modul 04 wasantara
TRANSCRIPT
0
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BIDANG STUDI/MATERI POKOK GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA
SUB. B.S. WAWASAN NUSANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XIX
TAHUN 2013
04
1
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BIDANG STUDI/MATERI POKOK
GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA
MODUL 1 S.D. 3
SUB. B.S. WAWASAN NUSANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XIX
TAHUN 2013
2
DAFTAR ISI
Halaman PANDUAN UMUM MATA KULIAH 1 1. Tinjauan Mata Kuliah 1.1 Relevansi 1 1.2 Deskripsi Mata Kuliah 1 1.3 Standar Kompetensi 3 1.4 Kompetensi Dasar 3 2. Struktur Materi 4 3. Rencana Penyelesaian Bahan Ajaran dan Tugas 4 4. Petunjuk Belajar 4 5. Daftar Istilah 5 PANDUAN KHUSUS MATA KULIAH 8 Modul 1 Konsepsi Dasar Wawasan Nasional 8 1. Deskripsi 8 2. Relevansi 9 3. Uraian Singkat Pokok Bahasan 9 Modul 2 Konsepsi Wawasan Nusantara 10 1. Deskripsi 10 2. Relevansi 10 3. Uraian Singkat Pokok Bahasan 11 Modul 3 Implementasi Konsepsi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional 13 1. Deskripsi 13 2. Relevansi 14 3. Uraian Singkat Pokok Bahasan 14
3
PANDUAN UMUM MATA KULIAH
1. Tinjauan Mata Kuliah 1.1 Relevansi
Wawasan Nusantara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini
merupakan salah satu mata kuliah yang berisikan konsep-konsep
pemikiran dan pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional beserta pedoman
pengimplementasiannya yang perlu dipahami oleh peserta Lemhanas.
Pemahaman itu berkaitan dengan keberadaan peserta Lemhanas
sebagai calon-calon pemimpin, penentu, dan pengambil kebijakan ataupun
keputusan di tingkat nasional yang akan menentukan gerak dan arah
pembangunan nasional.
Materi ini dapat dijadikan pedoman bagi peserta Lemhanas
untuk memperkaya wawasan dalam menganalisis fenomena sosial
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna
mencapai tujuan nasional. Dengan memperhatikan keragaman budaya,
etnis, suku, agama, dan kompleksitas permasalahan bangsa yang
senantiasa membayangi perjalanan bangsa, peserta Lemhannas setelah
menyelesaikan studi di Lemhannas diharapkan memiliki kesamaan, baik
visi maupun persepsi, dalam memahami pasang surut kehidupan berbangsa
dan bernegara yang sangat dinamis. Akhirnya, dengan mempelajari
mata kuliah Wawasan Nusantara ini, sebagai pemimpin, diharapkan peserta
tidak mudah terseret oleh berbagai permasalahan bangsa yang bersifat SARA
dan sektoral.
1.2. Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Wawasan Nusantara dibagi ke dalam tiga modul, masing-
masing berisi pemahaman singkat, relevansi, dan uraian materi yang
harus dipahami. Modul tersebut masing-masing membahas materi
sebagai berikut.
a. Konsepsi Dasar Wawasan Nasional, berisi rangkaian nilai-
4
nilai yang terkristalisasi dalam konsep-konsep utama kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa
Indonesia, yang kemudian dalam Wawasan Nusantara disebut konsep-
konsep dasar, yaitu sebagai berikut.
1) Bhinneka tunggal ika adalah konsep untuk
rnengintegrasikan keanekaragaman komponen bangsa;
2) Persatuan dan kesatuan adalah konsep untuk
mengakumuIasi kekuatan nasional;
3) Kebangsaan adalah konsep untuk mewujudkan
keinginan untuk hidup bersama;
4) Geopolitik adalah konsep untuk mewujudkan
kedaulatan bangsa atas tanah airnya;
5) Negara kebangsaan adalah konsep untuk menjadikan
negara sebagai sarana perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa;
6) Negara kepulauan adalah konsep untuk mempertahankan
keutuhan wilayah nasional.
b. Konsepsi Wawasan Nusantara lahir dalam satu situasi dan
kondisi yang sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan
negara. Pemerintahan negara yang dilaksanakan atau
diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terancam oleh
suatu gerakan penghianatan G-30 S PKI Tahun 1965, suatu tragedi
nasional yang cukup memprihatinkan dan membahayakan persatuan
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Angkatan
Bersenjata sebagai kekuatan inti Hankamnas terpecah belah dengan
mengedepankan wawasan angkatan masing-masing sehingga
perlu segera diintegrasikan dalam satu wawasan yang manunggal
dengan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang
dikenal dengan Wawasan Nusantara (Wasantara).
c. Implementasi Konsepsi Wawasan Nusantara dalam
kehidupan nasional dilakukan melalui sosialisasi, yaitu penanaman
nilai-nilai dengan beberapa cara, baik formal, nonformal, maupun
informal. Sosialisasi itu diharapkan dapat dilakukan oleh warga bangsa
sejak usia dini, bersamaan dengan pengenalan anak terhadap
5
lingkungan luar rumahnya, kemudian berlanjut hingga dewasa.
Wujud nyata dari implementasi konsepsi Wawasan
Nusantara tercantum pada implikasinya dalam kehidupan
nasional, baik dalam realita kehidupan maupun fenomena
kehidupan sendi dasar pemikiran atau dimensi pemikiran
wawasan nusantara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
1.3 Standar Kompetensi
Sete!ah memperlajari modul ini, diharapkan peserta akan
mengerti, memahami, dan mampu menjelaskan perkembangan
konsep Wawasan Nusantara hingga mengimplementasikannya
dalam kehidupan nyata sehari-hari. Wawasan Nusantara merupakan
landasan visional bangsa, sekaligus sebagai wawasan nasional
dalam rangka pembangunan nasional guna mencapai tu juan
nasional. Di s a mp i ng i tu , pe se r ta a ka n ma mp u me n i l a i
p e r ke mb a n ga n d an efektivi tas implementasi Wawasan Nusantara
dalam masyarakat, dan yang terpenting adalah bahwa peserta
diharapkan memiliki kemampuan mengelola kemajemukan,
keragaman, dan perbedaan yang ada di tengahtengah masyarakat
untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan dan perekat guna
me wu judkan persa tuan dan kesa tuan bangsa dalam rangka
keutuhan NKRI.
1.4 Kompetensi dasar
D i s a mp i n g t e l a h me n g e r t i d a n m e ma h a mi p e r s o a l a n -
persoalan wawasan Nusantara, peserta juga diharapkan mampu untuk:
a. Menjelaskan secara rinci tentang geopolitik bangsa Indonesia;
b. Me maha mi dan mengura i kan p ro ses k r i s ta l i sas i
W awasan Nusantara sebagai landasan visional bangsa;
c. Menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi batu
bangun (building blocks) wawasan nasional Indonesia;
d. Men je l askan ke te rka i tan an ta ra UUD 1945 dan
W awasan Nusantara ser ta merumuskan konsepsi Wawasan
6
Nusantara b e r d a s a r k a n r u mu s a n f o r ma l d a n d a l a m
b e r b a g a i c a r a berdasarkan konteks kepentingan;
e. Mengana l i s i s imp le mentas i W awasan Nusanta ra d i
da l am masyarakat;
f . Menyosial i sasikan materi -materi Wawasan Nusantara
secara efisien dan efektif serta secara tepat asas dan tepat zaman.
2. Struktur Materi
No Pokok Bahasan/Topik Subpokok Bahasan
I Konsepsi Dasar Wawasan
Nasional Batu Bangun Wawasan Nasional
1. Landasan Konsepsi Wawasan Nusantara
II Konsepsi Wawasan Nusantara 2. Konsepsi Pemikiran Wawasan Nusantara
1. Sosialisasi Konsepsi Wawasan Nusantara
Implementasi Konsepsi Wawasan
2. Implikasi Konsepsi Wawasan
III Nusantara dalam Kehidupan Nusantara dalam Realitas Nasional Kehidupan
3. Implikasi Konsepsi Wawasan Nusantara dalam Fenomena Kehidupan
3. Rencana Penyelesaian Bahan Ajar dan Tugas
No Waktu Materi Belajar
PPSA PPRA
1 Minggu IV Modul 1 dan 2 Modul 1
2 Minggu V Modul 3 Modul 2
3 Minggu VI Modul 3
4. Petunjuk Belajar
7
Untuk mempelajari mata kuliah Wawasan Nusantara sebaiknya
peserta membaca referensi lain, seperti buku Menjadi Bangsa
Indonesia, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Tengah
Krisis, Penglihatan Sejarah (Gonggong, A. 2000), Geopolitic of
Indonesia's Mar it ime Tentor ia l Pol icy, (Dino Pati Jalal , 2000.
CSIS/1996); Geostrategi Indonesia , (R.M. Sunardi, 1999), dan buku
yang disiapkan khusus untuk bahan kul iah, Wawasan Nusantara
sebagai Landasan Visional Bangsa (Jakarta); hasil seminar tentang
Reaktualisasi Wawasan Nusantara untuk Menjamin Keutuhan dan Tetap
Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (kerja sama dengan
Almamater Lemhannas). Ikatan Alumni: Lemhannas (IKAL), 2001;
Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Badan
Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Bakom PKB Pusat,
1994.
Apabila menemui kesulitan dalam memahami Wawasan
Nusantara yang ada dalam materi modul satu, dua, dan tiga, peserta
dapat mencari penjelasan pada naskah-naskah pokja Lemhannas
yang telah dipublikasikan oleh Lemhannas RI. Sebaiknya peserta
membuat rangkuman pemahaman setiap modul untuk disandingkan
satu sama lain. Hal itu akan me mudahkan pe maha man
kese luruhan i s i a tau mate r i W awasan Nusantara. Yang perlu
peserta ingat adalah bahwa mempelajari Wawasan Nusantara tidak
sama dengan mempelajari materi lainnya secara normatif.
5. Daftar Istilah
a. Kesatuan ialah keesaan, si fat tunggal, atau keseutuhan
(W.J.S. Poerwadarminta, 1987).
b. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa
Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional
dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun
dari dalam, serta yang langsung maupun tidak langsung untuk
menjamin identi tas, integri tas, kelangsungan hidup bangsa dan
8
negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
c. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari
peristiwa konkret.
d. Konsepsi adalah rancangan atau cita-cita yang telah ada
dalam pikiran.
e. Persatuan ialah gabungan (ikatan, kumpulan, dan
sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu.
f. Strategi ialah
1) Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya
bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam
perang dan damai;
2) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk
mencapai sasaran khusus. (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka 1993)
g. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya
manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk
mendukung kepentingan nasional.
h. Pembangunan nasional adalah ikhtiar untuk mengubah keadaan
nasional masa lampau yang tidak sesuai dengan cita-cita kehidupan
bangsa, baik lahir maupun batin, dengan tujuan agar dapat
mewariskan masa depan yang membahagiakan bagi generasi
mendatang.
i. Politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat
dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
j. Wawasan adalah pandangan atau paham tentang suatu hal
atau konsepsi cara pandang.
k. Wawasan Kebangsaan adalah suatu pandangan atau
paham tentang dinamika/fenomena kehidupan dari kelompok
masyarakat yang berhimpun sebagai suatu bangsa yang
memiliki nilai-nilai kebangsaan yang sama.
l. Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta
9
dalam hubungan antarnegara yang rnerupakan hasil perenungan filsafat
tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan
kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstelasi geografi guna
menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai
tujuan nasional.
m. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia
yang berlingkup dan demi kepentingan nasional, yang
berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya, serta tanah
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek
kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan
mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah
Indonesia, yang tetap menghargai dan menghormati
kebinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan citacita nasional.
n. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkai t yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10
PANDUAN KHUSUS MATA KULIAH
M O D U L 1 KONSEPSI DASAR WAWASAN NASIONAL
1. Deskripsi
Dari tinjauan kefilsafatan, ruang hidup dan penguasaanya,
kesejarahan, kebudayaan, serta kewilayahan, terdapat enam konsep dasar
yang menjadi batu bangun (building blocks) wawasan nasional Indonesia.
Pertama, adalah konsep Bhinneka Tunggal lka; kedua, konsep persatuan
dan kesatuan; ketiga, konsep kebangsaan; keempat, konsep tanah air
(geopolitik); kelima, konsep negara kebangsaan (Pancasila); keenam,
konsep negara kepulauan. Konsep-konsep tersebut diangkat dari khazanah
bangsa yang berada di wilayah Nusantara, mulai Abad VII sampai
dengan Abad XX, yang diintegrasikan dengan kepentingan bangsa Indonesia,
menjadi acuan kehidupan bangsa Indonesia saat ini dan yang akan
datang. Perubahan terjadi secara terus-menerus sesuai dengan hukum
evolusi (Charles Darwin), seperti yang ditegaskan oleh Herakletos, yaitu
bahwa satu-satunya realitas ialah perubahan. Atas dasar pemahaman
tersebut, perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat
Indonesia sebenarnya untuk memenuhi kepentingan bersama agar dapat
hidup sejahtera.
Persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah merupakan
suatu kondisi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Suatu
masyarakat yang didorong oleh keharusan pemenuhan kebutuhannya perlu
bekerja sama atau bersatu dalam bekerja karena pada dasamya rnereka
11
saling membutuhkan. Masyarakat juga perlu bersatu agar dapat
menghimpun kekuatan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat
dilakukan secara sendiri-sendiri.
Kebangsaan merupakan mekanisme kehidupan kelompok yang
terdiri atas unsur-unsur yang beragam, dengan ciri-ciri persaudaraan,
kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan kesediaan berkorban bagi
kepentingan bersama.
Oleh karena itu konsepsi kebangsaan harus terus ditumbuhkan pada
masyarakat bangsa dan dikembangkan secara terstruktur, yaitu berturut-turut
pada tingkat kesadarannya, kemudian menjadikannya sebagai suatu paham,
dan mengaktualisasikannya dalam semangat kebangsaan (Edi Sudradjat,
1996).
2. Relevansi Setelah mempelajari materi ini para peserta akan
memperoleh pemahaman pengetahuan tentang konsep dasar
Wawasan Nusantara yang terdiri dari enam konsep dasar yang
menjadi batu bangun (building blocks) wawasan nasional Indonesia.
Konsep-konsep tersebut diangkat dari khazanah bangsa yang
berada di wi layah Nusantara, mulai Abad VII sampai dengan Abad
XX, yang diintegrasikan dengan kepentingan bangsa Indonesia, dan
menjadi acuan kehidupan bangsa Indonesia saat ini dan yang akan
datang.
3. Uraian Singkat Pokok Bahasan
Dar i t in jauan ke f i l sa fa tan, ruang hidup dan
penguasaanya, kesejahteraan, kebudayaan serta kewi layahan,
di temukan ni lai -ni lai integratif dalam dir i bangsa Indonesia.
Rangkaian nilai -nilai tersebut teraktualisasikan dalam konsep-
konsep utama kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
bangsa Indonesia, yang kemudian dalam Wawasan Nusantara
disebut konsep-konsep dasar. Konsep dasar pertama, b h in n e k a
t u n gg a l i k a , a d a la h ko n s ep u n t u k me n g i n t e gr a s i ka n
keanekaragaman komponen bangsa. Kedua,persatuan dan
12
kesatuan, adalah konsep untuk mengakumulasi kekuatan
nasional . Ket iga, kebangsaan adalah konsep untuk mewujudkan
keinginan untuk hidup bersama. Keempat , geopol i t i k adalah
konsep untuk mewu judkan kedaulatan bangsa atas tanah airnya.
Kelima, negara kebangsaan adalah konsep untuk menjadikan negara
sebagai sarana perjuangan mewujudkan ci ta-c i ta bangsa . Keenam,
negara kepulauan adalah konsep untuk mempertahankan keutuhan
wilayah nasional.
M O D U L 2
KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
1. Deskripsi
Konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara) menganut filosofi dasar
geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang mengandung tiga unsur
kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat
kebangsaan. Ketiga unsur ini menyatu secara utuh dan mengkristal
dalam Pancasila dan Wasantara, serta menjadi jiwa bangsa Indonesia dan
sekaligus pendorong tercapainya cita-cita proklamasi, sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Wasantara dapat disebut geopolitik
Indonesia. Apabila ditinjau dari tataran pemikiran yang berlaku di Indonesia,
Wasantara merupakan prasyarat terwujudnya cita-cita nasional, suatu cita-cita
terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur. Dari gambaran di atas, dapat diketahui bahwa konsepsi Wasantara
merupakan konsepsi nasional yang bersifat filosofis yang memiliki visi jauh ke
depan, suatu konsepsi yang dijadikan pedoman dan rambu-rambu, serta
dorongan dan motif bangsa Indonesia dalam pencapaian tujuan nasional, serta
dijadikan sebagai landasan visioner.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdiri atas lima pesan
pokok, yaitu penghayatan dan hakikat martabat bangsa, kesepakatan
akan cita-cita nasional, kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional,
mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional, serta
kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional. Bangsa Indonesia yang
13
terlahir dari keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan daerah asal
yang tersebar luas dalam ribuan pulau perlu menyepakati suatu cara hidup
bersama sebagai bangsa dan warga negara. Salah satu sumber cara hidup
bersama itu ialah cara pandang tentang diri dan Iingkungan dalam mencapai
tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Cara pandang yang dimaksud bagi
bangsa Indonesia ialah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mengacu
pada kondisi dan konstelasi geografi, kondisi sosial budaya, serta faktor
kesejarahan, dan perkembangan lingkungan.
2. Relevansi
Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat lebih
menghayati acuan rumusan konsepsi, proporsi, prinsip, dan postulat dalam
Wawasan Nusantara sebagai perwujudan pesan-pesan dalam Pembukaan
UUD 1945.
3. Uraian Singkat Pokok Bahasan Pada dasarnya, konsepsi Wasantara lahir dalam satu situasi dan
kondisi yang sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Pemer intahan negara yang di laksanakan atau diselenggarakan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terancam oleh suatu gerakan
pengkhianatan G-30 S PKI tahun 1965. Peristiwa itu merupakan suatu tragedi
nasional yang cukup mernpfihatinkan dan membahayakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah,
Angkatan bersenjata sebagai kekuatan inti Hankamnas terpecah
belah dengan mengedepankan wawasan angkatan masing-masing
sehingga perlu segera diintegrasikan dalam satu wawasan yang manunggal
dengan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dikenal
dengan Wawasan Nusantara (Wasantara).
Wasantara adalah suatu wawasan yang bersifat nasional, yang
dijadikan sebagai landasan konsepsional dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, yang saat ini dijadikan sebagai landasan
visional, yang tersusun secara hierarki dalam paradigma nasional.
Landasan visional Wasantara merupakan suatu landasan dalam
menerjemahkan "cara pandang" bangsa Indonesia yang dibentuk dalam
14
dua dimensi pemikiran, yaitu dimensi pemikiran realita (kewilayahan) dan
dimensi pemikiran fenomena (pemanfaatan).
Suatu pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah, yang diorientasikan pada "perwujudan kepulauan
Nusantara sebagai satu kesatuan". (Lautan yang di taburi pulau-
pulau/archipelago state).
Kedudukan Wawasan Nusantara ialah sebagai ajaran dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menyikapi
realita kehidupan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghayati
ajaran tersebut, diharapkan akan bertumbuh sikap integratif, inklusif, dan
akomodatif dalam diri bangsa Indonesia. Berdasarkan sikap demikian,
berbagai perbedaan akan dapat diatasi dan dapat dimanfaatkan sebagai
ruang pembelajaran untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang
pihak lain demi kepentingan bersama. Sasaran ideal pembalajaran ini ialah
menstransformasikan perbedaan-perbedaan menjadi suatu kekayaan
bangsa Indonesia untuk lebih menjamin pencapaian tujuan nasional. Selain
sebagai ajaran, kedudukan Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia
juga sebagai doktrin dasar nasional dalam penyelenggaraan negara, untuk
mendorong (mot ive ) , merangsang (d r ive) , dan me medoman i
penyelenggara negara dan masyarakat madani (civil society) untuk
berinteraksi, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
15
M O D U L 3
IMPLEMENTASI KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL
1. Deskripsi
Implementasi Wawasan Nusantara dilakukan melalui sosialisasi, yaitu
penanaman nilai-nilai dengan beberapa cara, baik formal, nonformal, maupun
informal. Sosialisasi itu diharapkan dapat dilakukan oleh warga bangsa sejak
usia dini, bersamaan dengan pengenalan anak terhadap lingkungan luar
rumahnya, kemudian berlanjut hingga dewasa. Hal ini menjadi prasyarat
karena tujuan yang ingin dicapai dalam sosialisasi bukan saja
memasyarakatkan pengetahuan, melainkan menanamkan nilai-nilai yang harus
dihayati serta dapat menjadi acuan sikap dan perilaku anggota masyarakat
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kemasan bahan ajar
atau informasi beserta metode sosialisasinya menurut tingkat perkembangan
intelegensia peserta sosialisasi dan lingkungan proses sosialisasi serta para
pendidik atau tokoh masyarakat pendampingnya.
Implikasi dalam realita kehidupan nasional menggambarkan peran dari
konsepsi Wawasan dalam berbagai kegiatan dan penyelesaian masalah yang
terjadi di wilayah darat, laut, maupun udara/dirgantara. Sementara itu,
16
implikasi konsepsi Wawasan dalam fenomena kehidupan nasional berkaitan
dengan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional, dengan
selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.
Keefektifan pelaksanaan sosialisasi bergantung pada kemasan materi
dan metodenya. Kemasan materi hendaknya memperhatikan beberapa aspek
yang berpengaruh pada keefektifan pembelajaran, antara lain mengenai emosi,
budaya dan hubungan sosial. Dalam hal ini secara emosi, materi diharapkan
dapat memuaskan; secara budaya, dapat diterima; dan secara sosial, dapat
berguna bagi masyarakat.
2. Relevansi Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat lebih
menghayati dan mengerti implementasi konsepsi Wawasan Nusantara
dalam kehidupan nasional melalui sosialisasi, yaitu penanaman nilai-nilai
dengan beberapa cara, balk formal, nonformal, maupun informal.
3. Uraian Singkat Pokok Bahasan Sosialisasi Wawasan Nusantara, selain didasari oleh konsep--
konsep ideal, juga harus memperhatikan persoalan-persoalan nyata yang
berkembang dalam lingkungan implementasinya. Implementasi Wawasan
Nusantara ke dalam perlu memperhatikan konsep bangsa, negara, dan
wilayah, sedangkan ke luar perlu memperhatikan kepentingan negara--
negara lain dalam penguasaan wilayah.
Laut atau perairan dalam wilayah nasional berfungsi sebagai
pemersatu keseluruhan wilayah tanah air Indonesia. Eksploitasi sumber
daya kelautan yang demikian besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat
secara adil dan merata dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan
bangsa. Rezim negara kepulauan sebagaimana dimaksud HLI dengan
tegas telah memberikan arti kesatuan wilayah bagi NKRI. Pemanfaatan
ruang antariksa dengan prinsip siapa cepat dia dapat (first come first
serve) lebih dominan daripada perjanjian ruang antariksa (Space Treaty
1967). Rasa keterpencilan atau keterasingan sebagian masyarakat
bangsa dari yang lain, atau rasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat
17
dan daerah, menimbulkan batas imajiner yang berupa batas pengaruh asing,
(negara tetangga) terhadap wilayah RI (frontier).
Implikasi konsepsi Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional
dilakukan dalam integrasi nasional, yaitu melalui interaksi sosiokultural dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Pendekatan a tas dasar berpik i r dan bersikap berar t i
pendekatan pada unsur manusia menurut perannya dalam
kehidupan nasional, yaitu sebagai anggota masyarakat, unsur
bangsa, dan warga negara. Dengan demikian, atas dasar p ik i ran
dan sikap manusia Indonesia yang sudah sejalan (mengacu pada
Wawasan Nusantara), integrasi pada segala bidang (aspek-aspek
kehidupan nasional, Hasnan Habib) atau integrasi unsur-unsur negara
(Saafroedin Bahar) akan dapat diwujudkan, yaitu manusia Indonesia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau
menurut dimensi-dimensi kehidupan nasional.
DAFTAR ISI
MATA KULIAH WAWASAN NUSANTARA PENDAHULUAN 1 MODUL 1 KONSEPSI DASAR WAWASAN NASIONAL Kegiatan Belajar MODUL 2 Kegiatan Belajar 1
1. Umum 2. Batu Bangun Wawasan Nusantara Latihan Rangkuman KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA Landasan Konsepsi Wawasan Nusantara 1. Umum 2. Harkat dan Martabat Bangsa 3. Cita-Cita Nasional 4. Tujuan Nasional 5. Kepentingan Nasional 6. Pencapaian Tujuan Nasional Latihan
4 5
12 13
14
15
15 16 16 17 19 19 21
18
MODUL 3 Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 Kegiatan Belajar 3
Rangkuman Konsepsi Pemikiran Wawasan Nusantara 1. Arti dan hakikat wawasan Nusantara 2. Prinsip Wawasan Nusantara 3. Dimensi Pemikiran 4. Asas Wawasan Nusantara 5. Arah Pandang 6. Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan
Wawasan Nusantara Latihan Rangkuman IMPLEMENTASI KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEGIDUPAN NASIONAL Sosialisasi Konsepsi Wawasan Nusantara 1. Kesadaran, Paham, dan Semangat
Kebangsaan 2. Cinta dan Pembelaan Tanah Air 3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab
warga negara 4. Kehidupan Multikultural dan Plural
5. Masyarakat Madani (civil society) 6. Penutup Latihan Rangkuman Implikasi Konsepsi Wawasan Nusantara dalam Realita Kehidupan 1. Implikasi terhadap Wilayah Darat 2. Implikasi terhadap Wilayah Laut 3. Implikasi terhadap Wilayah Udara/
Dirgantara Latihan Rangkuman Implikasi Konsepsi Wawasan Nusantara dalam Fenomena Kehidupan 1. Implikasi Wawasan Nusantara dalam
Kehidupan Bermasyarakat 2. Implikasi Wawasan Nusantara dalam
Kehidupan Berbangsa 3. Implikasi Wawasan Nusantara dalam
Kehidupan Bernegara Latihan Rangkuman
23
23 23 28 30 31 32 34
35 36
37
38
39 39
40
41 42 43 43
44
45 47 49
51 52
53
56
62
64
19
DAFTAR PUSTAKA
65
MATA KULIAH WAWASAN NUSANTARA PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia lahir dari suatu proses sejarah pertumbuhan dan
perjuangan yang panjang, kemudian menegara sebagai bangsa yang merdeka
dan berdaulat melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa
membawa konsekuensi logis pada pergaulan antarbangsa yang sekaligus
menghendaki pelibatan diri ke dalam pembangunan tata kehidupan dunia yang
harmonis menuju kesejahteraan umat manusia. Di samping itu, bangsa
Indonesia menyadari bahwa betapa kondisi dan konstelasi geografi yang menjadi
ruang, hidupnya, serta segala isinya berdampak erat padaberbagai perbedaan
ciri dan karakter budaya penduduknya. Berbagai ragarn perbedaan yang ditandai
oleh keberadaan lebih dari 200 etnis dan suku bangsa, sekitar 400 bahasa,
serta bermacam agama yang dianut oleh rakyatnya merupakan faktor yang
melahirkan perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan setiapkelornpok
20
masyarakat. Perbedaan kepentingan dan tujuan hidup tersebut dapat lebih
diperkuat oleh faktor ruang hidup berupa pulau-pulau yang secara geografis
terpisah satu dari yang lainnya.
Berdasarkan kesadaran terhadapkenyataan di atas, dan kehendak
bersama untuk hidup sebagai satu bangsa serta tinggal dalam satu wilayah
negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai
dasar negara dan falsafah bangsa, perlu dirumuskan pedoman dasar yang akan
menjadi acuan dalam menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dari
segala perbedaan yang ada. Pedoman tersebut, yang sekaligus menjadi
wawasan atau pandang (outlook) yang berlingkup nasional, dimaksudkan untuk
membimbing langkah setiap individu dan segenap komponen bangsa Indonesia,
demi terjaga dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah negara, sekaligus memosisikan diri di tengah suasana lingkungan yang
senantisa berubah. Kesemuanya itu dilakukan demi upaya mencapai tujuan
nasional dan terwujudnya cita-cita nasional Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945.
Wawasan nasional mengandung pengertian yang terkait dengan bangsa
(nation) sebagai subjek. Dengan demikian, akan terjelaskan keterkaitan dan
pengaruh, baik faktor-faktor objektif seperti kondisi dan konstelasi negara
kepulauan, berbagai ragam perbedaan ciri budaya penduduk, sejarah
kebangsaan,maupun faktor-faktor subjektif, yaitu tujuan dan cita-cita nasional,
filosofi bangsa dan kepentingan nasional, serta berbagai teori yang berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sebagai pembanding. Wawasan nasional
suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejarahan, kondisi dan
konste!asi geografis, serta kondisi sosial budayanya. Sementara itu, bangsa-
bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor-faktor tersebut belum tentu pula
sama wawasan nasionalnya karena ada faktor subjektif yang berperan.
Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia, seperti halnya wawasan
nasional bangsa atau negara lain, akan bersifat khas. Bagi bangsa Indonesia,
Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang memuat ajaran agar
kita dapat lebih memahami jati diri, lingkungan kehidupan nasional, dan
kehendak pendiri bangsa mengenai kelanjutan negara berdasarkanproklamasi
17 Agustus 1945.
Seiring dengan perjalanan bangsa, implementasi Wawasan Nusantara telah
21
mengalami pasang surut sesuai dengan perubahan zaman yang dilalui.
Implementasi Wawasan Nusantara dihadapkan pada benturan berbagai
kepentingan yang semakin menguat di tengah perubahan kondisi
masyarakat yang semakin dinamis. Namun, dengan mengingat Wawasan
Nusantara sebagaibahan ajaran, konsep, prinsip, atau aturan yang
mengandung kebenaran, Wawasan Nusantara diyakini mampu
diimplementasikan dalam berbagai perubahan zaman dan bermanfaat bagi
kehidupan bersama bangsa Indonesia.
Materi Wawasan Nusantara diharapkan akan memperkaya
wawasandalam menganalisis, sekaligus mencari pemecahan permasalahan
danfenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara guna mencapai tujuan nasional. Dengan memperhatikan
keragaman budaya, etnis, suku, agama, dan kompleksitas permasalahan
bangsa yang senantiasa membayangi perjalanan bangsa, pemahaman secara
holistik komprehensif terhadap konsepsi Wawasan Nusantara merupakan
kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para pemimpin dan
penentu kebijakan nasional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya
masing-masing. Melalui materi Wawasan Nusantara, peserta Lemhannas
diharapkan memiliki kesamaan, baik visi maupun persepsi, dalam memahami
pasang surut kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat dinamis.
Akhirnya, dengan mempelajari mata kuliah Wawasan Nusantara ini, pemimpin
diharapkan tidak mudah terseret oleh berbagai permasalahan bangsa yang
bersifat SARA dan sektoral.
22
WAWASAN NUSANTARA
MODUL
1
KONSEPSI DASAR WAWASAN NASIONAL
Kegiatan Belajar
1. Umum
Wawasan nasional Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai
kehidupan bersama yang terbangun dalam konsep-konsep yang
me latarbelakangi per ikehidupan bangsa Indonesia . Dalam masa
23
perkembangannya, setiap konsep itu berperan dalam pemikiran tokoh-tokoh
bangsa untuk menghadapi berbagai fenomena kemasyarakatan dan
perjuangan hidup pada masanya.
Dari sudut pandang masyarakat bangsa yang mendiami wilayah
Nusantara ini, konsep-konsep tersebut di antaranya ada yang
dikembangkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi ada pula yang
diterima sebagai produk sejarah, tanpa mempersoalkan asal-usul terjadinya
setiap konsep. Dalam keterhimpunannya yang padu, dapat dirasakan
bahwa demikian besar sumbangannya dalam pengembangan wawasan
nasional bagi bangsa Indonesia.
Dari tinjauan kefilsafatan, ruang hidup dan penguasaannya, kesejarahan,
kebudayaan, serta kewilayahan, terdapat enam konsep dasar yang menjadi
batu bangun (building blocks) wawasan nasional Indonesia.
Pertamaadalah konsep Bhinneka Tunggal Ika; kedua, konsep
persatuan dan kesatuan; ketiga, konsep kebangsaan; keempat,
konsep tanah air (geopolitik); kelima, konsep negara kebangsaan
(Pancasila); keenam, konsep negara kepulauan. Konsep-konsep tersebut
diangkat dari khazanah bangsa yang berada di wilayah Nusantara, mulai Abad
VII sampai dengan Abad XX, yang diintegrasikan dengan kepentingan
bangsa Indonesia, yang menjadi acuan kehidupan bangsa Indonesia saat ini
dan yang akan datang.
2. Batu Bangun Wawasan Nasional
a. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika
Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan pada lambang negara
Republik Indonesia yang keberadaannya berdasarkan PP No. 66 Tahun
1951, yang mengandung arti ‘beraneka tetapi satu’ (Ensiklopedia Umum,
1977). Semboyan tersebut, menurut Supomo, menggambarkan
gagasan dasar , yai tu menghubungkan daerah-daerah dan suku-
suku bangsa di seluruh Nusantara menjadi Kesatuan-Raya (S.T.
Munadjat D., 1982). Bila dirujuk pada asalnya, yaitu kitab Sutasoma
24
yang ditulis oleh Empu Tantular pada Abad XIV, ternyata semboyan
tersebut merupakan seloka yang menekankan pentingnya kerukunan
antarumat dari agama yang berbeda pada waktu itu, yaitu Syiwa dan
Budha. Dengan demikian, konsep Bhineka Tunggal Ika yang lengkapnya
berbunyi “bhineka tunggal ika tanhana dharmma
mangrva”merupakan kondisi dan tujuan kehidupan yang ideal dalam
lingkungan masyarakat yang serba majemuk dan multietnik.
Keberagaman atau kehidupan dalam lingkungan majemuk bersifat
alami dan merupakan sumber kekayaan budaya bangsa. Setiap
perwujudan mengandung ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari
perwujudan yang lain. Tidak mungkin satu perwujudan mengandung
semua ciri yang ada karena, bila hal itu terjadi, dia akan menjadi
mahasempurna, padahal hanya satu yang mahasempurna, yaitu
Tuhan. Sementara itu, tidak mungkin pula bila semua perwujudan
atau sifat sama karena mekanisme tesis-antitesis-sintesis tidak akan
terjadi, dalam arti tidak akan ada perkembangan atau kemajuan. Di dunia
ini yang berlaku ialah perubahan terus-menerus mengikuti hukum
evolusi (Charles Darwin), seperti yang ditegaskan oleh Herakletos,
yaitu bahwa satu-satunya realitas ialah perubahan. Atas dasar
pemahaman tersebut, perbedaan-perbedaan yang ada dalam
kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya untuk memenuhi
kepentingan bersama agar dapat hidup sejahtera.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara berbagai perbedaan yang ada, seperti suku, agama, ras
atau antargolongan (SARA), merupakan realita yang harus
didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa. Persinggungan
unsur-unsur SARA diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan
setiapunsur yang bermanfaat bagi setiappihak, baik secara individu
maupun kelompok. Selain itu, setiappihak memiliki keunggulan dalam hal
tertentu dari pihak yang lain sehingga, dengan berinteraksi, akan terjadi
hubungan yang saling menguntungkan. Contoh aktual adalah produk
budaya suatu bangsa yang dapat digemari pula oleh suku bangsa
lain, yang bukan produk budayanya sendiri.
25
b . Ko ns e ps i Ke b a ng s aa n Konsepsi kebangsaan modern baru diperkenalkan pada Abad XIX
di Eropa. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah keinginan untuk
bersama. Bagi Otto Bauer, bangsa adalah suatu tertib masyarakat yang
muncul dari kesamaan karakter atau karena kesamaan nasib (M. Hatta
dkk., 1980). Dalam pengertian modern, terbentuknya suatu bangsa tidak
dibatasi oleh ras atau agama tertentu, tidak juga oleh bentuk-bentuk
geografis, seperti aliran sungai, laut, atau gunung. Jadi, kebangsaan
yang mencakupi keinginan untuk bersatu dalam mencapai tujuan
dan/atau didukung dengan persamaan sejarah, yaitu konsep kebangsaan
yang diikrarkan pada Kongres Pemuda pada tahun 1928, tergolong
maju dan modern. Meskipun demikian, konsep kebangsaan dapat
tergelincir menjadi chauvinisme, yaitu kebangsaan yang sempit. Hal ini
telah diantisipasi secara dini, yaitu paling tidak pada Sidang BPUPKI,
tanggal 1 Juni 1945, tatkala Bung Karno mengatakan, ”... memang
prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin
orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme sehingga
berpaham Indonesia uber alles. Kita cinta tanah air yang satu, merasa
berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi tanah air
kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia.”
Sebagai konsep, kebangsaan merupakan mekanisme kehidupan
kelompok yang terdiri atas unsur-unsur yang beragam, dengan ciri-
ciri persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan
kesediaan berkorban bagi kepentingan bersama. Konsepsi kebangsaan
harus terus ditumbuhkan pada masyarakat bangsa dan dikembangkan
secara berstruktur, yaitu berturut-turut pada tingkat kesadarannya,
kemudian menjadikannya sebagai suatu paham, dan
mengaktualisasikannya dalam semangat kebangsaan (Edi Sudradjat,
1996). Konsep kebangsaan tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang
sudah jadi, yaitu sekedar warisan dari generasi terdahulu, tetapi harus
dipupuk terus agar hidup subur karena generasi-generasi
berikutnya sudah tidak memiliki ikatankebersamaan sejarah dengan
generasi sebelumnya. Setiap generasi harus mengevaluasi
perkembangannya agar diketahui bila telah terjadi penyimpangan dari ciri-
26
ciri konsep kebangsaan yang disepakati atau terjadi penyimpangan dari
tujuan semula, yaitu untuk apa bangsa Indonesia dahulu dibentuk.
c. Konsepsi Persatuan dan Kesatuan
Persatuanialah gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya)
beberapa bagian yang sudah bersatu, sedangkan kesatuanialah
keesaan, sifat tunggal, atau keseutuhan (W.J.S. Poerwadarminta,
1987). Sebutan persatuan bangsa berarti ‘gabungan suku-suku bangsa
yang sudah bersatu’. Dalam hal ini, setiapsuku bangsa merupakan
kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang bersatu.
Dalam persatuan bangsa, setiapsuku bangsa tetap memiliki ciri-ciri dan
istiadat semula. Selain itu, dalam persatuan bangsa, satu suku
bangsa menjadi lebih besar daripada sekadar satu suku bangsa
yang bersangkutan karena dia mengatasnamakan bangsa secara
keseluruhan.Misalnya, suku Bugis atau Batak manakala menyebutkan
dirinya bangsa Indonesia, serta-merta memiliki ciri-ciri jauh lebih luas
dan kompleks daripada suku Bugis atau Batak itu sendiri.
Istilahkesatuan bangsa atau kesatuan wilayah mempunyai dua
makna.
Pertama, istilah itumenunjukkan sikapkebersamaan dari bangsa itu
sendiri. Kedua, istilah itumenyatakan wujudyang hanya satu dan utuh,
yaitu satu bangsa yang utuh atau satu wilayah yang utuh. Sebagai
contoh, kesatuan bangsa Indonesia berarti satu bangsa Indonesia
dalam satu jiwa bangsa, seperti yang diputuskan dalam Kongres
Pemuda pada tahun 1928, dalam keadaan utuh dan tidak boleh
berkurang, baik sebagai subjek maupun objek dalam penyelenggaraan
kehidupan nasional. Kesatuan wilayah Indonesia berarti ‘satu
wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke’ yang terdiri dari
daratan, perairan, dan dirgantara di atasnya, seperti yang dinyatakan
dalam Deklarasi Juanda 1957, dalam keadaan utuh dan tidak boleh
berkurang atau retak.
Bangsa Indonesia sama sekali tidak asing dengan konsep
persatuan dan kesatuan karena di samping secara naluriah merupakan
27
makhluk sosial, yaitu tidak dapat hidup menyendiri; bangsa Indonesia
juga bersifat komunal. Hal ini dapat diamati dari sistem kemasyarakatan
yang pada umumnya tetap mempertahankan struktur klan, marga,
suku, atau daerah asal. Dalam memecahkan masalah kehidupan, hal
itu tetap tergambar seperti halnya praktik gotong-royong dan penolakan
terhadap praktik individualisme. Dambaan terhadap persatuan dan
kesatuan sangat kental, seperti tergambar dalam falsafah bahwa
sapu lidi sebagai sapu lebih bermanfaat daripada sebagai lidi yang lepas
dari ikatan. Semboyan, “Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”
merupakan semboyan orisinal bangsa Indonesia.
Persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah sebagai
konsep merupakan suatu kondisi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan
bersama. Suatu masyarakat yang didorong oleh keharusan
pemenuhan kebutuhannya perlu bekerja sama atau bersatu dalam
bekerja karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan. Masyarakat
juga perlu bersatu agar dapat menghimpun kekuatan untuk mencapai
suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Di
samping itu, pencapaian suatu tujuan masyarakat dapat efektif bila
dilakukan dalam satu tatanan atau suatu tata hubungan dalam
masyarakat yang berada dalam satu kesatuan. Konsepsi persatuan dan
kesatuan tidak saja berlaku secara nasional, tetapi juga diperlukan dalam
lingkup regional dan global, yang wujudnya seperti Uni Eropa, ASEAN,
APEC, atau WTO.
d . Konsepsi Negara Kebangsaan (Pancasila) Dalam pidatonya untuk Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945,
Bung Karno menjelaskan pandangannya tentang negara
kebangsaan: “Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Rakyat dari
bumi yang ada di bawah kakinya tidak dapat dipisahkan. Ernest
Renan dan Otto Bouwer hanya sekadar melihat orangnya. Tampak
di sini bahwa bangsa dan tanah air harus merupakan satu kesatuan;
negara yang dibentuk atas dasar itu disebutnya negara kebangsaan.
Jadi, negara yang terbentuk mengikuti konsep kebangsaan, yang
bukan merupakan kelanjutan dari bentuk-bentuk kekuasaan sebelumnya.
28
Indonesia semasa kekuasaan Hindia Belanda terdiri dari kerajaan,
kesultanan, atau bentuk kekuasaan tradisional lainnya. Kemudian,
setelah merdeka semua melebur menjadi satu negara kebangsaan
berbentuk republik, dengan mengakui kekhasan daerah dalam
memelihara kekhasan adat-istiadatnya masing-masing.”
Menurut Neal R. Peirce (International Herald Tribune, April
4, 1997), “Globalisasi ekonomi, kebangkitan daerah-daerah, atau
persaingan antaretnis/suku bangsa yang sedang dan terus menggejala
akhir-akhir ini dipercaya oleh sebagian orang sebagai pertanda akan
berakhirnya negara-negara kebangsaan”. Pertemuan para pakar dari 32
negara di Salzburg pada bulan Maret 1997, yang sengaja membahas
masa depan negara-negara kebangsaan, tidak sepenuhnya menyetujui
pendapat tersebut. Mereka, baik yang berasal dari negara maju
maupun negara berkembang, negara barat maupun timur, pada
umumnya masih tetap memerlukan negara-negara kebangsaan,
antara lain untuk memberi identitas kepada penduduk, menarik pajak,
menyediakan jaring pengaman sosial, melindungi lingkungan, dan
menjamin keamanan dalam negeri. Bagi bangsa Indonesia, terkait
dengan hal itu, bukan saja masih perlu mempertahankan negara
kebangsaan, melainkan juga harus tetap mempertahankan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Indonesia dalam satu negara
agar tetap menjadi negara besar sehingga selalu diperhitungkan
dalam kehidupan antarbangsa.
e. Konsepsi Tanah Air (Geopolitik) Konsepsi geopolitik telah lama dibicarakan oleh sementara tokoh
bangsa, antara lain Muh. Yamin dan Bung Karno, dalam Sidang
BPUPKI pada tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu, Bung Hatta dkk.
(1980) memberikan komentar antara lain, “Bung Karno mempergunakan
dalil-dalil teori geopolitik, khususnya blut-und-boden theorie, ciptaan Karl
Haushofer. Teori ini sebetulnya sendi bagi politik imperialisme Jerman,
tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia,
khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa,
dan tanah air.”
29
Dua puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1965, Bung Karno
dalam pidatonya yang berjudul Susunlah Pertahanan Nasional
Bersendikan Karakteristik Bangsa, pada waktu peresmian
berdirinya Lemhannas, antara lain menyatakan, “Mengetahui hasil
ilmu geopolitik, yang pada pokoknya mula-mula saya baca di dalam
kitabnya Karl Haushofer, Die Geo-Politik des Pazifischen Ozeans, Geo-
Politik dari Samudra Pasifik, kalau mau mengetahui bagaimana suatu
bangsa dijadikan besar, harus mengetahui geopolitik bangsa itu.”
Pada perkembangan selanjutnya, konsep geopolitik semakin
banyak mendapat perhatian dalam kaitannya dengan upaya
pengembangan kemampuan untuk mempertahankan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah nasional. Konsepsi geopolitik
bagi Indonesia menjadi aktual bila dihubungkan dengan kesadaran akan
posisi geografis wilayah Indonesia, kepentingan atas integritas nasional
dalam kondisi geografi yang terpecah-belah, pengambilan peran
dalam kawasan regional, dan antisipasi ancaman kekuatan asing yang
melibatkan negara adidaya di kawasan regional (Dino Patti D., 1996).
ABRI (TNI) mengangkat konsep geopolitik ke dalam konsep
pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas), antara lain,
dengan pengertian, “... memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia,
yang memerlukan keserasian antara Wawasan Bahari, Wawasan
Dirgantara, dan Wawasan Benua sebagai pengejawantahan segala
dorongan (motives) dan rangsangan (drives) di dalam usaha mencapai
aspirasi-aspirasi serta tujuan-tujuan negara Indonesia ....” (Doktrin
Hankamnas dan Doktrin Perjuangan ABRI “CADEK’, 1967). Konsep
tersebut dinamakan Wawasan Nusantara, yaitu wawasan konsepsional
dari Wawasan Hankamnas. Wawasan Nusantara dalam Wawasan
Hankamnas berkait dengan konsep negara kepulauan.
Konsepsi negara kepulauan memberikan inspirasi dan dorongan
untuk menyatukan seluruh wilayah nasional Indonesia yang terdiri
dari daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, sedangkan konsep
penyerasian wawasan-wawasan berdasarkan kemitraan dalam
Wawasan Nusantara menurut Hankamnas merupakan konsepsi
30
pemanfaatan negara kepulauan tersebut. Keterkaitannya tampak lebih
jelas pada penjelasan Mochtar Kusumaatmadja (1977) “jadi, untuk
menyimpulkan bahwa konsepsi negara kepulauan adalah konsepsi
kewilayahan, yaitu apabila sudah diundangkan menjadi kenyataan, lalu
menjadi negara kepulauan; dalam hal Indonesia, itu namanya negara
Nusantara.”
f. Konsepsi Negara Kepulauan
Konsep negara kepulauan semula dikembangkan oleh Indonesia
untuk menghindarkan keberadaan laut pedalaman atau perairan
antarpulau wilayah Indonesia yang berstatus sebagai laut bebas.
Pengembangan konsep tersebut mengacu pada Yurisprudensi Keputusan
Mahkamah Internasional Tahun 1951 tentang sengketa wilayah perikanan
historis antara Inggris dan Norwegia, di laut pedalaman Norwegia (Adi
Sumardiman, 1995). Keputusan Mahkamah Internasional pada
saat itu menerima cara penarikan garis dasar yang lurus, antara titik-
titik pulau terluar, tidak menurut garis lengkung yang mengikuti garis
pantai, seperti biasanya. Dengan cara demikian, kawasan Kepulauan
Indonesia terpisah dari laut bebas dan menjadikan wilayah nasional
Indonesia sebagai suatu kawasan laut luas yang ditaburi pulau-pulau.
Sebenarnya, pengacuan pada yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan
kondisi Indonesia kurang tepat karena Norwegia merupakan kasus
kepulauan pantai (coastal archipelago), sedangkan Indonesia
merupakan kasus kepulauan di tengah samudera (mid-ocean
archipelago). Meskipun demikian, pada akhirnya dunia mengakuinya
juga setelah 25 tahun perjuangan.
Menurut konsep negara kepulauan, kedaulatan wilayah Idonesia
berlaku di daratan, perairan kepulauan, perairan teritorial, dan
ruang di atasnya (Adi Sumardiman, 1995). Walaupun demikian,
Konvensi Hukum Laut PBB/1982 menetapkan hak-hak negara lain di
wilayah negara kepulauan, yang harus dipenuhi. Hak-hak yang
dimaksudkan itu, antara lain, hak lintas damai dan lintas transit, hak lintas
alur laut kepulauan, penerbangan melintas, serta pencarian dan
penyelamatan. Masalah lain yang hingga saat ini dihadapi negara
31
kepulauan, seperti Indonesia, terutama ialah bahwa belum semua negara
besar meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB/1982 yang menyetujui
berlakunya konsep negara kepulauan.Tambahan pula konsep negara
kepulauan di dalam kenyataannya kurang dihormati. Padahal, bagi
Indonesia, berlakunya konsep negara kepulauan selain perairan wilayah
nasional Indonesia terbebas dari laut bebas atau perairan yang berstatus
internasional, juga menambah luas wilayah negara Indonesia dalam
bentuk laut wilayah, dengan tetap mengindahkan kewajiban-kewajiban
internasional. Apalagi, dengan berubahnya ketentuan tentang lebar laut
wilayah yang semula tiga mil dari garis dasar menjadi 12 mil,tambahan
luas laut wilayah tersebut berarti juga bahwa kandungan sumber
kekayaan alam berlipat ganda.
Bagi bangsa dan negara Indonesia, konsep persatuan dan kesatuan
ini sangat bermakna, lebih bermakna daripada umumnya bangsa dan
negara lain. Bangsa Indonesia menyadari akan keterpecahan
(fragmentasi) geografi dan sosial yang melekat pada bangsa dan
negara Indonesia. Keterpecahan geografi wilayah Indonesia berupa
ribuan pulau yang tersebar luas, besar dan kecil, topografi daratan
yang amat variatif; membangun sekat-sekat alam yang dapat
menghambat proses sirkulasi kehidupan nasional. Keterpisahan lainnya,
yaitu secara sosial, terutama merupakan dampak dari berbagai
perbedaan primordial bangsa Indonesia, seperti suku, etnis, ras, adat-
istiadat, dan agama, kerap kali berpotensi menjadi sekat-sekat
sosial yang dapat menghambat hubungan antarkomponen
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, konsep persatuan dan kesatuan perlu
diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara bagi bangsa Indonesia.
Latihan
Untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar Wawasan
Nasional bangsa Indonesia, Anda diminta mengerjakan latihan berikut.
Untuk Diskusi Kelompok
Suatu prestasi luar biasa bahwa bangsa Indonesia dapat
32
mempertahankan keberadaan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia
hingga saat ini. Sejak kelahiran bangsa dan hidup menegara, bangsa
Indonesia tidak henti-henti menghadapi kekuatan-kekuatan disintegratif yang
mengancam keutuhannya. Keberhasilan mempertahankan keutuhan bangsa
dan negara Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh cara menjalani
kehidupan bersama. Cara-cara tersebut mengacu pada serangkaian konsep,
yang dalam Wawasan Nasional bangsa Indonesia disebut konsep-konsep
dasar Wawasan Nasional. Sehubungan dengan hal itu, apakah Anda dan
rekan-rekan Anda dapat menemukan keterkaitan konsep-konsep dasar
Wawasan Nasional bagi bangsa Indonesia dengan kemampuan
mempertahankan keberadaan dan keutuhan bangsa dan negara
Indonesia hingga saat ini?. Tunjukkan keterkaitan setiap konsep dasar
Wawasan Nasional dengan unsur kemampuan dimaksud.
Petunjuk Menjawab Latihan Pelajarilah konsep-konsep dasar Wawasan Nasional bangsa
Indonesia dan ambillah nilai-nilai yang mengandung kemampuan
integratif dari setiap konsep itu. Kemudian, nilai-nilai yang didapat
diproyeksikan pada berbagai peristiwa sejarah nasional serta dalam
kehidupan sehari-hari di sekitar Anda yang berkaitan dengan penyikapan
terhadap perbedaan, kebersamaan, dan pencapaian tujuan bersama.
Lalu, hasilnya diskusikan dengan rekan-rekan Anda.
Rangkuman
Dari tinjauan kefilsafatan, ruang hidup dan penguasaanya, kesejarahan, kebudayaan serta kewilayahan, merupakannilai-nilai integratif dalam diri bangsa Indonesia. Rangkaian nilai-nilai tersebut terkristalisasikan dalam konsep-konsep utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bangsa Indonesia, yang kemudian dalam Wawasan Nusantara disebut konsep-konsep dasar. Konsep dasar pertama, persatuan dan kesatuan, adalah konsep untuk mengakumulasi kekuatan nasional. Kedua, bhinneka tunggal ika adalah konsep untuk mengintegrasikan keanekaragaman komponen bangsa. Ketiga, kebangsaan adalah konsep untuk mewujudkan keinginan untuk hidup bersama. Keempat, negara kebangsaan adalah konsep untuk menjadikan negara sebagai sarana perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Kelima, geopolitik adalah konsep untuk mewujudkan kedaulatan bangsa atas tanah airnya. Keenam, negara kepulauan adalah konsep untuk mempertahankan keutuhan wilayah nasional.
33
KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
2
Konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara) menganut filosofi dasar
geopol i t ik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang mengandung
tiga unsur kebangsaan, yai tu rasa kebangsaan, paham
kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Ketiga unsur ini menyatu
secara utuh dan mengkristal dalam Pancasila dan Wasantara serta
menjadi jiwa bangsa Indonesia, dan sekaligus pendorong
tercapainya cita-ci ta proklamasi, sebagaimana yang diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945. Wasantara dapat disebut Geopolitik
Indonesia. Apabila ditinjau dari tataran pemikiran yang berlaku di Indonesia,
Wasantara merupakan prasyarat terwujudnya cita-cita nasional, suatu cita-
cita terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur.
Dari gambaran di atas, konsepsi Wasantara merupakan konsepsi
nasional yang bersifat filosofis yang memiliki visi jauh ke depan, suatu
konsepsi yang dijadikan pedoman dan rambu-rambu, serta dorongan
dan motif bangsa Indonesia dalam pencapaian tujuan nasional, dan
dijadikan sebagai landasan visional.
Untuk lebih memahami dan dapat mengaktualisasikan Wasantara
sebagai landasan visional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, perlu dipelajari :
a. landasaan konsepsi Wasantara;
b. konsepsi pemikiran Wasantara.
Setelah mempelajarimodul ini, peserta diharapkan dapat lebih
menghayati acuan rumusan konsepsi, proporsi, prinsip, dan postulat
dalam Wasantara sebagai perwujudan pesan-pesan dalam Pembukaan UUD
1945.
WAWASAN NUSANTARA MODUL
34
Kegiatan Belajar 1
LANDASAN KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
1. Umum
Undang Undang Dasar 1945 merupakan landasan Wawasan Nusantara,
terutama bagian Pembukaanya karena memiliki nilai-nilai dasar Pancasila yang
bersifat universal dan lestari bagi bangsa Indonesia. Universal karena bagian
itu mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di
seluruh muka bumi. Lestari karena bagian itu mampu menampung dinamika
masyarakat yang selalu berkembang dalam kehidupan bersama untuk
pencapaian tujuan bersama. Bagi bangsa Indonesia, Pembukaan UUD 1945
merupakan sumber dasar hukum serta sumber motivasi dan aspirasi
perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, sekaligus sumber cita-cita hukum
dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan.
Dalam Pembukaan UUD 1945 dengan tegas dinyatakan
bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, disusunlah kemerdekaan bangsa
Indonesia itu dalam suatu susunan negara Replublik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmatkebi jaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan menjujung suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disebut dengan landasan idiil
Pancasila.Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdiri ataslima
pesan pokok, yaitu penghayatan dan hakikat martabat bangsa, kesepakatan
akan cita-cita nasional, kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional,
mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional, serta
kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional.
35
2. Harkat dan Martabat Bangsa
Harkat dan martabat suatu bangsa dapat dimiliki, dipertahankan, dan
ditingkatkan manakala kemerdekaan telah diperoleh bangsa tersebut.
Berkaitan dengan itu, dalam menandai perolehan kemerdekaan
Indonesia, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan
pernyataan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa,
penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan sbb.
a. Merdeka berarti bebas dari suatu kondisi tertentu dan bebas
menuju suatu kondisi yang diinginkan, pertama bebas dari hal-hal yang
dapat merendahkan harkat dan martabat manusia; kedua
bebas memperoleh dan menikmati hak-hak asasinya.
b. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, baik bagi
individu, kelompok, maupun bangsa karena semuanya dapat
mencederai harkat dan martabat manusia yang diberikan oleh Sang
Pencipta.
c. Dengan menjunjung tinggi hakikat kemanusiaan dan keadilan,
bangsa Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan harkat dan
martabatnya serta terbebas dari hasrat untuk membatasi, apalagi
merampas kemerdekaan bangsa lain.
d. Sebagai dampaknya, karena pernah dijajah selama ratusan
tahun, pengalaman sendiri mengajari kepada bangsa Indonesia bahwa
penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa
dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak
asasinya. Di samping itu, aspirasi bangsa Indonesia sendiri yang
berkehendak membebaskan diri dari penjajahan akan terus
diusahakan.
3. Cita-Cita Nasional
Cita-cita nasional, sebagaimana tercantum pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, ialah Indonesia merdeka, bersatu,
36
berdaulat, adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas
sebagai berikut.:
a. Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas dari
segala bentuk penjajahan, baik antarmanusia maupun antarbangsa,
baik sebagai objek maupun sebagai subjek.
b. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang memiliki
kesatuan wilayah yang utuh sebagai ruang hidup seluruh bangsa,
terjalin, dan berkembangnya interkoneksitas yang harmonis dan
sinergis antarkomponen bangsa dalam semua aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara, serta memiliki kadar solidaritas sosial yang
tinggi antarkomponen bangsa.
c. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang
memil iki pemerintahan yang mampu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
d. Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang mampu
menjamin terselenggaranya hak setiap aspek kehidupan bangsa.
e. Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yang mampu
menyediakan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang layak
bagi kemanusiaan untuk seluruh warganya.
f . Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas
adalah Indonesia yang mampu memelihara dan mengembangkan
lingkungan kehidupan kebangsaan yang kondusif bagi perkembangan
dan keberlangsungan keberadaan segenap komponen bangsa, sesuai
dengan aspirasi dan budaya masing-masing, serta mengambil peran
aktif dalam pergaulan antarbangsa secara damai.
4. Tujuan Nasional
Tujuan nasional, sebagaimana tercantum pada Pembukaan
UndangUndang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupanan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial sebagai
37
berikut.
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia adalah memberi perlindungan fisik bangsa dan wilayah
Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta
perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari
kemungkinan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak mana pun,
termasuk oleh pemerintah sendiri. Pada sisi HAM,
misalnya,diperlukan perangkat hukum yag menjamin hak-hak warga
negara dan penegasan peran negara sebagai guardian of human rights
dan bukan sebagai regulator of human rights. Demikian pula
halnya dengan hak daerah dan komunitas/kelompok etnik tertentu
dijamin perkembangan dan keberlangsungan keberadaannya oleh
negara.
b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa adalah upaya meningkatkan kesejatheraan
rakyat dan martabat bangsa, dengan memberikan ruang yang cukup
bagi setiap daerah/komponen bangsa yang mengembangkan
dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing,
dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan. Dengan
demikian, setiapdaerah/komponen bangsa mampu mengembangkan
dan memanfaatkan sumber daya dan potensinya secara optimal.
c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan,
dengan menetapkan bahwa lingkungan yang dimaksud bukan hanya
meliputi lingkungan eksternal di luar wilayah Indonesia, melainkan
juga meliputi lingkungan internal. Gangguan terhadap perdamaian
dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antarnegara, tetapi juga dapat
berasal dari konflik internal. Oleh sebab itu, kata kemerdekaan dalam
hal ini berarti kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing dan
kemerdekaan dari eksploitasi bangsa oleh pemerintah sendiri.
Keadilan sosial juga harus diwujudkan pada semua wilayah elemen
bangsa. Pembentukan lingkungan pada dasarnya sebagai upaya
38
untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap komponen
bangsa, baik dilihat dari sisi budaya, memanfaatkan potensinya masing-
masing serta memiliki berbagai pilihan dan kesempatan untuk
mengembangkan diri/kelompoknya maupun menyalurkan aspirasinya.
5. Kepentingan Nasional
Setiap bangsa dan negara tentu memiliki kepentingan masing-
masing. Setidak-tidaknya menyangkut kepentingan mempertahankan
keberadaan, kelangsungan hidup, dan jati dirinya. Kepentingan bangsa
menegara yang lebih tepat disebut sebagai kepentingan nasional
senantiasa berkait erat dengan cita-cita dan tujuan nasional bangsa
yang bersangkutan dalam mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai
tujuan nasional tersebut. Hakikat kepentingan nasional Indonesia
adalah kepentingan keamanan dan kepentingan kesejahteraan. Dua
hal itumerupakan satu kesatuan yang sama penting dan tidak
dapat dipisahkan satu dari yang lainnya.
Menjamin kepentingan nasional, baik kepentingan keamanan
maupun kepentingan kesejahteraan, berarti berupaya dengan sepenuh
hati dan sekuat tenaga mempertahankan persatuan serta kesatuan
bangsa dan kesatuan wilayah negara Republik Indonsia. Dalam
suasana persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara
yang tetap utuh dan terjaga, segenap upaya bangsa Indonesia untuk
mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional menjadi
lancar. Upaya memelihara atau mempertahankan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah negara sangat membutuhkan
rasa dan semangat nasional yang tinggi pada setiap warga
negara atau segenap komponen bangsa Indonesia, yang
sanggup dan rela berkorban demi kecintaannya kepada tanah air
dan bangsanya. Kondisi tersebut sesuai dengan tujuan Wawasan
Nusantara, yaitu mewujudkan rasa dan semangat nasional yang tinggi
pada segenap dimensi kehidupan Dengan demikian, jelaslah bahwa
nilai-nilai yang terkandung dalam Wawasan Nusantara yang diamalkan
39
secara tepat akan menjadi prasyarat terjaminnya kepentingan nasional,
yang sekaligus akan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan
nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional.
6. Pencapaian Tujuan Nasional
a. Tujuan Nasional sebagai Himpunan Nilai
Tujuan nasional merupakan himpunan nilai yang ingin diwujudkan
bangsa Indonesia melalui kehidupan bernegara. Himpunan nilai tersebut
tercakup dalam cita-cita nasional, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur, yang telah dijabarkan dalam dasar negara; demikian juga
dalam konstitusi, serta berbagai bentuk regulasi dan aspirasi yang terus
berkembang. Dalam proses pencapaian tujuan nasional, nilai-nilai
tersebut saling mempengaruhi dalam bentuk rantai yang menyimpul
pada tujuan nasional. Bagi bangsa Indonesia, rantai nilai dapat dibagi
menjadi dua, yaitu rantai nilai utama dan rantai nilai induk. Rantai
nilai utama terbentuk dan nilai Wawasan Nusantara, nilai ketahanan
nasional, nilai praktik kenegaraan/kemasyarakatan, dan
pembangunan nasional, serta nilai tujuan nasional. Rantai nilai utama
tersebut dihidupi dan dibentuk oleh rantai nilai induk atau pendukung,
yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Secara stratifikasi sistem nilai nasional, Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 (Bagian Pembukaan) mengandung nilai
dasar, Wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional mengandung nilai
instrumental, sedangkan praktikkenegaraan/kemasyarakatan dan
pembangunan nasional mengandung nilai praktis.
Nilai persatuan dan kesatuan dari Wawasan Nusantara menjadi
dasar, penopang, dan penyubur nilai integrasi yang serasi, seimbang,
dan selaras dari ketahanan nasional. Selanjutnya, nilai-nilai ketahanan
nasional dan Wawasan Nusantara menjadi acuan untuk praktik
kenegaraan/kemasyarakatan dan pembangunan nasional
sehingga membentuk nilai pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya dalam kehidupan
berharkat. Sementara itu, baik Wawasan Nusantara, ketahanan
40
nasional, maupun pembangunan nasional, nilai-nilainya digali dari
sumber nilai nasional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Hubungan antarmata rantai besifat pertambahan (added value),
memperkaya, dan meningkatkan mutu mata rantai yang dapat
berbentuk pola berpikir, sikap, dan perilaku individu atau
kelompok, atau dalam wujud peraturan perundang-undangan,
kebijakan dan strategi nasional, atau program-program nasional.
b. Peranan Wawasan Nusantara dalam Pencapaian Tujuan Nasional
Bangsa Indonesia yang terlahir dari keanekaragaman suku,
agama, budaya, bahasa, dan daerah asal yang yang tersebar luas
dalam ribuan pulau perlu menyepakati suatu cara hidup bersama
sebagai bangsa dan warga negara. Salah satu sumber cara hidup
bersama itu ialah cara pandang tentang diri dan lingkungan dalam
mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Cara pandang yang
dimaksud bagi bangsa Indonesia ialah Wawasan Nusantara. Wawasan
Nusantara mengacupada kondisi dan konstelasi geografi, kondisi sosial
budaya, serta faktor kesejarahan, dan perkembangan lingkungan.
Dengan demikian, konsepsi yang terkandung di dalamnya merupakan
simpulan dari pengalaman masa lalu dan lingkungannya yang
relevan serta valid di masa datang sehingga dapat dijadikan acuan
dalam melakukan interaksi antarkomponen bangsa dalam hidup
bersama yang bermanfaat.
Bangsa Indonesia yang menegara merupakan suatu kenyataan
meskipun bila ditinjau dari asal-usul dan terjadinya merupakan
keluarbiasaan yang tergolong sangat langka, ternyata bangsa ini
bertahan hingga saat ini. Hal itu dimungkinkan karena ada fakor
pendorong (kekuatan sentripetal) dan pengikat yang kuat. Konsepsi
Wawasan Nusantara mengandung faktor-faktor yang dimaksud,
yang bila diimplementasikan dapat memperkuat dorongan dan ikatan
41
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang dijiwai
rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta terpeliharanya kesatuan
wilayah nasional. Di atas kondisi yang diciptakan ketahanan
nasional, Wawasan Nusantara selanjutnya dapat dibangun dan
dilaksanakan melaluipembangunan nasional, yang memungkinkan
tercapainya tujuan nasional sesuai dengan harapan bersama.
Latihan
Untuk menambah pemahaman Anda terhadap materi Kegiatan
Belajar 1, kerjakan latihan berikut ini.
Untuk Diskusi Kelompok
Kegiatan Belajar 1
Coba Anda amati rumusan kepentingan nasional, sesuai dengan latar
belakang dan logika berpikir Anda. Kaitkan kepentingan nasional dengan
citacita dan tujuan nasional yang intinya terdapat dalam Pembukaan UUD
1945 dan pendapat atau pernyataan yang sering digunakan pimpinan nasional
selama ini.
Petunjuk Menjawab Latihan
Cobalah pahami terlebih dahulu hakikat suatu konsepsi dalam satu
hierarki penuangan gagasan, mulai dari falsafah, konsepsi, asas, teori,
doktrin, kebijaksanaan, strategi, sampai dengan komitmen. Dengan
bertolak dari pemahaman ini, cobalah amati gagasan tentang konsepsi
Wasantara yang dilatarbelakangi sejarah bangsa, falsafah, dan
pandangan geografi politik Indonesia yang telah melahirkan batu bangun
Wasantara. Apakah betul-betul telah tercermin baik dalam prinsip, dimensi
pemikiran, maupun arah pandang Wasantara, serta ketetapan rumusan
kepentingan nasional dan definisi wasantara.
Rangkuman
Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan Wawasan Nusantara karena
dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum Pancasila dan mengandung nilai-nilai
univesal dan lestari serta dapat digunakan sebagai acuan rumusan, konsep
propose, prinsip, dan pastulat Wawasan Nusantara. Dengan demikian, Wawasan
Nusantara merupakan perwujudan pesan-pesan dalam Pembukaan UUD 1945
daiam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nilai-nilai tersebut dikelompokkan dalam lima pesan pokok, yaitu pertama
42
Kegiatan Belajar 2
KONSEPSI PEMIKIRAN WAWASAN NUSANTARA
1. Arti dan Hakikat Wawasan Nusantara
a. Pengertian Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara dapat dirumuskan dalam berbagai
cara berdasarkan konteks kepentingan. Sebelum menentukan rumusan
yang sesuai dengan kepentingan sebuah buku induk, berikut ini
disampaikan beberapa rumusan formal yang ada selama ini.
1) Wawasan Nusantara adalah pemanfaatan konstelasi
geografi Indonesia, d i mana di per lukan wawasan
benua sebagai pengejawantahan segala dorongan- (motives)
dan rangsang-(drives) dalam usaha mencapai aspirasi-aspirasi
bangsa, dan tujuan negara Indonesia (Doktrin Hankamnas
dan Doktrin Perjuangan ABRI “Catur Darma Eka Karma”, dengan
Pidato sambutan Menteri Utama Bidang Hankam, 31 Maret
1967).
2) Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri
dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwanusantara
43
dan pemekarannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa
Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang
sarwanusantara (Mayjen TNI RI Soetopo, Wawasan
Nusantara, Metode Penyajian, Pengantar Gubernur
Lemhannas, 10 November 1972).
3) Wawasan Nasional Indonesia (Wawasan Nusantara)
adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam
eksistensinya yang sarwanusantara serta pemekarannya di
dalam mengekspresikan diri tengah-tengah lingkungan
nasionalnya (Wawasan Nusantara, Buku I, Surat Keputusan
Gubernur Lemhannas No. Skep-45/VI/1982, tanggal 1 Juni 1982).
4) Wawasan Nusantara (pengertian) adalah cara
pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya
yang serba Nusantara dalam dunia yang serba berubah
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan
sejarah dan budaya serta dengan memanfaatkan kondisi dan
konstelasi geografinya, dalam upaya mencapai tujuan
nasionalnya dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional
(Wasantara dan Tannas), Naskah Pendukung GBHN 1993, Kata
Pengantar Gubernur Lemhannas Mei 1993).
5) Wawasan Nusantara (hakikat) yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945 adalah pandangan geopolitik
bangsa Indonesia, yaitu pandangan atau paham mengenai
realita keberadaan dan aspirasinya serta dalam geografi untuk
menjamin kepentingan nasional, yang pada hakikatnya adalah
menciptakan tanggung jawab dan dorongan bagi seluruh
bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuan nasional
dan mewujudkan cita-cita nasional (ibid).
6) Wawasan Nusantara yang merupakan Wawasan Nasional
yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai d i r i dan lingkungannya dengan mengutamakan
44
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional (Tap MPR Nomor
II/MPR/1993 dan Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN).
7) Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional bangsa
Indonesia yang dijiwai Pancasila dan UUD 1945, yang
menghendaki adanya persatuan dan kesatuan wilayah,
rakyat, dan pemerintah dalam mencapai tujuan nasional serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kedua BP, 1995).
8) Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta
dalam hubungan antarnegara yang merupakan hasil
perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan
memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta
memanfaatkan kondisi guna menciptakan dorongan dan
rangsangan dalam usaha mencapai tujuan nasional (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, BP, 1995, dan Edisi
Ketiga 2001).
9) Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
UUD 1945, bertolak dari pemahaman kesadaran dan
keyakinan tentang diri dan lingkungannya yang bineka dan
dinamis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa, kesatuan wilayah yang utuh menyeluruh, serta
tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional (Bahan Rantap MPR 1998, Kelompok
Kerja Lemhannas, 1997).
10) Wawasan Nusantara adalah pandangan atau
anggapan bahwa Nusantara adalah kepulauan yang
45
merupakan suatu kesatuan, termasuk semua laut dan selatnya
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, BP, 2001).
Unsur-unsur utama yang terkandung dalam rumusan-rumusan
Wawasan Nusantara tersebut di atas dapat dihimpun dalam beberapa
perangkat pengertian seperti uraian di bawah ini.
1) Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya.
2) Keberadaan bangsa Indonesia dan lingkungannya
bersi fat sarwanusantara (sarwanusantara berarti dalam kondisi
terhubung, menyatu, dan diapit).
3) Cara pandang tersebut dimaksudkan untuk
memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi.
4) Cara pandang tersebut berdasarkan
(berlandaskan/dijiwai oleh) Pancasila dan UUD 1945
dengan memperhatikan sejarah dan budaya.
5) Cara pandang tersebut dimaksudkanuntuk
menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi
seluruh bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuan
nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional.
6) Cara pandang tersebut mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
7) Cara pandang tersebut menghendaki persatuan dan
kesatuan wilayah, rakyat, dan pemerintah.
8) Cara pandang tersebut mencakupi keikutsertaan dalam
pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sebagai rangkuman dari perangkat-perangkat pengertian
tersebut, diperoleh definisi Wawasan Nusantara sebagai berikut.
“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia,
yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang
46
Dasar 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan
lingkungan keberadaannya yang sarwanusantara dalam
memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan
tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa
Indonesia, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.
Dalam kalimat pendek dapat diutarakan bahwa Wawasan
Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang
dir i dan l ingkungan keberadaannya dengan memanfaatkan kondisi
dan konstelasi geografi denganmenciptakan tanggung jawab, motivasi,
dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan
nasional.
Sehubungan dengan definisi Wawasan Nusantara dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2001, dapat dijelaskan
dengan kutipan hasil wawancara TVRI dengan Prof. Dr. Mochtar
Kusumaatmaja pada tanggal 28 November 1977, antara lain, sebagai
berikut.
“... Wawasan Nusantara tentu didasarkan atas Indonesia
sebagai negara Nusantara dengan pulau -pulau dan perairan itu
merupakan satu kesatuan. ... Tetapi, karena Wawasan Nusantara ini
rupanya lebih popular, lebih menarik, dan sudah tersebar, maka
konsepsi negara Nusantara pun kadang-kadang disebut Wawasan
Nusantara”.
Untuk melengkapinya, perlu ditambahkan bahwa Wawasan
Nusantara adalah Wawasan Nasional Indonesia sehingga definisi
Wawasan Nasional dan Wawasan Nusantara pada Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Tahun 2001 dan rumusan Wawasan
Nusantara dapat dijembatani dengan penjelasan tersebut.
b. Hakikat Wawasan Nusantara
47
Hakikat Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa
Indonesia tentang ciri dan lingkungan keberadaannya dalam
memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan
tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa
Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Cara pandang tersebut
bersifat integratif karena di jiwai oleh Pancasila yang mendorong
kebersamaan dalam kehidupan nasional dan dilandasi oleh Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatukan Indonesia serta dijiwai pula
olehpengalaman sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang bersifat
kekeluargaan.
Disadari bahwa keberadaan bangsa Indonesia dan
lingkungannya bersifat sarwanusantara, yaitu dalam kondisi
terhubung, menyatu, dan diapit. Suku bangsa, ras, dan kelompok
sosial yang menghuni kawasan Nusantara terhubung satu dengan
lainnya oleh berbagai kepentingan dan kondisi lingkungan selama
ratusan tahun, yang akhirnya menyatu menjadi bangsa Indonesia.
Dalam konsep negara kepulauan, ribuan pulau besar dan kecil di
seluruh Nusantara disatukan oleh laut menjadi satu kesatuan wilayah
nasional Indonesia. Sementara itu, wilayah Indonesia yang berada di
antara dua benua dan dua samudera dalam kondisi diapit, baik secara
alamiah maupun sosial, sehingga menjadi sasaran berbagai pengaruh
yang selalu berubah dan berintensitas kuat dari sekeliling. Sejalan
dengan kondisi tersebut, Wawasan Nusantara memiliki dua arah
pandang, ke dalam dan ke luar.
Arah pandang ke dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah,
sedangkan arah pandang ke luar ditujukan untuk menjamin
kepentingan nasional dan ikut dalam melaksanakan ketertiban
dunia. Pemanfaatan kondisi dan konstelasi geografi merupakan
perwujudan segala dorongan (motives) dan rangsangan (drives)
dalam mencapai tujuan nasional serta sebagai tanggapan dan
tanggung jawab atas karunia Tuhan Yang Maha Esa atas perolehan
tanah air dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian,
kondisi dan konstelasi geografi serta kondisi sosial seperti itu
merupakan realita yang harus dapat dimanfaatkan bagi
48
sebesar-besar kesejahteraan bangsa Indonesia.
2. Pr i ns ip Wawasa n Nusa nta ra
Prinsip Wawasan Nusantara ialah tumpuan berpikir, berkehendak,
danbertindak dalam penyelenggaraan kehidupan nasional menurut konsep
dasar Wawasan Nasional bangsa Indonesia, yaitu Wawasan Nusantara, yang
tidak lain dari batu bangun wawasan nasional bangsa Indonesia. Konsep-
konsep tersebut terdiri atas persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika,
kebangsaan, negara kebangsaan, geopolitik dan negara kepulauan (lihat
Bagian I/Pendahuluan). Dalam merumuskan prinsip-prnsip Wawasan
Nusantara, acuan dan saringan dalam perumusan ialah nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
Sumpah Pemuda 1928, dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945.
Prinsip -prinsip Wawasan Nusantara yang harus dipertahankan
dan ditegakkan ialah sebagai berikut.
a. Kesadaran akan pentingnya bersatu agar dengan itu dapat
dihimpun dan dipadukan segenap daya mampu yang dimiliki bangsa
Indonesia untuk mencapai tujuan bersama (dari konsep
Persatuan dan kesatuan);
b. Persatuan dan kesatuan bangsa agar dengan itu dapat
dipertahankan jati diri dan ikatan batin bangsa Indonesia sebagai
bangsa besar yang disegani (dari konsep kebangsaan);
c. Kesatuan wilayah nasional agar dengan itu dapat dijamin
keutuhan ruang hidup dan sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia
(dari konsep negara kepulauan);
d. Kesatuan bangsa Indonesia dengan tanah airnya agar dengan
itu dapat dijamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan bangsa
Indonesia (dari konsep geopolitik);
e. Kesatuan dalam kemajemukan agar dengan itu bangsa
Indonesia dapat tetap bersatu walaupun dengan latar belakang
berbeda-beda untuk menjamin harkat dan martabat kemanusiaan
49
(dari konsep BhinnekaTunggal Ika).
f. Satu kesatuan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat agar
dengan itu bangsa Indonesia dapat di jamin kesejahteraan,
kedaulatan, dan kemerdekaanya (dari konsep negara kebangsaan).
3. Dimensi Pemikiran
Sebagai fenomena sosial, pemikiran Wawasan Nusantara
berkembang dalam dua dimensi pemikiran yang mendasar, yaitu dimensi
kewilayahan sebagai suatu realitas dan dimensi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Kedua dimensi
pemikiran tersebut merupakan keterpaduan pemikiran dalam dinamika
kehidupan pada seluruh aspek kehidupan nasional yang berlandaskan
Pancasila. Kedua dimensi yang dimaksud adalahsebagai berikut.
a. Dimensi Kewilayahan
Kondisi dan konstelasi geografi Indonesia merupakan
anugerah Tuhan yang patut disyukuri, baik konfigurasi geografik
maupun topografinya. Jika ditinjau dari konfigurasi geografi, wilayah
nasional Indonesia merupakan bentangan alam terpanjang di dunia.
Wilayah nasional Indonesia menempati posisi silang antara dua benua,
yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara dua
samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Topografi
daratan wilayah Indonesia merupakan pegunungan dan gunung-
gunung berapi. Pulaupulau Indonesia memiliki garis pantai
terpanjang hampir dua kali panjang lingkaran bumi, iklim tropis
dengan pergantian musim, yaitu musim penghujan dan
kemarau.Kondisi dan konsetelasi geografi Indonesia yang demikian
mengandung kekayaan alam yang beraneka ragam, baik yang berada di
dalam maupun di atas permukaan bumi, termasuk di udara dan ruang
angkasa. Juga wilayah Indonesia mengandung berbagai flora dan fauna
serta jumlah penduduk sangat besar yang tediri dari berbagai suku dan
agama, budaya, dan tradisi, serta pola kehidupan yang beranekaragam
dengan berbagai kepentingan aspirasi yang menyertainya.
50
b. Dimensi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Dalam pendayagunaan segenap potensi nasional yang
menjamin hidup dan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara, dibangun keselarasan pemikiran yang disesuaikan
dengan situasi kondisi dan konstelasi geografi. Keselarasan
pemikiran dari berbagai kepentingan yang ada dan berkembang
di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna
merealisasikan aspirasi dan cita-citanya, yaitu suatu masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dalam tata laku pergaulan dunia
yang serba berubah. Pemikiran ini akan membentuk cara
pandang bangsa Indonesia dalam memanfaatkan situasi kondisi
dan konstelasi geografi sebagai suatu pandangan geopolitik Indonesia,
yang merupakan wujud dorongan dan rangsangan dalam upaya
merealisasikan aspirasi bangsa, baik dalam pengenalan
kepentingan maupun dalam pemilihan kepemimpinan.
4 . As a s Wa wa sa n Nus a nt a ra
Asas Wawasan Nusantara ialah ketentuan-ketentuan atau kaidah-
kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar
terwujud dan dihayati cara pandang yang utuh menyeluruh dalam
lingkup dan demi kepentingan nasional dengan mengutamakan persatuan
bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia, juga dengan tetap menghargai
dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional.
Harus disadari bahwa kalau asas Wawasan Nusantara tersebut diabaikan,
apalagi ditinggalkan, dapat dipastikan cerai-berainya bangsa dan negara
Indonesia karena setiap komponen bangsa Indonesia sudah melupakan dan
meninggalkan kepentingan partai, suku bangsa, golongan, bahkan pribadinya
masing-masing. Asas Wawasan Nusantara terdiri dari hal-hal berikut.
a. Kepentingan bersama berarti persamaan sikap dan kehendak
dari seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk
ancaman dengan segala manifestasinya (seperti penjajahan dan
perusakankekayaan gaya baru) yang dapat merendahkan harkat dan
51
martabat bangsa, bahkan menghancurkan persatuan bangsa dan
kesatuan wilayah Indonesia. Di samping itu, kita semua mempunyai
kepentingan bersama dalam mencapai kesejahteraan/kemakmuran dan
rasa aman yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
b. Keadilan, yang berarti perasaan dan sikap dalam
memberikan dan memperoleh hak dan kewajiban, yang pantas
dan proporsional bagi semua komponen bangsa pada segenap aspek
kehidupan, baik dalam hubungan pusat daerah, antardaerah,
interndaerah, maupun antaranggota masyarakat. Hal ini dapat
tercapai bila ada kejujuran dan keterbukaan dari semua komponen
bangsa dan pengelola negara.
c. Kesetiaan terhadap kesepakatan/ikrar bersama berarti
perasaan dan sikap memegang teguh nilai-nilai Budi Utomo, Sumpah
Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan yang kesemuanya
bermuara pada berdirinya NKRI.Hal tersebut mencerminkan adanya
solidaritas, setia kawan, rasa senasib dan sepenanggungan, serta kerja
sama yang harmonis dalam mengisi kemerdekaan dari semua
komponen bangsa.
5 . A r a h P a n d a n g
Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi dan konstelasi
geografi, serta memperhatikan perkembangan dinamika lingkungan,
arah pandang Wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam
dan ke luar sebagai berikut.
a. Arah Pandang ke Dalam
Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin terwujudnya
persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara
Indonesia. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa
pemberdayaan setiap potensi nasional dan komponen bangsa
dengan ciri khas masing-masing yang berbeda diarahkan untuk
mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan
masyarakatnya dengan senantiasa berupaya tetap dalam lingkup
kesejahteraan seluruh bangsa serta membina dan memelihara integrasi
nasional. Untuk itu, segenap komponen bangsa hendaknya peka dan
52
berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor
penyebab timbulnya disintegrasi bangsa.
b. Arah Pandang ke Luar
Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan
nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling
menghormati. Setiap bangsa sudah pasti memiliki kepentingan
masing-masing, setidaknya menyangkut kepentingan
mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidupnya.
Kepentingan bangsa menegara yang lebih tepat disebut sebagai
kepentingan nasional, yang senantiasa berkait erat dengan cita-cita
dan tujuan nasional bangsa yang bersangkutan.
Dalam mewujudkan cita-cita nasional dan melaksanakan tujuan
nasional tersebut, hakikat kepentingan nasional Indonesia adalah
kepentingan keamanan dan kepentingan kesejahteraan. Dua hal ini
merupakan satu kesatuan yang sama penting dan tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Menjamin kepentingan nasional, baik kepentingan keamanan
maupun kepentingan kesejahteraan, berarti berupaya dengan sepenuh
hati dan sekuat tenaga mempertahankan persatuan dan kesatuan
bangsa dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia. Dalam
suasana persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah,
negara tetap utuh dan terjaga, segenap upaya bangsa Indonesia
untuk mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional
dapat terlaksana dengan lancar. Upaya memelihara atau
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah negara sangat membutuhkan rasa dan semangat
nasional yang tinggi dari setiap warga negara atau segenap komponen
bangsa Indonesia, yang sanggup dan rela berkorban demi
kecintaannya kepada tanah air dan bangsanya. Kondisi
seperti dimaksudkan di atas sesuai dengan tujuan Wawasan
53
Nusantara, yaitu mewujudkan rasa dan semangat nasional yang
tinggi pada segenap aspek kehidupan nasional. Dengan demikian,
jelaslah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Wawasan Nusantara
yang diamalkan secara tepat akan menjadi prasyarat terjaminnya
kepentingan nasional yang sekaligus akan menciptakan iklim
kondusif bagi tercapainya tujuan nasional dalam rangka mewujudkan
cita-cita nasional.
Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia
harus berusaha mengamankan kepentingan nasional dalam semua
aspek kehidupan serta menumbuhkan daya saing di arena global.
6. Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Wawasan Nusantara
Tujuan Wawasan Nusantara ialah terwujudnya persatuan dan
kesatuan yang dijiwai kekeluargaan dan rasa kebersamaan
bangsa Indonesia. Jiwa kekeluargaan dan persaudaraan mengandung
semangat toleransi yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama bangsa
sehingga kehidupan multikultural dan plural akan menjadi kenyataan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi
bangsa Indonesia. Rasa kebersamaan melandasi
keadilan,kesediaan bekerja bersama, kesetaraan, dan kecintaan
terhadap sesama dalam diri bangsa Indonesia, suatu kondisi yang
diperlukan (favourable) untuk menjamin pencapaian tujuan nasional.
Sementara itu, berlandaskan rasa persatuan dan kesatuan, perwujudan
cita-cita nasional sebagai usaha besama bangsa Indonesia akan lebih
terjamin karena dapat dipadukan dengansegenap sumber daya
nasional, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Dengan demikian,
kehidupan bersama berdasarkan Wawasan Nusantara akan dapat
membawa Indonesia menjadi negara maju dan bangsa besar
yang disegani.
Sehubungan dengan itu, Wawasan Nusantara perlu ditanamkan
pada setiap hati sanubari bangsa Indonesia sejak usia dini karena
pemahaman dan penghayatannya sangat berpengaruh pada pandangan
tentang bangsa dan negara Indonesia. Pemahaman dan penghayatan
54
Wawasan Nusantara menjadi kritis karena kenyataan menunjukkan bahwa
kondisi geografis dan sosial Indonesia terpecah-pecah (fragmented), yang
mudah menimbulkan sekat-sekat pemisah satu dari yang lainnya bila
bangsa Indonesia tidak mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan
seperti yang tercantum dalam hakikat Wawasan Nusantara. Untuk
mencapai tujuan tesebut di atas, dirumuskan fungsi-fungsi Wawasan
Nusantara sebagai berikut .
a. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, paham, dan
semangat kebangsaan bangsa Indonesia;
b. Menanamkan dan memupukkan kecintaan pada tanah air
Indonesia sehingga rela berkorban untuk membelanya;
c. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak,
kewajiban, dan tanggung jawab warga negara yang bangga pada
negara Indonesia;
d. Mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural
dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan;
e. Mengembangkan keberadaan masyarakat madani (civil society)
sebagai pengembangan kekuasaan pemerintahan.
Kedudukan Wawasan Nusantara ialah sebagai ajaran dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menyikapi realita kehidupan
bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghayati ajaran
tersebut, diharapkan akan bertumbuh sikap integratif, inklusif, dan akomodatif
dalam diri bangsa Indonesia. Berdasarkan sikap demikian, berbagai perbedaan
akan dapat diatasi dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran untuk
mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pihak lain demi
kepentingan bersama. Sasaran ideal pembelajaran ini ialah
menstransformasikan perbedaan-perbedaan menjadi suatu kekayaan bangsa
Indonesia untuk lebih menjamin pencapaian tujuan nasional. Selain
sebagai ajaran, kedudukan Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia
juga sebagai doktrin dasar nasional dalam penyelenggaraan negara, untuk
mendorong (motive), merangsang (drive), dan memedomani
penyelenggara negara dan masyarakat madani (civil society) untuk
berinteraksi, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
55
Dengan demikian, dapat dihindarkan penyesatan dan penyimpangan yang
mungkin terjadi terhadap penyelenggaraan negara, yang harus mengacu pada
nilai-nilai Sumpah Pemuda Tahun 1928, Pancasila, dan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agusutus 1945.
Latihan Untuk menambah pemahaman Anda terhadap materi Kegiatan Belajar
2, kerjakan latihan berikut ini.
Untuk Diskusi Kelompok Kegiatan Belajar 2
Coba Anda amati rumusan definisi paling tepat, yang sesuai dengan
tujuan, kedudukan, dan fungsi konsepsi Wasantara. Sebagai konsepsi, apakah
semua rumusan, baik tujuan, kedudukan, maupun fungsinya, sudah sesuai
dengan lazimnya suatu konsepsi yang dijadikan pedoman/landasan.
Petunjuk Menjawab Latihan
Cobalah pahami terlebih dahulu hakikat suatu konsepsi dalam satu hierarki
penuangan gagasan, mulai dari falsafah, konsepsi, asas, teori,
doktrin, kebijaksanaan, strategi sampai dengan komitmen. Dengan
bertolak dari pemahaman ini, cobalah amati gagasan tentang konsepsi
Wasantara yang dilatarbelakangi sejarah bangsa, falsafah, dan
pandangan geografi politik Indonesia yang telah melahirkan batu bangun
Wasantara, apakah betul-betul telah tercermin dalam prinsip, dimensi
pemikiran ataupun arah pandang Wasantara, serta ketetapan dari rumusan
kepentingan nasional dan definisi Wasantara.
Rangkuman
Pada dasarnya, konsepsi Wasantara, lahir dalam satu situasi dan kondisi yang sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara.Pemerintahan negara yang dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terancam oleh suatu gerakan penghianatan G-30 S PKI Tahun 1965.Suatu tragedi nasional yang cukup memprihatinkan dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan inti Hankamnas terpecah belah dengan mengedepankan wawasan angkatan masing-masing sehingga perlu segera diintegrasikan dalam satu wawasan yang manunggal dengan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dikenal dengan Wawasan Nusantara (Wasantara).
Wasantara adalah suatu wawasan yang bersifat nasional, yang dijadikan sebagai landasan konsepsional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang saat ini dijadikan sebagai landasan visional, yang tersusun secara hierarki dalam paradigma nasional.
56
WAWASAN NUSANTARA
MODUL
IMPLEMENTASI KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA DALAM
KEHIDUPAN NASIONAL
Implementasi Wawasan Nusantara dilakukan melalui sosialisasi, yaitu
3
57
penanaman nilai-nilai dengan beberapa cara, baik formal, nonformal, maupun
informal. Sosialisasi diharapkan dapat dilakukan oleh wargabangsa sejak usia
dini, bersamaan dengan pengenalan anak dengan lingkungan luar rumahnya,
kemudian berlanjut hingga dewasa. Hal ini menjadi prasyarat karena tujuan
yang ingin dicapai dalam sosialisasi bukan saja memasyarakatkan
pengetahuan, melainkan menanamkan nilai-nilai yang harus dihayati serta
dapat menjadi acuan sikap dan perilaku anggota masyarakat bangsa
Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kemasan bahan ajar atau
informasi beserta metode sosialisasinya menurut tingkat perkembangan
intelegensia peserta sosialisasi dan lingkungan proses sosialisasi serta para
pendidik atau tokoh masyarakat pendampingnya.
Wujud nyata dari implementasi konsepsi Wasantara tercermin
pada implikasinya di dalam kehidupan nasional, baik dalam realita kehidupan
nasional maupun dalam fenomena kehidupan nasional yang sesuai
dengan dasar pemikiran atau dimensi pemikiran Wasantara, berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Implikasi dalam realita kehidupan nasional menggambarkan peran dari
konsepsi Wasantara dalam berbagai kegiatan dan penyelesaian masalah yang
terjadi di wilayah darat, laut, maupun udara/dirgantara.Sementara itu,
implikasi konsepsi Wasantara dalam fenomena kehidupan nasional
berkaitan dengan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional,
dengan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah.
Keefektifan pelaksanaan sosialisasi bergantung pada kemasan materi
dan metodenya. Kemasan materi hendaknya memperhatikan beberapa aspek
yang berpengaruh pada keefektifan pembelajaran, antara lain, mengenai
emosi, budaya, dan hubungan sosial. Dalam hal ini, secara emosi, materi
diharapkan dapat memuaskan; secara budaya, materi diharapkan
relevan atau dapat diterima; secara sosial, materi diharapkan berguna atau
diperlukan masyarakat peserta.
Kegiatan Belajar 1
58
SOSIALISASI KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
1. Kesadaran, Paham, dan Semangat Kebangsaan
Sosialisasi tentang kebangsaan dilakukan dalam lingkaran atau
siklus:dimulai dari penumbuhan kesadaran, pengembangan pemahaman,
mewujudkan semangat kebangsaan, kembali pada penumbuhan kesadaran
berbangsa, dan seterusnya. Dengan sosialisasi secara sklus, nilai-nilai
kebangsaan bangsa Indonesia akan terus dapat dipertahankan dan
diwujudkan manfaatnya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Metode
sosialisasi yang diharapkan dapat diterapkan ialah pemindahan (transfer)
dan pengubahan atau penanaman (transform) nilai-nilai kebangsaan
kepada peserta sosialisasi.
Nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia dapat digali dari
peristiwa, keputusan pemimpin, pernyataan tokoh, aspirasi masyarakat,
serta cara hidup dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dari waktu ke
waktu. Sehubungan dengan hal itu, kenangan dalam kebersamaan sejarah,
kebesaran yang pernah dibangun, kebersamaan dalam meraih sukses,
kebersamaan dalam menghadapi masalah bersama; rasa saling membutuhkan
dan saling bergantung yang menguntungkan; memiliki simbol, mitos, dan
tradisi bersama; serta keinginan dan tekad mengulang untuk meraih
kesuksesan bersama di masa datang merupakan ni l a i -n i la i yang per l u
d isosia l i sasikan. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-
nilai kebangsaan, sangat diharapkan tersedianya materimateri ajar atau
informasi dan kepustakaan umum yang menyajikan materi-materi terkait,
seperti dalam sejarah nasional, ilmu bumi alam, ekonomi nasional, dan
antropologi yang membuat uraian tentang budaya dan manusia Nusantara,
serta seluk-beluk simbol, mitos, dan tradisi bangsa Indonesia.
2. Cinta dan Pembelaan Tanah Air
Bagi bangsa Indonesia, tanah air bukan sekadar wilayah domisili
atau tempat mencari nafkah, melainkan tumpah darah, yaitu tempat dilahirkan,
tempat menyambung nyawa untuk mempertahankannya, dan tempat
dikubur setelah mati. Wilayah Indonesia merupakan berkah dan rahmat
Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia sehingga harus ditanggapi
59
dengan bersyukur dan bertanggung jawab untuk mempertahankan dan
mencintainya. Kita bersyukur karena bangsa Indonesia memiliki tanah air
yang lokasinya strategis, luas, subur, dan kaya akan sumber dayaalam serta
mencintainya karena tanah air ini memberi ruang hidup dan sumber kehidupan
selama hayat dikandung badan, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nilai-nilai cinta tanah air dan kerelaan berkorban untuk membela tanah
air dapat digali dari kisah-kisah kepahlawanan, pengorbanan para patriot
bangsa, hasil-hasil perjuangan pembela bangsa, penghayatan tentang
kenikmatan yang dapat diperoleh dari hasil perjuangan para generasi
pendahulu, serta mengikuti program-program pelatihan dan pengabdian yang
berkait dengan cinta tanah air dan pembelaan negara. Untuk menanamkan dan
memupukkan kecintaan pada tanah air, sosialisasi dilakukan melalui
gerakan kepramukaan, pencinta alam, olah raga alam, wisata alam dan
budaya, pendidikan bela negara, pasukan cadangan nasional, wajib bela
negara, serta penyediaan bahan bacaan dan informasi tentang
keindahan alam, kekayaan budaya, sejarah, atau kisah perjuangan
bangsa Indonesia.
3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Warga Negara
Indonesia adalah negara kebangsaan yang berbentuk
republik.Warga negara Indonesia berada di bawah kekuasaan negara
modern dengan pemerintahan demokratis disertai perlindungan
terhadap HAM. Dengan demikian, warga negara Indonesia berdaulat serta
memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara
Indonesia. Hal ini harus dipahami setiap warga negara dan
diselenggarakan oleh negara dengan tertib agar keadilan dapat
ditegakkan. Keadilan dapat menghindarkan prasangka dan iri hati antarunsur
masyarakat atau golongan warga dalam kehidupan nasional sehingga
persatuan dan kesatuan tercipta dan dapat dipertahankan secara alamiah atau
setidak-tidaknya bukan dengan rekayasa.
Kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung
jawab warga negara pada negara dan bangsanya dapat ditumbuhkan
60
melalui pemahaman tentang struktur dan budaya bangsa Indonesia, kondisi
geografi dan sumber kekayaan alam wilayah Indonesia, serta sistem
pemerintahan negara Indonesia. Untuk i tu, per lu penyebar luasan
pengetahuan tentang kewarganegaraan dan penghayatan kehidupan
bersama. Pengetahuan tentang kewarganegaraan, terutama mengenai
kehidupan berdemokrasi, perlindungan hak-hak asasi manusia, serta
doktrin dan strategi nasional. Penghayatan kehidupan bersama
mencakupi pelaksanaan atau praktik kehidupan dalam lingkungan
keberagaman yang inklusif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat
kemanusiaan.
4. Kehidupan Multikultural dan Plural
Dasar-dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia ialah nilai-nilai
yang digali dari Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Proklamasi Kemerdekaan.
Nilai-nilai tersebut memungkinkan terjadi pengembangan kehidupan
harmonis, tetapi dinamis bangsa Indonesia, dengan tetap memiliki ruang
perbedaan-perbedaan. Dari Sumpah Pemuda diperoleh pengakuan tentang
keinginan menjadi satu seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, kemudian
dari Pancasila diperoleh tuntunan hidup bersama dalam keberagaman, lalu
dari Proklamasi Kemerdekaan diperoleh cara mencapai tujuan bersama
bangsa.
Perwujudan kehidupan bersama berdasarkan pada nilai-nilai yang
berasal dari Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Proklamasi Kemerdekaan berarti
harus mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural dan plural.
Kehidupan bersama yang multikultural mengakui dan mengakomodasikan
keberagaman etnis, ras, agama, suku, adat, bahasa, dan termasuk nila-nilai
yang berpotensi memecah-belah. Untuk itu, identitas setiap budaya
masyarakat diakui dan diakomodasikan negara sehingga pilihan hidup
masyarakat menjadi lebih luas.
Kehidupan bersama yang plural menghargai kemajemukan dan
menghormati pihak lain yang berbeda, masing-masing pihak membuka diri
terhadap warna-warni keyakinan, rela untuk berbagi, terbuka untuk saling
61
belajar, dan terlibat dalam dialog untuk mencari persamaan dan
menyelesaikan konfl ik . Pengembangan kehidupan bersama yang
multikultural dan plural ditempuh dengan beberapa jalan, yai tu
berkehidupan keagamaan yang iklusi f, berkehidupan masyarakat
secara lintas budaya, serta melakukan proses pertukaran budaya secara
alami melalui dialog verbal dan nonverbal.
5. Masyarakat Madani (Civil Society)
Kehidupan bersama hendaklah bermanfaat. Untuk menjamin perolehan
manfaat dalam kehidupan bersama dikembangkanlah kehidupan bernegara.
Kehidupan bernegara akan terjamin dalam mencapai tujuan bersama bila ada
kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Keberadaan masyarakat
madani atau civil society diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang
kekuatan negara dalam hal ini pemerintah. Masyarakat madani yang
bermoral, sadar hukum, dan beradab ma mpu me wak i l i masyaraka t
u mu m a tau rakya t da l am memperjuangkan kepentingan bersama
kepada pemerintahan. Di samping itu, masyarakat madani akan mampu
menekan pemerintahan bila kebijakan pemerintahan nyata-nyata
bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Sebaliknya, masyarakat
madani akan menyokong pemerintahan yang berupaya memenuhi
kebutuhan masyarakat umum. Dengan demikian, akan dapat
ditegakkan sistem kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan rakyat
banyak sehingga kehidupan bersama yang harmonis dan dinamis dapat
diciptakan.
Masyarakat madani dapat diwujudkan bila negara berhasil
mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan pemerintahan
demokratis dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sementara itu,
masyarakat madani yang berdaya akan mendorong terciptanya
pemerintahan yang demokratis dan menjamin hak-hak asasi manusia.
Karena keberhasilan pemerintahan tersebut saling mendukung dengan
perwujudan dan pemberdayaan masyarakat madani, setiap saat dapat
dikembangkan kekuatan masyarakat madani yang akan mendorong
upaya pemerintah tersebut, tanpa menunggu kondisi ideal.
62
Sehubungan dengan itu, pengembangan masyarakat madani diawali
dari bidang-bidang yang terkait dengan masalah-masalah aktual, seperti
pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkait dengan
pengembangan pendidikan, perl indungan HAM, penyadaran
hukum, dan kehidupan berdemokrasi. Bila bidang-bidang tersebut sudah
sampai tingkat kemajuan yang berarti, pengembangan tersebut dapat
diteruskan pada bidang-bidang yang lebih strategis dan berjangka panjang.
Sudah tentu lembaga-lembaga yang dikembangkan sebaiknya
diwarnai oleh hubungan lintas etnis, agama, dan budaya.
6. Penutup
a. Untuk menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah nasional dalam kehidupan
nasional serta menjamin kepentingan nasional dalam kehidupan
antarbangsa, perlu dikembangkan cara berpikir dan bersikap positif
terhadap misi tersebut kepada bangsa Indonesia. Cara berpikir
dan bersikap seperti i tu, bagi bangsa Indonesia, dapat
dikembangkan dengan pengimplementasian Wawasan Nusantara. Buku
Induk Wawasan Nusantara yang berisi ajaran umum tentang
pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
dalam mencapai tujuan nasional disertai pedoman
pengimplementasiannya diharapkan dapat menjadi acuan baku.
b. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia ini
hanya menyajikan pokok-pokok pikiran saja.Dengan cakupan
yangdemikian luas, pemasyarakatan dan penerapannya pada
masyarakat luas sangat bergantung pada berbagai pihak. Pihak-pihak
yang terkait dalam pemasyarakatan dan penerapannya, antara lain
pendidik, penerbit dan pengarang buku, media massa, tokoh
masyarakat, sejarahwan, praktisi, ilmuwan, dan banyak lagi.
Mereka, baik secara perorangan maupun institusi, diharapkan
berperan aktif dalam memasyarakatkan dan menerapkan ajaran
Wawasan Nusantara menurut bidangnya masing-masing.
63
Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang pengertian
implementasi Wawasan Nusantara, cobalah Anda diskusikan dengan teman-
teman !
1. Mengapa implementasi Wawasan Nusantara dilakukan melalui metode
sosialisasi?
2. Mengapa dalam sosialisasi Wawasan Nusantara harus selalu
memperhatikan persoalan-persoalan yang berkembang di lingkungan
implementasinya?
3. Mengapa nilai-nilai cinta tanah air itu digali dari kisah-kisah
kepahlawanan?
4. Mengapa masyarakat madani sangat diperlukandalamimplementasi
Wawasan Nusantara?
Petunjuk Menjawab Latihan
Pelajari kembali mengenai kesadaran, paham, dan semangat
kebangsaan, bela tanah air, dan kecintaan terhadap bangsa; hak kewajiban dan
tanggung jawab tiap-tiap warga negara; adanya kehidupan masyarakat
multikultural/plural dan pentingnya masyarakat madani.
Rangkuman
Sosialisasi Wawasan Nusantara, selain didasari oleh konsep-konsep ideal, juga harus memperhatikan persoalan-persoalan nyata yang berkembang dalam lingkungan implementasinya. Implementasi Wawasan Nusantara ke dalam perlu memperhatikan konsep bangsa, negara, dan wilayah, sedangkan ke luar perlu memperhatikan kepentingan negara-negara lain dalam penguasaan wilayah.
Sosialisasi tentang kebangsaan dilakukan dalam lingkaran atau siklus; mulai dari penumbuhan kesadaran, pengembangan pemahaman, mewujudkan semangat kebangsaan, kembali pada penumbuhan kesadaran berbangsa.
Guna mengakomodasikan kehidupan yang multikultural, nilai-nilai dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia digali dari Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Proklamasi Kemerdekaan.
Dalam implementasi Wawasan Nusantara diperlukan masyarakat madani yang bermoral, sadar hukum, dan beradab guna memperjuangkan kepentingan bersama kepada pemerintah.
64
Kegiatan Belajar 2
IMPLIKASI KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
DALAM REALITA KEHIDUPAN
Manusia diciptakan oleh Tuhan di muka bumi, hidup dalam tiga
dimensi ruang, dalam wujud suatu wilayah daratan, lautan, dan
udara/dirgantara. Manusia pada dasarnya hidup berkelompok dari suatu
wilayah ke wilayah lain, sejalan dengan tingkat peradaban manusia dan
kebutuhan akan sumber daya alam, sampai terbentuknya suatu bangsa
yang kemudian menetap dan menegara. Tidak semua negara memiliki
tiga dimensi ruang hidup, dan hal ini yang membedakan pemanfaatan
ruang hidup sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing. Kondisi
semacam ini telah ikut mempengaruhi pemikiran manusia dalam
mempertahankan hidup bersama, bagi satu kelompok masyarakat yang
membangsa dan menegara.
Bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, pernah berkembang
berbagai wawasan, seperti adanya wawasan benua, wawasan bahari,
dan wawasan dirgantara, terutama di kalangan angkatan bersenjata.
Untuk menjaga kemungkinan ter jadinya perbedaan prinsip dalam berpikir,
diciptakan satu wawasan yang diharapkan dapat menjamin keutuhan
persatuan dan kesatuan bangsa yang lebih berlingkup nasional. Hal tersebut
sangat diperlukan dan berpengaruh terhadap proses pengambilan
putusan/kebijakan politik suatu negara. Oleh karena itu, dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, geografi dengan keanekaragaman
yang ada di dalamnya merupakan suatu realita yang mutlak diperhitungkan, baik
dalam fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara yang
bersangkutan. Demikian pula sebaliknya, diperlukan suatu perhitungan dari
dampak sikap dan tata laku negara terhadap geografis sebagai tata hubungan
antara manusia dan ruang hidupnya.
65
Kondisi objektif geografi Nusantara digambarkan sebagai untaian
ribuan pulau besar dan kecil (nusa), yaitu sebanyak 17.508 (Dishidros TNI AL),
tersebar dan terbentang di sepanjang khatulistiwa serta terletak pada posisi
silang dunia yang sangat strategis (antara), baik di antara dua samudra
maupundua benua dengan segala konsekuensinya dari pengaruh lintasan
politik, ekonomi, budaya serta keamanan internasional. Dengan demikian,
kata nusa dan antara yang dirangkai ke dalam suatu pengertian Nusantara
akan terus digunakan untuk memaknai keseluruhan dan keutuhan wilayah
Indonesia, yang merupakan kesatuan laut yang ditaburi oleh pulau-pulau.
1. Implikasi terhadap Wilayah Darat
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang
terdiri dari pulau besar dan kecil. Sesuai dengan posisi geografisnya, negara
Indonesia memiliki daerah perbatasan, baik di darat maupun di laut, dengan
negara-negara tetangga. Begitu pula, penduduk Indonesia yang berjumlah + 200
juta jiwa tinggal secara tersebar tidak merata di seluruh wilayah negara. Dari
jumlah penduduk sebagian besar berada di pusat-pusat pemerintahan atau
pusat-pusat industri dan perdagangan, sebagian kecil lainnya tinggal di daerah
terpencil dan di antaranya berada di sekitar daerah perbatasan negara.
Berbeda dengan pusat-pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan
yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana hidup sangat baik, daerah-
daerah terpencil khususnya di sekitar daerah perbatasan, kurang tersedia sarana
dan prasarana dimaksud. Kalaupun tersedia, jumlah serta kondisinya sangat
kurang memadai.Di samping itu, kondisi alam di daerah-daerah tersebut
pada umumnya sulit dilintasi atau dijangkau (misalnya pegunungan, hutan
lebat, atau lautan). Dengan kata lain, sistem sirkulasi di daerah-daerah tersebut
kurang memadai. Faktor-faktor tersebut memberi dampak sulitnya pengawasan
dan pengendalian segala aktivitas penduduk oleh pusat pemerintahan.
Akibat lebih lanjut adalah rasa keterpencilan atau keterasingan sebagian besar
masyarakat bangsa dari yang lain atau rasa kurang diperhatikan oleh pemerintah
66
pusat dan daerah. Kesadaran semacam ini ter jadi di sepanjang
perbatasan Kalimantan, Serawak, dan Sabah atau juga antara Pulau
Miangas (Provinsi Sulut) dan Filipina.
Di sepanjang perbatasan tersebut masyarakat Dayak (Kalimantan)
lebih mudah berinteraksi dengan anggota masyarakat di seberang
perbatasan, yang kemudian terjalin rasa kedekatan dengan mereka yang lebih
kuat daripada hubungannya dengan masyarakat lain di wilayah Rl. Apabila hal
seperti itu tidak diperhatikan secara cermat serta ditangani secara tepat, jalinan
rasa kedekatandengan masyarakat negara tetangga tersebut akan menjadi
semakin kuat. Tidak mustahil bila masyarakat Indonesia sepanjang
perbatasan tersebut akan berpaling secara psikologis, sosiologis, bahkan
dapat secara politis kepada negara tetangga. Bila hal ini terjadi, seakan-
akan batas negara (boundary) bergeser ke dalam wilayah Rl dan
terjadilah batas imajiner yang berupa batas pengaruh asing (negara
tetangga) terhadap wilayah Rl. Batas imaginer tersebut dinamakan frontier.
Frontier yang terbentuk imajiner dan berada di antara masyarakat bangsa
tersebut bersifat dinamis, dalam arti dapat bergeser-geser bergantung
kepada kadar pengaruh pemerintah terhadap masyarakat yang bersangkutan.
Pengaruh efektif pemerintah pusat dapat dikatakan tidak lagi mencakupi seluruh
wilayah kedaulatan Rl, tetapi dikurangi dengan luas wilayah sampai dengan
batas frontieryang sudah dipengaruhi oleh kekuatan asing dari seberang
perbatasan (boundary). Pengaruh asing tersebut dapat berawal dari pengaruh
budaya atau ekonomi. Akan tetapi, yang pasti bila pengaruh tersebut tidak
dapat ditangani secara efektif akan berkembang menjadi permasalahan
politik yang berujung pada kehendak pemisahan diri sebatas frontier.
Dengan demikian, adanya frontier dapat berdampak hampir mirip dengan
hilangnya sejengkal tanah yang berada di bawah kedaulatan negara.
Untuk memahami kondisi dan konstelasi geografi Indonesia serta
posisinya di antara negara-negara lain yang relatif lebih maju dan sejahtera,
kesadaran akan kemungkinan terjadi frontier harus selalu dihidupkan.Terlebih
67
dalam menghadapi persaingan global dewasa ini,frontier akan lebih mungkin
terjadi dalam dimensi yang semakin luas. Oleh karena itu, Wawasan
Nusantara harus dapat memberikan pengaruh positif, terutama
penyelenggara negara dalam upaya menghilangkan atau mencegah timbulnya
frontier-frontier tersebut.
2. Implikasi terhadap Wilayah Laut
Implikasi di bidang politik meliputi permasalahan laut pedalaman
dengan hak dunia internasional serta permasalahan kedirgantaraan,
terutama penguasaan Geo Sationery Orbit (GSO). Penguasaan laut
Nusantara berkaitan dengan Hukum Laut Internasional.
Hukum Laut Internasionai (HLI) telah mengatur secara
internasional hubungan hak, kewenangan, dan kewajiban negara atau laut.
Deklarasi Djuanda Tahun 1957 merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang
menegara dalam wadah negara kesatuan Rl (NKRI) dalam upaya memperoleh
hak dan kewenangan atas laut dalam wilayah yurisdiksi nasional yang
sekaligus berimplikasi terhadap hak dan kewajibannya terhadap dunia
internasional. Di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salan satu
kewajiban negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Kewajiban ini telah menjadikan bangsa Indonesia
harus dapat mewujudkan kedaulatan atas wilayah yurisdiksi nasional yang
sebagian besar secara fisik berupa perairan atau laut. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa HLI, sebagaimana disepakati dalam UNCLOS Tahun 1982,
secara legal merupakan dukungan terhadap Wawasan Nusantara, khususnya
berkenaan dengan hak dan kewenangan atas wilayah yurisdiksi nasional NKRI,
sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Djuanda.
Rezim negara kepulauan sebagaimana dimaksud daiam HLI dengan
tegas telah memberikan arti kesatuan wilayah bagi NKRI. Terhadap
keberadaan perairan Indonesia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI,
sebagaimana diatur dalam HLI dan telah diratifikasi oleh Rl, kewajiban Rl adalah
68
memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan danpendayagunaan
perairan Indonesia. Seluruh perairan Indonesia dan ruang di atasnya serta
kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di bawah lautan dapat diolah
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hak dan kewenangan terhadap laut ini
mencakupi, antara lain, laut wilayah, zone tambahan, ZEE, landas kontinen, dan
sumber daya alam yang dikandungnya.
Di sisi lain, ada tuntutan terhadap kewajiban bangsa Indonesia berkenaan
dengan lintas damai, lintas transit, penyediaan alur laut kepulauan Indonesia
(ALKI) yang memungkinkan timbulnya gangguan terhadap keamanan dalam
berbagai aspek kehidupan di dalam negeri. Selain itu, masalah lain adalah
navigasi, SAR atau keselamatan jiwa di laut, keamanan laut dari berbagai
pelanggaran dan kejahatan, serta pencemaran/perusakan lingkungan.
Pemanfaatan sumber daya kelautan bagi umat manusia di seluruh dunia juga
diatur dengan baik dan ini juga menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia.
Peraturan dan perundang-undangan dalam rangka menjamin berbagai
kepentingan keamanan dan penegakan hukum di laut sesuai dengan HLI
harus segera dibuat dan didukung dengan kemampuan negara untuk
pengendalian laut Nusantara.
Pemerintah Rl yang mengatur pelaksanaan penegakan kedaulatan di laut
harus mengarahkan segala kemampuan nasional untuk membangun seluruh
potensi maritim sebagai salah satu fokus pembangunan nasional. Pembangunan
potensi maritim merupakan program nasional yang harus mendapat prioritas pula
dalam rangka perwujudan pengendalian perairan Indonesia. Hal tersebut
merupakan penjabaran dan aplikasi dari Tap MPR No. IV Tahun 1999 tentang
GBHN 1999—2000, yang merupakan perwujudan dari paradigma baru Indonesia
untuk menyongsong masa depan, yang berorientasi ke laut sebagai harapan dan
perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Kekuatan laut nasional mencakupi armada niaga, armada
perikanan, armada angkatan laut, industri maritim, eksplorasi dan eksplotasi
kelautan, serta seluruh kemampuan pendukungnya. Disadari sepenuhnya bahwa
69
pembangunan kekuatan laut ini membutuhkan investasi yang sangat besar
nilainya, memiliki kandungan risiko tinggi, bersifat padat teknologi, serta dengan
titik impas yang berjangka lama. Oleh karena itu, pemberdayaan segenap potensi
nasional sangat diperlukan. Pembangunan kekuatan laut akan membawa
Indonesia menuju budaya kelautan, dan menjadi bangsa bahari yang akan
mengantar bangkitnya kejayaan bangsa seperti di masa lalu. Dengan
memanfaatkan posisi silang yang amat strategis, terutama dengan
kemampuan pengendaiian laut, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa
yang besar, yang mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan seluruh
rakyatnya.
3. Implikasi terhadap Wilayah Udara/Dirgantara
Menurut aturan dalam pemanfaatannya, ruang dirgantara dapat
dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang udara dan ruang antariksa. Ruang udara
yang berada di atas suatu wilayah negara dikategorikan sebagai ruang udara
nasional atau wilayah kedaulatan negara yang bersangkutan, yang
pemanfaatannya dikendalikan oleh negara tersebut. Pemanfaatan bagian
ruang antariksa dikendalikan secara internasional karena tidak boleh dijadikan
subjek kedaulatan suatu negara, termasuk negara yang berada di bawahnya.
Konvensi Chicago Tahun 1944, sebagaimana halnya Konvensi Paris
Tahun 1919, mengukuhkan prinsip kedaulatan bagi negara-negara yang
berada di bawah ruang udara masing-masing. Kenyataan menunjukkan bahwa
ruang udara merupakan sumber kekayaan alam yang memiliki nilai, baik secara
ekonomi (kesejahteraan) maupun keamanan. Wajarlah bila sumber kekayaan
alam suatu ruang udara dapat dimanfaatkan oieh negara yang bersangkutan.
Pemanfaatan ruang udara secara optimal dapat dicapai, antara lain, dengan
saling menjamin hak antara negara satu dan negara lainnya, yaitu hak
terbang melintasi ruang udara dan mendarat di suatu tempat dalam wilayah
negara tertentu secara timbal balik. Bagi Indonesia yang negaranya terletak
pada jalan silang dunia, ruang udaranya menjadi penghubung kepentingan
70
negara-negara dari berbagai kawasan karena dengan melintasi ruang udara
Indonesia berarti negara tersebut memilih jalur terpendek. Dengan kata lain,
ia telah memperoleh manfaat ekonomi. Dengan kemampuan untuk menjamin
tingginya daya tarik penggunaan ruang udara nasional, seperti tersedianya
industri angkutan udara yang andal, jalur-jalur udara yang aman dan persepktif,
serta bandar udara yang mendukung, pemanfaatan ruang udara nasional akan
dapat dioptimalkan oleh negara yang terkait.
Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty 1967) antara Inggris,
Amerika Serikat, dan Uni Soviet, yang di tandatangani di London,
Moscow, dan Washington pada tanggal 27 Januari 1967, menetapkan bahwa
ruang antariksa merupakan wilayah bangsa-bangsa, yang berarti
dimanfaatkan oleh setiap bangsa. Pemanfaatan ruang antariksa yang
berada di atas wilayah suatu negara didasarkan pada prinsip siapa cepat dia
dapat (first come first serve) dan terbuka bagi setiap negara. Indonesia
yang memiliki bentangan ruang antariksa sangat !uas dan panjang, apalagi
terletak di daerah khatulistiwa yang sangat menguntungkan dalam
penggunaan ruang antariksa, sangat dirugikan dengan adanyaaturan tersebut.
Dengan telah dikukuhkannya wilayah darat dan laut atau perairan, sebagaimana
perjuangan tersebut, perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya ialah
pengukuhan wilayah arah vertikal sehingga mencapai kebulatan dalam tiga
dimensi, yaitu wilayah darat, laut, dan dirgantara di atasnya.
Perjuangan bangsa Indonesia dalam pengukuhan ruang
dirgantara menghadapi ketidakpastian sebagai dampak konflik kepentingan,
yaitu antara paham tentang ruang dirgantara milik semua bangsa dan paham
ruang dirgantara milik negara kolong (yang ada di bawahnya). Dalam hal ini
Indonesia menuntut berlakunya kedaulatan negara kolong terhadap ruang
dirgantara. Paling sedikit tujuan yang ingin dicapai ialah ruang udara
Indonesia sebagai wilayah udara nasional dan ruang antariksa Indonesia
sebagai wilayah kepentingan yang diperlakukan serupa dengan ZEE atau
landas kontinen, yang meliputi pemanfaatan wilayah Geo Stationery Orbit
71
(GSO), Medium Earth Orbit (MEO), Low Earth Orbit (LEO). Sehubungan
dengan batas ruang udara nasional sampai ketinggian 110 km dari permukaan
bumi merupakan kedaulatan yang mutlak sehingga segala aturan untuk
penguasaan dan pengendaliannya ditentukan oleh Indonesia selama tidak
bertentangan dengan ketentuan internasional.
Dengan tetap mempertahankan prinsip kedaulatan, ruang dirgantara
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan negara-negara lain.
Hal ini dapat diwujudkan melalui hubungan antara negara atau antarpengelola
berbagai aspek kehidupan yang cenderung didasari oleh kepentingan kerja
sama yang saling menguntungkan, baik secara bilateral, plurilateral
(regional) maupun multilateral. Demikian juga halnya dalam pemanfaatan ruang
dirgantara; model hubungan tersebut juga dapat dikembangkan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a) Pemanfaatan ruang dirgantara yang selalu harus dikaitkan dengan
kepentingan mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara;
b) Pengembangan industri angkutan udara sipil beserta
infrastrukturnya yang berdaya saing global;
c) Pengembangan kekuatan penegak kedaulatan dan penjamin
keamanan di ruang udara nasional.
Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang faktor lingkungan, coba
Anda diskusikan dengan teman-teman!
1. Mengapa konsep tentang nasionalisme Indonesia pada dasarnya tetap
berbasis pada identitas dan budaya bangsa?
2. Mengapa Hukum Laut Internasional secara legal merupakan
dukungan terhadap Wawasan Nusantara?
3. Mengapa Indonesia sangat berkepentingan dengan Orbit Geo Stationery
dan apa implikasinya terhadap Wawasan Nusantara?
72
4. Mengapa di sepanjang perbatasan rawan munculnya frontier dan
bagaimana langkah mengatasinya?
Petunjuk Menjawab Latihan
Pelajari faktor-faktor lingkungan Wawasan Nusantara, konsep-konsep
nasionalisme bangsa Indonesia, perkembangan cakupan wilayah laut Indonesia
dan Hukum Laut Internasional, kepentingan penguasaan daerah perbatasan,
ruang udara dan ruang angkasa. Lalu, diskusikan hasilnya dengan rekan-rekan
Anda.
Rangkuman
Laut atau perairan dalam wilayah nasional berfungsi sebagai pemersatu keseluruhan wilayah tanah air Indonesia. Eksploitasi sumber daya kelautan yang demikian besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat secara adil dan merata dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Rezim negara kepulauan sebagaimana dimaksud HLI dengan tegas telah memberikan arti kesatuan wilayah bagi NKRI. Pemanfaatan ruang antariksa dengan prinsip siapa cepat dia dapat (first come first serve) lebih dominan daripada perjanjian ruang antariksa (Space Treaty 1967).
Rasa keterpencilan atau keterasingan sebagian masyarakat bangsa dari yang lain, atau rasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah, menimbulkan batas imajiner yang berupa batas pengaruh asing (negaratetangga) terhadap wilayah RI (frontier).
73
Kegiatan Belajar 3
IMPLIKASI KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA DALAM FENOMENA KEHIDUPAN
Manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial pada
umumnya tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia saling
bergantung satu dengan yang lain, langsung maupun tidak langsung, termasuk
ketergantungannya padaalam tempat mereka hidup. Secara individu terdapat hubungan
filosofis, antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan
alam, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Manusia membutuhkan
alam untuk hidup, hidup bersama menyembah Tuhan (Allah). Dalam
perkembangan kehidupan manusia telah terjadi suatu proses, yang dimulai dari
kehidupan masyarakat (suku), kemudian membangsa, dan berlanjut kepada
terbentuknya negara. Proses ini pada umumnya didasarkan pada satu
kesamaan tujuan yang terjabarkan dalam suatu norma atau paradigma yang
merupakan suatu kesepakatan bersama. Manusia yang telah menegara berusaha
untuk terus memperbaiki taraf hidupnya yang didasarkan pada norma atau aturan
yang telah disepakati, dengan selalu mempertimbangkan lingkungan yang terus
berkembang dan relatif berubah dengan cepat.
1. Implikasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Bermasyarakat
Dalam kehidupan bermasyarakat, integrasi pada umumnya merupakan halhal
yang berkait dengan hubungan antarindividu. Dalam hal ini Turner dan
Tajfel/1982 (Handi Muluk/2000) menunjukkan bahwa tidak kurang dari lima hal
mendasari orang atau kelompok orang memasuki suatu kelompok atau dapat juga
disebut lima hal penentu integrasi. Hal-hal yang dimaksud ialah ada kesamaan
(similarity), merasa senasib (common fate), kedekatan fisik atau psikologis
(proximity), merasa mendapat ancaman dari musuh yang sama (shaned threat),
74
dan motif-motif yang bersifat utilitarian (keuntungan bersama, pencapaian tujuan
bersama).
Integrasi terjadi bila ada kesamaam (similarity) antarindividu atau antarkeluarga.
Kesamaan yang dimaksud dapat berasal dari berbagai hal, seperti dalam profesi,
almamater, kepercayan atau keyakinan, atau cita-cita yang ingin diwujudkan. Untuk
mewujudkan integrasi nasional, individu-individu yang memiliki kesamaan tersebut
dihimpun, kemudian dapat dikembangkan cakupannya menjadi lebih luas. Sebagai
contoh, kesamaan dalam profesi terhimpun dalam ikatan profesi yang dapat
berkembang menjadi asosiasi suatu sektor pembangunan tertentu.Kesamaan
almamater terhimpun dalam ikatan alumni yang sekaligus bagian dari ikatan
profesi.Kesamaan kepercayaan atau keyakinaan dapat berkembang menjadi
ikatan-ikatan persaudaraan umat, kemudian menjadi ikatan antarumat.Kesamaan
cita-cita dapat berkembang menjadi perhimpunan dalam bidang ilmu dan teknologi,
sosial, serta politik. Berbagai ikatan atau himpunan tersebut merupakan
kelompok-kelompok masyarakat yang bersatu. Dengan mengintergrasi, kepentingan
setiapkelompok dankepentingan nasional akan terjadi integrasi nasional dalam
kehidupan bermasyarakat.
Integrasi dapat berlangsung dalam keadaan warga masyarakat merasa
senasib (common fate). Kondisi senasib tidak harus karena sependeritaan, tetapi dapat
juga karena berbagai hal dalam kehidupan, seperti melewati atau secara bersama-
sama dalam menempuh perjalanan hidup, baik yang dikehendaki atau direncanakan
maupun yang berlangsung secara kebetulan atau dengan sendirinya.
Kebersamaan tersebut dapat berkembang menjadi integrasi nasional bila setiap warga
masyarakat dapat mengambil manfaatnya dan mendorongnya menjadi kegiatan atau
gerakan yang berorientasi pada solidaritas dan kepedulian sosial, untuk menolong
sesama. Sebagai contoh, integrasi dapat terjadi karena, antara lain, sama-sama
menjadi korban suatu rezim, dalam menunaikan ibadah haji, melaksanakan suatu tugas
negara (pertahanan), atau perebutan kejuaraan (olah raga, kesenian, atau ilmu
pengetahuan). Dalam kondisi sebaliknya, yaitu dalam keadaan surplus, setiap warga
masyarakat dapat berbagi kegembiraan atau ikut merasakan penderitaan sesama
75
dengan memberi bantuan. Dalam menjalani kehidupan bersama yang dapat dilakukan
secara produktif seperti itu, ikatan antarwarga menjadi lebih erat dan dapat menular
ke lingkungan sekitarnya, seperti dalam menghadapi musibah, baik karena bencana
alam maupun masalah sosial.
Kedekatan (proximity),baik fisik maupun psikologis, dapat menyebabkan
terjadinya integrasi antarwarga masyarakat. Dalam hal ini, kedekatan fisik
dimaksudkan sebagaisuatu keadaan saling berdekatan, seperti tempat tinggal atau
selalu saling bertemu antara warga yang satu dan yang lainnya. Kedekatan psikologis
dimaksudkan suatu perasaan dekat meskipun secara fisik berjauhan atau jarang sekali
bertemu karena sebab-sebab tertentu, seperti memiliki kenangan bersama, rencana
bersama, atau ikatan batin yang kuat.
Untuk menciptakan integrasi nasional, kedekatan-kedekatan yang bersifat
individu atau kelompok tersebut diarahkan pada kelompok kepentingan yang lebih luas.
Sebagai contoh, manfaat kedekatan antartetatangga (fisik) dikembangkan menjadi
manfaat seluruh kampung, kemudian mencakupi seluruh wilayah, seperti
halnya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan pemukiman atau
penanggulangan keamanan lingkungan. Dalam kedekatan psikologis, misalnya,
integrasi dapat dibangun bila ide-ide yang bermanfaat di suatu tempat dapat
menjalar dan diterapkan di tempat lain yang sangat berjauhan melalui hubungan-
hubungan akrab antarwarga masing-masing sehingga integrasi nasional secara tahap
demi tahap dapat diwujudkan.
Warga masyarakat yang merasa mendapat ancaman dari musuh yang sama
(shared threat) dapat berintegrasi. Sebutan musuh dalam kehidupan
bermasyarakat, ditujukan, antara lain, pada gangguan keamanan, ancaman
keselamatan dari bencana alam, kebakaran, atau bahaya narkoba. Secara
instingtif, dalam menghadapi ancaman tersebut atau yang serupa itu, biasanya warga
berhimpun untuk menghadapinya. Oleh karena itu, ancaman-ancaman tersebut
sebagian besar tidak bersifat lokal dan terisolasi, untuk menghadapinya pun tidak
dapat dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu secara mandiri. Untuk
itu, perlu dilakukan upaya dalam lingkup yang lebih luas, seperti dalam menghadapi
76
bahaya banjir dan gangguan keamanan, apalagi terhadap narkoba. Kepentingan
bersama serupa itu dapat mengembangkan terwujudnya integrasi nasional. Untuk
itu, integrasi nasional dapat diwujudkan dengan memotivasi warga dengan
semangat gotong-royong pada lingkungan masyarakat yang berkaitan.
Motif-motif lain yang bersifat utilitarian, seperti dalam mencapai keuntungan
bersama atau mancapai tujuan bersama warga masyarakat, dapat mendorong
terjadinya integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dari pendorong
terjadinya integrasi dalam uraian sebelum ini yang pada umumnya bersifat pasif dan
reaktif; pendorong terjadinya integrasi dalam motif yang bersifat utilitarian bersifat aktif
karena dilakukanatas dasar keinginan warga atau kelompok warga. Cakupan faktor
penentu ini cukup luas dan beragam menurut keperluan masyarakat, baik dalam bidang
sosial, ekonomi, maupun politik.
Integrasi dengan alasan serupa itu lebih mudah terjadi karena warga atau
masyarakat sudah memiliki motivasi sendiri (self motivation) berdasarkan pada
kepentingan-kepentingan yang sudah ada. Masalahnya ialah pengintegrasian
berbagai kepentingan tersebut ke dalam kepentingan nasional agar terwujud integrasi
nasional. Sebagai contoh, untuk mengintegrasikan kepentingan perdagangan,
keolahragaan, atau politik kelompok-kelompok masyarakat pada kepentingan atau
program pemerintah atau dalam pencapaian tujuan nasiona!, diperlukan insentif
dan pengembangan kesadaran akan makna pemenuhan kebutuhan bersama secara
bersama pula.
2. Implikasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Berbangsa
Dalam kehidupan berbangsa, integrasi umumya merupakan hal-hal yang berkait
dengan kepentingan politik dan ekonomi bersama antarkelompok masyarakat.
Untuk menemukan faktor-faktornya, ada baiknya memperhatikan hasil rumusan
Iwan Gardono Sujatmiko (1999) dari berbagai teori tentang integrasi nasional.
Disimpulkannya bahwa sebagai suatu gejala sosial, integrasi nasional ditentukan oleh
sekurang-kurangnya enam faktor berikut: peran memori kebersamaan dan sejarah,
ancaman dari luar, kesepakatan pemimpin, homogenitas (sosial, budaya, atau
77
agama), paksaan negara/pusat, serta saling ketergantungan politik dan ekonomi.
Integrasi pada umumnya merupakan hal-hal yang berkait dengan pemenuhan hak dan
kewajiban warga negara. Faktor-faktorpenentu tersebut dapat ditemukan dalam
pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tentang tujuan bernegara, yaitu
perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, serta hidup dalam alam kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan berkeadilan sosial.
Integrasi bangsa Indonesia seperti yang dapat diamati saat ini, sebagian besar
ditentukan oleh memori kebersamaan sejarah (collect ive memory). Sebelum
bangsa Indonesia menyatakan keberadaannya pada tahun 1928 melalui Sumpah
Pemuda, terjadi berbagai peristiwa yang mengintegrasikan suku-sukubangsa di
wilayah Nusantara selama ratusan tahun. Berbagai peristiwa yang dimaksud menjadi
memori bersama yang menuntun suku-suku bangsa tersebut untuk bersatu. Selain
karena dorongan utama, yaitu penghimpunan kekuatan untuk menghadapi penjajah,
bersatunya suku-suku bangsa di wilayah Nusantara termotivasi oleh memori bersama
mereka yang mengajarkan bahwa peristiwa-peristiwa yang telah di jalani
sebelurnnya menunjukkan hal yang baik dan bermanfaat, atau setidak-
tidaknya tidak saling merugikan, seperti dalam perdagangan, keagamaan, atau
kebudayaan.
Pemantapan integrasi nasional dimaksudkan untuk mempertahankan
kondisi tersebut dan selalu mengisi kebersamaan itu dengan hal-hal yang
positif.Contohnya, menyegarkan kembali memori kebersamaan yang ada dengan
menyelenggarakan peringatan-peringatan peristiwa penting, terutama tentang
kepahlawanan dan mengisi kebersamaan dengan kegiatan yang rnenyangkut
kepentingan bersama pada masa kini dan masa depan, seperti mengembangkan kerja
sama atau saling membantu antardaerah dalam berbagai hal. Selanjutnya,
kegiatan-kegiatan tersebut akan meninggalkan memori kebersamaan di kemudian
hari.
Homogenitas sosiai, budaya, atau agama juga merupakan faktor penentu
integrasi nasional. Dalam hal ini, semakin homogen semakin kuat pangaruhnya agar
terjadi integrasi. Bangsa Indonesia memiliki homogenitas yang rendah sekaligus
78
tinggi pula. Menurut etnik, tingkat homogenitas tampak sangat rendah, sebaliknya
menurut agama (Islam), homogenitas bangsa Indonesia tinggi. Meskipun
demikian, setiap kelompok keagamaan yang lintas etnik dapat berperan
mendukung terjadinya integrasi. Sebagai contoh, suatu agama dapat dianut berbagai
suku bangsa, sebaliknya suatu suku dapat terdiri atas warga yang memeluk
berbagai agama sehingga dapat terjadi integrasi, baik pada suku maupun pada agama.
Bila daerah asal atau domisili dianggap faktor disintegrasi, dengan pola yang sama
akan tercipta integrasi pula.Misalnya, daerah asal atau domisili yang berbeda dapat
terintegrasi melalui agama yang sama atau pada suku yang sama. 0leh karena itu,
dengan mengembangkan kehidupan keberagamaan yang pluralis dan kehidupan sosial
yang inklusif, homogenitas bangsa Indonesia dapat ditingkatkan.
Lahirnya bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya menghadapi
ancaman dari luar, yaitu para panjajah atau tekanan kepentingan bangsa lain pada
Indonesia. Karena ancaman dari luar atau dipersepsikan demikian, sangatlah
beralasan bahwa kekuatan harus dihimpun untuk menghadapinya. Hal tersebut terjadi
secara nyata pada bangsa Indonesia pada waktu yang lalu, yaitu pada era penjajahan,
perebutan kemerdekaan, dan saat mempertahankan kemerdekaan. Pada masa-masa
itu terjadi integrasi antarkomponen bangsa demikian kuat satu dengan yang lainnya.
Untuk dapat terus mempertahankan integrasi nasional, bangsa Indonesia harus
mampu dengan tepat menentukan jenis dan besarnya ancaman dari Iuar bagi bangsa
Indonesia karena hal itu sebenarnya selalu ada dan aktual. Dalam hal Ini, yang
dapat digolongkan ancaman dari luar tarsebut, terutama, adalah hal-hal yang dapat
mengancam identitas, aksistensi, dan integrasi bangsa dan wilayah nasional Indonesia.
Di samping itu, yang termasuk di dalamnya sebagai ancaman dari luar ialah
ancaman terhadap kepentingan-kepentingan nasional, seperti aspek ekonomi,
sosial budaya, sarta pertahanan keamanan bangsa dan negara Indonesia.
Dengan kemampuan mendefinisikan dan menetapkan ancaman dari luar yang
dipersepsikan dan dampaknya bagi kehidupan nasional, integrasi nasional
diharapkan akan dapat diwujudkan dan dipertahankan.
Saling ketergantungan antara satu masyarakat dan masyarakat atau
79
daerah dan lainnya berpotensi terjadi instegrasi. Dalam bidang sosial dan
ekonomi, misalnya, satu daerah akan sul i t memenuhi sendiri segala
kebutuhannya secara mandiri karena sumber daya menyebar dan tidak merata
keberadaannya. Sementara itu, setiap daerah memil iki keunggulan dan
kekurangannya masing-masing. Secara potensial, kebutuhan dapat dipenuhi
dangan baik bila ada pertukaran produk antardaerah. Bila kecenderungan
tersebut diperkuat dan diberi fokus perhatian, muncul pusat-pusat perkembangan
munurut potensi keunggulan lokal . Dengan demikian, akan ter jadi
ketergantungan antara daerah atau lokasi satu dan lainnya, dalam kondisi
perkembangan yang merata. Sebagai contoh, Bali sebagai pasar jasa pariwisata
bergantung pada daerah tetangganya (Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan
Sulawesi) akan bahan pangan dan bahan baku kerajinan, sedangkan Jawa
Tengah bergantung pada Bali untuk memasarkan produknya. Kondisi serupa ini
juga terjadi antardaerah di kawasan Indonesia lainnya. Dalam hal ini, suatu
disintegrasi akan sangat mahal biayanya dan amat menyakitkan bagi komponen
bangsa yang terkait sehingga kondisi integrasi nasional diharapkan akan
bertahan.
Integrasi juga dapat terjadi karena kesepakatan pemimpin yang mewakili
kelompok-kelompok masyarakat sabagai komponen bangsa. Dalam lingkungan
masyarakat demokratis, sebagian kewenangan individu diserahkan kepada
pemimpin yang dipilihnya sehingga kesepakatan pemimpin kelompok menjadi
kesepakanan antarkelompok dalam integrasi. Hal serupa akan bertangsung pula pada
masyarakat feodal-tradisional karena anggota masyarakat bergantung pada
pemimpinya. Integrasi secara otomatis akan terjadi bila tiapkelornpokbarsepakat
untuk berintegrasi.
Sehubungan dengan hal itu, komponen-komponen bangsa Indonesia
sangat mungkin dapat meningkatkan integrasi nasional asal para pemimpinya
bersedia dan sepakat melakukannya. Masalahnya ialah bahwa pendorong
para pemimpin untuk melakukan kesepakatan adalah dengan mengintegrasikan
kepentingan kelompok-kelompopk yang ada. Dengan asumsi tersebut, integrasi
nasional dapat ditingkatkan melalui kesepakatan para pemimpin bila para pemimpin
80
mengembangkan budaya dialog dan dapat membangun mekanisme penyelesaian
konflik.
Akhirnya, integrasi nasional dapat juga terjadi bila ada paksaan negara atau
kekuasaan pusat. Hal ini ter jadi karena negara dapat memaksakan
kepentingannya pada kelompok masyarakat atau daerah yang berada di bawah
kekuasaannya. Secara ekstrem, keadaan tersebut dapat terjadi seperti pada
kasus menanggulangi gerakan separatisme dalam suatu wilayah negara. Dalam
kondisi ini, integrasi antarkepentingan yang luas akan mewujudkan integrasi
nasional.
Integrasi juga terjadi karena negara berhasil menyejahterakan warganya secara
adil. Sejahtera dalam hal ini ialah kondisi warga yang dapat mengembangkan diri
secara optimal menurut kemampuannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial,
budaya, maupun politik. Sebagai contoh, kesejahteraan dalam bidang ekonomi ialah
warga memperoleh peluang mencari nafkah dan menikmati hasilnya dengan
pantas.Dalam bidang sosial, warga dapat hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat
menurut pilihannya. Dalam bidang budaya ialah warga dapat memenuhi keperluan
estetika, etika, dan moralitasnya.Sementara itu,dalam bidang politik, warga dapat
menyampaikan aspirasi politiknya dan dapat berpartisipasi dalam berbagai
aktivitas politik. Keberhasilan negara dalam menyejahterakan warganya bergantung
pula pada kepatuhan warga dalam melaksanakan kewajiban setiap warga,
sepert i dalam bidang fiskal,
kependudukan, dan administrasi pemerintahan. Warga yang sejahtera
cenderung bersifat integratif karena hubungan antarwarga akrab dan hubungan warga
negara dengan pemerintahan positif sehingga tidak ada alasan untuk tidak saling
menyukai atas dasar prasangka buruk atau kecemburuan sosial.
Kehidupan bangsa yang cerdas dapat pula mendukung terjadinya integrasi
nasional. Kehidupan yang cerdas berarti orang mudah memahami keadaan, dapat
memikirkan hal jauh ke depan, dan mampu mengambilputusan terbaik bagi dirinya
secara individu dan juga bagi orang lain atau masyarakat. Bangsa yang cerdas akan
81
berusaha mempertahankan persatuan antarkomponen bangsa karena disadari bahwa
dengan bersatu, konflik dapat dikelola dengan baik dan,dengan bersatu, tujuan
bersama akan lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, negara harus mencerdaskan
warganya. Kecerdasan dapat dikembangkan melalui beberapa hal, seperti melalui
pendidikan, lingkungan yang kondusif, serta teladan tokoh masyarakat dan aparat
pemerintah/negara yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, peranan pemerintahan
sangat menentukan keberhasilan upaya pencerdasan tersebut. Di samping itu,
perkembangan kecerdasan juga ditentukan oleh paranan warganya, seperti tingkat
partisipasi warga dalam bidang pendidikan dan kontrol aktif warga kepada pemerintah.
Selain faktor-faktor tersebut di atas, integrasi nasional juga ditentukan oleh
kemampuan negara untuk menjamin warganya dapat hidup dalam alam
kemerdekaan, kedamaian, dan keadilan sosial. Kondisi ini dapat diwujudkan bila negara
mampu ikut serta dalam mewujudkan perdamaian abadi dan ketertiban dunia dengan
menempatkan negara sendiri berada di dalamnya. Upaya nagara untuk keperluan itu
tentu harus didukung segenap komponen bangsa. Dukungan tersebut akan
menggerakkan dan menghimpun potensi bangsa secara menyeluruh dalam
integrasi nasional.
Makna kemerdekaan, kedamaian, dan keadilan sosial pada era pascaperang
dingin bergeser dan ranah ideologi dan militer era perang dingin menjadi ranah
ekonomi dan budaya. Dengan demikian, makna kemerdekaan dalam hal ini
dimaksudkan merdeka dari tekanan ekonomi atau budaya dan merdeka untuk
memilih hal tarbaik bagi pengembangan ekonomi nasional dan tetap dapat
mempertahankan budaya nasional Indonesia. Ke mu d i a n , ma kn a ke d a ma i a n
d i ma k su d ka n ke d a ma i a n d a l a m menyelenggara-kan kehidupan bernegara
yang berdaulat, dan makna keadilan sosial dimaksudkan keadilan sosial dalam
menikmati kemajuan dunia, terutamadalam bidang i lmu dan teknologi.
Sehubungan dengan i tu, peranan pemerintahan, terutama kebijakan luar
negeri, sangat menentukan keberhasilan integrasi nasional.Faktor penentu integrasi
jenis ini juga dipengaruhi olehperanan warga dalam mendukung kebijakan tersebut,
82
seperti gerakan-gerakan politik dan sosial atau moral.
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Bernegara
Dalam kehidupan bernegara, integrasi dapat terjadi bila warga sama-sama
memperoleh perlindungan negara. Dalam hal ini, integrasi terjadi karena warga memiliki
kepentingan yang sama terhadap negara, yaitu sama-sama memerlukan negara
sehingga menjadi terintegrasi. Perlindungan negara yang diperlukan warganya,
terutama, adalah perlindungan hukum serta perlindungan keamanan dan keselamatan
jiwa, raga, dan harta benda. Integrasi terjadi selama perlindungan negara efektif dan
dirasakan oleh warga. Sebaliknya, akan terjadi disintegrasi bila negara gagal
memberikan perlindungan kepada warganya secara merata. Sebagai contoh,
perlindungan hukum yang efektif dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antarwarga, warga dengan institusi, atau
institusi dengan institusi, sebagai modal terjadinya integrasi.
Perlindungan keamanan dan keselamatan yang efektif dapat meningkatkan
keberanian masyarakat melakukan berbagai kegiatan sehingga hubungan antarwarga,
warga dengan institusi, atau institusi dengan institusi, semakin luas dan intensif
yang mendorong terjadinya integrasi, Perlindungan negara menjadi efektif bila warga
yang bersangkutan melaksanakan kewajiban warga dengan konsisten dan
konsekuen. Dalam kondisi Ini, integrasi antarkepentingan yang luas akan
mewujudkan integrasi nasional.
Integrasi juga terjadi karena negara berhasil menyejahterakan warganya secara
adi l . Se jahtera dalam hal ini ialah kondisi warga yang dapat
mengembangkan diri secara optimal menurut kemampuannya, baik dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Sebagai contoh, kesejahteraan dalam bidang
ekonomi ialah warga memperoteh peluang mencari nafkah dan menikmati hasilnya
dengan pantas.Dalam bidang sosial , warga dapat hidup dan berpartisipasi
dalam masyarakat menurut pilihannya.Dalam bidang budaya, warga dapat
83
memenuhi keperluan estetika, etika, dan moralitasnya; serta dalam bidang politik,
warga dapat menyampaikan aspirasi politiknya dan dapat berpartisipasi dalam
berbagai aktivitas politik.
Keberhasilan negara dalam menyejahterakan warganya bergantung pula pada
kepatuhan warga dalam meiaksanakan kewajiban setiap warga, seperti
dalam bidang fiskal , kependudukan, dan administrasi pemerintahan. Warga yang
sejahtera cenderung bersifat integratif karena hubungan antarwarga akrab dan
hubungan warga negara dengan pemerintahan positif sehingga tidak ada alasan untuk
tidak saling menyukai atas dasar prasangka buruk atau kecemburuan sosial.
Kehidupan bangsa yang cerdas dapat pula rnendukung terjadinya
integrasi nasional. Kehidupan yang cerdas berarti orang mudah memahami
keadaan, dapat memikirkan hal jauh ke depan, dan mampu mengambil putusan terbaik
bagi dirinya secara individu dan juga bagi orang lain atau masyarakat. Bangsa yang
cerdas akan berusaha mempertahankan persatuan antarkomponen bangsa karena
disadari bahwa dengan bersatu konflik dapat dikelola dengan baik dan, dengan bersatu,
tujuan bersama akan lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, negara harus
rnencerdaskan warganya. Kecerdasan dapat dikembangkan melalui beberapa hal
seperti melalui pendidikan, lingkungan yang kondusif, serta teladan tokoh rnasyarakat
dan aparat pemerintahan/negara yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, peranan
pemerintahan sangat menentukan keberhasilan upaya pencerdasan tersebut. Di
samping itu, perkembangan kecerdasan juga ditentukan oleh peranan warganya,
seperti tingkat partisipasi warga dalam bidang pendidikan dan kontrol aktif warga
kepada pemerintahan.
Selain faktor-faktor tersebut di atas, integrasi nasionai juga ditentukan oleh
kemampuan negara untuk menjamin warganya dapat hidup dalam alam
kemerdekaan, kedamaian, dan keadilan sosial. Kondisi ini dapat diwujudkan bila negara
mampu ikut serta dalam mewujudkan perdamaian abadi dan ketertiban dunia dengan
menempatkan negara sendiri berada di dalamnya. Upaya negara untuk keperluan itu
tentu harus didukung oleh segenap komponen bangsa. Dukungan tersebut akan
menggerakkan dan menghimpun potensi bangsa secara menyeluruh, dalam integrasi
84
nasional. Makna kernerdekaan, kedamaian, dan keadilan sosial pada era pascaperang
dingin bergeser dari ranah ideologi dan militer era perang dingin menjadi ranah
ekonomi dan budaya. Dengan demikian, makna kemerdekaan dalam hal ini
dimaksudkan merdeka dari tekanan ekonorni atau budaya dan merdeka untuk
memilih hal terbaik bagi pengembangan ekonomi nasionai dan tetap dapat
mempertahankan budaya nasionai Indonesia.
Kemudian, makna kedamaian dimaksudkan kedamaian dalam
menyelenggarakan kehidupan bernegara yang berdaulat, dan makna keadilan sosial
dimaksudkan keadilan sosiai dalam menikmati kemajuan dunia, terutama dalam bidang
ilmu dan teknologi. Sehubungan dengan hal itu, peranan pemerintahan,
terutama kebijakan luar negeri, sangat menentukan keberhasilan integrasi
nasional.Faktor penentu integrasi jenis ini dan juga dipengaruhiperanan warga
dalam mendukung kebijakan tersebut, seperti melalui gerakan-gerakan politik dan
sosial atau moral.
Latihan
Untuk menambah pemahaman Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3,
kerjakan latihan berikut ini.
Coba Anda diskusikan dengan teman Anda.
Semangat kebhinnekatunggalikaan dalam kehidupan bermasya-rakat,
berbangsa, dan bernegara dikaitkan dengan konstelasi geografi Indonesia. Juga faktor-
faktor yang dapat menyebabkan konflik.
Petunjuk Menjawab Latihan
Pelajari dengan baik dan pahami buku modul!Baca buku referensi dan buku wajib
yang ada. Diskusikan dengan teman Anda!
85
Rangkuman
Wujud Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional ialah kondisi persatuan dan kesatuan yang dijiwai kekeluargaan dan rasa kebersamaan.Kondisi tersebut mewujud sebagai hasil operasionalisasi pikiran dan sikap yang terpolakan dalam tanggung jawab, motivasi, dorongan, dan tekad dalam mewujudkan cita-cita bersama.Tanggung jawab dalam hal in i ialah mempertahankan integritas dan identitas bangsa Indonesia, motivasi untuk selalu menciptakan keadaan yang lebih baik, dorongan-dorongan (drives) agar selalu bersatu-senasib sepenanggungan, dan senantiasa menyatukan tekad dalam mencapai tujuan nasional.Kondisi tersebut selaras dengan lingkungan sejarah, kondisi, dan konstelasi geografi wilayah nasional serta kondisi bangsa Indonesia yang perlu dibina dan dimanfaatkan.Wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan pembinaan ketahanan nasional serta rambu dan pedoman penyelenggaraan pembangunan nasional.
Implikasi konsepsi Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional dilakukan dalam integrasi nasional, yaitu melalui interaksi sosiokultural dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Pendekatan atas dasar berpikir dan bersikap berarti pendekatan pada unsur manusia menurut perannya dalam kehidupan nasional, yaitu sebagai anggota masyarakat, unsur bangsa, dan warga negara. Dengan demikian, atas dasar pikiran dan sikap manusia Indonesia yang sudah sejalan (mengacu pada Wawasan Nusantara), integrasi pada segala bidang (aspek-aspek kehidupan nasional: Hasnan Habib) atau integrasi unsur-unsur negara (Saafroeding Bahar) akan dapat d iwujudkan, yaitu manusia Indones ia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau menurut dimensi-dimensi kehidupan nasional.
lxxxvi
DAFTAR PUSTAKA
Amanat Presiders Soekarno pada Peresmian Lemhannas di Istana Negara.
“Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karaktedstik Bangsa”. Jakarta:
Dep. Penerangan RI. 20 Mei 1965.
Analisis CSIS, “Nasionalisme dan Berakhirnya Negara Bangsa”. Tahun XXV. No. 2.
Maret - April 1996.
Bakom PKB Pusat, 1994. Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan
Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta.
Djalal, Gonggong, A. 2000. Meniadi Bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara, dan
Ketahanan Nasional di Tengah Krisis: Penglihatan sajarah, Jakarta:
Doktrin Hankam dan Doktrin Perjuangan ABRI, 1967. Catur Dharma Eka
Karma,Staf Hankam.
D.P. 2000, Geopolitic of Indonesia's Maritime Tedtorial Policy. CSIS/25TM996.
Frederick, C.J. 1963. Man and His Government. New York : Me. Grave Hill,hlm. 79.
Hart, M.H. 1995. Seratus Tokoh yang Paling Befpengaruh dalam
Sejarah.Terjemahan H. Makruf Djumaidi, Jakarta : Pustaka Jaya.
Hatta, M. et al, 1980. Uraian Pancasila:Dilengkapi dengan Dokumen Lahimya
Pancasila 1 Juni 1945. Jakarta : Mutiara.
lkatan Alumni: Lemhannas (IKAL), 2001. “Wawasan Nusantara sebagai
Landasan Visional Bangsa”. Hasil seminar tentang Reaktualisasi
Wawasan Nusantara untuk Menjamin Keutuhan dan Tetap Tegaknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kerja sama dengan Almametel,
Lemhannas.
lxxxvii
Intemastional Herald Tribune, 1997. “Does the Nation State have a Future”.Neal R,
Pierce, Friday April 4.
Keontjaraningrat, 1993. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta : Djambatan.
Lasswell, H.D, dan Abraham Kaplan, 1970. Power and Society. New Haven: Yale
University Press, pg. 71.
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), 1995. Kewiraan untuk
Mahasiswa.(Ditertibkandengan kerjasama Dirjen Dikti depdikbud), Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Umum.
Lemhanas, 1993. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Naskah
Pendukung GBHN 1993.
Munadjat, D. 1974. Wawasan Nusantara. Jakarta.
Machiavelli, N. 1991. Sang Penauasa: Surat seorang Negarawan kepada Pimpinan
Republik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
Nasroen, N. 1986. Asal Mula Negara. Jakarta: Aksara Baru.
Pringgodigdo, A.K. 1977. Sejarah Pegerakan Rakyat Indonesia, Jakarta: Dian
Rakyat,
Renan, E. 1997. Apakah Bangsa Itu? (Que'est Ce Qu'une Nation?) Alih Bahasa:
Sunado, Jakarta : Dian Rakyat.
Soetopo, R. 1977. “Wawancara TVR1 tentang Wawasan Nusantara”. Jakarta:
Sunardi, RM., 1999. “Geostrategi Indonesia”. Disiapkan khusus untuk Bahan
Kuliah. Jakarta:
Usman, W. 1999. Tinjauan Ilmiah Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional. Jakarta Program PKN, Pascasarjana UL
Wilhwim, D. 1981. Indonesia Bangkit, (Terjemahan Eunerging Indonesia, oleh Suli
Sulaiman).Jakarta: Universitas Indonesia.
Yamin, M. 1945. Naskah Persiapan UUD 1945. Jakarta: