monitoring dan evaluasi pelaksanaan...

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING DAN EVALUASIPELAKSANAAN PEKERJAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN


MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

1

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





JUNI 2020






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

2

Tgl Terbit

Juni 2020




KATA PENGANTAR

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus

mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur

permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk

mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan,

melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi

menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses birokrasi yang

efektif, efisien dan ekonomis.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria

efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja

yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada

seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,

Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,

tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan

meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui

sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.

SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat

PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melakukan monitoring dan evaluasi

kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman yang terdiri dari monitoring dan evaluasi

tahap perencanaan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan. Proses monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang penting karena dapat digunakan untuk

meminimalisir risiko yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Proses ini menjadi titik ukur

dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat

menentukan bagaimana pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Untuk mewujudkan proses

monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu SOP monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pekerjaan agar proses perencanaan tersebut dapat dipahami dan

dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, Juni 2020

Direktur

Pengembangan Kawasan Permukiman

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

3

Tgl Terbit

Juni 2020









No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

4

Tgl Terbit

Juni 2020




DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 2

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... 4

1. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 6

2. LATAR BELAKANG................................................................................................................. 6

3. TUJUAN .................................................................................................................................. 8

4. RUANG LINGKUP .................................................................................................................. 8

5. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................................ 10

6. DEFINISI ............................................................................................................................... 11

7. URAIAN PROSEDUR ............................................................................................................ 13

8. DAFTAR PERIKSA ................................................................................................................ 15

9. LAMPIRAN ............................................................................................................................ 24

I. FORMAT BERITA ACARA PCM .................................................................................. 24

II. FORMAT SURAT PENYERAHAN LOKASI KERJA (SPL) .............................................. 27

III. FORMAT SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) .................................................. 30

IV. FORMAT BERITA ACARA MOBILISASI PERSONIL-ALAT ........................................... 32

V. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM TEKNIS ...................................... 35

VI. FORMAT BERITA ACARA MC-0 ................................................................................. 43

VII. FORMAT BERITA ACARA ADDENDUM ...................................................................... 45

VIII. FORMAT BERITA ACARA SCM .................................................................................. 48

IX. FORMAT BERITA ACARA PHO .................................................................................. 50






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

5

Tgl Terbit

Juni 2020









No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

6

Tgl Terbit

Juni 2020




1. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

2. LATAR BELAKANG

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus

mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi

peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk mendukung otonomi daerah dan

penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi

yang dapat mewujudkan good governance.

Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang

harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses

birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan

ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai institusi

pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

7

Tgl Terbit

Juni 2020




Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan,

pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan

kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan

penyelenggaraan kawasan permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1)

penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman strategis

dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman; 5) pembinaan pelaksanaan norma,

standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja

penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan

kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan

permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria

efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis

kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur

(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam

hal ini di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi

dan teknis pengembangan kawasan permukiman berjalan dengan pasti, berbagai bentuk

penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut,

maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta rekomendasi tindak

solusinya. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan

publik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus meningkat.






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

8

Tgl Terbit

Juni 2020




Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini

disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-

fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan

baik.

3. TUJUAN

SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

4. RUANG LINGKUP

SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan

monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan

oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Monitoring dan

evaluasi terdiri dari monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pekerjaan, dan monitoring dan evaluasi paska pelaksanaan

pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa

monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau

kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data

masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi

landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan

tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi

yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

9

Tgl Terbit

Juni 2020




mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta

antisipasinya/upaya pemecahannya.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan

kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.

Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu

rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang

telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Proses evaluasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan

pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan

pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses ini menjadi titik ukur dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanan

pekerjaan sehingga dapat menentukan bagaimana pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka

diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses

monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman. SOP ini menjelaskan setiap tahapan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang harus dilakukan dan siapa saja yang

terlibat. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah Direktorat Pengembangan Kawasan

Permukiman mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja, Kepala BPPW,

Staf Subdit Wilayah, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional, dan Kepala

Subdit Wilayah. Tahapan yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi adalah tahap

persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.

Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

kepada Kepala Subdit Wilayah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

10

Tgl Terbit

Juni 2020




pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan

pengecekan dan pelaporan emonitoring progres anggaran dan konstruksi kegiatan oleh

staf, pemeriksaan hasil pengecekan emonitoring oleh Koordinator Pelaksana Fungsi

Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit Wilayah, dan koordinasi dengan BPPW terkait

penyusunan target dan lokasi monitoring.

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi survey kondisi eksisting untuk

melihat progres pelaksanaan pekerjaan yang kemudian didokumentasikan dan menyusun

laporan. Hasil laporan kemudian disampaikan kepada Koordinator Pelaksana Fungsi

Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit Wilayah untuk diperiksa dan dilaporkan kepada

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dalam bentuk nota dinas.

Tahap tindak lanjut berisi rumusan tindakan pengendalian dalam mengatasi hasil

monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan.

SOP Monitoring dan Evaluasi ini dilengkapi dengan format laporan progress yang

digunakan saat melakukan pengecekan emonitoring dan format checklist monitoring

evaluasi yang digunakan saat melakukan survey pekerjaan ke lapangan.

5. TANGGUNG JAWAB

a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pekerjaan bidang pengembangan kawasan permukiman, dan

memastikan agar semua proses berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu, waktu

dan biaya.

b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada

seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

11

Tgl Terbit

Juni 2020




1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh panitia, khususnya pada lingkup

pelayanan fungsionalnya.

2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pekerjaan di Sub Direktorat Wilayah.

6. DEFINISI

No Istilah/Singkatan Keterangan

1 E-Monitoring

Sistem Informasi Pemantauan Progres Pelaksanaan

Kegiatan di Kementerian PUPR

2 Survei

Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan

berdasarkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan

tertentu

3 Asistensi

Membantu pihak lain dalam melakukan tugas

profesionalnya

4 Eksisting Yang sudah ada

5 Dokumentasi

Sebuah cara yang dilakukan untuk

menyediakan dokumen-dokumen dengan

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/

tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukti&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Karangan

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasiat&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Buku

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

12

Tgl Terbit

Juni 2020




Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Notasi Keterangan

Terminator (mulai/selesai)

Proses atau kegiatan

Pengambilan keputusan

Arah proses kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman





MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

13

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak

diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. URAIAN PROSEDUR

No URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU Ket DIREKTUR

PKP

KASUBDIT

WILAYAH

KOORDINATOR

PELAKSANA

STAF

PIC

KABALAI

PPW

KASI

PELAKSANAAN KASATKER PPK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

7.1 Persiapan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

1 Menugaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kegiatan. 1 hari Arahan

2 Pengecekan dan pelaporan e-monitoring progres

anggaran dan konstruksi kegiatan. Laporan Progres 1 hari

Laporan Progres

Pelaksanaan

Pekerjaan

berupa

Profil

Kegiatan

3

Pemeriksaan hasil pengecekan e-monitoring dan

melakukan konfirmasi kendala, tantangan &

hambatan dengan Koordinator Pelaksanaan

BPPW.

(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit, jika

tidak mengembalikan kepada staf)

Laporan

Progres

Pelaksanaan

Pekerjaan

1 hari

Laporan Progres

Pelaksanaan

Pekerjaan dengan

Paraf Koordinator

4

Pemeriksaan hasil konfirmasi e-monitoring.

(Jika setuju, menentukan tindakan yang harus

dilakukan dengan mengarahkan Koordinator

Pelaksana, jika tidak mengembalikan kepada staf)

Laporan Progres

Pelaksanaan

Pekerjaan dengan

Paraf Koordinator

2 hari Arahan dan Tindak

Lanjut

5 Koordinasi penyusunan target lokasi monitoring

dan evaluasi.

Arahan dan

Tindak Lanjut 1 hari

Rencana Target

Lokasi dan Jadwal

Monev

6

Mengkonfirmasi target dan jadwal monitoring

evaluasi.

(Jika tidak setuju, menyusun jadwal ulang dengan

Koordinator Pelaksana. Jika setuju,

mengkonfirmasi jadwal monev)

Rencana Target

Lokasi dan

Jadwal Monev

2 hari Target Lokasi dan

Jadwal Monev

7 Menugaskan Staf PIC Daerah untuk

menindaklanjuti.

Target Lokasi

dan Jadwal

Monev

1 hari Format Monev dan

Kamera

Ya

Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak





MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

14

Tgl Terbit

Juni 2020




No URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU Ket DIREKTUR

PKP

KASUBDIT

WILAYAH

KOORDINATOR

PELAKSANA

STAF

PIC

KABALAI

PPW

KASI

PELAKSANAAN KASATKER PPK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

7.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

1

Survey kondisi eksisting berkoordinasi dengan

Satker

(progres pelaksanaan pekerjaan, permasalahan,

pengendalian & pengawasan teknik)

Format Monev

dan Kamera

3 hari

(per-

lokasi

)

Format monev

yang sudah

ditandatangi oleh

pihak BPPW

2 Pendokumentasian hasil survei/ membuat laporan

Hasil Monev

Format Laporan

Monev

3 hari

Draft Laporan hasil

Monev dan Draft Nota

Dinas

7.3 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

1 Penyampaian laporan hasil monev dan nota dinas Draft Laporan

Hasil Monev 1 hari

Draft Laporan Hasil


Dinas

2

Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota dinas

(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit, jika

tidak mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki)

Draft Laporan

Hasil Monev dan

Draft Nota Dinas

1 hari

Draft Laporan Hasil


Dinas dengan Paraf

Koordinator

3

Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota dinas

(Jika setuju menandatangani dan melaporkan

kepada Direktur, jika tidak mengembalikan kepada

Koordinator untuk diperbaiki)

Draft

LaporanHasil

Monev dan Draft

Nota Dinas

dengan Paraf

Koordinator

1 hari

Laporan Hasil Monev

dan Nota Dinas TTD

Kasubdit

4

Pemeriksaan nota dinas

(Jika setuju menerima, jika tidak mengembalikan

kepada Kasubdit untuk diperbaiki)

Nota Dinas TTD

Kasubdit 1 hari

Tanda terima dan

Arahan Tindak Lanjut

7.4 Tindak Lanjut

1 Evaluasi hasil monev dan menentukan tindakan

selanjutnya

Arahan dan

Tindak Lanjut

Direktur

1 hari Arahan Tindakan

Pengendalian

2 Merumuskan tindakan pengendalian Arahan Tindakan

Pengendalian 1 hari

Rumusan Bentuk

Pengendalian

3 Mengumpulkan dan merumuskan bahan

pengendalian

Rumusan Bentuk

Pengendalian 5 hari

Bahan Pengendalian

Kegiatan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak




DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

15

Tgl Terbit

Juni 2020




8. DAFTAR PERIKSA

A. DATA UMUM

No. INFORMASI ISIAN SUMBER

1. Nama Kegiatan

e-

monitoring

2. Tahun kegiatan

3. Provinsi

4. Kabupaten/Kota

5. Lokasi

(Kelurahan/Desa/Kecamatan/Kawasan)

6. Koordinat

7. Jenis Kontrak

8. Tanggal Kontrak

9. Pagu

10. Nilai kontrak

11. Addendum

Dokumen

Kontrak

Addendum

Addendum 1

Nomor dan Tanggal

Nilai





No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

16

Tgl Terbit

Juni 2020




No. INFORMASI ISIAN SUMBER

Waktu Pelaksanaan

Keterangan Perubahan

Addendum 2

Nomor dan Tanggal

Nilai

Waktu Pelaksanaan

Keterangan Perubahan

Addendum selanjutnya

…..

12. Rencana keuangan

e-

monitoring

13. Rencana fisik

14. Progres keuangan

15. Progres fisik

16. Deviasi





No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

17

Tgl Terbit

Juni 2020




B. DATA KEGIATAN

NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

A. PELAKSANAAN KONTRAK

A.1

Kesiapan

persiapan

pelaksanaan

kontrak dan

penjaminan mutu

Melakukan rapat persiapan

pelaksanaan kontrak (pre-

construction meeting/PCM) dan ada

berita acara

▪ Berita Acara rapat

persiapan (PCM)

Terlampir (SESUAI/TIDAK

SESUAI)

▪ Surat Penyerahan

Lokasi Kerja

Terlampir

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)

▪ Surat Perintah

Mulai Kerja

(SPMK)

Terlampir

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)

A.2

Kesiapan

mobilisasi

pekerjaan

Penyedia Jasa melakukan mobilisasi

personil dan alat sebelum 14 hari

sejak penandatanganan kontrak

Berita Acara

/absensi mobilisasi

personil/alat

Terlampir

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)

A.3

Kesiapan direksi

teknis

Terdapat Surat Keputusan

penunjukan direksi teknis dan

semua unsur lengkap

(Unsur lengkap Direksi Teknis terdiri

dari pengawas lapangan, panitia

peneliti kontrak, PPHP)

Surat Keputusan

penunjukkan direksi

teknis dari Balai

Terlampir

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)

A.4

Pemeriksaan

bersama

(Mutual Check)

Melakukan pemeriksaan bersama

(Mutual Check) dan dihadiri oleh

direksi teknis

Berita Acara MC-0

Daftar hadir dalam

MC-0

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

18

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

A.5

Ketersediaan

gambar kerja

(shop drawing)

Terverifikasinya gambar kerja (shop

drawing) dan sudah ditandatangani

oleh perangkat proyek

Shop Drawing

Layout

Merujuk pada

SE Menteri

PUPR No

15/2019

tentang

Penjaminan

dan

Pengendalian

Mutu Pekerjaan

Konstruksi di

Kementerian

PUPR

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.6

Ketersediaan

Rencana

Keselamatan

Konstruksi

Terverifikasinya AQZ dokumen

Rencana Keselamatan Konstruksi

Dokumen RKK

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.7

Ketersediaan

Permintaan

Pekerjaan

(Request Of Work)

Terverifikasinya permintaan

pekerjaan (Request Of Work) dan

sudah ditandatangani oleh

perangkat proyek

Surat pengajuan

Request Of Work

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.8

Perubahan

Kontrak

(Addendum)

Perubahan kontrak (addendum)

dilakukan berdasarkan alasan yang

jelas

Berita Acara/Surat

Dukungan

pelaksanaan

addendum

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.9

Kesesuaian antara

rencana kualitas

mutu pekerjaan

dengan aktual

kualitas mutu

pekerjaan

Kualitas mutu pekerjaan sesuai

dengan yang dipersyaratkan dalam

dokumen kontrak (RKS)

Hasil Uji

Laboratorium

Hasil Uji Lapangan

MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

19

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

A.10

Ketersediaan

pelaporan

pelaksanaan

pekerjaan

Terverifikasinya laporan hasil

pekerjaan secara tepat waktu

(harian, mingguan, bulanan) yang

dilengkapi dengan dokumentasi

visual serta daftar permasalahan

dan/atau potensi permasalahan

berikut tindak lanjut terhadap

penyelesaian permasalahannya

Laporan

pelaksanaan

pekerjaan

Merujuk pada

SE Menteri

PUPR No

15/2019

tentang

Penjaminan

dan

Pengendalian

Mutu Pekerjaan

Konstruksi di

Kementerian

PUPR

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.11

Kesesuaian jadwal

rencana

pelaksanaan

dengan jadwal

aktual

pelaksanaan

Sesuai, terlambat, atau lebih cepat

dengan jadwal pelaksanaan dalam

Kurva-S

• Kontrak kritis: Dalam periode I

(rencana fisik 0% - 70%), realisasi fisik

terlambat >10%

• Dalam periode II rencana fisik 70%-

100%), realisasi fisik terlambat >5%)

• Dalam periode III rencana fisik 70%-

100%), selisih keterlambatan antara

realisasi fisik pelaksanaan dengan

rencana pelaksanaan < 5% dan

melampaui tahun anggaran berjalan)

▪ Kurva S pada

Link E-mon

▪ Berita Acara

SCM

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.12

Kesesuaian

proses penarikan

keuangan

Kesesuaian Penyerapan keuangan

sesuai dengan rencana penyerapan

yang tertuang dalam kontrak/karwas

▪ Dokumen

kontrak/karwas/

E-monitoring

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

20

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

B. PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B.1

Kesiapan

penyelenggaraan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Konstruksi

Melakukan semua kegiatan Sistem

Manajemen Keselamatan Konstruksi

(SMKK) meliputi penyiapan

dokumen Rencana Keselamatan

Konstruksi, sosialisasi promosi dan

pelatihan K3, APK dan APD,

asuransi dan perizinan, personil K3

Konstruksi, fasilitas sarana dan

prasarana kesehatan serta rambu-

rambu K3

Lembar

pengesahan

dokumen RKK

Merujuk pada

Peraturan

Menteri PUPR

No.21/2019

tentang

Pedoman

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Konstruksi

(SMKK)

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

B.2

Kesesuaian

rencana dengan

pelaksanaan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Konstruksi

Pelaksanaan inspeksi rutin

(harian/mingguan/bulanan)

▪ Foto sarana dan

prasarana K3 di

lapangan

▪ Foto penggunaan

K3 pada pekerja

lapangan

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)





No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

21

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

B.3 Kelengkapan K3

Terverifikasinya Rencana

Keselamatan Kontruksi

Merujuk pada

Peraturan

Menteri PUPR

No.21/2019

tentang

Pedoman

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Konstruksi

(SMKK)

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Sosialisasi dan promosi K3

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Alat Pelindung kerja

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Alat pelindung diri

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Asuransi dan Perizinan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Personil K3

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Fasilitas sarana kesehatan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Rambu-rambu (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Konsultasi dengan ahli terkait

Keselamatan Konstruksi

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

22

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

C. PASCA KONSTRUKSI

C.1 Pemanfaatan

Dilakukan uji coba/lapangan secara

empirik agar hasil konstruksi

berfungsi sesuai rencana

Berita acara

Pemeriksaan

Pekerjaan

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.2

Penyelesaian

Pekerjaan

Konstruksi

Serah Terima Pertama Pekerjaan Berita acara PHO Terlampir (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

As Built Drawing As Built Drawing

Tertuang

dalam

Lampiran FHO

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Serah Terima Akhir Pekerjaan Berita acara FHO Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.3 Dokumentasi

Foto dan Video Sebelum Konstruksi Foto dan Video

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Foto dan Video Saat Konstruksi Foto dan Video

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Profil Kawasan dan Pencapaian

kegiatan

Format Profil

Kawasan

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

23

Tgl Terbit

Juni 2020




LEMBAR PENGESAHAN

TANGGAL:________________

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH

NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN

1. .............................................

……………………………

1. ............................................

……………………………

2. .............................................

……………………………

2. .............................................

……………………………

3. .............................................

……………………………

3. .............................................

……………………………

Keterangan:

• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC

• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan




DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

24

Tgl Terbit

Juni 2020




9. LAMPIRAN

I. FORMAT BERITA ACARA PCM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A

( K O P B A L A I )

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(PRE-CONSTRUCTION MEETING)

Paket Pekerjaan:………………………………………….

Nomor: ………………………………………….

Pada hari ini ………. Tanggal ………. Bulan ………. Tahun ………. Pejabat Pembuat

Komitmen paket ……….……….……….………. telah melakukan Rapat Persiapan

Pelaksanaan Pekerjaan/PCM dengan hasil sebagai berikut:

I. Peserta Rapat

1.1 Pejabat Pembuat Komitmen

a.

b.

1.2 Kontraktor

a.

b.

1.3 Konsultan Supervisi

a.

b.






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

25

Tgl Terbit

Juni 2020




1.4 Unsur Perencana

a.

b.

c.

1.5 Unsur Satker

a.

b.

1.6 Vendor/AMP (apabila digunakan)

a.

b.

II. Pelaksanaan Rapat

2.1 Rapat Dipimpin Oleh:

2.2 Kesepakatan Materi PCM:

No. Materi Pembahasan

Hasil

Pembahasan

Keterangan

1 Program Mutu

2 Organisasi Kerja

3

Tata cara pengaturan

pelaksanaan pekerjaan

4

Jadwal pengadaan

bahan/material,

mobilisasi peralatan

dan personil

5

Penyusunan rencana

dan pelaksanaan

pekerjaan

6

Dan lain-lain yang

dinilai perlu






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

26

Tgl Terbit

Juni 2020




Keterangan:

© : Dibahas

√ : Sepakat

X : Tidak dibahas / Tidak sepakat (diisi sesuai hasil Rapat RP2K)

III. Kesimpulan

(Diisi Hasil Rapat Persiapan Pelaksaan Pekerjaan / Pre-Construction Meeting / PCM)

Demikian Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksaan Pekerjaan ini merupakan suatu

kesatuan dengan dokumen kontrak.

………………………….., ………………………….

Vendor/AMP Kontraktor Unsur Perencana Konsultan

Supervisi

………………………

………………………

…………………………

…………………

PPK Ka. Satker / Ka. Balai

………………………

…………………………






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

27

Tgl Terbit

Juni 2020




II. FORMAT SURAT PENYERAHAN LOKASI KERJA (SPL)



( K O P B A L A I )

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)

Nomor: ………………………………………….

Sehubungan dengan penyelenggaraan Paket Pekerjaan …………………, pada hari ini

………. Tanggal ………. Bulan ………. Tahun ………., Satuan Kerja Pengembangan

Kawasan Permukiman Provinsi …………………, berdasarkan:

1. Perjanjian Kontrak Nomor: …………………

2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: …………………

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : …………………

NIP : …………………

Jabatan : …………………

Alamat : …………………

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan

Kawasan Permukiman pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi

…………………, berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

………………… tanggal …………………, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan

Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

28

Tgl Terbit

Juni 2020




Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

II. Nama : …………………

Jabatan : …………………

Alamat : …………………

Telepon : …………………

NPWP : …………………

Perusahaan Akta Notaris (Perubahan Terakhir)

Nomor : …………………

Tanggal : …………………

Notaris : …………………

Dalam hal ini bertindak dan atas nama ………………………………………………………

untuk selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan penyerahan lokasi Paket

Pekerjaan ………………………………………………………………………… Pada lokasi:

……………………………………………………… dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan

dan ditentukan bahwa lapangan dalam keadaan siap untuk penyelenggaraan.

2. Seluruh pekerjaan diselesaikan dalam kurun waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari

kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai

dengan tanggal ………………….

3. Berkoordinasi dan konsultansi dengan pihak-pihak terkait melalui Direksi Lapangan

selama pelaksanaan pekerjaan;






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

29

Tgl Terbit

Juni 2020




4. Dalam pengawasannya pihak PERTAMA menugaskan ………………… sebagai

konsultan pengawas;

5. Pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

………………………….., ………………………….

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

CV. …………… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

NIP. ……………………………..






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

30

Tgl Terbit

Juni 2020




III. FORMAT SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)



( K O P B A L A I )

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: ………………………………………….

Paket Pekerjaan: ………………………………………….

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perjanjian …………………………… Nomor …………………………...

Tanggal …………………………..., bersama ini memerintahkan:

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp :

NPWP :

Selanjutnya disebut Penyedia Jasa;






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

31

Tgl Terbit

Juni 2020




untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan :

2. Tanggal Mulai Kerja :

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu pelaksanaan : Selama …………………………... dan pekerjaan harus

sudah selesai pada tanggal …………………………...

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan

pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000

(satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu

dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-

syarat Umum Kontrak.

………………………….., ………………………….

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama

PIHAK PERTAMA

CV. ……………

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

NIP. ……………………………..






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

32

Tgl Terbit

Juni 2020




IV. FORMAT BERITA ACARA MOBILISASI PERSONIL-ALAT

K E M E N T ER I A N P EK ER JA A N UM UM DA N PE R U M A H A N R A KY AT


( K O P B A L A I )

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN MOBILISASI PERALATAN/PERSONIL

Nomor : ………………………………………….

Paket Pekerjaan : ………………………………………….

Nama PPK/Satker : ………………………………………….

Tahun Anggaran : ………………………………………….

Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat

di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan

Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

Permukiman Provinsi …………… yang diangkat berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja

Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi …………… Nomor: …………… tanggal

……………, telah mengadakan klarifikasi dan pemeriksaan kelaikan peralatan/ personil

kepada Penyedia Jasa ………………………… yang telah ditetapkan sebagai Pemenang

untuk Paket Pekerjaan “………………………………………”, dengan hasil sebagai berikut:

I. Data Umum:

Nama Perusahaan :

Alamat :

NPWP :

Nilai Pekerjaan :






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

33

Tgl Terbit

Juni 2020




II. Aspek – aspek Kelaiakan Peralatan:

a) Kualifikasi peralatan yang diusulkan ………………………… persyaratan KAK.

Daftar Peralatan yang dimobilisasi adalah sebagai berikut:

No. Daftar

Peralatan Jumlah

Status (layak pakai/tidak

layak pakai) Keterangan

b) Dengan ini dinyatakan seluruh peralatan penyedia jasa adalah

…………………………

III. Aspek – aspek Kelaikan Personil:

a) Kualifikasi tenaga ahli, dengan hasil seluruh tenaga ahli yang diusulkan sudah

memenuhi persyaratan. Daftar Personil yang dimobilisasi adalah sebagai berikut:

No. Jabatan Nama Personil SKA Status

(Tetap/Tidak Tetap) Ket

b) Penyedia Jasa telah menyampaikan pernyataan sehat personil (terlampir).

c) Dengan ini dinyatakan seluruh personil penyedia jasa adalah

……………………………………………………………………………….






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

34

Tgl Terbit

Juni 2020




Dengan demikian, maka Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi di

Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi

………………………… dan Penyedia Jasa menyatakan sepakat Pemeriksaan mobilisasi

peralatan/personil ini sebagai bagian dari tahap persiapan pekerjaan yang efisien dan efektif

dengan tetap mempertahankan hasil yang akan dicapai sesuai penawaran teknis yang

diajukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan disepakati bersama,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………

PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI ……………

TAHUN ANGGARAN ……………

No Nama Posisi TTD

1. ............................................. ................................ ............................

NIP. .....................................

2. ............................................. ................................ ............................

NIP. .....................................

Penyedia Jasa Kontruksi

……………………………..

……………………………..

……………………………..






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

35

Tgl Terbit

Juni 2020




V. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM TEKNIS



( K O P B A L A I )

KEPUTUSAN KEPALA

SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………

NOMOR: …………

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PANITIA

PENELITI KONTRAK, DIREKSI LAPANGAN DAN PENGAWAS LAPANGAN

KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH

PROVINSI …………….

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi …………… dianggap perlu

untuk menugaskan nama Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan, Panitia Peneliti Kontrak, Direksi Lapangan dan Pengawas

Lapangan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman

Wilayah Provinsi ……………;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap

cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah

Provinsi ……………;






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

36

Tgl Terbit

Juni 2020




Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun …… tentang

Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun …… tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2019

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang

merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

05/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

……/KPTS/M/…… tentang Pengangkatan Atasan/Atasan

Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di

Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun

Anggaran ……;






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

37

Tgl Terbit

Juni 2020




11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran …… Satker

Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi …………… No. SP DIPA

……………, tanggal …………….

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA

PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………… TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL

PEKERJAAN, PANITIA PENELITI KONTRAK, DIREKSI LAPANGAN DAN

PENGAWAS LAPANGAN PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN

PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI ……………. TAHUN

ANGGARAN …………….

PERTAMA : Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Peneliti

Kontrak, Direksi Lapangan dan Pengawas Lapangan pada Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi …………….

Tahun Anggaran ……………. Sebagaimana tertera dalam Lampiran I,

II, III dan IV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk nama – nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) dan

menduduki jabatan pada kolom 3 (tiga) lampiran I, II, III, dan IV

Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk maksud diatas dibebankan pada

Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah

Provinsi ……………. Tahun Anggaran …………….

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan

ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

38

Tgl Terbit

Juni 2020




Ditetapkan di ……………

Pada tanggal ……………

Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman

Wilayah Provinsi …………….

………………………………….

NIP. 198101032014122003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta;

3. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PUPR;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR;

5. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah ……………;

6. Kapala Satuan Kerja …………… Prasarana Permukiman Provinsi ……………;

7. Pejabat Penandatangan SPM Satker …………… Prasarana Permukiman Provinsi

……………;

8. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;

9. Arsip.






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

39

Tgl Terbit

Juni 2020




Lampiran I SK No. ……………

Tanggal : ……………

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN

PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………….

TAHUN ANGGARAN …………….

No. Nama Jabatan Ditugaskan Pada

1 ……………. ……………. …………….

2 ……………. ……………. …………….

Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana

Permukiman Wilayah Provinsi

…………….

………………………………….

NIP. 198101032014122003






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

40

Tgl Terbit

Juni 2020




Lampiran II SK No. ……………


PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SATUAN KERJA

PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………….



1 ……………. ……………. …………….

2 ……………. ……………. …………….

Kepala Satuan Kerja



…………….

………………………………….

NIP. 198101032014122003






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

41

Tgl Terbit

Juni 2020




Lampiran III SK No. ……………


PENUNJUKAN PANITIA PENELITI KONTRAK PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN

PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………….



1 ……………. ……………. …………….

2 ……………. ……………. …………….

Kepala Satuan Kerja



…………….

………………………………….

NIP. 198101032014122003






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

42

Tgl Terbit

Juni 2020




Lampiran IV SK No. ……………


PENUNJUKAN DIREKSI DAN PENGAWAS LAPANGAN PADA SATUAN KERJA

PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………….



1 ……………. ……………. …………….

2 ……………. ……………. …………….

Kepala Satuan Kerja



…………….

………………………………….

NIP. 198101032014122003






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

43

Tgl Terbit

Juni 2020




VI. FORMAT BERITA ACARA MC-0



( K O P B A L A I )

BERITA ACARA MUTUAL CHECK (MC.0%)

Nomor : ………………………………………….

Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun ……………

bertempat di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

3. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini telah sepakat mengadakan penelitian dan perhitungan kuantitas pekerjaan

bersama di lapangan, antara Direksi Pekerjaan, Konsultan Pengawas, Tim Panitia Peneliti

Pelaksanaan Kontrak dengan Direktur Utama Kontraktor Pelaksana, atas:






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

44

Tgl Terbit

Juni 2020




Pekerjaan :

Lokasi :

Nomor Kontrak :

Tanggal Kontrak :

Dengan hasil penelitian dan perhitungan sebagaimana kuantitas pekerjaan terlampir.

PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………

PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI ……………

TAHUN ANGGARAN ……………

No Nama Posisi TTD

1. ............................................. ................................ ............................

NIP. .....................................

2. ............................................. ................................ ............................

NIP. .....................................

DIREKSI PEKERJAAN KONTRAKTOR PELAKSANA

KONSULTAN PENGAWAS

……………………………..

……………………………..

……………………………..






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

45

Tgl Terbit

Juni 2020




VII. FORMAT BERITA ACARA ADDENDUM



( K O P B A L A I )

BERITA ACARA ADDENDUM - 02

NOMOR : ………………………………………….

TANGGAL : : ………………………………………….

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

NOMOR: : ………………………………………….

TANGGAL : : ………………………………………….

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

………………………………………….………………………………………….

Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat

di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Jabatan :

Alamat :






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

46

Tgl Terbit

Juni 2020




Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi ……………, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana

Permukiman Provinsi ……………, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor: ……………, tanggal ………… , selanjutnya disebut “PIHAK

PERTAMA”.

II. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak didalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan

atas nama …………… berdasarkan akte Notaris …………… Nomor: ……………, tanggal

……………, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan:

a. DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi ……………,

Nomor: ……………, tanggal ……………

b. Surat Perjanjian Kerja Nomor ……………, tanggal ……………

Kedua Belah Pihak telah sepakat mengadakan Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Nomor:

……………, tanggal ……………, untuk pekerjaan: ……………………………………….

Pasal ……………

…………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

47

Tgl Terbit

Juni 2020




Dengan demikian Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Amandemen

Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas.



……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

NIP. ……………………………..






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

48

Tgl Terbit

Juni 2020




VIII. FORMAT BERITA ACARA SCM



( K O P B A L A I )

BERITA ACARA RAPAT PEMBUKTIAN (SHOW CAUSE MEETING/SCM I)

Pekerjaan :

………………………………………………………………………………….

Nomor : ………………………………………….

Pada hari ini, …………… tanggal ……………bulan …………… tahun ……………, kami

yang bertanda tangan di bawah ini, PPK ……………, Konsultan Supervisi CV. ……………,

dan Kontraktor Pelaksana CV. ……………, telah mengadakan Rapat Pembuktian (Show

Cause Meeting/SCM I) Pekerjaan: …………… Desa …………… Kecamatan ……………

Kabupaten …………… yang bertempat di Ruang Rapat Satuan Kerja …………… Prasarana

Permukiman Provinsi …………….

I. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. …………… : ……………

2. …………… : ……………

II. Rapat dimulai pada pukul …………… dengan ucapan terima kasih atas kehadiran

peserta Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM I) Pekerjaan : …………… Desa

…………… Kecamatan …………… Kabupaten ……………, dan dilanjutkan dengan

evaluasi perkembangan fisik di lapangan. Adapun permasalahan yang dibahas adalah

sebagai berikut :

1. Progress pekerjaan pada minggu XV yaitu:

Rencana : …………… %

Realisasi : …………… %

Deviasi : …………… %

Sehingga berdasarkan klausul dalam syarat-syarat umum kontrak, maka kontrak

pekerjaan ini dinyatakan sebagai kontrak ……………;






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

49

Tgl Terbit

Juni 2020




2. Sisa waktu pekerjaan ……………hari kalender, diharapkan kontraktor pelaksana dan

konsultan supervisi membuat rencana percepatan pekerjaan/action plan setiap

minggunya, dan selalu berkoordinasi dengan PPK, Direksi, dan Pengawas;

3. Adanya permasalahan teknis dan sosial antara lain:

a. ……………

b. ……………

c. ……………

Dilanjutkan dengan tanya jawab dan kesepakatan mengenai tindak lanjut yang dipakai

untuk mengejar keterlambatan fisik.

III. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan Rapat Pembuktian (SCM I) yang telah

dilaksanakan, bahwa Kontraktor Pelaksana (……………) segera mengambil langkah-

langkah untuk mempercepat peningkatan aktivitas di lapangan sebagai berikut:

1. ……………

2. ……………

3. ……………

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

………………………….., ………………………….

Kontraktor Pelaksana Konsultan Supervisi Direksi Lapangan

CV. …………… CV. ……………

……………………………..

……………………………..

……………………………..

NIP.……………

Ka. Satker / Ka. Balai

……………………………..

NIP. ……………






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

50

Tgl Terbit

Juni 2020




IX. FORMAT BERITA ACARA PHO



( K O P B A L A I )

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

Nomor : ………………………………………….

Pada hari ini, …………...… tanggal …….….……bulan ………..…… tahun ………..……,

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ……………………

Jabatan : ……………………

Alamat : ……………………

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ……………………

Jabatan : ……………………

Alamat : ……………………

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak

Nomor : ……………………

Tanggal : ……………………






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

51

Tgl Terbit

Juni 2020




2. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum I)

Nomor : ……………………

Tanggal : ……………………

3. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum II)

Nomor : ……………………

Tanggal : ……………………

4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor : ……………………

Tanggal : ……………………

5. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan

Nomor : ……………………

Tanggal : ……………………

Maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pertama

pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan untuk yang pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA

hasil pelaksanaan Pekerjaan ……………………

PASAL 2

PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan dan PIHAK KEDUA

wajib memelihara hasil pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan

puluh) hari kalender terhitung sejak …………………… sampai tanggal ……………………

dengan memperbaiki/menyelesaikan segala kerusakan/cacat-cacat dalam pekerjaan

selama masa pemeliharaan tersebut.






No Dokumen

SOP-PKP-04

No. Revisi

01

Hal

52

Tgl Terbit

Juni 2020




PASAL 3

PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan total 100% kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian

denda dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut ……………………

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

NIP. ……………………………..

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110Telp/Fax : (021) 72797427

monitoring dan evaluasi pelaksanaan...

Documents