor Komputer 1 2003

39 Infrzred Ray Shrwk Machine 1 2003

40 Impeler Hitachi 1 2003

41 Bl 175/70x12 2 2003

42 Timbangan Elektronik 4 2003

43 Mesin Strapping 1 2004

44 Chain Link 91 Kt 130-131 1 2004

45 Timbangan Nagata 1 Kg 1 2004

46 Stempel Ukuran Besar 8 Digit 1 2004

47 Mesin Las Esab Lhe 300 1 2004

48 Ammeral Belt N 560023 1 2004

49 Pompa Lowara Ss Cea 370/Iv 1 2004

50 Tangki Air 1 2005

51 Mesin Straping Band Merk Pack Way 1 2007


53 Stapler 3815 13H 15 1 2007

54 Electronic Balance Globe 1 2007

55 Timbangan Nagata 100 Gr 1 2007

56 Diesel Genset Silent 8 Kva 1 2007



59 Pompa Air Shimizu 1 2-Apr-08

60 Timbangan Jarum 100 Gr Nagata 14 22-May-08

61 Timbangan Electrik Gsc 3 Kg 101709 2 6-Jun-08

62 Hand Staples Itsuchi 2 28-Jul-08

63 Timbangan Digital Gsc Aw 300 1 29-Jul-08

64 Timbangan Electrik Gsc 3 Kg 101709 1 13-Aug-08

65 Automatic Strapping Sr900 1 25-Aug-08

66 Timbangan Electrik Gsc Aw 3000 100263 2 11-Sep-08

No. Item Jumlah Tahun Perolehan 67 Pompa Interdab 505 1 10-Nov-08

68 Staples Kardus Itsuchi 2 16-Dec-08

69 Hand Pallet 2 1-Jan-09

70 Tangki Royal Tank 1 1-Feb-09

71 Gledekan Dorong 750 Kg 3 1-May-09

72 Circular Saw Wipro 1 1-Jun-09

73 Alat Penghisap(Pemisah Gagang Coller) 1 1-Aug-09

74 Timbangan Hybrid Scale Yashida Th 181 150 Kg 1 1-Oct-10

75 Aquaboy Tam Iii C 1 1-Apr-11

76 Hand Pallet 2.5 Ton 1 10-Aug-11

77 Pisau Hauni 1 6-Jan-12

78 Slang Hydran 2,5 2 10-Sep-12 79 Slang Hydran 1,5 3 10-Sep-12 80 Nozzle Jets Spray 2,5 2 10-Sep-12 81 Nozzle Jets Spray 1,5 1 10-Sep-12 82 Nozzle Jets Spray 1,5" 2 14-Sep-12 83 Dobel Stater 0001230006/12v 1 24-Sep-12 84 Pompa Air Shimizu 1 8-Oct-12 85 Timbangan Elektronik 3kg 6 20-Dec-12 86 Timbangan Sentisimal 11 20-Dec-12 87 Timbangan Pegas 45 20-Dec-12 88 Table Vacum Packing Machine;Wijayamas 1 31-May-13 89 Dash Colector 2000x920x5mm 1 30-Jun-13 90 Cerobong Asap 1 30-Jun-13 91 Bantalan Roda Peluncur 4pcs ;Glory 3/9 1 30-Sep-13 92 Termometer Alk 110c Klt 23 @21.000 Sep13 23 30-Sep-13 93 Termometer Alk 110c Klt 50 @17.000 12,23/9 50 30-Sep-13 94 Pemb Hand Pallet 2 Ton U Prod B 1 3-Oct-13 95 Termometer Alkohol Klt 17/10 20 31-Oct-13 96 Mesin Potong Ambri & Cukai 1 14-Mar-14 97 Container Ambri 240 30-Jan-14 98 Container Ambri 216 28-Mar-14 99 Trolly Container Ambri 12 12-May-14

100 Silinder Kantong Zipper Manna 7 11-Aug-14 101 Silinder Kantong Zipper Agk 7 11-Aug-14 102 Silinder Kantong Zipper Lll 8 11-Aug-14 103 Inventory Rotary 1 15-Dec-14 104 Timbangan Jarum M10 Nagata 100 Gr 5 30-Jan-15 105 Timbangan Jarum M10 Nagata 100 Gr 6 30-Jan-15 106 Mesin Sealer Frb 770 Ii 2 8-Apr-15 107 Ducting Dryer Pt. Kemajuan Industrindo 1 30-Apr-15 108 Autofeeder Pt. Surya Jaya Perkasa 1 30-Apr-15

84

No. Item Jumlah Tahun Perolehan 109 Timbangan Jarum M10 Nagata 100 Gr 5 21-May-15 110 Compressor (Pt. Surya Jaya Perkasa) 1 1-May-15 111 Mesin Rajang Hauni 1 30-Aug-15 112 Hand Pallet 2,5 Ton 1 2-Sep-15 113 Timbangan Digital Excellent 1 11-Sep-15 114 Timbangan Elektrik 1 5-Oct-15 115 Container Ambri 20 28-Oct-15 116 Container Ambri 20 28-Oct-15 117 Pompa Sanchin 20 1 28-Oct-15 118 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 5 29-Dec-15 119 Aqua Boy Meter 3 22-Apr-16 120 Timbangan Nagata 100 gr 1 20-May-16 121 Forklif 1 24-Mar-17 122 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 5 15-May-17 123 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 8 21-Jun-17 124 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 5 26-Jun-17 125 Hand Staples Itsuchi 1 13-Jul-17 126 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 4 11-Aug-17 127 Mesin Strapping Yamaguchi 1 25-Aug-17 128 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 10 6-Sep-17 129 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 15 26-Sep-17 130 Forklif 1 24-Oct-17 131 Moisture Meter 3 23-Feb-18

b. Harta Bergerak

Perseroan menguasai dan/atau memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor untuk keperluan operasional Perseroan sebagai berikut:

1) Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Oleh Perseroan:

NO. NO. POLISI TYPE MERK MODEL NO. BPKB NO. KIR 1. N 8653 CE FN 527 M2 Mitsubishi Truck C3162374J MHMFN527N2R001060

2. N 8180 BD Fuso FM517HL 4x2 MT

Mitsubishi Truck 04683262 MHMFM517BFK005969

3. N 9705 CA FE 334 Mitsubishi Truck 0331946J MHMFE334E1R011014

4. N 1473 AW Avanza 1.3 F601RM-GMME

Toyota Truck D0945491G MHFFMRGK34K017998

5. N 1367 BW S4O2RV ZMDFJJ MU

Daihatsu Minibus J MHKV3CA3JFK015005

6. N 1602 BU S4O2RV ZMDFJJ MU


7. N 1433 CG Avanza 1.3 G F601RM GMN

Toyota Minibus F1563914J MHFM15A3JBK098765

8. N 8212 AT WU342R DUTR0130MDL

Hino Truck N03678822 MJEC1JG43C5059498

9. N 1307 CE Avanza 1.3 F601RM-GMMFJJ

Toyota Minibus E9793156J MHFM1BA3J8K082967

85

No. Item Jumlah Tahun Perolehan 109 Timbangan Jarum M10 Nagata 100 Gr 5 21-May-15 110 Compressor (Pt. Surya Jaya Perkasa) 1 1-May-15 111 Mesin Rajang Hauni 1 30-Aug-15 112 Hand Pallet 2,5 Ton 1 2-Sep-15 113 Timbangan Digital Excellent 1 11-Sep-15 114 Timbangan Elektrik 1 5-Oct-15 115 Container Ambri 20 28-Oct-15 116 Container Ambri 20 28-Oct-15 117 Pompa Sanchin 20 1 28-Oct-15 118 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 5 29-Dec-15 119 Aqua Boy Meter 3 22-Apr-16 120 Timbangan Nagata 100 gr 1 20-May-16 121 Forklif 1 24-Mar-17 122 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 5 15-May-17 123 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 8 21-Jun-17 124 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 5 26-Jun-17 125 Hand Staples Itsuchi 1 13-Jul-17 126 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 4 11-Aug-17 127 Mesin Strapping Yamaguchi 1 25-Aug-17 128 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 10 6-Sep-17 129 Timbangan Jarum Nagata 100 gr 15 26-Sep-17 130 Forklif 1 24-Oct-17 131 Moisture Meter 3 23-Feb-18

b. Harta Bergerak

Perseroan menguasai dan/atau memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor untuk keperluan operasional Perseroan sebagai berikut:

1) Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Oleh Perseroan:

NO. NO. POLISI TYPE MERK MODEL NO. BPKB NO. KIR 1. N 8653 CE FN 527 M2 Mitsubishi Truck C3162374J MHMFN527N2R001060

2. N 8180 BD Fuso FM517HL 4x2 MT

Mitsubishi Truck 04683262 MHMFM517BFK005969

3. N 9705 CA FE 334 Mitsubishi Truck 0331946J MHMFE334E1R011014

4. N 1473 AW Avanza 1.3 F601RM-GMME

Toyota Truck D0945491G MHFFMRGK34K017998

5. N 1367 BW S4O2RV ZMDFJJ MU


6. N 1602 BU S4O2RV ZMDFJJ MU


7. N 1433 CG Avanza 1.3 G F601RM GMN

Toyota Minibus F1563914J MHFM15A3JBK098765

8. N 8212 AT WU342R DUTR0130MDL

Hino Truck N03678822 MJEC1JG43C5059498

9. N 1307 CE Avanza 1.3 F601RM-GMMFJJ

Toyota Minibus E9793156J MHFM1BA3J8K082967

NO. NO. POLISI TYPE MERK MODEL NO. BPKB NO. KIR 10. N 326 CY KJG Innova V

XW43 AT Toyota Minibus H01428607J MHFXW43G9A4050116

11. N 9185 AU L300 FB-R 4x2 MT

Mitsubishi Pick Up Box

J MHML0PU39FK171948

12. N 8161 CG FN517ML2 6x2 MT

Mitsubishi Teronton F2065283J MHMFN517C8K000322

13. N 9815 CA FM517H Mitsubishi Truck 0464441J MHMFM517H1R046846

14. N 777 IT Alphard 2.4 G AT Toyota Minibus L05425528 JTEGD21H7E8349485

15. N 9183 AU L300 FB-R 4x2 MT


J MHML0PU39FK172243

16. N 1051 CY L300 DS Mitsubishi Station WGN

C3662441J MHML300DB2R229398

17. N 777 LL Kijang Innova 2.4 V AT

Toyota Minibus 04465304 MHFGB8EMOJO417983

18. N 9265 AU S401RP FMREJJ IIA

Daihatsu Pick Up M00906780 MHKP3BA1JFK103899

19. N 1558 AM Avanza 1.3 G F653RM MT

Toyota Minibus 02614766 MHKM5EA3JKK132006

20. N 8948 BG L300 FB-R 4x2 MT


K06746677 MHML0PU39DK127832


Toyota Minibus 02614767 MHKM5EA3JKK133046


Toyota Minibus 02614769 MHKM5EB3JKK022195

23. N 777 MN Alphard 2.5 G AT Toyota Minibus 01796973 JTNGF3DH0J8017622

24. N 777 DJ Voxy 2.0 AT Toyota Minibus 01796972 JT7X2RB80J7012489

25. N 8947 BG L300 FB-R 4x2 MT


K06746678 MHML0PU39DK127833

c. Merek Dagang

1) Merek Dagang Yang Dimiliki oleh Perseroan

i) Sertifikat Merek untuk penamaan PERKUTUT PUTIH dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2008-008-001846 dan Nomor Pendaftaran Merek IDM000179331 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 25 Februari 2009 yang telah dilakukan pendaftaran perpanjangan perlindungan merek. Perlindungan terhadap merek PERKUTUT PUTIH diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 25 Februari 2029;

ii) Sertifikat Merek untuk penamaan MANNA+LUKISAN dengan Nomor Permohonan Merek D00-

2009-008-030593 dan Nomor Pendaftaran IDM000291614 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 11 September 2009. Perlindungan terhadap merek MANNA+LUKISAN diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang;

iii) Sertifikat Merek untuk penamaan ME MURAH & ENAK dengan Nomor Permohonan Merek D00-

2009-008-030597 dan Nomor Pendaftaran IDM000291615 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 11 September 2009. Perlindungan terhadap merek ME MURAH & ENAK diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang;

86

iv) Sertifikat Merek untuk penamaan INDO SHAG+LUKISAN dengan Nomor Permohonan Merek R00-2012-005-006 dan Nomor Pendaftaran IDM000364627 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 Maret 2013. Perlindungan terhadap merek INDOSHAG diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang;

v) Sertifikat Merek untuk penamaan BOURBON MATE dengan Nomor Permohonan Merek D00-

2005-006014 dan Nomor Pendaftaran IDM000108259 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 30 Mei 2005. Perlindungan terhadap merek BOURBON MATE diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 30 Mei 2025;

vi) Sertifikat Merek untuk penamaan ITIC TOP 1+LUKISAN DAUN dengan Nomor Permohonan

Merek D00-2009-030594 dan Nomor Pendaftaran IDM000393544 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 11 September 2009. Perlindungan terhadap merek ITIC TOP 1+LUKISAN diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang;

vii) Sertifikat Merek untuk penamaan SMOKERS FREEDOM+LUKISAN dengan Nomor Permohonan

Merek R00-2012005005 dan Nomor Pendaftaran IDM000364630 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 Maret 2013. Perlindungan terhadap merek SMOKERS FREEDOM diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

2) Merek Dagang Yang Dikuasai oleh Perseroan Berdasarkan Perjanjian Lisensi tertanggal 26 Maret 2019: i) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON SALAK dengan Nomor Permohonan Merek R00-2004-

6539-6543 dan Nomor Pendaftaran IDM000023886 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON SALAK diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

ii) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON TANJUNG dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2004-6541-6545 dan Nomor Pendaftaran IDM00002388 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON TANDJUNG diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

iii) Sertifikat Merek untuk penamaan RUMAH MINANGKABAU dengan Nomor Permohonan Merek

R00-2004-6536-6540 dan Nomor Pendaftaran IDM000023883 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek RUMAH MINANGKABAU diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

iv) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON MANGGA dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2004-6535-6539 dan Nomor Pendaftaran IDM000023882 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON MANGGA diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

v) Sertifikat Merek untuk penamaan PESAWAT DC 9 LUKISAN KAPAL TERBANG dengan Nomor

Permohonan Merek R00-2004-6535-6539 dan Nomor Pendaftaran IDM000023884yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek PESAWAT DC 9 LUKISAN KAPAL diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

vi) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON DUREN dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2004-6538-6542 dan Nomor Pendaftaran IDM000023885 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON DUREN diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

87

iv) Sertifikat Merek untuk penamaan INDO SHAG+LUKISAN dengan Nomor Permohonan Merek R00-2012-005-006 dan Nomor Pendaftaran IDM000364627 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 Maret 2013. Perlindungan terhadap merek INDOSHAG diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang;

v) Sertifikat Merek untuk penamaan BOURBON MATE dengan Nomor Permohonan Merek D00-

2005-006014 dan Nomor Pendaftaran IDM000108259 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 30 Mei 2005. Perlindungan terhadap merek BOURBON MATE diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 30 Mei 2025;

vi) Sertifikat Merek untuk penamaan ITIC TOP 1+LUKISAN DAUN dengan Nomor Permohonan

Merek D00-2009-030594 dan Nomor Pendaftaran IDM000393544 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 11 September 2009. Perlindungan terhadap merek ITIC TOP 1+LUKISAN diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang;

vii) Sertifikat Merek untuk penamaan SMOKERS FREEDOM+LUKISAN dengan Nomor Permohonan

Merek R00-2012005005 dan Nomor Pendaftaran IDM000364630 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 Maret 2013. Perlindungan terhadap merek SMOKERS FREEDOM diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

2) Merek Dagang Yang Dikuasai oleh Perseroan Berdasarkan Perjanjian Lisensi tertanggal 26 Maret 2019: i) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON SALAK dengan Nomor Permohonan Merek R00-2004-

6539-6543 dan Nomor Pendaftaran IDM000023886 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON SALAK diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

ii) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON TANJUNG dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2004-6541-6545 dan Nomor Pendaftaran IDM00002388 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON TANDJUNG diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

iii) Sertifikat Merek untuk penamaan RUMAH MINANGKABAU dengan Nomor Permohonan Merek

R00-2004-6536-6540 dan Nomor Pendaftaran IDM000023883 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek RUMAH MINANGKABAU diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

iv) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON MANGGA dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2004-6535-6539 dan Nomor Pendaftaran IDM000023882 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON MANGGA diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

v) Sertifikat Merek untuk penamaan PESAWAT DC 9 LUKISAN KAPAL TERBANG dengan Nomor

Permohonan Merek R00-2004-6535-6539 dan Nomor Pendaftaran IDM000023884yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek PESAWAT DC 9 LUKISAN KAPAL diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

vi) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON DUREN dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2004-6538-6542 dan Nomor Pendaftaran IDM000023885 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON DUREN diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

vii) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON DJAMBU dengan Nomor Permohonan Merek R00-2004-6540-6544 dan Nomor Pendaftaran IDM000023887 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 24 April 2005. Perlindungan terhadap merek POHON DJAMBU diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 24 April 2025;

viii) Sertifikat Merek untuk penamaan KUDA TERBANG dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2008-0013-85 dan Nomor Pendaftaran IDM000179183 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 16 Februari 2009. Perlindungan terhadap merek KUDA TERBANG diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 16 Februari 2029;

ix) Sertifikat Merek untuk penamaan BUNGA SAKURA dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2008-0013-87 dan Nomor Pendaftaran IDM000179185 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 16 Februari 2009. Perlindungan terhadap merek BUNGA SAKURA diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 16 Februari 2029;

x) Sertifikat Merek untuk penamaan ANGGUR KUPU dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2008-0013-84 dan Nomor Pendaftaran IDM000179182 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 16 Februari 2009. Perlindungan terhadap merek ANGGUR KUPU diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 16 Februari 2029;

xi) Sertifikat Merek untuk penamaan LAMPION LILIN dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2008-0013-83 dan Nomor Pendaftaran IDM000179181 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 16 Februari 2009. Perlindungan terhadap merek LAMPION LILIN diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 16 Februari 2029;

xii) Sertifikat Merek untuk penamaan RODA TERBANG dengan Nomor Permohonan Merek R00-

2008-0018-43 dan Nomor Pendaftaran IDM000179153 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 25 Februari 2009 yang telah dilakukan pendaftaran perpanjangan perlindungan merek. Perlindungan terhadap merek RODA TERBANG diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 25 Februari 2029.

xiii) Sertifikat Merek untuk penamaan RODATERBANG dengan Nomor Permohonan Merek R00-2010-0114-04 dan Nomor Pendaftaran IDM000291108 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 21 November 2011. Perlindungan terhadap merek RODATERBANG diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

xiv) Sertifikat Merek untuk penamaan POHON SAGU dengan Nomor Permohonan Merek R00-2008-0013-88 dan Nomor Pendaftaran IDM000179186 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 16 Februari 2009. Perlindungan terhadap merek POHON SAGU diberikan selama 10 tahun dan telah diberikan perpanjangan yang jangka waktunya hingga 25 Februari 2029.

xv) Sertifikat Merek untuk penamaan SAVE + LOGO dengan Nomor Permohonan Merek R00-2009-0047-73 dan Nomor Pendaftaran IDM000226331 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 17 April 2010. Perlindungan terhadap merek SAVE + LOGO diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

xvi) Sertifikat Merek untuk penamaan O VAB dengan Nomor Permohonan Merek R00-2010-0051-94 dan Nomor Pendaftaran IDM000265845 yang telah memperoleh Tanggal Penerimaan Merek pada 01 Juni 2011. Perlindungan terhadap merek O VAB diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

3) Merek dagang yang diberikan kewenangan oleh Djonny Saksono berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2015. Permintaan Pendaftaran Merek untuk penamaan PAPILLON dengan No. Agenda D00.2015.030394 dengan tanggal masuk 13 Juli 2015. Merek ini masih dalam proses pendaftaraan.

88

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan pajak pada lembaga-lembaga Peradilan terkait yang berwenang diseluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan atau klaim lainnya dari pihak manapun, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun didalam maupun diluar lembaga Peradilan yang bersifat material ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

15. ASURANSI

Perseroan melakukan perlindungan asuransi yaitu: a. Asuransi Kendaraan Bermotor dengan BCA Insurance

Polis Induk: 011002021400001

Nama Tertanggung: PT BCA Finance Indonesia Perseroan

Masa pertanggungan: 23 Februari 2018 s/d 28 Februari 2021 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota Kijang Innova 2.4 V Diesel A/T

Jumlah pertanggungan: Rp. 1.237.500.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 412.500.000,- (28 Februari 2018 s/d 28 Februari 2019) Rp. 412.500.000,- (28 Februari 2019 s/d 28 Februari 2020) Rp. 412.500.000,- (28 Februari 2020 s/d 28 Februari 2021)

b. Asuransi Cakrawala Proteksi

1) Asuransi Kendaraan Bermotor

Polis Induk : M-01-11-10-2018-00001171 Nama Tertanggung : PT Maybank Indonesia Finance

Perseroan Masa Pertanggungan : 28 September 2018 s/d 28 September 2021 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota Voxy AT Jumlah pertanggungan: Rp. 1.340.211.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh juta dua

ratus sebelas ribu Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 436.737.000,- (28 September 2018 s/d 28 September 2019) Rp. 436.737.000,- (28 September 2019 s/d 28 September 2020) Rp. 412.500.000,- (28 September 2020 s/d 28 September 2021)

Tanggung Jawab Hukum: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang terbagi atas: Rp. 10.000.000,- (28 September 2018 s/d 28 September 2019) Rp. 10.000.000,- (28 September 2019 s/d 28 September 2020) Rp. 10.000.000,- (28 September 2020 s/d 28 September 2021)”

Hukum Yang Berlaku 1. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga alternative Penyelesaian sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 2. Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia



Perseroan Masa pertanggungan : 31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota All New Avanza 1300CC G M/T

89

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan pajak pada lembaga-lembaga Peradilan terkait yang berwenang diseluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan atau klaim lainnya dari pihak manapun, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun didalam maupun diluar lembaga Peradilan yang bersifat material ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

15. ASURANSI

Perseroan melakukan perlindungan asuransi yaitu: a. Asuransi Kendaraan Bermotor dengan BCA Insurance

Polis Induk: 011002021400001

Nama Tertanggung: PT BCA Finance Indonesia Perseroan

Masa pertanggungan: 23 Februari 2018 s/d 28 Februari 2021 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota Kijang Innova 2.4 V Diesel A/T

Jumlah pertanggungan: Rp. 1.237.500.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 412.500.000,- (28 Februari 2018 s/d 28 Februari 2019) Rp. 412.500.000,- (28 Februari 2019 s/d 28 Februari 2020) Rp. 412.500.000,- (28 Februari 2020 s/d 28 Februari 2021)

b. Asuransi Cakrawala Proteksi



Perseroan Masa Pertanggungan : 28 September 2018 s/d 28 September 2021 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota Voxy AT Jumlah pertanggungan: Rp. 1.340.211.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh juta dua

ratus sebelas ribu Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 436.737.000,- (28 September 2018 s/d 28 September 2019) Rp. 436.737.000,- (28 September 2019 s/d 28 September 2020) Rp. 412.500.000,- (28 September 2020 s/d 28 September 2021)

Tanggung Jawab Hukum: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang terbagi atas: Rp. 10.000.000,- (28 September 2018 s/d 28 September 2019) Rp. 10.000.000,- (28 September 2019 s/d 28 September 2020) Rp. 10.000.000,- (28 September 2020 s/d 28 September 2021)”




Perseroan Masa pertanggungan : 31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota All New Avanza 1300CC G M/T

Jumlah pertanggungan: Rp. 623.649.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 207.883.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp. 207.883.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021) Rp. 207.883.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022)

Tanggung Jawab Hukum: Rp.30.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) yang terbagi atas: Rp 10.000.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp 10.000.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021) Rp 19.000.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022)




Perseroan Masa pertanggungan : 28 September 2018 s/d 28 September 2021 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota Alphard 25 G A/T Jumlah pertanggungan: Rp. 3.156.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh enam

juta Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 1.052.000.000,- (28 September 2018 s/d 28 September 2019) Rp. 1.052.000.000,- (28 September 2019 s/d 28 September 2020) Rp. 1.052.000.000,- (28 September 2020 s/d 28 September 2021) Rp. 1.052.000.000,- (28 September 2021 s/d 28 September 2022)

Tanggung Jawab Hukum: Rp. 40.000.000,- (empat puluh sembilan juta) yang terbagi atas: Rp. 10.000.000,- (28 September 2018 s/d 28 September 2019) Rp. 10.000.000,- (28 September 2019 s/d 28 September 2020) Rp. 10.000.000,- (28 September 2020 s/d 28 September 2021) Rp. 10.000.000,- (28 September 2021 s/d 28 September 2022)




Perseroan Masa pertanggungan : 31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota All New Avanza 1300CC G M/T Jumlah pertanggungan: Rp. 623.649.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta enam

ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 207.883.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp. 207.883.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021)

90

Rp. 207.883.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022) Tanggung Jawab Hukum: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) yang terbagi

atas: Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021) Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022)




Perseroan Masa pertanggungan : 31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota All New Avanza 1300CC G M/T Jumlah pertanggungan: Rp. 656.049.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dan

empat puluh sembila ribu Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 218.683.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp. 218.683.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021) Rp. 218.683.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022)

Tanggung Jawab Hukum: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) yang terbagi atas: Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021) Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022)


c. Asuransi Bintang

Property All Risk Insurance

Polis Induk : P10411103483000 Nama Tertanggung : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906. Tbk QQ

Perseroan Masa pertanggungan : 18 April 2019 s/d 18 April 2020 Jumlah pertanggungan: Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar

Rupiah) yang terbagi atas 3 (tiga) kepentingan yang diasuransikan, yaitu: (i) bangunan dengan nominal pertanggungan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah); (ii) stok dengan nominal pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); (iii) mesin dengan nominal pertanggunan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Total Premi: Rp. 166.460.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 3 (tiga) kepentingan yang diasuransikan, yaitu (i) bangunan dengan nominal premi sebesar Rp. 35.670.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah); (ii) stok dengan nominal premi sebesar Rp. 118.900.000,- (seratus delapan belas juta Sembilan ratus ribu Rupiah); (iii) mesin dengan nominal pertanggunan sebesar Rp. 11.890.000,- (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

91

Rp. 207.883.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022) Tanggung Jawab Hukum: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) yang terbagi

atas: Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021) Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022)




Perseroan Masa pertanggungan : 31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022 Merek dan Jenis Kendaraan: Toyota All New Avanza 1300CC G M/T Jumlah pertanggungan: Rp. 656.049.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dan

empat puluh sembila ribu Rupiah) yang terbagi atas: Rp. 218.683.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp. 218.683.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021) Rp. 218.683.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022)

Tanggung Jawab Hukum: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) yang terbagi atas: Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020) Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2021) Rp. 10.000.000,- (31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022)


c. Asuransi Bintang

Property All Risk Insurance

Polis Induk : P10411103483000 Nama Tertanggung : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906. Tbk QQ

Perseroan Masa pertanggungan : 18 April 2019 s/d 18 April 2020 Jumlah pertanggungan: Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar

Rupiah) yang terbagi atas 3 (tiga) kepentingan yang diasuransikan, yaitu: (i) bangunan dengan nominal pertanggungan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah); (ii) stok dengan nominal pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); (iii) mesin dengan nominal pertanggunan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Total Premi: Rp. 166.460.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 3 (tiga) kepentingan yang diasuransikan, yaitu (i) bangunan dengan nominal premi sebesar Rp. 35.670.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah); (ii) stok dengan nominal premi sebesar Rp. 118.900.000,- (seratus delapan belas juta Sembilan ratus ribu Rupiah); (iii) mesin dengan nominal pertanggunan sebesar Rp. 11.890.000,- (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan tembakau sampai dengan prospektus ini diterbitkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan bertempat di Jalan Letjen S. Parman No 92, RT 004 / RW 005, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang 65122, Jawa Timur – Indonesia. 1. TINJAUAN UMUM

PT Indonesian Tobacco Tbk selanjutnya disebut (“Perseroan”) didirikan tanggal 16 Mei 1955 berdasarkan akta No. 25 dari Raden Soediono, S.H., notaris di Malang dengan nama “NV. Indonesian Tobacco & Industrial Company”. Akta pendirian tersebut telah mendapat penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A. 5/61/3 tanggal 16 Juni 1955. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 4 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Malang tanggal 1 April 2019 mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0018253.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 April 2019. Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi industri pengolaha dan perdagangan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang industri pengolahan tembakau iris. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 1955. Perseroan berdomisili di Jl. Letjen S. Parman No. 92, Malang 65122, Jawa Timur.

Perseroan telah berdiri sebagai salah satu pemain lama dalam industri tembakau yang memiliki merek dagang yang cukup dikenal masyarakat dengan jaringan pemasaran secara nasional maupun internasional. Perseroan senantiasa meningkatkan eksistensinya, baik dalam hal kapasitas produksi maupun dalam hal keunggulan kompetitif yang ditawarkan sebagai salah satu produsen tembakau yang dikenal.

Kegiatan ini diawali oleh Bapak Chandra Saksono dan istri selaku pendiri (founder) pada tahun 1969, setelah terlepas dari pekerjaannya sebagai guru sekolah Cina yang harus mengalami penutupan pada masa itu, yang mulai usaha memproduksi minyak rambut dengan konsep industri rumahan dan menitipkannya pada beberapa toko di Surabaya dengan menggunakan nama CV. Radia sebagai entitas bisnis. Dari penjualan berkeliling ini diketahuilah bahwa produk tembakau linting sangat laku keras di pasaran, sehingga suami istri Chandra Saksono ini beralih usahanya dengan membuat tembakau linting, dengan konsep industri rumahan dan produknya dijual di toko–toko di area Kembang Jepun – Kenjeran, Surabaya dalam kemasan besar.

Proses produksi produk tembakau linting yang pada awalnya dikelola di halaman rumah belakang oleh suami istri Chandra Saksono, ternyata perlahan tapi pasti mulai dikenal oleh para pelanggannya dengan menggunakan merk Kuda Terbang dan Pohon Sagu. Produk tembakau linting yang tadi nya hanya dijual di sekitaran Kembang Jepun - Kenjeran Surabaya, berangsur-angsur mulai menyebar ke Pontianak dan beberapa area di Papua. Proses produksi otomatis mengalami peningkatan sehingga membutuhkan lokasi usaha yang luas dan dipilihlah gudang di sekitar Kenjeran Surabaya. Sejak awal tahun 1970 an hingga menjelang akhir tahun 1979, proses produksi dilaksanakan di gudang Kenjeran Surabaya ini. sekitar tahun 1979, terjadi kebakaran di gudang Kenjeran, yang membuat suami istri Chandra Saksono harus memutar alih strategi dan mempertahankan produk yang sudah laku dan permintaan pasar yang ada, akhirnya diputuskanlah untuk sementara memperkecil produksi.

Demi kelangsungan usahanya, maka suami istri Chandra Saksono mulai mencari tempat usaha baru yang luas untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Pada saat itu suami istri Chandra Saksono mendapatkan penawaran gudang di Malang. Maka dengan segala upaya dan perjuangan dari suami istri Chandra Saksono ini dibelilah gudang di Malang ini. Dan usaha yang tadi nya menggunakan bendera hukum CV. Radia berganti nama menjadi NV. Indonesian Tobacco & Industrial Company sesuai dengan izin peruntukan gudang di Malang tersebut, yang pada akhir nya berubah nama menjadi PT Indonesian Tobacco. Segala proses produksi di gudang Kenjeran Surabaya pada akhir nya dipindahkan ke Malang dan gudang Kenjeran Surabaya dijual kepada pihak lain. Merk–merk Lampion Lilin dan Anggur Kupu mulai juga diluncurkan di masa ini untuk area pasar Papua dan sekitarnya.

Pada akhir tahun 1988, putra dari suami istri Chandra Saksono yaitu, bapak Djonny Saksono mulai masuk ke usaha ini dan membantu pengelolaan marketing dan produksi serta melakukan banyak pembenahan manajemen usaha. Proses produksi yang awalnya dari industri rumah tangga menjadi manufaktur dengan tonasi produksi sekitar 250-300 ton pertahun, perlahan tapi pasti, naik menjadi sekitar 500-600 ton per tahun. Pada periode ini juga dimulailah penjualan ekspor ke Malaysia dan Singapura dengan merk produk Butterfly dan Pohon Sagu.

92

Pada awal tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2010, Perseroan mulai menggunakan peralatan standar (mesin) dalam proses produksi pengolahan tembakau. Proses produksi dengan menggunakan mesin membuat kapasitas produksi menjadi meningkat menjadi 900-1.000 ton per tahun, hal ini disebabkan adanya ekspansi pasar ke wilayah Nusa Tenggara dengan merk produk Pohon Sagu Extra dan Roda Terbang 3 Bintang. Pada periode tahun 2004 - 2006, Bapak Djonny Saksono, mulai menangani manajemen secara penuh dan mulai melakukan pembenahan sistem pembukuan dan proses pencatatan untuk setiap proses bisnis dan mulai dibentuk departemen PPIC dan HRD disertai dengan pengaturan manajemen perusahaan yang lebih profesional daripada sebelumnya. Pada tahun 2011 - 2015, terjadi perubahan banyak hal pada struktur pekerja di bagian produksi, peningkatan kapasitas kerja dan efisiensi dilaksanakan pada masa ini, juga pencapaian perusahaan untuk ISO 9001: 2008. Launching produk tembakau premium baru dengan merk tembakau Manna dimulai. Pada tahun 2016 - 2018, Pembukaan pasar baru di area Sulawesi tepatnya di Gorontalo dan Manado dan penetrasi pasar di Kalimantan Barat terutama di area Ketapang dengan produk tembakau Manna. Penjualan tembakau Manna mulai mendapat respon positif dari pelanggan dan mulai mendapatkan market share di Pontianak, Gorontalo dan Manado dan penjualan tembakau Manna juga mulai memberikan kontribusi peningkatan pendapatan untuk Perseroan, walaupun masih harus diimbangi dengan biaya promosi untuk penetrasi pasar. Penetrasi pasar yang lebih kontinyu dan terstruktur untuk penguasaan area Kupang dengan produk tembakau Anggur Kupu. Pembukaan area ekspor baru dan peluncuran merk baru tembakau Papillon di Jepang. Peningkatan sertifikasi manajemen ISO 9001:2015 dan pengaturan sistem tata administrasi bisnis proses dengan menggunakan SAP Business One di tahun 2016. Peningkatan kapasitas produksi menjadi 150 ton per bulan atau 1.800 ton per tahun dan disertai dengan penggantian mesin Rajang baru dan penempatan 1 unit Hauni KT2 di area pengolahan primary processing line. Dan di tahun 2018 ini penjualan sudah menembus angka 1.900 ton per tahun. Visi Perseroan adalah PT Indonesian Tobacco menjadi perusahaan nasional di bidang manufaktur tembakau iris yang terbesar, yang mengadopsi sistem manajemen continuous-improvement dan good-corporate-governance yang professional, profitable dalam usahanya dan memberikan manfaat bagi semua stakeholder nya serta memberikan kenikmatan tembakau iris yang berkualitas kepada pelanggan loyalnya.

Misi Perseroan adalah: a. Memenuhi selera pelanggan dengan tembakau iris kualitas tinggi, namun tetap dengan harga terjangkau b. Menjangkau hingga pangsa pasar terbawah maupun pasar internasional

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Berpengalaman Dalam Bisnisnya Perseroan telah berpengalaman hampir 50 tahun dalam bidang usaha manufaktur tembakau iris. 2. Merk Sudah Cukup Dikenal Merk dagang telah dikenal lebih dari 40 tahun masa penjualan (Anggur Kupu, Lampion Lilin dan Pohon

Sagu) 3. Kualitas Produk Yang Stabil Pemilik usaha adalah juga main-blender dalam produk-produknya sehingga kualitas selalu terjaga. 4. Jaringan Distribusi Yang Baik Agen yang menjadi tangan distribusi hampir 70% adalah agen lama yang berpengalaman lebih dari 20

tahun mengelola penjualan produk persero.

5. Memiliki Pemasok Yang Telah Lama Bekerjasama Perseroan memiliki pemasok yang telah bekerjasama lebih dari 10 tahun untuk memasok 70% bahan

pendukung dan memiliki pemasok yang telah bekerjasama hampir lebih dari 30 tahun dimana pemasok tersebut turun temurun dalam bisnis perseroan ini untuk memasok 90% bahan daun tembakaunya.

93

Pada awal tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2010, Perseroan mulai menggunakan peralatan standar (mesin) dalam proses produksi pengolahan tembakau. Proses produksi dengan menggunakan mesin membuat kapasitas produksi menjadi meningkat menjadi 900-1.000 ton per tahun, hal ini disebabkan adanya ekspansi pasar ke wilayah Nusa Tenggara dengan merk produk Pohon Sagu Extra dan Roda Terbang 3 Bintang. Pada periode tahun 2004 - 2006, Bapak Djonny Saksono, mulai menangani manajemen secara penuh dan mulai melakukan pembenahan sistem pembukuan dan proses pencatatan untuk setiap proses bisnis dan mulai dibentuk departemen PPIC dan HRD disertai dengan pengaturan manajemen perusahaan yang lebih profesional daripada sebelumnya. Pada tahun 2011 - 2015, terjadi perubahan banyak hal pada struktur pekerja di bagian produksi, peningkatan kapasitas kerja dan efisiensi dilaksanakan pada masa ini, juga pencapaian perusahaan untuk ISO 9001: 2008. Launching produk tembakau premium baru dengan merk tembakau Manna dimulai. Pada tahun 2016 - 2018, Pembukaan pasar baru di area Sulawesi tepatnya di Gorontalo dan Manado dan penetrasi pasar di Kalimantan Barat terutama di area Ketapang dengan produk tembakau Manna. Penjualan tembakau Manna mulai mendapat respon positif dari pelanggan dan mulai mendapatkan market share di Pontianak, Gorontalo dan Manado dan penjualan tembakau Manna juga mulai memberikan kontribusi peningkatan pendapatan untuk Perseroan, walaupun masih harus diimbangi dengan biaya promosi untuk penetrasi pasar. Penetrasi pasar yang lebih kontinyu dan terstruktur untuk penguasaan area Kupang dengan produk tembakau Anggur Kupu. Pembukaan area ekspor baru dan peluncuran merk baru tembakau Papillon di Jepang. Peningkatan sertifikasi manajemen ISO 9001:2015 dan pengaturan sistem tata administrasi bisnis proses dengan menggunakan SAP Business One di tahun 2016. Peningkatan kapasitas produksi menjadi 150 ton per bulan atau 1.800 ton per tahun dan disertai dengan penggantian mesin Rajang baru dan penempatan 1 unit Hauni KT2 di area pengolahan primary processing line. Dan di tahun 2018 ini penjualan sudah menembus angka 1.900 ton per tahun. Visi Perseroan adalah PT Indonesian Tobacco menjadi perusahaan nasional di bidang manufaktur tembakau iris yang terbesar, yang mengadopsi sistem manajemen continuous-improvement dan good-corporate-governance yang professional, profitable dalam usahanya dan memberikan manfaat bagi semua stakeholder nya serta memberikan kenikmatan tembakau iris yang berkualitas kepada pelanggan loyalnya.

Misi Perseroan adalah: a. Memenuhi selera pelanggan dengan tembakau iris kualitas tinggi, namun tetap dengan harga terjangkau b. Menjangkau hingga pangsa pasar terbawah maupun pasar internasional

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Berpengalaman Dalam Bisnisnya Perseroan telah berpengalaman hampir 50 tahun dalam bidang usaha manufaktur tembakau iris. 2. Merk Sudah Cukup Dikenal Merk dagang telah dikenal lebih dari 40 tahun masa penjualan (Anggur Kupu, Lampion Lilin dan Pohon

Sagu) 3. Kualitas Produk Yang Stabil Pemilik usaha adalah juga main-blender dalam produk-produknya sehingga kualitas selalu terjaga. 4. Jaringan Distribusi Yang Baik Agen yang menjadi tangan distribusi hampir 70% adalah agen lama yang berpengalaman lebih dari 20

tahun mengelola penjualan produk persero.

5. Memiliki Pemasok Yang Telah Lama Bekerjasama Perseroan memiliki pemasok yang telah bekerjasama lebih dari 10 tahun untuk memasok 70% bahan

pendukung dan memiliki pemasok yang telah bekerjasama hampir lebih dari 30 tahun dimana pemasok tersebut turun temurun dalam bisnis perseroan ini untuk memasok 90% bahan daun tembakaunya.

3. STRATEGI USAHA Perseroan menerapkan strategi berikut untuk mendorong pertumbuhan di masa depan: Secara umum, Perseroan akan melakukan penetrasi penjualan untuk mengenalkan produknya pada wilayah penjualan yang baru. Untuk existing produk di wilayah jangkauan Perseroan yang sudah ada saat ini, Perseroan akan terus menjaga hubungan baik dengan pelanggan guna meningkatkan volume penjualan. Fokus Perseroan saat ini yaitu melakukan penetrasi penjualan untuk produk Manna, dimana produk Manna ini dihadirkan untuk tujuan menjadi produk andalan Perseroan secara nasional. Tidak bermaksud mematikan selera pelaggan atas produk Perseroan yang sudah ada sebelumnya, namun kehadiran Manna berfungsi untuk merambah ke masyarakat yang memiliki selera berbeda. Jadi Perseroan akan memiliki berbagai varian yang dipasarkan sebagai bentuk strategi untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Produk Manna hadir sejak tahun 2016 dan dipasarkan pertama kali di wilayah Papua, Manado dan Gorontalo. Penetrasi penjualan di wilayah baru dilakukan Perseroan dengan cara memasarkan tester dengan jangka waktu tertentu. Setelah itu Perseroan menggunakan promosi “buy 1 get 1 free” untuk menarik minat pasar yang baru, terlebih harga produk Perseroan relatif lebih murah dibandingkan kompetitor. Cara ini cukup mumpuni dengan mendorong masyarakat sekitar untuk memiliki tembakau lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya masyarakat akan lebih sering menggunakan produk Perseroan dimana secara tidak langsung akan mengubah taste masyarakat. Dari sanalah Perseroan berusaha membuat masyarakat beralih dan terus mengkonsumsi produk Perseroan karena tipikal perokok biasanya loyal terhadap 1 rasa produk dimana perokok akan terus mencari produk tersebut. Berikut rencana Perseroan dalam melakukan penetrasi penjualan di wilayah baru:

Kuartal 1-2019 : Perseroan melakukan penetrasi penjualan produk Manna untuk area Luwuk, Waingapu dan Kupang.

Kuartal 2-2019 : Perseroan akan melakukan penetrasi penjualan produk Manna untuk area Ambon dan kepulauan sekitarnya.

Kuartal 3-2019 : Perseroan akan melakukan penetrasi penjualan produk Manna untuk area Ambon, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Kuartal 4-2019 : Pengenalan produk Manna dengan varian baru. 2020 : Perseroan akan melakukan penetrasi pasar produk Manna dan produk Manna dengan

varian baru hingga ke area Kalimantan Barat, Ketapang, Sampit, Pangkalan Bun dan Banjarmasin.

Rencana penetrasi penjualan tersebut akan di iringi dengan strategi manajemen internal yang juga akan diterapkan. Perseroan akan mengintegrasikan SMK3, ISO 9001:2015, 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) dan sistem kerja KPI dan di kemudian hari akan menerapkan ISO 27001:2015, ISO 45001:2015 sebagai bentuk keseriusan Perseroan dalam menjalankan GCG (Good Corporate Governance). Hal ini juga akan menunjang perluasan pangsa pasar yang secara otomatis bertambah dengan adanya penetrasi penjualan oleh Perseroan. Manajemen internal yang optimal dibutuhkan untuk menyeimbangkan implementasi didalamnya. Berikut strategi manajemen internal Perseroan:

Kuartal 1 2019 : - Rencana akan diterapkannya integrasi SMK3, ISO 9001:2015, 5R dan sistem kerja KPI

sebagai bagian guna peningkatan Perseroan yang berkelanjutan. Kuartal 2 2019 : - Perseroan akan fokus untuk mencapai akreditasi SMK3 oleh auditor independen

dengan perubahan secara menyeluruh dari personel hingga infrastruktur. - Rencana Pengaturan kerja di bagian Primary dan Packaging menjadi 2 shift kerja. Kuartal 3 2019 : - Implementasi dan pengaturan dokumen kerja untuk ISO 27001:2015 tentang Sistem

Informasi dan Teknologi. - Pengaturan implementasi kerja di area produksi untuk mulai di 2 shift kerja. Kuartal 4 2019 : - Perbaikan sistem manajemen dan dimulainya kebijakan manajemen untuk strategis

di masa mendatang. 2020 : - Persiapan untuk implementasi ISO 27001:2015 dan audit sertifikasi, serta pemantauan

audit ISO 9001:2015 dan K3. - Persiapan, perencanaan dan implementasi untuk target pencapaian ISO 45001:2015

tentang Health & Safety sebagai bagian dari SMK3. - Perbaikan sistem kerja di bagian PPIC dan produksi.

94

4. PERSAINGAN USAHA Kinerja perusahaan kompetitor (degree of rivalry) sampai dengan saat ini berdasarkan pengamatan, survey langsung pasar rakyat periode 2013 sampai dengan 2018, untuk area Papua, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara, produk perseroan menjadi mayoritas dan terkuat. Saat ini kompetitor tidak ada pengembangan pasar, tidak ada launching produk baru dan juga dari 3 kompetitor terbesar (PT Sigaret Sriwidjaja, PT Njata dan PT Sari Tembakau Harum) tidak ada generasi penerus dan bisnis cenderung sunset. Bisnis tembakau iris ini juga menjadi bisnis dengan barrier to entry yang tidak mudah, mengingat dibutuhkan storage persediaan yang memadai baik pengaturan sistem pergudangan, sistem pengolahan daun tembakau dan sistem permodalan yang mumpuni, menjadikan bisnis ini tidak mudah untuk dimasuki oleh pemain baru walaupun dengan kecukupan modal kerja. Namun apapun alasan dari degree of rivaly, business barriers to entry dan business prospect, adalah menjadi budaya bagi setiap resources di perseroan ini untuk selalu menerapkan continuous improvement dan aware dengan segala weakness dan threat dari perseroan, baik dari pihak internal maupun external perseroan.

5. PROSPEK USAHA

Mengingat luasan wilayah Indonesia sedemikian luas, pasar yang digarap dengan peluang yang menjanjikan masih terbuka lebar, terutama untuk pengguna tembakau iris di Sumatera, Kalimantan dan Jawa, maka dapat disebutkan prospek bisnis dari Perseroan adalah sedemikian positif. Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk tembakau merupakan komoditas yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya bahkan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu sejak jaman dulu. Peran penting dari Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya rokok kretek, sebagai produk warisan budaya bangsa, identitas dan nasionalisme bangsa serta pencipta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bangsa terus berlangsung pada masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Secara umum, IHT memberi kontribusi besar dalam penciptaan mata rantai aktivitas perekonomian dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan negara, serta memberi kontribusi besar bagi penerimaan negara dan produk domestik bruto (PDB). IHT juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat Indonesia, namun tetap memperhatikan aspek kesehatan masyarakat sehingga perlu pengendalian produksi IHT. Tanaman tembakau terdiri dari batang, daun tembakau dan bunga. Setelah tanaman tembakau berumur, daun secara bertahap dipetik mulai dari daun bawah, tengah dan atas. Selanjutnya batang tembakau dimanfaatkan untuk kayu bakar dan biji dari bunga digunakan (secara selektif) untuk bibit dan daun tembakau diproses menjadi rokok, cerutu, tembakau iris dan/atau diekspor dalam bentuk tembakau yang sudah dikeringkan. Secara singkat, pohon industri tembakau dapat digambarkan sebagai berikut:

95

4. PERSAINGAN USAHA Kinerja perusahaan kompetitor (degree of rivalry) sampai dengan saat ini berdasarkan pengamatan, survey langsung pasar rakyat periode 2013 sampai dengan 2018, untuk area Papua, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara, produk perseroan menjadi mayoritas dan terkuat. Saat ini kompetitor tidak ada pengembangan pasar, tidak ada launching produk baru dan juga dari 3 kompetitor terbesar (PT Sigaret Sriwidjaja, PT Njata dan PT Sari Tembakau Harum) tidak ada generasi penerus dan bisnis cenderung sunset. Bisnis tembakau iris ini juga menjadi bisnis dengan barrier to entry yang tidak mudah, mengingat dibutuhkan storage persediaan yang memadai baik pengaturan sistem pergudangan, sistem pengolahan daun tembakau dan sistem permodalan yang mumpuni, menjadikan bisnis ini tidak mudah untuk dimasuki oleh pemain baru walaupun dengan kecukupan modal kerja. Namun apapun alasan dari degree of rivaly, business barriers to entry dan business prospect, adalah menjadi budaya bagi setiap resources di perseroan ini untuk selalu menerapkan continuous improvement dan aware dengan segala weakness dan threat dari perseroan, baik dari pihak internal maupun external perseroan.

5. PROSPEK USAHA

Mengingat luasan wilayah Indonesia sedemikian luas, pasar yang digarap dengan peluang yang menjanjikan masih terbuka lebar, terutama untuk pengguna tembakau iris di Sumatera, Kalimantan dan Jawa, maka dapat disebutkan prospek bisnis dari Perseroan adalah sedemikian positif. Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk tembakau merupakan komoditas yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya bahkan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu sejak jaman dulu. Peran penting dari Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya rokok kretek, sebagai produk warisan budaya bangsa, identitas dan nasionalisme bangsa serta pencipta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bangsa terus berlangsung pada masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Secara umum, IHT memberi kontribusi besar dalam penciptaan mata rantai aktivitas perekonomian dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan negara, serta memberi kontribusi besar bagi penerimaan negara dan produk domestik bruto (PDB). IHT juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat Indonesia, namun tetap memperhatikan aspek kesehatan masyarakat sehingga perlu pengendalian produksi IHT. Tanaman tembakau terdiri dari batang, daun tembakau dan bunga. Setelah tanaman tembakau berumur, daun secara bertahap dipetik mulai dari daun bawah, tengah dan atas. Selanjutnya batang tembakau dimanfaatkan untuk kayu bakar dan biji dari bunga digunakan (secara selektif) untuk bibit dan daun tembakau diproses menjadi rokok, cerutu, tembakau iris dan/atau diekspor dalam bentuk tembakau yang sudah dikeringkan. Secara singkat, pohon industri tembakau dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam pengembangan IHT, aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan. Industri Hasil Tembakau mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena mengolah sumber daya alam, menyerap tenaga kerja cukup besar baik langsung maupun tidak langsung (±10 juta orang) dan sumbangannya dalam penerimaan negara (cukai) tahun 2006 Rp. 42,03 triliun sedangkan tahun 2007 sebesar Rp 43,54 triliun. Namun demikian, IHT dewasa ini dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain isu dampak merokok terhadap kesehatan baik di tingkat global yang disponsori oleh WHO sebagaimana tertuang dalan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan di tingkat nasional pengendalian produk tembakau tertuang dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Di samping itu, IHT juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat ditambah dengan maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal. Penerapan pajak yang tinggi terhadap produk tembakau terutama Rokok Kretek akan berdampak terhadap penurunan produksi dan konsumsi, hal ini akan membuat konsumen beralih kepada produk tembakau iris / tembakau shag dimana pajak cukai masih jauh di bawah pajak cukai untuk Rokok Kretek.

TAHUN JENIS 2014 2015 2016 2017

SKM Rp.265,- s/d Rp.415,-

Rp.300,- s/d Rp.480,-

Rp.335,- s/d Rp.530,-

Rp.370,- s/d Rp.590,-

SPM Rp.220,- s/d Rp.425,-

Rp.255,- s/d Rp.495,-

Rp.290,- s/d Rp.555,-

Rp.355,- s/d Rp.625,-

SKT / SPT Rp.80,- s/d Rp.290,- Rp.80,- s/d Rp.320,- Rp.80,- s/d Rp.345,- Rp.100,- s/d Rp.365,-

TIS Rp.6,- s/d Rp.28,- Rp.6,- s/d Rp.28,- Rp.6,- s/d Rp.28,- Rp.10,- s/d Rp.30,- Tabel Tarif Cukai Per Batang atau Per Gram

Jika dilihat pada tabel diatas, maka terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan untuk SKT, SKM, SKT dan SPT, sedangkan dari sisi Perseroan sendiri yang produknya berjenis TIS hanya mengalami kenaikan sekali pada tahun 2017. Kenaikan bea cukai SKM, SPM, SKT dan SPT yang signifikan dalam beebrapa tahun kebelakang dan akan berlanjut hingga tahun-tahun kedepannya merupakan potensi bagi produk TIS menjadi pilihan baru bagi konsumer rokok untuk pindah ke produk TIS karena lebih ekonomis darisisi biaya. Sejatinya kenaikan tarif cukai rokok setiap tahunnya merupakan usaha pemerintah untuk menambah pendapatan negara namun di sisi lain adalah untuk mengurangi jumlah konsumennya itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa konsumer justru mencari pilihan alternatif dibandingkan berhenti menjadi konsumer.

Tanaman Tembakau

Batang

Bunga (Biji)

Daun Basah

Tembakau Rajangan

Tembakau Kering tanpa tulang daun

Tembakau Kering dengan

tulang daun

Tembakau Blended

Cerutu

Rokok Kretek

Tembakau Iris /

Tembakau Shag

SKT

SKM

Klobot

Klembak Menyan

Pucuk Daun

Badan Daun

Tangkal Daun Kayu Bakar

Bibit / Benih Tembakau

96

Posisi Indonesia yang sebelumnya menduduki peringkat Ke-3 dikalahkan Rusia di posisi no.2 dan China di posisi No.1, justru naik ke posisi ke-2 mengalahkan Rusia walaupun tren penjualan secara global menurun karena kenaikan cukai atas produk tembakau di berbagai belahan dunia menunjukkan potensi bagi Perseroan masuk menggantikan produk SKM, SPM, SKT dan SPT sangatlah besar.

6. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 April 2019, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pengolahan dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama: - Industri Pengering dan Pengolahan Tembakau




- Industri Kretek Mencakup usaha pembuatan kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok Rajang, cengkih Rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping). Termasuk industri kretek tangan, kretek tangan filter dan kretek mesin.

- Industri Rokok Putih Mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkih. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok.

- Industri Rokok Lainnya Mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek dan hasil pengolahan temabakau lainnya (HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuf).




- Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau Mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih

97

Posisi Indonesia yang sebelumnya menduduki peringkat Ke-3 dikalahkan Rusia di posisi no.2 dan China di posisi No.1, justru naik ke posisi ke-2 mengalahkan Rusia walaupun tren penjualan secara global menurun karena kenaikan cukai atas produk tembakau di berbagai belahan dunia menunjukkan potensi bagi Perseroan masuk menggantikan produk SKM, SPM, SKT dan SPT sangatlah besar.

6. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 April 2019, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pengolahan dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama: - Industri Pengering dan Pengolahan Tembakau






- Industri Rokok Lainnya Mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek dan hasil pengolahan temabakau lainnya (HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuf).




- Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau Mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih


Berikut di bawah ini adalah keterangan selengkapnya mengenai produk-produk yang dimiliki oleh Perseroan :

No. Nama Produk Berat / Pack

HJE / Pack (IDR)

Isi pack / Master Case

HJE Cukai / Master Case

(IDR)

1. Bunga Sakura 25 g 2.500 600 1.500.000 2. Anggur Kupu 20 g 3.000 400 1.200.000 3. Lampion Lilin 20 g 3.000 400 1.200.000 4. Manna 20 g 3.000 400 1.200.000 5. Anggur Kupu 40 g 5.000 400 2.000.000 6. Lampion Lilin 40 g 5.000 400 2.000.000 7. Manna 40 g 5.000 400 2.000.000 8. Save 40 g 5.000 400 2.000.000 9. Roda Terbang 40 g 4.000 400 1.600.000

10. Kuda Terbang 40 g 4.000 400 1.600.000 11. Pohon Sagu 40 g 4.000 400 1.600.000 12. Mangga 2.500 g 187.500 12 2.250.000 13. Salak 2.500 g 187.500 12 2.250.000 14. DC-9 2.500 g 187.500 12 2.250.000 15. Tanjung 2.500 g 187.500 12 2.250.000 16. Mawar Anggrek 2.500 g 187.500 12 2.250.000 17. Pohon Sagu 2.500 g 187.500 12 2.250.000 18. Kuda Terbang 2.500 g 187.500 12 2.250.000 19. Mawar Anggrek 2.500 g 187.500 12 2.250.000 20. Jago Tarung 2.500 g 187.500 12 2.250.000 21. Pohon Jambu 2.500 g 187.500 12 2.250.000 22. Rumah Minangkabau 2.500 g 187.500 12 2.250.000

Penetapan Harga Perseroan menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang berbeda-beda, mulai dari produk dengan harga yang paling terjangkau oleh masyarakat sampai dengan produk dengan harga yang premium. Pada umumnya, Perseroan menetapkan harga produk-produknya setelah mempertimbangkan strategi perusahaan dan pemasaran, bahan baku, daya beli masyarakat, kondisi persaingan dan beban transportasi. Berikut adalah klasifikasi merek dagang dan segementasi pasar dalam kaitannya dengan penetapan harga sebagai berikut: Merk tembakau Anggur Kupu, Lampion Lilin, Pohon Sagu Extra dan Manna adalah merk premium dengan kualitas tembakau yang terbaik.

98

Merk Anggur Kupu dan Lampion Lilin hampir 40 tahun berada di area Papua dan telah mempunyai pengguna dengan loyalitas yang tinggi. Tembakau Anggur Kupu dan tembakau Lampion Lilin adalah produk bercitarasa premium yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar untuk pendapatan PT Indonesian Tobacco. Pada kurun waktu 15 tahun terakhir, tembakau Roda Terbang 3 Bintang dan tembakau Pohon Sagu Extra, telah dikembangkan dengan konsisten dan dapat menguasai pasar wilayah Atapupu dan Dili. Demikian pula penetrasi pasar juga dilakukan di wilayah Kupang dan Pulau Rote untuk Tembakau Anggur Kupu.

Bahkan untuk tembakau merk Butterfly untuk ekspor di Singapura dan Malaysia juga merk tembakau Pohon Sagu di Malaysia Timur, telah dikonsumsi oleh pengguna loyalnya selama hampir 25 tahun, begitupun jumlah penjualan untuk merk Butterfly dan Pohon Sagu ini masih menunjukkan kesetabilan pasar selama hampir 5 tahun terakhir ini.

99

Merk Anggur Kupu dan Lampion Lilin hampir 40 tahun berada di area Papua dan telah mempunyai pengguna dengan loyalitas yang tinggi. Tembakau Anggur Kupu dan tembakau Lampion Lilin adalah produk bercitarasa premium yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar untuk pendapatan PT Indonesian Tobacco. Pada kurun waktu 15 tahun terakhir, tembakau Roda Terbang 3 Bintang dan tembakau Pohon Sagu Extra, telah dikembangkan dengan konsisten dan dapat menguasai pasar wilayah Atapupu dan Dili. Demikian pula penetrasi pasar juga dilakukan di wilayah Kupang dan Pulau Rote untuk Tembakau Anggur Kupu.

Bahkan untuk tembakau merk Butterfly untuk ekspor di Singapura dan Malaysia juga merk tembakau Pohon Sagu di Malaysia Timur, telah dikonsumsi oleh pengguna loyalnya selama hampir 25 tahun, begitupun jumlah penjualan untuk merk Butterfly dan Pohon Sagu ini masih menunjukkan kesetabilan pasar selama hampir 5 tahun terakhir ini.

Pada tahun 2014, tembakau Papillon mulai diluncurkan untuk ekspor ke Jepang dan masih berlangsung sampai dengan saat ini, bahkan ada penambahan varian rasa baru untuk tembakau Papillon ini yaitu tembakau Papillon Virgin dan tembakau Papillon Clove.

100

Demikian juga dengan tembakau kemasan besar, kemasan 2.500 gram, berupa tembakau Kuda Terbang dan tembakau Pohon Sagu juga telah memiliki pengguna loyal dan hampir mencapai masa waktu 50 tahun untuk penjualannya di Nusa Tenggara Timur (Kuda Terbang) dan Kalimantan Barat (Pohon Sagu).

7. OPERASIONAL PERUSAHAAN

Prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pembelian Bahan Baku Daun Tembakau.

Pembelian daun tembakau terbagi menjadi 2 bagian yaitu daun tembakau kering dan daun tembakau basah. Bagian tembakau yang basah akan dikeringkan terlebih dahulu dan setelahnya akan melewati proses pemilahan (grading jenis dan test rasa) dan staple (pengemasan tikar) untuk proses aging tembakau menjadi daun kering. Bagian tembakau yang kering akan langsung dimasukkan menjadi stok untuk campuran.

2. Tahap pembelian bahan baku penunjang selain daun tembakau.

Yang berperan adalah Departemen Purchasing, QC, PPIC dan FINACC. Proses dimulai dari permintaan PPIC, pengajuan ke Purchasing untuk pembuatan PO, pengiriman dari Supplier diterima di Pabrik Perseroan oleh PPIC, QC dan Purchasing dan kemudian proses hutang dan pembayaran oleh FINACC.

3. Proses Produksi.

Yang berperan PPIC, Produksi, HRGA, QC, FINACC, Marketing. − Proses Conditioning

Proses dimulai dengan memasukkan daun tembakau kedalam vacuum chamber untuk dilakukan pembukaan pori-pori daun. Kemudian proses selanjutnya adalah proses Conditioning dengan memasukkan daun tembakau yang telah terbuka pori-porinya kedalam Conditioning Silo. Conditioning adalah proses mencampur air dengan obat-obatan untuk melenturkan dan menetralkan rasa-rasa yang tidak enak pada tembakau. Perseroan menerima segala jenis tembakau dari petani (tembakau baik maupun kurang baik), sehingga perlu dilakukan pemilahan terhadap kualitas tembakau tersebut agar kemudian bisa melakukan mix antar kualitas tembakau. Tembakau yang telah melewati proses tahap ini akan dilakukan proses aging pencampuran di Blending Silo dan disimpan semalam untuk dilakukan proses selanjutnya.

101

Demikian juga dengan tembakau kemasan besar, kemasan 2.500 gram, berupa tembakau Kuda Terbang dan tembakau Pohon Sagu juga telah memiliki pengguna loyal dan hampir mencapai masa waktu 50 tahun untuk penjualannya di Nusa Tenggara Timur (Kuda Terbang) dan Kalimantan Barat (Pohon Sagu).

7. OPERASIONAL PERUSAHAAN

Prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pembelian Bahan Baku Daun Tembakau.

Pembelian daun tembakau terbagi menjadi 2 bagian yaitu daun tembakau kering dan daun tembakau basah. Bagian tembakau yang basah akan dikeringkan terlebih dahulu dan setelahnya akan melewati proses pemilahan (grading jenis dan test rasa) dan staple (pengemasan tikar) untuk proses aging tembakau menjadi daun kering. Bagian tembakau yang kering akan langsung dimasukkan menjadi stok untuk campuran.

2. Tahap pembelian bahan baku penunjang selain daun tembakau.

Yang berperan adalah Departemen Purchasing, QC, PPIC dan FINACC. Proses dimulai dari permintaan PPIC, pengajuan ke Purchasing untuk pembuatan PO, pengiriman dari Supplier diterima di Pabrik Perseroan oleh PPIC, QC dan Purchasing dan kemudian proses hutang dan pembayaran oleh FINACC.

3. Proses Produksi.

Yang berperan PPIC, Produksi, HRGA, QC, FINACC, Marketing. − Proses Conditioning

Proses dimulai dengan memasukkan daun tembakau kedalam vacuum chamber untuk dilakukan pembukaan pori-pori daun. Kemudian proses selanjutnya adalah proses Conditioning dengan memasukkan daun tembakau yang telah terbuka pori-porinya kedalam Conditioning Silo. Conditioning adalah proses mencampur air dengan obat-obatan untuk melenturkan dan menetralkan rasa-rasa yang tidak enak pada tembakau. Perseroan menerima segala jenis tembakau dari petani (tembakau baik maupun kurang baik), sehingga perlu dilakukan pemilahan terhadap kualitas tembakau tersebut agar kemudian bisa melakukan mix antar kualitas tembakau. Tembakau yang telah melewati proses tahap ini akan dilakukan proses aging pencampuran di Blending Silo dan disimpan semalam untuk dilakukan proses selanjutnya.

− Proses Rajang Proses selanjutnya adalah proses rajang untuk memotong tembakau dengan teknik tertentu untuk mempertahankan aroma dalam produknya melalui mesin KTH1 dan mesin KTH2.

− Proses Pengeringan

Kemudian setelah dirajang, tembakau akan berlanjut ke proses pengeringan di Oven Cylinder, dimana tembakau tersebut dijaga tingkat kelembabannya hingga maksimal 20%. Ketika dikeringkan daun tembakau menghasilkan limbah pabrik berupa debu dimana debu tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada pabrik pupuk untuk campuran pupuk organik, petani perkebunan, dll karena debu tersebut ketika direndam didalam air bisa disemprotkan untuk mencegah datangnya hama. Dalam hal ini Perseroan menjadi bebas limbah pabrik. Setelah proses pengeringan dilanjutkan ke proses pendinginan menggunakan Cooler Cylinder.

− Proses Blending Proses terpenting dalam produksi tembakau ini adalah pemberian saus rasa melalui Flavouring Cylinder dan setelahnya akan disimpan selama kurang lebih selama 7 hari 7 malam didalam peti diberi plastik dengan tujuan agar tembakau dan sausnya lebih menyatu. Proses ini bisa disebut paling penting karena proses inilah yang paling membedakan produk tembakau Perseroan dengan kompetitornya.

− Proses Packaging Barulah setelah itu proses terakhir dilakukan packaging tembakau untuk bisa dikirimkan ke agen-agen besarnya.

Berikut data produksi Perseroan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

Keterangan 2016 2017 2018 Lokal 1.182.381,18 Kg 1.621.461,60 Kg 1.880.955,60 Kg Eksport 39.149,30 Kg 45.227,60 Kg 31.472,08 Kg

8. MANAJEMEN BAHAN BAKU

Perseroan berupaya untuk menjaga ketersediaan bahan baku utama dan pendukung lebih dari kebutuhan yang seharusnya. Hal ini guna menjaga kelangsungan operasional produksi dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwatembakau hanya dipanen setahun sekali dimana keadaan cuaca yang tidak bisa dikontrol akan mempengaruhi kualitas tembakau itu sendiri atau bisa gagal panen. Disinilah pentingnya Perseroan memiliki persediaan lebih agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan lagi tembakau yang dibeli dari petani atau distributor tidaklah bisa langsung digunakan untuk proses produksi, melainkan harus disimpan selama kurang lebih 3 tahun. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Perseroan untuk menjamin kelancaran produksi yang berkaitan dengan teknis penanganan bahan baku. Perencanaan produksi yang handal Divisi Perencanaan Produksi (Production Planning) menerbitkan gambaran kebutuhan pemakaian bahan baku pembuatan tembakau iris yang telah disesuaikan dengan kapasitas pabrik serta informasi-informasi penjualan dan jumlah persediaan barang jadi. Rencana jumlah produksi yang diterbitkan juga telah mengakomodir kemungkinan peningkatan atau penurunan kapasitas produksi sebagai dampak dari pemeliharaan atau penambahan mesin-mesin produksi. Pembelian bahan baku dalam jumlah yang terencana Prioritas utama Perseroan dalam bahan baku adalah melakukan pembelian daun tembakau dan tobacco flavour. Kualitas panen tembakau yang beragam dan keterbatasan ketersediaan jumlah tembakau pada satu musim panen adalah masalah utama yang kerap muncul dalam menentukan jumlah pembelian tembakau. namun selalu disiasati dengan melakukan buffer stock daun tembakau. Sedangkan unntuk pembelian bahan baku tobacco flavour sendiri diperoleh dari Eropa.

102

Bahan baku tembakau yang digunakan selama ini ada 4 jenis, yaitu Tembakau Janturan, Tembakau Asepan, Tembakau FC dan Tembakau Hang. Untuk harga setiap tembakau dalam 3 tahunnya cukup beragam kurang lebih antara Rp 2.500,- per kilogram hingga Rp 55.000,- per kilogram. Berdasarkan data Perseroan setiap tahunnya harga tembakau mengalami kenaikan kurang lebih antara 8% hingga 20% tergantung keadaan cuaca yang mempengaruhi kualitas dan ketersediaan tembakau.

Teknis penanganan bahan baku dan sistem pergudangan Material handling yang tepat, khususnya untuk tembakau akan menentukan kualitas hingga pada saat akan digunakan dalam proses produksi. Kondisi gudang dan tingkat kelembaban udara harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak membuat daun tembakau menjadi berjamur atau turun tingkat kekekringan, dan hal ini diantisipasi dengan sistem pengaturan tata letak dan pembalikan karung-karung tembakau serta pengecekan kelembapan atau suhu tembakau dengan mositure meter secara berkala.

9. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Hal utama yang dilakukan Manajemen Sales dan marketing adalah menentukan strategi untuk menentukan bagaimana jaringan distribusi, sistem pemasarannya serta siapa pangsa pasarnya. Tentunya strategi yang telah diterapkan akan dievaluasi setiap tahunnya yang diadakan pihak internal manajemen terhadap kinerja distributor. Pada saat ini, distributor perseroan adalah distributor yang mayoritas telah bekerjasama dengan perseroan lebih dari 20 tahun. penguatan pasar di Jawa, Sumatra dan Kalimantan akan banyak membutuhkan penanganan di kemudian hari, karena 3 area ini pada saat ini baru dikuasai oleh perseroan sebanyak 10% untuk Sumatra dan Kalimantan. Perseroan memiliki 1 team marketing yang berfungsi memasuki pasar baru, melakukan research di daerah baru dan membagikan sampling serta promosi produk seperti buy 1 get 1. Perseroan menyadari bahwa pelanggan biasanya akan loyal terhadap 1 rasa dan sulit berpindah ke produk lain jika sudah cocok dengan 1 produk tersebut. Dengan sampling, promosi dan harga yang relatif murah, pelanggan bisa mendapatkan lebih banyak gram tembakau dan disinilah potensi untuk merubah selera masyarakat dengan memberikan produk tersebut dalam jangka waktu lama dan terus menerus. Untuk distribusi, perseroan memiliki 1 agen besar di setiap wilayah provinsi dan dari 1 agen besar inilah yang akan mendistribusikannya ke agen-agen kecil atau market di wilayah tersebut. Saat ini untuk nasional sendiri Perseroan memiliki 5 agen besar, sedangkan untuk ekspor Perseroan menjalankannya sendiri. Berikut pembagian wilayahnya: 1. Sumatra : Jambi dan Pekanbaru. 2. Kalimantan : Pontianak, Sampit, Pangkalan Bun, Semuda, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda, Tarakan . 3. Sulawesi : Gorontalo, Manado, Luwuk, Bau Bau. 4. Papua : Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Biak, Jayapura, Merauke, Agats, Timika, Kaimana dan Bintuni. 5. Nusa Tenggara Timur : Kupang dan Atambua. 6. Export : Singapore, Malaysia dan Jepang.

Berikut data penjualan kami dalam kurun waktu 3 tahun:

Keterangan 2016 2017 2018 Lokal Rp 89.841.222.500,- Rp 124.312.374.000,- Rp 149.536.611.000,- Eksport Rp 2.527.036.205,- Rp 3.096.441.000,- Rp 2.325.622.536,-

10. KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibtkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

103

Bahan baku tembakau yang digunakan selama ini ada 4 jenis, yaitu Tembakau Janturan, Tembakau Asepan, Tembakau FC dan Tembakau Hang. Untuk harga setiap tembakau dalam 3 tahunnya cukup beragam kurang lebih antara Rp 2.500,- per kilogram hingga Rp 55.000,- per kilogram. Berdasarkan data Perseroan setiap tahunnya harga tembakau mengalami kenaikan kurang lebih antara 8% hingga 20% tergantung keadaan cuaca yang mempengaruhi kualitas dan ketersediaan tembakau.

Teknis penanganan bahan baku dan sistem pergudangan Material handling yang tepat, khususnya untuk tembakau akan menentukan kualitas hingga pada saat akan digunakan dalam proses produksi. Kondisi gudang dan tingkat kelembaban udara harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak membuat daun tembakau menjadi berjamur atau turun tingkat kekekringan, dan hal ini diantisipasi dengan sistem pengaturan tata letak dan pembalikan karung-karung tembakau serta pengecekan kelembapan atau suhu tembakau dengan mositure meter secara berkala.

9. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Hal utama yang dilakukan Manajemen Sales dan marketing adalah menentukan strategi untuk menentukan bagaimana jaringan distribusi, sistem pemasarannya serta siapa pangsa pasarnya. Tentunya strategi yang telah diterapkan akan dievaluasi setiap tahunnya yang diadakan pihak internal manajemen terhadap kinerja distributor. Pada saat ini, distributor perseroan adalah distributor yang mayoritas telah bekerjasama dengan perseroan lebih dari 20 tahun. penguatan pasar di Jawa, Sumatra dan Kalimantan akan banyak membutuhkan penanganan di kemudian hari, karena 3 area ini pada saat ini baru dikuasai oleh perseroan sebanyak 10% untuk Sumatra dan Kalimantan. Perseroan memiliki 1 team marketing yang berfungsi memasuki pasar baru, melakukan research di daerah baru dan membagikan sampling serta promosi produk seperti buy 1 get 1. Perseroan menyadari bahwa pelanggan biasanya akan loyal terhadap 1 rasa dan sulit berpindah ke produk lain jika sudah cocok dengan 1 produk tersebut. Dengan sampling, promosi dan harga yang relatif murah, pelanggan bisa mendapatkan lebih banyak gram tembakau dan disinilah potensi untuk merubah selera masyarakat dengan memberikan produk tersebut dalam jangka waktu lama dan terus menerus. Untuk distribusi, perseroan memiliki 1 agen besar di setiap wilayah provinsi dan dari 1 agen besar inilah yang akan mendistribusikannya ke agen-agen kecil atau market di wilayah tersebut. Saat ini untuk nasional sendiri Perseroan memiliki 5 agen besar, sedangkan untuk ekspor Perseroan menjalankannya sendiri. Berikut pembagian wilayahnya: 1. Sumatra : Jambi dan Pekanbaru. 2. Kalimantan : Pontianak, Sampit, Pangkalan Bun, Semuda, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda, Tarakan . 3. Sulawesi : Gorontalo, Manado, Luwuk, Bau Bau. 4. Papua : Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Biak, Jayapura, Merauke, Agats, Timika, Kaimana dan Bintuni. 5. Nusa Tenggara Timur : Kupang dan Atambua. 6. Export : Singapore, Malaysia dan Jepang.

Berikut data penjualan kami dalam kurun waktu 3 tahun:

Keterangan 2016 2017 2018 Lokal Rp 89.841.222.500,- Rp 124.312.374.000,- Rp 149.536.611.000,- Eksport Rp 2.527.036.205,- Rp 3.096.441.000,- Rp 2.325.622.536,-

10. KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibtkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

11. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mendaftarkan seluruh merek dagangnya.

No. Jenis Nama No. Pendaftaran/Tanggal Penerimaan Merek Jangka Waktu

1 Merek PERKUTUT PUTIH IDM000179331

tanggal 25 Februari 2009 25 Februari 2029

2 Merek MANNA + LUKISAN IDM000291614 Tanggal 11 September 2009 11 September 2019

3 Merek ME MURAH & ENAK IDM000291615 Tanggal 11 September 2009 11 September 2019

4 Merek INDO SHAG + LUKISAN IDM000364627 Tanggal 24 Maret 2013 24 Maret 2023

5 Merek BOURBON MATE IDM000108259

Tanggal 30 Mei 2005 30 Mei 2025

6 Merek ITIC TOP 1 + LUKISAN DAUN IDM000393544 Tanggal 11 September 2009 11 September 2019

7 Merek SMOKERS FREEDOM + LUKISAN IDM000364630 Tanggal 24 Maret 2013 24 Maret 2023

8 Merek POHON SALAK IDM000023886 Tanggal 24 April 2005 24 April 2025

9 Merek POHON TANJUNG IDM00002388

Tanggal 24 April 2005 24 April 2025

10 Merek RUMAH MINANGKABAU IDM000023883 Tanggal 24 April 2005 24 April 2025

11 Merek POHON MANGGA IDM000023882 Tanggal 24 April 2005 24 April 2025

12 Merek PESAWAT DC 9 LUKISAN KAPAL TERBANG

IDM000023884 Tanggal 24 April 2005 24 April 2025

13 Merek POHON DUREN IDM000023885

Tanggal 24 April 2005 24 April 2025

14 Merek POHON DJAMBU IDM000023887 Tanggal 24 April 2005 24 April 2025

15 Merek KUDA TERBANG IDM000179183 Tanggal 16 Februari 2009 16 Februari 2029

16 Merek BUNGA SAKURA IDM000179185 Tanggal 16 Februari 2009 16 Februari 2029

17 Merek ANGGUR KUPU IDM000179182

Tanggal 16 Februari 2009 16 Februari 2029

18 Merek LAMPION LILIN IDM000179181 Tanggal 16 Februari 2009 16 Februari 2029

19 Merek RODA TERBANG IDM000179153 Tanggal 25 Februari 2009 25 Februari 2029

20 Merek RODA TERBANG IDM000291108 Tanggal 21 November 2011 21 November 2021

21 Merek POHON SAGU IDM000179186 Tanggal 16 Februari 2009

25 Februari 2029

22 Merek SAVE + LOGO IDM000226331 Tanggal 17 April 2010 17 April 2020

23 Merek O VAB IDM000265845 Tanggal 01 Juni 2011 01 Juni 2021

104

12. PENGHARGAAN Berikut ini penghargaan yang diperoleh oleh Perseroan, sebagai berikut:

105

12. PENGHARGAAN Berikut ini penghargaan yang diperoleh oleh Perseroan, sebagai berikut:

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan pondasi yang sangat kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan. a. Program Kemanusiaan Pemberian bantuan kemanusiaan untuk bencana alam yaitu pada korban gempa bumi di Gunung Kelud, Jawa Timur. b. Bakti Sosial Perseroan juga secara berkala mengadakan bakti sosial ke Panti Asuhan atau Panti Jompo di daerah sekitar.

c. Kegiatan Religius Dibidang penembangan religius, Perseroan aktif menyumbangkan 3 ekor kambing untuk qurban idul adha sejak tahun 2013.

106

IX. TINJAUAN INDUSTRI

Industri Rokok Secara Global Indonesia saat ini merupakan negara konsumen rokok terbesar kedua dunia, setelah merebut posisi tersebut dari Rusia sejak tahun 2015. Sementara posisi Tiongkok sebagai konsumen rokok terbesar dunia tetap tak tergoyahkan dengan dukungan jumlah penduduknya yang mencapai 1,3 miliar. 10 Pasar rokok terbesar (dalam miliar batang)

Dari tabel diatas, tampak bahwa tren volume penjualan rokok di berbagai negara berada dalam tren penurunan, tak terkecuali Tiongkok sebagai pemimpin pasar dunia yang tampak mulai menurun sejak tahun 2015. Hal ini disumbankan oleh berbagai faktor, antara lain pembatasan penjualan, serta kenaikan cukai atas produk tembakau yang agresif di negara-negara maju. Industri rokok Indonesia Meskipun saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara konsumen rokok terbesar dunia, namun tidak luput juga dari tren global penurunan penjualan rokok. Jika kita lihat pada tabel dibawah, penurunan penjualan mulai terjadi sejak tahun 2016 setelah sempat bergerak relatif mendatar pada kurun waktu 2013 hingga 2015. Tren penjualan rokok dan penerimaan cukai negara dari produk olahan tembakau

Sumber: PMI release, Bea Cukai, PSI research Hal sebaliknya justru terlihat pada tren penerimaan cukai negara dari tembakau, dimana jumlah penerimaan negara dari cukai produk olahan tembakau terus mengalami peningkatan. Bahkan sudah lebih dari satu dasawarsa ini kenaikan dari penerimaan cukai selalu lebih tinggi dari angka penjualan volume rokok itu sendiri.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bn st

icks

IDR

bn

Cigarette production (RHS) Excise from tobacco

107

IX. TINJAUAN INDUSTRI

Industri Rokok Secara Global Indonesia saat ini merupakan negara konsumen rokok terbesar kedua dunia, setelah merebut posisi tersebut dari Rusia sejak tahun 2015. Sementara posisi Tiongkok sebagai konsumen rokok terbesar dunia tetap tak tergoyahkan dengan dukungan jumlah penduduknya yang mencapai 1,3 miliar. 10 Pasar rokok terbesar (dalam miliar batang)

Dari tabel diatas, tampak bahwa tren volume penjualan rokok di berbagai negara berada dalam tren penurunan, tak terkecuali Tiongkok sebagai pemimpin pasar dunia yang tampak mulai menurun sejak tahun 2015. Hal ini disumbankan oleh berbagai faktor, antara lain pembatasan penjualan, serta kenaikan cukai atas produk tembakau yang agresif di negara-negara maju. Industri rokok Indonesia Meskipun saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara konsumen rokok terbesar dunia, namun tidak luput juga dari tren global penurunan penjualan rokok. Jika kita lihat pada tabel dibawah, penurunan penjualan mulai terjadi sejak tahun 2016 setelah sempat bergerak relatif mendatar pada kurun waktu 2013 hingga 2015. Tren penjualan rokok dan penerimaan cukai negara dari produk olahan tembakau

Sumber: PMI release, Bea Cukai, PSI research Hal sebaliknya justru terlihat pada tren penerimaan cukai negara dari tembakau, dimana jumlah penerimaan negara dari cukai produk olahan tembakau terus mengalami peningkatan. Bahkan sudah lebih dari satu dasawarsa ini kenaikan dari penerimaan cukai selalu lebih tinggi dari angka penjualan volume rokok itu sendiri.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bn st

icks

IDR

bn

Cigarette production (RHS) Excise from tobacco

Sumber: PMI release, Bea Cukai, PSI research Penurunan penjualan rokok, apabila kita lihat dari data-data diatas bisa jadi salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat kenaikan cukai yang semakin agresif. Jika dahulu permintaan rokok dikategorikan sebagai inelastic (dikarenakan sifat adiktifnya), maka saat ini tampaknya mulai berubah seiring semakin tingginya harga rokok akibat terus naiknya cukai. Cukai

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156/PMK.010/2018 Tinjauan Industri Tembakau Melintang di garis khatulistiwa, Indonesia dianugerahi tanah yang subur sehingga rempah-rempah dan hasil perkebunan dapat mudah untuk tumbuh. Antara hasil perkebunan tersebut salah satunya ialah tembakau, dimana tercatat pada 2017 diestimasikan bahwa luas tanah yang digunakan untuk lahan tembakau mencapai sekitar 206.514 Ha dengan hasil produksi sebesar 198.296 ton. Tercatat juga bahwa kegiatan pertanian tembakau tersebut mayoritasnya (99,6%) dilakukan oleh perseorangan dibandingkan dengan perkebunan nasional atau swasta. Tren baik juga dapat terlihat dari produktivitas yang diukur dengan hasil tembakau (dalam ton) yang dapat dihasilkan dalam 1ha lahan.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Excise from tobacco growth Cigarette production growth

108

Sumber: Ditjen Perkebunan, PSI research

Sumber: Ditjen Perkebunan, PSI research Selain untuk konsumsi dalam negeri, hasil pertanian tembakau juga menjadi salah satu komoditas ekspor Indonesia, dengan volume ekspor mencapai 22 ribu ton atau senilai 95 juta USD pada 2016. Tujuan ekspornya antara lain Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Jerman, Belgia dll.


0,000100,000200,000300,000400,000

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

**)

Luas Area (Ha) Produksi (ton)

- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

**)

Produktifitas (Ton/Ha)

0,000

50,000

100,000

150,000

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Ekspor Volume (Ton) Impor Volume (Ton)

0,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Nilai Ekspor (000 USD) Nilai Impor (000 USD)

109


Sumber: Ditjen Perkebunan, PSI research Selain untuk konsumsi dalam negeri, hasil pertanian tembakau juga menjadi salah satu komoditas ekspor Indonesia, dengan volume ekspor mencapai 22 ribu ton atau senilai 95 juta USD pada 2016. Tujuan ekspornya antara lain Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Jerman, Belgia dll.


0,000100,000200,000300,000400,000

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

**)

Luas Area (Ha) Produksi (ton)

- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

**)

Produktifitas (Ton/Ha)

0,000

50,000

100,000

150,000

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Ekspor Volume (Ton) Impor Volume (Ton)

0,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Nilai Ekspor (000 USD) Nilai Impor (000 USD)

X. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (member of Baker Tilly International) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam laporan No. 00188/2.0826/AU.1/04/0727-2/1/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar modal, yang di tanda tangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA.


Keterangan 31 Desember 2018 2017 2016

Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.500.000 (dalam Rupiah penuh) per saham - Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor - 22.222 lembar Saham

33.333 33.333 33.333

Surplus Revaluasi 180.120 - - Saldo Defisit (7.435) (16.821) (24.666) Total Ekuitas 206.018 16.512 8.667

Modal Saham Berikut Susunan Pemegang Saham dan kepemilikan Saham Perseroan Per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Pemegang Saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nominal (Rp 1,5 juta) (%) Djonny Saksono 20.022 30.033 90,10 PT Anugerah Investindo Nusantara 2.200 3.300 9,90 Total 22.222 33.333 100,00

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 April 2019 dari Notaris Rini Yulianti, S.H., pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, peningkatan modal dasar dari Rp 33.333.000.000 menjadi Rp 133.332.000.000, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.500.000 per saham menjadi Rp 50 per saham. Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0018253.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 April 2019.

Uraian Modal

ditempatkan dan disetor

Tambahan modal disetor

Saldo Defisit

Komponen Ekuitas lainnya

Kepentingan non-

pengendali

Total Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2018 (dalam jutaan rupiah)

33.333 - (7.435) 180.120 - 206.018

Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2018, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 274.060.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50 (Lima Puluh Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 219,- (Dua Ratus Sembilan Belas) setiap sahamnya (dalam jutaan rupiah)

13.703 39.708 - - - 53.411

110

Uraian Modal



Saldo Defisit


Kepentingan non-

pengendali

Total Ekuitas

Proforma ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 setelah Penawaran Umum dilaksanakan (dalam jutaan rupiah)

47.036 39.708 (7.435) 180.120 - 259.429

111

Uraian Modal



Saldo Defisit


Kepentingan non-

pengendali

Total Ekuitas

Proforma ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 setelah Penawaran Umum dilaksanakan (dalam jutaan rupiah)

47.036 39.708 (7.435) 180.120 - 259.429

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalan UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2020, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

112

XII. PERPAJAKAN Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam: 1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan),

2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Tansaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997,

3. Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek,

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Emiten pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Emiten atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri

sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

113

XII. PERPAJAKAN Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam: 1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan),

2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Tansaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997,

3. Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek,

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Emiten pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Emiten atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri

sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen. Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010. Dalam rangka penerapan tarif sesuai dengan ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tetang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Tax Residence dalam format sebagai berikut: 1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.

2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan mitra P3B

Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.

3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang

berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

114

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 6 tanggal 2 April 2019 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tanggal 30 April 2019; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tanggal 12 Juni 2019, semua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta: (i) PT Artha Sekuritas Indonesia; (ii) PT Erdikha Elit Sekuritas; (iii) PT KGI Sekuritas Indonesia; (iv) PT Onix Sekuritas; (v) PT Panin Sekuritas Tbk; (vi) PT Reliance Sekuritas; (vii) PT Bosowa Sekuritas Indonesia; (viii) PT Shinhan Sekuritas Indonesia; (ix) PT NH Korindo Sekuritas Indonesia; (x) PT NISP Sekuritas; (xi) PT Oso Sekuritas Indonesia, dan (xii) PT Danawibawa Sekuritas Indonesia, masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek, secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) saham baru atau sebesar 29,13% (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen), dengan harga penawaran Rp 219,- (Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) per saham, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan

Jumlah Saham Jumlah Rupiah %

Penjamin Pelaksana Emisi Saham 1 PT Phillip Sekuritas Indonesia 273.740.000 59.949.060.000 99,88

Penjamin Emisi Saham 1 PT Panin Sekuritas Tbk 35.000 7.665.000 0,01 2 PT Erdikha Elit Sekuritas 35.000 7.665.000 0,01 3 PT Bosowa Sekuritas 25.000 5.475.000 0,01 4 PT NISP Sekuritas 25.000 5.475.000 0,01 5 PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 6 PT Shinhan Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 7 PT Artha Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 8 PT KGI Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 9 PT OSO Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01

10 PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk 25.000 5.475.000 0,01 11 PT NH Korindo Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 12 PT Onix Sekuritas 25.000 5.475.000 0,01

Sub Total 320.000 70.080.000 0,12 Total 274.060.000 60.019.140.000 100,00

115

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 6 tanggal 2 April 2019 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tanggal 30 April 2019; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tanggal 12 Juni 2019, semua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta: (i) PT Artha Sekuritas Indonesia; (ii) PT Erdikha Elit Sekuritas; (iii) PT KGI Sekuritas Indonesia; (iv) PT Onix Sekuritas; (v) PT Panin Sekuritas Tbk; (vi) PT Reliance Sekuritas; (vii) PT Bosowa Sekuritas Indonesia; (viii) PT Shinhan Sekuritas Indonesia; (ix) PT NH Korindo Sekuritas Indonesia; (x) PT NISP Sekuritas; (xi) PT Oso Sekuritas Indonesia, dan (xii) PT Danawibawa Sekuritas Indonesia, masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek, secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 274.060.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu) saham baru atau sebesar 29,13% (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen), dengan harga penawaran Rp 219,- (Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) per saham, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan

Jumlah Saham Jumlah Rupiah %

Penjamin Pelaksana Emisi Saham 1 PT Phillip Sekuritas Indonesia 273.740.000 59.949.060.000 99,88

Penjamin Emisi Saham 1 PT Panin Sekuritas Tbk 35.000 7.665.000 0,01 2 PT Erdikha Elit Sekuritas 35.000 7.665.000 0,01 3 PT Bosowa Sekuritas 25.000 5.475.000 0,01 4 PT NISP Sekuritas 25.000 5.475.000 0,01 5 PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 6 PT Shinhan Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 7 PT Artha Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 8 PT KGI Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 9 PT OSO Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01

10 PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk 25.000 5.475.000 0,01 11 PT NH Korindo Sekuritas Indonesia 25.000 5.475.000 0,01 12 PT Onix Sekuritas 25.000 5.475.000 0,01

Sub Total 320.000 70.080.000 0,12 Total 274.060.000 60.019.140.000 100,00

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019. Berdasarkan bookbuilding pada kisaran harga Rp 180,- (Seratus Delapan Puluh Rupiah) sampai dengan Rp 230,- (Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) per saham, jumlah permintaan terbanyak hasil bookbuilding yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah) sampai dengan Rp 230,- (Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan harga penawaran sebesar Rp 219,- (Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

1. Kondisi pasar saat bookbuilding dilakukan; 2. Permintaan dari investor; 3. Kinerja keuangan Perseroan; 4. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri

yang terkait; 5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan; 6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari perusahaan publik dengan industri yang sama yang

tercatat di BEI; 7. Mempertimbangkan kinerja saham Industri yang sama dan tercatat di BEI di pasar sekunder.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 6 Tanggal 2 April 2019 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tanggal 30 April 2019; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tanggal 12 Juni 2019, semua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, dalam Penawaran umum ini PT. Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Penjatahan. Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini harga Saham Perseroan akan terus berada diatas, Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

PENENTUAN HARGA SAHAM TERSEBUT DIATAS TELAH DIBUAT SECARA WAJAR OLEH PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

116

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Johan Malonda Mustika & Rekan (Member of Baker Tilly International) Jl. Pluit Raya 200 Blok V No. 1-5 Nama Partner : H. Fuad Hasan, CPA, CA No. STTD : STTD.AP-434/PM.22/2018 Tanggal STTD : 9 Februari 2018 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia NRAP.0727 Surat Penunjukan : 640.R1/X1I/18/B1B/JMM3 tanggal 21 Desember 2018 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab atas opini Wajar tanpa Modifikasian. Pengalaman Kerja dibidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun

1 PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk Audit Laporan Keuangan 2018 2 PT Sat Nusapersada Tbk Audit Laporan Keuangan 2018 3 PT Roda Vivatex Tbk Audit Laporan Keuangan 2018 4 PT Cottonindo Ariesta Tbk Audit Laporan Keuangan 2018 5 PT Cottonindo Ariesta Tbk IPO 2018 6 PT Satria Mega Kencana Tbk IPO 2018 7 PT Guna Timur Raya Tbk IPO 2017 8 PT Sat Nusapersada Tbk Audit Laporan Keuangan 2017 9 PT Roda Vivatex Tbk Audit Laporan Keuangan 2017

10 PT Resource Alam Indonesia Tbk Audit Laporan Keuangan 2017

2. Notaris : Rini Yulianti, SH. Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa, Jakarta 13450 Telp: (021) 8641170 Nama Notaris : Rini Yulianti, S.H. No. STTD : STTD.N-40/PM.22/2018 Tanggal STTD : 21 Maret 2018 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia, No. 0046519650703 Surat Penunjukan : 015/IT-OFFICE/III/2019 Pedoman Kerja : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pengalaman Kerja dibidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 1 PT Kota Satu Properti Tbk IPO 2018 2 PT Sentral Mitra Informatika Tbk IPO 2018 3 PT Pool Advista Finance Tbk IPO 2018 4 Dana Pensiun Galva KPD 2018 5 PT Setiabudi Investment Management KIK 2018 6 PT Prima Cakrawala Abadi IPO 2017 7 PT Alfa Energi Investama IPO 2017 8 PT Corpus Kapital Manajemen KIK 2017 9 PT Schroder Investment Management Indonesia KIK 2017

10 PT Hotel Mandarine Regency Tbk RUPST & RUPSLB 2016 11 PT Link Net Tbk RUPST 2016

117

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Johan Malonda Mustika & Rekan (Member of Baker Tilly International) Jl. Pluit Raya 200 Blok V No. 1-5 Nama Partner : H. Fuad Hasan, CPA, CA No. STTD : STTD.AP-434/PM.22/2018 Tanggal STTD : 9 Februari 2018 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia NRAP.0727 Surat Penunjukan : 640.R1/X1I/18/B1B/JMM3 tanggal 21 Desember 2018 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab atas opini Wajar tanpa Modifikasian. Pengalaman Kerja dibidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun

1 PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk Audit Laporan Keuangan 2018 2 PT Sat Nusapersada Tbk Audit Laporan Keuangan 2018 3 PT Roda Vivatex Tbk Audit Laporan Keuangan 2018 4 PT Cottonindo Ariesta Tbk Audit Laporan Keuangan 2018 5 PT Cottonindo Ariesta Tbk IPO 2018 6 PT Satria Mega Kencana Tbk IPO 2018 7 PT Guna Timur Raya Tbk IPO 2017 8 PT Sat Nusapersada Tbk Audit Laporan Keuangan 2017 9 PT Roda Vivatex Tbk Audit Laporan Keuangan 2017

10 PT Resource Alam Indonesia Tbk Audit Laporan Keuangan 2017

2. Notaris : Rini Yulianti, SH. Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa, Jakarta 13450 Telp: (021) 8641170 Nama Notaris : Rini Yulianti, S.H. No. STTD : STTD.N-40/PM.22/2018 Tanggal STTD : 21 Maret 2018 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia, No. 0046519650703 Surat Penunjukan : 015/IT-OFFICE/III/2019 Pedoman Kerja : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pengalaman Kerja dibidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 1 PT Kota Satu Properti Tbk IPO 2018 2 PT Sentral Mitra Informatika Tbk IPO 2018 3 PT Pool Advista Finance Tbk IPO 2018 4 Dana Pensiun Galva KPD 2018 5 PT Setiabudi Investment Management KIK 2018 6 PT Prima Cakrawala Abadi IPO 2017 7 PT Alfa Energi Investama IPO 2017 8 PT Corpus Kapital Manajemen KIK 2017 9 PT Schroder Investment Management Indonesia KIK 2017

10 PT Hotel Mandarine Regency Tbk RUPST & RUPSLB 2016 11 PT Link Net Tbk RUPST 2016

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 12 PT Multipolar Technology Tbk RUPST 2016 13 PT Rukun Raharja Tbk RUPST & RUPSLB 2016 14 PT Smr Utama Tbk RUPST 2016 15 PT Solusi Tunas Pratama Tbk RUPST & RUPSLB 2016 16 Dana Pensiun Telkom KPD 2016 17 PT Schroder Investment Management Indonesia KIK 2016

3. Konsultan Hukum : Andreas, Sheila & Partners Law Office Gedung Setiabudi Building II, Suite 605B Nama Partner : Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCIArb. No. STTD : STTD-KH-90/PM.2/2018 a.n Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCIArb. Tanggal STTD : 14 Mei 2018 Keanggotaan Asosiasi : Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200835 Surat Penunjukan : 001/IT-OFFICE/I/2019 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Pengalaman Kerja dibidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 1 PT. Guna Timur Raya Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2018 2 PT. Sinergi Megah Internusa Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2018 3 PT. Cottonindo Ariesta Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2018 4 PT. Sentral Mitra Informatika Tbk Penawaran Umum Saham 2018 5 PT Rimo International Lestari Tbk Right Issue 2017 6 PT Armidian KaryatamaTbk Penawaran Umum Saham 2017

4. Penilai : KJPP Felix Sutandar & Rekan Jl. Balikpapan I No. 6, Jakarta Pusat 10130 Nama Managing Partner : Felix Sutandar, MSc No. STTD : STTD.PPB-31/PM.2/2018 Tanggal STTD : 30-08-2018 Keanggotaan Asosiasi : 81-S-0017 Surat Penunjukan : 005/IT-OFFICE/XII/2018 Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam VII.C.4 tentang Pedomana Penilaian dan Penyajian

Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Pengalaman Kerja dibidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 1 PT Guna Timur RayaTbk IPO 2018 2 PT Cottonindo Arista Tbk IPO 2018 3 PT Medikaloka Hermina Tbk IPO 2018

118

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 4 PT Sentral Mitra Informatika Tbk IPO 2018 5 PT AKR Corporindo Tbk Laporan keuangan 2017 6 PT Asahimas Flat Glass Tbk Laporan keuangan 2017 7 PT Asiaplast Industries Tbk Laporan keuangan 2017 8 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk Laporan keuangan 2017 9 PT Kimia Farma Tbk Laporan keuangan 2017 10 PT Lionmesh Prima Tbk Laporan keuangan 2017 11 PT Mayora Indah Tbk Laporan keuangan 2017 12 PT Panin Sekuritas Tbk Laporan keuangan 2017 13 PT Sentul City Tbk Laporan keuangan 2017 14 PT Sidomulyo Selaras Tbk IPO 2017 15 PT Siloam International Hospitals Tbk IPO 2017 16 PT Unilever Indonesia Tbk Laporan keuangan 2017 17 PT Yulie Sekurindo Tbk Laporan keuangan 2017 18 PT Campina Ice Cream Industry Tbk IPO 2017 19 PT Adaro Energi Tbk Laporan keuangan 2016 20 PT Asuransi Bina Dana Arta (Abda) Tbk Laporan keuangan 2016 21 PT Delta Dunia Makmur Tbk Laporan keuangan 2016 22 PT Golden Retalindo Tbk Laporan keuangan 2016 23 PT Jaya Real Properti Tbk Laporan keuangan 2016 24 PT Mayora Indah Tbk Laporan keuangan 2016 25 PT Medco Energi International Tbk Laporan keuangan 2016 26 PT MNC Investama Tbk Laporan keuangan 2016 27 PT MNC Sky Vision Tbk Laporan keuangan 2016 28 PT Mulia Industrindo Tbk Laporan keuangan 2016 29 PT Summarecon Agung Tbk Laporan keuangan 2016 30 PT Timah (Persero) Tbk Laporan keuangan 2016 31 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Laporan keuangan 2016

5. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora No. Ijin Usaha : K E P - 4 1 / D . 0 4 / 2 0 1 4 Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014 Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia Surat Penunjukan : PW-030/IT/022019

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengalaman Kerja dibidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 1 PT Estika Tata Tiara Tbk IPO 2019 2 PT Citra Putra Realty Tbk IPO 2019 3 PT Armada Berjaya Trans Tbk IPO 2019 4 PT Wahana Interfood Nusantara Tbk IPO 2019

119

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 4 PT Sentral Mitra Informatika Tbk IPO 2018 5 PT AKR Corporindo Tbk Laporan keuangan 2017 6 PT Asahimas Flat Glass Tbk Laporan keuangan 2017 7 PT Asiaplast Industries Tbk Laporan keuangan 2017 8 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk Laporan keuangan 2017 9 PT Kimia Farma Tbk Laporan keuangan 2017 10 PT Lionmesh Prima Tbk Laporan keuangan 2017 11 PT Mayora Indah Tbk Laporan keuangan 2017 12 PT Panin Sekuritas Tbk Laporan keuangan 2017 13 PT Sentul City Tbk Laporan keuangan 2017 14 PT Sidomulyo Selaras Tbk IPO 2017 15 PT Siloam International Hospitals Tbk IPO 2017 16 PT Unilever Indonesia Tbk Laporan keuangan 2017 17 PT Yulie Sekurindo Tbk Laporan keuangan 2017 18 PT Campina Ice Cream Industry Tbk IPO 2017 19 PT Adaro Energi Tbk Laporan keuangan 2016 20 PT Asuransi Bina Dana Arta (Abda) Tbk Laporan keuangan 2016 21 PT Delta Dunia Makmur Tbk Laporan keuangan 2016 22 PT Golden Retalindo Tbk Laporan keuangan 2016 23 PT Jaya Real Properti Tbk Laporan keuangan 2016 24 PT Mayora Indah Tbk Laporan keuangan 2016 25 PT Medco Energi International Tbk Laporan keuangan 2016 26 PT MNC Investama Tbk Laporan keuangan 2016 27 PT MNC Sky Vision Tbk Laporan keuangan 2016 28 PT Mulia Industrindo Tbk Laporan keuangan 2016 29 PT Summarecon Agung Tbk Laporan keuangan 2016 30 PT Timah (Persero) Tbk Laporan keuangan 2016 31 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Laporan keuangan 2016

5. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora No. Ijin Usaha : K E P - 4 1 / D . 0 4 / 2 0 1 4 Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014 Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia Surat Penunjukan : PW-030/IT/022019

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengalaman Kerja dibidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 1 PT Estika Tata Tiara Tbk IPO 2019 2 PT Citra Putra Realty Tbk IPO 2019 3 PT Armada Berjaya Trans Tbk IPO 2019 4 PT Wahana Interfood Nusantara Tbk IPO 2019

No. Nama Perusahaan Kegiatan Tahun 5 PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk IPO 2018 6 PT Jaya Trishindo Tbk IPO 2018 7 PT Indah Prakasa Sentosa Tbk IPO 2018 8 PT Guna Timur Raya Tbk IPO 2018 9 PT Sriwahana Adityakarta Tbk IPO 2018

10 PT Transcoal Pacific Tbk IPO 2018 11 PT Batavia Prosperindo Trans Tbk IPO 2018 12 PT MD Pictures Tbk IPO 2018 13 PT Madusari Murni Indah Tbk IPO 2018 14 PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk IPO 2018 15 PT Cottonindo Ariesta Tbk IPO 2018 16 PT Superkrane Mitra Utama Tbk IPO 2018 17 PT Kota Satu Propreti Tbk IPO 2018 18 PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk IPO 2018 19 PT Sentral Mitra Informatika Tbk IPO 2018 20 PT Satria Mega Kencana Tbk IPO 2018 21 PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk IPO 2017 22 PT Terregra Asia Energy Tbk IPO 2017 23 PT Alfa Energy Investama Tbk IPO 2017 24 PT Totalindo Eka Persada Tbk IPO 2017 25 PT Kirana Megatara Tbk IPO 2017 26 PT Mark Dynamics Indonesia Tbk IPO 2017 27 PT Emdeki Utama Tbk IPO 2017 28 PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk IPO 2017 29 PT Campina Ice Cream Industry Tbk IPO 2017

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.

120

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar Perseroan: 1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha Utama:

- Industri Pengering dan Pengolahan Tembakau Mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.










121

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar Perseroan: 1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha Utama:

- Industri Pengering dan Pengolahan Tembakau Mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.











2. Ketentuan Mengenai Saham

Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan terkait saham berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut: 1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan

hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama

itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut

5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

3. Pemindahan Hak atas Saham

Berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pemindahan hak atas saham, berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila -semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

122

7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak- atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan -penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari- kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

4. Ketentuan Mengenai Direksi

Ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi,dengan

susunan sebagai berikut: - seorang Direktur Utama; dan - seorang Direktur atau lebih.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, selain memenuhi persyaratan tersebut, anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 pasal ini.

5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang- Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

6. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode

yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu.

c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

123

7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak- atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan -penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari- kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

4. Ketentuan Mengenai Direksi

Ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi,dengan

susunan sebagai berikut: - seorang Direktur Utama; dan - seorang Direktur atau lebih.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, selain memenuhi persyaratan tersebut, anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 pasal ini.

5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang- Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

6. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode

yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu.

c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

8. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi

yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.

b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

9. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

11. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat- Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

12. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

13. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai bertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

14. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

15. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 13 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini. b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.

16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling - lambat 2 (dua) hari kerja setelah: a. diterima permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini; dan b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 13 pasal ini.

17. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. masa jabatannya berakhir; b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18.

a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

124

c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otorita Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir c, paling lambat 2 (dua) hari kerja seterlah terjadinya peristiwa tersebut.

19. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Tugas dan Wewenang Direksi

Ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah: a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada

Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan- Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh- tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -berlaku.

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit- kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk- melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan

di Bank); b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, denganmemperhatikan pasal 12 ayat 8; c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau- dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan

Perseroan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8; d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak --bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau

bangunan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8; e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

125

c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otorita Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir c, paling lambat 2 (dua) hari kerja seterlah terjadinya peristiwa tersebut.

19. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Tugas dan Wewenang Direksi

Ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah: a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada

Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan- Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh- tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -berlaku.

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit- kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk- melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan

di Bank); b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, denganmemperhatikan pasal 12 ayat 8; c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau- dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan

Perseroan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8; d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak --bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau

bangunan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8; e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

9. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

10. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan- Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang -Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum- Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan -di bidang Pasar Modal.

11. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila : a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

12. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang- saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang- saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

13. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

14. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

15. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.

17. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan --perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Mengenai Dewan Komisaris

Ketentuan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

- Seorang Komisaris Utama; dan - Seorang Komisaris atau lebih serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat- Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu)

periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

126

c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan

Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.

b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut.

7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris,maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan- Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat- Umum Pemegang Saham.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang -bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan- di bidang Pasar Modal.

13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku- dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi --kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut- sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang -baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. masa jabatan berakhir; b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar

dan peraturan perundang-undangan lainnya.

15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris melakukan :

a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

127

c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan

Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.

b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut.

7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris,maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan- Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat- Umum Pemegang Saham.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang -bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan- di bidang Pasar Modal.

13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku- dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi --kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut- sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang -baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. masa jabatan berakhir; b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar

dan peraturan perundang-undangan lainnya.

15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris melakukan :

a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan -uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban: a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana

pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi; b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru

lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya

yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.

g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris. i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan

pada perusahaan lain.

8. Ketentuan mengenai Pengaturan Pelaksanaan Rapat-Rapat Umum Baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

a. Rapat Umum Pemegang Saham Ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini. b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar- ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama -sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari -jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara mengajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk surat tercatat disertai dengan alasannya,- yang mana tata cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham.

128

5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

7. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri

Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan -dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Ketentuan dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap- tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

setelah tahun- buku Perseroan berakhir. 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum-- Pemegang Saham;

b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;

c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif; d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar; e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan; f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang

Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

129

5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

7. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri

Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan -dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Ketentuan dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap- tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

setelah tahun- buku Perseroan berakhir. 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum-- Pemegang Saham;

b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;

c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif; d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar; e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan; f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang

Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketentuan dalam Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselengarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

d. Ketentuan Kuorum Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Ketentuan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila : a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris, dilakukan- dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pmegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan


3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali pengubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua

pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah - dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak

130

suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan


4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)


b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan


5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara Pemisahan dan Likuidasi adalah sebagaimana berikut : a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)


b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara

131

suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan


4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)


b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan


5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)


b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan


6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara Pemisahan dan Likuidasi adalah sebagaimana berikut : a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)


b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara

yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang -sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan


8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku;

b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir;

d. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

9. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan-hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat- Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

13. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran -Dasar ini.

132

XVI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS 1. Pemesanan Pembelian Saham Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham. 2. Pemesan Yang Berhak Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. 3. Jumlah Pemesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI Nomor Pendaftaran SP-025/SHM/KSEI/0419 Tanggal 9 April 2019:

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai

berikut : 1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (”SKS”), tetapi saham tersebut akan

didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2019.

2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”).

3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.

4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI. 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek

terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya yang melekat pada Saham. 6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang

Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

133

XVI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS 1. Pemesanan Pembelian Saham Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham. 2. Pemesan Yang Berhak Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. 3. Jumlah Pemesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI Nomor Pendaftaran SP-025/SHM/KSEI/0419 Tanggal 9 April 2019:

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai

berikut : 1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (”SKS”), tetapi saham tersebut akan

didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2019.

2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”).

3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.

4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI. 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek

terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya yang melekat pada Saham. 6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang

Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan: - Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi badan

hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;

- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan - Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesanan yang bersangkutan atau sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. 6. Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum akan akan berlangsung pada dua hari kerja tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019 mulai pukul 10.00 – 15.00 WIB. 7. Tanggal Penjatahan Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Juli 2019. 8. Syarat Pembayaran Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank Central Asia Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia

Atas Nama : Phillip Sek-IPO Indonesian Tobacco Nomor Rekening : 4589787878

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada hari terakhir masa Penawaran Umum. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang

134

bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro. 9. Bukti Tanda Terima Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 10. Penjatahan Saham Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak-banyaknya 1% (Satu Persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).

(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) Penjatahan pasti dibatasi sebanyak-banyaknya 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari jumlah yang

ditawarkan atau sebesar 271.319.400 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri. Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.

b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3).

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”) Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak-banyaknya 1% (Satu Persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau

sebesar 2.740.600 (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

(i) Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan

masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

c) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

135

bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro. 9. Bukti Tanda Terima Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 10. Penjatahan Saham Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak-banyaknya 1% (Satu Persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).

(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) Penjatahan pasti dibatasi sebanyak-banyaknya 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari jumlah yang

ditawarkan atau sebesar 271.319.400 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri. Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.

b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3).

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”) Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak-banyaknya 1% (Satu Persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau

sebesar 2.740.600 (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

(i) Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan

masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

c) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau

(ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

b) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek atau Emiten wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A. 7". 11. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini. Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi: a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut; b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap

kelangsungan usaha Perseroan ; dan/atau c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh

OJK. 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang

satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir

1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

136

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan masa Penawaran Umum atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalikan uang pemesanan dalam hal terjadi force majeur sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, jika dana tersebut telah disetorkan kepada Perseroan maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang yang lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai dengan ganti rugi sebesar suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Bank penerima, untuk setiap hari keterlambatan yang diperhitungkan dari jumlah yang terlambat dibayarkan terhitung sejak tanggal jatuh temponya pembayaran tersebut dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja (termasuk denda keterlambatan apabila ada). Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan. 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan. 14. Lain-Lain Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu penawaran umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki efek untuk portofolio efek mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek. Pemesan tidak bisa melakukan pembatalan atas pemesanan yang telah diajukan.

137

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan masa Penawaran Umum atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalikan uang pemesanan dalam hal terjadi force majeur sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, jika dana tersebut telah disetorkan kepada Perseroan maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang yang lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai dengan ganti rugi sebesar suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Bank penerima, untuk setiap hari keterlambatan yang diperhitungkan dari jumlah yang terlambat dibayarkan terhitung sejak tanggal jatuh temponya pembayaran tersebut dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja (termasuk denda keterlambatan apabila ada). Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan. 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan. 14. Lain-Lain Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu penawaran umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki efek untuk portofolio efek mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek. Pemesan tidak bisa melakukan pembatalan atas pemesanan yang telah diajukan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada kantor BAE, Perseroan, serta Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Phillip Sekuritas Indonesia ANZ Tower, Lt. 23B

Jl. Jendral Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220

Telp: 021 57 900 800 Fax: 021 57 900 809

Email: [email protected] Website: www.phillip.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia ● PT Bosowa Sekuritas ● PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia ● PT Erdikha Elit Sekuritas

● PT KGI Sekuritas Indonesia ● PT NISP Sekuritas ● PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ● PT Onix Sekuritas ● PT OSO Sekuritas Indonesia ● PT Panin Sekuritas Tbk ● PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

● PT Shinhan Sekuritas Indonesia

138

Halaman ini sengaja dikosongkan

139

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

151

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

152

PT INDONESIAN TOBACCO Tbk LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 AND FOR THE YEARS THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

153

PT INDONESIAN TOBACCO Tbk LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 AND FOR THE YEARS THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

PT INDONESIAN TOBBACO Tbk DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS

Halaman Page

SURAT PERNYATAAN DIREKSI DIRECTOR’S STATEMENT LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN i - iii INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 1 - 2 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 3 STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 4 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 5 STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT 6 - 55 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 AND FOR THE YEARS THEN ENDED

158

1


LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONAS OF DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in Rupiah, except Otherwise Stated)

Catatan/Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan Bank 2 & 4 3.791.176.208 1.417.241.820 1.514.235.431 Cash on Hand and in Bank Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga 2 & 5 2.078.181.214 3.234.568.602 2.809.576.047 Trade Receivables from Third Parties Persediaan 2 & 6 28.700.677.209 23.135.423.460 26.032.623.432 Inventories Pajak Dibayar di Muka 2 & 12 - - 653.486 Prepaid Taxes

Total Aset Lancar 34.570.034.631 27.787.233.882 30.357.088.396 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETS Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Fixed Assets - Net of Accumulated Penyusutan sebesar Rp 966.205.711 Depreciation of Rp 966,205,711 (2017: Rp 41.506.808.391 dan (2017: Rp 41,506,808,391 and 2016: Rp 38.123.317.071 ) 2,7&10 313.388.703.913 131.118.694.148 134.169.324.968 2016 Rp 38,123,317,071) Aset Pajak Tangguhan 2 & 12 1.834.182.589 2.093.336.000 1.661.969.093 Deferred Tax Assets Aset Lain-lain: 2 Other Assets: - Hak Guna Bangunan 96.015.536 112.005.685 127.995.833 - Building Rights - Biaya Ditangguhkan 2 & 8 5.790.000.000 - - - Deferred Charges

Total Aset Tidak Lancar 321.108.902.038 133.324.035.833 135.959.289.894 Total Non Current Assets

TOTAL ASET 355.678.936.669 161.111.269.715 166.316.378.290 TOTAL ASSETS

ASET ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these Financial Statements as a whole

159

1


LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONAS OF DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016


Catatan/Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan Bank 2 & 4 3.791.176.208 1.417.241.820 1.514.235.431 Cash on Hand and in Bank Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga 2 & 5 2.078.181.214 3.234.568.602 2.809.576.047 Trade Receivables from Third Parties Persediaan 2 & 6 28.700.677.209 23.135.423.460 26.032.623.432 Inventories Pajak Dibayar di Muka 2 & 12 - - 653.486 Prepaid Taxes

Total Aset Lancar 34.570.034.631 27.787.233.882 30.357.088.396 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETS Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Fixed Assets - Net of Accumulated Penyusutan sebesar Rp 966.205.711 Depreciation of Rp 966,205,711 (2017: Rp 41.506.808.391 dan (2017: Rp 41,506,808,391 and 2016: Rp 38.123.317.071 ) 2,7&10 313.388.703.913 131.118.694.148 134.169.324.968 2016 Rp 38,123,317,071) Aset Pajak Tangguhan 2 & 12 1.834.182.589 2.093.336.000 1.661.969.093 Deferred Tax Assets Aset Lain-lain: 2 Other Assets: - Hak Guna Bangunan 96.015.536 112.005.685 127.995.833 - Building Rights - Biaya Ditangguhkan 2 & 8 5.790.000.000 - - - Deferred Charges

Total Aset Tidak Lancar 321.108.902.038 133.324.035.833 135.959.289.894 Total Non Current Assets

TOTAL ASET 355.678.936.669 161.111.269.715 166.316.378.290 TOTAL ASSETS

ASET ASSETS



2


LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan) PER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

AS OF DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Expressed in Rupiah, except Otherwise Stated)

Catatan/Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 2 & 11 21.055.993.574 15.751.115.470 17.414.295.258 Trade Payables to Third Parties Utang Lain-lain kepada Pihak Ketiga 2 - 22.311.024.228 36.249.485.439 Other Payables to Third Parties Utang Pajak 2 & 12 5.718.006.465 5.726.312.967 531.278.455 Taxes Payable Beban Akrual 2 5.911.733.194 221.990.368 435.676.028 Accrrued Expenses Pendapatan Diterima di Muka 14 4.381.430.300 37.500.300 1.820.261.100 Unearned Revenues Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: Long-term Liabilities - Current Maturities: - Utang Pembiayaan Konsumen 2 & 9 402.366.751 764.136.805 915.003.687 - Consumer Financing Loans - Utang Bank 2,7&10 92.680.943.847 91.152.259.200 92.009.897.491 - Bank Loans

Total Liabilitas Jangka Pendek 130.150.474.131 135.964.339.338 149.375.897.458 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON CURRENT LIABILITIES Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Consumer Financing Loans - Net of Current Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: Maturities - Utang Pembiayaan Konsumen 2 & 9 944.090.472 44.428.927 258.596.424 - Consumer Financing Loans - Utang Bank 2,7&10 11.219.949.787 207.253.847 1.359.513.047 - Bank Loans Liabiltias Imbalan Kerja Jangka Panjang 2 & 15 7.347.033.717 8.383.647.360 6.655.185.986 Long-term Employee Benefit Liabilities

Total Liabilitas Jangka Panjang 19.511.073.976 8.635.330.134 8.273.295.457 Total Non Current Liabilities

Total Liabilitas 149.661.548.107 144.599.669.472 157.649.192.915 Total Liabilities

EKUITAS EQUITY Modal Saham - nilai nominal Rp 1.500.000 Capital Stock - Rp 1,500,000 par value per saham per share Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor - Authorized, Subscribed and Fully Paid - 22.222 saham 2 & 16 33.333.000.000 33.333.000.000 33.333.000.000 22,222 shares Surplus Revaluasi 2 & 7 180.119.652.013 - - Revaluation Surplus Saldo Defisit 23 (7.435.263.451) (16.821.399.757) (24.665.814.625) Deficit

Total Ekuitas 206.017.388.562 16.511.600.243 8.667.185.375 Total Equity

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 355.678.936.669 161.111.269.715 166.316.378.290 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY



160

3


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016


Catatan/Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

PENJUALAN 17 134.518.467.847 113.376.514.168 82.016.907.402 SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN 18 (96.089.849.216) (80.267.135.737) (60.196.758.703) COST OF GOODS SOLD

LABA BRUTO 38.428.618.631 33.109.378.431 21.820.148.699 GROSS PROFITBeban Usaha 19 (13.936.481.788) (9.040.683.579) (10.289.420.014) Operating ExpensesPenghasilan Keuangan 20 2.180.863 2.458.821 4.914.005 Finance IncomeLaba Penjualan Aset Tetap 2 & 7 - 154.000.000 - Gain on Sale of Fixed AssetsSelisih Kurs (696.540) 3.337.314 5.657.100 Foreign Exchange DifferenceBeban Keuangan 20 (13.217.714.884) (12.372.674.189) (12.576.063.217) Financial CostsLain-lain - Neto 154.535.784 (123.129.503) (58.987.625) Other Expenses - Net

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 11.430.442.066 11.732.687.295 (1.093.751.052) INCOME (LOSS) BEFORE TAX

PAJAK PENGHASILAN 2 & 12 (3.181.466.936) (3.060.818.364) (389.021.147) INCOME TAX

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8.248.975.130 8.671.868.931 (1.482.772.199) INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME Item yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Item that Will Not Be Reclasified to Profit Laba Rugi: or Loss: Pengukuran Kembali atas Liabilitas Remeasurement of Employee Benefits Imbalan Kerja 2 & 15 1.516.214.901 (1.103.272.084) (766.367.806) Liabilities

Increase in Revaluation Surplus of Peningkatan Revaluasi Aset Tetap 2 & 7 180.119.652.013 - - Fixed Assets Pajak Penghasilan Terkait 2,12&15 (379.053.725) 275.818.021 191.591.951 Related Income Tax

Item that Will Be Reclasified to Profit or Item yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi - - - Loss

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME TAHUN BERJALAN 189.505.788.319 7.844.414.868 (2.057.548.054) (LOSS) FOR THE YEAR

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE PER SAHAM DASAR 2 & 22 371.207,59 390.238,00 (66.725,42) FOR THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


161

3


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016


Catatan/Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

PENJUALAN 17 134.518.467.847 113.376.514.168 82.016.907.402 SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN 18 (96.089.849.216) (80.267.135.737) (60.196.758.703) COST OF GOODS SOLD

LABA BRUTO 38.428.618.631 33.109.378.431 21.820.148.699 GROSS PROFITBeban Usaha 19 (13.936.481.788) (9.040.683.579) (10.289.420.014) Operating ExpensesPenghasilan Keuangan 20 2.180.863 2.458.821 4.914.005 Finance IncomeLaba Penjualan Aset Tetap 2 & 7 - 154.000.000 - Gain on Sale of Fixed AssetsSelisih Kurs (696.540) 3.337.314 5.657.100 Foreign Exchange DifferenceBeban Keuangan 20 (13.217.714.884) (12.372.674.189) (12.576.063.217) Financial CostsLain-lain - Neto 154.535.784 (123.129.503) (58.987.625) Other Expenses - Net

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 11.430.442.066 11.732.687.295 (1.093.751.052) INCOME (LOSS) BEFORE TAX

PAJAK PENGHASILAN 2 & 12 (3.181.466.936) (3.060.818.364) (389.021.147) INCOME TAX

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8.248.975.130 8.671.868.931 (1.482.772.199) INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME Item yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Item that Will Not Be Reclasified to Profit Laba Rugi: or Loss: Pengukuran Kembali atas Liabilitas Remeasurement of Employee Benefits Imbalan Kerja 2 & 15 1.516.214.901 (1.103.272.084) (766.367.806) Liabilities

Increase in Revaluation Surplus of Peningkatan Revaluasi Aset Tetap 2 & 7 180.119.652.013 - - Fixed Assets Pajak Penghasilan Terkait 2,12&15 (379.053.725) 275.818.021 191.591.951 Related Income Tax

Item that Will Be Reclasified to Profit or Item yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi - - - Loss

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME TAHUN BERJALAN 189.505.788.319 7.844.414.868 (2.057.548.054) (LOSS) FOR THE YEAR

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE PER SAHAM DASAR 2 & 22 371.207,59 390.238,00 (66.725,42) FOR THE YEAR




4

PT IND

ON

ESIAN

TOB

AC

CO

Tbk LAPO

RAN

PERUB

AHAN

EKU

ITAS UN

TUK TAH

UN YAN

G BER

AKH

IR PAD

A TANG

GAL-TAN

GG

AL 31 D

ESEMB

ER 2018, 2017 D

AN 2016

(Dinyatakan dalam

Rupiah, kecuali D

inyatakan Lain)

STATEM

ENTS O

F CH

AN

GES IN

EQU

ITY

FOR

THE YEA

RS EN

DED

DEC

EMB

ER 31, 2018, 2017 A

ND

2016 (Expressed in R

upiah, except Otherw

ise Stated)

SurplusR

evaluasi/C

atatan/M

odal Saham/

Revaluation

Saldo Defisit /

Total/N

otesC

apital StockSurplus

Deficit

Total

SALDO

PER 1 JAN

UAR

I 201633.333.000.000

-

(22.608.266.571)

10.724.733.429

B

ALA

NC

E AS O

F JAN

UA

RY 1, 2016

RU

GI TAH

UN

BER

JALAN

-

-

(1.482.772.199)

(1.482.772.199)

LOSS FO

R TH

E YEAR

PENG

HASILAN

KO

MPR

EHEN

SIF LAIN

OTH

ER C

OM

PREH

ENSIVE IN

CO

ME

Pengukuran Kembali atas Liabilitas Im

balan Pascakerja R

emeasurem

ent of Post-E

mploym

ent Benefits Liabilities

- Neto

2,12&15-

-

(574.775.855)

(574.775.855)

- N

et

SALDO

PER 31 D

ESEMB

ER 2016

33.333.000.000

-

(24.665.814.625)

8.667.185.375

BA

LAN

CE A

S OF D

ECEM

BER

31, 2016

LABA TAH

UN

BER

JALAN

-

-

8.671.868.931

8.671.868.931

INC

OM

E FOR

THE YEA

R

PENG

HASILAN

KO

MPR

EHEN

SIF LAIN

OTH

ER C

OM

PREH

ENSIVE IN

CO

ME


balan Pascakerja R

emeasurem

ent of Post-E

mploym


- Neto

2,12&15-

-

(827.454.063)

(827.454.063)

- N

et

SALDO

PER 31 D

ESEMB

ER 2017

33.333.000.000

-

(16.821.399.757)

16.511.600.243

BA

LAN

CE A

S OF D

ECEM

BER

31, 2017

LABA TAH

UN

BER

JALAN

-

-

8.248.975.130

8.248.975.130

INC

OM

E FOR

THE YEA

R

PENG

HASILAN

KO

MPR

EHEN

SIF LAIN

OTH

ER C

OM

PREH

ENSIVE IN

CO

ME


balan Pascakerja R

emeasurem

ent of Post-E

mploym


- Neto

2,12&15-

-

1.137.161.176

1.137.161.176

- N

et Peningkatan R

evaluasi Aset Tetap2 & 7

-

180.119.652.013

-

180.119.652.013

Increase in Revaluation of Fixed A

ssets

SALDO

PER 31 D

ESEMB

ER 2018

33.333.000.000

180.119.652.013

(7.435.263.451)

206.017.388.562

BA

LAN

CE A

S OF D

ECEM

BER

31, 2018

C

atatan atas Laporan Keuangan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The accompanying N

otes to the Financial Statem

ents form

an integral part of these Financial Statem

ents as a whole

162

5


LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWSFOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018,

2017 AND 2016 (Expressed in Rupiah, except Otherwise Stated)

Catatan/Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Penerimaan dari Pelanggan 5,14&17 140.018.785.235 111.168.760.813 80.136.929.408 Received from Customers Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Lainnya (115.354.704.934) (81.735.463.478) (57.342.169.486) Cash Paid to Suppliers and Others Pembayaran Kas kepada Karyawan (15.885.082.876) (13.768.180.264) (12.614.652.021) Cash Paid to Employees Penerimaan Lain-lain 2.180.863 2.458.821 4.914.005 Others Received

Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi 8.781.178.288 15.667.575.892 10.185.021.906 Cash Provided by Operating Activities Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (756.254.278) (602.431.599) (587.536.523) Payment of Corporate Income Tax

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 8.024.924.010 15.065.144.293 9.597.485.383 Net Cash Provided by Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Hasil Penjualan Aset Tetap 7 - 184.328.655 - Proceed from Sale of Fixed Assets Perolehan Aset Tetap 7 (4.060.443.700) (374.860.500) (2.025.740.135) Acquisition of Fixed Assets

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (4.060.443.700) (190.531.845) (2.025.740.135) Net Cash Used in Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Penerimaan Utang Bank 10 14.960.000.000 - 3.115.000.000 Proceeds from Bank Loans Pembayaran Utang Bank 10 (2.418.619.413) (2.009.897.491) (745.589.462) Payment of Bank Loans Pembayaran Liabilitas Pembiayaan Konsumen 9 (914.211.625) (589.034.379) (536.819.891) Payment of Consumer Financing Payables Pembayaran Bunga Pembiayaan Konsumen 9 & 20 (124.915.475) (198.893.840) (237.611.982) Payment of Interest Consumer Financing Interest Pembayaran Bunga dan Provisi Pinjaman Bank 10 & 20 (13.092.799.409) (12.173.780.349) (12.338.451.235) Payment of Interest and Provision on Bank Loans

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (1.590.545.922) (14.971.606.059) (10.743.472.570) Net Cash Used in Financing Activities

PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON KAS DAN BANK 2.373.934.388 (96.993.611) (3.171.727.322) HAND AND IN BANKS

KAS DAN BANK, AWAL TAHUN 4 1.417.241.820 1.514.235.431 4.685.962.753 CASH ON HAND AND IN BANKS, BEGINNING

KAS DAN BANK, AKHIR TAHUN 4 3.791.176.208 1.417.241.820 1.514.235.431 CASH ON HAND AND IN BANKS, ENDING




163

5


LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWSFOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018,

2017 AND 2016 (Expressed in Rupiah, except Otherwise Stated)

Catatan/Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Penerimaan dari Pelanggan 5,14&17 140.018.785.235 111.168.760.813 80.136.929.408 Received from Customers Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Lainnya (115.354.704.934) (81.735.463.478) (57.342.169.486) Cash Paid to Suppliers and Others Pembayaran Kas kepada Karyawan (15.885.082.876) (13.768.180.264) (12.614.652.021) Cash Paid to Employees Penerimaan Lain-lain 2.180.863 2.458.821 4.914.005 Others Received

Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi 8.781.178.288 15.667.575.892 10.185.021.906 Cash Provided by Operating Activities Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (756.254.278) (602.431.599) (587.536.523) Payment of Corporate Income Tax

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 8.024.924.010 15.065.144.293 9.597.485.383 Net Cash Provided by Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Hasil Penjualan Aset Tetap 7 - 184.328.655 - Proceed from Sale of Fixed Assets Perolehan Aset Tetap 7 (4.060.443.700) (374.860.500) (2.025.740.135) Acquisition of Fixed Assets

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (4.060.443.700) (190.531.845) (2.025.740.135) Net Cash Used in Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Penerimaan Utang Bank 10 14.960.000.000 - 3.115.000.000 Proceeds from Bank Loans Pembayaran Utang Bank 10 (2.418.619.413) (2.009.897.491) (745.589.462) Payment of Bank Loans Pembayaran Liabilitas Pembiayaan Konsumen 9 (914.211.625) (589.034.379) (536.819.891) Payment of Consumer Financing Payables Pembayaran Bunga Pembiayaan Konsumen 9 & 20 (124.915.475) (198.893.840) (237.611.982) Payment of Interest Consumer Financing Interest Pembayaran Bunga dan Provisi Pinjaman Bank 10 & 20 (13.092.799.409) (12.173.780.349) (12.338.451.235) Payment of Interest and Provision on Bank Loans

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (1.590.545.922) (14.971.606.059) (10.743.472.570) Net Cash Used in Financing Activities

PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON KAS DAN BANK 2.373.934.388 (96.993.611) (3.171.727.322) HAND AND IN BANKS

KAS DAN BANK, AWAL TAHUN 4 1.417.241.820 1.514.235.431 4.685.962.753 CASH ON HAND AND IN BANKS, BEGINNING

KAS DAN BANK, AKHIR TAHUN 4 3.791.176.208 1.417.241.820 1.514.235.431 CASH ON HAND AND IN BANKS, ENDING





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016

AND FOR THE YEARS THEN ENDED


6

1. UMUM

a. Pendirian Perseroan PT Indonesian Tobacco Tbk (Perseroan)

didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 16 Mei 1955 dari Notaris H. Chusen Bisri, S.H., dengan nama N.V. Indonesian Tobacco & Industrial Company Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/61/3 tanggal 16 Juni 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 478 tanggal 22 Juni 1956 Tambahan No. 50.

1. GENERAL

a. Company Establishment

PT Indonesian Tobacco Tbk (the Company) was established in Notarial Deed No. 25 dated May 16, 1955 of Public Notary H. Chusen Bisri, S.H. under the name of N.V. Indonesian Tobacco & Industrial Company approved by the Minister of Justice of the deed of Establishment Republic of Indonesia in Decision Letter No. J.A.5/61/3 dated June 16, 1955 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 478 dated June 22, 1956, Supplement No. 50.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 3 tanggal 7 Juli 2008 dari Notaris Ermin Yuniastuti, S.H., mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-45448.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 3 dated July 7, 2008 of Public Notary Ermin Yuniastuti, S.H., concerning the adjustment of the Company’s Articles of Association to the provisions of Law No. 40 in 2007 concerning Limited Liability Companies. The deed amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-45448.AH.01.02.Tahun 2008 dated July 28, 2008

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

According to Article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company’s purposes and objectives are engaging in manufacturing and trading. To achive its purposes and objectives, the Company may implement business activities as follows:

a. Berusaha dalam bidang perindustrian dengan mendirikan dan mengusahakan berbagai macam industri khususnya industri rokok dan tembakau.

a. Engage in manufacturing by establishing and operating various kinds of industries, especially cigarette and tobacco manufacturing.

b. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan interinsulair dan lokal, impor dan ekpor, serta usaha-usaha lain sebagai leveransir, grosir, distributor serta perwakilan dari badan-badan usaha lain, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan atas pihak lain secara komisi.

b. Engage in general trade, including the interinsulair and local trade, import and export and other businesses as supplier, wholesaler, distributor and representative of other business entities, both for their own calculation and on other parties responsibility on a commission basis.

164






7

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perseroan (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

a. Company Establishment (Continued)

Perseroan mulai beroperasi komersial untuk jenis tembakau iris pada tahun 1980.

The Company commenced commercial operations for sliced tobacco in 1980.

Perseroan tidak memiliki entitas induk dan entitas induk terakhir. Pemegang saham pengendali adalah Djonny Saksono.

The Company has no immediate holding entity and ultimate parent entity. The controlling stockholder is Djonny Saksono.

Pada saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri rokok dan tembakau.

Currently, the Company’s engages in the cigarette and tobacco manufacturing.

Perseroan berdomisili di Malang dan berkantor pusat di Jl. Letjen S. Parman No. 92, Malang, Jawa Timur.

The Company is domiciled in Malang and the head office is in at Jl. Letjen S. Parman No. 92, Malang, East Java.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 Mei 2016

dari Notaris Junjung Handoko Limantoro, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sebagai berikut:

b. Commissioner, Director and Employees

Based on Notarial Deed No. 43 dated May 24, 2016 of Public Notary Junjung Handoko Limantoro, S.H., the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

Komisaris : Shirley Suwantinna Commissioner

Direktur : Djonny Saksono Director

Manajemen kunci meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada

Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 645.361.752, Rp 640.962.032 dan Rp 637.656.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Jumlah karyawan tetap Perseroan masing-

masing adalah 180, 177 dan 173 karyawan untuk tahun 2018, 2017 dan 2016.

c. Penyelesaian Laporan Keuangan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 9 Mei 2019.

Key management includes the members of the Company’s Boards of Commissioners and Directors.

Salaries and allowances paid to the Company’s Commissioner and Director amounted to Rp 645,361,752, Rp 640,962,032 and Rp 637,656,000 for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

The Company had 180, 177 and 173 permanent employees in 2018, 2017 and 2016, respectively.

c. Completion of the Financial Statements

The Company’s Director is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements, which have been completed and approved for issue by the Company’s Director on May 9, 2019.

165






7

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perseroan (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

a. Company Establishment (Continued)

Perseroan mulai beroperasi komersial untuk jenis tembakau iris pada tahun 1980.

The Company commenced commercial operations for sliced tobacco in 1980.

Perseroan tidak memiliki entitas induk dan entitas induk terakhir. Pemegang saham pengendali adalah Djonny Saksono.

The Company has no immediate holding entity and ultimate parent entity. The controlling stockholder is Djonny Saksono.

Pada saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri rokok dan tembakau.

Currently, the Company’s engages in the cigarette and tobacco manufacturing.

Perseroan berdomisili di Malang dan berkantor pusat di Jl. Letjen S. Parman No. 92, Malang, Jawa Timur.

The Company is domiciled in Malang and the head office is in at Jl. Letjen S. Parman No. 92, Malang, East Java.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 Mei 2016

dari Notaris Junjung Handoko Limantoro, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sebagai berikut:

b. Commissioner, Director and Employees

Based on Notarial Deed No. 43 dated May 24, 2016 of Public Notary Junjung Handoko Limantoro, S.H., the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

Komisaris : Shirley Suwantinna Commissioner

Direktur : Djonny Saksono Director

Manajemen kunci meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada

Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 645.361.752, Rp 640.962.032 dan Rp 637.656.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Jumlah karyawan tetap Perseroan masing-

masing adalah 180, 177 dan 173 karyawan untuk tahun 2018, 2017 dan 2016.

c. Penyelesaian Laporan Keuangan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 9 Mei 2019.

Key management includes the members of the Company’s Boards of Commissioners and Directors.

Salaries and allowances paid to the Company’s Commissioner and Director amounted to Rp 645,361,752, Rp 640,962,032 and Rp 637,656,000 for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

The Company had 180, 177 and 173 permanent employees in 2018, 2017 and 2016, respectively.

c. Completion of the Financial Statements

The Company’s Director is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements, which have been completed and approved for issue by the Company’s Director on May 9, 2019.






8

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Perseroan telah disusun

dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Financial Statements Presentation

The Company’s Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards comprising the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Regulation No. VIII.G.7 regarding guidelines on the Presentation of Financial Statements.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis Akrual, kecuali Laporan Arus Kas, dengan menggunakan konsep Biaya Historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut.

The Financial Statements have been prepared based on the Accrual basis, except for the Statements of Cash Flows, using the Historical Cost concept, except as explained in each relevant Note to the Financial Statements.

Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan serta disusun berdasarkan metode Langsung.

The Statements of Cash Flows present receipts and disbursements of cash on hand and in bank classified into operating, investing and financing activities and are prepared using the Direct method.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

The reporting currency used in the preparation of the Financial Statements is Indonesian Rupiah, which is the Company’s functional currency.

Perubahan atas PSAK dan ISAK Penerapan dari standar amandemen dan penyesuaian baru berikut, yang berlaku efektif sejak dan setelah tanggal 1 Januari 2018, tidak memberikan dampak yang material terhadap Laporan Keuangan tahun berjalan:

Changes to PSAK and ISAK

The adoption of the following new standard, amendments and improvements, which are effective from and after January 1, 2018, had no material effect on the amounts reported for the current year’s Financial Statements:

- Amandemen PSAK 2, “Laporan Arus Kas - Prakarsa Pengungkapan”.

- Amandemen PSAK 13, “Properti Investasi - Pengalihan Properti Investasi”.

- Amandemen PSAK 16, “Aset Tetap –

Agrikultur: Tanaman Produktif”.

- Amendment to PSAK 2, “Statement of Cash Flows - Disclosure Initiative”.

- Amendment to PSAK 13, “Investment Property - Transfers of Investment Property”.

- Amendment to PSAK 16, “Fixed Assets – Agriculture: Bearer Plants”.

166






9

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Financial Statements Presentation (Continued)

Perubahan atas PSAK dan ISAK (Lanjutan)

Changes to PSAK and ISAK (Continued)

- Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan - Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”.

- Amandemen PSAK 53, “Pembayaran Berbasis Saham - Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham”.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.

- PSAK 67 (Penyesuaian 2017), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”

- PSAK 69, “Agrikultur”.

- Amendment to PSAK 46, “Income Taxes - Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses”.

- Amendment to PSAK 53, “Share-Based Payment - Classification and Measurement of Share-Based Payment Transactions”.

- PSAK 15 (2017 Improvement), “Investment in Associates and Joint Ventures”.

- PSAK 67 (2017 Improvement), “Disclosures of Interest in Other Entities”.

- PSAK 69, “Agriculture”.

Standar, amandemen, penyesuaian dan interpretasi baru yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments, improvements and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning or after January 1, 2018 are as follows:

- Amandemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama – Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.

- Amandemen PSAK 62, “Kontrak Asuransi – Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 62: Kontrak Asuransi”.

- Amandemen PSAK 71, “Instrumen

Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”.

- PSAK 71, “Instrumen Keuangan”. - PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan

Pelanggan”. - PSAK 73, “Sewa”. - ISAK 33, “Transaksi Valuta Asing dan

Imbalan di Muka”. - ISAK 34, “Ketidakpastian dalam Perlakukan

Pajak Penghasilan”. - Amandemen PSAK 24, “Imbalan Kerja –

Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”.

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018), “Kombinasi Bisnis”.

- PSAK 26 (Penyesuaian 2018), “Biaya Pinjaman”.

- Amendment to PSAK 15, “Investment in Associates and Joint Ventures – Long-term Interests in Associates and Joint Ventures”.

- Amendment to PSAK 62, “Insurance Contracts – Applying PSAK 71: Financial Instruments and PSAK 62: Insurance Contracts”.

- Amendment to PSAK 71, “Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation”.

- PSAK 71, “Financial Instruments”. - PSAK 72, “Revenue from Contracts with

Customers”. - PSAK 73, “Leases”. - ISAK 33, “Foreign Currency Transactions

and Advance Consideration”. - ISAK 34, “Uncertainty over Income Tax

Treatments”. - Amendment to PSAK 24, “Employee

Benefits – Plan Amendment, Curtailment or Settlement”.

- PSAK 22 (2018 Improvement), “Business Combination”.

- PSAK 26 (2018 Improvement), “Borrowing Costs”.

167






9



(Lanjutan)





- Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan - Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”.

- Amandemen PSAK 53, “Pembayaran Berbasis Saham - Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham”.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.

- PSAK 67 (Penyesuaian 2017), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”

- PSAK 69, “Agrikultur”.

- Amendment to PSAK 46, “Income Taxes - Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses”.

- Amendment to PSAK 53, “Share-Based Payment - Classification and Measurement of Share-Based Payment Transactions”.

- PSAK 15 (2017 Improvement), “Investment in Associates and Joint Ventures”.

- PSAK 67 (2017 Improvement), “Disclosures of Interest in Other Entities”.

- PSAK 69, “Agriculture”.

Standar, amandemen, penyesuaian dan interpretasi baru yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments, improvements and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning or after January 1, 2018 are as follows:

- Amandemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama – Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.

- Amandemen PSAK 62, “Kontrak Asuransi – Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 62: Kontrak Asuransi”.

- Amandemen PSAK 71, “Instrumen

Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”.

- PSAK 71, “Instrumen Keuangan”. - PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan

Pelanggan”. - PSAK 73, “Sewa”. - ISAK 33, “Transaksi Valuta Asing dan

Imbalan di Muka”. - ISAK 34, “Ketidakpastian dalam Perlakukan

Pajak Penghasilan”. - Amandemen PSAK 24, “Imbalan Kerja –

Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”.

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018), “Kombinasi Bisnis”.

- PSAK 26 (Penyesuaian 2018), “Biaya Pinjaman”.

- Amendment to PSAK 15, “Investment in Associates and Joint Ventures – Long-term Interests in Associates and Joint Ventures”.

- Amendment to PSAK 62, “Insurance Contracts – Applying PSAK 71: Financial Instruments and PSAK 62: Insurance Contracts”.

- Amendment to PSAK 71, “Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation”.

- PSAK 71, “Financial Instruments”. - PSAK 72, “Revenue from Contracts with

Customers”. - PSAK 73, “Leases”. - ISAK 33, “Foreign Currency Transactions

and Advance Consideration”. - ISAK 34, “Uncertainty over Income Tax

Treatments”. - Amendment to PSAK 24, “Employee

Benefits – Plan Amendment, Curtailment or Settlement”.

- PSAK 22 (2018 Improvement), “Business Combination”.

- PSAK 26 (2018 Improvement), “Borrowing Costs”.






10



(Lanjutan)





- PSAK 46 (Penyesuaian 2018), “Pajak Penghasilan”.

- PSAK 66 (Penyesuaian 2018), “Pengaturan Bersama”.

- PSAK 46 (2018 Improvement), “Income Taxes”.

- PSAK 66 (2018 Improvement), “Joint Arrangement”.

Sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan Keuangan ini, manajemen masih mengevaluasi kemungkinan dampak dari penerapan standar, amandemen, penyesuaian, amandemen dan interpretasi baru tersebut terhadap Laporan Keuangan Perseroan.

As of the completion date of these Financial Statements, management is still evaluating the possible impact of the adoption of the above new standards, improvements, amendements and interpretations on the Company’s Financial Statements.

b. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan Pengakuan Awal dan Pengukuran Aset keuangan pada saat pengakuan awal diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika memenuhi syarat.

b. Financial Instruments

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets at initial recognition as are classified financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, dan dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar dalam laba rugi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Perseroan menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode pelaporan.

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Company determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at the end of each reporting period.

168






11



b. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan) Pengakuan Awal dan Pengukuran (Lanjutan)

b. Financial Instruments (Continued)

Financial Assets (Continued)

Initial Recognition and Measurement (Continued)

Aset keuangan terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha kepada pihak ketiga yang termasuk dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Financial assets consisted of cash on hand and in bank and trade receivables from third parties included in the loans and receivables category.

Pengukuran Selanjutnya Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif. Keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Subsequent Measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are measured at amortized cost using the Effective Interest Rate method. The related gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Penghentian Pengakuan Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perseroan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan Perseroan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau Perseroan secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expires; or the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed a contractual obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; and either the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

169






11




Aset Keuangan (Lanjutan) Pengakuan Awal dan Pengukuran (Lanjutan)



Initial Recognition and Measurement (Continued)

Aset keuangan terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha kepada pihak ketiga yang termasuk dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Financial assets consisted of cash on hand and in bank and trade receivables from third parties included in the loans and receivables category.

Pengukuran Selanjutnya Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif. Keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.


Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are measured at amortized cost using the Effective Interest Rate method. The related gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Penghentian Pengakuan Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perseroan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan Perseroan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau Perseroan secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expires; or the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed a contractual obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; and either the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.






12



Aset Keuangan (Lanjutan)




Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Impairment of Financial Assets

The Company assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku. Perseroan tidak mendiskontokan arus kas yang berasal dari piutang jangka pendek, apabila pengaruh pendiskontoan tersebut tidak material.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate. The Company’s cash flows relating to short-term receivables are not discounted if the effect of the discounting is immaterial.

170






13



Aset Keuangan (Lanjutan) Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perseroan. Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.




Impairment of Financial Assets (Continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of a provision for impairment account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, including the related provision, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the provision for impairment account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

Pengakuan Awal dan Pengukuran Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika memenuhi syarat. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.


Financial liabilities are classified at initial recognition as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

Financial liabilities are recognized initially at fair value, and in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan terdiri dari utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain kepada pihak ketiga, beban akrual, utang bank dan utang pembiayaan konsumen yang termasuk dalam kategori liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities consisted of trade payables to third parties, other payables to third parties, accrued expenses, bank loans and consumer financing payables included in the financial liabilities measured at amortized cost category.

171






13



Aset Keuangan (Lanjutan) Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perseroan. Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.




Impairment of Financial Assets (Continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of a provision for impairment account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, including the related provision, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the provision for impairment account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

Pengakuan Awal dan Pengukuran Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika memenuhi syarat. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.


Financial liabilities are classified at initial recognition as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

Financial liabilities are recognized initially at fair value, and in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan terdiri dari utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain kepada pihak ketiga, beban akrual, utang bank dan utang pembiayaan konsumen yang termasuk dalam kategori liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities consisted of trade payables to third parties, other payables to third parties, accrued expenses, bank loans and consumer financing payables included in the financial liabilities measured at amortized cost category.






14



Liabilitas Keuangan Pengukuran Selanjutnya Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode Suku Bunga Efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi.



Financial Liabilities


Subsequent to initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the Effective Interest Rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Penghentian Pengakuan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Saling Hapus Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan nilai netonya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amounts is reported in the Statement of Financial Position, if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

172






15



Pengukuran Nilai Wajar Instrumen Keuangan Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.



Measurement of Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices, without deducted by transaction costs.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa, analisa arus kas diskonto, atau model penilaian lainnya. Jika nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara wajar, instrumen keuangan tersebut diakui pada nilai tercatatnya.

c. Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian

merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa operasi dimana Perseroan

sebagai lessee, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban menggunakan metode Garis Lurus selama masa sewa.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using a recent arm’s-length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial instruments are recognized at their carrying amounts.

c. Leases

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

Under an operating lease in which the Company is a lessee, the Company recognized lease payments as an express using the Straight-Line method over the lease term.

173






15



Pengukuran Nilai Wajar Instrumen Keuangan Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.



Measurement of Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices, without deducted by transaction costs.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa, analisa arus kas diskonto, atau model penilaian lainnya. Jika nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara wajar, instrumen keuangan tersebut diakui pada nilai tercatatnya.

c. Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian

merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa operasi dimana Perseroan

sebagai lessee, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban menggunakan metode Garis Lurus selama masa sewa.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using a recent arm’s-length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial instruments are recognized at their carrying amounts.

c. Leases

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

Under an operating lease in which the Company is a lessee, the Company recognized lease payments as an express using the Straight-Line method over the lease term.






16

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) d. Piutang Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai

wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai piutang.

Cadangan penurunan nilai piutang dibentuk

pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang dan cadangan penurunan nilai piutang dihapus pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

e. Persediaan Persediaan dibukukan berdasarkan nilai

terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan menggunakan metode Rata-rata Bergerak kecuali untuk persediaan pita cukai yang biayanya ditentukan dengan metode identifikasi khusus.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual

dalam kegiatan usaha normal, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan beban penjualan.


d. Receivables

Receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost, less provision for impairment receivable.

Provision for impairment receivable is established when there is objective evidence that the outstanding amounts will not be collectible. Receivables and provision for impairment receivable are written off during the period in which they are determined to be not collectible.

e. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost of inventories is computed using the Moving Average method except for the excise tape inventory whose cost is determined using the Specific Identification Method.

Net realizable value is the estimated selling price in the normal business activities, less the estimated completion costs and selling expenses.

f. Aset Tetap

f. Fixed Assets

Efektif 31 Desember 2018, Perseroan secara prospektif mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi, kecuali aset tetap perabotan dan peralatan.

Effective December 31, 2018, the Company prospectively changed the accounting policy from the Cost model to the Revaluation model, except fixed assets furniture and fixtures.

Tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dibukukan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal Revaluasi. Revaluasi dilakukan maksimal setiap 3 tahun untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Land, buildings, machinery and vehicles are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made for a maximum of every 3 years to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using the fair value at the Statement of Financial Position date.

174






17



f. Aset Tetap (Lanjutan)

f. Fixed Assets (Continued)

Pada tanggal revaluasi, akumulasi penyusutan dieliminasi dengan nilai tercatat bruto aset.

On the revaluation date, the accumulated depreciation was eliminated against the gross carrying amount of the assets.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah, bangunan, mesin dan kendaraan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi seluruh aset tetap dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any increase arising from the revaluation of land, building, machinery and vehicles is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising from the revaluation of all the fixed assets is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

Surplus revaluasi yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus that has been presented in equity directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Aset tetap lainnya dibukukan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Other fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode Garis Lurus dengan taksiran masa manfaat 20 tahun.

Buildings are depreciated using the Straight-line method with the estimated useful lives of 20 years.

Aset tetap lainnya, disusutkan dengan menggunakan metode Saldo Menurun berdasarkan taksiran masa manfaat keekonomian masing-masing aset tetap sebagai berikut:

Other fixed assets are depreciated using the Double Declining method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Mesin 8 tahun Perabotan dan Peralatan 4 tahun Kendaraan 8 tahun

Machinery 8 years Furniture and Fixtures 4 years Vehicles 8 years

Tanah tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan tidak diamortisasi. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum atau umur ekonomi tanah mana yang lebih pendek.

Land is not depreciated. Legal costs of land rights when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land and not amortized. The legal renewal costs of land rights are recognized as intangible asset and are amortized over the shorter of the rights legal life and land’s economic life.

175






17





Pada tanggal revaluasi, akumulasi penyusutan dieliminasi dengan nilai tercatat bruto aset.

On the revaluation date, the accumulated depreciation was eliminated against the gross carrying amount of the assets.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah, bangunan, mesin dan kendaraan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi seluruh aset tetap dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any increase arising from the revaluation of land, building, machinery and vehicles is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising from the revaluation of all the fixed assets is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

Surplus revaluasi yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus that has been presented in equity directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Aset tetap lainnya dibukukan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Other fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode Garis Lurus dengan taksiran masa manfaat 20 tahun.

Buildings are depreciated using the Straight-line method with the estimated useful lives of 20 years.

Aset tetap lainnya, disusutkan dengan menggunakan metode Saldo Menurun berdasarkan taksiran masa manfaat keekonomian masing-masing aset tetap sebagai berikut:

Other fixed assets are depreciated using the Double Declining method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Mesin 8 tahun Perabotan dan Peralatan 4 tahun Kendaraan 8 tahun

Machinery 8 years Furniture and Fixtures 4 years Vehicles 8 years

Tanah tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan tidak diamortisasi. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum atau umur ekonomi tanah mana yang lebih pendek.

Land is not depreciated. Legal costs of land rights when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land and not amortized. The legal renewal costs of land rights are recognized as intangible asset and are amortized over the shorter of the rights legal life and land’s economic life.






18





Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana seharusnya, hanya apabila kemungkinan besar Perseroan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai yang terkait dengan penggantian komponen tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Amounts of component replacement, repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the period in which they are incurred.

Nilai residu, umur manfaat aset dan metode penyusutan ditelaah, dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year-end.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

When fixed assets are derecognized, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss for the year.

g. Biaya Ditangguhkan Biaya yang dikeluarkan dianggap memiliki

masa manfaat lebih dari satu tahun ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode Garis Lurus selama periode dimana manfaat tersebut direalisasikan.

g. Deferred Charges

Expenditures which are recorded to have a benefit of more than one year are deferred and amortized using the Straight-line method over the periods in which the benefit is realized.

Biaya emisi yang terjadi sebelum pencatatan saham perdana, dicatat sebagai biaya ditangguhkan dan akan dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam Laporan Posisi Keuangan ketika penerbitan modal saham Perseroan.

Issuance cost that occur before the initial listing of shares, are recorded as deferred charges and will be deducted directly with the result of issuance and presented as deduction to additional paid-in capital in the Statement of Financial Position when issuing the Company’s share capital.

h. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Aset non Keuangan ditelaah untuk

mengetahui apakah telah terjadi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan jumlah terpulihkannya.

h. Impairment of Non Financial Assets

Non Financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount.

176






19



h. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (Lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih

tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Pada setiap akhir periode pelaporan, aset non

Keuangan, yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Jika terjadi pemulihan nilai, maka langsung diakui dalam laba rugi, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

h. Impairment of Non Financial Assets (Continued)

Recoverable amount is the higher of its fair value less cost to sell or its value in use of the assets. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

At each reporting date, non Financial assets that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment. Recoverable amount is immediately recognized in profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognized.

i. Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima

untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

i. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability, or in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

177






19



h. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (Lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih

tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Pada setiap akhir periode pelaporan, aset non

Keuangan, yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Jika terjadi pemulihan nilai, maka langsung diakui dalam laba rugi, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

h. Impairment of Non Financial Assets (Continued)

Recoverable amount is the higher of its fair value less cost to sell or its value in use of the assets. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

At each reporting date, non Financial assets that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment. Recoverable amount is immediately recognized in profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognized.

i. Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima

untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

i. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability, or in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.






20

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) i. Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar sebagai berikut: i) Input Level 1: harga kuotasian (tanpa

penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.

ii) Input Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

iii) Input Level 3: input yang tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.


i. Fair Value Measurement (Continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement is a whole:

i) Level 1 inputs: quoted prices (unadjusted) in active markets for indentical assets or liabilities accessible by the entity at the measurement date.

ii) Level 2 inputs: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets and liabilities,either directly or indirectly.

iii) Level 3 inputs: inputs that are not observable either directly or indirectly.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diukur dengan nilai wajar atas

imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan barang atau jasa kepada distributor atau pelanggan. Di dalam penjualan neto termasuk cukai atas rokok yang telah dijual dan telah dikurangi retur penjualan dan pajak pertambahan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis

Akrual).

j. Revenue and Expense Recognition

Revenue is measured at fair value of the consideration received or receivable. Revenue from sales is generally recognized when the products are delivered or services are rendered to the distributors or customers. Net sales include excise taxes on cigarettes sold and are net of returns and value added tax.

Expenses are recognized as incurred (Accrual basis).

k. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan

dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang

asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Laba atau rugi kurs yang timbul dari transaksi dan penyesuaian aset dan liabilitas dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi tahun berjalan.

k. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions during the year using foreign currencies are recorded based on the prevailing exchange rate at the time the transaction occurs.

Foreign currency monetary assets and liabilities are translated into Indonesian Rupiah at Bank Indonesia middle rates of exchange prevailing at the end of reporting period. Any resulting gain or loss on the transaction and adjustment of the foreign currency assets and liabilities is credited or charged to profit or loss for the year.

178






21



l. Perpajakan

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi tahun berjalan, kecuali jika pajak penghasilan tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak kini dihitung untuk setiap entitas sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.

l. Taxation

Current tax and deferred income tax are recognized as income or expense in profit or loss for the year, except to the extent that it relates to items recognized to other comprehensive income or directly to equity.

The current tax expense is determined based on the taxable income in the period calculated based on the prevailing tax rates. Current tax is calculated for every company as an independent legal entity.

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax is provided using the liability method on the temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the end of the reporting period. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carryforward of unused fiscal losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward of unused fiscal losses can be utilized.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset atau liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan penyisihan dan/atau penyesuaian kembali dari seluruh perbedaan temporer, termasuk perubahan tarif pajak dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan.

Deferred income tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax assets or liabilities due to a provision and/or readjustment to all temporary differences are credited or charged to profit or loss for the year.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

179






21



l. Perpajakan

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi tahun berjalan, kecuali jika pajak penghasilan tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak kini dihitung untuk setiap entitas sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.

l. Taxation

Current tax and deferred income tax are recognized as income or expense in profit or loss for the year, except to the extent that it relates to items recognized to other comprehensive income or directly to equity.

The current tax expense is determined based on the taxable income in the period calculated based on the prevailing tax rates. Current tax is calculated for every company as an independent legal entity.

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax is provided using the liability method on the temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the end of the reporting period. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carryforward of unused fiscal losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward of unused fiscal losses can be utilized.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset atau liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan penyisihan dan/atau penyesuaian kembali dari seluruh perbedaan temporer, termasuk perubahan tarif pajak dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan.

Deferred income tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax assets or liabilities due to a provision and/or readjustment to all temporary differences are credited or charged to profit or loss for the year.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.






22



l. Perpajakan (Lanjutan)

l. Taxation (Continued)

Untuk setiap entitas pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing entitas tersebut.

For each of the entities the tax effects of temporary differences and fiscal loss carry forwards each of which can be either an asset or a liability are presented on a net basis for each of these entities.

Pendapatan, beban dan aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali PPN yang timbul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, maka PPN tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari beban yang bersangkutan, dan piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of Value Added Tax (VAT), except for VAT arising from the purchase of assets or services that cannot be credited, the VAT is recognized as part of the acquisition cost of the asset or as part of the expense, and receivables and payables presented including the VAT amount.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Additional principal amount of tax and penalties established by the tax assessment letter is recognized as income or expense in profit or loss for the year, unless there are further proposed remedies. An additional amount of principal outstanding taxes and penalties are deferred when they meet the asset recognition criteria.

m. Imbalan Kerja

(i) Kewajiban Imbalan Pasca Masa Kerja

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

m. Employee Benefits

(i) Pension Benefit Obligations

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

Perseroan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang (“UU”) Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama (“KKB”), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program pensiun imbalan pasti.

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 (the “Labor Law”) or the Collective Labor Agreement (the “CLA”), whichever is higher. Since the Labor Law and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

180






23



m. Imbalan Kerja (Lanjutan)

(i) Kewajiban Imbalan Pasca Masa Kerja (Lanjutan)

m. Employee Benefits (Continued)

(i) Pension Benefit Obligations (Continued)

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di Laporan Posisi Keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir tahun dikurangi nilai wajar aset program.

The liability recognized in the Statements of Financial Position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the year end date less the fair value of plan assets.

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode Proyeksi Kredit Unit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

The current service cost of the defined benefit plan is recognized in the income statement in employee benefit expenses which reflect the increase in the defined benefit obligation resulting from the employees’ service in the current year.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi.

Past service costs are recognized immediately in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain yang merupakan bagian dari saldo laba pada periode di mana terjadinya perubahan tersebut.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of retained earnings in the period in which they arise.

181






23




(i) Kewajiban Imbalan Pasca Masa Kerja (Lanjutan)


(i) Pension Benefit Obligations (Continued)

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di Laporan Posisi Keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir tahun dikurangi nilai wajar aset program.

The liability recognized in the Statements of Financial Position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the year end date less the fair value of plan assets.

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode Proyeksi Kredit Unit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

The current service cost of the defined benefit plan is recognized in the income statement in employee benefit expenses which reflect the increase in the defined benefit obligation resulting from the employees’ service in the current year.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi.

Past service costs are recognized immediately in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain yang merupakan bagian dari saldo laba pada periode di mana terjadinya perubahan tersebut.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of retained earnings in the period in which they arise.






24





(ii) Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Perseroan memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Perseroan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Perseroan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berasal dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

(ii) Termination Benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Company before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Company recognizes termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Company recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer being made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

n. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan yang terlibat dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

n. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Company engaged in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those in other segments.

o. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

o. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perseroan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, sehingga laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the Company had no potential dilutive ordinary shares, accordingly there was no diluted earnings per share calculated and presented in the Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income.

182






25



p. Biaya Emisi Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perseroan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam Laporan Posisi Keuangan. Biaya emisi yang terjadi sebelum pencatatan saham perdana, dicatat sebagai biaya ditangguhkan.

p. Stock Issuance Cost

Cost incurred in a connection with the issuance of shares of the Company to the public is deducted directly with the result of issuance and presented as deduction to additional paid-in capital in the Statements of Financial Position. Stock issuance cost that occur before the initial listing of shares, are recorded as deferred charges.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penerapan estimasi, maka realisasinya dapat berbeda dari jumlah estimasi yang dibuat. Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Financial Statements based on Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts in the Financial Statements. Due to inherent uncertainties in the estimation determination, the actual amounts reported in the future might possibly be different from those estimates.

Information about the key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have the significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next financial year is discussed below.

Cadangan Penurunan Nilai Piutang Perseroan mengevaluasi akun pelanggan tertentu yang diketahui bahwa pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal demikian, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit kepada pihak ketiga yang tersedia, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan.

Provision for Receivable Impairment

The Company evaluates specific accounts if it is known that its customers cannot afford their financial obligations. In these cases, the Company considers, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customers and the customers’ current credit status based on any third-party credit reports available to record specific provision for impairment for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Company expects to collect.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

These specific provisions are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of provision for impairment of receivables.

183






25



p. Biaya Emisi Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perseroan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam Laporan Posisi Keuangan. Biaya emisi yang terjadi sebelum pencatatan saham perdana, dicatat sebagai biaya ditangguhkan.

p. Stock Issuance Cost

Cost incurred in a connection with the issuance of shares of the Company to the public is deducted directly with the result of issuance and presented as deduction to additional paid-in capital in the Statements of Financial Position. Stock issuance cost that occur before the initial listing of shares, are recorded as deferred charges.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penerapan estimasi, maka realisasinya dapat berbeda dari jumlah estimasi yang dibuat. Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Financial Statements based on Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts in the Financial Statements. Due to inherent uncertainties in the estimation determination, the actual amounts reported in the future might possibly be different from those estimates.

Information about the key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have the significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next financial year is discussed below.

Cadangan Penurunan Nilai Piutang Perseroan mengevaluasi akun pelanggan tertentu yang diketahui bahwa pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal demikian, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit kepada pihak ketiga yang tersedia, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan.

Provision for Receivable Impairment

The Company evaluates specific accounts if it is known that its customers cannot afford their financial obligations. In these cases, the Company considers, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customers and the customers’ current credit status based on any third-party credit reports available to record specific provision for impairment for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Company expects to collect.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

These specific provisions are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of provision for impairment of receivables.






26

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

Cadangan Penurunan Nilai Persediaan Dalam menentukan cadangan penurunan nilai persediaan, manajemen menggunakan estimasi mengenai tingkat penjualan atau penggunaan atas persediaan. Perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak secara material terhadap kinerja keuangan.

Provision for Impairment of Inventories

Determining the provision for impairment of inventories requires management to estimate for the future saleability and market demand of the inventories. Significant changes in these assumptions may materially affect the financial performance.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap Masa manfaat setiap aset tetap Perseroan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perseroan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang disebabkan keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset dan terdapat kemungkinan bahwa kinerja keuangan di masa datang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena faktor yang disebut diatas. Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful lives of each item of the Company’s fixed assets are determined based on the estimated useful lives. These estimates are determined based on the Company’s internal technical evaluation and experience from similar assets.

The useful lives of each asset are reviewed periodically and adjusted if different from previous estimates due to wear and tear, technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of assets. However, it is probable that future financial performance may be significantly affected by changes in the amount and period of recording costs due on account of the factors mentioned above. Changes in the useful life of fixed assets can affect the amount of depreciation expense that is recognized and recorded asset impairment.

Penurunan Nilai Aset Non Moneter Reviu atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset dan penjualan aset tersebut. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam Laporan Keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap kinerja keuangan.

Impairment of Non-Monetary Assets

Impairment review is performed when there is an indication of asset impairment. The determination of the asset use value requires the estimation of cash flows expected to result from the use of assets and the sale of assets. Although the assumptions used in estimating the value of disposable assets are reflected in the Financial Statements have been considered appropriate and reasonable, but significant changes in these assumptions would have a material effect on the determination of the amount that can be recovered and as a result, impairment losses will affect the results of financial performance.

184






27



Perpajakan Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak dimasa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Estimasi signifikan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Imbalan Pascakerja Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah liablitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Walaupun asumsi Perseroan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Perseroan.

Taxation

Uncertainties existing with respects to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws and the amount and timing of future taxable income, necessitate future adjustments to tax income and expenses already recorded.

Significant estimates are required in determining the provision for corporate income taxes. There are certain transactions and computations whose final tax determination is uncertain during the normal business activities.

Employee Benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and annual salary increment rate, disability rate, pension age and mortality rate. Actual results that differ from the Company’s assumptions are directly recognized as profit or loss when incurred. Although it is believed that the Company’s assumptions are reasonable and appropriate, however significant changes in assumptions may materially affect the Company’s employee benefits liabilities.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan Penentuan nilai wajar instrumen keuangan memerlukan adanya estimasi-estimasi tertentu. Dalam pasar yang tidak aktif, manajemen menggunakan teknik penilaian tertentu untuk menentukan nilai wajar. Manajemen memilih teknik penilaian yang dapat memaksimumkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi dalam menentukan nilai wajar. Ketika menentukan nilai wajar dengan cara tersebut di atas, manajemen juga memasukkan unsur kondisi pasar saat ini serta membuat penyesuaian risiko yang dianggap tepat akan dibuat oleh pelaku pasar.

Fair Value of Financial Instruments

Measuring fair values of financial instruments has led to the use of key estimates. In markets that are not active, management makes use of valuation techniques to measure fair values. Management selects valuation techniques that maximize the use of observable parameters and minimize the use of unobservable parameters to estimate the fair values. When estimating fair values in this way, management has taken into account current market conditions and included appropriate risk adjustments that market participants would make.

185






27



Perpajakan Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak dimasa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Estimasi signifikan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Imbalan Pascakerja Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah liablitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Walaupun asumsi Perseroan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Perseroan.

Taxation

Uncertainties existing with respects to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws and the amount and timing of future taxable income, necessitate future adjustments to tax income and expenses already recorded.

Significant estimates are required in determining the provision for corporate income taxes. There are certain transactions and computations whose final tax determination is uncertain during the normal business activities.

Employee Benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and annual salary increment rate, disability rate, pension age and mortality rate. Actual results that differ from the Company’s assumptions are directly recognized as profit or loss when incurred. Although it is believed that the Company’s assumptions are reasonable and appropriate, however significant changes in assumptions may materially affect the Company’s employee benefits liabilities.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan Penentuan nilai wajar instrumen keuangan memerlukan adanya estimasi-estimasi tertentu. Dalam pasar yang tidak aktif, manajemen menggunakan teknik penilaian tertentu untuk menentukan nilai wajar. Manajemen memilih teknik penilaian yang dapat memaksimumkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi dalam menentukan nilai wajar. Ketika menentukan nilai wajar dengan cara tersebut di atas, manajemen juga memasukkan unsur kondisi pasar saat ini serta membuat penyesuaian risiko yang dianggap tepat akan dibuat oleh pelaku pasar.

Fair Value of Financial Instruments

Measuring fair values of financial instruments has led to the use of key estimates. In markets that are not active, management makes use of valuation techniques to measure fair values. Management selects valuation techniques that maximize the use of observable parameters and minimize the use of unobservable parameters to estimate the fair values. When estimating fair values in this way, management has taken into account current market conditions and included appropriate risk adjustments that market participants would make.






28

4. KAS DAN BANK

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

4. CASH ON HAND AND IN BANK

The details as of December 31, are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Kas 89.971.700 189.693.200 223.266.600 Cash on Hand

Bank Cash in Bank PT Bank Mestika Dharma Tbk 3.216.531.308 1.009.578.111 1.093.914.925 PT Bank Mestika Dharma Tbk PT Bank Central Asia Tbk 472.015.420 200.997.965 179.247.053 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 10.100.994 10.412.994 10.724.994 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.556.786 3.648.665 3.024.974 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk - 2.247.000 2.619.000 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk - 663.885 1.437.885 PT Bank Bukopin Tbk

Total Bank 3.701.204.508 1.227.548.620 1.290.968.831 Total Cash in Banks

Total Cash on Hand and Total Kas dan Bank 3.791.176.208 1.417.241.820 1.514.235.431 in Bank

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak ada kas dan bank yang dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, there was no restricted cash on hand and in bank.

Seluruh bank ditempatkan pada pihak ketiga.

All cash in banks are placed in third parties.

5. PIUTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan per 31 Desember sebagai berikut:

5. TRADE RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES

The details of trade receivables by customer as of December 31, are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

UD Star HIB Manado 783.200.000 - - UD Star HIB ManadoTobacco Network Traders Pte Ltd 459.544.267 - 1.280.681.734 Tobacco Network Traders Pte LtdToko Sampoerna 296.625.000 242.625.000 - Toko SampoernaTobacco Network Traders Pte Ltd (Heligue) 280.721.647 - 426.254.400 Tobacco Network Traders Pte Ltd (Heligue)CV Harapan Prima Lestari Gorontalo 156.600.000 520.433.000 122.240.000 CV Harapan Prima Lestari GorontaloPD Setia Mandiri Pontianak - 1.173.625.000 290.130.000 PD Setia Mandiri PontianakCV Faromas Timur Atapupu - 557.000.000 - CV Faromas Timur AtapupuJunita Kemakmuran Jaya Manado - 396.000.000 79.200.000 Junita Kemakmuran Jaya ManadoToko Faiku Agats - - 466.200.000 Toko Faiku AgatsLain-lain (Saldo masing-masing di bawah Others (Accounts with balances below Rp 100.000.000) 101.490.300 344.885.602 144.869.913 Rp 100,000,000, each)

Total 2.078.181.214 3.234.568.602 2.809.576.047 Total

Rincian piutang usaha berdasarkan dari mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables by currency are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Rupiah 1.337.915.300 3.222.791.950 1.102.639.913 Indonesian RupiahDolar Singapura 598.327.994 - - Singapore DollarDolar Amerika Serikat 141.937.920 11.776.652 1.706.936.134 United States Dollar

Total 2.078.181.214 3.234.568.602 2.809.576.047 Total

186






29

5. PIUTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA (Lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES (Continued)

Rincian piutang usaha berdasarkan umur sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya sebagai berikut:

The details of trade receivables by age category are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Belum Jatuh Tempo - - - Not Yet Due

Lewat Jatuh Tempo Over Due 1 s/d 30 Hari 1.187.915.300 2.603.991.652 1.266.114.305 1 - 30 days 31 s/d 60 Hari 436.999.999 398.160.000 145.218.160 31 - 60 days 61 s/d 90 Hari 31.936.500 132.000.000 141.132.423 61 - 90 days Lebih dari 90 Hari 421.329.415 100.416.950 1.257.111.159 Over 90 days

Total 2.078.181.214 3.234.568.602 2.809.576.047 Total

Berdasarkan hasil penelaahan dan pengalaman manajemen, Perseroan tidak mengalami kesulitan atas kolektibilitas piutang usaha, sehingga tidak dilakukan cadangan penurunan nilai piutang pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Based on management’s review and experience, the Company did not encounter difficulty in collecting its receivables, therefore no provision for impairment of receivables was provided as of December 31, 2018, 2017 and 2016.

6. PERSEDIAAN

6. INVENTORIES



2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Bahan Baku 25.301.340.512 19.666.194.888 22.987.985.528 Raw MaterialsBarang Dalam Proses 2.899.942.111 2.120.286.992 1.969.435.016 Work in ProcessBarang Jadi - 475.648.360 432.332.497 Finished GoodsBahan Pembantu dan Lainnya 185.708.454 101.636.619 111.688.702 Supporting Materials and OthersPita Cukai 2.525.405 528.689.518 289.872.561 Excise TapesSuku Cadang 311.160.727 242.967.083 241.309.128 Spare Parts

Total 28.700.677.209 23.135.423.460 26.032.623.432 Total

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 140.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko yang dipertanggungkan.

Inventories have been insured against fire and other risk with insurance coverage of Rp 140,000,000,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan penurunan nilai persediaan yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Based on the results of inventory review at year-end, management believes that no provision for inventory impairment should be made as of December 31, 2018, 2017 and 2016.

187






29

5. PIUTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA (Lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES (Continued)

Rincian piutang usaha berdasarkan umur sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya sebagai berikut:


2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Belum Jatuh Tempo - - - Not Yet Due

Lewat Jatuh Tempo Over Due 1 s/d 30 Hari 1.187.915.300 2.603.991.652 1.266.114.305 1 - 30 days 31 s/d 60 Hari 436.999.999 398.160.000 145.218.160 31 - 60 days 61 s/d 90 Hari 31.936.500 132.000.000 141.132.423 61 - 90 days Lebih dari 90 Hari 421.329.415 100.416.950 1.257.111.159 Over 90 days

Total 2.078.181.214 3.234.568.602 2.809.576.047 Total

Berdasarkan hasil penelaahan dan pengalaman manajemen, Perseroan tidak mengalami kesulitan atas kolektibilitas piutang usaha, sehingga tidak dilakukan cadangan penurunan nilai piutang pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Based on management’s review and experience, the Company did not encounter difficulty in collecting its receivables, therefore no provision for impairment of receivables was provided as of December 31, 2018, 2017 and 2016.

6. PERSEDIAAN

6. INVENTORIES



2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Bahan Baku 25.301.340.512 19.666.194.888 22.987.985.528 Raw MaterialsBarang Dalam Proses 2.899.942.111 2.120.286.992 1.969.435.016 Work in ProcessBarang Jadi - 475.648.360 432.332.497 Finished GoodsBahan Pembantu dan Lainnya 185.708.454 101.636.619 111.688.702 Supporting Materials and OthersPita Cukai 2.525.405 528.689.518 289.872.561 Excise TapesSuku Cadang 311.160.727 242.967.083 241.309.128 Spare Parts

Total 28.700.677.209 23.135.423.460 26.032.623.432 Total

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 140.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko yang dipertanggungkan.

Inventories have been insured against fire and other risk with insurance coverage of Rp 140,000,000,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan penurunan nilai persediaan yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Based on the results of inventory review at year-end, management believes that no provision for inventory impairment should be made as of December 31, 2018, 2017 and 2016.






30

7. ASET TETAP

Rinciannya sebagai berikut:

7. FIXED ASSETS

The details are as follows:

Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Eliminasi/ Revaluasi/ Saldo Akhir/Begining Balance Additions Deductions Eliminations Revaluations Ending Balance

Biaya Perolehan At Cost Tanah 112.572.210.000 3.767.860.000 - - 151.885.930.000 268.226.000.000 Land Bangunan 41.879.878.779 100.999.000 - (29.881.770.939) 9.257.413.160 21.356.520.000 Buildings Mesin 12.736.495.563 13.158.000 - (10.306.863.939) 16.483.029.984 18.925.819.608 Machinery Kendaraan 4.433.998.181 1.584.879.816 - (3.714.156.866) 2.493.278.869 4.798.000.000 Vehicles Perabot dan Peralatan 1.002.920.016 45.650.000 - - - 1.048.570.016 Furniture and Fixtures

Total 172.625.502.539 5.512.546.816 - (43.902.791.744) 180.119.652.013 314.354.909.624 Total

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Bangunan 27.883.605.937 1.998.165.002 - (29.881.770.939) - - Buildings Mesin 9.492.966.225 813.897.714 - (10.306.863.939) - - Machinery Kendaraan 3.217.903.669 496.253.197 - (3.714.156.866) - - Vehicles Perabot dan Peralatan 912.332.560 53.873.151 - - - 966.205.711 Furniture and Fixtures

Total 41.506.808.391 3.362.189.064 - (43.902.791.744) - 966.205.711 Total

Jumlah Tercatat 131.118.694.148 313.388.703.913 Carrying Value

2 0 1 8

Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/Begining Balance Additions Deductions Ending Balance

Biaya Perolehan At Cost Tanah 112.572.210.000 - - 112.572.210.000 Land Bangunan 41.636.088.279 243.790.500 - 41.879.878.779 Buildings Mesin 12.381.850.563 354.645.000 - 12.736.495.563 Machinery Kendaraan 4.699.998.181 - 266.000.000 4.433.998.181 Vehicles Perabot dan Peralatan 1.002.495.016 425.000 - 1.002.920.016 Furniture and Fixtures

Total 172.292.642.039 598.860.500 266.000.000 172.625.502.539 Total

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Bangunan 25.798.766.782 2.084.839.155 - 27.883.605.937 Buildings Mesin 8.465.289.855 1.027.676.370 - 9.492.966.225 Machinery Kendaraan 3.038.100.631 415.474.383 235.671.345 3.217.903.669 Vehicles Perabot dan Peralatan 821.159.803 91.172.757 - 912.332.560 Furniture and Fixtures

Total 38.123.317.071 3.619.162.665 235.671.345 41.506.808.391 Total


2 0 1 7

188






31

7. ASET TETAP (Lanjutan)

7. FIXED ASSETS (Continued)


Biaya Perolehan At Cost Tanah 112.572.210.000 - - 112.572.210.000 Land Bangunan 40.187.044.730 1.449.043.549 - 41.636.088.279 Buildings Mesin 12.318.985.963 62.864.600 - 12.381.850.563 Machinery Kendaraan 4.063.752.726 636.245.455 - 4.699.998.181 Vehicles Perabot dan Peralatan 799.709.016 202.786.000 - 1.002.495.016 Furniture and Fixtures

Total 169.941.702.435 2.350.939.604 - 172.292.642.039 Total

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Bangunan 23.639.474.114 2.159.292.668 - 25.798.766.782 Buildings Mesin 7.147.966.848 1.317.323.007 - 8.465.289.855 Machinery Kendaraan 2.405.236.205 632.864.426 - 3.038.100.631 Vehicles Perabot dan Peralatan 628.434.760 192.725.043 - 821.159.803 Furniture and Fixtures

Total 33.821.111.927 4.302.205.144 - 38.123.317.071 Total


2 0 1 6

Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi telah dieliminasi dengan nilai tercatat bruto aset revaluasi yang disajikan dalam eliminasi.

The accumulated depreciation as of the revaluation date has been eliminated against the gross carrying amount of the revaluated assets presented in elimination.

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation expenses are allocated as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Beban Pokok Penjualan 2.292.456.198 2.779.644.923 2.828.827.874 Cost of Goods SoldBeban Usaha 1.069.732.866 839.517.742 1.473.377.270 Operating Expenses

Total 3.362.189.064 3.619.162.665 4.302.205.144 Total

Pengurangan aset tetap untuk tahun 2017 pemilikan langsung merupakan penjualan aset, dengan rincian sebagai berikut:

Disposals of directly acquired fixed assets for the year 2017 represent the sale of assets, with details as follows:

Harga Jual 184.328.655 Selling PriceJumlah Tercatat 30.328.655 Carrying Value

Laba Penjualan Aset Tetap 154.000.000 Gain on Sale of Fixed Assets

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan hingga tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 14.594.945.685 (2017: Rp 8.736.626.587 dan 2016: Rp 8.711.511.219).

The total gross fixed assets which had been fully depreciated and were still being used until December 31, 2018 amounted to Rp 14,594,945,685 (2017: Rp 8,736,626,587 and 2016: Rp 8,711,511,219).

Jumlah tercatat dari aset tetap dengan menggunakan model Biaya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 147.428.426.904.

The carrying value of fixed assets using the Cost model as December 31, 2018 amounted to Rp 147,428,426,904.

189






31




Biaya Perolehan At Cost Tanah 112.572.210.000 - - 112.572.210.000 Land Bangunan 40.187.044.730 1.449.043.549 - 41.636.088.279 Buildings Mesin 12.318.985.963 62.864.600 - 12.381.850.563 Machinery Kendaraan 4.063.752.726 636.245.455 - 4.699.998.181 Vehicles Perabot dan Peralatan 799.709.016 202.786.000 - 1.002.495.016 Furniture and Fixtures

Total 169.941.702.435 2.350.939.604 - 172.292.642.039 Total

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Bangunan 23.639.474.114 2.159.292.668 - 25.798.766.782 Buildings Mesin 7.147.966.848 1.317.323.007 - 8.465.289.855 Machinery Kendaraan 2.405.236.205 632.864.426 - 3.038.100.631 Vehicles Perabot dan Peralatan 628.434.760 192.725.043 - 821.159.803 Furniture and Fixtures

Total 33.821.111.927 4.302.205.144 - 38.123.317.071 Total


2 0 1 6

Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi telah dieliminasi dengan nilai tercatat bruto aset revaluasi yang disajikan dalam eliminasi.

The accumulated depreciation as of the revaluation date has been eliminated against the gross carrying amount of the revaluated assets presented in elimination.

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation expenses are allocated as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Beban Pokok Penjualan 2.292.456.198 2.779.644.923 2.828.827.874 Cost of Goods SoldBeban Usaha 1.069.732.866 839.517.742 1.473.377.270 Operating Expenses

Total 3.362.189.064 3.619.162.665 4.302.205.144 Total

Pengurangan aset tetap untuk tahun 2017 pemilikan langsung merupakan penjualan aset, dengan rincian sebagai berikut:

Disposals of directly acquired fixed assets for the year 2017 represent the sale of assets, with details as follows:

Harga Jual 184.328.655 Selling PriceJumlah Tercatat 30.328.655 Carrying Value

Laba Penjualan Aset Tetap 154.000.000 Gain on Sale of Fixed Assets

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan hingga tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 14.594.945.685 (2017: Rp 8.736.626.587 dan 2016: Rp 8.711.511.219).

The total gross fixed assets which had been fully depreciated and were still being used until December 31, 2018 amounted to Rp 14,594,945,685 (2017: Rp 8,736,626,587 and 2016: Rp 8,711,511,219).

Jumlah tercatat dari aset tetap dengan menggunakan model Biaya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 147.428.426.904.

The carrying value of fixed assets using the Cost model as December 31, 2018 amounted to Rp 147,428,426,904.






32



Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 49.035.600.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko yang dipertanggungkan.

Fixed assets have been insured against other risks with insurance coverage of Rp 49,035,600,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Penilaian atas nilai wajar tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dilakukan oleh KJPP Felix Sutandar dan Rekan pada tanggal 31 Desember 2018 dalam Laporan No. 00373/2.0072-00/PI/04/0022/1/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp 312.396.000.000. Pendekatan penilaian menggunakan pendekatan Biaya untuk nilai wajar tanah, bangunan dan mesin dan untuk kendaraan menggunakan pendekatan Data Pasar dan pendekatan pendapatan.

The revaluations of the fair values of land, buildings, machinery and vehicles were performed by KJPP Felix Sutandar dan Rekan on December 31, 2018 in Report No. 00373/2.0072-00/PI/04/0022/1/III/2019 dated March 12, 2019 amounting to Rp 312,396,000,000. The valuation used the Cost approach for the fair values of land, buildings and machinery and for the vehicles used the Market Data approach and the Revenue approach.

Tanah dan sebagian mesin digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mestika Dharma Tbk (Catatan 9).

Land and some machinery are used as collateral for credit facilities obtined from PT Bank Mestika Dharma Tbk (Note 9).

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Based on management’s evaluation, there were no events or changes in circumstances indicating any decline in the fixed asset value as of December 31, 2018, 2017 and 2016.

Manajemen Perseroan juga berpendapat, tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat dan perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan (metode penyusutan) terhadap aset tetap tersebut.

The Company’s management also believes that there were no changes in the estimated useful lives and significant changes in the expected pattern on the future useful life benefit consumption (depreciation method) of the fixed assets.

8. BIAYA DITANGGUHKAN Akun ini merupakan biaya-biaya emisi sehubungan

dengan rencana Perseroan dalam menawarkan saham perdana per 31 Desember 2018.

8. DEFERRED TAX

This account represents the issuance costs related to the Company’s plan to offer the initial shares as of December 31, 2018.

9. LIABILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

9. CONSUMER FINANCING LOANS

Perseroan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 2 - 3 tahun.

The Company entered into consumer financing loans agreements for purchases of vehicles for two - three-year period.

190






33

9. LIABILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

9. CONSUMER FINANCING LOANS (Continued)

Rincian pembayaran angsuran di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen per 31 Desember sebagai berikut:

The details of future installment payments based on the consumer financing loans agreements as of December 31, are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

PT BCA Finance 225.667.500 70.403.100 447.069.300 PT BCA FinancePT Dipo Star Finance - 163.053.000 374.098.800 PT Dipo Star FinancePT BFI Finance Indonesia Tbk 46.484.000 667.394.000 468.585.000 PT BFI Finance Indonesia TbkPT Maybank Indonesia Finance 1.288.218.000 - - PT Maybank Indonesia Finance

Total 1.560.369.500 900.850.100 1.289.753.100 TotalDikurangi: Beban Keuangan (213.912.277) (92.284.368) (116.152.989) Less: Financial Expenses

Nilai Kini Pembiayaan Konsumen 1.346.457.223 808.565.732 1.173.600.111 Current Consumer Financing LoansBagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402.366.751) (764.136.805) (915.003.687) Current Maturities

Bagian Jangka Panjang 944.090.472 44.428.927 258.596.424 Long-term Maturities

Pembayaran minimum pembiayaan konsumen di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

The minimum consumer financing payments based on the consumer financing agreements are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Tahun: Year: 2017 - - 1.020.252.000 2017 2018 - 854.366.100 269.501.100 2018 2019 505.700.300 46.484.000 - 2019 2020 1.054.669.200 - - 2020

Total 1.560.369.500 900.850.100 1.289.753.100 TotalDikurangi: Beban Keuangan (213.912.277) (92.284.368) (116.152.989) Less: Finance Charge

Nilai Kini Pembiayaan Konsumen 1.346.457.223 808.565.732 1.173.600.111 Current Consumer Financing LoansDikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402.366.751) (764.136.805) (915.003.687) Less: Current Maturities


2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Sampai dengan Satu Tahun 505.700.300 854.366.100 1.020.252.000 Up to One YearLebih dari Satu sampai Tiga Tahun 1.054.669.200 46.484.000 269.501.100 More than One to Three Years


Current Consumer Financing Nilai Kini Pembiayaan Konsumen 1.346.457.223 808.565.732 1.173.600.111 LoansDikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402.366.751) (764.136.805) (915.003.687) Less: Current Maturities


191






33

9. LIABILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

9. CONSUMER FINANCING LOANS (Continued)

Rincian pembayaran angsuran di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen per 31 Desember sebagai berikut:

The details of future installment payments based on the consumer financing loans agreements as of December 31, are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

PT BCA Finance 225.667.500 70.403.100 447.069.300 PT BCA FinancePT Dipo Star Finance - 163.053.000 374.098.800 PT Dipo Star FinancePT BFI Finance Indonesia Tbk 46.484.000 667.394.000 468.585.000 PT BFI Finance Indonesia TbkPT Maybank Indonesia Finance 1.288.218.000 - - PT Maybank Indonesia Finance

Total 1.560.369.500 900.850.100 1.289.753.100 TotalDikurangi: Beban Keuangan (213.912.277) (92.284.368) (116.152.989) Less: Financial Expenses

Nilai Kini Pembiayaan Konsumen 1.346.457.223 808.565.732 1.173.600.111 Current Consumer Financing LoansBagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402.366.751) (764.136.805) (915.003.687) Current Maturities


Pembayaran minimum pembiayaan konsumen di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

The minimum consumer financing payments based on the consumer financing agreements are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Tahun: Year: 2017 - - 1.020.252.000 2017 2018 - 854.366.100 269.501.100 2018 2019 505.700.300 46.484.000 - 2019 2020 1.054.669.200 - - 2020


Nilai Kini Pembiayaan Konsumen 1.346.457.223 808.565.732 1.173.600.111 Current Consumer Financing LoansDikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402.366.751) (764.136.805) (915.003.687) Less: Current Maturities


2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Sampai dengan Satu Tahun 505.700.300 854.366.100 1.020.252.000 Up to One YearLebih dari Satu sampai Tiga Tahun 1.054.669.200 46.484.000 269.501.100 More than One to Three Years


Current Consumer Financing Nilai Kini Pembiayaan Konsumen 1.346.457.223 808.565.732 1.173.600.111 LoansDikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (402.366.751) (764.136.805) (915.003.687) Less: Current Maturities







34

10. UTANG BANK

10. BANK LOANS

Rincian per 31 Desember sebagai berikut: The details as of December 31 are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Jangka Panjang Long Term PT Bank Mestika Dharma Tbk 103.900.893.634 91.359.513.047 93.369.410.538 PT Bank Mestika Dharma Tbk Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (92.680.943.847) (91.152.259.200) (92.009.897.491) Current Maturity

Bagian Jangka Panjang 11.219.949.787 207.253.847 1.359.513.047 Long-term Portion

PT Bank Mestika Dharma Tbk

PT Bank Mestika Dharma Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 02 Tanggal 1 Juli 2015 dari Notaris Budi Widodo S.H., yang telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0014/PRK/BMD-300/2018 tertanggal 28 Juni 2018, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk berupa Pinjaman Rekening Koran dengan total maksimum sebesar Rp 90.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 13%.

Based on Credit Agreement Deed No. 02 dated July 1, 2015 of Public Notary Budi Widodo S.H.,that has been amended several times, most recently by Credit Agreement No. 0014/PRK/BMD-300/2018 dated June 28, 2018, the Company obtained an Overdraft Credit facilityfrom PT Bank Mestika Dharma Tbk with a maximum facility amounting to Rp 90,000,000,000. This facility will mature on July 1, 2019. The annual interest is charged at 13%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 05 Tanggal 10 Februari 2016 dari Notaris Budi Widodo S.H., yang telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 25 Agustus 2016 dari Notaris Budi Widodo S.H.Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk berupa Kredit Investasi dengan pencairan Tahap I Sebesar Rp 3.115.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2019. Tingkat bunga dibebankan sebesar 7,25%.

Based on Credit Agreement Deed No. 05 dated February 10, 2016 of Public Notary Budi Widodo S.H., that has been amended several times, most recently by Credit Agreement Deed No. 29 dated August 25, 2016 of Public Notary Budi Widodo S.H., the Company obtained credit facility from PT Bank Mestika Dharma Tbk as Investment Credit on disbursed for Phase I at Rp 3,115,000,000 which will mature on February 10, 2019. The annual interest is charged at 7.25%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penambahan FasilitasKredit No. 05 Tanggal 14 Februari 2018 dari Notaris Budi Widodo S.H., Perseroan memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar Rp 10.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2023. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 13%.

Based on Additional Credit Agreement DeedNo. 05 dated February 14, 2018 of Public Notary Budi Widodo S.H., the Company obtained Working Capital Facilities amounting to Rp 10,000,000,000. This facility will mature on February 14, 2023. The annual interest is charged at 13%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 014/SPPK/DIV-MC/XI/2018 Tanggal 19 November 2018 dari Notaris Budi Widodo S.H., Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk berupa pinjaman Kredit Investasi dengan total maksimum sebesar Rp 4.960.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2023. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 12%.

Based on Credit Agreement Deed No. 014/SPPK/DIV-MC/XI/2018 dated November 19, 2018 of Public Notary Budi Widodo S.H., the Company obtained an Investment Credit Facility from PT Bank Mestika Dharma Tbk with a maximum facility amounting to Rp 4,960,000,000. This facility will mature on December 7, 2023. The annual interest is charged at 12%.

192






35

10. UTANG BANK (Lanjutan)

10. BANK LOANS (Continued)

PT Bank Mestika Dharma Tbk (Lanjutan)

PT Bank Mestika Dharma Tbk (Continued)

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan: a. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan

(HGB) No. 195/Kelurahan Purwantoro seluas 6.720 m2 yang terletak di Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang dan terdaftar atas nama Perseroan.

The credit facilities are secured with:

a. A plot of 6,720 m2 land with Building use Rights (HGB) No. 195/Kelurahan Purwantoro located at Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang and registered on behalf of the Company

b. Sebidang tanah dengan HGB No. 297/Kelurahan Purwantoro seluas 9.940 m2 yang terletak di Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang dan terdaftar atas nama Perseroan.

b. A plot of 9,940 m2 land with HGB No. 297/Kelurahan Purwantoro located at Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang and registered on behalf of the Company.

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 512/Desa Jombor seluas 1.905 m2

yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

c. A plot of 1,905 m2 land with Certificate of Ownership (SHM) No. 512/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

d. Sebidang tanah dengan SHM No. 830/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

d. A plot of 1,905 m2 land with SHM No. 830/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

e. Sebidang tanah dengan SHM No. 868/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

e. A plot of 1,905 m2 land with SHM No. 868/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

f. Sebidang tanah dengan SHM No. 870/Desa Jombor seluas 1.860 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

f. A plot of 1,860 m2 land with SHM No. 870/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

g. Sebidang tanah dengan SHM No. 877/Desa Jombor seluas 1.855 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

g. A plot of 1,855 m2 land with SHM No. 877/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

h. Sebidang tanah dengan SHM No. 900/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

h. A plot of 1,905 m2 land with SHM No. 900/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

i. 1 set Mesin Cutter Tembakau merek Hauni buatan Jerman Tahun 2014.

i. 1 set of Hauni Tobacco Cutter made in Germany in 2014.

193






35





Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan: a. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan

(HGB) No. 195/Kelurahan Purwantoro seluas 6.720 m2 yang terletak di Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang dan terdaftar atas nama Perseroan.


a. A plot of 6,720 m2 land with Building use Rights (HGB) No. 195/Kelurahan Purwantoro located at Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang and registered on behalf of the Company

b. Sebidang tanah dengan HGB No. 297/Kelurahan Purwantoro seluas 9.940 m2 yang terletak di Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang dan terdaftar atas nama Perseroan.


c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 512/Desa Jombor seluas 1.905 m2

yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

c. A plot of 1,905 m2 land with Certificate of Ownership (SHM) No. 512/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

d. Sebidang tanah dengan SHM No. 830/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

d. A plot of 1,905 m2 land with SHM No. 830/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

e. Sebidang tanah dengan SHM No. 868/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

e. A plot of 1,905 m2 land with SHM No. 868/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

f. Sebidang tanah dengan SHM No. 870/Desa Jombor seluas 1.860 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

f. A plot of 1,860 m2 land with SHM No. 870/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

g. Sebidang tanah dengan SHM No. 877/Desa Jombor seluas 1.855 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

g. A plot of 1,855 m2 land with SHM No. 877/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

h. Sebidang tanah dengan SHM No. 900/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

h. A plot of 1,905 m2 land with SHM No. 900/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

i. 1 set Mesin Cutter Tembakau merek Hauni buatan Jerman Tahun 2014.

i. 1 set of Hauni Tobacco Cutter made in Germany in 2014.






36





j. Sebidang tanah dengan SHM No. 336/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

j. A plot of 1,905 m2 land with SHM No. 336/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

k. Sebidang tanah dengan SHM No. 491/Desa Jombor seluas 1.905 m2 yang terletak di Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten dan terdaftar atas nama Djonny Saksono.

k. A plot of 1,905 m2 land with SHMNo. 491/Desa Jombor located at Jalan Raya Klaten KM 5, Klaten and registered on behalf of Djonny Saksono.

Syarat dan pembatasan fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- Debitor wajib menyerahkan dokumen dan data-

data yang di perlukan oleh Bank sewaktu-waktu diperlukan.

- Agunan yang dijadikan jaminan telah memenuhi syarat dan ketentuan Bank dan terbebas dari Sengketa.

- Apabila kumulatif pinjaman debitur melebihi Rp 5 miliar maka penilaian pada agunan kredit oleh Appraisal Independen rekanan Bank wajib dilakukan minimal 2 tahun sekali dengan biaya ditanggung oleh Debitur.

- Selama kredit belum lunas, barang agunan harus diasuransikan melalui Perseroan asuransi rekanan Bank dengan syarat Banker’s Clause PT Bank Mestika Dharma Tbk.

- Wajib menggunakan fasilitas kredit sesuai

dengan tujuan penggunaan kredit. - Pembayaran angsuran pokok dan bunga harus

tepat waktu. - Jika jatuh tempo angsuran di hari libur/sabtu/

minggu maka angsuran wajib disetor satu hari kerja sebelumnya.

- Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan internal Perseroan paling lambat 90 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan berlaku. Jika Kondisi keuangan menunjukan Current Ratio < 1, Debt Service Ratio < 1 dan Balance sheet Leverage >4, maka pihak bank berhak meninjau kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikan.

- Selama kredit belum lunas, maka debitur tidak diperkenankan untuk mengganti pemegang saham atau pengurus, merubah bentuk atau menyewakan barang agunan, pengurangan modal disetor Perseroan, bertindak sebagai penjamin atas hutang pihak ketiga dan mengubah bentuk atau status hukum Perseroan.

The terms and restrictions of the credit facilities are as follows:

- The Debtor must submit documents and data needed by the Bank at any time needed.

- Collateral that is used as collateral fulfills the Bank's terms and conditions and is free from any Disputes.

- If the cumulative debtors loan exceeds Rp 5 billion, the assessment on credit collateral by the Bank's Independent Appraisal must be carried out at least once every 2 years at a cost borne by the Debtor.

- As long as the credit has not been paid off, collateral items must be insured through a partner insurance company with Banker’s Clause requirements of PT Bank Mestika Dharma Tbk.

- Must use a credit facility in accordance with the purpose of the credit use.

- Payment of principal and interest installments must be on time.

- If the installments are due on holidays/ saturdays/sundays, the installments must be paid one business day in advance.

- The debtor must submit the Company's internal financial statements no later than 90 calendar days after the end of the reporting period and the financial statements audited by the Public Accountant no later than 180 calendar days after the end of reporting period. If the financial condition shows the Current Ratio <1, Debt Service Ratio <1 and Balance sheet Leverage> 4, then the bank has the right to review the credit facilities provided.

- As long as the credit has not been paid off, the debtor is not permitted to replace its stockholders or management, change the form or lease collateral items, reduce the paid-up capital of the Company, act as guarantor for third party debt and change the form or status of the Company.

194






37





- Pihak bank diperkenankan melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha kapanpun pada jam kerja.

- Setelah kredit lunas, barang agunan tersebut

wajib diambil kembali oleh debitur selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal pelunasan.

- Syarat dan ketentuan lainnya akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kredit.

- Fasilitas gudang akan dibangun dan diselesaikan dalam waktu 1 tahun.

- Monitoring pembangunan setiap 6 bulan sampai gudang selesai dibangun.

- The bank is allowed to make work visits to the business location at any time during working hours.

- After the credit is paid off, the collateral items must be taken back by the debtor no later than 6 months from the settlement date.

- Other terms and conditions will be further stated in the credit agreement.

- Warehouse facilities will be built and completed within 1 year.

- Construction monitoring is carried out every 6 months until the warehouse is completed.

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio keuangan tertentu yaitu rasio lancar maksimal 1x, Debt service ratio maksimal 1x dan rasio leverage minimal 4x. Rasio lancar, Debt Service ratio dan rasio leverage masing-masing sebesar 0,27x, 0,12x, 0,73x per 31 Desember 2018, 0,20x, 0,13x, 8,76x per 31 Desember 2017, 0,20x, 0,17x, 18,19x per 31 Desember 2016.

The Company is required to maintain certain financial ratio that is current ratio at a maximal of 1x, Debt Service ratio at a maximal of 1x and leverage ratio at a minimum of 4x. The current Ratio, Debt Service ratio and leverage ratio were is 0.27x, 0.12x, 0.73x as December 31, 2018, 0.20x, 0.13x, 8.76x as December 31, 2017 and 0.20x, 0.17x, 18.19x as of December 31, 2016., respectively.

11. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA


11. TRADE PAYABLES TO THIRD PARTIES

The details as of December 31, are as follows: 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

PT Jerindo Sari Utama 5.211.118.804 2.603.240.443 2.807.129.682 PT Jerindo Sari UtamaUD Nyoto Permadi 3.458.116.552 4.589.300.303 1.956.917.055 UD Nyoto Permadi Budi Santoso 1.415.645.500 1.127.536.500 483.844.800 Budi SantosoUun Nugroho 1.336.469.500 - - Uun NugrohoUD Empatlima 1.000.000.000 - - UD EmpatlimaCV Budi Jaya Sentosa 900.000.000 - - CV Budi Jaya SentosaJoko 854.088.000 260.487.000 1.245.604.000 JokoSangadi 845.000.000 988.624.000 2.474.981.500 SangadiEko Yulianto 800.000.000 - - Eko YuliantoKemas Super Indonesia 725.861.203 1.026.058.013 492.553.410 Kemas Super IndonesiaSatiyo 613.441.000 922.688.000 1.064.418.000 SatiyoGracia 573.456.515 867.813.947 355.839.429 GraciaPanverta Cakra Kencana 298.908.819 556.994.691 - Panverta Cakra Kencana PT Mangli Djaya 183.853.200 - 1.725.000.947 PT Mangli DjayaCV Firmansyah - 708.651.200 708.376.200 CV FirmansyahLain-lain (Saldo masing-masing Others (Accounts with balances di bawah Rp 500.000.000) 2.840.034.481 2.099.721.373 4.099.630.235 below Rp 500,000,000, each)

Total 21.055.993.574 15.751.115.470 17.414.295.258 Total

Seluruh utang usaha dalam mata uang Rupiah.

All of trade payables were in Rupiah.

195






37





- Pihak bank diperkenankan melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha kapanpun pada jam kerja.

- Setelah kredit lunas, barang agunan tersebut

wajib diambil kembali oleh debitur selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal pelunasan.

- Syarat dan ketentuan lainnya akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kredit.

- Fasilitas gudang akan dibangun dan diselesaikan dalam waktu 1 tahun.

- Monitoring pembangunan setiap 6 bulan sampai gudang selesai dibangun.

- The bank is allowed to make work visits to the business location at any time during working hours.

- After the credit is paid off, the collateral items must be taken back by the debtor no later than 6 months from the settlement date.

- Other terms and conditions will be further stated in the credit agreement.

- Warehouse facilities will be built and completed within 1 year.

- Construction monitoring is carried out every 6 months until the warehouse is completed.

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio keuangan tertentu yaitu rasio lancar maksimal 1x, Debt service ratio maksimal 1x dan rasio leverage minimal 4x. Rasio lancar, Debt Service ratio dan rasio leverage masing-masing sebesar 0,27x, 0,12x, 0,73x per 31 Desember 2018, 0,20x, 0,13x, 8,76x per 31 Desember 2017, 0,20x, 0,17x, 18,19x per 31 Desember 2016.

The Company is required to maintain certain financial ratio that is current ratio at a maximal of 1x, Debt Service ratio at a maximal of 1x and leverage ratio at a minimum of 4x. The current Ratio, Debt Service ratio and leverage ratio were is 0.27x, 0.12x, 0.73x as December 31, 2018, 0.20x, 0.13x, 8.76x as December 31, 2017 and 0.20x, 0.17x, 18.19x as of December 31, 2016., respectively.

11. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA


11. TRADE PAYABLES TO THIRD PARTIES

The details as of December 31, are as follows: 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

PT Jerindo Sari Utama 5.211.118.804 2.603.240.443 2.807.129.682 PT Jerindo Sari UtamaUD Nyoto Permadi 3.458.116.552 4.589.300.303 1.956.917.055 UD Nyoto Permadi Budi Santoso 1.415.645.500 1.127.536.500 483.844.800 Budi SantosoUun Nugroho 1.336.469.500 - - Uun NugrohoUD Empatlima 1.000.000.000 - - UD EmpatlimaCV Budi Jaya Sentosa 900.000.000 - - CV Budi Jaya SentosaJoko 854.088.000 260.487.000 1.245.604.000 JokoSangadi 845.000.000 988.624.000 2.474.981.500 SangadiEko Yulianto 800.000.000 - - Eko YuliantoKemas Super Indonesia 725.861.203 1.026.058.013 492.553.410 Kemas Super IndonesiaSatiyo 613.441.000 922.688.000 1.064.418.000 SatiyoGracia 573.456.515 867.813.947 355.839.429 GraciaPanverta Cakra Kencana 298.908.819 556.994.691 - Panverta Cakra Kencana PT Mangli Djaya 183.853.200 - 1.725.000.947 PT Mangli DjayaCV Firmansyah - 708.651.200 708.376.200 CV FirmansyahLain-lain (Saldo masing-masing Others (Accounts with balances di bawah Rp 500.000.000) 2.840.034.481 2.099.721.373 4.099.630.235 below Rp 500,000,000, each)

Total 21.055.993.574 15.751.115.470 17.414.295.258 Total

Seluruh utang usaha dalam mata uang Rupiah.

All of trade payables were in Rupiah.






38

11. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA (Lanjutan)

11. TRADE PAYABLES TO THIRD PARTIES (Continued)

Rincian utang usaha berdasarkan umur sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya sebagai berikut:


2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Belum Jatuh Tempo - - - Not Yet DueLewat Jatuh Tempo Over Due 1 s/d 30 Hari 5.558.879.343 6.818.694.950 5.637.140.041 1 s/d 30 Days 30 s/d 60 Hari 5.587.543.244 6.087.007.558 494.578.714 30 s/d 60 Days 60 s/d 90 Hari 4.943.885.691 806.949.570 2.850.026.482 60 s/d 90 Days Lebih dari 90 Hari 4.965.685.296 2.038.463.392 8.432.550.021 Over 90 Days

Total 21.055.993.574 15.751.115.470 17.414.295.258 Total

12. PERPAJAKAN Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

12. TAXATION


2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes Pajak Pertambahan Nilai - - 653.486 Value Added Tax

Utang Pajak Taxes Payable Pajak Penghasilan Pasal 21 13.306.200 34.563.428 15.325.966 Income Tax Article 21 Pajak Penghasilan Pasal 23 317.600 442.548 69.964 Income Tax Article 23 Pajak Penghasilan Pasal 22 72.966.333 71.214.706 69.478.008 Income Tax Article 22 Pajak Penghasilan Pasal 25 69.615.000 48.237.000 50.105.200 Income Tax Article 25 Pajak Penghasilan Pasal 29 5.148.044.340 2.624.309.368 8.505.517 Income Tax Article 29 Utang Cukai 413.756.992 2.947.545.917 387.793.800 Excise Payables

Total 5.718.006.465 5.726.312.967 531.278.455 Total

Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, akan diselesaikan pada saat jatuh tempo. Pajak Penghasilan Badan Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

Other tax liabilities, if any, will be settled when they fall due.

Corporate Income Tax


2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Pajak Kini (3.301.367.250) (3.216.367.250) (582.093.500) Current TaxPajak Tangguhan 119.900.314 155.548.886 193.072.353 Deferred Tax

Total (3.181.466.936) (3.060.818.364) (389.021.147) Total

196






39

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

Corporate Income Tax (Continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax and fiscal gain is as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Laba (Rugi) sebelum Pajak 11.430.442.066 11.732.687.295 (1.093.751.052) Income (Loss) before Tax

Beda Waktu: Temporary Differences: Penyusutan - (2.993.742) (5.486.506) Depreciation Cadangan Imbalan Kerja 1.075.364.480 1.032.536.968 999.674.929 Provision for Employee Benefits Pembayaran Imbalan Kerja (595.763.222) (407.347.678) (221.899.009) Employee Benefits Payment

Jumlah Beda Waktu 479.601.258 622.195.548 772.289.414 Total Temporary Differences

Beda Tetap: Permanent Difference: Beban yang Tidak Bisa Dikurangkan 1.295.426.023 510.586.590 2.649.836.442 Undeductible Expenses

Laba Fiskal 13.205.469.347 12.865.469.433 2.328.374.804 Taxable Income

Dibulatkan 13.205.469.000 12.865.469.000 2.328.374.000 Rounded-off

Pajak Penghasilan (25%) 3.301.367.250 3.216.367.250 582.093.500 Income Tax (25%):Pajak Dibayar di Muka: Prepaid Taxes: Pajak Penghasilan Pasal 22 (6.386.278) (7.609.582) (3.254.185) Income Tax Article 22 Pajak Penghasilan Pasal 25 (771.246.000) (584.448.300) (570.333.798) Income Tax Article 25

Pajak Penghasilan Pasal 29 (28A) 2.523.734.972 2.624.309.368 8.505.517 Income Tax Article 29 (28A)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2018, 2017 dan 2016 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (”DJP’).

Taxable income resulting from a reconciliation for the years 2018, 2017 and 2016 and becomes the basis for filling in the Annual Corporate Income Tax Returns submitted to the Directorate General of Taxes (“DGT”).

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah seabagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Diakui dalamDikreditkan Penghasilan

(Dibebankan) Komprehensif Lain/ke Laba Rugi/ Recognized in

1 Januari/ Credited Other 31 Desember/January 1, (Charged) to Comprehensive December 31,

2 0 1 8 Profit or Loss Income 2 0 1 8

Aset Tetap (2.575.840) - - (2.575.840) Fixed AssetsImbalan Kerja 2.095.911.840 119.900.314 (379.053.725) 1.836.758.429 Employee Benefits

Total 2.093.336.000 119.900.314 (379.053.725) 1.834.182.589 Total

2 0 1 8

197






39



Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

Corporate Income Tax (Continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax and fiscal gain is as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6


Beda Waktu: Temporary Differences: Penyusutan - (2.993.742) (5.486.506) Depreciation Cadangan Imbalan Kerja 1.075.364.480 1.032.536.968 999.674.929 Provision for Employee Benefits Pembayaran Imbalan Kerja (595.763.222) (407.347.678) (221.899.009) Employee Benefits Payment

Jumlah Beda Waktu 479.601.258 622.195.548 772.289.414 Total Temporary Differences

Beda Tetap: Permanent Difference: Beban yang Tidak Bisa Dikurangkan 1.295.426.023 510.586.590 2.649.836.442 Undeductible Expenses

Laba Fiskal 13.205.469.347 12.865.469.433 2.328.374.804 Taxable Income

Dibulatkan 13.205.469.000 12.865.469.000 2.328.374.000 Rounded-off

Pajak Penghasilan (25%) 3.301.367.250 3.216.367.250 582.093.500 Income Tax (25%):Pajak Dibayar di Muka: Prepaid Taxes: Pajak Penghasilan Pasal 22 (6.386.278) (7.609.582) (3.254.185) Income Tax Article 22 Pajak Penghasilan Pasal 25 (771.246.000) (584.448.300) (570.333.798) Income Tax Article 25

Pajak Penghasilan Pasal 29 (28A) 2.523.734.972 2.624.309.368 8.505.517 Income Tax Article 29 (28A)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2018, 2017 dan 2016 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (”DJP’).

Taxable income resulting from a reconciliation for the years 2018, 2017 and 2016 and becomes the basis for filling in the Annual Corporate Income Tax Returns submitted to the Directorate General of Taxes (“DGT”).

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah seabagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:





Aset Tetap (2.575.840) - - (2.575.840) Fixed AssetsImbalan Kerja 2.095.911.840 119.900.314 (379.053.725) 1.836.758.429 Employee Benefits

Total 2.093.336.000 119.900.314 (379.053.725) 1.834.182.589 Total

2 0 1 8






40



Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Deferred Tax (Continued)





Aset Tetap (1.827.403) (748.437) - (2.575.840) Fixed AssetsImbalan Kerja 1.663.796.496 156.297.323 275.818.021 2.095.911.840 Employee Benefits

Total 1.661.969.093 155.548.886 275.818.021 2.093.336.000 Total

2 0 1 7





Aset Tetap (455.776) (1.371.627) - (1.827.403) Fixed AssetsImbalan Kerja 1.277.760.565 194.443.980 191.591.951 1.663.796.496 Employee Benefits

Total 1.277.304.789 193.072.353 191.591.951 1.661.969.093 Total

2 0 1 6

Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Badan Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba (rugi) sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Corporate Income Tax Reconciliation

The reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rate to income before tax is as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6


Beban Pajak sesuai Tarif Pajak Tax Expense based on Prevailing yang Berlaku 2.857.610.429 2.933.171.716 (273.437.964) Tax Rates

Pengaruh Pajak atas: Tax Effects on: Beda Permanen 323.856.506 127.646.648 662.459.111 Permanent Differences

Total Beban Pajak 3.181.466.935 3.060.818.364 389.021.147 Total Tax Expense

198






41

13. UTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

13. OTHER PAYABLES TO THIRD PARTIES



2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Goenawan Angkawidjaja - 6.924.374.228 14.680.735.439 Goenawan AngkawidjajaSoetjipto Harsono - 15.386.650.000 21.568.750.000 Soetjipto Harsono

Total - 22.311.024.228 36.249.485.439 Total

Utang lain-lain timbul dari pinjaman pihak ketiga untuk keperluan operasional Perseroan, pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan pembayaran sesuai permintaan per 31 Desember 2017 dan 2016.

Other payables arose from loan to third parties to support the Company operating, bearing no interest , no guarantee and payable on demand as of December 31, 2017 and 2016.

14. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

14. UNEARNED REVENUES



2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

CV Wijaya Raya Jayapura 1.000.000.000 - 1.682.119.200 CV Wijaya Raya JayapuraCV Cakrawala 487.012.500 - - CV CakrawalaMR Kupang 455.000.000 - - MR KupangCV Aman Jaya Nabire 374.625.000 - - CV Aman Jaya NabireCV Irian Jaya Perkasa Biak 272.812.500 - - CV Irian Jaya Perkasa BiakPT Mariat Utama Sorong 257.966.250 - - PT Mariat Utama SorongToko Falku Agats 249.750.000 - - Toko Falku AgatsCV Gemilang Serui 249.750.000 - - CV Gemilang SeruiCV Sulawesi Monokwari 247.252.500 - - CV Sulawesi MonokwariCV Senja Indah Kaimana 244.755.000 - - CV Senja Indah KaimanaCV Senja Indah Timika 243.506.250 - - CV Senja Indah TimikaLain-lain (Saldo masing-masing Others (Accounts with balances di bawah Rp 200.000.000) 299.000.300 37.500.300 138.141.900 below Rp 200,000,000, each)

Total 4.381.430.300 37.500.300 1.820.261.100 Total

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA

PANJANG Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan hanya berhubungan dengan liabilitas imbalan pascakerja. Imbalan ini tidak didanakan. Perseroan menghitung dan mencatat liabilitas imbalan pascakerja untuk semua karyawan tetap sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan aktuaria independen PT Sienco Aktuarindo Utama dalam laporan No. 127/LA-AK/SAU/03-2019 tanggal 14 Maret 2019. Pada tahun 2018, 2017 dan 2016, jumlah karyawan tetap yang berhak masing-masing sebanyak 180 orang, 177 orang dan 173 orang.

15. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Long-term employee benefits liabilities of the Company are related only to post-employment benefits liabilities. These benefits are not funded.

The Company calculates and records post-employment benefits liabilities for all its permanent employees in accordance with Labor Law No. 13 of 2003. Employee benefits liabilities are determined based on the calculation of an independent actuary, PT Sienco Aktuarindo Utama on report No. 127/LA-AK/SAU/03-2019 dated March 14, 2019. There were 180, 177 and 173 employees entitled to such benefits in 2018, 2017 and 2016, respectively.

199






41

13. UTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

13. OTHER PAYABLES TO THIRD PARTIES



2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Goenawan Angkawidjaja - 6.924.374.228 14.680.735.439 Goenawan AngkawidjajaSoetjipto Harsono - 15.386.650.000 21.568.750.000 Soetjipto Harsono

Total - 22.311.024.228 36.249.485.439 Total

Utang lain-lain timbul dari pinjaman pihak ketiga untuk keperluan operasional Perseroan, pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan pembayaran sesuai permintaan per 31 Desember 2017 dan 2016.

Other payables arose from loan to third parties to support the Company operating, bearing no interest , no guarantee and payable on demand as of December 31, 2017 and 2016.

14. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

14. UNEARNED REVENUES



2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

CV Wijaya Raya Jayapura 1.000.000.000 - 1.682.119.200 CV Wijaya Raya JayapuraCV Cakrawala 487.012.500 - - CV CakrawalaMR Kupang 455.000.000 - - MR KupangCV Aman Jaya Nabire 374.625.000 - - CV Aman Jaya NabireCV Irian Jaya Perkasa Biak 272.812.500 - - CV Irian Jaya Perkasa BiakPT Mariat Utama Sorong 257.966.250 - - PT Mariat Utama SorongToko Falku Agats 249.750.000 - - Toko Falku AgatsCV Gemilang Serui 249.750.000 - - CV Gemilang SeruiCV Sulawesi Monokwari 247.252.500 - - CV Sulawesi MonokwariCV Senja Indah Kaimana 244.755.000 - - CV Senja Indah KaimanaCV Senja Indah Timika 243.506.250 - - CV Senja Indah TimikaLain-lain (Saldo masing-masing Others (Accounts with balances di bawah Rp 200.000.000) 299.000.300 37.500.300 138.141.900 below Rp 200,000,000, each)

Total 4.381.430.300 37.500.300 1.820.261.100 Total

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA

PANJANG Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan hanya berhubungan dengan liabilitas imbalan pascakerja. Imbalan ini tidak didanakan. Perseroan menghitung dan mencatat liabilitas imbalan pascakerja untuk semua karyawan tetap sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan aktuaria independen PT Sienco Aktuarindo Utama dalam laporan No. 127/LA-AK/SAU/03-2019 tanggal 14 Maret 2019. Pada tahun 2018, 2017 dan 2016, jumlah karyawan tetap yang berhak masing-masing sebanyak 180 orang, 177 orang dan 173 orang.

15. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Long-term employee benefits liabilities of the Company are related only to post-employment benefits liabilities. These benefits are not funded.

The Company calculates and records post-employment benefits liabilities for all its permanent employees in accordance with Labor Law No. 13 of 2003. Employee benefits liabilities are determined based on the calculation of an independent actuary, PT Sienco Aktuarindo Utama on report No. 127/LA-AK/SAU/03-2019 dated March 14, 2019. There were 180, 177 and 173 employees entitled to such benefits in 2018, 2017 and 2016, respectively.






42

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (Lanjutan)

15. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja pada tanggal Laporan Posisi Keuangan adalah sebagai berikut:

The assumptions used in determining the employee benefits at the Statement of Financial Position dates are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Usia Pensiun Normal : 55 Tahun/Years 55 Tahun/Years 55 Tahun/Years Normal Pension Age

Tingkat Kenaikan Gaji Annual Salary Increment per Tahun : 7,00% 7,00% 7,00% Rate

Tingkat Bunga Aktuaria Annual Actuarial Interest per Tahun : 8,30% 7,00% 8,30% Rate

Tingkat Mortalita : Tabel Mortalita Indonesia III Tahun 2011/ Tabel Mortalita Indonesia III Tahun 2011/ Tabel Mortalita Indonesia III Tahun 2011/ Mortality RateIndonesian Mortality Table III Year 2011 Indonesian Mortality Table III Year 2011 Indonesian Mortality Table III Year 2011

Tingkat Cacat : 1% dari tingkat mortalita/ 1% dari tingkat mortalita/ 1% dari tingkat mortalita/ Disability Rate1% of mortality rate 1% of mortality rate 1% of mortality rate

Tingkat Pengunduran Diri : 0% - 1% 0% - 1% 0% - 1% Resignation Rate

Metode Penilaian : Proyeksi Kredit Unit/ Proyeksi Kredit Unit/ Proyeksi Kredit Unit/ Valuation MethodProjected Unit Credit Projected Unit Credit Projected Unit Credit

Mutasi saldo liabilitas imbalan kerja sebagai berikut:

The changes in employee benefits liabilities are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Saldo Awal 8.383.647.360 6.655.185.986 5.111.042.260 Beginning BalanceCadangan Tahun Berjalan 1.075.364.480 1.032.536.968 999.674.929 Provision for the YearKeuntungan Aktuarial Imbalan Actuarial Gains on Post- Pascakerja Diakui dalam Employment Benefits Recognized Penghasilan Komprehensif Lain (1.516.214.901) 1.103.272.084 766.367.806 in Other Comprehensive Income Pembayaran Imbalan Kerja (595.763.222) (407.347.678) (221.899.009) Payment for Employee Benefits

Saldo Akhir 7.347.033.717 8.383.647.360 6.655.185.986 Ending Balance


The details of provision for employee benefits are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Biaya Jasa Kini 509.360.878 497.061.460 544.666.488 Current Service Cost Biaya Bunga 566.003.602 535.475.508 455.008.441 Interest Cost

Total 1.075.364.480 1.032.536.968 999.674.929 Total

Beban imbalan kerja disajikan dalam akun Beban Umum dan Administrasi.

Provision for employee benefits is presented in the General and Administrative Expenses.

200






43



Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Sensitivity of analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations is as follows:

Kenaikan (Penurunan)Asumsi/

Asumsi Utama/ Increase (Decrease) Saldo Liabilitas Imbalan Kerja/Key Assumptions Assumptions Employee Benefits Liability Balance

Tingkat Diskonto Tahunan/Annual Discount Rate 1%/(1%) 6.619.134.831/8.188.720.201Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan/Annual Salary Increment Rate 1%/(1%) 8.286.916.616/6.524.601.494

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial, dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama telah diterapkan.

The sensitivity analysis was based on a change in one actuarial assumption, with all other assumptions held constant. In practice this is unlikely to happen and changes in some assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method has been applied.

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perseroan.

Management has reviewed the assumptions used and believes that such assumptions are adequate. Management believes that the employee benefits liabilities are adequate to cover the Company’s employee benefits liabilities.

16. MODAL SAHAM Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham

Perseroan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sebagai berikut:

16. CAPITAL STOCK

The composition of the Company’s stockholders and share ownership as of December 31, 2018, 2017 and 2016 is as follows:

Jumlah Saham/ Total Shares Total/Total

Djonny Saksono 20.022 90,10 % 30.033.000.000 Djonny SaksonoPT Anugerah Investindo Nusantara 2.200 9,90 % 3.300.000.000 PT Anugerah Investindo Nusantara

Total 22.222 100,00 % 33.333.000.000 Total

Modal Ditempatkan dan Disetor/

StockholdersPemegang Saham OwnershipPercentage ofKepemilikan/Persentase

Subscribed and Fully Paid Capital

201






43



Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Sensitivity of analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations is as follows:

Kenaikan (Penurunan)Asumsi/

Asumsi Utama/ Increase (Decrease) Saldo Liabilitas Imbalan Kerja/Key Assumptions Assumptions Employee Benefits Liability Balance

Tingkat Diskonto Tahunan/Annual Discount Rate 1%/(1%) 6.619.134.831/8.188.720.201Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan/Annual Salary Increment Rate 1%/(1%) 8.286.916.616/6.524.601.494

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial, dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama telah diterapkan.

The sensitivity analysis was based on a change in one actuarial assumption, with all other assumptions held constant. In practice this is unlikely to happen and changes in some assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method has been applied.

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perseroan.

Management has reviewed the assumptions used and believes that such assumptions are adequate. Management believes that the employee benefits liabilities are adequate to cover the Company’s employee benefits liabilities.

16. MODAL SAHAM Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham

Perseroan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sebagai berikut:

16. CAPITAL STOCK

The composition of the Company’s stockholders and share ownership as of December 31, 2018, 2017 and 2016 is as follows:

Jumlah Saham/ Total Shares Total/Total

Djonny Saksono 20.022 90,10 % 30.033.000.000 Djonny SaksonoPT Anugerah Investindo Nusantara 2.200 9,90 % 3.300.000.000 PT Anugerah Investindo Nusantara

Total 22.222 100,00 % 33.333.000.000 Total

Modal Ditempatkan dan Disetor/

StockholdersPemegang Saham OwnershipPercentage ofKepemilikan/Persentase

Subscribed and Fully Paid Capital






44

17. PENJUALAN

17. SALES

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Local 134.890.171.090 112.306.506.368 80.555.796.997 DomesticEkspor 2.111.238.857 3.096.441.000 2.528.636.205 ExportRetur dan Diskon (2.482.942.100) (2.026.433.200) (1.067.525.800) Returns and Discounts

Total 134.518.467.847 113.376.514.168 82.016.907.402 Total

Pada tahun 2018, 2017 dan 2016, tidak ada pendapatan dari pihak berelasi.

In 2018, 2017 and 2016, there was no revenue from related parties.

Rincian pelanggan dengan nilai penjualan neto melebihi 10% dari total penjualan neto sebagai berikut:

The details of customers whose net sales value exceeded 10% of the total sales are as follows:

Rp % Rp % Rp %

CV Sinergi Padi Merauke 28.104.571.500 20,89% 20.909.210.000 18,44% 13.070.146.000 15,94% CV Sinergi Padi MeraukeCV Wijaya Raya Jayapura 17.416.416.000 12,90% 14.470.848.000 12,76% 10.083.409.560 12,29% CV Wijaya Raya JayapuraPD Setia Mandiri Pontianak 16.217.295.000 12,06% 14.566.340.000 12,85% 11.281.705.000 13,76% PD Setia Mandiri Pontianak

Total 61.738.282.500 45,85% 49.946.398.000 44,05% 34.435.260.560 41,99% Total

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

18. BEBAN POKOK PENJUALAN

18. COST OF GOODS SOLD

Rinciannya sebagai berikut:

The details are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Bahan Baku Awal 19.666.194.888 22.987.985.528 14.496.245.979 Raw Materials BeginningPembelian Neto 64.826.472.468 46.174.478.938 45.529.860.392 Net PurchasesBahan Baku Akhir (25.301.340.512) (19.666.194.888) (22.987.985.528) Raw Materials Ending

Bahan Baku yang Digunakan 59.191.326.844 49.496.269.578 37.038.120.843 Raw Materials UsedUpah Langsung 10.615.657.117 9.733.155.236 8.557.635.619 Direct LaborBiaya Produksi Tidak Langsung 7.915.704.794 8.377.278.037 6.281.557.446 Factory Overhead Cost

Biaya Produksi 77.722.688.755 67.606.702.851 51.877.313.908 Production CostPersediaan Awal Barang dalam Proses 2.120.286.992 1.969.435.016 2.762.323.897 Work in Process, BeginningPersediaan Akhir Barang dalam Proses (2.899.942.111) (2.120.286.992) (1.969.435.016) Work in Process, Ending

Biaya Pokok Produksi 76.943.033.636 67.455.850.875 52.670.202.789 Cost of Goods ManufacturedPita Cukai 18.671.167.220 12.854.600.725 7.307.914.950 Excise TapesPersediaan Awal Barang Jadi 475.648.360 432.332.497 650.973.461 Finished Goods, BeginningPersediaan Akhir Barang Jadi - (475.648.360) (432.332.497) Finished Goods, Ending

Biaya Pokok Penjualan 96.089.849.216 80.267.135.737 60.196.758.703 Cost of Good Sold

Seluruh pembelian dilakukan dengan pihak ketiga.

All purchases were made with third parties.

202






45

18. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

18. COST OF GOODS SOLD (Continued)

Rincian biaya produksi tidak langsung sebagai berikut:

The details of factory overhead cost are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Bahan Pembantu 3.893.044.682 4.302.728.040 2.255.815.996 Indirect MaterialsPenyusutan 2.292.456.198 2.779.644.923 2.828.827.874 DepreciationBPJS 1.222.493.899 1.016.822.349 916.611.194 BPJSPerbaikan dan Pemeliharaan 252.220.400 58.762.500 99.447.340 Repairs and MaintenanceListrik dan Air 229.016.888 190.870.567 180.855.042 Electricity and WaterLain-lain 26.472.727 28.449.658 - Others

Total 7.915.704.794 8.377.278.037 6.281.557.446 Total

19. BEBAN USAHA

19. OPERATING EXPENSES

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Beban Penjualan Selling Expenses Angkutan 1.073.590.855 769.847.339 1.333.751.703 Freight Out Gaji dan Tunjangan 1.078.898.931 1.159.216.962 410.385.301 Salaries and Allowances Perjalan Dinas 1.293.688.393 1.008.039.305 403.392.670 Traveling and Accommodation Lainnya 418.828.466 309.844.123 315.376.028 Others

Total 3.865.006.645 3.246.947.729 2.462.905.702 Total

General and Administrative Beban Umum dan Administrasi Expenses Gaji dan Tunjangan 3.545.854.186 2.149.350.844 3.417.003.639 Salaries and Allowances Jasa Profesional 1.489.191.909 173.161.116 91.797.915 Professional Fees Imbalan Kerja 1.075.364.480 1.032.536.968 999.674.929 Employee Benefits Penyusutan 1.069.732.866 839.517.742 1.473.377.270 Depreciation Asuransi 415.310.965 235.168.344 229.161.305 Insurance Keamanan 388.870.380 341.192.309 315.864.464 Securities Pajak Lainnya 387.601.672 159.995.521 120.963.417 Taxes Keperluan Kantor 322.363.451 203.337.824 213.409.085 Office Supplies Pemeliharaan 171.195.669 62.333.050 84.089.530 Maintenance Pajak Bumi dan Bangunan 152.474.203 151.620.563 150.250.228 Land and Building Taxes Listrik dan Air 86.382.368 111.621.020 215.143.521 Power and Water Lain-lain 967.132.994 333.900.549 515.779.009 Others

Total 10.071.475.143 5.793.735.850 7.826.514.312 Total

TOTAL 13.936.481.788 9.040.683.579 10.289.420.014 TOTAL

20. PENGHASILAN DAN BEBAN KEUANGAN 20. FINANCIAL INCOME AND EXPENSES

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Penghasilan Keuangan Financial Income Jasa Giro 2.180.863 2.458.821 4.914.005 Interest on Bank Accounts

Beban Keuangan Financial Expenses Bunga Utang Bank (12.567.999.409) (11.718.780.349) (11.852.301.235) Interest on Bank Loans Biaya Provisi Utang Bank (524.800.000) (455.000.000) (486.150.000) Bank Loan Provision Costs Bunga Utang Pembiayaan Interest on Consumer Financing Konsumen (124.915.475) (198.893.840) (237.611.982) Payables

Total (13.217.714.884) (12.372.674.189) (12.576.063.217) Total

203






45

18. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

18. COST OF GOODS SOLD (Continued)

Rincian biaya produksi tidak langsung sebagai berikut:

The details of factory overhead cost are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Bahan Pembantu 3.893.044.682 4.302.728.040 2.255.815.996 Indirect MaterialsPenyusutan 2.292.456.198 2.779.644.923 2.828.827.874 DepreciationBPJS 1.222.493.899 1.016.822.349 916.611.194 BPJSPerbaikan dan Pemeliharaan 252.220.400 58.762.500 99.447.340 Repairs and MaintenanceListrik dan Air 229.016.888 190.870.567 180.855.042 Electricity and WaterLain-lain 26.472.727 28.449.658 - Others

Total 7.915.704.794 8.377.278.037 6.281.557.446 Total

19. BEBAN USAHA

19. OPERATING EXPENSES

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Beban Penjualan Selling Expenses Angkutan 1.073.590.855 769.847.339 1.333.751.703 Freight Out Gaji dan Tunjangan 1.078.898.931 1.159.216.962 410.385.301 Salaries and Allowances Perjalan Dinas 1.293.688.393 1.008.039.305 403.392.670 Traveling and Accommodation Lainnya 418.828.466 309.844.123 315.376.028 Others

Total 3.865.006.645 3.246.947.729 2.462.905.702 Total

General and Administrative Beban Umum dan Administrasi Expenses Gaji dan Tunjangan 3.545.854.186 2.149.350.844 3.417.003.639 Salaries and Allowances Jasa Profesional 1.489.191.909 173.161.116 91.797.915 Professional Fees Imbalan Kerja 1.075.364.480 1.032.536.968 999.674.929 Employee Benefits Penyusutan 1.069.732.866 839.517.742 1.473.377.270 Depreciation Asuransi 415.310.965 235.168.344 229.161.305 Insurance Keamanan 388.870.380 341.192.309 315.864.464 Securities Pajak Lainnya 387.601.672 159.995.521 120.963.417 Taxes Keperluan Kantor 322.363.451 203.337.824 213.409.085 Office Supplies Pemeliharaan 171.195.669 62.333.050 84.089.530 Maintenance Pajak Bumi dan Bangunan 152.474.203 151.620.563 150.250.228 Land and Building Taxes Listrik dan Air 86.382.368 111.621.020 215.143.521 Power and Water Lain-lain 967.132.994 333.900.549 515.779.009 Others

Total 10.071.475.143 5.793.735.850 7.826.514.312 Total

TOTAL 13.936.481.788 9.040.683.579 10.289.420.014 TOTAL

20. PENGHASILAN DAN BEBAN KEUANGAN 20. FINANCIAL INCOME AND EXPENSES

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Penghasilan Keuangan Financial Income Jasa Giro 2.180.863 2.458.821 4.914.005 Interest on Bank Accounts

Beban Keuangan Financial Expenses Bunga Utang Bank (12.567.999.409) (11.718.780.349) (11.852.301.235) Interest on Bank Loans Biaya Provisi Utang Bank (524.800.000) (455.000.000) (486.150.000) Bank Loan Provision Costs Bunga Utang Pembiayaan Interest on Consumer Financing Konsumen (124.915.475) (198.893.840) (237.611.982) Payables

Total (13.217.714.884) (12.372.674.189) (12.576.063.217) Total


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANPER 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

NOTES TO THEFINANCIAL STATEMENTSAS OF DECEMBER 31, 2018, 2017AND 2016

AND FOR THE YEARS THENENDED

(Expressed in Rupiah, except OtherwiseStated)

21. INFORMASI SEGMEN

Perseroan hanya memiliki usaha dalam bidang industri, sehingga informasi segmen operasi tidak disajikan, sedangkan segmen usaha berdasarkan geografis sebagai berikut:

21. SEGMENT INFORMATION

The Company only engages in manufacturing operations, therefore, the operating segment information is not presented, while the geographical segment is as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Jawa 4.141.874.000 5.328.207.000 5.114.574.500 JawaKalimantan 18.099.421.000 17.271.440.000 14.466.655.000 KalimantanSulawesi 12.947.438.400 5.352.914.000 1.245.233.800 SulawesiSumatera 1.358.975.000 1.436.140.000 1.352.348.000 SumateraMaluku - 2.059.800 9.809.600 MalukuNusa Tenggara 16.750.854.000 12.436.320.000 8.862.762.500 Nusa TenggaraSingapura 789.036.983 945.677.000 785.107.725 SingaporeMalaysia 1.222.551.874 2.131.944.000 1.710.048.480 MalaysiaJepang 99.650.000 18.820.000 33.480.000 JapanPapua 93.771.606.500 80.464.895.000 57.720.713.300 PapuaPajak Pertambahan Nilai (14.662.939.910) (12.011.902.632) (9.283.825.503) VAT Out

Total 134.518.467.847 113.376.514.168 82.016.907.402 Total

22. LABA PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

22. BASIC EARNINGS PER SHARE

The details of basic earnings per share are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 8.248.975.130 8.671.868.931 (1.482.772.199) Income (Loss) for the YearRata-rata Tertimbang Saham Biasa Weighted Average of Outstandingyang Beredar 22.222 22.222 22.222 Common Shares

Laba (Rugi) per Saham Dasar 371.207,59 390.238,00 (66.725,42) Basic Earnings (Loss) Per Share

23. SALDO DEFISIT

Saldo defisit pada tahun 2018, 2017 dan 2016 disebabkan karena masih rendahnya penjualan Perseroan sampai dengan tahun 2016 dengan beban pokok dan beban operasional yang cukup besar terkait dengan kebijakan promosi dari Perseroan. Peningkatan penjualan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dengan beban pokok dan biaya operasional yang stabil dari tahun ke tahun, sehingga memperoleh laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp 8.248.975.130 dan Rp 8.671.868.931 pada tahun 2018 dan 2017.

23. DEFICIT

The deficit balance in 2018, 2017 and 2016 due to the Company's low sales up to 2016 with cost of goods sold and operational expenses related to the promotion policies of the Company. The increase in sales from 2016 to 2018 with a stable cost of goods sold and operational costs from year to year, resulting income for the year amounting to Rp 8,248,975,130 and Rp 8,671,868,931 in 2018 and 2017,respectively.

46

204






47

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Risiko keuangan utama yang dihadapi Perseroan

adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko harga dan risiko likuiditas. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The main financial risks that may be faced by the Company are credit risk, foreign exchange rate risk, interest rate risk, price risk and liquidity risk. The financial policies are implemented carefully by managing those risks to avoid any potential loss to the Company.

Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang dikenal dan kredibel.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from its customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. There are no significant concentrations of credit risk. The Company manages and controls this credit risk by setting limits on the amount of risk it is willing to accept for customers and by monitoring exposures in relation to such limits. The Company conducts business only with recognized and creditworthy third parties.

Perseroan menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank. Untuk mengatasi risiko ini, Perseroan memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank dengan reputasi yang baik.

The Company faces credit risk arising from the placement of funds in banks. To overcome this risk, the Company has a policy to put its funds only in banks with a good reputation.

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

The maximum exposure to credit risk is reflected in the carrying amount of each financial asset as of December 31, as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Kas dan Bank 3.791.176.208 1.417.241.820 1.514.235.431 Cash on Hand and in BankPiutang Usaha kepada Pihak Trade Receivables from Third Ketiga 2.078.181.214 3.234.568.602 2.809.576.047 Parties

Total 5.869.357.422 4.651.810.422 4.323.811.478 Total

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Pada saat ini, Perseroan tidak menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing.

Foreign Exchange Rate Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates. Currently the Company does not face foreign exchange rate risk

205






47

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Risiko keuangan utama yang dihadapi Perseroan

adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko harga dan risiko likuiditas. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The main financial risks that may be faced by the Company are credit risk, foreign exchange rate risk, interest rate risk, price risk and liquidity risk. The financial policies are implemented carefully by managing those risks to avoid any potential loss to the Company.

Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang dikenal dan kredibel.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from its customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. There are no significant concentrations of credit risk. The Company manages and controls this credit risk by setting limits on the amount of risk it is willing to accept for customers and by monitoring exposures in relation to such limits. The Company conducts business only with recognized and creditworthy third parties.

Perseroan menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank. Untuk mengatasi risiko ini, Perseroan memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank dengan reputasi yang baik.

The Company faces credit risk arising from the placement of funds in banks. To overcome this risk, the Company has a policy to put its funds only in banks with a good reputation.

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

The maximum exposure to credit risk is reflected in the carrying amount of each financial asset as of December 31, as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Kas dan Bank 3.791.176.208 1.417.241.820 1.514.235.431 Cash on Hand and in BankPiutang Usaha kepada Pihak Trade Receivables from Third Ketiga 2.078.181.214 3.234.568.602 2.809.576.047 Parties

Total 5.869.357.422 4.651.810.422 4.323.811.478 Total

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Pada saat ini, Perseroan tidak menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing.

Foreign Exchange Rate Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates. Currently the Company does not face foreign exchange rate risk






48

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Suku Bunga Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai

wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pada saat ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan

simulasi yang rasional, jika tingkat suku bunga utang bank lebih tinggi/rendah 50 basis poin, dengan asumsi variable lainnya tidak mengalami perubahan, maka laba sebelum pajak akan turun/naik sebesar Rp 519,5 juta (31 Desember 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp 456,8 juta dan 466,8 juta) diakibatkan naik/turunnya beban bunga yang dicatat di laba rugi.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company is exposed to interest rate risk arising from loans for working capital and investment. Currently, the Company has no policy to hedge the interest rate risk.

As of December 31, 2018, based on a reasonable simulation, if the bank loan interest rate had been higher/lower by 50 basis points, with other variables held constant, the loss before tax would have decreased/increased by to Rp 519.5 million (December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp 456.8 million and 466.8 million, respectively) due to the increase/decrease in interest expense recorded in profit or loss.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Saat ini Perseroan tidak menghadapi risiko harga.

Price Risk

Price risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market prices. Currently, the Company does not face price risk.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan bank memadai untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan secara tepat waktu. Dalam mengantisipasi risiko pengelolaan dana, Perseroan telah melakukan prediksi dana untuk jangka pendek dan menengah dalam mendukung kebutuhan operasionalnya dan memastikan tersedianya pendanaan berdasarkan kecukupan fasilitas kredit yang mengikat.

Prudent liquidity risk management requires the Company to maintain sufficient cash on hand and in bank to support the Company’s business activities in a timely manner. To anticipate fund management risk, the Company has estimated short and medium-term funds to support its operational needs and and ensure the fund availability based on the sufficiency of binding credit facilities.

206






49



Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Liquidity Risk (Continued)

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perseroan per 31 Desember berdasarkan periode yang tersisa dari tanggal Laporan Posisi Keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan sebagai berikut:

The table below analyzes the Company’s financial liabilities as of December 31, based on the remaining period from the Statement of Financial Position date to the maturity date as follows:

Lebih dariLebih dari Tiga Tahun

Satu Tahun sampai sampai denganSampai dengan Tiga Tahun/ Lima Tahun/

Satu Tahun/ More than One Year More than Three Total/up to One Year up to Three Years Years up to Five Years Total

Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 21.055.993.574 - - 21.055.993.574 Trade Payables to Third PartiesBeban Akrual 5.911.733.194 - 5.911.733.194 Accrued ExpensesUtang Bank 92.680.943.847 9.535.124.647 1.684.825.140 103.900.893.634 Bank LoansUtang Pembiayaan Konsumen 402.366.751 944.090.472 - 1.346.457.223 Consumer Financing Payables

Total Liabilitas 120.051.037.366 10.479.215.119 1.684.825.140 132.215.077.625 Total Liabilities

2 0 1 8




Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 15.751.115.470 - - 15.751.115.470 Trade Payables to Third PartiesUtang Lain-lain kepada Pihak Ketiga 22.311.024.228 - - 22.311.024.228 Other Payables to Third PartiesBeban Akrual 221.990.368 - - 221.990.368 Accrued ExpensesUtang Bank 91.152.259.200 207.253.847 - 91.359.513.047 Bank LoansUtang Pembiayaan Konsumen 764.136.805 44.428.927 - 808.565.732 Consumer Financing Payables

Total Liabilitas 130.200.526.071 251.682.774 - 130.452.208.845 Total Liabilities

2 0 1 7




Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 17.414.295.258 - - 17.414.295.258 Trade Payables to Third PartiesUtang Lain-lain kepada Pihak Ketiga 36.249.485.439 - - 36.249.485.439 Other Payables to Third PartiesBeban Akrual 435.676.028 - - 435.676.028 Accrued ExpensesUtang Bank 92.009.897.491 1.359.513.047 - 93.369.410.538 Bank LoansUtang Pembiayaan Konsumen 915.003.687 258.596.424 - 1.173.600.111 Consumer Financing Payables

Total Liabilitas 147.024.357.903 1.618.109.471 - 148.642.467.374 Total Liabilities

2 0 1 6

207






49



Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Liquidity Risk (Continued)

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perseroan per 31 Desember berdasarkan periode yang tersisa dari tanggal Laporan Posisi Keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan sebagai berikut:

The table below analyzes the Company’s financial liabilities as of December 31, based on the remaining period from the Statement of Financial Position date to the maturity date as follows:




Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 21.055.993.574 - - 21.055.993.574 Trade Payables to Third PartiesBeban Akrual 5.911.733.194 - 5.911.733.194 Accrued ExpensesUtang Bank 92.680.943.847 9.535.124.647 1.684.825.140 103.900.893.634 Bank LoansUtang Pembiayaan Konsumen 402.366.751 944.090.472 - 1.346.457.223 Consumer Financing Payables

Total Liabilitas 120.051.037.366 10.479.215.119 1.684.825.140 132.215.077.625 Total Liabilities

2 0 1 8




Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 15.751.115.470 - - 15.751.115.470 Trade Payables to Third PartiesUtang Lain-lain kepada Pihak Ketiga 22.311.024.228 - - 22.311.024.228 Other Payables to Third PartiesBeban Akrual 221.990.368 - - 221.990.368 Accrued ExpensesUtang Bank 91.152.259.200 207.253.847 - 91.359.513.047 Bank LoansUtang Pembiayaan Konsumen 764.136.805 44.428.927 - 808.565.732 Consumer Financing Payables

Total Liabilitas 130.200.526.071 251.682.774 - 130.452.208.845 Total Liabilities

2 0 1 7




Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 17.414.295.258 - - 17.414.295.258 Trade Payables to Third PartiesUtang Lain-lain kepada Pihak Ketiga 36.249.485.439 - - 36.249.485.439 Other Payables to Third PartiesBeban Akrual 435.676.028 - - 435.676.028 Accrued ExpensesUtang Bank 92.009.897.491 1.359.513.047 - 93.369.410.538 Bank LoansUtang Pembiayaan Konsumen 915.003.687 258.596.424 - 1.173.600.111 Consumer Financing Payables

Total Liabilitas 147.024.357.903 1.618.109.471 - 148.642.467.374 Total Liabilities

2 0 1 6






50



Pengelolaan Modal Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas saat ini dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Capital Management

The Company’s objectives when managing capital are to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern whilst seeking to maximize benefits to stockholders and other stakeholders.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital structure and optimum stockholder return, by taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditure and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to stockholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

Perseroan memonitor berdasarkan rasio gearing. Rasio gearing dihitung dengan membagi pinjaman bersih dengan total ekuitas. Pinjaman neto dihitung dengan mengurangkan jumlah pinjaman dengan kas dan bank. Rasio gearing sebagai berikut:

The Company monitors capital on the basis of gearing ratio. The gearing ratio is calculated as net debt divided by the total equity. Net debt is calculated as total borrowings less cash on hand and in banks. The gearing ratio is as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Jumlah Pinjaman 105.247.350.857 92.168.078.779 94.543.010.649 Total DebtKas dan Bank (3.791.176.208) (1.417.241.820) (1.514.235.431) Cash on Hand and in Bank

Pinjaman Neto 101.456.174.649 90.750.836.959 93.028.775.218 Net Debt

Ekuitas 206.017.388.562 16.511.600.243 8.667.185.375 Equity

Rasio Gearing 49,25% 549,62% 1073,34% Gearing Ratio

208






51



Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

The Fair Values of Financial Assets and Liabilities

Tabel berikut ini menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

The following table sets forth the carrying value and estimated fair values of the Company’s financial instruments as follows:

Nilai Tercatat/ Nilai Wajar */Carrying Amount Fair Value *

Aset Keuangan Financial Assets

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Loans and Receivables Kas dan Bank 3.791.176.208 3.791.176.208 Cash on Hand and in Bank Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga 2.078.181.214 2.078.181.214 Trade Receivables from Third Parties

Total Aset Keuangan 5.869.357.422 5.869.357.422 Total Financial Assets

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities

Liabilitas Keuangan pada Biaya Financial Liabilities at Amortized Perolehan Diamortisasi Cost Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 21.055.993.574 21.055.993.574 Trade Payables to Third Parties Beban Akrual 5.911.733.194 5.911.733.194 Accrued Expenses Utang Bank 103.900.893.634 103.900.893.634 Bank Loans Liabilitas Pembiayaan Konsumen 1.346.457.223 1.346.457.223 Consumer Financing Payables

Total Liabilitas Keuangan 132.215.077.625 132.215.077.625 Total Financial Liabilities

2 0 1 8






Liabilitas Keuangan pada Biaya Financial Liabilities at Amortized Perolehan Diamortisasi Cost Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 15.751.115.470 15.751.115.470 Trade Payables to Third Parties Utang Lain-Lain kepada Pihak Ketiga 22.311.024.228 22.311.024.228 Other Payables to Third Parties Beban Akrual 221.990.368 221.990.368 Accrued Expenses Utang Bank 91.359.513.047 91.359.513.047 Bank Loans Liabilitas Pembiayaan Konsumen 808.565.732 808.565.732 Consumer Financing Payables


2 0 1 7

209






51



Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

The Fair Values of Financial Assets and Liabilities

Tabel berikut ini menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

The following table sets forth the carrying value and estimated fair values of the Company’s financial instruments as follows:






Liabilitas Keuangan pada Biaya Financial Liabilities at Amortized Perolehan Diamortisasi Cost Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 21.055.993.574 21.055.993.574 Trade Payables to Third Parties Beban Akrual 5.911.733.194 5.911.733.194 Accrued Expenses Utang Bank 103.900.893.634 103.900.893.634 Bank Loans Liabilitas Pembiayaan Konsumen 1.346.457.223 1.346.457.223 Consumer Financing Payables


2 0 1 8






Liabilitas Keuangan pada Biaya Financial Liabilities at Amortized Perolehan Diamortisasi Cost Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 15.751.115.470 15.751.115.470 Trade Payables to Third Parties Utang Lain-Lain kepada Pihak Ketiga 22.311.024.228 22.311.024.228 Other Payables to Third Parties Beban Akrual 221.990.368 221.990.368 Accrued Expenses Utang Bank 91.359.513.047 91.359.513.047 Bank Loans Liabilitas Pembiayaan Konsumen 808.565.732 808.565.732 Consumer Financing Payables


2 0 1 7






52



Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

The Fair Values of Financial Assets and Liabilities (Continued)






Liabilitas Keuangan pada Biaya Financial Liabilities at Amortized Perolehan Diamortisasi Cost Utang Usaha kepada Pihak Ketiga 17.414.295.258 17.414.295.258 Trade Payables to Third Parties Utang Lain-Lain kepada Pihak Ketiga 36.249.485.439 36.249.485.439 Other Payables to Third Parties Beban Akrual 435.676.028 435.676.028 Accrued Expenses Utang Bank 93.369.410.538 93.369.410.538 Bank Loans Liabilitas Pembiayaan Konsumen 1.173.600.111 1.173.600.111 Consumer Financing Payables


2 0 1 6

* Diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar input level 3, kecuali kas dan bank dengan input level 1.

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

* Measured using fair value measurement hierarchy level 3 inputs, except for cash on hand and in bank using with level 1.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi nilai wajar kas dan bank, piutang usaha kepada pihak ketiga, utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain kepada pihak ketiga, beban akrual, utang bank dan utang pembiayaan konsumen mendekati nilai tercatatnya, karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut atau di kenakan suku bunga pinjaman yang berlaku di pasar pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Fair values of financial assets and liabilities are determined by using valuation methods and assumptions the fair values of cash on hand and in bank, trade receivables from third parties, trade payables to third parties, other payables to third parties, accrued expenses, bank loans and consumer financing payables were reasonable approximations of their carrying values due to their short-term nature, or because they were charged with a loan interest rate applied in the market at the Statement of Financial Position date.

25. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mestika Dharma Tbk, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian kredit (Catatan 10).

25. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

Related to the credit facilities obtained from PT Bank Mestika Dharma Tbk, the Company is required to fulfill the requirements as stated in the credit agreement (Note 10).

210






53

26. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

26. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO THE STATEMENTS OF CASH FLOWS

a. Aktivitas Non Kas yang Signifikan

a. Significant Non Cash Activities

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Perolehan Aset Tetap melalui: Acquisition of Fixed Assets through:

- Peningkatan Liabilitas - Increase in Consumer Financing Pembiayaan Konsumen 1.452.103.116 224.000.000 325.199.469 Payables - Peningkatan Surplus Revaluasi 180.119.652.013 - - - Increase in Revaluation SurplusPenurunan Piutang karena Decrease in Receivables due to Penghapusan Piutang - - 6.957.113.191 Receivable Write-off

b. Perubahan Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan:

b. Changes in Liabilities Arising from Financing Activities:

Liabilitas PembiayaanKonsumen/

Utang Bank/ Consumer FinancingBank Loans Payables

Saldo 1 Januari 2018 91.359.513.047 808.565.732 Balance as of January 1, 2018 Perolehan Aset Tetap melalui Pembiayaan Acquisition of Fixed Assets through Konsumen - 1.452.103.116 Consumer FinancingArus Kas 12.541.380.587 (914.211.625) Cash Flows

Saldo 31 Desember 2018 103.900.893.634 1.346.457.223 Balance as of December 31, 2018

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

27. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 032/BWSI/DIVMKRD/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sebagai berikut:

a. Fasilitas Pembiayaan Umum dengan total

maksimum sebesar Rp 50.000.000.000untuk pelunasan fasilitas modal kerja di PT Bank Mestika Dharma Tbk (Catatan 10). Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2024. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 11%.

- Based on Credit Agreement No. 032/BWSI/DIV MKRD/II/2019 dated February 8, 2019, the Company obtained credit facilities from PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk as follows:

a. General Financing Facility with a maximum facility amounting to Rp 50,000,000,000 for settling the working capital facility at PT Bank Mestika Dharma Tbk (Note 10). This facility will mature on February 8, 2024, bearing annual interest at 11%.

b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan total maksimum sebesar Rp 90.000.000.000untuk pelunasan fasilitas modal kerja di PT Bank Mestika Dharma Tbk (Catatan 10)dan tambahan modal kerja. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2020. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 11%.

b. Overdraft Facility with a maximum facility amounting to Rp 90,000,000,000 for settling the working capital facility at PT Bank Mestika Dharma Tbk (note 10) and additional working capital. This facility will mature on February 8, 2020, bearing annual interest at 11%.

211






53

26. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

26. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO THE STATEMENTS OF CASH FLOWS

a. Aktivitas Non Kas yang Signifikan

a. Significant Non Cash Activities

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Perolehan Aset Tetap melalui: Acquisition of Fixed Assets through:

- Peningkatan Liabilitas - Increase in Consumer Financing Pembiayaan Konsumen 1.452.103.116 224.000.000 325.199.469 Payables - Peningkatan Surplus Revaluasi 180.119.652.013 - - - Increase in Revaluation SurplusPenurunan Piutang karena Decrease in Receivables due to Penghapusan Piutang - - 6.957.113.191 Receivable Write-off

b. Perubahan Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan:

b. Changes in Liabilities Arising from Financing Activities:

Liabilitas PembiayaanKonsumen/

Utang Bank/ Consumer FinancingBank Loans Payables

Saldo 1 Januari 2018 91.359.513.047 808.565.732 Balance as of January 1, 2018 Perolehan Aset Tetap melalui Pembiayaan Acquisition of Fixed Assets through Konsumen - 1.452.103.116 Consumer FinancingArus Kas 12.541.380.587 (914.211.625) Cash Flows

Saldo 31 Desember 2018 103.900.893.634 1.346.457.223 Balance as of December 31, 2018

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

27. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 032/BWSI/DIVMKRD/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sebagai berikut:

a. Fasilitas Pembiayaan Umum dengan total

maksimum sebesar Rp 50.000.000.000untuk pelunasan fasilitas modal kerja di PT Bank Mestika Dharma Tbk (Catatan 10). Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2024. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 11%.

- Based on Credit Agreement No. 032/BWSI/DIV MKRD/II/2019 dated February 8, 2019, the Company obtained credit facilities from PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk as follows:

a. General Financing Facility with a maximum facility amounting to Rp 50,000,000,000 for settling the working capital facility at PT Bank Mestika Dharma Tbk (Note 10). This facility will mature on February 8, 2024, bearing annual interest at 11%.

b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan total maksimum sebesar Rp 90.000.000.000untuk pelunasan fasilitas modal kerja di PT Bank Mestika Dharma Tbk (Catatan 10)dan tambahan modal kerja. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2020. Tingkat bunga per tahun yang dibebankan sebesar 11%.

b. Overdraft Facility with a maximum facility amounting to Rp 90,000,000,000 for settling the working capital facility at PT Bank Mestika Dharma Tbk (note 10) and additional working capital. This facility will mature on February 8, 2020, bearing annual interest at 11%.






54

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

27. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan: a. Sebidang tanah dengan Hak Guna

Bangunan (HGB) No. 195/Kelurahan Purwantoro seluas 6.720 m2 yang terletak di Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang dan terdaftar atas nama Perseroan.

b. Sebidang tanah dengan HGB No. 297/Kelurahan Purwantoro seluas9.940 m2 yang terletak di Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang dan terdaftar atas nama Perseroan.

c. Jaminan pribadi Djonny Saksono.


a. A plot of 6,720 m2 land with Building Use Rights (HGB) No. 195/Kelurahan Purwantoro located at Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 92, Malang and registered on behalf of the Company.


c. Personal guarantee from Djonny Saksono.

Perseroan juga dibatasi dalam beberapa hal, antara lain:

- Mengagunkan jaminan yang telah

dijaminkan kepada pihak lain; - Mengajukan permohonan pailit secara

sendiri kepada Pengadilan Niaga; - Perseroan diperkenankan untuk melakukan

antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis: a. Mengikatkan diri sebagai penjamin

terhadap pihak lain; b. Menerima pinjaman baru dari kreditur

lain atau lembaga keuangan lainnya, kecuali transaksi dagang yang lazim dan fasilitas bank lain yang sudah ada saat ini.

c. Melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum liquid yang diperdagangkan di bursa saham tanpa sepengetahuan dari pihak bank.

The Company is also restricted in several matters, among others:

- Pledge collateral that has been pledged to other parties;

- File a bankruptcy application by itself to the Commercial Court;

- The Company is permitted to conduct, among others, but not limited to the following matters, by obtaining prior written approval:

a. Bind itself as a guarantor for other parties;

b. Receive new loans from other creditors or other financial institutions, except the usual trade transactions and other bank facilities that already exist today.

c. Make long-term investments in bonds and shares that are not liquid which is traded on the stock exchange without the knowledge of the bank.

- Berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 26 Maret 2019, antara Djonny Saksono dengan Perseroan mengenai pemberian hak lisensi kepada Perseroan untuk menggunakan merek yang dilisensikan di dalam wilayah Republik Indonesia yang bersifat eksklusif dan tidak dapat dialihkan sebagai nama merek dagang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Biaya penggunaan merek yang dilisensikan adalah sebesar Rp 0 untuk jangka waktu selama 10 tahun, jangka waktu dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

- Based on the Trademark License Agreement dated March 26, 2019, between Djonny Saksono and the Company regarding the granting of licensing rights to the Company to use brands licensed within the territory of the Republic of Indonesia that are exclusive and cannot be transferred as trademark names in connection with the implementation of the Company's business activities. Licensed brand usage fee is Rp. 0 for a period of 10 years, the period can be extended again no later than 3 months before the expiration of this agreement period.

212






55



- Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 April 2019dari Notaris Rini Yulianti, S.H., pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, peningkatan modal dasar dari Rp 33.333.000.000 menjadi Rp 133.332.000.000, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.500.000 per saham menjadi Rp 50 per saham dan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Based on Notarial Deed No. 4 dated April 1,2019 of Notary Rini Yulianti, S.H., the stockholders agreed to change the status of the Company from a Private Company to a Publicly Listed Company, increases in Company’s authorized capital from Rp 33,333,000,000 to Rp 133,332,000,000, change the Company’s per value from Rp 1,500,000 per share to Rp 50 per share and change the Company’s Boards of Commissioners and Directors to become as follows:

Komisaris Utama : Shirley Suwantinna : President CommissionerKomisaris Independen : Samsul Hidayat : Independent Commissioner Direktur Utama : Djonny Saksono : President Director Direktur : Helly Ardiani Adi Pertiwi : Directors

Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0018253.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 April 2019.

The Deed of Amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0018253.AH.01.02.Tahun 2008 dated April 2, 2019.

28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

28. REISSUANCE FOR FINANCIAL STATEMENTS

Beberapa informasi di Laporan Keuangan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah mengalami perubahan untuk keperluan rencana aksi korporasi Perseroan sebagai berikut:

a. Penambahan informasi pada Pendirian

Perseroan. b. Penyesuaian pengungkapan hal lain dalam

Laporan Auditor Independen. c. Penyesuaian pengungkapan informasi dalam

Catatan 2f d. Penambahan pengungkapan syarat dan

pembatasan atas fasilitas kredit dalam Catatan 10.

Some information in the Financial Statements as of December 31, 2018, 2017 and 2016 and for the years then ended has changed for the purposes of the Company’s corporation action plan as follows:

a. The addition information in the Company Establishment.

b. Adjustments disclosures of other matters in the Independent Auditor’s Report.

c. Adjustments disclosures of information in Note 2f.

d. Additional disclosures of term and restrictions of the credit facilities in Note 10.

213






55



- Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 April 2019dari Notaris Rini Yulianti, S.H., pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, peningkatan modal dasar dari Rp 33.333.000.000 menjadi Rp 133.332.000.000, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.500.000 per saham menjadi Rp 50 per saham dan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Based on Notarial Deed No. 4 dated April 1,2019 of Notary Rini Yulianti, S.H., the stockholders agreed to change the status of the Company from a Private Company to a Publicly Listed Company, increases in Company’s authorized capital from Rp 33,333,000,000 to Rp 133,332,000,000, change the Company’s per value from Rp 1,500,000 per share to Rp 50 per share and change the Company’s Boards of Commissioners and Directors to become as follows:

Komisaris Utama : Shirley Suwantinna : President CommissionerKomisaris Independen : Samsul Hidayat : Independent Commissioner Direktur Utama : Djonny Saksono : President Director Direktur : Helly Ardiani Adi Pertiwi : Directors

Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0018253.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 April 2019.

The Deed of Amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0018253.AH.01.02.Tahun 2008 dated April 2, 2019.

28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

28. REISSUANCE FOR FINANCIAL STATEMENTS

Beberapa informasi di Laporan Keuangan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah mengalami perubahan untuk keperluan rencana aksi korporasi Perseroan sebagai berikut:

a. Penambahan informasi pada Pendirian

Perseroan. b. Penyesuaian pengungkapan hal lain dalam

Laporan Auditor Independen. c. Penyesuaian pengungkapan informasi dalam

Catatan 2f d. Penambahan pengungkapan syarat dan

pembatasan atas fasilitas kredit dalam Catatan 10.

Some information in the Financial Statements as of December 31, 2018, 2017 and 2016 and for the years then ended has changed for the purposes of the Company’s corporation action plan as follows:

a. The addition information in the Company Establishment.

b. Adjustments disclosures of other matters in the Independent Auditor’s Report.

c. Adjustments disclosures of information in Note 2f.

d. Additional disclosures of term and restrictions of the credit facilities in Note 10.

XX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS ASET TETAP PERSEROAN

otoritas jasa keuangan (ojk) tidak memberikan … · risiko usaha utama yang dihadapi perseroan...

Documents