monitoring dan evaluasi perencanaan...

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING DAN EVALUASIPERENCANAAN PEKERJAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN


MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN

No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

0

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

1

Tgl Terbit

Juni 2020








JUNI 2020






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

2

Tgl Terbit

Juni 2020









No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

3

Tgl Terbit

Juni 2020




KATA PENGANTAR

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus

mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur

permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk

mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan,

melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi

menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses birokrasi yang

efektif, efisien dan ekonomis.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria

efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja

yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada

seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,

Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,

tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan

meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui

sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.

SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat

PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melaksanakan keterpaduan perencanaan

dalam pengembangan kawasan permukiman yang memadukan dokumen perencanaan dari

seluruh sektor di Cipta Karya agar perencanaan infrastruktur tidak tumpang tindih dalam

menciptakan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan

berkelanjutan. Untuk mewujudkan proses keterpaduan perencanaan yang efektif dan efisien

maka diperlukan suatu SOP agar proses perencanaan tersebut dapat dipahami dan

dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, Juni 2020

Direktur

Pengembangan Kawasan Permukiman

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

4

Tgl Terbit

Juni 2020









No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

5

Tgl Terbit

Juni 2020




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 3

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... 5

1. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 7

2. LATAR BELAKANG ................................................................................................................. 7

3. TUJUAN .................................................................................................................................. 9

4. RUANG LINGKUP .................................................................................................................. 9

5. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................................ 11

6. DEFINISI ............................................................................................................................... 12

7. URAIAN PROSEDUR ............................................................................................................ 14

8. DAFTAR PERIKSA ................................................................................................................ 17

9. LAMPIRAN ............................................................................................................................ 31

I. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET .......... 31

II. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENGELOLA ASET ....... 33

III. FORMAT SK PENETAPAN LOKASI KUMUH ............................................................... 36

IV. FORMAT PERBUP/PERWAL RP2KPKPK .................................................................... 41

V. FORMAT SURAT KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA ASET KEGIATAN PISEW ..... 49

VI. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DED DAN RAB .......................................... 51






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

6

Tgl Terbit

Juni 2020









No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

7

Tgl Terbit

Juni 2020




1. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

2. LATAR BELAKANG

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus

mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi

peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk mendukung otonomi daerah dan

penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi

yang dapat mewujudkan good governance.

Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang

harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses

birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan

ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai institusi

pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

8

Tgl Terbit

Juni 2020




Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan,

pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan

kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan

penyelenggaraan kawasan permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1)

penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman strategis

dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman; 5) pembinaan pelaksanaan norma,

standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja

penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan

kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan

permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria

efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis

kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur

(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam

hal ini di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi

dan teknis pengembangan kawasan permukiman berjalan dengan pasti, berbagai bentuk

penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut,

maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta rekomendasi tindak

solusinya. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan

publik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus meningkat.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

9

Tgl Terbit

Juni 2020




Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini

disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-

fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan

baik.

3. TUJUAN

SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi

perencanaan pekerjaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tepat mutu dan

tepat waktu.

4. RUANG LINGKUP

SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan

monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan

oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rangkaian

proses kegiatan pengembangan kawasan permukiman. Monitoring dan evaluasi terdiri dari

monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pekerjaan, serta monitoring dan evaluasi paska pelaksanaan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa

monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau

kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data

masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi

landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

10

Tgl Terbit

Juni 2020




Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal

atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring

adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan

permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan

merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan

berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan

dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat

keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Proses evaluasi pada tahap perencanaan pekerjaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan

sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan

menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan

yang telah dirumuskan sebelumnya.

Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka

diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses

monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman.

SOP monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan dilakukan setelah terpilihnya

lokasi kegiatan dalam Konsultasi Regional hingga sebelum proses lelang dimulai. SOP ini

menjelaskan setiap tahapan monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan di lapangan

yang harus dilakukan dan siapa saja yang terlibat. Pelaksana monitoring dan evaluasi

adalah Kepala Satuan Kerja, Kepala BPPW, Staf Subdit Wilayah, Koordinator Pelaksana

Fungsi Pelayanan Fungsional, dan Kepala Subdit Wilayah.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

11

Tgl Terbit

Juni 2020




Tahapan yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi adalah tahap persiapan,

pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.

Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

kepada Kepala Subdit Wilayah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi

perencanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan

pengecekan skoring Readiness Criteria oleh staf, pemeriksaan hasil pengecekan e-

monitoring oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit,

dan koordinasi dengan BPPW terkait penyusunan target dan lokasi monitoring.

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi pembahasan ketersediaan

Readiness Criteria di kantor BPPW, survei kondisi eksisting untuk melihat progress kesiapan

pekerjaan yang kemudian didokumentasikan dan menyusun laporan. Hasil laporan

kemudian disampaikan kepada Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan

Kepala Subdit Wilayah untuk diperiksa dan dilaporkan kepada Direktur Pengembangan

Kawasan Permukiman dalam bentuk nota dinas.

Tahap tindak lanjut berisi rumusan tindakan pengendalian dalam mengatasi hasil

monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan.

SOP Monitoring dan Evaluasi ini dilengkapi dengan format laporan progres yang

digunakan saat melakukan pengecekan e-monitoring dan format daftar periksa monitoring

evaluasi yang digunakan saat melakukan survei pekerjaan ke lapangan.

5. TANGGUNG JAWAB

a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

perencanaan pekerjaan bidang pengembangan kawasan permukiman, dan

memastikan agar semua proses berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu, waktu

dan biaya.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

12

Tgl Terbit

Juni 2020




b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada

seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

perencanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :

1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pelaksana, khususnya pada lingkup

pelayanan fungsionalnya.

2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

perencanaan pekerjaan di Sub Direktorat Wilayah.

6. DEFINISI

No Istilah/Singkatan Keterangan

1 SIPPa

Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran

merupakan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi yang mengelola proses perencanaan serta

penyusunan program dan anggaran bidang Cipta Karya

2

Readiness

Criteria

Ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap kesiapan

teknis dan administratif yang ditentukan sebelum

pelaksanaan kegiatan

3 Survei

Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan

berdasarkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu

4 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas profesionalnya

5 Eksisting Yang sudah ada

6 Dokumentasi

Sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen -

dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari

pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan /

tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukti&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Karangan

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasiat&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Buku

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

13

Tgl Terbit

Juni 2020




Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Notasi Keterangan

Terminator (mulai/selesai)

Proses atau kegiatan

Pengambilan keputusan

Arah proses kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

14

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak

diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. URAIAN PROSEDUR

No URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU Ket DIREKTUR

PKP

KASUBDIT

WILAYAH

KOORDINATOR

PELAKSANA

STAF

PIC

KABALAI

PPW

KASI

PERENCANAAN KASATKER PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

7.1 Persiapan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Fisik Pekerjaan

1 Menugaskan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan 1 hari Arahan

Garis

koordinasi

penugasan

berjenjang

2 Pengecekan dan pelaporan skoring RC

kegiatan dalam SIPPa

Format skoring RC

dari SIPPa 1 hari

Laporan Skoring

RC Kegiatan On desk job

3

Pemeriksaan hasil pengecekan skoring RC

kegiatan dan melakukan konfirmasi kendala,

tantangan & hambatan dengan Koordinator

Perencanaan BPPW

(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit. Jika

tidak setuju, mengembalikan kepada staf)

Laporan Skoring RC

Kegiatan 1 hari

Laporan Skoring

RC Kegiatan

dengan Paraf

Koordinator

4

Pemeriksaan hasil pengecekan skoring RC

kegiatan

(Jika setuju, menentukan tindakan yang harus

dilakukan dengan mengarahkan Koordinator

Pelaksana. Jika tidak setuju, mengembalikan

kepada staf)

Laporan Skoring RC

Kegiatan dengan

Paraf Koordinator

2 hari Arahan dan Tindak

Lanjut

5 Koordinasi penyusunan target lokasi

monitoring dan evaluasi

Arahan dan Tindak

Lanjut 1 hari

Rencana Target

Lokasi dan Jadwal

Monev

6

Mengkonfirmasi target dan jadwal monitoring

evaluasi.

(Jika setuju, mengkonfirmasi jadwal monev.

Jika tidak setuju, menyusun jadwal ulang

dengan Koordinator Pelaksana)

Rencana Target

Lokasi dan Jadwal

Monev

2 hari Target Lokasi dan

Jadwal Monev

Kepala BPPW

sebagai

tembusan

7 Menyusun surat pengantar monitoring dan

evaluasi dari Direktur PKP kepada BPPW

Target Lokasi dan

Jadwal Monev 1 hari

Surat Pengantar

Monev

8 Menugaskan Staf PIC Daerah untuk

menindaklanjuti.

Target Lokasi dan

Jadwal Monev dan

Surat Pengantar

Monev

1 hari Format Monev dan

Kamera

Ya

Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

15

Tgl Terbit

Juni 2020




No URAIAN PROSEDUR


PKP

KASUBDIT

WILAYAH

KOORDINATOR

PELAKSANA

STAF

PIC

KABALAI

PPW

KASI


7.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Fisik Pekerjaan

1 Melakukan pembahasan konfirmasi terkait

ketersediaan RC di kantor BPPW

1. Laporan Skoring

Kegiatan

2. Arahan dan tindak

lanjut

3. Format Monev

dan Kamera

Berita Acara Hasil

Pembahasan

Pembahasan

dilakukan

secara

bersama-

sama

2

Survei kondisi eksisting berkoordinasi

dengan Satker

(lahan dan lokasi, kesiapan pemda

menerima aset, dan dokumen

perencanaan)

Format Monev

Kegiatan Fisik

Pekerjaan

3 hari

(per-

lokasi)

Format monev

yang sudah

ditandatangani

oleh pihak BPPW

On field job

Survey

dilakukan

secara

bersama-

sama

3 Pendokumentasian hasil survei/membuat

laporan Hasil Monev 3 hari

Draft Laporan

hasil Monev dan

Draft Nota Dinas

(dengan

melampirkan

format monev)

4

Pemeriksaan format monev yang sudah

ditandatangani

(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit,

jika tidak mengembalikan kepada staf untuk

diperbaiki)

Draft Laporan hasil

Monev (dengan

melampirkan format

monev)

1 hari

Draft Laporan

hasil Monev

(dengan

melampirkan

format monev)

dengan paraf

Koordinator

5

Pemeriksaan laporan hasil monev

(Jika setuju memberikan arahan untuk

lelang dan pembuatan nota dinas, jika tidak

mengembalikan kepada Koordinator untuk

ditindaklanjuti)

Draft Laporan hasil

Monev (dengan

melampirkan format

monev) dengan

paraf Koordinator

3 hari Arahan untuk

lelang

Jika

Perbaikan

maka

dilakukan

selama 2

minggu

Tidak

Tidak Ya

Ya






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

16

Tgl Terbit

Juni 2020




No URAIAN PROSEDUR


PKP

KASUBDIT

WILAYAH

KOORDINATOR

PELAKSANA

STAF

PIC

KABALAI

PPW

KASI


7.3 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Pekerjaan

1 Penyusunan nota dinas Draft Laporan Hasil

Monev 1 hari Draft Nota Dinas

2

Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota

dinas

(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit,

jika tidak mengembalikan kepada staf untuk

diperbaiki)

Draft Nota Dinas 1 hari

Draft Nota Dinas

dengan Paraf

Koordinator

3

Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota

dinas

(Jika setuju menandatangani dan

melaporkan kepada Direktur, jika tidak

mengembalikan kepada Koordinator untuk

diperbaiki)

Draft Nota Dinas

dengan Paraf

Koordinator

1 hari Nota Dinas TTD

Kasubdit

4

Pemeriksaan nota dinas

(Jika setuju menerima, jika tidak

mengembalikan kepada Kasubdit untuk

diperbaiki)

Nota Dinas TTD

Kasubdit 1 hari

Tanda terima dan

Arahan Tindak

Lanjut

7.4 Tindak Lanjut

1 Evaluasi hasil monev dan menentukan

tindakan selanjutnya

Arahan dan Tindak

Lanjut Direktur 1 hari

Arahan Tindakan

Pengendalian

2 Merumuskan tindakan pengendalian

Arahan Tindakan

Pengendalian 1 hari

Rumusan Bentuk

Pengendalian

Perumusan

dilakukan

secara

bersama-

sama

3 Mengumpulkan dan merumuskan bahan

pengendalian

Rumusan Bentuk

Pengendalian 5 hari

Bahan

Pengendalian

Kegiatan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

17

Tgl Terbit

Juni 2020




8. DAFTAR PERIKSA

A. DATA UMUM

NO INFORMASI ISIAN SUMBER

1 Nama Paket

SIPPa/Dokumen Sah

Lainnya

2 Tahun kegiatan

3 Provinsi

4 Kabupaten/Kota

5 Lokasi (Kelurahan/Desa/Kecamatan/kawasan)

6 Koordinat

7 Jenis Kegiatan

8 Pagu

9 Kategori






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

18

Tgl Terbit

Juni 2020




B. DATA KEGIATAN

NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

A. LAHAN DAN LOKASI

A.1 Status Lahan

Lahan sudah bersertifikat / sudah

dilakukan pengukuran oleh BPN

dengan status Lahan milik Pemda atau

Lahan milik masyarakat yang sudah

dihibahkan atau Lahan milik swasta

yang sudah ada MoU dengan Pemda.

• Sertifikat tanah

(SHM, HGU, HGB,

Akta jual beli, Letter

C/Girik)

• Surat Hibah dengan

materai/notaris

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)

A.2

Kesesuaian

lokasi secara

teknis

Lokasi terpilih telah sesuai dengan

rencana peruntukan yang terdapat di

dalam rencana tata ruang daerah

(RTRW)

Peta overlay antara

lokasi terpilih dengan

peta RTRW daerah

atau RDTR daerah

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

19

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

B. KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET

B.1

Ketersediaan

surat kesiapan

menerima aset

Kesiapan menerima aset yang

menguraikan kesiapan lahan,

kelembagaan, keuangan dan peraturan

Surat Kepala Daerah

tentang Kesediaan

Menerima Aset

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Dukungan berupa

Rekomendasi Teknis

terhadap Pengelolaan

Aset

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

B.2

Ketersediaan

lembaga

pengelola

Institusi pengelola eksisting yang

berpengalaman mengelola infrastruktur

terbangun

Surat Kepala Daerah

tentang Kesiapan

Lembaga Pengelola

dan Pemeliharaan

Aset

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

20

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

C. DOKUMEN PERENCANAAN

C.1 Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh

C.1.1

Landasan

hukum

Tersedianya Peraturan Daerah tentang

Penanganan Kawasan Kumuh

Permukiman Kabupaten/Kota

Perda Kumuh (YA/TIDAK)

SK Penetapan Lokasi

Permukiman Kumuh

Terlampir (YA/TIDAK)

Perbup/Perwal

RP2KPKPK


C.1.2 Profil Kawasan

Peta Delineasi dan Luas Kawasan Peta Delineasi

Kawasan

Merujuk pada

Pedoman

RP2KPKPK

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Ketersediaan data permasalahan

kawasan (7 aspek kekumuhan)

Data baseline numerik

kumuh

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Ketersediaan data potensi dan nilai

strategis kawasan

Dokumen Masterplan

Kawasan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Ketersediaan Peta Tematik Peta Tematik (MEMENUHI/TIDAK






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

21

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

C.1.3 Analisis

Penanganan

Analisis Kebijakan Penanganan

Permukiman Daerah

Dokumen Masterplan

bagian Kebijakan

Diutamakan

sumbernya

adalah

RP2KPKPK

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Analisis Sektor dan Tata Ruang

Dokumen Masterplan

bagian sektoral dan

tata ruang

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Analisis Kebutuhan Penanganan

Permukiman di kawasan perencanaan

Dokumen Masterplan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.1.4

Konsep Desain

Penanganan

Skenario Penanganan Kawasan Dokumen Masterplan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Rencana Penataan Bangunan Dokumen Masterplan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

22

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

Rencana Sistem Jaringan Air Minum Dokumen Masterplan

Rencana

Induk Sistem

Penyediaan

Air Minum

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Rencana Sistem Jaringan Jalan dan

Drainase

Dokumen Masterplan

Rencana

Induk Sistem

Drainase

Perkotaan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Rencana Sistem Jaringan Air Limbah Dokumen Masterplan

Rencana

Induk Sistem

Pengelolaan

Air Limbah

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Rencana Persampahan Dokumen Masterplan

Rencana

Induk

Prasarana

dan Sarana

Persampahan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Rencana Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen Masterplan

Rencana

Induk Sistem

Proteksi

Kebakaran

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Rencana Sosial Ekonomi Dokumen Masterplan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

23

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

Inventarisasi seluruh Kebutuhan

Infrastruktur permukiman berdasarkan

Baseline Numerik dan Peta Infrastruktur

Permukiman di seluruh kawasan yang

terdapat di dalam Profil Wilayah

Dokumen Masterplan

Diutamakan

sumbernya

adalah

RP2KPKPK

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.1.5 Kebutuhan

Penanganan

Penentuan Kebutuhan Infrastruktur

permukiman yang terintegrasi secara

sistematis dengan sistem permukiman

perkotaan

Dokumen Masterplan

Diutamakan

sumbernya

adalah

RP2KPKPK

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Rencana Investasi Dokumen Masterplan

Diutamakan

sumbernya

adalah

RP2KPKPK

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Penentuan Pentahapan Penanganan Dokumen Masterplan

Diutamakan

sumbernya

adalah

RP2KPKPK

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

24

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

C.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

C.2.1

Landasan

hukum

Tersedianya SK Penetapan Lokasi

Pelaksanaan Program PISEW

SK Lokasi

Pelaksanaan PISEW

Tahun berjalan

Berdasarkan

Kepmen

PUPR tahun

berjalan

(YA/TIDAK)

Surat Pernyataan Kesediaan

Melaksanakan kegiatan dan menerima

hasil pekerjaan, serta melakukan

pemeliharaan terhadap hasil

pembangunan

Surat Pernyataan

Kesiapan Kepala

Desa


C.2.2 Profil Kawasan

Informasi Data Admiministrasi dan

Kewilayahan serta Peta Batas Tapak

Profil Sasaran Pisew

pada Bagian II.

Gambaran Umum

Kecamatan/Kawasan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Informasi kondisi demografi, sosial,

ekonomi, perumahan dan permukiman,

dan kondisi infrastruktur

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Penyusunan Profil Kelembagaan di

Kawasan PISEW

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

25

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

Penyusunan Profil Masalah dan Potensi

Kawasan PISEW


pada Bagian III.

Potensi dan

Permasalahan

Kawasan PISEW

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Peta Masalah dan Potensi Kawasan

PISEW

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.2.3

Analisis

Kebutuhan

Pembangunan

Infrastruktur

Analisa Terhadap Kegiatan-Kegiatan

yang Telah Direncanakan


pada Bagian IV.

Rencana Penanganan

Kawasan PISEW

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Analisa Terhadap Hasil Survei Kawasan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Analisis Jenis-Jenis Infrastruktur yang

Akan Dibangun

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Prioritisasi Infrastruktur yang Akan

Dibangun

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

26

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

C.3

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Khusus (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,

Perbatasan Negara, Direktif Kepentingan Nasional Lainnya, dsb)

C.3.1

Landasan

hukum

Tersedianya Dasar Hukum Penetapan

Lokasi Kawasan

Penetapan Lokasi

yang ditetapkan

melalui peraturan

perundang-undangan

(YA/TIDAK)

C.3.2

MasterPlan

Kawasan

Informasi Deliniasi Kawasan

Dokumen Masterplan

Pengembangan

Kawasan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Analisis Kebijakan Spasial dan

Pembangunan Kawasan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Analisis Kondisi Fisik, Sosial, dan

Ekonomi Kawasan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Penjabaran Isu dan Permasalahan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Analisis Kondisi Infrastruktur

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

27

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

Penjabaran Kebutuhan

Penanganan/Pembangunan

Infrastruktur Dokumen Masterplan

Pengembangan

Kawasan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Penentuan Konsep Pengembangan

Kawasan dan Infrastruktur

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Penyusunan Matriks Indikasi Program (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

D. DOKUMEN TEKNIS

D.1 Rencana Teknis Rinci (Detail Engineering Design)

D.1.1 Kesesuaian

Kriteria Teknis

Kesesuaian pemilihan konstruksi

dengan Standar Teknis

DED Paket Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen

Standar Teknis

Dit PKP bagian

Kriteria Teknis

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

D.1.2

Kesesuaian

Metode

Pelaksanaan

Kesesuaian metode pelaksanaan

pekerjaan dengan Standar Teknis

DED Paket Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen

Standar Teknis

Dit PKP bagian

Metode

Pelaksanaan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

28

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

D.1.3 Standar Gambar

Teknis

Teknik gambar sesuai dengan kaidah

dan prinsip gambar kerja seperti Notasi

Gambar, Dimensi, Skala, Keterangan

Gambar, dll.

DED Paket Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen

Standar Teknis

Dit PKP bagian

Standar

Gambar Teknis

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Gambar DED menggambarkan seluruh

item pekerjaan yang ada di dalam RAB

dan rencana pelaksanaan dilapangan.

DED Paket Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen

Standar Teknis

Dit PKP bagian

Standar

Gambar Teknis

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Gambar DED mencantumkan Tanda

tangan, Nama dan Instansi Penyusun

serta Pengesah gambar.

DED Paket Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen

Standar Teknis

Dit PKP bagian

Standar

Gambar Teknis

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Gambar DED lengkap, meliputi Peta

Situasi, Siteplan, Denah, Cross section-

Long section, pemotongan STA untuk

komponen dengan sistem yang cukup

panjang seperti jalan, drainase, dll.

Potongan setempat, Tampak minimal 2

sisi, detail gambar dan 3D Animasi.

DED Paket Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen

Standar Teknis

Dit PKP bagian

Standar

Gambar Teknis

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

29

Tgl Terbit

Juni 2020





HASIL

PEMANTAUAN

D.2

Rencana

Anggaran Biaya

(RAB)

Mengikuti ketentuan dalam Permen

PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang

Pedoman Analisa Harga Satuan

Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

RAB Paket Pekerjaan

Mengacu

PermenPUPR

Nomor

07/PRT/M/20

19 tentang

Standar dan

Pedoman

Pengadaan

Jasa

Konstruksi

melalui

Penyedia

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya kewajaran harga

Daftar Harga Satuan

up to date (sesuai

lokasi)

(WAJAR/TIDAK

WAJAR)

Terverifikasi Spesifikasi Teknis Dokumen Rencana

Kerja dan Syarat (RKS)

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)

D.3 Dokumen

Lelang

Terverifikasinya dokumen kelengkapan

lelang yang sah

Dokumen Lelang

antara lain:

• Dokumen Teknis

• Standard Beeding

Document (SBD)

• Harga Perkiraan

Sendiri (HPS)

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

30

Tgl Terbit

Juni 2020




LEMBAR PENGESAHAN

TANGGAL:________________

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH

NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN

1. .............................................

…………………………………

1. .............................................

…………………………………

2. .............................................

…………………………………

2. .............................................

…………………………………

3. .............................................

…………………………………

3. .............................................

…………………………………

Keterangan:

• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC

• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan




DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEKERJAAN

No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

31

Tgl Terbit

Juni 2020




9. LAMPIRAN

I. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET

( L A M B A N G G A R U D A )

BUPATI ……….……….

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NOMOR: ……….……….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan :

1. Bersedia menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa

……….……………….……………….……………….……….

2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak

menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.

Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:

1. Dibangun oleh :

2. Sumber Dana :

3. Lokasi Tanah/Lahan :

4. Kepemilikan Tanah/Lahan :

Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan alih status/hibah untuk penetapan status

penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berikut lampiran dokumen pendukung yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.

……….………., ……….……….

BUPATI ……….……….……….

…………………………






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

32

Tgl Terbit

Juni 2020




LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

TENTANG : KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NOMOR : ……….……….

TANGGAL : ……….……….

DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHIBAHKAN

No. Lokasi

Paket

Pekerjaan

Volume/

Satuan

Sumber

Dana

Tahun

Aggaran

Harga

Perolehan/

Penilaian

Instansi yang

Menerima

Terbilang: ……….……………….……………….………

BUPATI ……….……….……….

…………………………






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

33

Tgl Terbit

Juni 2020




II. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENGELOLA ASET



SURAT PERNYATAAN

KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NOMOR: ……….……….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan :

1. Bersedia mengelola Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa

……….……………….……………….……………….……….

2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak

menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.

Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:

1. Dibangun oleh :

2. Sumber Dana :

3. Lokasi Tanah/Lahan :

4. Kepemilikan Tanah/Lahan :






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

34

Tgl Terbit

Juni 2020




Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan unit pengelola Barang Milik Negara (BMN)

berikut lampiran dokumen pendukung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Pernyataan ini.

……….………., ……….……….

BUPATI ……….……….……….

…………………………






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

35

Tgl Terbit

Juni 2020




LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

TENTANG : KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NOMOR : ……….……….

TANGGAL : ……….……….

DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIKELOLA

No. Lokasi Paket

Pekerjaan

Volume

/Satuan

Sumber

Dana

Tahun

Aggaran

Harga

Perolehan/

Penilaian

Instansi yang

Mengelola

Terbilang: ……….……………….……………….………

BUPATI ……….……….……….

…………………………






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

36

Tgl Terbit

Juni 2020




III. FORMAT SK PENETAPAN LOKASI KUMUH



KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: ……….……….

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN

……….……….

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten

berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

yang didahului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah

daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

37

Tgl Terbit

Juni 2020




2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran








No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

38

Tgl Terbit

Juni 2020




10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ………. TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN ……….……….

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan

satuan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam lingkup

wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang

tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang

tidak memenuhi syarat;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan

berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan

Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur

dalam Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Pedoman Teknis Peningkatan

Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten

………. Ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh di Kabupaten ………, yang merupakan komitmen

Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional

Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target

Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

39

Tgl Terbit

Juni 2020




KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten

………. meliputi sejumlah ………. Lokasi di ………. Kecamatan,

dengan luas total sebesar ………. Hektar;

KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran II;

KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. ini, maka Pemerintah

Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan

berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam

bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……….………. pada

tanggal ……….……….

BUPATI ……….……….……….

…………………………






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

40

Tgl Terbit

Juni 2020




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ……….……….

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

NOMOR : ……….……….

TANGGAL : ……….……….

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN ……….……….

No. Keca-

matan

Luas

(Ha)

Titik Koordinat Karakteristik

Kawasan

Tingkat

Kekumuhan

Prioritas

Penanganan

Kawasan

Legalitas

Lahan

Rekomendasi

Pola

Penanganan Lin-

tang Bujur

BUPATI ……….……….……….

…………………………






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

41

Tgl Terbit

Juni 2020




IV. FORMAT PERBUP/PERWAL RP2KPKPK

BUPATI/WALIKOTA …

PROVINSI …

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA …..

NOMOR … TAHUN ….

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2K-PKPK) KABUPATEN/KOTA …

TAHUN … - …

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA …..,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal … ayat … Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota … Nomor … Tahun … tentang Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,

perlu diatur dipandang perlu mengenai rencana pencegahan dan

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2K-

PKPK) Kabupaten/Kota … tahun … - ….






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

42

Tgl Terbit

Juni 2020




Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Kabupaten/

Kota .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..... );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota … Nomor … Tahun … tentang

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota … Tahun …

Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten/Kota … Nomor …);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA … TENTANG RENCANA

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

KUMUH (RP2K-PKPK).






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

43

Tgl Terbit

Juni 2020




BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

yang selanjutnya disebut KSN-P2KP, adalah dokumen kebijakan dan strategi nasional

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh)

tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2040.

2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan,

pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan

kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang

terkoordinasi dan terpadu.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas

pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman,

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan,

serta peran masyarakat.

4. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan

maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.

5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik

berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

44

Tgl Terbit

Juni 2020




6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

9. (dan pengertian lain sesuai substansi yang diatur)

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2K-PKPK

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati/Walikota Nomor … Tahun … tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota … .

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK bertujuan untuk:

a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan

dalam bentuk profil kawasan;

b. merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh, baik untuk skala wilayah kabupaten/kota

maupun untuk skala kawasan;

c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan

kumuh dan permukiman kumuh baru;

d. merumuskan rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

dan

e. merumuskan rencana program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, baik untuk jangka panjang, jangka

menengah maupun jangka panjang.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

45

Tgl Terbit

Juni 2020




Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK yaitu:

a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh

dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh tidak bertambah; dan

b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar

luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat

berkurang.

Bagian Ketiga

Fungsi RP2K-PKPK

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK memiliki fungsi:

sebagai ……

Bagian Keempat

Penyusunan RP2K-PKPK

Pasal 6

Rencana … berupa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang

Pasal 7

Rencana … disusun melalui tahapan:

a. persiapan;

b. survei;

c. penyusunan data dan fakta;

d. analisis;

e. penyusunan konsep penanganan; dan

f. penyusunan rencana penanganan.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

46

Tgl Terbit

Juni 2020




Pasal 8

Penyusunan Rencana … dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten/kota,

provinsi, pusat, Swasta dan Swadaya

Bagian Kelima

Lingkup Wilayah RP2K-PKPK

Pasal 9

Rencana … disusun terhadap lokasi … yang ditetapkan melalui …

Peningkatan kualitas Sebanyak … lokasi, … ha

Pencegahan sebanyak … lokasi, … ha

Bagian Keenam

Lingkup Materi RP2K-PKPK

Pasal 10

Sistematika Rencana … meliputi …….

BAB II

RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA …

Pasal 11

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

47

Tgl Terbit

Juni 2020




BAB III

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI

KABUPATEN/KOTA …

Pasal 12

(1) Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan

dan kawasan permukiman melaksanakan arahan KSN-P2KP dalam program dan kegiatan

setiap tahun anggaran.

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 13

(1) Pemerintah daerah menyusun kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman dalam peraturan kepala daerah.

(2) Dalam menyusun kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat

melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 14

(1) Setiap orang berpartisipasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

pada tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian.

(2) Dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang melakukan konsultasi dan koordinasi

kepada pemerintah daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota ini dan merupakan satu kesatuan dan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati/Walikota ini.






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

48

Tgl Terbit

Juni 2020




Pasal 16

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota

ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten/Kota ….

Ditetapkan di ….

pada tanggal … … …

BUPATI/WALIKOTA …,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Diundangkan di …

pada tanggal … …. …

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN/KOTA …….,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA … TAHUN ... NOMOR ...






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

49

Tgl Terbit

Juni 2020




V. FORMAT SURAT KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA ASET KEGIATAN PISEW

( K O P P E M D A )

SURAT KESANGGUPAN

MEMANFAATKAN DAN MEMELIHARA INFRASTRUKTUR TERBANGUN KEGIATAN PISEW

Nomor : ……….

Sifat : ……….

Perihal : ……….

Kepada Yth.

Kepala Satker PKP Provinsi ……….……….

Di

Tempat

Bersama dengan ini kami Pemerintah Desa ……….………. Kecamatan ……….……….

Kabupaten ……….………. Provinsi ……….………. menyatakan kesanggupan memanfaatkan

dan memelihara infrastruktur terbangun kegiatan PISEW Tahun Pelaksanaan ………. dan

berkomitmen untuk:

1. Berpartisipasi secara aktif dan mendorong keterlibatan masyarakat desa secara aktif

dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PISEW;

2. Mendukung dan memfasilitasi terselenggaranya musyawarah antar desa yang

diselenggarakan oleh kecamatan, untuk membentuk kelembagaan kerja sama antar

desa, yang akan dilaksanakan kegiatan PISEW TA ……….;






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

50

Tgl Terbit

Juni 2020




3. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan PISEW TA ………. dengan menjalankan

semua ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam pelaksanaan kegiatan PISEW;

4. Memastikan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan untuk kepentingan masyarakat;

5. Melakukan pengelolaan pemeliharaan/ dan atau pelestarian hasil-hasil pelaksanaan

pembangunan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

………………………….., ………………………….

Kepala Desa ……….……….

……….……….……….……….……….

……….……….……….……….……….






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

51

Tgl Terbit

Juni 2020




VI. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DED DAN RAB

K E M E N T ER I A N P EK ER JA A N UM U M DA N PE R U M A H A N R A KY AT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A

( K O P B A L A I )

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) DAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nomor : ………………………………………….

Paket Pekerjaan : ………………………………………….

Nama PPK/Satker : ………………………………………….

Tahun Anggaran : ………………………………………….

Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat

di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan

Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman

Provinsi ……………yang diangkat berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja Pengembangan

Kawasan Permukiman Provinsi …………… Nomor: …………… tanggal ……………, telah

mengadakan klarifikasi dan pemeriksaan kelaikan Detailed Engineering Design (DED) dan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Penyedia Jasa ………………………… yang telah

ditetapkan sebagai Pemenang untuk Paket Pekerjaan “………………………………………”,

dengan hasil sebagai berikut:






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

52

Tgl Terbit

Juni 2020




I. Data Umum:

Nama Perusahaan :

Alamat :

NPWP :

Nilai Pekerjaan :

II. Aspek – aspek Kelaiakan Detailed Engineering Design (DED):

a) Kualifikasi Detailed Engineering Design (DED) yang diusulkan (sesuai/tidak sesuai)

persyaratan KAK. Kualifikasi DED yang mengacu pada Dokumen Standar Teknis

Cipta Karya adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kriteria

Status

(memenuhi/ tidak

memenuhi)

Ket

1 Kesesuaian pemilihan

konstruksi dengan

Standar Teknis

2 Kesesuaian metode

pelaksanaan

pekerjaan dengan

Standar Teknis

3 Kesesuaian Standar

Gambar Teknis

Teknik gambar sesuai dengan

kaidah dan prinsip gambar kerja

seperti Notasi Gambar, Dimensi,

Skala, Keterangan Gambar, dll.

Gambar DED menggambarkan

seluruh item pekerjaan yang

ada di dalam RAB dan rencana

pelaksanaan dilapangan.

Gambar DED mencantumkan

Tanda tangan, Nama dan

Instansi Penyusun serta

Pengesah gambar.

Gambar DED lengkap, meliputi

Peta Situasi, Siteplan, Denah,

Cross section-Longsection,

pemotongan STA untuk






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

53

Tgl Terbit

Juni 2020




No. Indikator Kriteria

Status

(memenuhi/ tidak

memenuhi)

Ket

komponen dengan sistem yang

cukup panjang seperti jalan,

drainase, dll. Potongan

setempat, Tampak minimal 2

sisi, detail gambar dan 3D

Animasi.

b) Dengan ini dinyatakan Detailed Engineering Design (DED) adalah (memenuhi/tidak

memenuhi) Standar Teknis Cipta Karya.

III. Aspek – aspek Kelaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB):

a) Kualifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan (sesuai/tidak sesuai)

persyaratan KAK. Kualifikasi RAB adalah sebagai berikut:

No. Indikator

Status

(memenuhi/tidak

memenuhi)

Ket

1 Mengikuti ketentuan dalam Permen PUPR

Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang

Pekerjaan Umum

2 Terverifikasinya kewajaran harga sesuai lokasi

3 Terverifikasi Spesifikasi Teknis dalam Dokumen

Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

b) Dengan ini dinyatakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah (memenuhi/tidak

memenuhi).

Dengan demikian, maka Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi di

Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi

………………………… dan Penyedia Jasa menyatakan sepakat Pemeriksaan Detailed






No Dokumen

SOP-PKP-03

No. Revisi

01

Hal

54

Tgl Terbit

Juni 2020




Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini sebagai bagian dari tahap

persiapan pekerjaan yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang akan

dicapai sesuai penawaran teknis yang diajukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan disepakati bersama, untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………

PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI ……………

TAHUN ANGGARAN ……………

No Nama Posisi TTD

1. .............................. ...................... ......................

NIP. ......................

2. .............................. ......................

......................

NIP. ......................

Penyedia Jasa Kontruksi

……………………………..

……………………………..

……………………………..

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110Telp/Fax : (021) 72797427

monitoring dan evaluasi perencanaan...

Documents