otonomi daerah - · pdf fileotonomi daerah tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yang...

Bab

Otonomi Daerah

Untuk dapat mengelola pemerintahan dengan baik,negara perlu membagi wewenangnya kepadadaerah-daerah. Tidak mungkin pemerintah pusatbisa mengatur dan mengendalikan seluruh urusanpemerintahan dari ibukota negara. Oleh karena itu,negara mengembangkan konsep otonomi daerah.Dengan otonomi, diharapkan masyarakat danpemerintah daerah dapat merumuskandan melaksanakan kebijakan yangsesuai dengan aspirasi dankebutuhan daerahnya.

2

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikanpengertian otonomi daerah dan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam

perumusan kebijakan publik di daerah. Setelah itu, kalian diharapkan dapat berpartisipasidalam memecahkan masalah dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap

kemajuan daerah pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Akhirnya, kalianakan memiliki kompetensi dalam pelaksanaanaan otonomi daerah.

Di unduh dari : Bukupaket.com

Otonomi Daerah32

Pemetaaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.

Inti pembahasan pada meteri bab ini, tercakup dalam kata-kata berikut.

otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, pemerintah daerah, kebijakan publik, partisipasimasyarakat

Otonomi Daerahdalam Negara

Kesatuan RepublikIndonesia

PartisipasiMasyarakat

dalamOtonomi Daerah

OtonomiDaerah

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat menurutprakarsa sendi sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaidengan peraturan perundang-undangan

Hakikat otonomi daerah1. Kebebasan2. Partisipasi3. Efektif dan efisienPelaksanaan otonomi daerah1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan

bertanggung jawab2. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah secara adil dan mengutamakan kepentingandaerah

3. Meningkatkan kualitas SDM di daerah sesuai potensi dankepentingan daerah

Sistem pemerintahan daerah1. Wilayah NKRI dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten/

kota yang bersifat otonom2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan DPRD menurut atas otonomi dan tugaspembantuan

1. Ikut serta, turut terlibat dalam kegiatan bersama baikdengan pikiran, tenaga atau hartanya

2. Ikut serta melakukan dengan kesadaran sendiri, memilikitujuan, secara sukarela, atas dasar hak dan kewajiban,serta memiliki kemampuan untuk melakukannya

Bentuk dan bidang dalam berpartisipasi1. Buah pikiran, tenaga, keuangan/ harta benda2. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hukum,

pertanian, dan sebagainya

1. Makna kebijakan publik daerah2. Perumusan kebijakan publik di daerah3. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan

publik daerah

Pentingnya berpartisipasi1. Pemerintahan dapat berjalan dengan baik2. Menciptakan kemandirian daerah3. Mewujudkan masyarakat madani yang memiliki kemandirian

dan partisipasi dalam memajukan masyarakatnya

1. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pelaksanaanotonomi daerah

2. Masyarakat harus terlibat aktif dalam kegiatan pembangunandi segala bidang

P e t a K o n s e p

Kata Kunci


PKn untuk Siswa SMP-MTs Kelas IX33

Otonomi Daerah dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negarakesatuan. Selanjutnya, dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) dan (2) di-nyatakan bahwa, (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atasdaerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupatendan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyaipemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” (2) “Pemerin-tahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan.”

Di dalam negara kesatuan ini, pada dasarnya kekuasaan negaradijalankan dengan menerapkan prinsip desentralisasi. Otonomi daerahitu ada, karena berlakunya sistem desentralisasi yang membagikekuasaan negara menjadi “pemerintah pusat” dan “pemerintah daerahotonom”. Dengan kata lain, otonomi daerah merupakan perwujudandan penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerin-tahan. Lalu, apakah yang dimaksud desentralisasi itu? Apakah otonomidaerah itu?

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahkepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah tersebutdimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Tujuandesentralisasi adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan danmengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraanpemerintahan.

Istilah “otonomi” berasal dari bahasa Latin, yaitu kata auto (sendiri)dan nomos (aturan), yang artinya pengaturan sendiri.

A g r e g a t

A.


Otonomi Daerah34

Kemudian, menurut undang-undang ini, yang dimaksud denganotonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, daerah otonom adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengaturdan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengelolaan pemerintahan yang menggunakan asasdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengaturdan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun, bukan berartipemerintah daerah tidak memiliki hubungan sama sekali denganpemerintah pusat, karena menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004,pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengatur urusanpemerintahan di daerahnya sendiri dalam bidang tertentu saja. Dengandemikian, konsep otonomi adalah kebebasan untuk mengambil menurutprakarsa sendiri, untuk kepentingan masyarakat setempat dengan tetapmenghormati peraturan perundang-undangan nasional dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yangmutlak, sebab dalam melaksanakan hak dan kewajiban otonominya,daerah tetap harus menaati peraturan perundangan nasional danmempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Salah satukewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 22, adalah melindungi masyarakat,menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hakikat Otonomi Daerah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa otonomidaerah pada hakikatnya memiliki tiga nilai dasar, yaitu kebebasan,partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan.

a. Kebebasan

Kebebasan di dalam otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasanmasyarakat daerah dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah bersama. Dalam hal ini yang



memiliki kebebasan bukan hanya pemerintah daerah saja, tetapi yanglebih penting adalah kebebasan masyarakat. Salah satu contoh kebebasanyang dimiliki pemerintah daerah adalah dalam pembuatan peraturandaerah.

Sementara itu, kebebasan masyarakat dalam otonomi daerah,misalnya kebebasan menyampaikan aspirasi dalam perumusan kebijakanpublik di daerah maupun dalam pelaksanaannya. Jadi, pemerintah daerahmaupun masyarakat daerah memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan.

b. Partisipasi

Dalam otonomi daerah, masyarakat berperan serta aktif dalamproses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik didaerahnya. Salah satu contoh bentukpartisipasi masyarakat adalah ikutmengajukan aspirasi dan usulankepada Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) sebelum menentukankebijakan publik. Pengajuan usul ataupenyampaian aspirasi masyarakatdapat disampaikan langsung kepadaDPRD atau melalui kelompok-kelom-pok kepentingan, lembaga swadayamasyarakat, maupun media-mediamassa.

c. Efektivitas dan Efisiensi

Dengan terlaksananya kebebasan dan partisipasi masyarakat akanmenghasilkan efektivitas dan efisiensi. Artinya, melalui kebebasan danpartisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran(efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadipemborosan (efisien). Mengapa demikian? Melalui kebebasan danpartisipasi masyarakat akan terpilih badan-badan daerah dan pejabatdaerah yang lebih merakyat sehingga akan dapat menemukan cara yangtepat untuk mempertemukan keputusan pemerintah daerah dengankebutuhan masyarakat. Pejabat daerah yang dipilih di antara masyarakatdan oleh masyarakat daerah tersebut dianggap lebih mampu memahamipermasalahan daerah dan lebih berpihak kepada kepentinganmasyarakat.

Penyampaian aspirasi dan usul kepada DPRD merupakanwajud partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah.

Sumber: Ap Photo2.1Gambar


Otonomi Daerah36

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pada dasarnya yang sangat menentukan dalam pelaksanaan otonomidaerah adalah pembagian wewenang antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah. Berdasarkan pasal 18 A ayat (1) UUD 1945,hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsidan kabupaten/kota harus diperhatikan kekhususan dan keragamandaerah. Jadi, hakikat otonomi daerah adalah keseimbangan dalampembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahdaerah. Dua hal yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan kondisikeseimbangan adalah kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pelaksanaan otonomidaerah harus mengarah kepada pembentukan kebijakan pembangunandaerah. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untukmemberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran danfungsi DPRD.

Adapun kebijakan pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut.

a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi,hukum, keagamaan, adat, lembaga swadaya masyarakat dan seluruhpotensi masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai denganpotensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaranpendidikan yang memadai.

Otonomi yang luas dimaknai sebagai keleluasaan daerah untukmenyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidangpemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi,moneter, fiskal, dan agama. Otonomi yang nyata artinya bahwa daerahmenyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yangsecara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembangdi daerah. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab berarti daerahbertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraanmasyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan danpemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dandaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.



Menurut undang-undang tersebut, daerah provinsi dan daerahkabupaten atau kota merupakan daerah otonom. Namun, otonomi daerahsebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota.Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalammelaksanakan kewenangan, hak, dan kewajiban otonomi daerah?

Secara rinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahdaerah kabupaten/kota meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan,

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

d. penyediaan sarana dan prasarana umum,

e. penanganan bidang kesehatan,

f. penyelenggaraan pendidikan,

g. penanggulangan masalah sosial,

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan,

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah,

j. pengendalian lingkungan hidup,

k. pelayanan pertanahan,

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan,

n. pelayanan administrasi penanaman modal,

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifatpilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada danberpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengankondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.Misalnya daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata,berwenang untuk mengembangkan kepariwisataan.

Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerahprovinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan,

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,


Otonomi Daerah38

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

d. penyediaan sarana dan prasarana umum,

e. penanganan bidang kesehatan,

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota,

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,

j. pengendalian lingkungan hidup,

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan,

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota,

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapatdilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk mening-katkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, danpotensi unggulan daerah yang bersangkutan.

4. Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah dapat disimpulkan dari beberapaketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerin-tahan Daerah, antara lain sebagai berikut.

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsidan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

b. Pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusanpemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan dayasaing daerah.



d. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memi-liki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.

e. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayananumum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

f. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber dayaalam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

g. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatansumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubunganadministrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

h. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerahyang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

i. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakathukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa daerahprovinsi dan daerah kabupaten/kota bersifat otonom. Antara pemerintahprovinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota tidak ada hubunganyang bersifat hierarkis. Jadi, kabupaten/kota bukan bawahan provinsi.Hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.Kedudukan antara gubernur dan bupati/walikota adalah sejajar, yaitusama-sama sebagai kepala daerah otonom. Masing-masing berhakmengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Koordinasi antarakabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi sangatpenting sehingga perlu dikembangkan agar tidak terjadi kesenjanganantardaerah. Hubungan koordinasi antara pemerintah provinsi dan peme-rintah kabupaten/kota dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Pemerintah Pusat(Presiden)

Provinsi(Gubernur)

kabupaten/kota(Bupati/Walikota)

Bagan Hubungan Koordinasiantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota


Otonomi Daerah40

Di samping sebagai daerah otonom, provinsi juga berkedudukansebagai Wilayah Administrasi. Terbentuknya Wilayah AdministrasiProvinsi adalah akibat diterapkannya asas dekonsentrasi. Dalam hal ini,dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bawahandari Wilayah Administrasi Provinsi. Hubungan antara WilayahAdministrasi Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifathierarkis. Artinya, Wilayah Administrasi Provinsi adalah atasan danPemerintah Kabupaten/Kota adalah bawahan. Hubungan seperti itudapat digambarkan dengan bagan berikut ini.

Pemerintah pusat adalah Presiden riiI yang memegang kekuasaan pemerin-tahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahkepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikaldi wilayah tertentu.

A g r e g a t

Bagan Hubungan Koordinasiantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemda Provinsi

Wil. Adm. Provinsi

Pemerintah Pusat

Pemda Kab/Kota Pemda Kab/KotaPemda Kab/Kota

dekonsentrasi

dekonsentrasi

Keterangan

: hubungan hierarkis: hubungan koordinasi



a. Hubungan Kepala Daerah dan DPRD

Sebelum kamu memahami hubungan antara Kepala Daerah danDPRD, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian pemerintahan daerah,pemerintah daerah, dan DPRD.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat (2), PemerintahanDaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahdaerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pasal 1 ayat (3) dalamundang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalahgubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penye-lenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, DPRD adalah lembaga per-wakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepaladaerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahandaerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerahkabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota dinamakan walikota.Sementara itu, DPRD di daerah provinsi dinamakan DPRD Provinsi, didaerah kabupaten dinamakan DPRD Kabupaten, dan di daerah kotadinamakan DPRD Kota.

Kepala daerah dan DPRD merupakan mitra kerja yang kedudukannyasejajar. DPRD bersama kepala daerah bekerja sama untuk membentukPeraturan Daerah (Perda) dan menetapkan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD). Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilihdalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasar-kan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bagaimanahubungan antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerin-tahan di daerah? Apa tugas dan wewenang Kepala Daerah dan DPRD?

Tata hubungan antara kepala daerah dengan DPRD dalam penyeleng-garaan pemerintahan di daerah dapat digambarkan pada bagan berikut.

Pemerintah Pusat

Kepada Daerah(Eksekutif)

DPRD(Legistatif)

Bagan Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD


Otonomi Daerah42

Selanjutnya, hubungan antara kepala daerah dan DPRD secaralengkap tercermin dalam beberapa ketentuan UU No. 32 Tahun 2004,antara lain sebagai berikut.

1) Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk (1) memimpinpenyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama DPRD; (2) mengajukan rancangan Perda; (3)menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;(4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepadaDPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; (5) mengupayakanterlaksananya kewajiban daerah; (6) mewakili daerahnya di dalam dandi luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinyasesuai dengan peraturan perundang-undangan; (7) melaksanakan tugasdan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkankebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kepala daerah mempunyaikewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahandaerah kepada Pemerintah, memberikan laporan keteranganpertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

3) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berke-dudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

5) DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk (1) membentuk Perda bersamadengan kepala daerah; (2) membahas dan menyetujui rancangan Perdatentang APBD bersama kepala daerah; (3) melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undanganlainnya; (4) mengusulkan pengangkatan dan memberhentikan kepaladaerah/wakil kepala daerah; (5) memilih wakil kepala daerah dalamhal terjadi kekosongan jabatan; (6) memberikan pendapat danpertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjianinternasional di daerah; (7) menyetujui rencana kerja sama internasionalyang dilakukan oleh pemerintah daerah; (8) meminta laporan keteranganpertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah; (9) membentuk panitia pengawas pemilihankepala daerah; (10) melakukan pengawasan dan meminta laporanKPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; (11) menyetujuirencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak lain.



Partisipasi masyarakat seperti gotong royongmemperbaiki sarana umum untuk kelan-caran dan kepentingan masyarakat akanmenumbuhkan masyarakat yang mandiri.


b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dapat berjalandengan lancar sangat membutuhkan dukungan keuangan baik daripendapatan asli daerah maupun dari pemerintah. Dalam pasal 1 ayat(13) UU No. 32 Tahun 2004 maupun pasal 1 ayat (3) Undang-UndangNo. 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa “perimbangan keuangan antaraPemerintah dan Pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagiankeuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisiendalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, denganmempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaranpendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.”

Selanjutnya, pasal 4 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 menegaskanbahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Oleh karena itu, daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan sendirisesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai daerah otonom.Sumber-sumber pendapatan daerah itu antara lain meliputi pendapatanasli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pusatyang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangkapelaksanaan dekonsentrasi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN). Demikian juga penyelenggaraan tugas peme-rintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalamrangka tugas pembantuan dibiayai oleh APBN.

Partisipasi Masyarakat dalam OtonomiDaerah

Coba kamu perhatikan gambar di samping.Gambar tersebut menunjukkan partisipasi masyarakatdalam mengatasi masalah bersama. Par tisipasimasyarakat itu sebenarnya merupakan kerja samaantarwarga di daerah untuk memecahkan masalahyang menyangkut kepentingan bersama. Demikianjuga sebuah kebijakan publik di daerah memerlukanpartisipasi masyarakat daerah baik dalam perumusan,

B.


Otonomi Daerah44

pelaksanaan maupun pengawasannya. Apa yang kalian ketahui tentangpartisipasi? Mengapa mereka berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Apapentingnya partisipasi?

1. Hakikat Partisipasi

Seperti yang telah kamu ketahui bahwa manusia adalah makhluksosial. Tidak mungkin seorang manusia hidup sendiri tanpa menjalinhubungan kerja sama dengan orang lain dan menjadi bagian dari suatukelompok. Selain memperjuangkan kepentingan pribadinya, seorangmanusia dalam kelompoknya juga memperjuangkan tujuan bersamamelalui berbagai kegiatan. Di dalam berbagai kegiatan tersebut, tiapanggota kelompok harus berperan aktif dan menunjukkan kebersamaan.Demikian juga di dalam masyarakat, setiap orang anggota masyarakatdituntut untuk berperan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.Kepentingan masyarakat yang merupakan kepentingan bersama itu,misalnya menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga dan menciptakankebersihan lingkungan, dan menjaga kerukunan dan ketenteraman ataumewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama.

Berbagai kegiatan dan tugas bersama tersebut menjadikan seorangmanusia menyadari bahwa ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan darimasyarakatnya. Jika setiap orang sudah menyadari demikian, muncullahsaling ketergantungan antarwarga masyarakat. Untuk memenuhikepentingan atau kebutuhan bersama semua warga masyarakat harusterlibat dan berperan. Tidak ada seorang warga pun yang tinggal diamatau menjadi penonton, sementara orang lain bekerja untuk memenuhikepentingan dan kebutuhan bersama sehingga setiap warga merasamenjadi bagian dari hidup bersama dalam masyarakat. Keterlibatanseorang dalam kegiatan bersama seperti itulah yang merupakan maknaatau hakikat partisipasi.

Perhatikan secara saksama gambar 2.3. Apakah dalam kegiatan kerjabakti di sekolah kamu, para guru dan siswa sudah dapat dikatakan ikutberpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Apakah jika kamu diperintah guruwali kelas untuk ikut dalam kegiatan seperti itu juga dikatakan partisipasi?Apa syarat-syarat adanya partisipasi?



Dari uraian di atas dapat di-simpulkan bahwa partisipasi artinyaturut serta atau ambil bagian dalamsuatu kegiatan bersama. Seseorangdapat disebut berpartisipasi apabiladirinya merasa terlibat dan berperanserta, baik dengan pikiran, tenaga,atau hartanya untuk menyelesaikanpersoalan atau tugas bersama. Parti-sipasi berbeda dengan mobilisasi.Berpartisipasi tidak dapat dipaksaatau digerakkan atau dikerahkan olehkekuasaan penguasa. Seorang yang ikut serta dalam suatu kegiatanbersama karena digerakkan oleh orang lain, misalnya kalau seorangsiswa yang ikut serta dalam suatu kegiatan bersama karena digerakkanoleh guru wali kelasnya berarti ia telah dimobilisasi. Seseorang atau siswatersebut belum bisa dikatakan telah berpartisipasi. Sepintas terlihatseseorang atau siswa tersebut ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatanbersama, namun kurang maknanya atau kurang baik. Mengapa demikian?

Partisipasi yang baik tidak sekadar ikut-ikutan saja, namun harusmerasa terlibat dan berperan serta, baik dengan pikiran, tenaga, atauhartanya untuk menyelesaikan persoalan atau tugas bersama. Bisa sajaseorang warga yang merasa terlibat dan berperan serta menyelesaikantugas/kegiatan bersama hanya dengan pikiran saja atau hanya denganhartanya saja, tidak ikut bekerja secara fisik sudah termasuk berparti-sipasi. Jadi, pada hakikatnya partisipasi harus memenuhi beberapasyarat berikut:a. adanya kesadaran dan keikhlasan hati untuk ikut berperan serta, tanpa

adanya pemaksaan dari pihak manapun;b. adanya kesadaran dan keyakinan bahwa dirinya mampu melakukannya

dengan baik sehingga keikutsertaannya dapat menambah nilai lebih(dapat menyukseskan), tidak justru menghambatnya;

c. adanya pemahaman terhadap tujuan yang ingin tercapai sehingga dapatmemperkirakan akibat positif dan negatifnya, serta bertentangan denganhukum yang berlaku atau tidak ;

d. atas dasar hak atau kewajiban seseorang, karena jangan sampai kitaikut serta terhadap sesuatu yang bukan kewajiban atau hak kita.

Partisipasi dalam kegiatan bersama bukan sekadar ikut-ikutan.

Sumber: Irwin Fedriansyiah (Ap Photo)2.3Gambar


Otonomi Daerah46

2. Bentuk dan Bidang Partisipasi

Tentunya kamu telah menyadari bahwa setiap orang atau anggotamasyarakat memiliki kemampuan yang tidak sempurna dan berbedaantara orang satu dengan lainnya. Perhatikan dan amati kemampuanyang dimiliki teman-temanmu di kelas. Apakah mereka memilikikemampuan yang sama dan sempurna? Apakah semua temanmu memilikikemampuan tenaga yang kuat? Apakah semuanya memiliki kemampuanberpikir yang cerdas dan cemerlang? Apakah teman-temanmu memilikikemampuan keuangan yang sama?

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang yang memilikikemampuan berupa tenaga yang kuat, sementara orang lain memilikikemampuan berpikir yang cerdas. Selanjutnya, ada orang lain lagi yangjustru memiliki kemampuan dalam harta atau keuangan. Oleh karena itu,dalam menyelesaikan permasalahan atau kegiatan bersama merekaharus saling bekerja sama.

Jadi, dalam berpartisipasi tiap orang (warga masyarakat) harusmenyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masingsehingga bentuk partisipasi tiap anggota masyarakat pun akan berbeda-beda pula. Meskipun bentuk-bentuk partisipasi anggota masyarakat ituberbeda-beda, namun partisipasi tersebut tetap dihargai sama, sebabmasing-masing bentuk partisipasi berguna bagi penyelesaian masalah danpemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan bersama. Untuk lebihjelasnya, perhatikan kasus berikut ini.

Penduduk sebuah desa sebulan yang lalu menghadapi masalah banjiryang melanda desanya. Kepala desa dan pemuka masyarakat besertawarga masyarakat bermusyawarah mencari jalan keluarnya. Akhirnyamereka memutuskan untuk membangun tanggul sungai dan membuatsaluran pembuangan air.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut masyarakat desatersebut berperan serta secara aktif. Mereka menyadari bahwa kegiatantersebut adalah kepentingan mereka bersama. Ada yang menyumbangkangagasan atau pikirannya, ada yang menyumbangkan dana ataukeuangan, ada juga yang menyumbangkan tenaganya. Selain itu merekajuga meminta bantuan dana dan petunjuk teknis kepada Pemerintahkabupaten setempat. Kini pembangunan tanggul sungai dan saluranpembuangan air tersebut telah selesai dan tidak lagi dilanda banjir.



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasidapat diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu buah pikiran, tenaga, dankeuangan atau harta benda. Kehidupan bernegara maupun penyelenggaraanpemerintahan daerah juga memerlukan partisipasi dalam tiga bentuk.

a. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran, biasanya banyak disumbangkanoleh mereka yang berprofesi sebagai ilmuwan, akademikus, praktisi ahli,peneliti, dan para politikus.

b. Partisipasi dalam bentuk tenaga, biasanya dilakukan oleh mereka parapetani, peternak, nelayan, pedagang, tukang bangunan, pengemudi, danpara buruh di berbagai bidang.

c. Partisipasi dalam bentuk keuangan atau harta benda. Partisipasi sepertiini biasanya dilakukan oleh mereka yang termasuk orang kaya, sepertipara pengusaha, para pejabat negara, dan konglomerat.

Petunjuk:

1. Siswa dalam kelasmu dibagi menjadi 4 kelompok.

2. Kerjakan tugas kelompok berikut ini.

3. Buatlah kesimpulan secara tertulis dalam bentuk tabel 2.1 mengenaibentuk partisipasi dan tujuan dalam penyelesaian masalah banjir disebuah kelurahan

4. Setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas!

5. Setiap kelompok menyelesaikan tugas berikut.

a. Kelompok 1: Membahas bentuk partisipasi dan tujuan yangdiharapkan dalam tahap perencanaan.

b. Kelompok 2: Membahas bentuk partisipasi dan tujuan yangdiharapkan dalam tahap pelaksanaan.

c. Kelompok 3: Membahas bentuk partisipasi dan tujuan yangdiharapkan dalam tahap pengawasan.

d. Kelompok 4: Membahas bentuk partisipasi dan tujuan yangdiharapkan dalam tahap pemeliharaan danpemanfaatan.

T u g a s K e l o m p o k


Otonomi Daerah48

3. Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat seringkali ditemukan berbagaimasalah bersama yang tentu saja membutuhkan partisipasi dari segenapwarga masyarakat. Par t is ipasi masyarakat sangat menentukankeberhasilan kegiatan untuk mencapai tujuan atau kebutuhan bersama.Artinya, suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama tidak akanberhasil tanpa partisipasi warga masyarakat. Lalu, kapan diperlukanadanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa danbernegara?Apa pentingnya partisipasi masyarakat?

Dalam kehidupan bernegara, partisipasi masyarakat tidak hanyadibutuhkan pada saat pemilihan DPR,DPRD, DPD atau pemilihanPresiden, dan kepala daerah. Partisipasi masyarakat juga sangatdibutuhkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, bahkan peng-awasan kebijakan agar pemerintahan berjalan seperti yang diharapkan.Pada saat perumusan kebijakan, masyarakat berpartisipasi dalam bentukbuah pikiran atau gagasan yang disampaikan kepada pembuatkebijakan. Dengan berpartisipasi, aspirasi dan kepentingan masyarakatakan diperhatikan.

1 Perencanaan

2 Pelaksanaan

3 Pengawasan

4 Menikmati Hasil

NoTahapanKegiatan Bentuk Partisipasi Tujuan yang diharapkan

Partisipasi warga masyarakat

Coba kalian bandingkan jawaban kelompok kalian dengan jawabankelompok lainnya mengenai bentuk-bentuk partisipasi! Apakah kalianmenemukan bentuk-bentuk partisipasi yang berbeda-beda? Apakah adayang berbentuk tenaga, pikiran ataupun uang? Menurut kalian bentukpartisipasi manakah yang paling baik dan paling berharga?

Tabel 2.1

Bentuk Partisipasi dan Tujuan dalam Penyelesaian Masalah Banjir



Partisipasi masyarakat diperlukan juga tahap pelaksanaan kebijakan,misalnya bekerja dengan baik sesuai bidangnya masing-masing, taatmembayar pajak, dan mendukung kebijakan pemerintah. Denganberpartisipasi dalam kegiatan ini, kegiatan atau pelaksanaan kebijakanyang menyangkut kepentingan masyarakat akan berjalan lancar sesuaiyang diharapkan. Begitu pula partisipasi masyarakat secara aktif meng-awasi jalannya pemerintahan sangat penting. Kemungkinan terjadinyapenyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan akan dapat dikurangibahkan tidak ada sama sekali, jika pengawasan efektif dan ketat.

Pelaksanaan otonomi daerah harus memerhatikan prinsip-prinsipdemokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensidan keanekaragaman daerah.

A g r e g a t

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, partisipasi masya-rakat merupakan sebuah tuntutan yang harus diwujudkan. Otonomidaerah akan menciptakan kemandirian daerah. Tentu saja kemandiriandaerah dapat terwujud jika ada partisipasi masyarakat. Di alam otonomisekarang ini sebenarnya masyarakatlah yang menentukan arahberjalanannya pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat juga harus berjalan seiring dan sesuai denganberbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh karenaitu, pemerintah daerah perlu melakukan dua hal, yaitu sebagai berikut.

a. Menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa yang memilikiotonomi adalah masyarakat, bukan hanya kepala daerah dan apara-turnya. Periksa dan pahami lagi pengertian otonomi daerah. Justru,pada hakikatnya yang memiliki kebebasan untuk mengatur danmengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat adalahmasyarakat daerah yang bersangkutan. Jadi, setiap warga masyarakatmemiliki otonomi (kebebasan). Otonomi warga masyarakat itu harusterwujud secara nyata dalam proses partisipasi dan pemberdayaanmasyarakat dalam kegiatan pembangunan.

b. Mengusahakan terwujudnya masyarakat madani (civil society), yaitumasyarakat yang warganya sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Warga masyarakat madani memilikikemandirian yang tinggi dan berpartisipasi untuk memajukanmasyarakatnya. Untuk itu, pemerintah harus memerhatikan dan


Otonomi Daerah50

melaksanakan prinsip demokrasi sehingga masyarakat akan memilikikebebasan berekspresi dan mampu berkreasi dalam ruang kegiatannyaserta mampu memajukan dirinya sendiri. Masyarakat yang warganyaberkedudukan sejajar dan mampu saling bekerja sama. Dalam hal initercipta kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat danpemerintah dalam kegiatan pemerintahan maupun pembangunan.

4. Perumusan Kebijakan Publik Daerah

a. Makna Kebijakan Publik Daerah

Apakah makna kebijakan itu? Istilah kebijakan berasal dari kata“bijak”, artinya selalu menggunakan pertimbangan akal budi dan hatinurani luhur. Pertimbangan akal budi berkaitan dengan kebenaran,sedangkan pertimbangan hati nurani luhur berkaitan dengan kebaikandan keadilan. Jadi, kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan ataukeputusan yang didasarkan pada pertimbangan akal budi dan hati nuraniluhur sehingga tindakan atau keputusan dapat dipertanggungjawabkankebenarannya (rasional) dan kebaikannya atau keadilannya (moral).

Kamu dapat lebih memahami kebijakan dari kehidupan sehari-haridi rumah, misalnya tindakan dan keputusan orangtuamu dalammenggunakan uang dari penghasilannya setiap bulan. Uang dari peng-hasilan orangtuamu dibagi-bagi sesuai kebutuhan. Sebagian untukmemenuhi kebutuhan makan keluarga, untuk pendidikan anak-anaknya,dan ada sebagian yang ditabung. Penggunaan uang itu telah dipertim-bangkan secara matang oleh orangtuamu. Mereka menggunakan akalbudinya dan hati nuraninya agar kebutuhan rumah tangga dapatterpenuhi dengan benar, baik, dan adil. Tindakan dan keputusanorangtuamu yang seperti itulah dinamakan perbuatan bijak (kebijakan).

Setiap daerah mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakanpublik di daerah. Kebijakan publik daerah yaitu serangkaian keputusandan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang berhubungan

1. Berdasarkan uraian di atas, coba kamu simpulkan pentingnya partisipasimasyarakat, baik dalam kegiatan pemerintahan daerah maupunpembangunan!

2. Laporkan hasil pekerjaanmu secara tertulis dan presentasikan di depankelasmu!

T u g a s I n d i v i d u



dengan kepentingan masyarakat (publik). Keputusantersebut dibuat bersama antara kepala daerah selakulembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatifdaerah (DPRD). Lembaga legislatif daerah tersebutdianggap sebagai lembaga yang mewakili suara danaspirasi masyarakat. Kebijakan publik biasanyamenyangkut hal-hal yang berhubungan dengankepentingan masyarakat (kepentingan publik).Misalnya penetapan pajak dan retribusi, pem-bangunan fasilitas umum, penanganan masalahsosial, dan pendidikan. Apakah setiap keputusandan tindakan pemerintah merupakan kebijakanpublik? Bagaimana ciri-ciri kebijakan publik itu?Apa fungsi kebijakan publik?

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidaksemua keputusan atau kebijakan pemerintah daerah merupakankebijakan publik daerah, sebab ada beberapa ciri sekaligus merupakansyarat dari kebijakan publik daerah. Ciri-ciri kebijakan publik daerah,antara lain sebagai berikut.

1) Keputusan atau kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah (dibuatbersama oleh kepala daerah dan DPRD).

2) Keputusan dan kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yangdipandang penting bagi keteraturan dan kemajuan masyarakat daerah.

3) Adanya keterlibatan aparat pemerintah dan/atau orang yang ditugasipemerintah daerah untuk menangani suatu permasalahan ataumelaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Adapun fungsi kebijakan publik daerah adalah untuk menjaga danmelindungi hak-hak warga negara dan mengatur jalannya pemerintahandaerah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Karenakebijakan publik daerah menyangkut persoalan masyarakat, biasanyakebijakan publik daerah memiliki pengaruh yang besar terhadapkehidupan masyarakat. Masyarakat tidak ingin dirugikan oleh sebuahkebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu,masyarakat turut serta secara aktif dalam proses perumusan kebijakanpublik daerah, sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya.Bagaimana proses perumusan kebijakan publik daerah? Bagaimana pulabentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publikdaerah? Untuk itu perhatikan sajian materi berikut.

Kebijakan pemerintah harus difokuskanpada kepentingan yang lebih urgen.

Sumber: Kambala(Ap Photo)2.4Gambar


Otonomi Daerah52

b. Proses Perumusan Kebijakan Publik Daerah

Perumusan kebijakan publik didaerah berarti proses/cara yang ditem-puh untuk membuat Peraturan Daerahatau peraturan-peraturan yang lainyang dapat mendatangkan kebaikan/kesejahteraan bersama di t ingkatdaerah (kabupaten/kota). Dalam eraotonomi daerah saat ini, setiap daerahmemiliki wewenang untuk membuatperaturannya sendir i yang dapatmengatur masyarakat di daerah ter-sebut. Setiap daerah mempunyaikebijakan sendir i yang berbeda

dengan daerah lainnya karena masyarakatnya pun berbeda. Peraturanyang dibuat dan diterapkan suatu kabupaten/kota tentu akan berbedadengan peraturan yang diterapkan di kabupaten/kota lainnya. Namunperaturan yang bersifat nasional berlaku sama di seluruh Indonesia,misalnya UU tentang pemilihan umum, UU tentang pendidikan nasional,dsb. Siapakah yang merumuskan kebijakan publik di daerah? Bagaimanaprosesnya?

Pada dasarnya proses perumusan/pembuatan kebijakan publikdaerah sama dengan proses pembuatan undang-undang seperti yangsudah kamu pahami pada kelas VIII semester 1. Perumusan kebijakanpublik daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DewanPerwakilan Rakyat Daerah (selaku wakil rakyat) dalam rangkapenyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerahbertindak sebagai badan eksekutif daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah selaku badan legislatif daerah. Sementara itu, hasilnya disebutPeraturan Daerah. Misalnya di daerah kabupaten/kota, kebijakan publikdaerah tersebut dirumuskan oleh kepala daerah kabupaten/kota, yaitubupati/walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota dan hasilnya berupaPeraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bisa datang dariPemerintah Daerah, bisa juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,walaupun selama ini usulan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lebihbanyak berasal dari Pemerintah Daerah. Hak DPRD untuk mengajukanusul rancangan peraturan daerah disebut Hak Inisiatif.

Lembaga yang berwenang membuat kebijakan publik daerahadalah kepala daerah dan DPRD.

Sumber: dpr .go.id2.5Gambar



Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah secara singkat dapatdigambarkan seperti berikut ini.

Peraturan DaerahKabupaten/Kota

Rancangan Perda

DPRD Kab/Kota(selaku wakil rakyat)

Pemerintah Daerah

(Bupati/Walikota)

Dalam gambar tersebut dapat kita pahami jika usulan tersebutberasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (bupati/walikota),Rancangan Peraturan Daerah i tu harus dimintakan/mendapatpersetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota. Demikian pula sebaliknya, bilausulan tersebut datangnya dari DPRD Kabupaten/Kota, harus mendapatpersetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (bupati/walikota).Apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang tidak menyetujuinya,upaya membuat Peraturan Daerah tersebut juga gagal.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perumusan KebijakanPublik Daerah

Partisipasi masyarakat dalam perumusan/penyusunan kebijakanpublik dimaksudkan agar menghasilkan produk kebijakan (peraturandaerah) maupun kebijakan yang lain, yang dapat diterima olehmasyarakat, karena kebijakan tersebut benar-benar dapat menampungberbagai aspirasi dari semua lapisan dan komponen masyarakat sekaligusmembawa kebaikan (kebahagiaan dan kesejahteraan bersama).

Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita tidak bolehbersikap acuh tak acuh (tidak peduli) terhadap setiap kebijakan publikyang ada. Mengapa begitu? Sebab setiap kebijakan publik tentu akanmengikat dan mempengaruhi kepentingan hidup rakyat. Pengaruhkebijakan publik itu ada yang positif dan ada pula yang negatif, baik yanglangsung mengenai diri kita maupun yang dirasakan dan dialami olehorang lain atau kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kalianharus tanggap dan peduli terhadap setiap kebijakan publik di daerah.


Otonomi Daerah54

Bentuk partisipasi warga negara dalam perumusan kebijakan publikdi daerah dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, peng-awasan maupun dalam menikmati hasilnya. Dalam merumuskan danmelaksanakan kebijakan publik, di daerah juga memerlukan partisipasidalam tiga bentuk tersebut, yaitu partisipasi dalam bentuk buah pikiran,partisipasi dalam bentuk tenaga (kerja), dan partisipasi dalam bentukkeuangan/harta benda. Ketiga bentuk partisipasi tersebut semuanyadihargai sama, karena masing-masing sangat bermanfaat dalammerumuskan dan melaksanakan kebijakan publik di daerah.

Hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam prosespembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik daerahdilindungi oleh undang-undang. Menurut pasal 28 UUD 1945, masyarakatberhak menyampaikan aspirasi dan kepentingannya secara tertulismaupun lisan melalui berbagai media dan saluran yang ada dengan tidakmelanggar undang-undang. Berpartisipasi dalam kebijakan publik daerahberarti mencermati kebijakan publik daerah. Oleh karena itu, wargamasyarakat harus tanggap dan peduli terhadap setiap kebijakan publikdaerah. Beberapa aspek yang perlu dicermati dari sebuah kebijakanpublik daerah, antara lain pembuat kebijakan, isi kebijakan, pelaksanaankebijakan, hasil, dan dampak kebijakan.

1) Pembuat kebijakan

Pada materi sebelumnya, kamu telah memahami pembuat kebijakanpublik daerah, bukan? Nah, setelah kamu memahami pembuat kebijakanpublik daerah, cermati lah dengan berpedoman pada beberapapertanyaan berikut. Apakah kebijakan publik daerah itu telah dibuat olehlembaga yang berwenang? Apa yang akan terjadi seandainya kebijakanpublik daerah tersebut dibuat oleh pejabat atau lembaga yang salah atautidak berwenang?

Apabila seorang pejabat atau lembaga pemerintah diberikankebebasan untuk membuat kebijakan publik daerah di luar wewenangnya,akan terjadi ketidakpastian hukum (kekacauan hukum). Akibatnya terjadiketidaktertiban masyarakat dan tidak tercapainya keadilan sosial dankesejahteraan masyarakat. Jika terjadi hal seperti ini, bagaimanapartisipasi masyarakat yang tepat? Bagaimana pula partisipasimasyarakat apabila sebuah kebijakan publik daerah sudah dibuat olehlembaga yang berwenang?



2) Isi kebijakan

Dengan mencermati isi dari sebuahkebijakan publik daerah, akan dapat di-ketahui ketetapan atau ketidaktepatansebuah kebijakan publik untuk menjawabpersoalan yang ada. Dalam hal ini perludicermati apakah kebijakan publik daerahtersebut sudah menjawab permasalahanyang dihadapi masyarakat? Apakah adakegiatan yang diprioritaskan atau didahu-lukan dari kegiatan lainnya secara tepat?

Jika isi kebijakan publik daerah setelah dicermati ternyata tidak tepat,bagaimana bentuk partisipasi masyarakat? Bagaimana pula seandainyasebuah kebijakan publik daerah isinya sudah dapat menjawab persoalanyang dihadapi masyarakat?

3) Pelaksanaan kebijakan

Dalam hal ini perlu dicermati apakah pelaksanaan kebijakan publikdaerah telah sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan sebelumnya?Apabila terjadi penyimpangan, masyarakatlah yang berhak dan harusmengkritisi kebijakan tersebut. Secara umum, pelaksanaan kebijakan publikdaerah yang baik akan menentukan tercapainya tujuan kebijakan publiktersebut. Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan publik daerah yang tidakatau kurang baik akan menghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Bagaimana wujud partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaankebijakan publik daerah yang sudah baik? Bagaimana pula wujudpartisipasi masyarakat apabila pelaksanaan kebijakan publik daerah itutidak atau kurang baik?

4) Hasil kebijakan

Hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan publik daerah dapat berupabentuk fisik, seperti bangunan gedung, jembatan, dan sarana umum.Namun, dapat juga berupa hal-hal yang bersifat nonfisik, seperti peningkatankeimanan dan ketakwaan, kerukunan hidup, kedisipl inan, dansebagainya. Apabila hasil dari pelaksanaan kebijakan publik daerah tidaksesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya menunjukkan kegagalansebuah kebijakan tersebut.

Unjuk rasa merupakan salah satu cara berpartisipasi dalamperumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakanpublik daerah.

Sumber: anti-jagd.com2.6Gambar


Otonomi Daerah56

Bagaimana partisipasi masyarakat yang seharusnya jika menemukanhasil pelaksanaan sebuah kebijakan publik daerah tidak sesuai?Bagaimana pula partisipasi masyarakat yang harus dilakukan terhadaphasil-hasil dari kebijakan publik daerah yang sudah sesuai dengan rencana?

5) Dampak kebijakan

Dampak dari sebuah kebijakan publik daerah dapat bersifat positifdan dapat pula bersifat negatif. Berdampak positif jika kebijakan publikdaerah itu menimbulkan akibat positif terhadap kehidupan masyarakat.Akibat yang membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bersama(kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna), misalnya peningkatankualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktivitas masyarakat,dan sebagainya. Sementara itu, dampak yang negatif, yaitu akibat yangmembawa keburukan, ketidakadilan dan kesengsaraan bagi masyarakatbanyak. Dapatkah kamu menilai suatu kebijakan publik di daerah? Apasyaratnya suatu kebijakan publik dinilai positif maupun negatif.

Warga masyarakat dituntut untuk selalu terlibat atau berpartisipasisecara aktif dalam mengawasi setiap dampak yang terjadi dari prosespelaksanaan kebijakan publik daerah. Bagaimana wujud partisipasiwarga masyarakat terhadap dampak positif maupun dampak negatif darisebuah kebijakan publik daerah?

d. Konsekuensi jika Masyarakat tidak Berpartisipasi dalamProses Kebijakan Publik Daerah

Perhatikan gambar di samping.Gambar tersebut menunjukkansalah satu kebijakan publik yangberupa Penertiban Pedagang KakiLima (PKL) di sebuah kota. Adakahpartisipasi masyarakat dalam peru-musan dan pelaksanaan kebijakantersebut? Mengapa bisa ter jadipenertiban (penggusuran) secarapaksa? Apa dampak dar i t idakaktifnya masyarakat dalam peru-musan dan pelaksanaan kebijakantersebut? Apa dampak positif dannegatif dari kebijakan tersebut?

Penertiban pedagang kaki lima (PKL), merupakan konsekuensidari tidak berpartisipasinya masyarakat dalam perumusankebijakan publik yang berkaitan dengan persoalan tersebut.




Bagaimana seharusnya tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerahmaupun oleh masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakanpublik?

Konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakanpublik antara lain adalah kemungkinan rendahnya kualitas kebijakanyang dihasilkan. Hal itu terjadi karena tidak semua personil yang terlibatdalam pengambilan kebijakan menguasai pokok permasalahan/materikebijakan yang ditetapkan. Sementara itu, konsekuensi tidak aktifnyamasyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik daerah antara lain:

1) timbulnya gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitasnasional karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapanmasyarakat;

2) terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional sehingga semakinjauh dari tujuan dan cita-cita nasional;

3) semakin tertinggal dengan daerah lain dan bangsa lain;

4) merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah;

5) kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat yang tinggi.

Sebuah kebijakan publik dinilai sebagai sebuah kebijakan yang baik apabilamemenuhi beberapa syarat berikut ini.a. Isinya menyangkut kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi.b. Dibuat oleh lembaga yang berwenang.c. Dapat memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat.d. Membawa kebaikan (manfaat) bagi semua pihak dan sesuai dengan yang

direncanakan.

A g r e g a t

Menyadari dampak negatif yang begitu besar dari keadaan tidakaktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaankebijakan publik maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikandan dilakukan agar keadaan negatif tersebut tidak terjadi.

1) Pemerintah Daerah dan DPRD selaku pengambil kebijakan harusbersedia mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun/merumuskankebijakan publik, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), praktisiuntuk bidang yang bersangkutan, pakar atau akademisi dari universitas,dan pemerhati untuk bidang yang bersangkutan, serta pihak lain.


Otonomi Daerah58

2) Masyarakat selaku objek kebijakan publik harus:

a) memberikan masukan yang baik dan benar kepada pihak pengambilkebijakan, melalui jalur yang juga benar;

b) menerima kebijakan publik tersebut sebagai sebuah tanggung jawabbersama demi terwujudnya tujuan dan cita-cita bersama;

c) mengamankannya, agar tidak terjadi pelanggaran baik oleh dirisendiri maupun oleh orang lain.

1. Siswa dalam kelas kalian dibagi menjadi 4 kelompok.

2. Kerjakan tugas kelompok berikut ini.

3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas!

Lihatlah dan cermatilah gambar di bawah ini, kemudian jawablahpertanyaan-pertanyaannya!

1. Apa kemungkinan yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut?

2. Apa dampak yang mungkin terjadi, apabila peristiwa semacam itu selaluterjadi dalam kehidupan sehari-hari?

3. Sudah adakah peraturan yang mengatur agar kejadian itu tidak terjadi,dan memberikan sanksi bagi yang berani melanggarnya?

4. Bagaimanakah sebaiknya sikap yang kita lakukan apabila teman

kita ada yang terlibat kejadian semacam itu?




5. Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Wujud Sikap Masyarakat dalam Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat mendorong pemerintahdaerah untuk memberdayakan masyarakat. Di samping itu, pemerintahperlu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasimasyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi, selainperan serta pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD), partisipasiaktif masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan danpemerintahan di daerah.

Pada hakikatnya pembangunan dilaksanakan bersama olehmasyarakat dan pemerintah. Jadi, yang bertanggung jawab ataskeberhasilan pembangunan adalah masyarakat dan pemerintah.Masyarakat adalah pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan.Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat tidak boleh hanya melihatseperti menonton pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa partisipasi aktifmasyarakat, mustahil pemerintahan daerah dan pembangunan di daerahbisa berhasil. Pelaku utama pelaksanaan otonomi daerah adalah masya-rakat. Masyarakat merupakan subjek pembangunan di daerahnya tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota.Pertimbangannya adalah bahwa daerah kabupaten dan kota lebih langsungberhubungan dengan masyarakat. Daerah ini diharapkan lebih mengerti danmemenuhi aspirasi masyarakat tersebut. Sementara itu, daerah provinsiselain sebagai daerah otonom juga sebagai Wilayah Administrasi.

A g r e g a t

Peran serta masyarakat sebagai pelaku utama otonomi daerah tidakhanya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap pemerintah daerah.Masyarakat harus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunandi segala bidang, misalnya di bidang pendidikan, masyarakat berperanaktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan mendukungprogram wajar sembilan tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan pemberian bea siswa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakatdi era otonomi daerah ini sangat penting. Masyarakat harus menyadaribahwa berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat merupakan


Otonomi Daerah60

tanggung jawabnya. Jika masyarakat tidak peduli terhadap berbagaipersoalan tersebut, tentunya persoalan masyarakat t idak akanterpecahkan. Oleh karena itu, kamu sebagai bagian dari masyarakatharus peduli dan berperan serta untuk terlibat aktif dalam pembangunanmasyarakat.

Nah, sekarang coba kamu renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut.Apakah kamu memahami persoalan yang saat ini sedang dihadapi olehmasyarakat tempat tinggalmu? Apa peran serta yang dapat kamu lakukanuntuk mengatasi persoalan tersebut?

Seperti yang telah kamu pahami pada materi sebelumnya, Indonesiaadalah negara hukum. Oleh karena itu, segala tindakan pemerintah danwarga negara harus selalu berdasar atas hukum. Setiap warga negaramemiliki kewajiban untuk menaati segala peraturan yang berlaku. Dalampelaksanaan otonomi daerah, setiap warga masyarakat harus mematuhiPeraturan Daerah yang berlaku. Warga masyarakat harus berpartisipasidalam pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan peraturanDaerah. Bagaimana wujud partisipasi warga masyarakat dalampelaksanaan dan pengawasan Perda?

Wujud sikap dan partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaanperaturan daerah dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini.

1) Menjaga/melestarikan lingkungan hidup, seperti tidak membakar hutan,tidak merusak terumbu karang, tidak membuang sampah di sembarangtempat, tidak mencari ikan dengan bom atau racun yang dapatmematikan semua makhluk hidup.

2) Membayar pajak yang menjadi kewajibannya dengan tepat waktu,seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, danRetribusi (parkir, peron, pedagang pasar dan kaki lima).

3) Menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya tidak membuat gaduh dilingkungannya, aktif melaksanakan pengamanan swakarsa dilingkungannya dengan menggiatkan siskamling, berlaku sopan di rumah,di sekolah maupun di jalan raya, dan tidak merusak fasilitas umumyang telah dibangun.

4) Taat dan patuh terhadap hukum/ peraturan perundang-undangan yangberlaku, misalnya dengan tidak melakukan tindak pidana kriminal, tidakmain hakim sendiri terhadap pelaku tindak kriminal yang tertangkapbasah, tidak mengonsumsi berbagai jenis obat terlarang (ganja, pil koplo,sabu-sabu, dll), dan menegakkan kebenaran dan keadilan.



Dengan adanya partisipasi nyata dari setiap anggota masyarakatterhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah bersama wakilrakyat (DPRD), hal itu akan mempercepat tercapainya tujuan bersama.

b. Langkah-Langkah Aktif dalam Memecahkan Masalah-Masalahyang Berkenaan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun2004, ternyata masih banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Mengapaharus terjadi peninjauan ulang? Karena otonomi daerah dalamkenyataannya justru menyimpan kekuatan disintegrasi bangsa(perpecahan) yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya kadang dapat menciptakan“arogansi“ Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak otonomnya. Hal

Diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian tentang posisi diri danpartisipasi siswa dalam pelaksanaan otonomi daerah!

Isilah tabel 2.2 di bawah ini dengan benar !

Tabel 2.2

Wujud Sikap dan Partisipasi Siswa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

1 Lingkungan hidup(penanganan sampah)

2 Pendidikan(dana bea siswa)

3 Retribusi tempat rekreasidan olah raga

4 Koperasi sekolah5 Penggunaan helm

dan sabuk pengaman6 Pembinaan anak-anak

terlantar dan yatim piatu

NoAspek Pelaksanaan

Otonomi Daerah Wujud Sikap Bentuk Partisipasi



Otonomi Daerah62

tersebut dapat terjadi karena sempitnya pemahaman terhadap hakikatotonomi sehingga mereka berlomba untuk maju, tetapi melupakanpersatuan dan kesatuan bangsa. Tentu hal ini tidak kita harapkan dansangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagaimana langkah–langkah aktif dalam mengatasi hal tersebut agartujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tercapai namun tetap sebagaibangsa Indonesia yang demokratis dan bersatu dalam wadah NegaraKesatuan Republik Indonesia? Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapahal yang harus kita lakukan, yaitu:

1) memahami hakikat otonomi daerah,

2) tetap menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi,kepentingan golongan maupun kepentingan daerah,

3) mendukung setiap upaya penegakan supremasi hukum nasional,

4) penerapan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, partisipasi masyarakat,pemerataan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.

Coba renungkan pengalaman dan tindakan yang telah kamu alamidan kamu lakukan. Apakah kamu sudah mengetahui sebelumnya?Sudahkah kalian berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaankebijakan publik? Sudahkah kalian melaksanakan langkah–langkah aktifdalam memecahkan masalah-masalah berkenaan pelaksanaan otonomidaerah? Kalau belum, kalian dapat mencoba memulainya sesuai dengankemampuan masing-masing.

R a n g k u m a n

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan prinsip-prinsipdesentralisasi. Dengan desentralisasi, kekuasaan negara terbagi menjadi“pemerintah pusat “ dan “ pemerintah daerah otonom”. Daerah otonommemiliki hak otonom.

2. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya memiliki tiganilai dasar, yaitu kebebasan, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensikebijakan.



3. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.

4. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pelaksanaan otonomidaerah harus mengarah kepada pembentukan kebijakan pembangunandaerah. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untukmemberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran danfungsi DPRD. Pelaksanaannya dengan mengembangkan otonomi daerahsecara luas, nyata dan bertanggung jawab, mewujudkan perimbangankeuangan antara pusat, daerah secara adil dan mengutamakankepentingan daerah, dan meningkatkan kualitas SDM di daerah sesuaipotensi dan kepentingan daerah.

5. Wilayah NKRI dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten/kota yangbersifat otonom. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahdaerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif,sedangkan hubungan antara Wilayah Administrasi Provinsi denganPemerintah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

6. Hakikat partisipasi adalah ikut serta, turut terlibat dalam kegiatan bersamabaik dengan pikiran, tenaga atau hartanya. Ikut serta melakukan dengankesadaran sendiri, memiliki tujuan, secara sukarela, atas dasar hak dankewajiban, serta memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bentukpartisipasi dapat berupa buah pikiran, tenaga, dan keuangan /harta benda.

7. Kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi dalam perumusankebijakan publik di daerah. Bentuk partisipasi warga negara dalamperumusan kebijakan publik di daerah dapat dilakukan pada tahap peren-canaan, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam menikmati hasilnya.

8. Akibat dari ketidakaktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publikdapat melahirkan sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginandan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sementara itu, akibat dariketidakaktifan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik antaralain timbulnya gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitasnasional, karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapanmasyarakat.


Otonomi Daerah64

9. Dalam melaksanakan otonomi daerah, dibutuhkan peran sertamasyarakat dalam bentuk sikap dan perilaku nyata dalam kehidupansehari-harinya. Langkah–langkah aktif dalam memecahkan masalah-masalah berkenaan pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan.Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tercapainamun tetap sebagai bangsa Indonesia yang demokratis dan bersatudalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelatihan Bab 2

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tanggadaerahnya sendiri, disebut....a. otonomi daerah c. dekonsentrasib. desentralisasi d. sentralisasi

2. Pada hakikatnya yang mempunyai kebebasan itu adalah....a. pemerintah daerah yang bersangkutanb. penduduk yang tinggal di daerah otonomc. pejabat yang berwenang daerah otonomd. pemerintah kabupaten dan pemerintah kota

3. Nilai dasar otonomi yang berarti adanya keterlibatan aktif masyarakat daerahdalam proses kebijakan publik daerahnya adalah....a. kebebasan c. efisiensib. partisipasi d. gotong royong

4. Para pengusaha dan orang-orang kaya lebih banyak berpartisipasi dalam bentuk....a. tenaga c. harta bendab. keuangan d. buah pikiran

5. Hubungan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota bersifat....a. hierarkis c. mitra kerjab. koordinatif d. konsultatif



6. Peran dan kedudukan di antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi mitra kerjayang kedudukannya....a. sejajar c. sebagai eksekutifb. tidak sama d. sebagai legislatif

7. Salah satu hak DPRD adalah hak inisiatif, artinya....a. meminta pertanggungjawaban Kepala Daerahb. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerahc. mengadakan penyelidikand. mengajukan rancangan undang-undang

8. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah....a. UU No. 22 Tahun 1999 c. UU No. 32 Tahun 2004b. UU No. 23 Tahun 1999 d. UU No. 33 Tahun 2004

9. Serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yangberhubungan dengan kepentingan umum disebut....a. Peraturan Daerah c. Kebijakan Pemerintah Daerahb. Kebijakan Publik Daerah d. Keputusan Pemerintah Daerah

10. Sebagai warga negara kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap setiap kebijakanpemerintah, sebab setiap kebijakan pemerintah....a. pasti bermanfaat dan menguntungkanb. pasti mengikat dan mempengaruhi kepentingan hidup rakyatc. mengandung banyak aspek dan dimensid. pasti mengandung sisi-sisi negatif dan positif

11. Apabila Pemerintah Daerah membuat kebijakan publik di luar wewenangnya,akan terjadi....a. kesenjangan sosial dan pertikaian masyarakatb. demonstrasi masyarakat dan tindakan anarkistisc. kepastian hukum dan ketertiban masyarakatd. ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban masyarakat

12. Salah satu bentuk partisipasi warga negara di bidang politik adalah....a. melaksanakan siskamling sesuai jadwalb. ikut serta dalam kegiatan kerja baktic. ikut serta dalam pemilihan umumd. menaati peraturan perundangan yang berlaku


Otonomi Daerah66

13. Berikut ini yang tidak termasuk perwujudan sikap dan perilaku dari warga desadalam kegiatan pemilihan kepala desa adalah....a. menentukan dan mendukung bakal calon tertentub. memelihara kondisi aman, damai, tertib dalam masyarakatc. menerima hasil pemilihan secara demokratisd. memberikan dukungan kepada calon terpilih

14. Pelaku utama pelaksanaan otonomi daerah adalah....a. masyarakat c. pemerintah daerahb. kepala daerah d. DPRD

15. Daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yangsecara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.Hal ini adalah makna otonomi secara....a. luas c. bertanggung jawabb. nyata d. bijaksana

B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan hakikat atau nilai dasar otonomi daerah !

2. Bagaimanakah proses kebijakan publik dalam otonomi daerah itu dilakukan?

3. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publikdaerahmu?

4. Sebutkan sedikitnya 3 contoh kegiatan yang merupakan pelaksanaan otonomidaerah di bidang pemerintahan!

5. Apa manfaat partisipasi warga dalam proses kebijakan publik di daerah?

6. Apa saja yang harus dilakukan daerah dalam hal pemekaran daerah menurutUndang-Undang No. 22 Tahun 1999?

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas yang harus dilaksanakan.Apa saja tugas-tugas pokok DPRD?

8. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan (pelaksanaankebijakan publik)?

9. Menurutmu apa yang menjadi pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah?

10. Sebutkan lima contoh sikap positif terhadap partisipasi aktif masyarakat dalamera otonomi!



Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Wadah organisasi dari sekelompok orang dalam suatu wilayah yang diatur olehpemerintah secara sah, disebut....a. organisasi politik c. pemerintahb. negara d. penduduk

2. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan negara yang tercantum dalam pembukaanUUD 1945 alinea ke empat adalah....a. melindungi segenap bangsab. memajukan kesejahteraan umumc. mencerdaskan kehidupan bangsad. mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

3. Fungsi negara yang paling vital, yaitu fungsi....a. pertahanan c. kesejahteraanb. keamanan dan ketertiban d. keadilan

4. Unsur deklaratif dalam mendirikan negara adalah....a. wilayah c. pemerintahanb. rakyat d. pengakuan negara lain

5. Pengakuan dari negara lain tentang berdirinya negara dibedakan menjadi duamacam, yaitu secara de fakto dan de jure. Yang dimaksud pengakuan secara defacto adalah....a. menurut hukum c. menurut pengakuanb. menurut kenyataan d. menurut keadilan

6. Untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara diperlukan komponenutama sebagai alat yang berasal dari....a. kekuatan TNI dan Polri c. partai politikb. lembaga negara d. organisasi yang dibentuk rakyat

7. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanandan keamanan negara, ditegaskan dalam UUD 1945 pasal....a. 27 ayat (1) c. 30 ayat (1)b. 27 ayat (2) d. 30 ayat (2)

Pelatihan Semester 1



8. Peraturan perundangan yang mengatur tentang pertahanan negara adalah....a. UU No. 2 Tahun 2002 c. UUD 1945 pasal 30 ayat (1)b. UU No. 3 Tahun 2002 d. UUD 1945 pasal 27 ayat (1)

9. Berikut ini yang tidak termasuk keikutsertaan warga negara dalam upayapembelaan negara menurut UU No. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat (2) adalah....a. Pendidikan Kewarganegaraanb. pendidikan sosialc. pelatihan dasar kemiliteran secara wajibd. pengabdian sesuai dengan profesi

10. Berikut ini yang tidak termasuk peranan TNI sebagai alat negara dalammewujudkan pertahanan dan keamanan adalah....a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahb. melindungi keamanan dan keselamatan bangsac. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatd. ikut memelihara perdamaian regional dan internasional

11. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk partisipasi masyarakat dalam menjagalingkungan adalah....a. mengatasi konflik komunalb. mengatasi penyalahgunaan narkobac. mengadakan kegiatan siskamlingd. menanggulangi bencana alam

12. Unsur kekuatan rakyat yang bertugas membantu Polri dalam bidang keamanandan ketertiban adalah....a. hansip c. wanrab. kamra d. linmas

13. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk partisipasi warga masyarakat dalammenjaga lingkungan adalah....a. mengatasi konflik komunalb. mengatasi penyalahgunaan narkobac. kegiatan siskamlingd. menanggulangi bencana alam

14. Untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang dapat mengakibatkanmunculnya gejolak sosial, negara harus melaksanakan fungsi....



a. keadilan c. kesejahteraan dan kemakmuranb. penertiban d. pertahanan dan keamanan

15. Dalam menjaga kelancaran dan ketenteraman, serta mencegah bentrokan dantindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, negara melaksanakan fungsi....a. keadilan c. kesejahteraan dan kemakmuranb. penertiban d. pertahanan dan keamanan

16. Sistem pertahanan dan keamanan yang mengikutsertakan seluruh warga negaradisebut....a. bela negara c. perlawanan negarab. perlawanan rakyat d. sistem hankamrata

17. Luas laut teritorial suatu negara pantai adalah....a. 3 mil c. 12 milb. 10 mil d. 200 mil

18. Pemerintah berhak mengatur kepentingan rakyat tanpa campur tangan negaralain, merupakan pelaksanaan kedaulatan....a. rakyat dan negara c. ke dalamb. keluar d. ke dalam dan ke luar

19. TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakankomponen....a. utama c. cadanganb. pendukung d. wajib

20. Belajar giat dan menaati peraturan di sekolah merupakan bukti keikutsertaansiswa dalam bela negara melalui....a. pertahanan dan keamanan c. pengabdian sesuai profesib. pendidikan kewarganegaraan d. pelatihan secara wajib

21. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahNKRI serta segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhanbangsa disebut....a. hankamrata c. pertahanan negarab. hankam d. ketahanan nasional

22. Berikut ini yang tidak termasuk tiga nilai dasar otonomi daerah adalah....a. kebebasan c. efektivitas dan efisiensib. partisipasi d. demokratis



23. Agar mendapat dukungan dari negara lain dalam pertahanan dan keamanannegara, Indonesia melaksanakan....a. pembentukan pangkalan militer c. melaksanakan politik bebas aktifb. bantuan agresi militer d. bersahabat dengan negara adikuasa

24. Negara Indonesia telah memenuhi syarat-syarat berdirinya negara sejak tanggal....a. 17 Agustus 1945 c. 27 Desember 1949b. 18 Agustus 1945 d. 17 Agustus 1950

25. Terbentuknya organisasi pergerakan nasional merupakan bentuk perjuanganbangsa Indonesia dalam rangka....a. mempertahankan kemerdekaan c. mendirikan negarab. mengisi kemerdekaan d. menentang dan mengusir penjajah

26. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomiuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia disebut....a. otonomi daerah c. dekonsentrasib. desentralisasi d. sentralisasi

27. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakanmasyarakat dan....a. menumbuhkan masyarakat makmurb. meningkatkan partisipasi perangkat daerahc. memberdayakan kepala daerahd. meningkatkan peran dan fungsi DPRD

28. Pasal 27 ayat (3) hasil perubahan UUD 1945, berisi tentang hak dan kewajibanwarga negara untuk....a. menjunjung hukum dan pemerintahanb. melakukan pembelaan negarac. memeluk agama dan kepercayaand. mendapat pendidikan dan pengajaran

29. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam keamanan dan ketertibanadalah....a. melaksanakan siskamling sesuai jadwalb. ikut serta dalam kegiatan kerja baktic. ikut serta dalam pemilihan umumd. menaati peraturan perundangan yang berlaku



30. Hubungan antara Wilayah Administrasi Provinsi dengan daerah kabupaten/ kotabersifat....a. hierarkis c. mitra kerjab. koordinatif d. konsultatif

31. Sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah, DPRD merupakan lembaga. . .a. daerah c. eksekutifb. otonom d. legislatif

32. Salah satu hak DPRD adalah hak inisiatif, artinya....a. meminta pertanggungjawaban Kepala Daerahb. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerahc. mengadakan penyelidikand. mengajukan rancangan undang-undang

33. Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintahpusat dan pemerintahan daerah adalah....a. UU No. 22 Tahun 1999 c. UU No. 32 Tahun 2004b. UU No. 23 Tahun 1999 d. UU No. 33 Tahun 2004

34. Serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yangberhubungan dengan kepentingan umum disebut....a. Peraturan Daerah c. Kebijakan Pemerintah Daerahb. Kebijakan Publik Daerah d. Keputusan Pemerintah Daerah

35. Para petani, buruh, nelayan dan pedagang lebih banyak berpartisipasi dalambentuk....a. tenaga c. harta bendab. keuangan d. buah pikiran

36. Apabila Pemerintah Daerah membuat kebijakan publik di luar wewenangnya,akan terjadi....a. kesenjangan sosial dan pertikaian masyarakatb. demonstrasi masyarakat dan tindakan anarkitisc. kepastian hukum dan ketertiban masyarakatd. ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban masyarakat

37. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah....a. provinsi c. kecamatanb. kabupaten atau kota d. kelurahan



38. Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulandaerah yang bersangkutan merupakan urusan pemerintahan kabupaten/ kota yangbersifat....a. wajib c. sukarelab. pilihan d. khusus

39. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensialmerupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah....a. daerah provinsi c. daerah kotab. daerah kabupaten d. kelurahan

40. Pelaku utama pelaksanaan otonomi daerah adalah....a. masyarakat c. pemerintah daerahb. kepala daerah d. DPRD

B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana hubungan antara tujuan negara dengan fungsi negara?

2. Deskripsikan unsur-unsur negara baik dilihat secara konstitutif maupun deklaratif!

3. Mengapa setiap warga negara berkewajiban melakukan upaya pembelaannegara? Sebutkan alasannya!

4. Bagaimana keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara?

5. Sebutkan partisipasi warga sekolah dalam upaya bela negara!

6. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?

7. Bagaimana wujud partisipasi warga masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan,dan pengawasan kebijakan publik daerah?

8. Jelaskan sistem pemerintahan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004!

9. Bagaimana langkah-langkah aktif dalam memecahkan masalah-masalahberkenaan pelaksanaan otonomi daerah?

10. Jelaskan akibat dari ketidakaktifan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan,dan pengawasan kebijakan publik daerah!


otonomi daerah - · pdf fileotonomi daerah tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yang...

Documents