model pengelolaan sampah berbasis komunitas di …
TRANSCRIPT
i
MODEL PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS DI KAWASAN HETEROGEN KOTA PALU
Community-Based Solid Waste Management Models in The
Heterogeneus Region of Palu
DISERTASI
ARYAN GAFUR P0800311029
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2017
ii
DISERTASI
MODEL PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS
DI KAWASAN HETEROGEN KOTA PALU
Disusun dan diajukan oleh
ARYAN GAFUR Nomor Pokok P0800311029
Menyetujui Komisi Penasehat,
Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M.Sc Promotor
Prof. Dr. Ir. H. Muh. Ramli Rahim, M. Eng
Ko-Promotor
Dr. Ir. Johannes Patanduk, MS.
Ko-Promotor
Mengetahui
Ketua Program Studi S3 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. H. M. Wihardi Tjaronge, ST. M. Eng
iii
PRAKATA
Puji syukur senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penelitian dan penulisan disertasi
yang berjudul Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kawasan
Heterogen Kota Palu ini dapat tersusun dengan baik.
Secara akademik penelitian ini merupakan tanggung jawab penuh penulis.
Namun penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini dapat tersusun berkat
dukungan dan keterlibatan banyak pihak. Mereka memberikan bantuan, baik
berupa moril maupun bantuan materiil yang tidak bisa dihitung nilainya. Oleh
karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M. Sc
selaku Promotor, atas bimbingan arahan dan petunjuknya sehingga penyusunan
disertasi ini dapat kami selesaikan dengan baik. Ucapan dan perhagaan yang
sama kepada Prof. Dr. Ir. H. Muh. Ramli Rahim, M. Eng dan Dr. Ir. Johannes
Patanduk, MS selaku Co-Promotor atas bantuan, arahan dan bimbingan yang telah
diberikan sehingga disertasi ini dapat terwujud. Kepada bapa atas bimbingan yang
begitu tulus dan ikhlas.
Ucapan dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. H.
Muhammad Saleh Pallu, M. Eng, Prof. Dr-Ing Ir. Herman Parung, Prof. Dr. Muh.
Wihardi Tjaronge, ST, M. Eng, dan Suharman Hamzah, ST, MT, Ph.D, HSE, Cert
selaku tim penguji yang banyak memberikan arahan dan masukkan kepada kami.
iv
Kepada bapak kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-
tingginya atas masukan dan arahan demi kelengkapan disertasi ini.
Penghargaan yang setinggi tingginya kepada Rektor Universitas Hasanuddin,
Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, SE,
MS, ( Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin) bapak DR-Ing.Ir.
Wahyu Haryadi Piarah, MS.ME, (Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin),
bapak Dr. Ir. H. Muh. Arsyad Thaha, MT (Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Hasanuddin), bapak Prof. Dr. M. Wihardi Tjaronge, ST, M.Eng (
Ketua Program Studi S3 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bupati Buol bapak dr. H.
Amirudin Rauf, Sp.Og, yang telah berkenan memberikan izin dan dorongan
kepada penulis untuk merampungkan study S3 di Universitas Hasanuddin
Makasar, juga ucapan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
bapak Abd. Hamid Lakuntu atas perhatian dan bantuannya selama ini, dan juga
ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu
beserta jajarannya dan Kepala BAPPEDA Kota Palu beserta jajarannya yang telah
banyak membantu dalam rangka pemberian, pengumpulan data dan informasi,
serta kepada rekan-rekan kolega, dosen dan rekan-rekan sesama mahasiswa
pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang juga banyak
memberikan bantuan dan dukungan moril bagi penulis selama penyusunan
disertasi ini, dan yang terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada
mereka yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis
dalam menyelesaikan disertasi ini.
v
Akhirnya penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang
tercinta, Ibunda (Almh.Rugaiyah Korompot) dan Ayahanda (Alm.Umar Hi.A. Gafur,
BA), yang senantiasa memberikan dukungan dan do’a serta nasehat untuk selalu
sabar dan tekun dalam menuntut ilmu.
Tidak terlupa istri tercinta Hj. Hasni Kasim, anak-anakku tersayang Riri
Rachmawati, Nuzhal Pratama Ramadhan, Muhammad Uzie Fauzi dan Maudy
Rizki Amelia, yang sangat tabah mendampingi, memberikan dorongan, dan
membangkitkan spirit penulis, terutama dalam masa-masa sulit dalam penyusunan
disertasi ini. Tidak lupa bagi cucuku tersayang Suci Rahmasari yang selalu
memberi inspirasi segar dengan canda tawanya. Tanpa semua itu, susah
dibayangkan disertasi ini dapat lahir dan tersusun dengan baik.
Semoga partisipasi dan sumbangsih semua pihak ini menjadi amal baik
yang mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.
Makassar, Desember 2017
Aryan Gafur
vi
ABSTRAK
ARYAN GAFUR. Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu (dibimbing oleh Mary Selintung, Muh. Ramli Rahim dan Johannes Patanduk). Tujuan Penelitian ini adalah menemukan model pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan permukiman yang heterogen di Kota Palu, khususnya di Kecamatan Palu Selatan. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu data primer melalui 3 (tiga) tahapan yaitu penentuan sampel dengan meliputi kuisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mendapatkan data dari Bappeda Kota Palu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu dan instansi terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan menganggap semua subjek sama sehingga diambil secara acak terhadap 135 responden. Tahap pertama, wawancara dan pengisian kuisioner dilakukan terhadap 13 responden yang terdiri dari pejabat birokrasi (regulator dan operator). Tahap kedua, wawancara dilakukan terhadap 27 responden yang terdiri atas konsultan pendamping, kelompok swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. Dan tahapan wawancara ketiga dilakukan terhadap masyarakat secara umum sebanyak 95 responden. Kemudian persepsi responden dianalisis dengan menggunakan metode analisis jalur sehingga didapatkan signifikansi hubungan dengan pengaruh terhadap tingkat peran dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah. Adapun teknik analisis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat didalam pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan heterogen terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 60 – 80 %. Dan terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan pendapatan masyarakat dengan pengelolaan sampah berbasis komunitas dikawasan yang heterogen di Kota Palu. Model baru pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu dapat diterapkan di Kota Palu dengan mendapatkan dukungan yang signifikan sampai dengan 68,6 % dalam pelaksanaanya diyakini dapat mereduksi timbulan sampah sampai dengan 30-40 %. Kata kunci: kawasan heterogen, partisipasi masyarakat, manajemen sampah.
vii
ABSTRACT ARYAN GAFUR. Community-Based Solid Waste Management Model in Heterogeneous Region of Palu City (guided by Mary Selintung, Muh Ramli Rahim and Johannes Patanduk). The purpose of this research is to find community-based waste management model in heterogeneous settlement area in Palu City, especially in Palu Selatan District. The research method is done by using quantitative method. Technique Data collecting done by 2 ways, that is primary data through 3 (three) stages that is determination of sample by covering questionnaire, interview, observation, and documentation. While secondary data is done by obtaining data from Bappeda Palu City, Office of Sanitation and Garden City of Palu and other relevant agencies. Data collection was done through 3 (three) stages assuming all subjects were equal so that taken randomly to 135 respondents. The first stage, interviews and questionnaires were conducted on 13 respondents consisting of bureaucratic officials (regulators and operators). In the second phase, interviews were conducted on 27 respondents consisting of consultants, non-government groups and universities. And the third stage of the interview conducted on the general public as many as 95 respondents. Then perceptions of respondents were analyzed using path analysis method to obtain the significance of relationship with the influence on the level of role and community involvement in waste management. The analytical technique used is qualitative descriptive. The results showed that the level of community participation in community-based waste management in heterogeneous areas proved to increase community participation by 60-80%. And there is a significant relationship between the increase in community income and community-based waste management in heterogeneous areas in Palu City. New model of community-based waste management in Heterogeneous Area of Palu City can be applied in Palu City with significant support up to 68.6% in its implementation is believed to reduce waste generation up to 30-40%. Keywords: heterogeneus areas, community’s participation, waste management.
viii
DAFTAR ISI
Halaman PRAKATA iii ABSTRAK vi ABSTRACT vii DAFTAR ISI viii DAFTAR TABEL xii DAFTAR GAMBAR xiii DAFTAR LAMPIRAN xv DAFTAR SINGKATAN xvi BAB I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Batasan Masalah 5 C. Rumusan Masalah 5 D.Tujuan Penelitian 6 E. Manfaat Penelitian 6
F. Ruang Lingkup Penelitian 7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 8 A. Pendekatan Model Dalam Pengelolaan Sampah 9 B. Pengertian Sampah 11 1. Klasifikasi Sampah 13 2. Jenis Sampah 14 3. Sifat Sampah 15
C. Pengelolaan Sampah 16
1. Penampungan Sampah 19 2. Pengumpulan Sampah 20
a. Pola Individual 20
b. Pola Komunal 20 3. Pemindahan Sampah 21 4. Pengangkutan Sampah 21 5. Pembuangan Akhir Sampah 22 6. Kelembagaan Pengelola Sampah 23
D. Paradigma Pengelolaan Sampah 23
E. Peran dan Partisipasi Masyarakat 26 F. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat 29
G. Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen
33
H. Hasil Penelitian Terdahulu dan Kebaharuan Penelitan
38
ix
I. Kerangka Pikir Penelitian 50
BAB III. METODE PENELITIAN 54 A. Rancangan Penelitian 55 B. Lokasi dan Orientasi Wilayah Penelitian 59 1. Lokasi Penelitian 59 2. Orientasi Wilayah Studi 60
C. Tahapan Penelitian 62
D. Populasi dan Sampel Penelitian 64 E. Jenis dan Sumber Data 68
F. Konsepsi Operasional Penelitian 69
G. Teknik Analisis Data 72 1. Analisis Korelasi 72 2. Analisis Regresi 73
3. Analisis Jalur 74
4. Permodelan Persampahan Berbasis
Komunitas 75
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 80 A. Karakteristik Responden 80 1. Latar Belakang Responden 80 2. Tingkat Pendidikan Responden 81 3. Umur Responden 83 4. Jenis Kelamin Responden 84 5. Pekerjaan Responden 85 B. Hubungan Antara Fungsi Kawasan Permukiman 86 Dengan Mengurangi Sampah Dan Tingkat
Partisipasi Masyarakat
C. Pengelolaan Sampah Di Kawasan Palu Selatan 89 Dan Kinerja Operasional Pengelola Sampah
1. Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah
Pada Unit Komposter 97
2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan
Ketersediaan Sarana dan Prasarana 101
3. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas 104 4. Kelembagaan Pengelola Sampah 106
5. Zonasi Sistem Pengelolaan Sampah di
Kawasan Palu Selatan 108
D. Model Pengelolaan Sampah di Kota Palu 112
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan
Sampah Terpadu 113
2. Arahan Program Pengelolaan Sampah
Berbasis Masyarakat 115
a. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis 115
x
Masyarakat
b. Peningkatan Operasional Pengelolaan
Sampah 116
3. Arahan Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pengelolaan Sampah 117
4. Pengembangan Pengelolaan Sampah
Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu
118
5. Penanganan Sumber Masalah Sampah
dengan Ketersediaam Sarana dan Prasarana 120
6. Konsep Model Pengelolaan Sampah
Permukiman Terpadu 122
E. Model Pengelolaan Sampah Berbasi Komunitas
di Kawasan Permukiman Heterogen Kota Palu 123
1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 123
2. Model Struktural Hubungan Kausal Variabel
X1, X2, dan X3 ke Y 126
3. Analisis Diagram Jalur dan Persamaan
Struktural 128
4. Pengujian Asumsi Analisis Jalur 131 a. Menggambar Diagram Jalur Lengkap 132
b. Menghitung Koefisien Korelasi dan
Regresi 133
c. Kerangka Hubungan Kausal Empiris 134
d. Hasil Diagram Jalur Hubungan Kausal
Empiris 135
e. Memaknai Hasil Analisis Jalur 136 f. Tabel Ringkasan Hasil Analisis Penelitian 137
5. Temuan Terkait Model Partisipasi dan Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu
141
6. Temuan Terkait Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu
143
7. Filosofis Model Integrasi Pengelolaan
Sampah di Kota Palu 144
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 148 A. Kesimpulan 148 B. Saran 149
xi
DAFTAR PUSTAKA : 151
A. Buku-buku dan Bahan Cetak Lainnya 151 B. Artikel, Journal, Karya Tulis dan Internet Online 157 C. Disertasi, Tesis dan Skripsi 158 Lampiran-Lampiran
160
xii
DAFTAR TABEL
No. Tabel Uraian Halaman 1. Hasil Penelitian Terdahulu Tentang
Pengelolaan Sampah 39
2.
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Palu Selatan 61
3. Jumlah Penduduk Kota Palu 65 4. Jumlah Populasi di Lokasi Penelitian 66
5. Kriteria dan Instansi Responden 67 6. Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran 70 7. Karakteristik Responden Berdasarkan
Kelompok Profesi 80
8. Pendidikan Responden 82 9. Umur Responden 83
10. Jenis Kelamin Responden 84
11. Pekerjaan Responden 85
12. Aspek Partisipasi Masyarakat 86
13. Timbulan Sampah Berdasarkan Kelurahan dan Proyeksi 10 Tahun Kedepan
90
14. Besarnya Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya
93
15. Klasifikasi Jenis Timbulan Sampah pada Kawasan Palu Selatan
95
16. Jumlah Timbulan Sampah Berdasarkan Tingkat Pendapatan
96
17. Hasil Penilaian Kinerja Operasional Pengelola Sampah di Unit Komposter Kecamatan Palu Selatan
99
18. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ketersediaan Sara na Dan Prasarana
102
19. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas 104 20. Kelembagaan Pengelola Sampah di Kota Palu 106 21. Model Pengelolaan Sampah di Kota Palu 112 22. Gambaran Masyarakat Terhadap Persepsi dan
Prevelensi Penanganan Sampah 114
23. Metode Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
117
24. Koefisien Korelasi 133 25. Ringkasan Hasil Penelitian dan Besarnya
Pengaruh Variabel X Terhadap Y dan Ɛ 137
26. Temuan Terkait Konsep Model Partisipasi
MasyarakatDalam Pengelolaan Sampah 142
xiii
Berbasis Komunitas Heterogen di Kota Palu 27. Temuan Terkait Model Pengelolaan Sampah
Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu
143
28. Temuan Hasil Penelitian dan Teori Model Pengelolaan Sampah Yang Produktif
147
xiv
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Uraian Halaman 1. Aspek-aspek Pengelolaan Sampah 17 2. Teknis Operasional Pengelolaan Sampah 18
3. Pola Operasional Pengelolaan Sampah 19
4. Pola Pengumpulan Sampah Individual Langsung
20
5. Pola Pengumpulan Sampah Komunal 21 6. Pola Pengelolaan Sampah Perkotaan 45 7. Pola Pengelolaan Sampah di Kecamatan
Kedung Kandang Kota Malang 46
8. Pola Pengelolaan Sampah Kota Metro Mamminasata
46
9. Pola Pengelolaan Sampah Kota Torino dan Cunea, Italia
47
10. Gap Dasar Pengetahuan Untuk Model Partisipasi (Novelty)
49
11. Kerangka Pikir Penelitian 50 12. Model Hubungan Variabel Penelitian 51
13. Rancangan Penelitian 57
14. Peta Kota Palu 59
15. Peta Orientasi Kecamatan Palu Selatan 60 16. Diagram Jalur Hubungan Struktur Variabel X
Terhadap Y (Model Regresi Berganda) 75
17. Grafik Karakteristik Profesi Responden 81 18. Karakteristik Responden Berdasarkan
Pendidikan 82
19. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 83 20. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin 84
21. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
85
22. Grafik Aspek Partisipasi Masyarakat 88 23. Timbulan Sampah Pada Kawasan Palu
Selatan dan Proyeksi Tahun 2026 91
24. Klasifikasi Jenis Timbulan Sampah di Kawasan Palu Selatan
95
25. Pola Pengelolaan Sampah di Permukiman 99
26. Grafik Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
103
27. Grafik Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
106
28. Diagram Venn Analisis Kelembagaan Sistem 107
xv
Pengelolaan Sampah 29. Peta Kecamatan Palu Selatan 109
a. Foto Kondisi Sampah Kantor Advokat di Jl. Emi Saelan di Kelurahan Tatura Selatan
109
b. Foto Kondisi Bak Sampah Pertokoan di Jln. Emi Saelan Kelurahan Tatura Utara
109
c. Peta Letak Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan
109
d. Peta Letak Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan
109
30. Peta Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan
110
a. Foto Kondisi Penjual Sayur di Pasar Tradisional Masomba Kecamatan Palu Selatan
110
b. Peta Letak Pasar Tradisional Masomba Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan
110
c. Foto Kondisi Sampah Penjual Jagung di Pasar Tradisional Masomba
110
d. Foto Kondisi Sampah dari Kios dan Rumah Warga
110
e. Foto Kontainer Sampah di Pasar Masomba
110
31. Peta Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan
111
a. Foto Kondisi Sampah pada Kompleks Perumahan BTN di Kelurahan Birobuli Utara
111
b. Foto Kondisi Sampah pada Perumahan BTN Kelurahan Birobuli Utara
111
c. Foto Kondisi Sampah pada Rumah Warga di Jln. Abd. Rahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara
111
d. Foto Kondisi Sampah pada Komplek Perumahan BTN Mutiara Keluarahan BirobuliUtara
111
e. Peta Letak Kelurahan Birobuli Utara 111 32. Grafik Model Pengelolaan Sampah Kota
Palu 113
33. Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu
123
34. Hubungan Kausal Struktur X1, X2, dan X3 terhadap Y
127
35. Menguji Sub Struktur 129
xvi
36. Diagram Jalur Hubungan Struktur X1, X2 dan X3 terhadap Y (model regresi berganda)
132
37. Hasil Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris
135
38. Temuan Model Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Kawasan Heterogen Kota Palu
146
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran 1. 2.
Uraian
Kuesioner Penelitian Hasil Penelitian
Halaman
162 173
xviii
DAFTAR SINGKATAN
BAPPEDA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAPPENAS BadanPerencanaan dan Pembangunan Nasional
BPN Badan Pertanahan Nasional
BPS Badan Pusat Statistik
CBSWM Community Based Solid Waste Mangement
GIS/SIG Geographic Infomation System/Sistem Informasi Geografis
Ha Hektar
IMB Izin Mendirikan Bangunan
KLB Koefisien Lantai Bangunan
KLD Koefisien Lantai Dasar
Km Kilometer
m Meter
Pemkot Pemerintah Kota
Perda Peraturan Daerah
PLN Perusahaan Listrik Negara
PU Pekerjaan Umum
RTH Ruang Terbuka Hijau
RTNH Ruang Terbuka Non-Hijau
RTRWK Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
RTRWN Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
SP Sensus Penduduk
TPS Tempat Penampungan Sementara
TPST Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPA Tempat Pemrosesan Akhir
UU Undang–Undang
3R 3 ( Reuse, Reduce, Recyling)
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sampah merupakan masalah global untuk setiap negara, termasuk
Indonesia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia secara keseluruhan
mencapai 175 ribu ton perhari atau 0,7 kilogram per orang. Jumlah sampah
ini akan terus meningkat jika tidak dilakukan penanganan dan pengelolaan
sampah yang serius. Diprediksi produksi sampah di Indonesia akan
menyentuh 67,1 juta ton sampah per tahun pada tahun 2019 (Geotimes,
2015). Penanganan sampah secara nasional belum menjadi prioritas bagi
Pemerintah. Infrastruktur pengolahan sampah di Indonesia terhitung sangat
minim. Pengelolaan sampah dengan metode TPS 3R saat ini masih sangat
kecil, yakni 7%, dan itu dilakukan di 28 kota metropolitan dan kota besar.
Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah di tempat pembuangan
sementara (TPS) dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) bisa
terealisasi hingga 20% pada 2019 seiring dengan pencanangan program
Indonesia Bebas Sampah 2020. (Tuti Hendrawati, 2015). Penanganan
sampah khususnya di kota-kota besar di Indonesia merupakan salah satu
permasalahan perkotaan yang sampai saat ini merupakan tantangan bagi
pengelola kota. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang
demikian pesat di kota-kota besar, telah mengakibatkan meningkatnya
jumlah sampah disertai permasalahannya. Diprakirakan rata-rata hanya
sekitar 40% – 50% yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir
2
(TPA) oleh institusi yang bertanggung jawab atas masalah sampah dan
kebersihan, seperti Dinas Kebersihan, E. Damanhuri (2006).
Saat ini permasalahan sampah di Kota Palu adalah hal sangat
mendesak untuk ditangani. Dengan semakin bertambahnya laju
pertumbuhan penduduk, maka semakin bertambah pula laju timbulan
sampah yang dihasilkan. Sebagian besar timbulan sampah yang ada tidak
dapat tertangani atau terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Dengan semakin bertambahnya volume timbulan sampah yang semakin
meningkat dari waktu kewaktu membutuhkan penanganan yang serius oleh
pemerintah kota, sementara itu ketersediaan lahan untuk mendirikan
fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah semakin terbatas
bahkan dibeberapa tempat tidak ada lokasi yang layak sebagai lokasi TPS.
Sampah yang diproduksi dari sumber sampah seperti dari rumah tangga
(RT/perumahan), kawasan perdagangan (pasar, kompleks pertokoan),
kawasan industri (pabrik pengolahan, dll), kawasan perkantoran, kawasan
pendidikan (sekolah/madrasah) dan kawasan khusus (rumah sakit, komplek
militer), sangat membutuhkan lahan untuk tempat penampungan sementara
sebelum diangkut menuju TPA sampah.
Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki oleh
pemerintah Kota Palu menyebabkan terbatasnya akses pelayanan
penanganan persampahan secara maksimal, dibeberapa kawasan
perkotaan seperti kawasan pasar dan kawasan permukiman seringkali tidak
dapat terangkut sampah menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
karena terbatasnya armada pengangkut sampah seperti Truk Sampah/Arm
Roll Truk, bahkan juga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah
3
karena keterbatasan gerobak sampah atau motor sampah. Jumlah timbulan
sampah di Kota Palu ini terus berkembang dari tahun 2012 sebesar
192,691 ton, 2013 : 220,045 ton, tahun 2014 : 240,016 ton, tahun 2015 :
250,818, ton tahun 2016 : 254,559, ton. Meningkatnya timbulan sampah
tersebut di atas, salah faktor yang berpengaruh diakibatkan rendahnya
kesadaran masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan,
serta tidak taatnya terhadap jadwal pembuangan sampah yang ada.
Disamping itu yang paling penting saat ini adalah meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk ikut aktif dalam penanganan masalah sampah yang
sebagian besar adalah merupakan produk dari aktifitas rumah tangga,
lingkungan pasar, perkantoran, rumah sakit, sekolah dan kawasan publik
lainnya. Masyarakat harus lebih sadar bahwa permasalahan sampah
adalah juga merupakan tanggung jawab masyarakat, dan bukan semata-
mata tanggung jawab pemerintah.
Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarang (tidak pada
tempatnya) dan kurangnya pengelolaan terhadap sampah yang dihasilkan
masih membudaya di masyarakat. Dari hasil studi Environmental Health
Rissk Assessment (EHRA) 2014 di Kota Palu, sampah yang dihasilkan
diolah dengan cara dibakar 37%, dikumpulkan dan dibuang ke TPS 30%,
dikumpulkan oleh pendaur ulang sebesar 11%, sisanya dibuang ke sungai
7%, ke lahan kosong/kebun 3% serta dibuang ke lubang dan di timbun
sebesar 1%. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat
membuang sampah pada tempatnya dan minimnya pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga
sehingga diperlukan adanya sosialisasi atau penyampaian informasi
4
tentang pengelolaan sampah dan optimalisasi pengurangan sampah
melalui kegiatan 3R, diharapkan hingga tahun 2019 berkurangnya
pengelolaan sampah dengan cara dibakar atau dibuang ke lahan kosong
dan sungai serta meningkatkan pemilahan sampah dari sumbernya melalui
kegiatan 3R.
Dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam pengelolaan
sampah di Kota Palu masih kurang memadai sehingga diperlukan
peningkatan jumlah sarana dan prasarana armada yang beroperasi.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk beroperasi guna
memenuhi kebutuhan penanganan sampah yang maksimal, seperti
pengadaan container, dump truck, armroll truck dan motor sampah serta
operasional TPA. Kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia akan
berdampak pada lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi
merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Untuk membangun
lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan tersebut perlu
pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang RI No.18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1, yang
berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah
yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Itu artinya
bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat
dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan permukiman yang baik bersih,
sehat, layak huni dan berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi solusi terbaik adalah mengurangi
sampah dari sumbernya dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat
terhadap penanganan sampah. Jika melihat potensi jumlah penduduk
5
khususnya pada Kecamatan Palu Selatan yang umumnya memiliki
pendidikan yang cukup baik, maka hal ini bukanlah hal yang sulit.
Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan untuk penanganan sampah,
namun partisipasi ini wajib di korelasikan dengan program pemerintah
sehingga dapat bersinergi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai
sebuah kebutuhan akan piranti untuk mencari model penanganan
persampahan di Kota Palu sehingga dapat mengurangi permasalahan
sampah yang ada dan dapat tertanganinya sampah sejak dari sumber
sampah itu sendiri.
B. Batasan masalah
Batasan-batasan penelitian meliputi ruang lingkup penelitian dari segi
waktu atau periode yang diperlukan yaitu menganalisa fenomena produksi
sampah yang semakin meningkat sehingga model penanganan sampah
yang efisien wajib untuk dikembangkan. Pemodelan yang dipengaruhi oleh
faktor partisipasi masyarakat dibatasi pada perilaku dan keinginan
masyarakat untuk hidup bersih. Cara pandang masyarakat untuk
meningkatkan kualitas hidup bersih dan bagaimana keinginan mereka untuk
mengurangi produksi sampah menjadi batasan dalam penelitian ini.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, beberapa
hal yang ingin dijawab dari penelitian ini sehingga menjadi perumusan
masalah adalah:
6
1. Bagaimana hubungan antara mengurangi sampah dengan tingkat
partisipasi masyarakat heterogen di Kota Palu?
2. Bagaimana pengaruh pengelolaan sampah berbasis komunitas di
Kota Palu terhadap peningkatan pendapatan komunitas?
3. Bagaimana model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
kawasan permukiman heterogen di Kota Palu?.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menemukan model pengelolaan sampah
berbasis komunitas di kawasan permukiman heterogen yang tepat untuk
diimplementasikan atau dilakukan di Kota Palu.
E. Manfaat penelitian
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini mencakup dalam dua aspek yaitu :
a. Aspek Akademis
Manfaat teoritis yaitu memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang manajemen lingkungan permukiman di perkotaan
khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan
berbasis komunitas masyarakat.
b. Aspek Praktis
- Manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah
Kota Palu dimana Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi
Sulawesi Tengah untuk menemukan model pengelolaan
7
sampah berbasis komunitas sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di perkotaan.
- Manfaat praktis bagi masyarakat setempat agar mengetahui
kedudukan dan peran sertanya didalam membantu
Pemerintah Kota untuk mengatasi persoalan sampah
dilingkungannya.
F. Ruang Lingkup Penelitian
1. Mengkaji perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah
khususnya sampah rumah tangga, kantor, pasar, kawasan industri
dan kawasan khusus lainnya sehingga dapat ditemukan solusi yang
tepat untuk dapat dapat mengurangi laju timbulan sampah .
2. Mengkaji hubungan ketersediaan sarana dan prasana terhadap
akses pengelolaan sampah sehingga dapat membantu pemerintah
daerah dalam proses perencanaan (planning) dan proses
pengembangan (development) yang partisipatif pada pengelolaan
sampah dalam skala kawasan permukiman.
3. Untuk memperkaya konsep-konsep penanganan permasalahan
sampah di lingkungan perkotaan dan pemberdayaan masyarakat
sebagai bidang ilmu yang perlu diketahui.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya
sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak
dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga
tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari
sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus
dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh
manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena
human waste tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat
(karena air bekas tidak termasuk didalamnya).
Berdasarkan terminologinya, definisi sampah dijelaskan sebagai
berikut :
Balai Pemberdayaan ke-PU-an (2003)
Sampah adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai
lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal antara lain dari rumah
tangga, rumah sakit, industri sebagai sisa produksi.
Badan Standarisasi Nasional /SNI (2002)
Sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari bahan organik
dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus
9
dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi
investasi pembangunan.
Sejumlah literatur mendefinisikan sampah sebagai semua jenis
limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan,
dan dibuang karena tidak bermanfaat atau tidak diinginkan lagi
kehadirannya (Tchobanoglous, Thiesen & Vigil, 1993). Sedangkan dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85/1999 tentang
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, secara umum limbah
didefinisikan sebagai bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses
produksi. Definisi sampah mengalami pergeseran pada tahun-tahun
terakhir ini karena aspek pembuangan tidak disebutkan secara jelas,
dimana pada masa sekarang ada kecenderungan untuk tidak membuang
sampah begitu saja, melainkan sedapat mungkin melakukan daur ulang.
Hal ini tertuang pula dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 disebutkan definisi sampah
adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.
A. Pendekatan Model Dalam Pengelolaan Sampah
Model adalah suatu abstraksi dari keadaan sesungguhnya atau
merupakan penyederhanaan sistem nyata. Model merupakan konsepsi
mental, hubungan empirik atau kumpulan pernyataan-pernyataan
10
matematik statistik atau dapat juga diartikan sebagai representasi
sederhana dari suatu sistem, sehingga interaksi unsur-unsur yang
kompleks dalam suatu sistem dapat diabstraksi dalam bentuk hubungan
sebab akibat dari peubah-peubah yang ditetapkan sesuai tujuan model.
Pramudya, (1989).
Model yang baik harus dapat menggambarkan sifat penting dari
sistem yang dimodelkan. Model merupakan pengganti dari suatu sistem
yang nyata. Model digunakan bila bekerja dengan pengganti tersebut lebih
mudah dibandingkan dengan sistem aktual Ford, (1999).
Marimin, (2005) mengemukakan bahwa secara umum model
didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek
atau situasi aktual. Model dapat dikatakan lengkap bila dapat mewakili
berbagai aspek dari realitas itu sendiri. Bagaimanapun, model-model yang
dibuat harus sering diperiksa kaitannya dengan dunia nyata untuk
memastikan keakuratan dan gambaran mengenai model-model tersebut.
Alat yang paling baik digunakan adalah sifat saling mempengaruhi antara
model dengan empirisme, yang secara ideal berada dalam suatu
rangkaian timbal balik. Salah satu dasar utama dalam pengembangan
model adalah guna menemukan peubah-peubah yang penting dan tepat.
Klasifikasi dari jenis-jenis model adalah model fisik (model skala), model
diagramatik (model konseptual) dan model matematik. Model fisik atau
model skala, merupakan perwakilan fisik dari bentuk ideal maupun dalam
skala yang berbeda. Misalnya maket suatu bangunan. Model diagramatik
11
atau model konseptual dapat mewakili situasi dinamik (keadaan yang
berubah menurut waktu). Model matematik, dapat berupa persamaan atau
formula. Persamaan merupakan bahasa universal yang menggunakan
suatu logika simbolis. Eriyatno, (1999).
Muhammadi et al. (2001) juga mengemukakan bahwa klasifikasi
model dapat dibedakan atas model kuantitatif, kualitatif dan model ikonik.
Model kuantitatif adalah model yang berbentuk rumus-rumus,
matematika, statistik atau komputer. Model kualitatif adalah model yang
berbentuk gambar, diagram atau matriks, yang menyatakan hubungan
antar unsur dan tidak digunakan rumus-rumus, matematika, statistik atau
komputer. Model ikonik adalah model yang mempunyai bentuk fisik sama
dengan barang yang ditirukan, meskipun skalanya dapat diperbesar atau
diperkecil. Model spasial dapat dikelaskan dalam ketiganya tergantung
pada input, analisis dan keluarannya.
B. Pengertian Sampah
Sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau
sesuatu yang harus dibuang, umumnya berasal dari kegiatan yang
dilakukan manusia (termasuk kegiatan indrustri), tetapi bukan biologis
karena human waste tidak termasuk didalamnya Azwar, (1989:6). Menurut
World Health Organization (WHO), 1989), sampah adalah sesuatu yang
tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang
berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya,
12
Chandra, (2007).
Berdasarkan terminologinya, definisi sampah dijelaskan sebagai
berikut :
- World Health Organiztion (WHO, 1989)
Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak
disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan
manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.
- Tchobanoglous (1997:3)
Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang
dihasilkan dari aktifitas manusia dan hewan yang dibuang karena
tidak diinginkan atau digunakan kembali.
- Slamet ( 2000:152)
Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh
yang punya dan bersifat padat. Sampah merupakan sisa atau
buangan yang bersifat padat, yang tidak digunakan lagi dalam
aktivitas konsumsi manuasia. Menurutnya, kotoran manusia
maupun bangkai hewan yang cukup besar tidak dikategorikan
sebagai sampah meskipun bersifat padat.
- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia da atau/proses
alam yang berbentuk padat.
- Balai Pemberdayaan ke-PU-an (2003)
13
Sampah adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak
terpakai lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal antara lain
dari rumah tangga, rumah sakit, industri sebagai sisa produksi.
- Badan Standarisasi Nasional /SNI (No.19-2454-2002)
Sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari bahan
organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan
harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan
melindungi investasi pembangunan.
1. Klasifikasi Sampah
Berdasarkan klasifikasinya, secara umum sampah digolongkan
atas 2 bagian Bahar dalam Wahyuningsih, (2000 ) dalam Andayani,
(2004:12) dalam Al Kindy, (2007:15) yaitu:
a. Sampah yang mudah terurai, yaitu sampah yang mudah diuraikan
secara alami melalui proses fisik, kimiawi maupun biologis.
Biasanya sampah golongan ini berasal dari bahan-bahan organik,
seperti sayuran, buah-buahan, sisa makanan, bangkai binatang
dan lainnya;
b. Sampah yang tidak dapat atau sulit diuraikan secara alami, melalui
proses fisik, kimiawi dan biologis menjadi molekul-molekul yang
lebih kecil. Sampah golongan ini berasal dari bahan organik, bahan
sintesis dan bahan keras lainnya seperti metal, kaca, plastik,
keramik dan sebagainya.
14
Berdasarkan bahan pembentuknya, sampah dibagi menjadi 2
golongan Tchobanoglous, (1997), yaitu :
a) Sampah Organik, yaitu sampah yang bahannya berasal dari
material organik. Sampah organik terbagi atas 2 jenis, yang dapat
terurai secara biologis (biodegradable) seperti sisa makanan,
sayuran dan serutan kayu serta yang tidak dapat terurai (non
biodegradable) seperti plastik dan karet;
b) Sampah Anorganik, yaitu sampah yang berasal dari mineral, baik
logam maupun non logam, serta bahan sintetis atau buatan
manusia yang tidak terurai secara biologis.
2. Jenis Sampah
Sedangkan berdasarkan jenisnya, sampah dapat diklasifikasikan atas
beberapa kelompok (Tchobanoglous, 1993 dalam Andayani, 2004:13
dalam Al Kindy, 2007:16), yaitu :
a. Garbage, yaitu sampah yang berasal dari sisa pengolahan, sisa
masakan atau sisa makanan yang telah membusuk, tetapi masih
dapat digunakan sebagai makan organisme lainnya, seperti
insekta,dan binatang pengerat. Sampah jenis ini biasanya berasal
dari sampah rumah tangga atau industri pengolahan makanan.
b. Rubbish, yaitu sisi pengolahan yang tidak mudah membusuk dan
dapat pula dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sampah yang tidak
membusuk tapi mudah terbakar seperti kayu, bahan plastik dan
15
kain, serta sampah tidak mudah membusuk dan tidak mudah
terbakar, seperti metal, kaca, keramik dan tulang hewan.
c. Ashes dan dust, yaitu berbagai jenis abu dan arang yang berasal
dari pembakaran.
d. Dead Animal, yaitu sampah yang berasal dari bangkai hewan baik
hewan peliharaan maupun hewan liar.
e. Street Sweeping, yaitu hasil pengumpulan sampah yang
berserakan di jalan.
f. Industrial Waste, yaitu sisa kegiatan industri.
3. Sifat Sampah
Slamet, (2000:153) membedakan sampah berdasarkan sifat-sifat
biologis dan kimiawinya menjadi 4 kelompok, yaitu :
a. Sampah yang dapat membusuk (garbage) seperti sisa makanan,
daun, sampah kebun, pertanian lainnya. Sampah jenis ini
menghendaki kecepatan dalam pengelolaan karena sifatnya mudah
membusuk karena aktifitas mikroorganismenya.
b. Sampah yang tidak mudah membusuk (refuse) seperti kertas,
plastik, karet, gelas, logam dan lainnya. Sampah ini dapat didaur
ulang maupun dimusnahkan dengan pembakaran.
c. Sampah berupa debu/abu sebagai hasil dari pembakaran sampah
ataupun bahan bakar, yang dapat dimanfaatkan untuk
mendatarkan atau penimbunan. Hanya saja sifatnya yang
16
berukuran kecil (kurang dari 10 mikron), baik debu maupun abu
diidentifikasi dapat menimbulkan penyakit pneumoconiosis
(penyakit yang menyerang saluran pernapasan).
d. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-
sampah yang berasal dari industri karena mengandung zat kimia
maupun zat fisis yang berbahaya.
C. Pengelolaan Sampah
Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah
yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana
antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai
tujuan (Departemen Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek
tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan
manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek
peran serta masyarakat. Sebagaimana termuat pada Gambar 1 berikut ini
:
17
Gambar 1 : Aspek-aspek Pengelolaan Sampah (Sumber : Standar Nasional Indonesia SNI 19-2454-2002)
Menurut Hartoyo, (1998:6), perencanaan sistem persampahan
memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas.
Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI)
Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di
Perkotaan. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan
terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu:
penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan,
pembuangan/pengolahan. Teknik operasional pengelolaan sampah
bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang
berkesinambungan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 dibawah ini
:
Aspek Organisasi
Aspek Pembiayaan
Pengelolaan Limbah Padat
Aspek Teknis Operasional
Aspek Hukum dan Peraturan
Aspek Peran Serta Masyarakat
18
Gambar 2 Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (Sumber : Standar Nasional Indonesia SNI 19-2454-2002)
Pada Gambar 2 tersebut di atas, untuk mengelola timbulan sampah
yang ada diperlukan partisipasi masyarakat. Agar keterkaitan partisipasi,
pengumpulan sampah di lingkungan permukiman, tahapan berikutnya
proses pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Teknik
operasional dan partisipasi masyarakat perlu dilengkapi sarana dan
prasarana yang memadai. Keterkaitan teknis, ketersedian sarana dan
prasarana, diharapkan berpengaruh peningkatan partisipasi masyarakat.
Hal ini sejalan penelitian Tchobanoglous, (1997:363), untuk menyatukan,
teknis, sarana dan partisipasi merupakan salah satu upaya dalam
Timbulan Sampah
Pemilahan, pewadahan
dan pengolahan di sumber
Pengumpulan di TPS
Pemilahan dan
pengolahan Pemindahan
Pengangkutan
Pembuangan Akhir di TPA
19
mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus
disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik,
konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan. Berikut disajikan
skema pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Gambar 3 Pola Operasional Penanganan Sampah Sumber Standar SNI Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah di
Perkotaan
Berdasarkan Gambar 3 pola operasional pengelolaan sampah
menunjukkan proses awal penanganan di sumber sampah, pewadahan,
pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah baik secara
individual, dan pola komunal di uraikan sebagai berikut;
1. Penampungan Sampah
Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan
sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah
suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan,
diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Tujuannya
20
adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak
menggangu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas
tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis
dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002).
2. Pengumpulan sampah
Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah
mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan
sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan
dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002)
sebagai berikut:
a. Pola Individual
Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah
kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS
sebelum dibuang ke TPA.
sumber
TPS
TPA
Gambar 4. Pola Pengumpulan Sampah Individual Langsung (Sumber: SNI 19-2454-2002)
b. Pola Komunal
Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat
penampungan sampah komunal yang telah disediakan yaitu dimuat
ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian
21
diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.
TPS
TPA
Gambar 5. Pola Pengumpulan Sampah Komunal
(Sumber: SNI 19-2454-2002)
3. Pemindahan sampah
Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil
pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat
pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah
adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan kontainer
pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel (SNI 19-2454-2002).
Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan
jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali (Widyatmoko dan
Sintorini Moerdjoko, 2002:29).
4. Pengangkutan sampah
Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah
dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber
sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan
sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan.
22
Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truk kontainer tertentu
yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4
kali lipat. Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29). Tujuan
pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke
tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan
dan permukiman.
5. Pembuangan akhir sampah Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk
membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah
lebih lanjut. Prinsip pembuang akhir sampah adalah memusnahkan
sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat
pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI
19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah
Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan
menjadi 3 metode yaitu :
a. Metode Open Dumping, merupakan sistem pengolahan sampah
dengan hanya membuang/ menimbun sampah disuatu tempat
tanpa ada perlakukan khusus/ pengolahan sehingga sistem ini
sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.
b. Metode Controlled Landfill (Penimbunan terkendali), Controlled
Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang
merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill
23
yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan
setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai
periode tertentu.
c. Metode Sanitary landfill (Lahan Urug Saniter), Sistem pembuangan
akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan
dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan
penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari
pada akhir jam operasi.
6. Kelembagaan Pengelola Sampah
Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam
menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan
sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia
serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang
peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi,
tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun
horizontal dari badan pengelola (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko,
2002:29).
D. Paradigma Pengelolaan Sampah
Gempur Adnan, (2008), Deputi II Bidang Pengendalian
Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup, mengatakan
sebagai pengganti sistem penumpukan sampah di tempat pembuangan
24
akhir yang banyak diprotes masyarakat, pemerintah kini mendorong
penerapan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (reuse, reduce, dan
recycle) pada skala kota. Program pengelolaan sampah terpadu dengan
prinsip pengunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle) dan pengurangan
(reduce) atau dikenal dengan nama program 3R ini bermanfaat untuk
menjaga kelestarian lingkungan. Dengan prinsip tersebut, jumlah sampah
yang dibuang ke TPA tinggal 35 % sehingga meringankan beban TPA
sekaligus memperpanjang masa pemakaiannya. Undang-undang RI
Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa
pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif sejak dari hulu
sampai ke hilir. Pada tingkat perumahan atau kelurahan, dilakukan
kegiatan pengurangan sampah melalui program 3R.
Dalam pengelolaan menuju zero waste, proses pemilahan dan
pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan
maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan
sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen sampah.
Sampah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, dan
ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah organik untuk
diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik biasanya
dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Proses
selanjutnya baik pengumpulan, pemindahan maupun pengangkutan
sampah yang telah terpilah diusahakan jangan tercampur kembali
sehingga dengan upaya ini dapat meningkatkan efisiensi pengolahan
25
sampah.
Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat
yang kuang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan
mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat
tibunan sampah. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan akan
muncul. Bau tidak sedap, lalat beterbangan dan gangguan berbagai
penyakit siap menghadang didepan mata. Tidak hanya itu, peluang
pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas estetikapun akan
menjadi santapan sehari-hari. Sumber permasalahan sampah selalu
hadir, baik di tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan
akhir (TPA), maupun saat pendistribusiannya. Berikut beberapa faktor
penyebab penumpukan sampah, yaitu :
a. Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya
tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya.
b. Lahan TPA semakin menyempit akibat tergusurnya oleh
penggunaan lain.
c. Jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh sehingga waktu
mengangkut sampah kurang efektif.
d. Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu
mengangkut seluruh sampah. Sisa sampah ini berpotensi menjadi
tumpukan sampah.
e. Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga cepat
membusuk.
26
f. Sampah yang telah matang dan berubah menjadi kompos tidak
segera dikeluarkan dari tempat penampungan sehingga semakin
menggunung.
g. Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah.
Masyarakat sering membuang sampah disembarang tempat
sebagai jalan pintas.
h. Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai
pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya.
i. Minimnya edukasi dan manajemen yang baik mengenai
pengolahan sampah secara tepat.
j. Manajemen sampah tidak efektif. Hal ini dapat menimbulkan
kesalahpahaman, terutama bagi masyarakat sekitar.
E. Peran dan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi seringkali digunakan sebagai label kosmetik, untuk
menggambarkan praktik mengambil alih peran, pada proses
pemberdayaan sebagimana Chambers, (2002). Selanjutnya Adi,
(2008:110), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah adanya
keikut sertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah, potensi dan pengambilan keputusan terhadap
alternatif dan solusi penanganan masalah sampah, dengan keterlibatan
masyarakat sebagai pelaku. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai
tahap pengelolaan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya
27
dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan
perilaku lingkungannya.
Hal ini sejalan dengan pendapat Abdullah, (2004) menjelaskan
bahwa tahapan partisipasi dan pemberdayaan memiliki tiga tahapan
dalam menjalankan paradigma baru pembangunan yaitu; tahap pertama
sistem pembangunan yang terdesentralisasi, tahap kedua partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat, dan tahap ketiga yaitu dimana setiap aktifitas
pembangunan yang ada masyarakat terlibat sebagai pelakunya dalam
upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di perkotaan.
Berdasarkan evaluasi yang pernah dilakukan, banyak terjadi
kegagalan didalam proses partisipasi atau pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dikemukakan oleh Handrianto, (1996), menjelaskan bahwa
banyak program peningkatan kualitas lingkungan permukiman hanya
dianggap karya atau tanggung jawab dari pemerintah sebagai
pelaksananya, tanpa perlu masyarakat terlibat didalamnya. Sehingga
kegiatan pembangunan lingkungan tersebut tidak bersifat
berkeberlanjutan, karena masyarakat enggan terlibat didalamnya. Ketidak-
terpaduan program pembangunan seringkali menjadi kendala didalam
melakukan penanganan pembangunan yang tidak melibatkan seluruh
pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat
(stakeholders).
Sampah merupakan produksi dari manusia yang sifatnya sesuatu
yang tidak dipakai Azwar, (1983:6). Oleh karena itu, Chandra ( 2007)
28
menjelaskan bahwa sampah merupakan bahan atau materi yang tidak
dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari
kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya baik pada kawasan
permukiman dan kawasan kota. Terminologi tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa sampah dihasilkan oleh manusia, hewan, dan bersifat
padat baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga,
lingkungan rumah sakit, dan hasil buangan lingkungan industri.
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas yang bertujuan untuk
menjelaskan mengenai aspek konsep pengelolaan persampahan yang
dapat memberikan nilai sosial, ekonomi dan lingkungan sebagaimana
yang dikatakan Hartoyo, (1998) yang menjelaskan bahwa sistem
perencanaan persampahan memerlukan suatu standar. Pendapat Hartoyo
ini sejalan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 19-2454-2002) bahwa
untuk pengelolaan persampahan ada lima aspek yang terintegrasi yaitu;
aspek teknik operasional, organisasi dan manajemen, hukum dan
peraturan, pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Sinergi kelima
aspek tersebut dapat dijadikan teori dalam konsep model pengelolaan
persampahan di Kota Palu.
Hal ini didukung pendapat Adam, (2008), mengatakan pengeloaan
persampahan berbasis masyarakat merupakan bentuk pengelolaan
model baru dimana masyarakat sebagai pelaku dalam mengelola sampah
lokal sebesar 50 % - 75 % oleh komunitas. Sisanya berkisar 25 % - 50 %
oleh pemerintah. Selanjutnya, Adam mengatakan bahwa pengelolaan
29
sampah oleh komunitas adalah sebagai inisiator, perencana, pelaksana,
pengguna, dan penerima manfaat. Manfaat yang diterima komunitas
secara sosial, budaya, dan ekonomi adalah juga menciptakan lingkungan
permukiman yang teratur, bersih, sehat, dan meningkatnya produktivitas
masyarakat.
F. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Mikkelsen, (2005:54) dalam Adi, (2008:108) mengutip Chambers,
(2002) melihat istilah partisipasi seringkali digunakan sebagai label
kosmetik (cosmetic label). Sebagai label kosmetik kata partisipatif
seringkali digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih cantik
sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau membiayai
proyek tersebut sebagaimana berikut.
1) Partisipasi digunakan untuk menggambarkan praktik mengambil
alih peran (coopting practice). Dalam hal ini, partisipasi antara lain
digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga ditingkat lokal dan
mengurangi pembiayaan proyek. Misalnya, komunitas memberikan
sumbangan waktu, dana, tenaga dan materil untuk mensukseskan
suatu proyek yang dibantu pihak luar.
2) Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses
pemberdayaan (empowering process). Dalam hali ini, partisIpasi
dimaknai sebagai suatu proses yang memampukan (enable)
masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka,
30
memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa
percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan
sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin
mereka pilih. Disini, digambarkan bahwa ”kita” (pelaku perubahan)
berpartisipasi dalam proyek “mereka” (masyarakat lokal) sehingga
terjadi apa yang disebut proses pemberdayaan masyarakat.
Menurut Adi, (2008:110), partisipasi masyarakat adalah adanya
keikut sertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada
dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi
penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang
terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini
akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin
memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan.
Menurut Fatma, (2007:27), partisipasi bisa menjadi sebuah
pendekatan atau tujuan. Sebagai pendekatan, partisipasi digunakan untuk
mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan memanfaatkan
sumberdaya yang dimiliki sekarang. Sedangkan sebagai tujuan,
partisipasi tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai yaitu
memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perannya didalam
pembangunan.
31
Dari uraian mengenai pengertian partisipasi masyarakat dalam
hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1) Partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memampukan
(enable) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah
mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan
rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan
sendiritentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin
mereka pilih.
2) Dengan proses pemberdayaan maka akan dicapai tujuan
partisipasi yaitu masyarakat yang berdaya.
Partisipasi masyarakat sebagai paradigma baru pembangunan,
dimana sebuah pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholders
bersamaan dengan paradigma lainnya, yaitu pemberdayaan masyarakat
diharapkan menjadi pemicu bagi timbulnya gairah memformalkan
partisipasi di segala aspek pembangunan. Baik yang dilakukan dalam
proses teknis serta proses administrasi pembangunan secara
konstitusional/ legal, termasuk dalam hal penataan ruang dan lingkungan
ataupun upaya-upaya peningkatan kualitas permukiman pusat kota.
Adapun tujuan pemberdayaan yang dimaksud tidak lain dari
adanya keterlibatan masyarakat sejak proses persiapan, persiapan sosial,
perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan, dan dalam kerangka ini,
perencanan partisipatif bisa menjadi wahana untuk mengubah skema
32
politik lama. Dari “top down” menjadi “bottom up”. Namun demikian ini
akan sangat tergantung pada model perencanaan yang akan
dikembangkan, (Abe, A, 2002).
Menurut Cernea, (1992), partisipasi hendaknya tidak terbatas pada
”calon pengguna” jasa proyek saja. Namun, agar partisipasi masyarakat
menjadi efisien dan berhasil, dalam banyak hal diprasyaratkan agar ”para
pejabat” yang terlibat harus juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
yang diarahkan pada upaya pelibatan masyarakat. Terdapat banyak bukti
bahwa dukungan pejabat sangat diperlukan dalam kegiatan
pembangunan partisipatoris supaya dapat berhasil.
Menurut Huraerah, (2011), perencanaan partisipatif adalah suatu
proses perencanaan pengembangan program yang dilakukan masyarakat
setempat dan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat
untuk mengidentifikasi permasalahan, aset dan kebutuhannya sendiri dan
merumuskan alternatif, tindakan dan penyusunan program hingga
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Berhasilnya, partisipasi
dilakukan tergantung tingkatan partisipasi yang diberikan oleh
masyarakat. Menurut Asian Development Bank (ADB), 2005 dalam
Huraerah, (2011), dan tingkatan bentuk partisipasi sebagai berikut:
Berbagi informasi bersama
Konsultasi/mendapatkan umpan balik
Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama
Pemberdayaan/kendali
33
Pendapat Hikmat dan Adimihardja, (2003) tersebut di atas bila
dikaitkan dengan Huraerah, (2011) akan menjelaskan tentang aspek
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar
komunitas yang ada memiliki hak untuk terlibat didalam pengelolaan
persampahan melalui berbagai proses baik dalam aktivitas sosial budaya,
ekonomi dan fisik dalam pengelolaan persampahan di kawasan
permukiman yang ada. Hal ini merupakan percerminan bahwa komunitas
memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam setiap aktifitas
dikawasan yang ditempatinya agar dapat berintegrasi dengan komunitas
lainnya dilingkungan huniannya.
G. Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis
Komunitas di Kawasan Heterogen
Menurut Bintarto (1983), kota dari segi geografi dapat diartikan
sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan
kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen
dan coraknya yang materialistis. Implikasi dari corak bentang budaya
tersebut dapat diartikan sebagai alam sebagai wadah, dan manusia
sebagai inti. Karakteristik, klasifikasi dan aktivitas sosial, budaya
membutuhkan sistem buatan sebagai kebutuhan dasar perkotaan.
Kelengkapan sistem buatan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan
non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang multi etnik,
dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen. Gejala heterogen
34
adalah istilah dengan merujuk keanekaragaman atau berbeda jenis,
budaya, dan karakteristiknya.
Kondisi permukiman heterogen tersebut di atas, yang tengah
mengalami perubahan menyebabkan identitas masyarakat lokal
(homegen) serta dipengaruhi dengan perubahan isu-isu globaliasasi,
produktivitas, dan lokalitas. Faktor-faktor sosial, ekonomi, golabliasi dan
lokalitas berpengaruh semakin intensifnya keterlibatan pendatang dalam
kehidupan dan membutuhkan, dan hidup pada permukiman perkotaan
heterogen.
Berdasarkan kajian tersebut diatas, terkait dengan model
pengelolaan sampah berbasis komunitas heterogen pada kawasan
permukiman heterogen diharapkan timbulnya dukungan, partisipasi
komunitas heterogen guna mewujudkan kawasan permukiman heterogen
yang dalam model pengelolaan sampah berbasis partisipasi yang
terbentuk nilai-nilai obyektif secara bersama-sama untuk mewujudkan
lingkungan yang didukung segenap pemangku kepentingan di Kota Palu
yang terintegrasi dan bertujuan mewujudkan sistem buatan dalam
pengelolaan sampah di komunitas yang heterogen.
Sastra dan Marlina (2006), menjelaskan permukiman terbentuk dari
kesatuan isi manusia dan lingkungan hunian, dan alam sebagai
wadahnya dalam permukiman perkotaan untuk membentuk suatu
komunitas secara bersamaan dengan demensi sosial, budaya, dan
ekonomi yang multidisiplin. Karakteristik terkait esensi permukiman
35
perkotaan menjadi daya tarik bagi komunitas heterogen perkotaan, butuh
perumahan sebagai dasar kebutuhan. Oleh karena itu, manusia selalu
berubah dan berkembang yang senantiasa membutuhkan kehidupan
yang layak, harmonis, dan berkelanjutan. Meskipun dalam
perkembangannya tidak terlepas dari segenap permasalahan fisik dan
non fisik terkait dengan tujuan ideal terhadap esensi fungsi permukiman
perkotaan yang heterogen.
Guna mewujudkan esensi fungsi permukiman berkelanjutan terkait
dengan 4 (empat) dimensi yang seharusnya dipenuti guna mendukung
kebutuhan dasar manusia dalam ruang permukiman perkotaan yang
heterogen, terkait antara lain; 1). alam, 2), manusia, 3), masyarakat , 4)
rumah berserta pendukung aktivitas sosial kemasyarakatan. Ke empat
dimensi fungsi permukiman yang didukung sistem buatan pada ruang
permukiman heterogen, khususnya pengelolaan sampah berbasis
komunitas mutlak diperlukan. Karena laju timbulan sampah serta
keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana dari pemerintah, maka
dibutuhkan sistem buatan yang direncanakan dan dapat diaplikasikan
melalui konstribusi pendanaan, serta didukung partisipasi komunitas yang
heterogen menjadi kata kunci. Partisipasi masyarakat heterogen turut
berpengaruh dalam pengelolaan sampah di lingkungannya. Tingkat
keterlibatan komunitas dapat berupa sumbangan motivasi, inovasi,
gagasan, ide, sumbangan tenaga, dan sumbangan materi dalam
36
pengelolaan sampah pada ruang permukiman perkotaan heterogen di
Kota Palu.
Selanjutnya Sastra dan Marlina (2006), menjelaskan esensi
permukiman didalam perencanaan pengelolaan sampah berbasis
komunitas heterogen, tidak terlepas dari realitas hubungan alam sebagai
wadah, manusia sebagai ide, membentuk kelompok atau komunitas
didalam masyarakat yang heterogen di kawasan permukiman. Disamping
itu membutuhkan sistem buatan yang terintegrasi dengan networking
berupa inovasi perencanaan serta kebijakan dalam upaya pengelolaan
sampah berbasis partisipasi masyarakat. Meskipun secara realitas
melihat pada eksisting permasalahan sampah pada ruang permukiman
heterogen di Kota Palu masih dijumpai tumpukan timbulan sampah, dan
belum adanya inovasi terkait sistem buatan pada pengelolaan
persampahan dan masih minim dukungan partisipasi dari masyarakat
heterogen. Untuk itu, agar partisipasi masyarakat heterogen dalan
pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, diperlukan model, proses, dan
networking pengelolaan sampah berbasis komunitas heterogen yang
partisipatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Pamekas (2013:21), dalam
pengembangan pembangunan dan pengelolaan sampah kawasan
permukiman diperlukan suatu proses model permasalahan dan
pengembangan sampah, model identifikasi potensi dan masalah sampah,
dan model pembangunan dan pengelolaan sampah perkotaan berbasis
partisipasi komunitas masyarakat heterogen.
37
Kompleksnya permasalahan sampah terkait reliatas hubungan, dan
diperlukan jaringan kerja segenap pemangku kepentingan dalam
pembangunan pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan
permukiman heterogen. Hal Ini, sesuai pendapat Haryanto, (2001:73),
yang menguraikan untuk menangani komplesitas permasalahan sampah
di perkotaan dibutuhkan peran pemangku kepentingan baik sebagai
politikus dan planner, pengusaha, masyarakat, akademis, LSM, dan
informal leader. Sebagaimana pada proses pembangunan lainnya maka
peran stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah:
pemerintah; masyarakat; dan swasta; para ahli dan akademisi (perencana
profesional). Masing-masing stakeholders akan berinteraksi satu sama
lain sesuai dengan fungsi dan perannya. Adapun fungsi dan peran dasar
dari masing-masing stakeholders antara lain (Widyatmoko dan Sintorini
Moerdjoko, 2002:29):
Pemerintah, berperan sebagai (regulator, fasilitator) pengelola
sampah;
Masyarakat, pemanfaat hasil dan pelaku proses, penanam modal;
Swasta, penanam modal;
Para Ahli dan akademisi, selaku : perencana;
NGO/LSM : pendamping, fasilitator.
Berdasarkan Peran dan fungsi segenap stakeholders, bila dikaitkan
dengan permasalahan sampah dan isu-isu, globalisiasi, dan inovasi
perkembangan permukiman. Dengan demikian, kebijakan tidak lagi
38
sepenuhnya di tangan pemerintah, kompleksitas permasalahan
pengelolaan sampah, pengadaan sistem buatan persampahan,
ketimpangan pada pelayanan persampahan, dan rendahnya aktivitas daur
ulang hingga upaya untuk kesempatan berusaha; alokasi tanah dan
tempat untuk kebutuhan sistem buatan sampah. Memahami komplesitas
masalah persampahan di Kota Palu, untuk itu kedepan dibutuhkan
pembangunan partisipasi masyarakat yang berorientasi terhadap
kelompok komunitas heterogen di Kota Palu yang mampu dan
menguntungkan.
H. Hasil Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian
Beberapa penelitian sejenis bersumber dari beberapa jurnal
nasional dan internasional telah dikaji sebagai acuan yang relevan
terhadap judul, metode dan pembahasan sehingga dapat diperoleh celah
penelitian yang dapat dilakukan. Adapun kajian dari penelitian sejenis
dapat diuraikan sebagai berikut :
39
Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Sampah
No.
Penulis
Topik/penelitian/ Metodologi
Masalah Utama Output Outcome Kesamaan dengan rencana
penelitian
Perbedaan dengan rencana
penelitian 1 Sri Wahyono
(2001) Daur Ulang Sampah Dengan Teknologi Vermicomposting
Mencari teknologi untuk mendaur ulang sampah
Adanya teknologi daur ulang sampah organic dengan menggunakan teknik vermicomposting
Pemanfaatan sampah menjadi pupuk kompos
Mencari suatu model penanganan masalah sampah
Hanya fokus pada pengolahan sampah saja
2 Firman L Sahwan dan Sri Wahyono (2002)
Pengelolaan Sampah Permukiman Berbasis Masyarakat Studi kasus di Kampung Banjarsari, Cilandak- Jakarta Selatan
Belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang baik
Konsep pengelolaan sampah di kelurahan
Tersedianya model penanganan sampah
Peran partisipasi masyarakat (kawasan heterogen)
Pilot proyek yang dilakukan oleh Pemerintah, LSM dengan bantuan Unesco
3 Lilis Sulistyorini (2005)
Pengelolaan Sampah Dengan Cara Menjadikannya Kompos
Jumlah timbulan sampah yang terus meningkat baik dr rumah tangga, pasar, industry, dll
Model pengolahan sampah
Pemanfaatan sampah menjadi pupuk kompos
Mencari suatu model penanganan masalah sampah
Hanya fokus pada pengolahan sampah saja
40
Penulis
Topik/penelitian/ Metodologi
Masalah Utama Output Outcome Kesamaan dengan rencana
penelitian
Perbedaan dengan rencana
penelitian 4 Muhammad
Ansoruddin Sidik (2007)
Difusi Inovasi Teknologi Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat
Mencari teknologi untuk mendaur ulang sampah
Inovasi dalam penanganan sampah
Sosialisasi dari inovasi pengelolaan sampah
Mencari suatu model penanganan masalah sampah
Teknologi pengolahan sampah (homogen)
5 Beta Dwi Utami, Nastiti Siswi Indrasti, Arya Hadi Dharmawan (2008)
Pengelolaan Sampah Rumah tangga Berbasis Komunitas : Teladan dari Dua Komunitas Di Sleman dan Jakarta Selatan
Tingginya biaya operasional sampah dan banyaknya jumlah sampah yang tidak tertangani
Konsep pengolahan sampah rumah tangga
Tersedianya model pengelolaan sampah
Manajemen Persampahan berbasis masyarakat (kawasan heterogen)
Menekankan pada sistem pengolahan sampah
6 Alexio Mubaiwa, 2008
Community Based Waste Management in Urban Areas
Buruknya manajemen pengelolaan sampah di area perkotaan
Konsep pengelolaan sampah terpadu
Tertanganinya permasalahan sampah di kws kota
Manajemen pengelolaan sampah (kawasan heterogen)
Konsep penanganan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah
41
No.
Penulis
Topik/penelitian/ Metodologi
Masalah Utama Output Outcome Kesamaan dengan rencana
penelitian
Perbedaan dengan rencana
penelitian 6 Sriliani Surbakti,
2010 Potensi Pengelolaan Sampah Menuju Zero Waste Yang Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
Populasi sampah yang makin meningkat di Kota Malang
Konsep pengelolaan sampah dikelurahan
Adanya potensi pengurangan sampah menjadi model penanganan skala kota
Mencari suatu model penanganan masalah sampah (kawasan heterogen)
Konsep pengelolaan sampah oleh pemerintah
7 Syarif Burhanuddin, 2010
Model Kebijakan Implementasi Pengelolaan Persampahan Terpadu Berbasis Kelembagaan Masyarakat di Kawasan Mamminasata
Mengidentifikasi dan mengevaluasi implimentasi kebijakan pengelolaan sampah TPST 3 R
Model kebijakan penanganan sampah terpadu 3 R-5R
Adanya inovasi kebijakan pengelolaan sampah
Mendapatkan model pengelolaan sampah kawasan perkotaan metro (kawasan heterogen)
Peran pemerintah lebih dominan dalam pengelolaan sampah
8 Elmira Shamshiry, Behzad Nadi, Mazlin Bin Mokhtar, Ibrahim Komoo and Halimaton Saadiah Hashim, (2011)
Urban solid waste management based on geoinformatics technology
Pemilihan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah
Teknologi geospasial terhadap pengolahan sampah
Terpilihnya Lokasi TPA berdasarkan data GIS
Penangangan sampah
Khusus penerapan teknologi di TPA Sampah
42
No.
Penulis
Topik/penelitian/ Metodologi
Masalah Utama Output Outcome Kesamaan dengan rencana
penelitian
Perbedaan dengan rencana
penelitian 10 Bambang Munas
Dwiyanto (2011) Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah kota
Konsep pengelolaan sampah di perkotaan
Model peningkatan partisipasi masyarakat
Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
Fokus penilitian skala lingkungan (homogen)
11 Muhammad Aswadi dan Hendra (2011)
Perencanaan Pengelolaan Sampah di Perumahan Tavanjuka Mas
Masih kurangnya kesadaran warga dalam membuang sampah
Perencanaan pola penanganan sampah dikawasan perumahan
Adanya perencanaan dan program pengelolaan dan pengolahan sampah
Model penanganan masalah sampah kawasan permukiman
Hanya fokus pada kawasan perumahan (homogen)
12 Gian Andrea Blengini, Moris Fantoni, Mirko Busto, Giuseppe Genon, Maria Chiara Zanneti (2012)
Participatory approach, acceptability and transparency of waste management LCAs: Case studies of Torino and Cuneo
Sistem Pengelolaan Limbah Padat di Kota Torino dan Cuneo
Sistem Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah Kota secara terpadu
Manajemen pengelolaan sampah kota (kawasan heterogen)
Pengelolaan sampah oleh pemerintah, stake holder terkait
43
13 Ninggarwati & Nining, 2012
Model Pengelolaan Sampah Perkotaan ditinjau dari Bidang Pendidikan di Kota Depok
Belum adanya pengelolaan sampah dilingkungan sekolah
Konsep pengelolaan sampah dalam bidang pendidikan
Adanya perencanaan dan program pengelolaan dan pengolahan sampah
model penanganan masalah sampah kawasan sekolah
Pengelolaan sampah di kawasan homogen
14 Samin, Dodi Ifandani, Sabili Muttaqien, Ode Rapija, 2013
Penerapan konsep 3R sebagai upaya minimasi volume sampah padat perkotaan di Pondok Pesantren Al Mizan Lamongan
Rendahnya kesadaran santri dan masyarakat dalam penanganan sampah
Konsep pengelolaan sampah 3 R
Pengurangan sampah sejak dari sumber sampah
Model penanganan masalah sampah permukiman khusus
Pengelolaan sampah lingkungan khusus (homogen)
15 Aryan Gafur, 2017 Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu
Menemukan Model mengurangi sampah dengan tingkat Partisipasi masyarakat heterogen di Kota Palu
Model Pengurangan sampah melalui Partisipasi Masyarakat
Model Partisipasi sebagai Temuan Baru
Model pengelolaan sampah sebagai Temuan Baru
Model pengelolaan sampah kota yang teritegrasi
44
Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian sejenis disusun skema
dasar pengetahuan dalam Gambar 6 dan rangkuman kajian penelitian
sejenis secara lebih rinci di sajikan pada Tabel.1. Berdasarkan Tabel 1
rangkuman penelitian sejenis, dan posisi penelitian terdahulu yang dikaji dari,
masalah, output, outcomes, kesamaan dan perbedaan hasil penelitian.
Maka penelitian model pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan
heterogen Kota Palu, merupakan ide atas pertimbangan perlunya dukungan
komunitas di kawasan heterogen dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.
Model fungsional dan partisipasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
heterogen merupakan gagasan pemikiran konstruktif. Kajian konstruktif ini
didasari pada kajian pustaka dengan mengamati dan mengidentifikasi
fenomena aspek fisik dan non fisik dari kompleksitas permasalahan
pengelolaan sampah, ketimpangan pada pelayanan dan rendahnya aktivitas
daur ulang hingga upaya untuk kesempatan berusaha.
Temuan baru, model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
Kawasan heterogen Kota Palu, bersumber pada perbedaan dengan
penelitian-penelitian sejenis. Beberapa penelitian sejenis bersumber dari
beberapa jurnal nasional dan internasional, yang telah dikaji sebagai acuan
yang relevan, sehingga dapat diperoleh celah penelitian. Untuk itu, kebaruan
penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran baik bagi dunia
akademis, maupun pemerintah, sehingga model pengelolaan sampah
berbasis partisipasi masyarakat di Kota Palu yang dihasilkan dalam
penelitian ini juga dapat diterapkan di daerah yang memiliki karakteristik
sama dengan Kota Palu. Dari kajian pustaka dan fakta lapangan, maka
45
ditemukan celah penelitian baik secara teori maupun jenis penelitian. Berikut
disajikan beberapa perbedaan topik penelitian dan kebaruan penelitian :
1. Pengelolaan Sampah di Kawasan Perkotaan di Indonesia.
Gambar 6 Pola Pengelolaan sampah di kawasan perkotaan
Secara umum sesuai gambar 6 tersebut, pengelolaan sampah di
kawasan perkotaan di Indonesia mengikuti pola pengelolaan sampah
perkotaan dengan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-
2454-2002 dimana pengelolaan dilakukan oleh pemda atau instansi yang
bertugas mengurusi sampah mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan,
pemindahan, penyediaan alat transportasi atau pengangkutan dan sampai
dengan proses pembuangan akhir sampah ke TPA Sampah. Berdasarkan
pengelolaan tersebut hanya kurang lebih 60 persen sampah dapat ditangani
dengan baik sedangkan sisanya tidak terangkut dan dibuang disembarang
tempat. Sehingga masih sangat dibutuhkan terobosan-terobosan baru untuk
mengatasi permasalahan tingginya timbulan sampah di kawasan
permukiman perkotaan.
46
2. Pola Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kedung Kandang, Kota
Malang oleh Sriliani Surbakti, 2010
Gambar 7 : Pola pengelolaan sampah di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, oleh : Sriliaini Surbakti, 2010
Dengan pola pengelolaan sampah di Kota Malang yang dilaksanakan
oleh pemerintah kota bersama pemerintah kecamatan kurang lebih 70
persen sampah dapat tertangani dengan baik dan terangkut ke TPA dan
sebagian lagi dikelola dengan konsep TPST 3 R yang dapat mereduksi
sampah sebesar 10 % dari total sampah yang dikelola.
3. Pola Pengelolaan Sampah Kota Metro Mamminasata, oleh Syarif
Burhanuddin, 2010
Gambar 8 Pola pengelolaan sampah Kota Metro Mamminasata
47
Pengelolaan sampah dengan konsep implementasi pengelolaan
persamahan terpadu berbasis kelembagaan masyarakat di Kawasan
Mamminasata oleh Syarif Burhanuddin, 2010 diyakini dapat mengurangi
populasi timbulan sampah kurang lebih 20 persen, dimana peran pemerintah
kecamatan bersama kelurahan secara bersama-sama mengelola sampah
dengan model 3 R yang disempurnakan menjadi 5 R.
4. Pola pengelolaan sampah Kota Torino dan Cunea, dengan konsep
Participatory approach, acceptability and transparency of waste
management oleh Gian Andrea Blengini, Moris Fantoni, Mirko Busto,
Giuseppe Genon, Maria Chiara Zanneti (2012).
Gambar 9 Pola pengelolaan sampah Kota Torino dan Cunea, Italia
Menurut Gian Andrea Blengini, dkk, 2012, pengelolaan sampah di
kawasan perkotaan adalah merupakan kemitraan antara segenap
stakeholders untuk bersama-sama menangani masalah sampah perkotaan
dengan memadukan teknologi pengolahan sampah dengan membagi zona
pengelolaan sampah dengan dengan konsep pendekatan partisipasi,
48
kemudahan akses dalam mengelola sampah dan keterbukaan, sehingga
sampah dapat tertangani seluruhnya dengan baik dan benar.
Memahami komplesitas masalah persampahan di Kota Palu, untuk itu
kedepan dibutuhkan pembangunan partisipasi masyarakat yang berorientasi
terhadap kelompok komunitas heterogen di Kota Palu yang mampu dan
menguntungkan, inovasi, gagasan yang dapat menguntungkan antara
pemerintah dan masyarakat heterogen dari model pengelolaan sampah
berbasis komunitas heterogen di Kota Palu, menjadi model pengelolaan
sampah berbasis pengembangan organisasi masyarakat, tersedianya
pendanaan, sistem pelayanan sarana dan prasarana sampah di Kota Palu
terkoordinasi dan terpadu. Kabaruan inovasi ini terletak pada aspek-aspek
pendayagunaan potensi tumpukan sampah menjadi sumber aktivitas warga,
wadah kesempatan berusaha, peningkatan sosial ekonomi, dimana
tersedianya lapangan pekerjaan adalah menjadi hasil dari budaya inovatif
berbasis partisipasi masyarakat heterogen berupa aksi-aksi didalam
kelembagaan lokal menjadikan pemerintah dan masyarakat mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan demikian perumusan dan tujuan penelitian yang diajukan
dalam penelitian ini adalah menemukan model pengelolaan sampah berbasis
komunitas di kawasan permukiman heterogen di Kota Palu. Topik yang
dikemukakan di atas merupakan layak dan memiliki kebaruan. Untuk itu,
kebaruan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran baik
bagi dunia akademis, maupun pemerintah, sehingga model partisipasi
49
sebagai temuan baru yang dihasilkan dalam penelitian ini juga dapat
diterapkan di daerah yang memiliki karakteristik sama dengan Kota Palu.
Berikut di sajikan topik penelitian Model Pengelolaan sampah berbasis
Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu, pada Gambar 10.
Gambar 10 Gap Dasar Pengetahuan untuk Model Partisipasi (novelty)
Berdasarkan Gambar 10, ditemukan celah penelitian baik secara teori
maupun jenis penelitian. Untuk itu topik menemukan model pengelolaan
sampah berbasis komunitas di kawasan permukiman heterogen di Kota Palu.
yang dikemukakan di atas merupakan layak dan memiliki kebaruan (novelty).
Potensi dan Masalah Sampah
pada kawasan heterogen Kota Palu
Kondisi
Sekarang
Perubahan fisik Timbulan
sampah
Potensi Budaya Heterogen
Masyarakat Kota
Firman L Sahwan, 2002. Pengelolaan Sampah
Muhammad A Sidik, 2007. Difusi Inovasi Teknologi
Adi, I. R. 2008. Intervensi Masyarakat dan Partisipasi
Syarif Burhanuddin, 2010. Model Kebijakan Implementasi pengelolaan
Bambang Munas , 2011. Model Peningkatan partisipasi
Gian A.B, et.al. 2012. Participation approach
Potensi
Masalah timbulan sampah
Belum menghubungkan
budaya masyarakat
dengan pengelolaan
sampah
Gap teori Model
Pengelolaan Partisipasi Masyarakat di Kawasan Heterogen Kota
Palu
Model Partisipasi sebagai konsep temuan baru
Menemukan model Partisipasi
masyarakat dengan
pengelolaan sampah
Sumbangan Teori Model
Pengelolaan Partisipasi Masyarakat di Kawasan Heterogen Kota Palu
Tujuan
Gap
50
I. Kerangka Pikir Penelitian
Berdasarkan rangkuman konsep yang digunakan, maka kerangka
teori penelitian serta secara garis besar sesuai tinjauan pustaka untuk
penelitian dapat dilihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Kerangka Pikir Penelitian
Dari telaah terhadap beberapa penelitian sejenis dapat disimpulkan
bahwa penelitian tersebut umumnya mengungkapkan kajian terhadap aspek
permukiman dan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan bervariasi
yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Teknis analisis kualitatif dilakukan
51
secara deskriptif dan analisis kuantitatif umumnya secara statistik dengan
software tertentu. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan
pengkajiannya belum ada penelitian mengenai model pengelolaan sampah
berbasis komuntas di kawasan yang heterogen yang dikaji secara
menyeluruh dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Dapat
disimpulkan penelitian Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di
Kawasan Heterogen Kota Palu merupakan judul yang layak dan memiliki
kebaruan.
Adapun model hubungan antara variabel yang akan diuji berupa
hipotesis didasarkan pada keterkaitan variabel bebas (X) dan terikat (Y),
dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini hubungan antara masing-masing
variabel penelitian dengan model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
kawasan heterogen Kota Palu.
Gambar 12. Model Hubungan Variabel Penelitian
Berdasarkan model hubungan antar variabel, selanjutnya dilakukan
pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis statistik sesuai data
responden. Pengumpulan data responden berupa pilihan sesuai pendapat
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengelolaan
Persampahan
Klasifikasi
Sampah
Model Pengelolaan
Sampah Berbasis
Komunitas di
Kawasan Heterogen
Kota Palu
52
masyarakat dikumpulkan melalui metode survei dengan menggunakan
kuesioner tertutup menggunakan skala likert sebagai instrumen penelitian.
Adapun hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:
a. Hubungan antara variabel partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
pada penelitian ini didukung penelitian oleh Arnstein, (1969) dan
Huraerah, (2011). Berdasarkan dukungan penelitian tersebut maka
hipotesis penelitian (H1) adalah: Partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat berpengaruh positif mendukung pengelolaan
persampahan berbasis komunitas pada kawasan permukiman
perkotaan.
b. Hubungan antara variabel klasifikasi sampah pada penelitian ini
didukung penelitian yang telah dilakukan oleh Slamet, (2000) jenis
sampah. Berdasarkan dukungan penelitian tersebut maka hipotesis
penelitian (H2) adalah: Keberadaan klasifikasi atau jenis sampah
pada kawasan permukiman perkotaan berpengaruh positif untuk
mendukung pengelolaan sampah berbasis komunitas pada kawasan
permukiman perkotaan.
c. Hubungan antara variabel partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
pada penelitian ini didukung penelitian yang telah dilakukan oleh
Arnstein, (1969) dan Huraerah, (2011). Dan pengelolaan sampah
didukung penelitian yang telah dilakukan oleh Hartono (1998),
Widyatmoko & S. Moerdjoko, (2002) serta SNI 19-2454-2002.
Berdasarkan dukungan penelitian tersebut maka hipotesis penelitian
(H3) adalah : Keberadaan komunitas dalam pengelolaan sampah
53
berpengaruh positif terhadap peningkatan produktifitas kawasan.
d. Hubungan antara variabel partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
dan klasifikasi sampah pada penelitian ini didukung penelitian yang
telah dilakukan oleh Arnstein, (1969) dan Huraerah (2011) dan
Slamet, (2000) dan pengelolaan sampah yang didukung penelitian
yang telah dilakukan oleh Hartono (1998), Widyatmoko & S.
Moerdjoko, (2002) serta DPU. SNI 19-2454, (2002). Berdasarkan
dukungan penelitian tersebut maka hipotesis penelitian (H4) adalah :
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, klasifikasi sampah serta
pengelolaan sampah akan berpengaruh positif mendukung
peningkatan model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
kawasan heterogen di Kota Palu.
54
BAB III
METODE PENELITIAN
Permasalahan sampah di Kota Palu saat ini adalah semakin sulitnya
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menampung sampah sehingga diperlukan
metode yang dapat mengurangi sampah dari sumbernya. Untuk efektifitas
penanganan sampah maka perlu di efektifkan program reduce, reuse dan
recycle (3R) dengan melibatkan masyarakat khususnya pada kawasan
pemukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis sampah,
tingkat produksi sampah berdasarkan pendapatan penduduk dan metode
penanganan yang efektif berdasarkan partisipasi komunitas sehingga produksi
sampah dapat berkurang. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan
sebagai dasar dalam pengembangan pola mereduksi timbulan sampah dalam
masyarakat, khususnya di Kecamatan Palu Selatan. Selanjutnya upaya
pelibatan masyarakat dalam penanggulangan sampah dengan pendekatan
yang sesuai dengan budaya setempat menjadi target dari penelitian.
Dalam rangka membangun metode yang paling tepat dari manajemen
bahan dan limbah, mengklasifikasikan mereka terlebih dahulu. Bagian ini
memberikan definisi untuk digunakan saat menyiapkan program pengelolaan
sampah. Keuntungan dari klasifikasi sampah yang benar adalah untuk
menentukan penanganan yang tidak menyebabkan dampak buruk terhadap
lingkungan. Penanganan limbah yang berkaitan dengan kegiatan domestik,
perumahan, pasar/perdagangan, perkantoran dan industri yaitu agar sampah
55
yang dapat didaur ulang seperti misalnya, kertas, kayu, plastik dan yang dapat
dimanfaatkan ulang adalah sisa makanan dan bahan organik lainnya yang
dapat dijadikan kompos.
Tahapan penelitian dilakukan terhadap warga yang bermukim di
kawasan permukiman heterogen di Kecamatan Palu Selatan dan juga Tempat
Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3 R Berbasis Masyarakat di Kota Palu.
Penelitian dilakukan meliputi identifikasi jenis sampah, penanganan sampah
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu, dan kajian pengolahan sampah
yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Palu.
Kemudian arahan terhadap pengelolaan sampah terpadu berbasis
masyarakat. Sehingga dengan pendekatan konsep zero waste yang meliputi
pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah
perkotaan skala kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk melakukan
penanganan sampah perkotaan skala kawasan sehingga dapat mengurangi
volume sampah sesedikit mungkin, serta terciptanya industri kecil daur ulang
yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat.
A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, untuk
penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang
bercirikan aktivitas mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data
tentang situasi yang dialami, kegiatan, pandangan dan sikap yang ditunjukkan
atau kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung.
56
Dalam penelitian kuantitatif, variabel disebut kategori. Kategori penelitian ini
adalah implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat dan lembaga
pengelolaan persampahan (keterlibatan mental dan emosional dalam kegiatan
kelompok, kontribusi dan tanggung jawab).
Menurut Kusuma (2007), penelitian kuantitatif dilaksanakan untuk
memahami fenomena secara lebih terstruktur dengan memanfaatkan temuan-
temuan baru yang diperoleh dari analisis data. Setiap jenis analisis data dari
hubungan antar variabel penelitian kuantitatif dengan menggunakan
pendekatan deskriptif analitik yang bercirikan aktivitas mengumpulkan,
menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, kegiatan,
pandangan dan sikap yang ditunjukkan atau kecenderungan yang tampak
dalam proses yang sedang berlangsung. Dalam penelitian kuantitatif, variabel
disebut kategori. Kategori penelitian ini adalah implementasi kebijakan,
partisipasi masyarakat dan lembaga pengelolaan persampahan (keterlibatan
mental dan emosional dalam kegiatan kelompok, kontribusi dan tanggung
jawab).
Berdasarkan hal tersebut di atas, metode pengumpulan data hanya
dilaksanakan pada faktor-faktor yang dianggap mewakili atau menjelaskan
fenomena. Sebagai konsekuensi data yang dikumpulkan tersebut akan
membatasi kemungkinan temuan analisis. Adapun tahapan penelitian
kuantitatif yang akan dilakukan seperti yang disajikan pada Gambar 9 dibawah
ini.
57
Gambar 13 Rancangan Penelitian
Berdasarkan Gambar 13 tersebut proses penelitian kuantitatif dibangun
dari kerangka teori dari rumusan masalah. Dalam penelitian kuantitatif
masalah harus sudah jelas. Setelah masalah diidentifikasikan, dan dibatasi,
selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya
dinyatakan dalam pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini akan memandu untuk
melakukan proses penelitian. Selanjutnya dari pertanyaan penelitian akan
58
dikonstruksi teori untuk menjawabnya. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif
digunakan untuk menjawab rumusan masalah.
Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut,
selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Untuk
itu, pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang sudah
ditetapkan. Jika populasi jumlahnya besar, maka dapat menggunakan sampel
yang diambil dari populasi. Untuk itu pengumpulan data valid dan reliabel
harus menggunakan instrumen. Agar instrumen yang digunakan untuk
pengumpulan data vaild dan reliabel, maka perlu diuji validitas dan
reliabilitasnya.
Hasil pengujian instrumen tersebut dapat diketahui mana instrumen
yang valid untuk dijadikan sebagai kuesioner serta pedoman untuk observasi,
wawancara. Adapun metode penyusunan kuesioner dalam penelitian ini
berbentuk kuesioner tertutup. Menurut S. Arikunto (2002), sebagai dasar
pertimbangan pemilihan kuesioner tertutup adalah dari segi kepraktisan,
sistematis dan waktu penelitian yang relatif pendek serta dapat memberikan
kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban. Adapun data
yang diperoleh dari jawaban responden dengan menggunakan skala Likert
dapat mengukur sikap dan pendapat dari responden tentang pengelolaan
sampah berbasis komunitas dikawasan permukiman heterogen.
Menurut Priyatno (2010) pengukuran skala Likert dalam mengukur
sikap dan pendapat dari populasi tentang pengelolaan sampah di kawasan
permukiman yang heterogen misalnya sangat setuju = 4, setuju = 3, ragu-
59
ragu = 2, tidak setuju = 1,. Data yang telah terkumpul selanjutnya, dianalisis.
Hasil kuesioner dilakukan pengujian analisis Jalur. Muhiddin dan Abdurahman
(2007;187), menjelaskan metode anilisis jalur digunakan analisis regresi.
Analisis regresi dugunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel
atau lebih. Hal ini sesuai pendapat Sugiyono (2011), dalam penelitian
kuantitatif aanalisis data menggunakan analisis berupa statistik deskriptif dan
inferensial.
B. Lokasi dan Orientasi Wilayah Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan desain penelitian, maka yang dijadikan wilayah studi
adalah kawasan-kawasan permukiman di Kota Palu berupa wilayah-wilayah
kelurahan yaitu seluruh wilayah kelurahan yang berada Kecamatan Palu
Selatan.
2. Orientasi Wilayah Penelitian
UTARA
Gambar 14. Peta Kota Palu (Sumber : RTRW Kota Palu 2015)
60
Secara geografis Kecamatan Palu Selatan terletak di kawasan bagian
selatan Kota Palu dimana luasan administrasi Kecamatan Palu Selatan dibagi
menjadi 5 (lima) kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan adalah 27,38
km² atau 2738 ha, dimana hampir 100% merupakan area perumahan dan
permukiman dengan penduduk yang sangat heterogen. Kecamatan Palu
Selatan merupakan bagian dari Kota Palu.
Mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut :
Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Tatanga yang dipisahkan oleh
Sungai Palu
Sebelah Utara berbatasan dengan Kec.PaluTimur dan Kec. Mantikulore
SebelahTimur berbatasan dengan Kab.Sigi Biromaru dan
Sebelah Selatan juga berbatasan dengan Kab. Sigi Biromaru .
Adapun lokasi penelitian terletak pada 5 (lima) kelurahan yang
dikelilingi oleh areal permukiman, pertokoan, dan ruang terbuka hijau.
Orientasi lokasi dari 5 (lima) kelurahan dalam lingkup kota dan pusat Kota
Palu. Gambaran wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 15 Peta Orientasi
Kecamatan Palu Selatan.
Berdasarkan luas wilayah dari 5 (lima) kelurahan dapat disajikan pada
Tabel 2 sebagaimana berikut ini :
Gambar 15. Peta Orientasi Kecamatan Palu Selatan Sumber : Potensi Desa, 2016
61
Tabel 2 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Palu Selatan
No. Kelurahan Luas Wilayah m2)
1 Kelurahan Petobo 10,40
2 Kelurahan Tatura Selatan 2,86
3 Kelurahan Tatura Utara 3,28
4 Kelurahan Birobuli Selatan 3,75
5 Kelurahan Birobuli Utara 7,09
Jumlah 27,38
Sumber : BPS Kota Palu, 2015
Kurangnya kepedulian masyarakat dan keterbatasan dana Pemerintah
Kota Palu, merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan
pencemaran di wilayah ini. Selain itu kawasan permukiman dengan kepadatan
relatif tinggi dan kualitas lingkungan permukiman yang relatif rendah. Kondisi
ini dikhawatirkan semakin lama akan memburuk jika tidak segera dilakukan
upaya-upaya perbaikan akan menimbulkan dampak pada kesehatan manusia
serta degradasi lingkungan yang lebih besar. Disamping itu juga kurangnya
kesadaran warga tentang arti pentingnya mereduksi sampah, menyebabkan
mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
Metode penentuan sampel dilakukan dengan Stratified Proporsional
Random Sampling yaitu menganggap semua subjek sama jadi diambil secara
acak terhadap data 135 responden untuk mengetahui karakteristik masyarakat
dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R.
Data yang didapat kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif
crosstab untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diujikan
dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor usia, jenis
62
kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan ternyata hasilnya tidak
semua faktor tersebut mempengaruhi didalam melakukan pengelolaan
sampah 3R. Rata-rata faktor mempunyai tingkat hubungan yang sedang.
Faktor yang paling mempengaruhi didalam pengelolaan sampah yaitu faktor
pendidikan, karena pendidikan yang tinggi maka tingkat kepedulian
masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah 3R juga akan
semakin tinggi pula, begitu juga sebaliknya.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode eksperimen lapangan
dan model simulasi penanganan sampah. Hal ini dilakukan untuk menetapkan
parameter-parameter yang tepat sesuai persamaan yang dipakai dalam
merancang model. Data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan
dengan kebutuhan input data yang dipakai untuk membuat model. Adapun
data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder
didapatkan dari Kantor Dinas Kebersihan Kota Palu dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palu. Data primer yang dilakukan
dalam penelitian ini berupa kuisioner yang disebarkan pada masyarakat untuk
mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
C. Tahapan Penelitian
Sebelum melakukan pengambilan data primer pada lokasi penelitian
terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan. Survei ini dimaksudkan untuk
mengamati kondisi eksisting dan mempertimbangkan kendala-kendala yang
mungkin terjadi selama dilakukan pengamatan. Metode penelitian kuantitatif
63
dengan format deskriptif survei akan menggunakan statistik sebagai alat bantu
yang digunakan untuk suatu variabel dan hubungan antar variabel tersebut.
Namun pendekatan konsep dengan populasi yang jumlahnya besar
menyebabkan penelitian ini kurang mampu mencapai kedalaman data dalam
hubungannya dengan penelitian kuantitatif Bungin, (2006;36).
Oleh karena itu. Agar penyusunan pertanyaan pada kuesioner lebih
operasional dengan bahasa sederhana mudah dipahami oleh segenap
responden pada saat pengumpulan data maka dilakukan focus group
discussion (FGD). Selanjutnya proses FGD dilakukan dengan kelompok
masyarakat penelitian dengan beberapa topik yang didiskusikan guna
memperoleh persepsi masyarakat untuk menyusun kuesioner.
Hasil persepsi masyarakat tersebut di atas, digunakan sebagai acuan
dasar untuk menyempurnakan kuesioner yang dihubungkan dengan konsep
teoritis yang selanjutnya akan disusun definisi operasional, konsep, variabel,
indikator, skala pengukuran agar tidak menyimpang dari teori dan konsep
yang menjadi sumber aslinya pada kajian pustaka Bungin, (2006:60).
Pengumpulan data melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Data
yang dihimpun selanjutnya diolah dengan bantuan program SPSS 16.
Hasilnya berupa data tabulasi berupa bobot, frekuensi dan prosentase dari
masing-masing konsep yang dijadikan objek kajian dalam metode kuantitatif
sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
Metode penelitian ini meliputi tiga tahapan kegiatan. Tahapan pertama
adalah identifikasi karakteristik sumber timbulan sampah, tahapan kedua
adalah analisis dan pemodelan karakteristik makroskopik dan mikroskopik
64
produksi sampah heterogen, tahapan ketiga adalah pengembangan model
hubungan makroskopik dan mikroskopik antara produksi sampah dan
pengelolaan sampah. Kesesuaian dan kelayakan dalam mengumpulkan data
lapangan adalah kriteria penting yang harus dipertimbangkan dalam
menentukan variabel sampah yang heterogen makroskopik dan mikroskopik
yang sesuai.
D. Populasi dan Sampel Penelitian
Sampel ditetapkan dengan metoda random sampling berdasarkan data
sekunder dan survei pendahuluan. Populasi penelitian ini adalah warga
masyarakat yang bermukim di kawasan permukiman di Kota Palu. Penduduk
Kota Palu pada tahun 2015 tersebut terdapat populasi sejumlah 347.856
penduduk (BPS Kota Palu, 2015). Penentuan populasi ini didasarkan pada
pertimbangan lokasi penelitian termasuk wilayah perkotaan yang dihuni
mayoritas penduduk heterogen, dan merupakan kawasan pengembangan di
Kota Palu, untuk menentukan sampel didasarkan pada jumlah populasi yang
di berada di seluruh kawasan yang termasuk zonasi permukiman dengan
asumsi bahwa di Kota Palu terdapat 8 (delapan) wilayah kecamatan, dipilih 3
(tiga) kecamatan yang populasi penduduknya sangat padat dan heterogen.
Dari tiga kecamatan tersebut dipilih 1 (satu) kecamatan yang memiliki
kelurahan-kelurahan yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lainnya.
Dari tiap kelurahan diambil sampel masing-masing 30 KK sehinggga di dapat
150 KK ditetapkan sebagai subyek penelitian, sehingga yang menjadi target
65
penelitian adalah rumah tangga yang bermukim di kawasan-kawasan paling
heterogen. Untuk jelasnya tentang penentuan sampel dapat dilihat pada Tabel
3 dibawah ini :
Tabel 3 Jumlah Penduduk Kota Palu
No Kecamatan Laki- laki
Perempuan L+P Kepadatan
Sex Ratio
1 Palu Barat 30.726 30.698 61.424 7.042 100
2 Tatanga 19.961 19.408 39.369 2.379 103
3 Ulujadi 13.760 13.559 27.319 623 101
4 Palu Selatan 35.049 34.443 69.492 2.342 102
5 Palu Timur 34.878 35.500 70.378 8.740 98
6 Mantikulore 31.847 30.975 62.822 276 103
7 Palu Utara 11.435 11.399 22.824 711 100
8 Tawaeli 10.361 10.021 20.832 320 100
Jumlah 175.595 172.261 374.020
Sumberdata : BPS Kota Palu Tahun 2016
Untuk penentuan jumlah sampel ada beberapa rumus yang dapat
digunakan untuk menentukan jumlah anggota sampel. Penentuan jumlah
sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa bila populasi tidak melebihi
100, maka lebih baik diambil semua, dan penelitiannya merupakan penelitian
populasi. Bila subyeknya besar maka dapat diambil sampel 10-15 % atau 20-
25 % atau lebih tergantung penelitiannya (Arikunto,S. 2002:107).
66
Tabel 4 Jumlah Populasi di Lokasi Penelitian
Kelurahan
Rumah Tangga
Jumlah Penduduk
Rata rata penduduk/rumah tangga
1 Birobuli Selatan 2,733
10,320
4
2 Petobo 1,879
6,747
4
3 Birobuli Utara 4,675
17,367
4
4 Tatura Utara 5,269
21,398
4
5 Tatura Selatan 2,953
11,290
4
Jumlah 17,509
67,122
Sumberdata : BPS Kota Palu Tahun 2016
Oleh sebab itu, karena jumlah populasi terlalu besar yang akan diteliiti,
maka sesuai populasi yang dapat mewakili ini disebut sampel homogen terkait
objek penelitian masyarakat perkotaaan yang dipilih meliputi 3 (tiga) kategori
yaitu masyarakat biasa, pejabat dan akademisi. Pengumpulan data primer
dilakukan melalui kuesioner dari masyarakat, pejabat, dan akademisi. Untuk
mendapatkan nilai perhitungan yang baik, responden yang diambil haruslah
bersifat representatif. Pengambilan sampel mengacu pada Roscoe (1982)
dalam Sugiyono (2012; 133) yang menyarankan ukuran sampel dalam
penelitian dengan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi dan
regresi), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel
yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut di atas, variabel penelitian ada 10
(independen 9 + 1 dependen), maka jumlah anggota sampel sejumlah 100
sampel.
67
Sampel penelitian diambil dengan teknik pengambilan sampel adalah
Proporsional Sampling. Menurut Bungin (2006;115) Teknik pengambilan data
dari perwakilan yang berimbang dan bersumber dari strata untuk keterwakilan
populasi. Untuk itu Bungin selanjutnya menguraikan agar dalam pemilihan
responden perlu di pahami terhadap karakteristik populasi dan khususnya
responden yang dipilih secara heterogen. Teknik ini digunakan karena
responden yang dipilih adalah responden yang memenuhi kriteria sebagai
berikut: a) memiliki perkerjaan heterogen; b) bekerja pada profesi dan
keahlian yang berhubungan dengan persampahan, c) berkerja pada dinas
terkait pengembangan wilayah/masyarakat pada kawasan permukiman; d)
menguasai secara akademik bidang yang diteliti. Kriteria responden tersebut
dididentifikasi sesuai tertera pada Tabel 5 dibawah ini :
Tabel 5 Kriteria dan Instansi Responden
No Kriteria Instansi Responden Responden
1 Masyarakat Permukiman perkotaan
Masyarakat Pendapatan tinggi, sedang dan rendah
2 Jabatan (pemerintah)
Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum.Dinas Kebersihan dan persampahan.
Kepala kantor, Kepala bidang, Kepala Seksi, dan Staf Fungsional
Tingkat Kota Palu dan Propinsi,
3 Akademisi Universitas/Sekolah Tinggi,Institut dan lain-lain
Peneliti sejenis
Akademisi yang terlibat melakukan penelitian partisipasi dan pemberdayaan
68
4 Masyarakat profesi dan keahlian
Lembaga yang terlibat dalam memberikan konstrusi sampah
Orang yang terlibat dalam menghasilkan sampah
Hotel, restauran, pasar , toko, kios, dan industri rumah tangga.
Sumber : Hasil Analisis 2017
E. Jenis dan Sumber Data
1. Data Yang Dibutuhkan
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Bahan :
Bahan yang digunakan dalam penelitian berupa;
Peta dasar, peta citra satelit dalam bentuk digital
Data kependudukan pada kelurahan di Kota Palu
RTRW, Kota Palu
Alat Penelitian :
Sedangkan alat yang digunakan dalam proses penelitian ini terdiri dari:
Alat pengambil data secara digital menggunakan alat audio
visual seperti kamera digital, Voice Recorder Camera perekam
audio dan video, alat bantu orientasi dan navigasi (GPS).
Alat pengolah data berbasis digital seperti perangkat komputer,
dengan program SPSS 16, Auto Cad 2011.
2. Jenis Data Penelitian
Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengambilan data
lapangan menyangkut tujuan penelitian berupa mengidentifikasi populasi
69
timbulan sampah dari beberapa sumber sampah. Data - data tersebut
diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner dan pemetaan potensi
permasalahan pengelolaan sampah dengan masyarakat dan para pejabat
terkait di Kota Palu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi
dan studi literatur, terdiri dari:
a. RTRW Kota Paludiperoleh dari Bappeda Kota Palu
b. Peta administrasi Kecamatan diperoleh dari Bappeda Kota Palu
c. Data Citra Satelit atau Ikonos 2012 yang berguna untuk dijadikan
sebagai peta dasar eksisting kawasan penelitian
d. Jumlah penduduk, rumah, sarana dan prasarana masyarakat nelayan
di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu.
e. Kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan persampahan di
Kota Palu peroleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas
Pekerjaan Umum serta Bappeda Kota Palu.
F. Konsepsi Operasional Penelitian
Konsep penelitian didesain sesuai rumusan masalah yang didasarkan
pada kajian teori. Untuk memberi batasan pemahaman terhadap variabel,
indikator maka disusun konsep operasional penelitian untuk dijadikan
kuesioner. Hasil penyusunan kuesioner tersebut digunakan sebagai alat
pengukuran data di lapangan. Berdasarkan Tabel 7 tersebut di atas, maka
data yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi 2 kelompok.
Menurut Sugiyono (2001:8), menjelaskan bahwa data nominal dan
ordinal data tersebut dianalisis dengan statistik non parametris. Sedangkan
70
data berbentuk interval dan rasio dianalisis dengan statistik parametrik.
Masing-masing data tersebut sama-sama memerlukan persyaratan untuk uji
hipotesis penelitian. Data kajian pustaka, selanjutnya dikonstruksi menjadi
variabel penelitian sesuai pada Tabel 6 dibawah ini :
Tabel 6 Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran
No
Variabel Indikator Simb
ol
Skala Pengukuran
Pengukuran
Operasional
1 Konsep partisipasi masyarakat
Peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan komunitas kawasan sebagai pelaku dalam pengelolaan persampahan kawasan perkotaan di Kota palu.
X1, X2,X
3,
X4,X5 dan X6.
2 Konsep sifat sampah
Jenis sampah dari berbagai aktivitas sosial budaya, perdagangan dan industri
X7, dan X8
3
Metode pengelolaan persampahan
Adanya metode pemisahan sampah dari rumah dan lain-lain
X9 interval/ rasio
Kuesioner/wawancara
4
Pengelolaan sampah berbasis kelembagaan
Masyarakat dapat melakukan aktivitas pengelolaan sampah berbasis kelembagaan yang dibentuk oleh komunitas.
X10
5
Model pengelolaan sampah berbasis komunitas
Peran segenap pemangku kepentingan terintegrasi kebijakan, pendanaan dan komunitas bersedia sebagai inisiator, pelaksana dan penerima manfaat.
Y
Sumber : Hasil olahan 2017
71
Berdasarkan Tabel 6 tersebut di atas, maka konsep penyusunan
kuesioner dalam penelitian ini berbentuk kuesioner tertutup. Sebagai dasar
pertimbangan pemilihan kuesioner tertutup adalah dapat memberikan
kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban lebih praktis,
sistematis, dan waktu penelitian (Arikunto.S, 2002). Adapun data yang
diperoleh dari jawaban responden dikelompokkan dalam empat ketegori 1 =
tidak setuju, 2 = kurang setuju, 3 = setuju dan 4 = sangat setuju. Dengan
menggunakan skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dari
responden untuk memilih tentang keberadaan dan pengelolaan sampah di
Kota Palu yang berbasis komunitas.
Sehubungan dengan kuesioner tersebut di atas jumlah variabel sesuai
pada tabel 6 tentang jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian, maka
jenis dan jumlah variabel dapat dikelompokkan menjadi analisis univariat,
biavariat dan multivariat. Selanjutnya Santoso (2010;) menjelaskan bahwa
metode multivariat dapat digunakan untuk menganalisis data multivariat
secara simultan dan komprehensif. Untuk menjelaskan hubungan antar
variabel dengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan, sehubungan
dengan fenomena sosial dan alam yang kompleks. Karena kompleksitas dari
variabel, maka metode analisis korelasi, regresi serta analisis annova
dilakukan untuk menemukan model integrasi sesuai tujuan penelitian.
72
G. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan
sudah cukup jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau
menguji hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu. Karena datanya
kuantitatif, maka teknis analisis data menggunakan metode statistik. Statistik
digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji
ukuran populasi melalui data sampel. Pengertian statistik disini adalah cara
data yang diperoleh dari sampel Sugiyono, (2001).
Data yang terkumpul dari sampel, diolah dengan
menggunakan program komputer (Munck 2009, Sudradjat 2000). Dengan
program statistik seperti, SPSS 16 (statistiscal product and service solution),
(Priyatno, 2002). SPSS sebagai Software diperlakukan sebagai alat bantu
untuk pengolahan data dan analisis Furqon, (2009), data di analisis dengan
metode Korelasi dan Regresi.
1. Analisis Korelasi
Analisis korelasi artinya, saling hubungan atau hubungan timbal balik
dari dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel dikenal istilah
bivariate correlation, sedangkan hubungan antar variabel lebih dari dua
variabel disebut multivariate correlation. Tujuan dilakukan analisis korelasi
antara lain ;
a. Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan antara variabel.
73
b. Bila sudah ada hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan
antar variabel, dan
c. Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan
tersebut berarti (menyakinkan/signifikan) atau tidak berarti (tidak
menyakinkan). Dari setiap variabel yang diukur, apakah signifikan
atau tidak, hal ini tergantung dari angka koefisien hasil analisis.
Angka korelasi ini diperoleh berdasarkan rumus-rumus tertentu.
Angka indeks korelasi Spearman dapat dihitung dengan menggunakan
rumus berikut ( Siegel and Castellan dalam Muhiddin dan Abdurrahman,
2007).
∑
{ } (1)
Dimana :
= Koefisien korelasi rank Spearman
n = Banyaknya ukuran sampel
D ɪ² = Jumlah kuadrat dari selisih rank variabel X dengan rank
variabel y.
Hasil dari rumus ini, diolah dengan program SPSS, maka angka
korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1,00 (artinya paling tinggi )
pada angka indeks korelasi.
2. Analisis Regresi
Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua
variabel atau lebih, atau mengetahui bagaimana variasi dari beberapa
74
variabel independent mempengaruhui variabel dependent dalam suatu
fenomena yang kompleks. Jika X1 , X 2 , ......, X n, adalah variabel-variabel
independent dan Y adalah variabel dependent (terikat). Berkaitan dengan
analisis regresi ini, setidaknya ada empat kegiatan yang dapat dilaksanakan
dalam analisis regresi, diantaranya :
a. mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris,
b. menguji variasi variabel dependent (Y) dan variabel independent ( X )
c. menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak dan
d. melihat apakah tanda dan magnitude dari estimasi parameter cocok
dengan teori.
3. Analisis Jalur
Analisis Jalur (Path Analisys) dipergunakan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya berkaitan dengan
Analisis Jalur ada empat kegiatan analisis yang dilakukan diantaranya :
1. Mengadakan estimasi berdasarkan data empiris
2. Menguji besar variasi variable Xn dan Y
3. Menguji estimasi variable Xn dan Y, siqnifikan atau tidak
4. Hasil pengujian jalur apakah cocok dengan teori yang
dikembangkan. Berdasarkan keempat variable tersebut, maka
perhitungan jalur dapat dianalisis sesuai Menggambar Diagram
Jalur Lengkap
75
Gambar 16 Gambar Diagram Jalur dan Hubungan Struktur Variabel X Terhadap Y
(Model Regresi Berganda)
(Sumber: Modifikasi Muhidin dan Sambas, 2007).
4. Permodelan Persampahan Berbasis Komunitas
Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi sampah yang
menumpuk dan menambah pendapatan masyarakat dengan cara mendaur
ulang sampah anorganik dan organik menjadi kompos. Partisipasi
masyarakat perlu diperhatikan karena merupakan kunci keberhasilan
program 3R dan untuk meningkatkan rasa kepedulian serta sense of
belonging warga terhadap lingkungan. Namun, pengelolaan sampah 3R ini
pelaksanaannya kurang maksimal, karena sebagian masyarakat kurang
pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah di
wilayah studi. Berdasarkan masalah tersebut,muncul pertanyaan dari peneliti
mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah 3R.
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
(X1)
Pengelolaan
Sampah (X3)
Klasifikasi
Sampah (X2)
Model
Pengelolaan
Sampah Berbasis
Komunitas di
Kawasan
Heterogen Kota
Palu (Y)
ɛ1
76
Saat ini permasalahan sampah di Kota Palu adalah hal sangat
mendesak untuk ditangani. Dengan semakin bertambahnya laju
pertumbuhan penduduk, maka semakin bertambah pula laju timbulan
sampah yang dihasilkan. Sebagian besar timbulan sampah tidak dapat
tertangani atau terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Terbatasnya
sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palu
menyebabkan terbatasnya akses pelayanan penanganan persampahan
secara maksimal, dibeberapa kawasan perkotaan seperti kawasan pasar dan
kawasan permukiman seringkali tidak dapat terangkut sampah menuju ke
TPA karena terbatasnya armada pengangkut sampah seperti Truk
Sampah/Arm Roll Truk, bahkan juga ke TPS sampah karena keterbatasan
gerobak sampah atau motor sampah.
Salah satu hal yang manjadi solusi terbaik adalah mengurangi
sampah dari sumbernya dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat
terhadap penanganan sampah. Jika melihat potensi jumlah penduduk
khususnya pada Kecamatan Palu Selatan yang umumnya memiliki
pendidikan yang cukup baik, maka hal ini bukanlah hal yang sulit. Partisipasi
masyarakat harus ditingkatkan untuk penanganan sampah, namun
partisipasi ini wajib di korelasikan dengan program pemerintah sehingga
dapat bersinergi. Pelibatan dan peran masyarakat dalam pengelolaan
sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
kebersihan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat serta menguatkan
77
inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi
lingkungan.
a. Analisis permodelan persampahan berbasis komunitas, diharapkan
dapat menjelaskan fenomena sebagai dasar pengembangan teori.
Untuk melengkapi uji kelayakan regresi prediktif digunakan
perhitungan statistik seperti pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan regresi berganda (Muhidin dan Abdulrahman,
2007:198). Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari
analisis sederhana antara satu variabel independen dan satu variabel
dependen. Namun dalam penelitian ini regresi berganda merupakan
dua variabel independen atau lebih. Sesuai Gambar 12 tersebut di
atas, diketahui variabel independen sejumlah 3 variabel dan 1 variabel
dependen. Sehingga dengan demikian terdiri atas 4 variabel yang
dapat dikategorikan sebagai variabel multivariat.
b. Analisis Permodelan Jalur dengan esensi model dan tujuannya
pengembangan model-model ruang pengelolan sampah pada
kawasan heterogen dapat dibedakan dalam 2 model yaitu;
Model diskriptif, yaitu model yang dapat dipergunakan untuk
mengkaji tingkah laku suatu realita atau gejala sebagaimana
adanya.
Model penaksiran, yaitu model yang dapat digunakan untuk
menafsirkan sesuatu atau melihat kecenderungan dan
kemungkinan dimasa datang.
78
c. Untuk membuat model regresi prediktif dengan langkah, sebagai
berikut:
Dapat ditemukan model analisis pengaruh dari variabel Xn ke
variabel Y
Menemukan nilai tabel F dengan derajad kebebasan untuk
diketahui.
Membandingkan nilai uji F empiris dangan nilai tabel F dengan
hasil pengujian dan perhitungan
Membuat kesimpulan
d. Untuk membuat model deskriptif menurut menurut Moleong (2004;27)
difokuskan pada latar alamiah sebagai keutuhan mengandalkan
manusia sebagai alat penelitian.
e. Untuk membuat model deskriptif ada beberapa langkah yang perlu
dilakukan sebagai berikut:
Dari analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini
dilakukan untuk:
Menganalisis makna potensi sosial budaya, aktivitas sosial
ekonomi masyarakat yang tidak dapat dikuantifikasikan.
Untuk itu analisis deskriptif merupakan simbiosa antara data
kuantitatif dan dilanjutkan dengan hasil data lapangan yang
bersumber dari responden
f. Apabila proses simulasi model dengan analisis regresi prediktif
bersumber dari variabel X1 – Xn dengan variabel Y akan saling
79
dihubungkan membentuk sistem yang tidak dapat menirukan kondisi
sebenarnya dan tidak mendapatkan nilai yang disyaratkan dalam
analisis regresi predektif. Maka, hipotesis ini akan diuji kembali. Untuk
mengetahui kesalahan tersebut di atas dilakukan interpretasi kembali
dengan melakukan evaluasi dengan uji estimasi, uji homogenitas
dengan teknik analisis Annova.
g. Prosedur dalam analisis Annova sebagai alat estimasi dan uji
homogenitas dari sampel diharapkan berupa nilai F maximum
(Sudaryono. dkk, 2012:211). F maximum, yaitu nilai empiris hasil
survey lapangan yang lebih kecil daripada harga F yang terdapat
dalam tabel, maka akan dihasilkan model integrasi penanganan
sampah dipermukiman heterogen Kota Palu.
Langkah akhir dalam kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan.
Hasil analisis awal dari teori dan fakta lapangan sesuai kajian pustaka dan
wawancara, pemetaan dapat disusun hipotesis dan model dan diuji serta
menghasilkan beberapa temuan. Proses penentuan temuan-temuan dalam
rangka menjawab pertanyaan penelitian dilakukan berdasarkan hasil analisis
yang telah disajikan pada awal terhadap objek kajian dan data empiris
berdasarkan kajian pustaka dan teori dan wawancara mendalam serta
pemetaan pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kota Palu.
80
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Responden
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menitikberatkan pada
pandangan responden terhadap objek penelitian yang dikaji, oleh karena itu
objek penelitian ini ditujukan kepada responden yang berada dikawasan
heterogen Kota Palu khususnya Kecamatan Palu Selatan yang dianggap
mewakili unsur-unsur yang dibutuhkan didalam penelitian ini. Jumlah sampel
sebanyak 135 reponden yangdianggap mewakili masing-masing
stakeholders dari populasi yang ada.
1. Latar Belakang Responden
Berdasarkan hasil identifikasi responden, maka dapat diuraikan bahwa
sebanyak 15 responden (11,11 %) merupakan kelompok operator dan
regulator, 12 responden (8,89 %) berprofesi sebagai akademisi, 13
respondepenn (9,63 %) yang berprofesi sebagai konsultan/lsm, selanjutnya
sebanyak 95 responden (70,37 %) adalah masyarakat umum. Penyebaran
responden berdasarkan latar belakang profesi dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 7 Karakteristik Responden berdasarkan kelompok profesi
No Kelompok Stekeholder Frekuensi
Prosentase (%)
1 Pemerintah (reggulator
dan operator) 15 11.11
2 Akademisi 12 8.89
3 Konsultan /LSM 13 9.63
4 Masyarakat 95 70.37
Jumlah 135 100.00
Sumber: Data primer diolah 2016
81
1 Pemerintah (reggulator dan operator)
2 Akademisi
3 Konsultan /Lsm
4 Masyarakat
Gambar 17 : Grafik Karakteristik Profesi Responden
Tabel 7 dan Gambar 17 mengindikasikan bahwa tingkat distribusi responden
berdasarkan latar belakang profesi paling banyak adalah masyarakat umum,
kemudian kalangan pemerintah dalam hal ini sebagai regulator dan sekaligus
operator, selanjutnya responden yang berasal dari konsultan dan lsm dan
yang paling rendah berasal dari akademisi. Hal ini menggambarkan bahwa
berdasarkan latar belakang masing-masing responden relatif bervariasi,
dengan demikian diharapkan dapat memberikan persepsi yang berimbang
berdasarkan sudut pandang masing-masing.
2. Tingkat Pendidikan Responden
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan responden didominasi
oleh SMA sebanyak 35,65 % atau 48 orang yang diikuti dengan responden
pendidikan S1 sebanyak 26,67 % atau 36 orang. Pada urutan ketiga diikuti
11% 9%
10%
70%
Karakteristik Responden
1 2 3 4
82
oleh responden yang berpendidikan S2 sebanyak 14,81 % dan selanjutnya
S3 sebanyak 3, 70 %. Hasil penelitian mengenai pendidikan responden
dapat disajikan pada Tabel 8 berikut.
Tabel 8 Pendidikan Responden
Pekerjaan Jumlah Responden %
SD 6 4,44
SMP 10 7,41
SMA 48 35,56
D3 10 7,41
S1 36 26,67
S2 20 14,81
S3 5 3,70
Total 135 100
Sumber: Data primer diolah 2016
Gambar 18 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Pada tabel 8 dan gambar 18 menggambarkan bahwa paling banyak
responden memiliki latar belakang pendidikan SMA atau sederajat,
selanjutnya responden yang memiliki pendidikan minimal strata satu (S1),
kemudian responden yang memiliki pendidikan strata dua (S2), dan
responden yang berpendidikan strata nol (D3), selanjutnya responden
berpendidikan SMP dan SD, dan yang paling rendah adalah responden yang
berpendidikan strata tiga (S3). Hal ini mengindikasikan bahwa responden
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3
Series1 6 10 48 10 36 20 5
0
10
20
30
40
50
60
Fre
ku
en
si
83
berpendidikan diatas SMA lebih dominan sebesar 52,55 % dan
berpendidikan SMA kebawah sebesar 47,41 % sehingga persepsi rata-rata
responden adalah hasil yang objektif terkait dengan penelitian ini.
3. Umur Responden
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 37,04 % responden
terbanyak berumur 33-43 tahun, diikuti dengan 34,07% responden berusia
44-54 tahun. Responden dengan umur 22-32 tahun sebanyak 17,04 %,
responden dengan umur 55-65 tahun sebanyak 8,89 % sedangkan
responden paling sedikit berada pada umur 66-76 tahun. Deskripsi
responden berdasarkan umur selengkapnya disajikan pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9 Umur Responden
Umur (tahun) Jumlah
Responden %
22 – 32 23 17,04
33 – 43 50 37,04
44 – 54 46 34,07
55 – 65 12 8,89
66 – 76 4 2,96
Total 135 100
Sumber: Data primer diolah 2016
Gambar 19. Karakteristik responden berdasarkan umur
0
10
20
30
40
50
22 – 32 33 – 43 44 – 54 55 – 65 66 – 76
Fre
ku
en
si
Umur (tahun)
84
Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 19 menunjukkan bahwa rata-rata
responden terbanyak adalah dikelompok usia 22-32 sampai dengan usia 44-
54 tahun dengan total 88,14% sedangkan kelompok usia diatas 55-65
sampai dengan 66-76 tahun sebanyak 11,85 % hal ini mengindikasikan
bahwa usia responden adalah rata-rata usia produktif dan sehat.
4. Jenis Kelamin Responden
Responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden laki-laki
dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak
65,19 % responden atau 88 orang berjenis kelamin laki-laki dan 34,81 %
atau 47 orang berjenis kelamin perempuan.
Tabel 10. Jenis Kelamin Responden
Umur (tahun) Jumlah Responden %
Laki-laki 88 65,19
Perempuan 47 34,81
Total 135 100
Sumber: Data primer diolah 2016
Gambar 20 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
65.19%
34.81%
Laki-laki
Perempuan
85
5. Pekerjaan Responden
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan
responden bervariasi mulai dari petani, ibu rumah tangga hingga pensiunan,
terlihat bahwa jumlah responden terbanyak berprofesi sebagai wiraswasta
sebanyak 46,67 % (63 orang) diikuti dengan responden yang berprofesi
sebagai PNS sebanyak 34,81 % (47 orang). Sedangkan jumlah responden
terkecil berprofesi sebagai ketua RT sebesar 0,74 %.
Tabel 11 Pekerjaan Responden
Pekerjaan Jumlah Responden Prosentase
(%)
PNS 47 34,81
Wiraswasta 63 46,67
URT 7 5,19
Pensiunan 5 3,70
Karyawan 3 2,22
Honorer 7 5,19
Ketua RT 1 0,74
Petani 2 1,48
Total 135 100
Sumber: Data primer diolah 2016
Gambar 21 Karakteristik pekerjaan responden
0 20 40 60 80
PNS
Wiraswasta
URT
Pensiunan
Karyawan
Honorer
Ketua RT
Petani
Frekuensi
Pe
ke
rja
an
86
B. Hubungan Antara Fungsi Kawasan Permukiman Dengan Mengurangi Sampah Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat
Hubungan antara mengurangi jumlah sampah dengan tingkat
partisipasi, dan pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas,
serta dilanjutkan dengan model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
kawasan permukiman heterogen di Kota Palu adalah sangat penting untuk di
analisis. Dengan mengetahui aspek-aspek yand dianalisis dan faktor-faktor
yang berhubungan dengan pengembangan model pengelolaan sampah
berbasis masyarakat. Salah satu faktor yang dominan didalam pengelolaan
sampah adalah aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12 dan Gambar 22 di bawah ini :
Tabel 12. Aspek Partisipasi Masyarakat
No. Deskripsi SS S KS TS
A. Aspek Partisipasi Masyarakat 36, 9 %
53,0 %
7,4 %
2,7 %
I. Partisipasi Masyarakat dan Budaya Lokal 34,4 %
52,5 %
8,9 %
4,6 %
1
Masyarakat yang berbeda strata sosialnya atau berbeda tingkat pendidikannya serta asal suku dan budayanya akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya ditengah masyarakat
14 57 15 22
2 Kemauan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mengelola sampah dilingkungannya adalah bentuk partisipasi
31 76 0 1
3
Permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan sehingga merupakan kepentingan bersama yang harus diprioritaskan didalam pembangunan di Kota Palu
55 53 0 0
4 Bagaimana mendapatkan solusi bersama untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Palu adalah juga bentuk partisipasi masyarakat
38 69 1 0
5 Budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat masih sangat rendah dan sebagian masyarakat kurang atau tidak peduli dengan kondisi lingkungannya
28 47 29 4
6 Masyarakat ada keinginan untuk merubah perilakunya didalam mengurus sampah asalkan ada informasi atau petunjuk bagimana cara mengelola dengan benar
57 38 10 3
II. Partisipasi Masyarakat dan Pola Pikir 50,0 %
46,5 %
2,2 %
1,3 %
7
Setujukah saudara bila dikatakan tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya peneglolaan sampah diwilayahnya sangat dipengaruhioleh pola pikir masyarakatnya
36 60 8 4
87
8 Apakah masyarakat masih sangat membutuhkan peran pemerintah untuk mengubah pola pikirnya dalam berpartisipasi ?
30 71 4 3
9 Setujukah saudara bahwa penanganan masalah persampahan bukan hanya tugas pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak
73 35 0 0
10
Setujukah saudara partisipasi masyarakat adalah bagaimana berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk secara bersama sama mengelola lingkungannya sehingga ercipta lingkungan yang bersih
48 60 0 0
11 Peran kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota dalam operasional pengelolaan sampah di kawasan permukiman harus ditingkatkan
83 25 0 0
III. Pemberdayaan Masyarakat 50,0 %
46,5 %
2,2 %
1,3 %
12 Pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya perlu ditingkatkan baik sebagai perencana, pelaku, dan pengawas
35 71 1 1
13 Pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya perlu ditingkatkan dalam bentuk kerjasama antara para pihak
37 68 2 1
14 Pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi
34 70 4 0
15 Apakah sudah saatnya masyarakat terlibat aktif didalam mengelola sampah
31 42 31 4
IV. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
35,9 %
57,5%
11,5%
3,1%
6 Pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dalam bentuk perencanaan yang disusun sendiri
31 66 10 1
17 Masyarakat yang ikut serta didalam lembaga lokal (RT, RW, LPM, BKM dan KSM) dapat berperan dalam mengelolah sampah
31 70 6 1
18 Masyarakat perlu ditingkatkan keikutsertaanya dalam kelembagaan lokal sehingga dapat berperan
35 72 1 0
19 Masyarakat secara mandiri dalam mengelola sampah dapat dilakukan sejak dari rumah dengan aktif
71 36 1 0
20 Masyarakat menyediakan sendiri tempat sampahnya secara mandiri agar memudahkan pengangkutan
39 61 6 2
21 Masyarakat memisahkan sendiri antara sampah basah dan sampah kering
34 49 16 9
22 Pengelolaan sampah dilingkugan permukiman sebaiknya diserhakan kepada swasta atau masyarakat
23 64 15 6
23 Pengelolaan sampah sebaiknya diserhakan kepada pemerintah kelurahan atau dikelola oleh masyarakat
23 42 37 6
Total nilai 907 1282 227 68
Rata-rata nilai partisipasi masyarakat 36,9 %
53,0 %
7,4 %
2,7 %
Sumber: Hasil Analisis 2017
88
Gambar 22 Grafik Aspek Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan Tabel 12 dan Gambar 22 diatas terlihat pada Aspek
partisipasi masyarakat memiliki dukungan yang signifikan berdasarkan
persepsi masyarakat yaitu 53, 0 % setuju dan 36, 9 persen sangat setuju
sedangkan yang kurang setuju sebanyak 7,4 % dan tidak setuju 2,7 %
dengan demikian masyarakat heterogen Kota Palu sebagian besar
menginginkan pengelolaan sampah di kawasan permukiman adalah juga
dengan pelibatan masyarakat sepenuhnya.
Hal ini sejalan dengan pendapat, Adi (2008:110), partisipasi masyarakat
adalah adanya keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses
identifikasi, pengambilan keputusan, solusi dan pelaksanaan dalam upaya
mengatasi permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengatasi tumpukan sampah
dalam permukiman, Handayani (2008:10) menjelaskan bahwa ada delapan
tingkatan partisipasi masyarakat terdiri antara lain, a) pemberdayaan, b)
kerjasama, 3) mendamaikan, 4) pura-pura, 5) diplomasi, 6) memberi
informasi, 7) konspirasi, dan 8) manajemen diri sendiri. Dari delapan tingkat
partisipasi tersebut di atas, di bagi menjadi 4 (empat) tingkat partisipasi terdiri
dari tahap mendukung meliputi aspek pemberdayaan, kerjasama, dan
mendamaikan. Tahap manipulasi terbagi menjadi pura-pura, diplomasi, dan
36.9%
53.0%
7.4% 2.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
1
Aspek Partisipasi Masyarakat
SS S KS TS
89
informasi. Tahap rejection termasuk konpirasi, terakhir tahap neglect
termasuk manajamen diri sendiri.
Sedangkan Fatma (2007:32) melihat bahwa fenomena partisipasi
masyarakat dalam program pembangunan dan kebijakan peningkatan
kualitas permukiman kota dapat di bagi menjadi 6 (enam) tingkatan
keterkaitan masyarakat dalam berpartisipasi untuk melibatkan diri, antara
lain: a) apatis, b) pengendali, c) pemeriksa, d) pemberi masukan, e) terlibat
langsung sebagai pelaksana, f) membangun konsensus dan pemberi solusi
pemecahan persoalan.
C. Pengelolaan Sampah di Kawasan Palu Selatan dan Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah
Berdasarkan data survey lapangan, diketahui data tahun 2016, jenis
penanganan sampah yang berlangsung di Kota Palu yaitu : a) pengurugan :
68,86 %, b) pengomposan : 7,19 %, c). pembakaran secara terbuka (open
burning) : 4,79% dan d). dibuang ke sungai / saluran : 2,99%. e) insinerator
skala kecil : 6,59% dan non-pengurugan : 9,58 %. Berdasarkan data
tersebut terlihat kurang lebih 80 % sampah belum tertangani dengan baik
dan benar sehingga dibutuhkan pengelolaan sampah yang dapat mengatasi
kompleksitas permasalahan sampah di Kota Palu.
Umumnya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:
sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga dan sampah dari non-
permukiman seperti dari pasar, sekolah, jalan, kantor, dan kawasan bisnis
lainnya. Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah
domestik. Sedang sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang
bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri.
90
Bila sampah domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dalam bahasa
Inggris dikenal sebagai municipal solid waste (MSW).
Dalam pengelolaan sampah di kawasan Palu Selatan , sampah dibagi
berdasarkan sumbernya, seperti sampah dari:
Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya.
Kegiatan komersial seperti pertokoan, pasar, terminal, hotel, dan
restoran.
Kegiatan perkantoran: mayoritas berisi sampah kegiatan perkantoran
seperti kertas dan sisa ATK.
Kegiatan dari institusi seperti kawasan militer, kawasan rumah sakit,
kawasan pendidikan, dan kawasan khusus lainnya untuk sampah
yang sejenis dengan sampah permukiman.
Penyapuan jalan.
Taman-taman.
Data menunjukkan bahwa timbulan sampah/hari rata-rata per kelurahan
seperti terlihat pada Tabel 13 berikut ini :
Tabel 13. Timbulan Sampah Berdasarkan Kelurahan dan Proyeksi 10 Tahun Kedepan
Kelurahan Jumlah RT Jumlah Penduduk
produksi sampah rata2 kg/hari
Prediksi produksi sampah tahun 2026 (kg/hari)
Birobuli Selatan 2,787 10,516
10,725.55
13,411.51
Petobo 1,942 6,876
7,013.02
8,769.20
Birobuli Utara 4,736 17,689
18,041.49
22,559.54
Tatura Utara 5,324 21,801
22,235.43
27,803.76
91
Tatura Selatan 3,010 11,503
11,732.22
14,670.27
Jumlah 17,799 68,385
69,747.71
87,214.28
Hasil analisis 2017
Gambar 23 Grafik Timbulan Sampah Perkelurahan dan Proyeksi Tahun 2026 Kec. Palu Selatan
Berdasarkan hasil analisis timbulan sampah pada Kecamatan Palu
Selatan maka dapat dilihat bahwa timbulan sampah yang dihasilkan cukup
besar. Sementara kemampuan armada sampah yang dimiliki Pemerintah
Kota Palu sangat terbatas. Sehingga diperlukan upaya pelibatan masyarakat
dalam penanggulangan sampah. Upaya ini berproses dari masyarakat
hingga proses distribusi pada TPA. Mengurangi timbulan sampah dilakukan
dengan menerapkan proses 3R (reuse, reduce dan recycling) sejak dari
sumber sampah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengelola
sampah mulai dari pemilahan sampah organik serta sampah an-organik,
selanjutnya mengolah sampah organik dengan menggunakan komposter
2,787 1,942
4,736 5,324
3,010
10,516
6,876
17,689
21,801
11,503 10,725.55
7,013.02
18,041.49
22,235.43
11,732.22 13,411.51
8,769.26
22,559.54
27,803.76
14,670.27
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Birobuli Selatan Petobo Birobuli Utara Tatura Utara Tatura Selatan
Rumah Tannga Penduduk Produksi Sampah Prediksi 2026
92
rumah tangga. Selain dari itu, di TPS dengan melibatkan pengelola yang
berasal dari masyarakat setempat melakukan pendaur ulangan sampah
anorganik dan pengomposan skala lingkungan, selanjutnya sampah yang
memiliki nilai jual secara ekonomis seperti kertas, plastik dan logam di jual
atau dibarter di Bank Sampah tingkat komunitas.
Dengan adanya penerapan pengelolaan sampah di permukiman ini,
terlihat bahwa jumlah peralatan yang dibutuhkan menjadi berkurang. Dan
juga sampah yang akan dikelola oleh pengelola sampah kota akan
berkurang. Sehingga permasalahan sampah akan kebutuhan lahan TPA
akan dapat dikurangi.
Data mengenai timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah
merupakan hal yang sangat menunjang dalam menyusun sistem
pengelolaan persampahan di suatu wilayah. Jumlah timbulan sampah
biasanya akan berhubungan dengan elemen-elemen pengelolaan seperti:
Pewadahan dan pemilahan;
Pengumpulan;
Pemilihan peralatan;
Pemindahan dan pengangkutan;
Perencanaan rute dan jadwal pengangkutan;
Proses pengolahan;
Fasilitas untuk daur ulang, sarana dan prasarana TPS/TPST.
Timbulan sampah bisa dinyatakan dengan satuan volume atau satuan
berat. Jika digunakan satuan volume, derajat pewadahan (densitas sampah)
93
harus dicantumkan. Oleh karena itu, lebih baik digunakan satuan berat
karena ketelitiannya lebih tinggi dan tidak perlu memperhatikan derajat
pemadatan. Timbulan sampah ini dinyatakan sebagai:
Satuan berat: KC/o/hari, KC/m2/hari, KC/bed/hari, dan sebagainya
Satuan volume: L/o/hari, L/m2/hari, L/bed/hari, dan sebagainya.
Tabel 14. Besarnya Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya
No. Komponen Sumber Sampah Satuan Volume(liter) Berat ( kg)
1 Rumah Permanen orang/hari 2,25 - 2,50 0,350 - 0,400
2 Rumah Semi Permanen orang/hari 2,00 - 2,25 0,300 - 0,350
3 Rumah Non Permanen orang/hari 1,75 - 2,00 0,250 - 0,300
4 Kantor Pegawai/hari 0,50 - 0,75 0,025 - 0,100
5 Toko/Ruko Petugas/hari 2,50 -3,00 0,150 - 0,350
6 Sekolah murid/hari 0,10 -0,15 0,010 - 0,020
7 Jalan Arteri Sekunder m3/hari 0,10 -0,15 0,020 - 0,100
8 Jalan Kolektor Sekunder m3/hari 0,10 -0,15 0,010 - 0,050
9 Jalan Lokal m3/hari 0,05 - 0,10 0,005 - 0,025
10 Pasar m3/hari 0,20 - 0,60 0,1 – 0,3 Sumber : SNI 19.3983 1995-Standar timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang
Rata-rata timbulan sampah bervariasi dari hari ke hari, antara satu
daerah dengan daerah lainnya. Variasi ini terutama disebabkan oleh
perbedaan, antara lain:
Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya
Tingkat hidup: makin tinggi tingkat hidup masyarakat, makin besar
timbulan sampahnya
Musim dan iklim:
Cara hidup dan mobilitas penduduk
Cara penanganan makanannya.
94
Beberapa studi memberikan angka timbulan sampah kota di Indonesia
berkisar antara 2-3 liter/orang/hari dengan densitas 200-300 kg/m3 dan
komposisi sampah organik 70-80%. Menurut SNI 19 -3983 -1995, bila
pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran
sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:
Satuan timbulan sampah kota besar = 2 - 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 -
0,5 KC/orang/hari
Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 - 2 L/orang/hari, atau
= 0,3 – 0,4 KC/orang/hari
Karena timbulan sampah yang berasal dari kawasan permukiman di
Kota Palu sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga, maka untuk
perhitungan secara cepat satuan timbulan sampah tersebut dapat dianggap
sudah meliputi sampah yang ditimbulkan oleh setiap orang dalam berbagai
kegiatan dan berbagai lokasi, baik saat di rumah, jalan, pasar, hotel, taman,
kantor dan sebagainya. Pengelompokan berikutnya yang juga sering
dilakukan adalah berdasarkan komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai %
berat (biasanya berat basah) atau % volume (basah) dari kertas, kayu, kulit,
karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan, dan lain-lain. Komposisi dan sifat
-sifat sampah menggambarkan keanekaragaman aktivitas manusia.
Selanjutnya berdasakan jenis timbulan sampah, maka sampah Kota
Palu dapat diklasifikasikan seperti terlihat pada Tabel 15 dibawah ini.
95
Tabel 15 Klasifikasi Jenis Timbulan Sampah Pada Kawasan Palu Selatan
No Jenis sampah Jumlah timbulan sampah (%)
Keterangan
1 Sampah organik (daun, sayur dan buah)
63,8 Sampah basah
2 Kertas 16,3 Sampah kering
3 Plastik 9,8 Sampah kering
4 Besi dan kaca 5,0 Sampah kering
5 Lainnya 5,3 B3
Total jumlah 100
Sumber : BAPPEDA Kota Palu dan Dinas Kebersihan Kota Palu 2016
Gambar 24 Klasifikasi Jenis Timbulan Sampah Pada Kawasan Palu Selatan
Sesuai Gambar 24 hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis timbulan
sampah terbesar adalah sampah organik yaitu sebesar 63, 8 % yang berasal
dari sampah rumah tangga, sisa makanan dan buah buahan, disusul sampah
kertas sebesar 16,3 %, sampah plastik sebesar 9,8 % dan yang terkecil
berupah sampah besi dan dan kaca, juga sampah lainnya sebesar 5,3 %.
Sehingga untuk mengatasi dan mengurangi agar sampah organik tidak
dibuang seluruhnya ke TPA sampah sebaiknya diolah menjadi pupuk
63.8%
16.3%
9.8%
5.0% 5.3%
Organic
Kertas
Plastik
Besi dan Kaca
Lainnya
96
kompos dan untuk sampah kertas dapat dimanfaatkan kembali begitu juga
untuk sampah plastik berupa botol dan gelas plastik dapat diolah atau dijual
sehingga memiliki nilai ekonomis.
Berdasarkan hasil analisis terhadap timbulan sampah pada kawasan
Palu Selatan, maka hasil timbulan sampah menurut tingkat pendapatan
dapat dilihat pada Tabel 16, dibawah ini:
Tabel 16. Produksi Sampah Berdasarkan Tingkat Pendapatan
Uraian persentase penduduk
Jumlah KK
Jumlah Penduduk
capita (kg/capita/ hari)
sampah/kg/ hari
masyarakat berpenghasilan rendah 18%
3,290
13,160 0,6
7,896
masyarakat berpenghasilan menengah kebawah 28%
5,068
20,272 0,78
15,812
masyarakat berpenghasilan menengah 42%
7,553
29,289 1,16
33,975
masyarakat berpenghasilan tinggi 11%
1,888
5,664 2,13
12,064
jumlah 100%
17,799
68,385 1.1675 69,747.72
Sumber : Hasil olahan tahun 2017
Dari gambaran Tabel 16 tersebut diatas terlihat bahwa jumlah timbulan
sampah terbanyak adalah dihasilkan oleh kelompok berpenghasilan
menengah dan berpenghasilan tinggi sebesar 46.039 kg/hari dan
masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan berpenghasilan rendah
sebesar 23.708 kg/hari. Hal ini menjelaskan bahwa makin baik tingkat
ekonomi masyarakat berkorelasi positif terhadap tingkat populasi timbulan
sampah yang dihasilkan. Sehingga untuk pengelolaan sampah bagi
masyarakat berpenghasilan menengah keatas dapat dilakukan perlakuan
perbedaan tarif retribusi sampah sehingga terhadap mereka dapat dilakukan
97
sisitim subsidi silang terhadap pemungutan tarif oleh lembaga pengelola
sampah. Pengelola sampah dapat memanfaatkan hasil iuran atau retribusi
sampah di permukiman terhadap peningkatan kinerja institusi pengelola
sampah, dan perkuatan fungsi regulator dan operator, termasuk peningkatan
kesejahteraannya. Sasaran yang harus dicapai adalah sistem dan institusi
yang mampu sepenuhnya mengelola dan melayani persampahan di
lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan
retribusi atau iuran serta semaksimal mungkin melaksanakan konsep 3R di
sumber sampah.
1. Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah Pada Unit Komposter
Hingga saat ini penanganan sampah masih terfokus pada penanganan
timbulan sampah, dan belum pada pengurangan volume sampah dari
sumber sampah. Upaya untuk mengurangi kuantitas sampah sebesar 20%
belum menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga halnya dengan
infrastruktur pengelolaan sampah yang ada ternyata tidak sebanding dengan
kenaikan timbulan sampah yang meningkat 2 - 4% per tahun (Balai Teknik
Air Minum dan Sanitasi Wilayah I, 2012).
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam
menerapkan 3R (reduce, reuse, recycle) menyebabkan pengurangan
kuantitas atau volume timbulan sampah kurang signifikan. Selain itu,
pemanfaatan teknologi pengolahan sampah belum dikembangkan secara
98
optimal sehingga belum berkontribusi terhadap pengurangan kuantitas
timbulan sampah.
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan gaya hidup sangat
berpengaruh pada volume sampah. Sebagian besar sampah yang dihasilkan
merupakan sampah organik sebesar 60 - 70% yang mudah terurai. Sampah
organik akan terdekomposisi dan dengan adanya limpasan air hujan
terbentuk lindi (air sampah) yang akan mencemari sumber daya air baik air
tanah maupun permukaan sehingga mungkin saja sumur-sumur penduduk di
sekitarnya ikut tercemar. Lindi yang terbentuk dapat mengandung bibit
penyakit patogen seperti tipus, hepatitis dan lain-lain. Selain itu ada
kemungkinan lindi mengandung logam berat, suatu salah satu bahan
beracun, sehingga diperlukan penanganan khusus agar lindi tersebut masih
terkontrol di areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Operasional pengelolaan sampah di unit komposter secara umum
terdiri dari sistem pewadahan, pemindahan, pengolahan di TPST.
Berdasarkan SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman
terdiri dari sistem pewadahan, sistem pengumpulan, sistem pemindahan,
sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir, dan sistem pengolahan
sampah. Sebagaimana Gambar 25 dibawah ini :
99
Gambar 25 Pola Pengelolaan Sampah di Permukiman SNI 3242 2008
Penilaian kinerja operasional pengelolaan sampah di 3 (tiga) Kelurahan
di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dilakukan berdasarkan data kuisioner
dengan skoring yang menunjukkan kesesuaian dengan kondisi eksisting.
Berikut adalah hasil analisis skoring :
Tabel 17. Hasil Penilaian Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah di
Lokasi Skor Klasifikasi Penilaian Keterangan
Kelurahan Birobuli
16
Sesuai dengan standar pengelolaan
sampah dan pemukiman
Perlu peningkatan pada :
Cara pewadahan
Jenis wadah
Cara pengumpulan
Lokasi pemindahan
Frekuensi ke TPA
Pola pembuangan
Jenis pengolahan
Kelurahan Tatura Utara
18
Sesuai dengan standar pengelolaan
sampah dan pemukiman
Perlu peningkatan pada :
Cara pewadahan
Jenis wadah
Cara pengumpulan
Frekuensi ke TPA
Pola pembuangan
Jenis pengolahan
100
Kelurahan Petobo
15
Sesuai dengan standar pengelolaan
sampah dan pemukiman
Perlu peningkatan pada :
Cara pewadahan
Jenis wadah
Cara pengumpulan
Frekuensi ke TPA
Pola pembuangan
Jenis pengolahan
Hasil survei 2017
Prinsip pengelolaan sampah adalah mengelola sampah haruslah
dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan
persampahan terutama di perkotaan tidak berjalan dengan efisien dan efektif
karena pengelolaan sampah terpusat. Pengelolaan sampah secara komunal
dapat dilakukan di setiap RT atau RW, dengan cara mengelolanya di TPS 3R
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.
Pengelolaan sampah yang yang paling mungkin dilaksanakan oleh
masyarakat adalah mengolah sampah organik menjadi kompos. Dengan
cara ini maka kuantitas sampah yang diangkut ke TPA dapat dikurangi.
Pertambahan penduduk yang demikian pesat telah mengakibatkan
meningkatnya jumlah timbulan sampah. Dari studi dan evaluasi yang telah
dilaksanakan di Kota Palu, dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok
dalam pengelolaan persampahan kota, diantaranya:
- Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi
logis dari pertambahan penduduk kota.
- Peningkatan kepadatan penduduk menuntut pula peningkatan
metode/pola pengelolaan sampah yang lebih baik.
101
- Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah
kompleksnya permasalahan.
- Situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari
pemerintah daerah.
- Pergeseran teknik penanganan makanan, misalnya menuju ke
pengemas yang tidak dapat terurai seperti plastik.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang tersedia di
daerah untuk menangani masalah sampah.
- Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak
sangat lambat.
- Partisipasi masyarakat yang pada umumnya masih kurang terarah dan
terorganisir secara baik.
- Konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk
diterapkan, serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep
tersebut di lapangan.
2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ketersediaan Sarana dan
Prasarana
Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Palu
Selatan Kota Palu masih perlu mendapatkan perhatian, mengingat masih
banyak rumah tangga yang belum mendapat pelayanan, utamanya di
wilayah pinggiran kota. Selain itu yang perlu mendapat perhatian adalah
fasilitas umum, seperti pasar, terminal, tempat wisata dan lain-lain.
Permasalahan persampahan di Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut :
102
1. Frekwensi pengangkutan sampah yang tidak terjadwal di tingkat rumah
tangga
2. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang melakukan pemilahan
sampah rumah tangga
3. Kurang memadai sarana dan prasarana persampahan yang ada
4. Penerapan Perda persampahan belum maksimal
5. Masih kurangnya teknologi pengolahan sampah di tingkat rumah tangga
6. Belum adanya pembagian zona pengangkutan sampah
7. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pentingnya membuang
sampah pada tempatnya
8. Masih rendahnya anggaran pengelolaan persampahan di Kota Palu
Tabel 18 Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
No. Deskripsi SS S KS TS
B. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ketersediaan Sarana
dan Prasarana 43,2
% 50,4
% 5,9 %
0,5 %
V. Aktivitas sosial budaya dalam pemrosesan sampah 38,2
% 60,9
% 0,9 %
0,0 %
24 Pengetahuan tentang jenis sampah basah (organik) dan sampah Kering (non organik) dibutuhkan untuk memudahkan didalam memilah sampah
57 50 1 0
25
Pengetahuan tentang jenis sampah yang mudah terurai dan sampah yang tidak mudah terurai penting untuk diketahui untuk memudahkan memisahkan sampah sejak dari sumbernya
30 76 2 0
26 Pengetahuan tentang jenis sampah yang memiliki nilai ekonomis dan dapat didaur ulang wajib dimiliki oleh masyarakat
40 68 0 0
27 Informasi dan pelatihan keterampilan tentang pemahaman untuk mengurangi sampah harus dilatih
38 69 1 0
VI. Kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan
sampah 31,5
% 54,8
% 12,8
% 0,0 %
28 Penyediaan lahan untuk pengolahansampah harus disediakan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta
31 45 30 2
29 Program pengelolaan sampah dikawasan permukiman agar didukung oleh penyediaan tempat penampungan sementara (TPS)
45 63 0 0
30 Setiap sumber sampah apakah rumah tangga, sekolah,kios,toko, pasar dan sumber sampah lainnya harus memiliki tempat pewadahan sampah
42 66 0 0
103
31 Program pengelolaan sampah dilakukan pemilahan dan pemisahan sampah sejak dari sumbernya
29 78 1 0
32 Pengelolaan sampah skala lingkungan permukiman sebaiknya dikelola sendiri oleh warga
23 44 38 3
VII. Kebutuhan Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana
TPST/TPS 63,0
% 39,0
% 1,0 %
0,0 %
33 Penyediaan wadah penampungan sampah berupa bak sampahdisediakan dilokasi sumber sampah
78 27 3 0
34 Alat angkut sampah berupa gerobak sampah, motor sampah dan truk sampah sebaiknya tersedia di Tempat Penampungan Sampah Sementara
82 25 1 0
35 Kebutuhan lahan tempat penampungan sementara (TPS) atau transfer depo disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat
37 69 1 1
36 Kebutuhan Temapt Pengelolahan Sampah terpadu (TPST) untuk program 3 R dan bank sampah harus disediakan oleh Pemda
75 32 0 1
Total nilai 607 712 78 7
Rata-rata nilai Pengelolaan Sampah berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana
43,2 %
50,4 %
5,9% 0,5 %
Sumber : Hasil analisis 2017
Gambar 26 Grafik Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ketersediaan Saranan dan Prasarana
Hasil penelitian terhadap ketersediaan sarana dan prasarana
pengelolaan sampah terlihat bahwa sebagian sebesar responden 93, 5 %
setuju dan sangat setuju atau kuarng lebih sebanyak 43, 2 % sangat setuju
dan 50,4 % setuju bahwa pengelolaan sampah dipengaruhi oleh aktivitas
43.2% 50.4%
5.9% 0.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
1
Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
SS S KS TS
104
sosial dalam pemrosesan sampah, dibutuhkan kelengkapan sarana dan
prasarana sampah, dan dibutuhkan fasilitas TPS dan TPST hanya sebagian
kecil dan atau hanya sekitar 6,4 % yang kurang setuju dan tidak setuju
terhadap hal tersebut diatas dimana yang kurang setuju 5,9 % dan tidak
setuju 0,5 %.
3. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
Berdasarkan hasil penelitian terhadap mayoritas responden terlihat
bahwa prosentase yang sangat setuju terhadap pengelolaan sampah apabila
dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau komunitas sebanyak 32,4 %
dan yang setuju adalah sebesar 58,0 %. Sedangkan yang kurang setuju
sebanyak 6,1 % dan tidak setuju sebesar 1,7 %. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa masyarakat sangat menginginkan agar kedepan
pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh komunitas warga setempat. Hal
ini dapat terlihat sebagaimana Tabel 19 dan Gambar 27, dibawah ini.
Tabel 19. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
No. Deskripsi SS S KS TS
C. Pengelolaan Sampah berbasis komunitas 32,4
% 58,0
% 6,1 %
1,7 %
VIII. Kebutuhan Kelembagaan 32,4
% 61,9
% 3,7 %
0,0 %
37
Pengelolaan sampah yang baik dan benar akan berdampak pada kebersihan lingkungan dan dapat meningkatkan produktifitas warga dan meningkatkan pendapatan.
39 64 5 0
38 Pertumbuhan masyarakat yang pesat dan bergam status sosialnya membutuhkan peran lembaga lokal yang berperan
40 65 3 0
105
39 Pengelolaan sampah dilingkungannya oelh masyarakat harus terpadu dan terkoordinasi dengan program pemerintah
26 78 4 0
IX. Teknologi dan Pembiayaan 32,4
% 61,9
% 3,7 %
0,0 %
40 Peningkatan pengetahuan dan teknologi dalam proses pengelolaan sampah harus terus menerus disosialisasikan
60 43 5 0
41 Masyarakat sebagai pelaku harus memiliki pengetahuan terhadap model teknologi yang sesuai dengan kondisi lingkungannya
43 63 2 0
42 Pelibatan masyarakat didalam pengelolaan sampah secara terpadu dan mandiri akan terus dikembangkan
37 70 1 0
43
Pengembangan teknologi didalam pengelolaan sampah dapat memberikan kontribusi positif dan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis didalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan permukiman di Kota Palu.
39 66 3 0
44 Pembiayaan pengelolaan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota secara bersama dengan masyarakat
20 36 36 16
45 Pembiayaan Pengelolaan sampah sebaiknya dipungut retribusi sampah dan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lokal
24 52 15 17
X. Koordinasi dan peran seluruh stakeholder 36,6
% 59,5
% 3,5 %
0,5 %
46 Strata sosial, status dan tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi faktor keterlibatan dan partisipasi masyarakat
32 71 3 2
47 Tingkat keterlibatan masyarakat harus diwujudkan dalm bentuk partisipasi aktif melalui kelembagaan lokal
44 63 1 0
48 Diperlukan kader lingkungan atau pemandu sebagai pendamping didalam peneglolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat
44 62 2 0
49
Peran Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota harus terlibat aktif dalam melakukan pembinaan, dan memberikan pelayanan untuk pembiayaan program serta pelatihan
38 61 9 0
Total nilai 457 775 89 26
Rata-rata nilai Pengelolaan Sampah berbasis
komunitas 34,2 % 58,0%
6,1 %
1,7 %
Sumber : Hasil analisis 2017
106
Gambar 27 Grafik Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
4. Kelembagaan Pengelola Sampah di Kota Palu
Sesuai kondisi eksisting pengelolaan sampah dilaksanakan oleh
beberapa pihak yang berkaitan langsung dalam operasional pengelolaan
sampah. Baik berupa instansi pemerintahan maupun masyarakat di Kota
Palu, hal itu dapat dilihat pada Tabel 20 dibawah ini :
Tabel 20 Kelembagaan Pengelola Sampah di Kota Palu
No Deskripsi Tingkat Partisipasi (%)
Keterangan
1 Masyarakat 28,23 Peran IRT dimotivasi
2 Perangkat Kelurahan 3,82 Peran sosialisasi
3 PKK 0,86 Peran wanita dimotivasi
4 Karang Taruna 0,95 Pelibatan pemuda ditingkatkan
5 Sukarelawan 3,64 KSM kebersihan perlu diberi insentif
6 Dinas Kebersihan Kota 45,93 Peningkatan sarana dan prasarana
7 Pengumpul 6,57 Perlu difasilitasi
Total 100
34.2%
58.0%
6.1% 1.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
1
Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
SS S KS TS
107
Sumber : Hasil olahan 2017
Keterkaitan hubungan peran antar stakeholder akan digambarkan
dalam diagram venn kelembagaan. Besar kecilnya peranan masing-masing
pihak serta kedekatan atau keterkaitan antara satu pihak dengan pihak yang
lainnya dapat diketahui berdasarkan diagram venn sebagaimana
digambarkan pada Gambar 28 dibawah ini :
Gambar 28 Diagram Venn Analisis Kelembagaan Sistem Pengelolaan Sampah
Dari Gambar 28 diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat sebagai
penghasil sampah yang seharusnya memiliki peran utama dalam
pengolahan sampah, belum berpartisipasi dalam pengolahan sampah. Pada
gambar tersebut Dinas Kebersihan Kota yang menjadi pelaksana
pengolahan sampah terlihat dari lingkaran yang paling besar dan juga
memiliki hubungan dengan, pengumpul, pemerintah kelurahan dan juga
sukarelawan. Untuk analisis kelembagaan sesuai SNI 3242:2008 tentang
A F
A. Masyarakat
B. Perangkat Kelurahan
C. PKK
D. Karang Taruna
E. Sukarelawan
F. Dinas Kebersihan Kota
G. Pengumpul
B
E C
D
G
108
Pengelolaan Sampah di Permukiman belum sesuai karena karena Dinas
Kebersihan selaku pemerintah masih bertanggungjawab dalam pengelolaan
sampah.
5. Zonasi Sistem Pengelolaan Sampah dan Tingkat Partisipasi
Masyarakat.
Sumber timbulan sampah terbesar di Kecamatan Palu Selatan adalah
berasal dari Permukiman (rumah), kawasan perdagangan, kawasan
perkantoran (pemerintahan) dan kawasan pasar. Berdasarkan survei
lapangan yang dilakukan di Kelurahan Tatura Selatan, tepatnya di Jalan Emy
Sailan. Lokasi pengamatan lebih difokuskan pada areal perkantoran, toko,
kios dan warung warga. Zonasi ini di jadikan sampel, dengan pengamatan
kawasan ini telah memiliki sistem pengelolaan sampah. Lokasi pengamatan
ini tidak disampling. Sesuai lokasi pengamatan yang sudah dilakukan
pengamatan, maka sampling hanya dilakukan pada areal perkantoran, toko,
kios dan warung. Hasil identifikasi jenis populasi sampah, manajemen,
sarana dan prasarana yang dihasilkan pada zonasi yang diamati diuraikan
pada Gambar 29,30 dan 31 berikut :
109
Gambar 29. Kecamatan Palu Selatan
lurahan Tatura Selatan Gambar 29.2: Kondisi Bak Sampah Toko
di Jalan Emi Sailan Kel.Tatura Utara Gambar 29.4.Kondisi Sampah Pertokoan di
Jl.Emi Saelan. Kel. Tatura Utara
Gambar 29.1: Kondisi Sampah
Kantor Advokat di Jl. Emi Sailan
di Kelurahan Tatura Selatan
Gambar 29. 3: Kelurahan Tatura Utara
Kecamatan Palu Selatan
Gambar 29.5 Kelurahan Tatura Utara
Kecamatan Palu Selatan
110
Gambar 30. Kelurahan Tatura Utara
Gambar 30.1 Kondisi Sampah dari
Penjual Sayur di Pasar Tradisional
Masomba
Gambar 30.2 Pasar Tradisional Masomba Kel.
Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan
Gambar 30.4 Photo Sampah dari
Aktivitas Rumah Kios dan Rumah
Gambar 30.5. Kontainer Sampah di
Pasar Masomba
Gambar 30.3 Kondisi Sampah dari Aktivitas
Penjual Jagung di Pasar Tradisional Masomba
111
Gambar 31. Kelurahan Birobuli
Kecamatan Palu Selatan
Gambar 31.1 Kondisi Sampah
pada kompleks BTN Mutiara di
Kelurahan Birobuli Utara
Gambar 31.2 Kondisi Sampah pada
kompleks BTN Mutiara di
Kelurahan Birobuli Utara
Gambar 31.3 Kondisi Sampah pada
Rumah warga di Jl. Abd Rahman
Saleh Kelurahan Birobuli Utara
Gambar 31.4 Kondisi Sampah pada
kompleks BTN Mutiara di Kelurahan
Birobuli Utara
Gambar 31.5. Lay Out Kelurahan
Birobuli Utara
112
D. Model Pengelolaan Sampah di Kota Palu
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa model pengelolaan sampah
berbasis komunitas di kawasan heterogen di Kota Palu dari sejumlah
responden menyatakan sangat setuju apabila diimplementasikan sebuah
model pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas di Kota
Palu sebesar 28,7 % dan yang setuju sebesar 68,4 %, kurang setuju 2,4
% dan tidak setuju 0,6 %. Sebagaimana Tabel 21 dan Gambar 32
dibawah ini.
Tabel 21 Model Pengelolaan Sampah di Kota Palu
No. Deskripsi SS S KS TS
D. Model Pengelolaan Sampah di Kota Palu 28,7 %
68,4 %
2,4 %
0,6 %
XI. Model Baru Pengelolaan Sampah berbasis komunitas di Kawasan Heterogen di Kota Palu
28,7 %
68,4 %
2,4 %
0,6 %
50
Pengembangan konsep pengelolaan sampah berbasis komunitas pada permukiman di Kota Palu harus dilakukan melalui pelatihan dan workshop terhadap semua pelaku
28 78 1 1 108
51
Workshop dilakukan kepada para pihak dalam bentuk fasilitasi untuk merumuskan konsep rencana aksi pembangunan pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan heterogen di Kota Palu
30 73 5 0 108
52
Workshop dilakukan kepada para pihak dalam bentuk desain organisasi, pembagian tugas dan peran pelaku untuk mewujudkan model baru pengelolaan sampah berbasis komunitas
29 73 5 1 108
53 Sosialisasi dan monitoring dilakukan secara berjenjang terhadap penerapan model baru pengelolaan sampah dikawasan permukiman yang heterogen di Kota Palu
34 71 2 1 108
Total nilai 121 295 13 3
Rata-rata Nilai Model Baru Pengelolaan Sampah berbasis Komunitas di Kota Palu
28,7 %
68,4 %
2,4 %
0,6 %
Hasil analisis 2017
113
Gambar 32 Grafik Model Pengelolaan Sampah Kota Palu
Berdasarkan Tabel 21 dan Gambar 32 terkait model pengelolaan
sampah di Kota Palu membuktikan bahwa sebesar 28,7 % sampai 68,4 %
setuju dan sangat setuju apabila di laksanakan model baru pengelolaan
sampah berbasis komunitas di kawasan heterogen Kota Palu dan hanya
0,6 % sampai dengan 2,4 % yang tidak setuju dan kurang setuju hal
tersebut dilaksanakan. Ini membuktikan bahwa sebahagian besar warga
masyarakat kota Palu sangat menginginkan diterapkannya satu model
baru pengelolaan sampah di Kota Palu yang lingkungan huniannya
menjadi bersih, asri, sehat, produktif dan berwawasan lingkungan.
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengolahan Sampah Terpadu
Analisis terhadap penilaian persepsi asyarakat terkait keterlibatan
masyarakat dalam pengeloaan sampah terpadu bertujuan untuk
menentukan arahan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhan
28.7%
68.4%
2.4% 0.6% 0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
1
Model Pengelolaan Persampahan Kota Palu
SS S KS TS
114
masyarakat dan karakter masyarakat. Berikut ini adalah peta spasial dari
persepsi masyarakat:
Tabel 22. Gambaran Masyarakat Terhadap Persepsi dan Preferensi Penanganan Sampah
Variabel Kegiatan Peringkat Persepsi
Peringkat referensi
Total
Menggunakan kembali sampah 3 7 10
Mendaur ulang sampah 3 4 7
Mengurangi Sampah 3 8 11
Mengganti 3 10 13
Pengomposan 1 2 3
Daur ulang sampah kertas 2 1 3
Daur ulang sampah plastic 2 1 3
Hasil Analisis 2016 Keterangan: nilai peringkat persepsi 1 = sangat setuju 2 = kurang setuju 3 = tidak setuju Nilai peringkat referensi = pemahaman masyarakat tentang sampah
Berdasarkan hasil perhitungan tingkat persepsi responden dalam
penentuan jenis pengolahan sampah, dapat diketahui variabel/obyek atau
masyarakat umumnya telah berusaha untuk melakukan penggunaan
kembali dan mengganti material yang rusak, namun upaya pengomposan
dan daur ulang kertas dan plastik memperoleh nilai yang kecil.
Berdasarkan hasil analisis persepsi dan preferensi, dapat disimpulkan
jenis pengolahan sampah berupa komposting dan daur ulang kertas
memiliki keunggulan dalam berbagai dimensi serta paling disukai oleh
responden sehingga sesuai untuk diterapkan dalam pengolahan sampah.
Untuk mencapai hal tersebut di atas harus dilakukan beberapa usaha,
diantaranya:
115
Perlu perubahan paradigma dari tujuan membuang menjadi
memanfaatkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
Perlu perbaikan dalam sistem manajemen pengelolaan sampah
secara keseluruhan; Untuk mencapai keberhasilan, maka perlu
didukung oleh faktorfaktor input berupa sarana, prasarana dan
kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan
lainnya.
Pemanfaatan bahan kompos untuk taman kota dalam
bentuk kampanye penghijauan dengan contoh-contoh hasil nyata
sebagai upaya promosi pada masyarakat luas;
Upaya pemasaran bahan kompos bagi taman hiburan yang
memerlukannya. Misalnya kebun binatang, kebun raya, taman buah
dan sebagainya.
Sampah anorganik sebagai bahan baku industri.
Budaya daur ulang sampah sebenarnya sudah berlangsung sejak
lama, namun masih harus terus dikembangkan, baik dari segi infrastruktur,
teknologi maupun dari segi sistem organisasinya.
2. Arahan Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis
Masyarakat
a. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008
; Pasal 12 dan Pasal 22, menyebutkan bahwa setiap orang wajib
menangani sampah dengan cara : pilah, kumpul, angkut, olah,
116
proses akhir. Memilah adalah wajib sesuai dengan hasil kajian jenis
pengolanan sampah yang sesuai untuk diterapkan di Kota Palu salah
satunya adalah komposting (pembuatan kompos) dan daur ulang kertas.
Maka Bentuk peran serta masyarakat seharusnya meliputi :
pemilahan sampah di sumber;
pengolahan sampah dengan 3R;
wajib membayar iuran/retribusi;
mematuhi aturan yang ditetapkan;
menjaga kebersihan lingkungan;
aktif sosialisasi pengelolaan sampah;
aktif terlibat dalam lembaga lokal pengelola sampah.
b. Peningkatan Operasional Pengelolaan Sampah
Arahan peningkatan operasional ini ditetapkan berdasarkan analisis
yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah tahapan operasional yang
perlu ditingkatkan:
Menerapkan cara pewadahan dengan pemilahan;
Menerapkan pola pengumpulan dengan pemilahan;
Menerapkan alat pengangkut dengan bak terpilah;
Frekuensi pengangkutan setiap hari;
Menerapkan pengolahan sampah baik organik maupun sampah
nonorganik;
Sampah organik dibuat pupuk kompos dan sampah non organik di
daur ulang atau dijual/barter ke bank sampah.
117
3. Arahan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sampah
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah
berdasarkan analisis tingkat partisipatif yang sudah dilakukan
sebelumnya. Pembinaan masyarakat diarahkan berdasarkan pendekatan
sosial,teknis, dan ekonomi dan menerapkan CBSWM (Community Based
Solid Waste Management) yang merupakan sistem penanganan sampah
yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh
masyarakat seperti terurai pada Tabel 23 berikut :
Tabel 23 Metode Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
No. Pendekatan Arahan
1 Pendekatan Sosial
- peningkatan kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab bersama untuk memilah sampah organik dan non organik
- Pendekatan kepada pemuka masyarakat setempat dan izin dari lurah ataupun ketua RW
- Pendekatan kepada warga yang mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan untuk dapat menjadi penggerak masyarakat
- Untuk memperlihatkan manfaat dari TPST bisa dilakukan dengan studi banding
2 Pendekatan Teknis
- Pembentukan komite lingkungan
- Rencana kerja, dan kesepakatan kontribusi warga
- Pelatihan dan kampanye
- Melakukan pelatihan cara daur ulang sampah
- Membina serta mendorong masyarakat untuk membangun dan memlihara fasilitas pengolahan sampah
- Pendampingan, sosialisasipenyebaran informasi dan pemantauan terus menerus terhadap pengomposan, produk daur ulang, mengurangi, serta pakai ulang,
- Koordinasi dengan pemerinth setempat
- Pemasaran hasil daur ulang
3 Pendekatan Ekonomi
- Memperkenalkan jenis-jenis sampah yang dapat diolah
- Melakukan penilaian kelayakan ekonomi dari TPST berbasis masyarakat
- Melaksanakan kegiatan bank sampah
Hasil Analisis 2017
118
Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
pola 3R :
a. Identifikasi “orang-orang potensial, berpengaruh dan dapat
dipengaruhi“ pada komunitas sasaran.
b. Pendekatan, sosialisasi & motivasi kepada orang-orang potensial
agar tertarik dan tergerak menjadi “change agent for 3R (CA-3R)”.
c. CA-3R bersama tokoh masyarakat setempat merancang dan
melaksanakan pertemuan dengan masyarakat untuk sosialisasi,
motivasi dan merencanakan pelaksanaan 3R.
d. Membangun komitmen bersama masyarakat dan lembaga (bidang)
yang mengelola 3R.
e. Membuat aturan-aturan pelaksanaan 3R yang disahkan pemimipin
setempat
f. Mempersiapkan sarana dan fasilitas 3R bersama masyarakat
g. Mendampingi/membimbing pelaksanaan 3R di masyarakat
h. Melakukan monitoring & evaluasi pelaksanaan 3R secara rutin
i. Melakukan koreksi dan mencarikan solusi secepatnya
j. Melakukan pengembangan kegiatan pendukung.
4. Pengembangan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di
Kawasan Heterogen Di Kota Palu
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (pasal 3)
mendefinisikan pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas
tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas
119
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan
asas nilai ekonomi. Selain itu, minimnya edukasi dan kesadaran dari
pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab akan sistem
pengelolaan sampah yang baik dan tepat juga sangat mempengaruhi
proses pengembangan pengelolaan sampah. Untuk itu, dalam konteks
pengembangan sistem pengelolaan sampah, tentu diperlukan suatu
mekanisme dan sistem kelembagaan, organisasi yang dibutuhkan dalam
pengelolaan sampah pada permukiman heterogen. Pengembangan
sistem pengelolaan sampah, sebagai suatu inovasi dengan mengacu
pada penggunaan sistem, metode praktis, diharapkan sistem ini
berpengaruh terhadap pengembangan edukasi dan pemberdayaan.
Partisipasi dan pemberdayaan diharapkan menjadi panduan dalam sistem
pengelolaan sampah berbasis komunitas dikawasan permukiman di Kota
Palu.
Keterkaitan pengembangan sistem dan pengelolaan sampah
berbasis komunitas yang terintegrasi dengan segenap stakeholder di Kota
Palu. Dimana keterpaduan tersebut menurut UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, dimana kawasan perkotaan didefinisikan
sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi. Untuk itu, pengembangan sistem pengelolaan
sampah di kawasan permukiman heterogen di Kota Palu dilakukan secara
terpadu dan melibatkan masyarakat pemukim yang heterogen yang ada
didalamnya. Beragam etnik yang tinggal dikawasan permukiman
perkotaan yang ada dan tersebar didalam kawasan perkotaan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Kota Palu.
Masyarakat yang heterogen tersebut memiliki kebutuhan dan
keinginan yang merupakan cita-cita hidup pada kawasan yang bersih, asri
dan nyaman. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kondisi eksisting pada
kawasan penelitian yang dilakukan pada lima kelurahan dengan fokus
pada kluster permukiman, kawasan perdagangan, pasar tradisonal, pasar
120
modern dan kawasan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Palu
Selatan sebagai Pusat Kota Palu.
Dengan demikian dapat disimpulkan hasil survei lapangan pada
masing-masing kawasan penelitian, dan dikaitkan dengan sistem
pengelolaan sampah yang ada memiliki karakteristik dan permasalahan
tersendiri yang komplek. Kondisi yang ditemukan adalah masih kurangnya
penggunaan manajemen sampah baik, operasional waktu pengelolaan
sampah, terlambatnya pengangkutan sampah dari TPS menuju ke-TPA,
kelengkapan prasarana dan sarana sampah baik berupa alat angkut
(motor dan mobil), Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang kurang
memadai, serta minimnya tenaga kerja pengangkut sampah yang
tersedia. Permasalahan yang kompleks tersebut yang kemudian menjadi
lebih rumit, dibarengi juga dengan masalah-masalah dan aspek-aspek
yang saling terkait.
5. Penanganan Sumber Masalah Sampah Dengan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Permasalahan pembangunan prasarana dan sarana sampah pada
permukiman perkotaan menghadapi permasalahan yang kompleks, antara
lain; a) terbatasnya prasarana dan sarana sampah di permukiman
perkotaan, sehingga kurang menunjang peningkatan aktivitas sosil
ekonomi masyarakat, b) terbatasnya anggaran pembangunan daerah, c)
kurang investasi sumberdaya manusia melalui pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan keterampilan, d) terbatasnya pengembangan peran swasta
untuk berinvestasi dan peran partisipasi masyarakat, e) masih lemahnya
koordinasi segenap stakeholders dalam penyusunan rencana
pemgembangan prasarana dan sarana sampah pada kawasan
permukiman. Kompleksitas masalah sampah akan berdampak pada
kondisi penanganan sampah yang menumpuk, tersebar dan sangat
mengganggu aktifitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat sehari-
hari. Faktor-faktor masalah sampah lebih banyak diakibatkan oleh: a)
121
volume timbulan sampah meningkat, b) terbatasnya daya tampung
Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta tidak tertibnya
pendistribusian dan waktu pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) yang tidak tepat waktu, c) minimnya edukasi dan partisipasi
masyarakat yang kurang, d) manajeman sampah yang tidak efektif.
Untuk itu, agar masalah sampah dapat tertangani dengan baik
seharusnya dirumuskan melalui potensi peningkatan partisipasi
masyarakat, yang melahirkan kepekaan untuk menjadi kader lingkungan,
dan juga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat di kawasan
permukiman. Meskipun memiliki dampak negatif dan positif terkait
masalah sampah, namun bila dikelola secara baik dan sistematis,
terintegrasi dan berkesinambungan akan meningkatan taraf hidup warga
secara ekonomis dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku
warganya. Kebaikan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah akan
berimplikasi terhadap perubahan pola pikir warga yaitu bagaimana
mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada untuk pengelolaan
sampah dimana masyarakat lokal menjadi pelaku utama.
Pola pikir yang dilandasi perspektif kesadaran kolektif untuk
membumikan pola penanganan sampah dalam kawasan permukiman
yang heterogen di Kota Palu akan menjadikan wajah kota memiliki
estetika, layak huni, nyaman, harmonis dan berkelanjutan. Adapun dasar
logikanya, adalah sesuai amanat UU Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun
2008 (pasal 4), bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pendapat Adisasmita
(2010:90) dengan Penebar Swadaya (2008;17), bila disandingkan dengan
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merupakan suatu
pengembangan sistem penyelesaian, pengelolaan sampah, manajemen
berkelanjutan, terintegrasi dengan kesadaran kolektif untuk
membumikannya dalam ruang permukiman heterogen di Kota Palu.
122
6. Konsep Model Pengelolaan Sampah Permukiman Terpadu
Konsep model pengelolaan sampah perkotaan terpadu dengan
menitik beratkan persoalan sampah yang sering muncul akibat
perencanaan sektoral. Sering kali pemerintah kota kurang siap dalam
menerima tanggung jawab operasi dan pemeliharaan, sehingga hasil
penanganannya kurang memuaskan. Sementara konsep pengelolaan
sampah, menganut prinsip keterpaduan dengan memiliki syarat dan
kriteria sebagai suatu proses perencanaan berbasis dari bawah (bottom
up planning). Dimana lebih menitik beratkan pengembangan pada
partisipasi masyarakat. Selanjutnya konsep dan strategi pengelolaan
sampah permukiman kota dilakukan secara terpadu, penanganan sampah
perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta dan
masyarakat. Aspek-aspek pengelolaan sampah secara terpadu dengan
tahapan-tahapan yang terdiri atas; a) upaya cegah (reduce), b) upaya
pakai ulang (reuse), c) upaya daur ulang (recycle), menjadi solusi
penanganan sampah. Penerapan aspek-aspek ini akan berdampak
kesistem pengelolaan sampah secara terpadu, terintegrasi guna
melindungi kerusakan lingkungan dan meningkatkan kesehatan
lingkungan permukiman. Konsep, proses, dan produk kreativitas
masyarakat dalam pengelolan sampah secara terpadu pada permukiman
yang heterogen di atas, sejalan dengan pendapat Setioko (2013), yang
menjelaskan bahwa bentuk permukiman perkotaan biasanya berupa
ruang permukiman terencana, dalam pengembangan RTRW Kota.
Pengembangan sistem rencana penyelesaian pengelolaan sampah dan
manajemen yang berkesinambungan serta diintegrasikan dengan
kesadaran kolektif untuk membumikannya dalam ruang permukiman yang
heterogen di Kota Palu.
Dengan demikian dapat disimpulkan, konsep rencana penyelesaian
masalah sampah berdasarkan dua konsep pola pikir antara amanat
123
Undang Undang (UU) dengan rencana mengintegrasikan sistem
pengelolaan sampah dengan upaya secara kolektif melibatkan
masyarakat lokal sebagai pelaku. Untuk penataan lingkungan dimasa
depan potensi masyarakat lokal yang ada dapat dijadikan sebagai kader
lingkungan yang terpilih melalui musyawarah warga komunitas selanjutnya
diakomodasi melalui Surat Keputusan (SK) pemimpin wilayah yaitu Lurah,
Camat atau Walikota Palu. Keputusan ini berimplikasi terhadap kebijakan,
secara kelembagaan, dimana dilakukan pelatihan untuk peningkatan
partisipasi masyarakat yang terintegrasi kedalam Rencana Tata Ruang
Kota (RTRK) terkait dengan sistem pengelolaan sampah berbasis
komunitas di kawasan yang heterogen dalam ruang permukiman di Kota
Palu. Dengan demikian Model Pengelolaan Sampah di Kawasan
Heterogen Kota Palu yang dapat diterapkan adalah sebagaimana Gambar
33 berikut ini :
Gambar 33 Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu
E. Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kawasan Permukiman Heterogen Di Kota Palu
1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
124
Menurut Ghozali, (2013), instrumen penelitian sangat menentukan
kualitas data yang diperoleh. Data penelitian menjadi sahih dan dapat
dipercaya apabila instrumen penelitian valid dan reliabel. Uji instrumen
yang dilakukan mencakup uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan
program SPSS 16. Uji validitas program SPSS menggunakan korelasi dan
regresi. Pengujian menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikansi 0,05.
Adapun hasil dari pengujian menunjukkan bahwa dari 49 pertanyaan yang
diajukan setelah dilakukan uji variabel dan hasil analisis dinyatakan 49
valid dan layak dianalisis lebih lanjut. Dari hasil 49 pertanyaan penelitian
yang diukur, sesuai pendekatan diagram jalur terdapat 4 (empat) buah
variabel terdiri dari 3 (tiga) variabel eksogeneus, yaitu X1, X2, dan X3
responden dijadikan dasar uji valid dan reliabilitas. Hasil nilai p dapat
diketahui apakah ada pengaruh antara X1, X2, dan X3 dengan Y atau >
0.5.
Hasil diagram jalur tersebut terdapat 4 (empat) variabel eksogenus,
tersebut di atas dan sebuah variabel endogenus Y serta sebuah variabel
residu e. Dengan demikian analisis jalur mengikuti pola model structural
yang ditentukan sesuai ke 4 (empat ) variabel yang diukur. Adapun hasil
dari pengujian menunjukkan bahwa dari 49 pertanyaan yang diajukan,
dengan asumsi penelitian untuk di uji terdiri dari variabel;
a. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 +
X6
b. Klasifikasi sampah = X7 + X8 + X9
c. Pengelolaan persampahan = X10
125
d. Model pengelolaan persampahan = X11
Dengan demikian hasil penelitian, selanjutnya akan diuji validitas
instrumen hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 23 dan Tabel 24.
Berdasarkan Tabel 12 Aspek Partisipasi Masyarakat dari 49 indikator yang
diuji dapat disajikan jawaban dari 135 responden yang disebabkan
beberapa faktor yang sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan teori
dan syarat responden. Adapun karakterisitik responden teridiri atas tingkat
pendidikan, pekerjaan, umur dan jenis kelamin.
Secara umum pada Tabel 12, 17, 19, dan 21 tersebut diatas,
menggambarkan ada 4 (empat) variabel atau lebih, yaitu bentuk hubungan
dan keeratan hubungan. Untuk mengetahui bentuk hubungan digunakan
analisis regresi dan korelasi. Dari 49 indikator yang diuji, sesuai jawaban-
jawaban dari 135 responden. Muhidin dan Abdurahman (2007 : 221),
mendeskripsikan dalam analisis regresi inidipergunakan untuk menelah
hubungan antar variabel atau lebih yang modelnya belum diketahui. Oleh
karena itu, terkait dengan analisis jalur (Path Analysis), digunakan apabila
secara teori yang sudah ditentukan terdahulu sesuai tujuan
penelitian.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya
hubungan sebab akibat sesuai tujuannya adalah untuk menerangkan
akibat langsung dan tidak langsung dari kedua variabel antara variabel
eksogenus (independen X) dengan variabel endegenus (terikat Y) dan
varibel residu (e).
Berkaitan dengan analisis regresi, ada 4 (empat) kegiatan yang
dapat dilaksanakan dalam analisis regresi, diantaranya : a) mengadakan
126
estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris; b) menguji berapa
besar variasi variable Y dapat diterangkan variabel X, c) menguji apakah
estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak, d) melihat apakah tanda
dan magnitude dari estimasi parameter cocok dengan teori ( M.Nazir,
1983 dalam Muhidin dan Abdurahman (2007 : 222).
2. Model Struktur Hubungan Kausal dari Variabel, X1, X2, dan X3,
ke Y
Muhidin dan Abdurahman (2007 : 222), menyatakan bahwa dalam
diagram jalur, merupakan diagramatik antara variabel pengujian dan
kausal yaitu variabel yang eksogenus (independen X) dengan variabel
endegenus (terikat Y). Kedua variabel ini akan memperlihatkan arah
hubungan kedua variabel secara terstruktur. Untuk menjelaskan
diagramatik dan hubungan kausal dari kedua variabel tersebut,
merupakan hubungan dari masing-masing teori yang sudah ditetapkan.
Adapun masing-masing variabel terdiri dari 4 (empat) konsep variabel
yaitu X1 (partisipasi dan pemberdayaan), X2 (klasifikasi sampah), X3
(pengelolaan sampah), dan Y (model pengelolaan sampah).
Selanjutnya dalam analisis jalur dari masing-masing hubungan ke
empat variabel tersebut akan terlihat anak panah yang memiliki ke empat
ariabel, hal ini dapat dilihat pada Gambar 34 berikut ini :
127
Partisipasi dan Pemberdayaan
Masyarakat X1
Pengelolaan Sampah
X3
Klasifikasi Sampah
X2
X2
Model Pengelolaan
Sampah Berbasis Komunitas di
Kawasan Heterogen Kota
Palu Y
Gambar 34 Hubungan Kausal Struktur X1, X2 dan X3 Terhadap Y Sumber: Hasil perhitungan SPSS 2016.
Gambar 34 tersebut di atas menggambarkan hubungan kausal
struktur yang menunjukkan bahwa diagram jalur tersebut terdapat tiga
buah variabel yaitu X1 (partisipasi dan pemberdayaan), X2 (klasifikasi
sampah), X3 (pengelolaan sampah), dan Y (model pengelolaan sampah).
Dari ke empat variabel masing-masing memetakan hubungan korelasional
antara variabel X1 (partisipasi dan pemberdayaan), X2 (klasifikasi
sampah), dan X3 (pengelolaan sampah). Selanjutnya dari ketiga variabel
X1, X2, X3 menyatakan ada hubungan secara korelasional dengan
variabel Y.
Selanjutnya dari Gambar 34 tersebut adalah merupakan diagram
jalur yang sederhana. Diagram tersebut menyatakan bahwa X2 (klasifikasi
sampah) dipengaruhi secara langsung oleh partisipasi masyarakat dalam
128
membagi sampah yang terurai maupun yang tidak diurai. Dari diagram
tersebut, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas kawasan ruang
permukiman heterogen di Kota Palu dapat diwujudkan menjadi kawasan
yang bersih, nyaman dan produktif, hal ini tergantung dari partisipasi
masyarakat. Hal inipun juga terlihat pada hubungan korelasional antara
X2 (klasifikasi sampah) dengan variabel X3 (pengelolaan sampah).
Dari hubungan korelasional ke tiga variabel bebas X1, X2, X3
eksogenus (independen X) dengan variabel endegenus (terikat Y), yang
dinyatakan oleh persamaan struktur sederhana tersebut. Untuk itu, agar
ruang permukiman heterogen di Kota Palu dapat ditingkatkan menjadi
suatu kawasan yang asri, sehat dan produktif. Selanjutnya agar kawasan
ini diharapkan menjadi suatu inovasi dan model pengelolaan sampah
berbasis komunitas di kawasan heterogen Kota Palu diperlukan adanya
tingkat partisipasi aktif dari seluruh stakeholder.
Dengan demikian untuk menemukan model pengelolaan sampah
produktif dan inovatif tersebut, hanya dapat diupayakan melalui faktor -
faktor non fisik, fisik, dan kebijakan. Ketiga faktor - faktor tersebut dapat
dijadikan dasar, apabila hubungan dari masing-masing variabel bebas (X)
menjadi penyebab-penyebab dan akibat dari partisipasi komunitas dalam
pengelolaan sampah di ruang permukiman, sebagaimana yang
diharapkan dari korelasional untuk mewujudkan variabel terikat (Y)
menjadi model pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan
heterogen Kota Palu.
3. Analisis Diagram Jalur dan Persamaan Struktural
129
Sudjana (2003:297), menyatakan bahwa dalam menguji persamaan
struktural dan sub struktur dalam analisis jalur diperlukan sejumlah asumsi
antara lain; a) hubungan antara variabel dalam model, b) variabel residu
(ɛ) dalam model tidak berkorelasi dalam model, c) dalam sistem hanya
terjadi arus kausal searah, dan d) variabel diukur oleh skala interval. Untuk
itu, agar dalam analisis struktural model dalam diagram jalur disebut
model rekursif, atau model bersifat searah. Dari korelasi antara variabel ke
tiga variabel bebas X1, X2, X3 eksogenus (independen X) dengan variabel
endegenus (terikat Y), yang dinyatakan oleh persamaan struktur. Hasil
analisis jalur antar variabel bisa mendorong pada pemikiran hubungan
kausal, yang didasarkan pada teori. Kerangka penjelasan dari sistem teori
yang menunjukkan kausal antar variabel teridiri dari 4 (empat) konsep
variabel yaitu X1 (partisipasi dan pemberdayaan), X2 (klasifikasi sampah),
X3 (pengelolaan sampah), dan Y (model pengelolaan sampah) dapat
dilihat pada Gambar 35 berikut;
Gambar 35 Menguji Sub Struktur
Sumber : Hasil perhitungan SPSS 2016.
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
(X1)
Pengelolaan
Sampah (X3)
Klasifikasi
Sampah (X2)
Model Pengelolaan
Sampah Berbasis
Komunitas di
Kawasan Heterogen
Kota Palu (Y)
ρX2X1
ρX3X2
ɛ1
ρYX1
ρYX2
ρYX3
R12
R23
R13
130
Berdasarkan Gambar 35 menguji sub struktur dari diagram jalur
tersebut terdapat tiga hal tentang menguji sub struktural yaitu terdapat tiga
variabel eksogenus, yaitu X1, X2, X3 eksogenus (independen) dengan
dengan satu variabel endegenus (Y) serta sebuah variabel residu e. Pada
diagram di atas juga mengisyaratkan bahwa hubungan antara X1, dengan
X2, dengan Y, dengan X2, X3 dengan Y adalah hubungan kausal.
Sedangkan hubungan antara X1 dengan X2, dan X2 dengan X3, dan
dengan Y adalah hubungan korelasional.
Sedangkan sub struktur di atas, terdapat dua buah sub struktur.
Pertama, sub struktur yang menyatakan hubungan kausal dari X1, X2, X3
ke Y, serta kedua sub struktur Y dan e. Sedangkan bentuk persamaan
strukturalnya adalah :
YYXYXYX XXXY 321 321 ( 2)
Pada sub struktur pertama X1, X2, dan X3, ke Y merupakan
variabel eksogenus (X) dan endogenus (Y) dan e sebagai residu
(kesalahan). Pada struktur kedua Y dan e sebagai residu (kesalahan).
Berdasarkan hasil pengujian struktur dan persamaan pada Gambar 35,
maka dapat memberikan kesimpulan adanya hubungan sederhana
struktural pada diagram jalurnya yang terbentuk dari dua sub struktur yang
membangun diagram jalur tersebut.
Dengan demikian pendapat Sudjana (2003:297), untuk menguji
persamaan strukturan dalam analisis jalur diperlukan sejumlah asumsi
antara lain; hubungan variabel dalam model, variabel residu, sebagai
131
sistem searah, dan skala interval (perhitungan) dan sistem mencakup
unsur-unsur yaitu; bagian, interaksi, mengikat, tujuan komunitas
heterogen. Hal ini sesuai Simatupang, (1994:7). Sedangkan model
pengelolaan sampah dalam ruang permukiman di Kota Palu diperlukan
konsep, kriteria, dan syarat-syarat untuk mewujudkan lingkungan yang
sehat dan produktif. Pamekas (2013:21), dalam pengembangan
pembangunan dan pengelolaan sampah kawasan permukiman diperlukan
suatu proses model secara umum antara elemen model, pengembangan
model permasalahan sampah, model identifikasi, dan model
pembangunan dan pengelolaan sampah perkotaan. Kedua Pendapat
Sudjana (2003:297) dan Simatupang (1994:7) bila dibandingkan dengan
Pamekas (2013:21), dapat disimpulkan bahwa diperlukan konsep dan
model sistem pengelolaan dan investasi sarana dan prasarana sampah di
kawasan perkotaan. Untuk itu, dibutuhkan konsep, kebijakan dan tindakan
dalam pengembangan sarana dan prasarana sampah dimasa yang akan
datang.
4. Pengujian Asumsi Analisis Jalur
Muhidin dan Abdurahman (2007:187), menyebutkan analisis regresi
dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.
Untuk menelusuri pola ketiga variabel dan modelnya dan variasi variabel
Xn dan Y. Selanjutnya berkaitan dengan analisis regresi, ada empat
analisis yang dilakukan diantaranya :
Mengadakan estimasi berdasarkan data empiris
132
Menguji besar variasi variable Xn dan Y
Menguji estimasi variabel Xn dan Y, signifikan atau tidak
Melihat tanda dari estimasi hubungan pengaruh variabel X dan Y,
apakah cocok dengan teori yang dikembangkan (Nazir, 1983).
Berdasarkan ke empat estimasi tersebut di atas, perhitungan regresi
dapat dilakukan dengan program SPSS 16 dengan langkah proses
dengan tahapan sebagai berikut ;
a) Menggambar diagram jalur lengkap,
b) Menghitung koefisien korelasi dan regresi,
c) Analisis annova, dan
d) Tabel ringkasan koefisien.
Adapun proses analisis proses perhitungan regresi diuraikan sebagai
berikut :
a. Menggambar Diagram Jalur Lengkap
133
Gambar 36 Diagram Jalur Hubungan Struktur X1, X2 dan X3 Terhadap Y
(Model Regresi Berganda) Sumber : Hasil perhitungan SPSS 2016.
b. Menghitung koefisien korelasi dan regresi,
Menghitung koefisien korelasi dan regresi menggunakan SPSS
16.0, dapat dilihat pada Tabel 24.
Tabel 24 Koefisien Korelasi
X1 X2 X3 Y
X1 Pearson Correlation 1 .566** .589
** .589
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 135 135 135 135
X2 Pearson Correlation .566** 1 .474
** .528
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 135 135 135 135
X3 Pearson Correlation .589** .474
** 1 .660
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 135 135 135 135
Y Pearson Correlation .589** .528
** .660
** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 135 135 135 135
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari pengolahan data ini maka disimpulkan bahwa upaya pemerintah
mempunyai tingkat koefisien korelasi 0,01 dengan tingkat kepercayaan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
(X1)
Pengelolaan
Sampah (X3)
Klasifikasi
Sampah (X2)
Model
Pengelolaan
Sampah Berbasis
Komunitas di
Kawasan
Heterogen Kota
Palu (Y)
ɛ1
ρYX1
ρYX2
ρYX3
R12
R23
R13
R2
YX1X2
R2
YX2X3
134
signifikansi 99.99 %. Artinya, signifikan kuat pada level 0,01, menunjukkan
hasil yang dapat dibuktikan. Selanjutnya diketahui nilai koefisien korelasi
pada Tabel 24, diketahui dengan nilai variabel X1= 1, dan
X2=.566**,X3.589**,, dan Y= 589**. Dapat disimpulkan bahwa besarnya
peluang mengambil kebijakan, untuk menolak hipotesis yang benar
sebanyak-banyaknya 0,01 persen dan benar dalam mengambil keputusan
sedikit-dikitnya 99 % (tingkat kepercayaan).
Dengan demikian taraf signifikansi pada variabel (X1= 1, dan
X2=.566**,X3.589**,,dan Y= 589**), tersebut di atas, peluang munculnya
kesalahan 1 %, artinya bahwa peluang munculnya kesalahan akan terjadi
sebanyak 1 kali dalam kejadian 100.
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 239.630 3 79.877 47.740 .000a
Residual 219.185 131 1.673
Total 458.815 134
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -2.027 1.358 -1.492 .138
X1 .041 .015 .220 2.691 .008
X2 .092 .035 .196 2.621 .010
X3 .508 .089 .438 5.724 .000
a. Dependent Variable: Y
Model Summaryb
Mo
del R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Change Statistics
R Square
Change F Change df1 df2
Sig. F
Chang
e
1 .723a .522 .511 1.294 .522 47.740 3 131 .000
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
135
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 239.630 3 79.877 47.740 .000a
Residual 219.185 131 1.673
Total 458.815 134
b. Dependent Variable: Y
c. Kerangka Hubungan Kausal Empiris
Kerangka hubungan kausal empiris antara X1 dan X2
terhadap Y dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai berikut :
597,0287,0427,0 21
21 21
XXY
XXY YYXYX
(3)
Dimana : 403,021
2 XYXR
Sehingga 597,0403,01121
2 XYXY R
Kerangka hubungan kausal empiris antara X2 dan X3
terhadap Y dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai
berikut :
504,0529,0278,0 32
32 32
XXY
XXY YYXYX (4)
Dimana : 496,032
2 XYXR
Sehingga 504,0496,01132
2 XYXY R Kerangka hubungan kausal empiris antara X1, X2 dan X3
terhadap Y dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai
berikut :
478,0438,0196,0220,0 321
321 321
XXXY
XXXY YYXYXYX (5)
136
Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat (X1)
Pengelolaan Sampah (X3)
Klasifikasi Sampah (X2)
Model Pengelolaan
Sampah Berbasis
Komunitas di Kawasan
Heterogen Kota Palu (Y)
ɛ1 = 0,478
ρYX1 = 0,220
ρYX2 = 0,196
ρYX3 = 0,438
R12 = 0,566
R23 = 0,474
R2
YX1X2 = 0,403
R2
YX2X3 = 0,496 R13 = 0,589
Dimana : 522,0321
2 XXYXR
Sehingga 478,0522,011321
2 XXYXY R
d. Hasil Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris
Gambar 37 Hasil Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris
Sumber: Hasil perhitungan SPSS 2016.
e. Memaknai Hasil Analisis Jalur
Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur struktur tersebut, maka
dapat disimpulkan beberapa informasi yaitu :
1) Besarnya kontribusi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (X1)
yang secara langsung mempengaruhi model pengelolaan
persampahan berbasis komunitas di kawasan heterogen Kota Palu
(Y) adalah 0,2202 = 0,0484 atau 4,84%.
2) Besarnya kontribusi klasifikasi sampah (X2) yang secara langsung
mempengaruhi model pengelolaan persampahan berbasis komunitas
di kawasan heterogen Kota Palu (Y) adalah 0,1962 = 0,0384 atau
3,84%.
3) Besarnya kontribusi pengelolaan persampahan (X3) yang secara
langsung mempengaruhi model pengelolaan persampahan berbasis
137
komunitas di kawasan heterogen Kota Palu (Y) adalah 0,4382 =
0,1918 atau 19,18%.
4) Besarnya kontribusi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (X1)
dan klasifikasi sampah (X2) berpengaruh secara simultan dan
langsung terhadap model pengelolaan persampahan berbasis
komunitas di kawasan heterogen Kota Palu (Y) adalah 0,403 x 100%
= 40,30%, sisanya sebesar 59,7 dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak dijelaskan dalam model yang diperoleh.
5) Besarnya kontribusi klasifikasi sampah (X2) dan pengelolaan
persampahan (X3) berpengaruh secara simultan dan langsung
terhadap model pengelolaan persampahan berbasis komunitas di
kawasan heterogen Kota Palu (Y) adalah 0,496 x 100% = 49,60%,
sisanya sebesar 50,4 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
dijelaskan dalam model yang diperoleh.
f. Tabel Ringkasan Hasil Analisis Penelitian
Berdasarkan Tabel 24 hasil koefisien korelasi dan diagram jalur maka
Pengaruh Langsung, Pengaruh Total dan Pengaruh Bersama Partisipasi
dan Pemberdayaan Masyarakat (X1), Klasifikasi Sampah (X2) dan
Pengelolaan Sampah (X3) Terhadap Model Pengelolaan Sampah
Berbasis Komunitas Di Kawasan Heterogen Kota Palu (Y), dapat dilihat
pada hasil dimana besarnya pengaruh antara ketiga variabel tersebut
pada Tabel 25 berikut ini :
138
Tabel 25 Ringkasan Hasil Penelitian dimana Besarnya Pengaruh Variabel X Terhadap Y dan ɛ
No Variabel Koefisien
Jalur
Pengaruh Pengaruh Bersama
321
2XXYXR
Langsung Total
1 2 3 4 5 6
1 X1 0,220 0,220 4,84% -
2 X2 0,196 0,196 3,84% -
3 X3 0,438 0,438 19,18% -
4 X1 dan X2 - - - 0,403 = 40,30%
5 X2 dan X3 - - - 0,496 = 49,60%
6 X1 dan X3 - - - 0,503 = 50,30%
7 X1, X2 dan X3 - - - 0,522 = 52,20%
8 ɛ 0,478 0,478 47,8% -
Sumber: Hasil perhitungan SPSS 2016.
Berdasarkan Tabel 25 ringkasan hasil pengujian besarnya pengaruh
variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y dan. Selanjutnya hasil pengujian pada
Tabel 25 memaknai hasil analisis jalur struktur jika dibandingan dengan
hasil pengujian Tabel 24 Koefisien Korelasi dengan nilai signifikan kuat
pada level 0,01, menunjukkan hasil yang dapat dibuktikan yang benar
sebanyak - banyaknya 0,01 persen dan benar dalam mengambil
keputusan sedikit - dikitnya 99 % (tingkat kepercayaan), yang
menunjukkan hasil yang terbukti.
Dari dua hasil pengujian pada persamaan struktural, diperoleh
temuan sebagai berikut:
Temuan pertama adalah, Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
(X1) dan klasifikasi sampah (X2) berkontribusi secara simultan dan
signifikan terhadap model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
kawasan heterogen Kota Palu (Y), hal ini diketahui dari hasil nilai koefisien
139
korelasi dari variabel X1= 1, dan X2=.566**. Dapat disimpulkan bahwa
besarnya peluang mengembangkan konsep, strategi, dan tujuan
pengelolaan sampah berbasis komunitas, dengan hasil pengujian terbukti.
Artinya besarnya peluang mengembangan teori dengan taraf signifikansi
pada variabel X1= 1, dan X2, Y, dengan hasil 1 % dan 0,01 %, terbukti
dapat dikembangkan teori dengan tingkat kepercayaan 99 %, dengan
hasil pengujian terbukti. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek
peningkatan partisipasi akan berpengaruh dapat meningkatkan peran
masyarakat atau komunitas dalam pengelolaan sampah sebagai pelaku.
Untuk itu, pengembangan teori model pengelolaan sampah berbasis
komunitas di kawasan heterogen di Kota Palu terbukti. Hal ini sesuai
penelitian Fatma (2007:27), partisipasi menjadi tujuan pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan perannya didalam pembangunan, Abe
(2002), pemberdayaan masyarakat sejak persiapan sosial, perencanaan,
pelaksanaan serta pengawasan, menjadi wahana untuk mengubah skema
politik lama. Dari “top down” menjadi “bottom up”. Haryanto (2001:73), dan
Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29), menyatakan bahwa
stakeholders berperan sebagai planner (perencana), pengusaha,
masyarakat, pers, LSM, dan informal leader. Konsep teknis operasional
pengelolaan sampah didukung sarana dan prasarana operasional,
Hartoyo (1998:6) dan (SNI) Nomor 19-2454-2002, tentang Tata Cara
Pengelolaan Sampah di Permukiman. Pengembangan konsep, kebijakan,
strategi dan tujuan masyarakat kelompok di permukiman heterogen
didasarkan pada Rencana Tata Ruang (RTRK) Kota Palu. Oleh karena itu,
140
konsep dasar kegiatan berbasis komunitas untuk mengelolah sampah,
adalah merupakan implementasi dukungan dan keterlibatan dari segenap
stakeholders yang terkait dalam pengelolaan sampah adalah sebagai
model pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan heterogen di
Kota Palu.
Temuan kedua adalah klasifikasi sampah (X2) dan pengelolaan
sampah (X3) berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap model
pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan heterogen Kota Palu
(Y), hal ini diketahui berdasarkan hasil nilai koefisien korelasi dari variabel
X2=.566**, X3.589**,, dan Y= 589**. Dapat disimpulkan bahwa besarnya
peluang mengembangkan konsep, strategi, dan tujuan pengelolaan
sampah berbasis komunitas, dengan hasil pengujian terbukti. Artinya
besarnya peluang mengembangan teori dengan taraf signifikansi pada
variabel X1= 1, dan X2, Y, dengan hasil 1 % dan 0,01 %, terbukti dapat
dikembangkan teori dengan tingkat kepercayaan 99 %, dengan hasil
pengujian terbukti.
Dengan demikian konsep model pengelolan sampah berbasis
komunitas di kawasan heterogen di Kota Palu dapat dikembangkan. Hal
ini sesuai penelitian Haryanto (2001:73), dan Widyatmoko dan Sintorini
Moerdjoko, 2002:29), menyatakan bahwa stakeholders berperan sebagai
planner (perencana), pengusaha, masyarakat, pers, LSM, dan informal
leader. Untuk itu penentuan ide, konsep, kebijakan, strategi dan tujuan
dari masyarakat secara kelompok di permukiman heterogen didasarkan
pada Rencana Tata Ruang (RTRK) Kota Palu. Oleh karena itu, konsep
141
dasar kegiatan berbasis komunitas untuk mengelolah sampah, adalah
merupakan hasil dukungan dan keterlibatan dari seluruh stakeholders
yang terkait dalam pengelolaan sampah.
Hal ini juga sesuai penelitian terhadap konsep teknis operasional
pengelolaan sampah permukiman yang didukung sarana dan prasarana
operasional, Hartoyo (1998:6) dan (SNI) Nomor 19-2454-2002.
Pengembangan teori, konsep, kebijakan, strategi dan tujuan masyarakat
secara kelompok di permukiman heterogen didasarkan rencana tata ruang
(RTR) Kota Palu. Sehingga, konsep dasar pengelolaan sampah berbasis
komunitas dengan dukungan seluruh stakeholders yang terlibat dalam
pengelolaan sampah adalah menjadi Model Pengelolaan Sampah
Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu.
5. Temuan Terkait Model Partisipasi dan Pemberdayaan
Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
di Kawasan Heterogen Kota Palu.
Hasil dari model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
permukiman heterogen berdasarkan hasil nilai analisis jalur, tentang
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengelola
sampah dan sesuai dengan klasifikasi sampah, diketahui ada dua analisis,
pertama yaitu adanya variabel yang mempengaruhi aspek model
pengelolaan sampah berbasis komunitas di permukiman heterogen, dapat
dilihat pada Tabel 19 dan Tabel 21. Serta diketahui tingkat partisipasi
masyarakat dalam mengelola sampah dengan berbasis komunitas di
142
kawasan heterogen Kota Palu, dapat dilihat pada Tabel 12 Tingkat
partisipasi masyarakat.
Analisis jalur kedua melalui metode partisipasi masyarakat
diharapkan dapat berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap
model pengelolaan persampahan berbasis komunitas di kawasan
heterogen Kota Palu. Adapun variabel yang mempengaruhi aspek model
pengelolaan sampah berbasis komunitas di permukiman heterogen, terdiri
dari dua variabel yaitu, pengembangan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat (X1) dan peningkatan pengelolaan sampah dan berdasarkan
klasifikasi sampah (X3), yang berkontribusi secara simultan dan signifikan
terhadap pengembangan teori model pengelolaan persampahan berbasis
komunitas di permukiman heterogen Kota Palu (Y).
Tabel 26 Temuan Terkait Konsep Model Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Heterogen di Kota Palu
Aspek Konsep Model Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Permukiman Heterogen Kota Palu
Teori Terdahulu Kaitan Temuan Penelitian dengan Teori
Menurut Adi (2008:110),
menjelaskan bahwa partisipasi
masyarakat adalah adanya keikut
sertaan ataupun keterlibatan
masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah,
potensi dan pengambilan
keputusan terhadap alternatif dan
solusi penanganan masalah
sampah, dengan keterlibatan
masyarakat sebagai pelaku.
Aspek yang dominan adalah
aspek partisipasi masyarakat dan
budaya lokal, dihadapkan adanya
perbedaan status sosial X1= 1.
Artinya nilai 1, mengandung arti
diterima 100 persen. Tingkat
partisipasi masyarakat akan
berpengaruh meningkatkan
partisipasi masyarakat berbasis
komunitas heterogen dapat
diberdayakan.
143
Dari Tabel 26 terlihat temuan tingginya model nilai partisipasi
masyarakat dimana aspek yang dominan adalah aspek partisipasi
masyarakat dan budaya lokal, dipengaruhi perbedaan status sosial, yang
dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat. Dengan model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
permukiman heterogen di Kota Palu, dapat terjadi perubahan sikap, pola
pikir dan perilaku masyarakat. Model pengelolaan sampah dan perubahan
perilaku dapat berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi melalui
perubahan nilai-nilai kesadaran, dan menjaga lingkungan permukiman
yang heterogen tetap nyaman, bersih dan terjadi peningkatan kualitas
lingkungan.
6. Temuan Terkait Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Permukiman Heterogen di Kota Palu. Hasil model pengelolan sampah berbasis komunitas di permukiman
heterogen, berdasarkan hasil nilai analisis jalur, tentang model
pengelolaan sampah dan juga klasifikasi sampah dalam kontribusinya
secara simultan dan signifikan terhadap model pengelolaan sampah
berbasis komunitas di kawasan heterogen Kota Palu. Adapun variabel
yang mempengaruhi aspek model pengelolaan sampah berbasis
komunitas di permukiman yang heterogen, terdiri dari dua variabel yaitu,
klasifikasi sampah (X2) dan dan pengelolaan sampah (X3) berkontribusi
secara simultan dan signifikan terhadap model pengelolaan sampah
berbasis komunitas di kawasan heterogen Kota Palu (Y) dapat dilihat pada
Tabel 20. Hasil nilai koefisien korelasi dari variable X2=.566**, X3.589**,,dan
Y= 589**. Dapat disimpulkan bahwa besarnya peluang mengembangkan
144
konsep, strategi, dan tujuan pengelolaan sampah berbasis komunitas,
sesuai hasil analisis jalur pada Tabel 19 dan Tabel 21 dengan hasil
pengujian terbukti. Artinya besarnya peluang mengembangan teori model
pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kota Palu, dapat dilihat pada
Tabel 27.
Tabel 27 Temuan Terkait Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kawasan Heterogen di Kota Palu
Aspek Konsep Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen Kota Palu
Teori Terdahulu Kaitan Temuan Penelitian dengan Teori
Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko,2002:29), seharusnya stakeholders berperan sebagai planner, pengusaha, masyarakat, pers, LSM, dan informal leader, dalam dalam pengelolaan sampah. Hal ini sesuai penelitian Hartoyo (1998:6) dan (SNI) Nomor 19-2454-2002. Pengembangan teori, konsep, kebijakan, strategi dan tujuan dalam pengelolaan sampah, ekonomis, dan produktif.
Aspek yang dominan adalah aspek klasifikasi sampah dan pengelolaan sampah, yang didukung variabel terdiri dari X2= 566**, X3.589**,, dan Y= 589**. Hasil analisis jalur, menyatakan bahwa model pengelolaan sampah dapat meningkatkan pendapatan komunitas dan seharusnya didukung oleh segenap stakeholder.
Dari Tabel 27 terlihat temuan tingginya model pengembangan
adalah aspek keterlibatan langsung dari stakeholder bersama masyarakat
untuk terlibat. Dengan model pengelolaan sampah berbasis komunitas di
permukiman heterogen di Kota Palu, dapat terjadi perubahan sikap, pola
pikir dan perilaku masyarakat, serta berdasarkan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan. Dan dibuktikan bahwa pengelolaan
sampah yang baik dan benar berpengaruh terhadap peningkatan
pendapatan warga atau komunitas. Selanjutnya keterlibatan segenap
stakeholders dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan agar model
pengelolaan sampah di kawasan heterogen Kota Palu dapat terintegrasi
dan terpadu.
7. Filosofis Model Integrasi Pengelolaan Sampah di Kota Palu
145
Latif (2011), menyatakan filosofis, pengembangan Model
Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Heterogen di Kota Palu,
seharusnya terintegrasi antara ruang, aktivitas dan kebijakan strategis
yang merupakan suatu proses menyatukan komponen fisik, non fisik dan
keruangan saling terkait. Dengan memahami hubungan, pengembangan
dan model pengelolaan sampah berbasis komunitas heterogen di Kota
Palu, memiliki interelasi peningkatan fisik dan fungsional dan manajemen.
Terintegrasinya ketiga aspek tersebut sebagai suatu proses model perlu
penyederhaan, disebabkan kompleksitas konsep yang diukur, model
analisis kuantitatif (Bungin, 2006;36). Hal ini sesuai penelitian Pamekas,
(2013:47) tentang pelayanan sarana dan prasarana dalam aspek
pengelolaan sampah permukiman di Sulawesi Tengah menduduki Nomor
22 dari 27 Provinsi di Indonesia. Dengan memahami pelayanan prasarana
sampah tersebut di atas, dan dikaitkan dengan hasil keluaran analisis
kuantitatif membutuhkan analogi yang dapat dijadikan filosofis dengan
tujuan merumuskan kepedulian, semangat, motivasi, untuk menemukan
nilai kemanusian berbasis peran nilai tanggung jawab pemangku
kepentingan.
Paradigma Nilai Memanusiakan Pemangku Kepentingan Sebagai
Pelaku (PNMPKSP). Secara filosofis, nilai (PNMPKSP), diibaratkan
filosofis tanaman, yang menghasilkan buah, sepanjang masa. Untuk itu
sebuah filosofis, teknologi, dan PNMPKSP, sebagai sebuah model yang
baik dan mampu menghasilkan model hubungan yang terjadi dalam ruang
heterogen untuk suatu proses dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.
Hasil analisis, dan proses menyatukan komponen fisik, non fisik,
fungsional yang terintegrasi secara strategis, dan nilai-nilai PNMPKSP.
Model PNMPKSP dapat mewujudkan model fisik, dan fungsional ruang
yang terintegrasi dengan kebijakan serta menjadi model PNMPKSP dapat
digunakan sebagai alat, untuk pengembangan kualitas masyarakat di Kota
Palu, melalui pengelolaan sampah di Provinsi Sulawesi Tengah yang
membumi.
146
Berdasarkan komponen Model Pengelolaan Sampah yang
terintegrasi atara komunitas heterogen sebagai pelaku penanganan
kompleksitas masalah sampah dan pemangku kepentingan sebagai juga
pelaku, disajikan pada Gambar 38.
Gambar 38. Temuan Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Heterogen Terintegrasi dengan Segenap Stakeholder
Berdasarkan Gambar 38 komponen model pengelolaan sampah
yang terintegrasi secara fisik, non fisik, disertai manajemen yang baik
berdasarkan kekayaan nilai budaya yang ditunjukkan dalam aktivitas
peran pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif. Dengan
memahami dan memaknai Gambar 38 Komponen Model Pengelolaan
Sampah Terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan
sampah berbasis komunitas di kawasan heterogen Kota Palu adalah
mengintegrasikan pola penanganan sampah sejak dari sumbernya dimana
warga terlibat sejak dini untuk mengelola sampah dengan tingkat
partisipasi sampai dengan 60 – 80 % dimana diyakini akan dapat
mengurangi sampah sampai dengan 30 - 40 % sebelum dibuang ke
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). Komunitas masyarakat
mengelola sampah dari tingkat lingkungan kecil RT/RW sampai dengan
Kompleksitas Masalah Sampah
Model Pengelolaan
Sampah Berbasis
Komunitas di Kawasan
Heterogen Kota Palu Komunitas
Heterogen Sebagai Pelaku
Pengelola
Peran Pemerintah &
Pemangku Kepentingan
147
tingkat kelurahan, sementara peran kelurahan dan Kecamatan adalah
menyediakan lahan TPST dan sarana pengangkutan ke TPA, pemerintah
kota hanya mengelola fungsi TPA sebagai tempat pemrosesan akhir
sampah.
Model teoritis yang diuji dengan menggunakan metode analisis
kuantitatif dengan Analisis Jalur didapatkan hasil yang memenuhi
berdasarkan tujuan penelitian yaitu; Bagaimana model pengelolaan
sampah berbasis komunitas di kawasan permukiman heterogen di Kota
Palu?. Berdasarkan kriteria tingkat kesalahan (ɛ) merupakan model yang
sesuai, meskipun tidak dijadikan analisis. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa indikator dari variabel yang diuji merupakan dimensi
acuan yang sama bagi konsep yang disebut model pengelolaan sampah
terintegrasi dari ke empat variabel yang dikaji. Disisi lain, makna
hubungan, pengelolaan dan model yang ditemukan dapat dikaji
rangkuman teori terdahulu dengan kaitan temuan penelitian dengan teori
disajikan pada Tabel 28, berikut.
Tabel 28. Temuan Kaitan Penelitian dengan Teori Model Pengelolaan Sampah Produktif,
No Teori Terdahulu Kaitan Temuan Penelitian
dengan Teori
1
Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko,2002:29), seharusnya stakeholders berperan sebagai planner, pengusaha, masyarakat, pers, LSM, dan informal leader, dalam dalam pengelolaan sampah.
Aspek yang dominan adalah aspek klasifikasi sampah dan pengelolaan sampah, yang didukung variabel terdiri dari X2= 566**, X3.589**,, dan Y= 589**. Hasil analisis jalur, menyatakan bahwa model pengelolaan sampah seharusnya didukung segenap stakeholder.
2 Hal ini sesuai penelitian Hartoyo (1998:6) dan (SNI) Nomor 19-2454-2002.
Aspek yang dominan adalah pengelolaan sampah, yang didukung variabel terdiri dari X2=
148
Pengembangan teori, konsep, kebijakan, strategi dan tujuan dalam pengelolaan sampah, ekonomis, dan produktif.
566**, X3.589**,, dan Y= 589**. Hasil analisis jalur, menyatakan bahwa model pengelolaan sampah seharusnya didukung segenap stakeholder.
3 Menurut Adi (2008:110), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah adanya keikut sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, potensi dan pengambilan keputusan sebagai pelaku.
Aspek yang dominan adalah aspek partisipasi masyarakat dan budaya lokal, dihadapkan adanya pemahaman dan tanggung jawab bersama secara sosial, ekonomi X1= 1.
4 Abe (2002), pemberdayaan masyarakat sejak persiapan sosial, perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan, menjadi wahana untuk mengubah skema politik lama. Dari “top down” menjadi “bottom up”.
Aspek yang dominan adalah aspek partisipasi masyarakat dan budaya lokal, dihadapkan adanya pemahaman dan tanggung jawab bersama secara sosial dan ekonomi X1= 1.
148
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut :
1. Hasil analisis menunjukkan untuk mengurangi sampah melalui
partisipasi dapat dilakukan, yaitu : masyarakat heterogen setuju 52,5 %
untuk mengurangi sampah melalui budaya lokal, sebesar 50,0 % sangat
setuju untuk mengurangi sampah melalui peningkatan pemahaman pola
pikir, dan sebesar 57,5 % diyakini masyarakat dapat diberdayakan dan
masyarakat dapat mandiri.
2. Hasil analisis menunjukkan untuk meningkatkan pendapatan komunitas,
yaitu: masyarakat setuju 61,9 % pengelolaan sampah secara
kelembagaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, juga
sebanyak 61,9 % setuju pengelolaan sampah dilakukan secara
teknologi dan biaya dapat meningkatkan pendapatan. Sebanyak 59,5 %
setuju pengelolaan sampah dilakukan dengan secara koordinasi antara
pemerintah dan masyarakat.
3. Model baru pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kawasan
Heterogen Kota Palu disetujui sebesar 68,6 % masyarakat heterogen ini
artinya model baru pengelolaan sampah dapat diterapkan di Kota Palu.
Hal ini sesuai pula dengan hasil nilai koefisien korelasi dari variabel X1=
1, dan X2=.566**, Y. Dapat disimpulkan bahwa besarnya peluang
149
mengembangkan model dan teori pengelolaan sampah dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat, dan berkonstibusi secara
simultan terhadap model. Hasil nilai koefisien korelasi pengaruh
komunitas terhadap klasifikasi sampah, yaitu variabel X2=.566**, Y. dan
variabel pengelolaan sampah X3.589**,, dan berkonstribusi terhadap
pembentukan model sebesar 589**. Dapat disimpulkan bahwa besarnya
peluang mengembangkan model dan teori dengan taraf signifikansi
pada variabel X1= 1, dan X2, Y, dengan hasil 1 % dan 0,01 %. Dengan
demikian Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan
Heterogen Kota di yakini dapat mereduksi sampah sampai dengan 30-
40 %.
B. Saran
1. Dalam pengembangan penelitian selanjutnya, tingkat partisipasi
segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dapat ditingkatkan dan
direkomendasikan penelitian terhadap peran para pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan sampah berbasis
komunitas heterogen secara terpadu.
2. Selain itu organisasi lokal yang ada dapat berperan sebagai model
pemandu didalam komunitas heterogen agar kawasan permukiman
menjadi lebih produktif dan dapat memberikan keuntungan bagi
masyarakat dan pemerintah pada tingkat kelurahan.
3. Peran pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk secara terus
150
menerus memberikan sosialisasi dan pemahaman bagi masyarakat
untuk pengelolaan sampah secara mandiri dan terpadu bersama-sama
antara pemerintah dan masyarakat.
151
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku dan Bahan Cetak Lainnya
Abe, Alexander (2001), Perencanaan Daerah Partisipatif, Pondok Edukasi Jl. Semeru Blok A1 No.4,Klodran Indah, Solo.
Abdullah, Rahman (2000), The Influence Of Settlement Patters On
Agricultureal Productivity In Central Sulawese Indonesia.CuvillerVerlag, Gottigen 2000,Nonnenstieg 8, 37075 Gottinggen,Desertasi Institut Of Rural Development Georg-August University Of Gottinggen.
Abdullah, Rahman (2001), Upaya Meningkatkan Income Penduduk
Kawasan Penyangga Kota Melalui Penataan Prasarana Permukiman. Studi Kasus Kecamatan Parigi, Laporan Penelitian Fakultas Teknik UniversitasTadulako, Palu.
Adiyoso, Wignyo (2002), Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam
Pemberdayaan Masyarakat, ITS Press, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas, Pengembangan
Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
Adi Sabari Yunus, 2006, Megapolitan, Konsep, Problematika dan Prospek,
Pustaka Pelajar. Anonim, 2007,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang. Anonim, 2008,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah Anonim, 2011,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Anonim, 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/Prt/M/2006
Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).
Anonim, 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
152
Azwar A, (1989), Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta
Badan Pusat Statistik, 2012, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2012.
Badan Pusat Statistik, 2014, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik, 2015, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2015. Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1994), Kamus
Besar Bahasa Indonesia. Britha Mikkelsen, 1995, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya
Pemberdayaan (Terjemahan dari : Methods For Development Work and Research: A Guide for Practitioners),Yayasan Obor Indonesia.
Budi D Sinulingga, 2005, Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan
Lokal,PustakaSinarHarapan. Bungin, M.Burhan, (2006) Metodologi Penelitian Kuantitatif. Penerbit
Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Cernea MM. 1992. The Building Blocks of Participation: Testing a Social
Methodology. Di dalam: Bhatnagar B & Williams AC, editor. Participatory Development and the World Bank: Potential Directions for Change. Washington, D.C.: The World Bank.
Chambers, Robert. 1992. Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and
Participatory. Institute of Development Studies Discussion Paper 311. Sussex: HELP.
Chandra, Budiman. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC.
Jakarta Departemen PU, 2006, Pedoman Umum 3R Permukiman,
www.sanitasi.or.id. Eko Budihardjo & Joko Sujarto,1999, Kota Berkelanjutan, Penerbit Alumni,
Bandung Eriyatno. 1999. Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektifitas
Manajemen. Bogor: IPB Press. Ford, A. 1999. Modelling the environment : An introduction to system
dynamic models environmental systems. Island Press. Washington DC.
153
Furqon (2009), Statistik Terapan Untuk Penelitian. Penerbit Alfa Beta,
Alfabrta Bandung, Jl.Gegerkalong Hilir No. 84, Bandung, Cetakan
Ketujuh.
Ghozali, Imam, (2013), Model Persamaan Struktur Konsep dan Aplikasi
dengan Program Amos 21.0, Cetakan V, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang,
Gempur Adnan, (2008), Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH).
Haryadi & Setiawan B.(1995), Arsitektur Lingkungan dan Perilaku (Suatu Pengantar keTeori, Metodologi dan Aplikasi. Gajah Mada University Press.
Hikmat, Harry, Adimihardja, Kusnaka, (2004), Participatory Research
Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penerbit Humaniora. Bandung.
Huraerah, Abu, (2011), Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Humaniora. Bandung
Iqbal Hasan, 2004, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi
Aksara, Jakarta. Isbandi Rukminto Adi, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat
dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Jo Santoso, 2006, Menyiasati Kota Tanpa Warga, Kepustakaan Populer
Gramedia dan Centropolis. Kumar. Ranjit (1996), Researh Methodologi. A Step- By Step Guide For
Beginners, Addison Wesley Logman Australia Pty Limeted 95 Coventry Street Melbourne 3205, Australia.
Kuncoro Sejati, 2009, Pengolahan Sampah Terpadu, Dengan Sistem
Node, Sub Point, Center Poin, Kanisius,Yogyakarta. Lozano, (1999), Community Design And The Culture Of Cities,Cambrige
University Press,Cambrige, New York, Port Chester Melbourne Sydney.
Latif, NurulSyala Abdul (2011), Contextual Integration Waterfront
Development. Thesis submitted to the University of Nottingham
154
School of Built Environment for the Degree of Doctor of Philosophy.
U.K.
Lynch, (1960), The Image Of City,The M.I.T Press, London. Marimin, 2005.Teori dan Aplikasi Sistem Pakar dalam Teknologi
Manajerial. Bogor: IPB Press. Marimin, (2005), Teknik dan Aplikasi Pengambilan keputusan dengan
Kriteria majemuk, cetakankedua, Grasindo Jakarta. Mikkelsen, Britha. (2005). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-
upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Moleong,Lexy J,(2004) Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja
Rosdakarya. Bandung.
Muhajir (2000).Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV. Penerbit Rake Sarasin.Yogyakarta.
Muhiddin,Sambas Ali dan Abdurrahman, Maman, (2007)Analisis
KorelasiRegresidan Jalur Dalam Penelitian. Pustaka Setia.
Bandung.
Munck, D. V, (2009), Research Design And Methods For Studing Cultures. Alta Mira Press. A Division Of Rowman & Littlefield Fublisher,Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200 United Kingdom.
Nana Sudjana, (1977), Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Cetakan
keempat, Penerbit Sinar Baru Algsindo, Bandung.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang
Kebijakandan Strategi Nasional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Persampahan (KSN-SPP).
Pramudya, B. 1989. Permodelan Sistem Pada Perencanaan Mekanisasi
Dalam Kegiatan Pemanenan Tebu Untuk Industri Gula [Disertasi].
Program Pascasarjana, InstitutPertanian Bogor. Bogor.
Priyatno (2010). Paham Analisa Stastistik Data Dengan SPSS. Penerbit PT. BukuSeru. Jakarta.
Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011,
Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, Edisi 4.
155
Rahardjo Adisasmita, 2008, Manajemen Pembangunan Perkotaan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Rahardjo Adisasmita, 2010, Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan
Mandiri, Graha Ilmu, Yogyakarta. Rapoport, Amos. (1977), Human Aspect Of Urban Form. Pergamon Press.
New York,Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt. Rapoport, Amos, (1969, House Form And Culture. University Of
Wisconsin-Milwauke. Prentice-Hall,Inc. Rapoport, Amos (2005), Culture AchitectureAnd Design. Locke Science
Publishing Company, Inc. 28 E. Jackson Building, Suite L.221. Chicago, Illois 60604,USA.
Riduwan, (2008) Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung.
Pamekas, R ( 2013) Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman, Pustaka Jaya. Bandung
Silas. Dkk (2000). Rumah Produktif Dalam Dimensi Tradisional Dan
Pemberdayaan. UPT Penerbit ITS Edisi Pertama, Surabaya. Silas, Johan, 1996, Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Yayasan
Keluarga Bhakti Surabaya dan Surabaya Post. Santoso, Singgih, (2010) Statistik Multivariat. Gramedia. Jakarta. Slamet, J.S, (2000), Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University
Press, Yogyakarta.
Slamet, Y, (1994), Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi
masyarakat, Uni Perss, Surakarta.
Standar Nasional Indonesia, SNI 19-2454-2002, Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum.
Standar Nasional Indonesia, SNI 3242 2008 Tata Cara Pengelolaan
Sampah di Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum. Sudjana (2003) Teknis Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Peneliti.Transito
Bandung.
Sudaryono, Saefullah, Asep Rahardja, Untung, (2012) Statistik Deskriptif
for IT Langkah Mudah Analisis Data. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
156
Sugiyono, (2001) Statistik Non Parametris Untuk Penelitian, Cetakan
Kedua. Alfabeta, Bandung.
Sugiyono (2012).Metode Penelitian Kombinasi. Penerbit Alfabeta
Bandung.
Sugiyono.(2011), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung.Jl.Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung. Cetakan Ke-13 Mei 2011.
Sujarto, Djoko, (1998) Pengantar Planologi, Bandung.ITB. Suharsimi Arikunto, (2003), ”ManajemenPenelitian”, Cetakan Keenam,
Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Suharsimi Arikunto, (2002),” Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan
Praktek”, EdisiRevisi V, Cetakan Kedua belas, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Sumengen Sutomo, Harry Hikmat, Tumpal P Saragi, 2002, Modul
Pelatihan dan Pedoman Praktis Perencanaan Partisipatif, Cv. Cipruy, Jakarta,
Tchobanoglous, G, (1997), Solid Waste, Engineering Principles and
Management Issues, McGraw Hill, Kogakusha. Usman & Akbar (2009), Pengantar Statistika, Penerbit Bumi Aksara, Jl.
Sawo Raya No.18, Jakarta 13220, Edisi Kedua. Usman (2010),Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan
Ke Empat, Penerbit Pustaka pelajar Offset, Yogyakarta. Wilyan Djaja, 2010, Langkah Jitu, Membuat Kompos dari Kotoran Ternak
& Sampah, PT. Agromedia Pustaka. Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, (2002), Menghindari, Mengolah dan
Menyingkirkan Sampah, Abadi Tandur, Jakarta. World Health Organization, (1989), Environmental Sanitary. Proc. Nat.
Sym Therm.Poll. Vanderbilt University Press, Nasville, Tenn. Yunus (2008) Dinamika Wilayah Peri Urban Determinan Masa Depan
Kota. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Y. Matsufuji (1993) Peningkatan Disain TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
Sampah Menuju Metode Sanitary Landfill, Kerjasama JICA dan Departemen Pekerjaan Umum.
157
B. Artikel, Journal, Karya Tulis dan Internet Online
Arnstein, Sherryr. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol.35, No. 4
July 1969, dalam Sumarto ST. Hetifah. 2004. Inovasi, Partisipasi,
dan Good Governance. Jakarta
Bambang Munas Dwiyanto (2011), Model Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah
Perkotaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12 Nomor 2,
Desember 2011, hlm 239-256.
Beta Dwi Utami, Nastiti Siswi Indrasti, Arya Hadi Dharmawan (2008),
Pengelolaan Sampah Rumah tangga Berbasis Komunitas : Teladan
dari Dua Komunitas Di Sleman dan Jakarta Selatan. Jurnal
Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, April
2008, p 49-68,
Damanhuri, Enri : Potret Persampahan di Daerah Urban di Indonesia,
Workshop Nasional Biokonversi Limbah 10-11 April 2006 – Univ.
Brawijaya Malang,
Elmira Shamshiry, Behzad Nadi, Mazliin Bin Mokhtar, Ibrahim Komoo and
Halimaton Saadiah Hashim (2011), Urban solid waste management
based on geoinformatic technology, Full Length Research Paper,
Journal of Public Health and Epidemiology Vol.3 (2), pp.54-60,
February 2011.
Firman L Sahwan dan Sri Wahyono (2001), Pengelolaan Sampah Berbasis
Masyarakat, Studi Kasus Di Kampung Banjarsari, Cilandak Jakarta
Selatan. Jurnal Teknologi Lingkungan Vol 3, No.1 januari 2002: 7-
12,
Geotimes. 2015. 2019, Produksi Sampah di Indonesia 67,1 Juta Ton
sampah Per Tahun. http://www.luckycaesar.com/2016/06/ledakan-
penduduk-peningkatan-timbulan.html
Gian Andrea Blengini, MorisFantoni, Mirko Busto, Giuseppe Genon, Maria
Chiara Zanneti (2012), Participatory approach, acceptability and
transparency of waste management LCAs: Case studies of Torino
and Cuneo, Waste Management 32 (2012)1712-1721. Waste
Management, Elsevier, Journal homepage
:www.elsevier.com/locate/wasman,
158
Lilis Setyorini (2005), Pengelolaan Sampah Dengan Cara Menjadikanya
Kompos, Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 2 No. 1 Juli2005 : 77-
84
Muhammad Ansorudin Sidik, Difusi Inovasi Teknologi Pengelolaan
Sampah Pada Masyarakat. Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol. 8 No.
3 ISSN 1441-318X,
Muhammad Aswadi dan Hendra (2011), Perencanaan Pengelolaan
Sampah Di Perumahan Tavanjuka Mas Kota Palu, Jurnal Majalah
Ilmiah Mektek, Universitas Tadulako, Mektek Tahun XIII No. 2 Mei
2011.
Sri Wahyono (2001), Daur Ulang Sampah Organik Dengan Teknologi
Vermicomposting. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 2, No. 1,
Januari 2001 : 87-92,
Tuti Hendrawati, 2015. Penataan Regulasi Pengelolaan
Sampah. Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup. 2015
Udjianto Prawitro (2007), Riset Partisipatori Pada Pendekatan “Community
Based Development” Dalam Pembangunan Perumahan dan
Permukiman, Seminar Nasional Arsitektur Universitas Budi-Luhur,
Jakarta.
C. Disertasi, Tesis dan Skripsi Dwi Sukmawati, 2009, Model Pemberdayaan Masyarakat pada
Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kutisari Surabaya, ITS
Surabaya.
Faizah, 2008, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat
(Studi Kasus Di Kota Yogyakarta), Universitas Diponegoro
Semarang.
Gafur, Aryan, 2007, Dampak Sosial Ekonomi Dari Pendampingan
Masyarakat dan Perubahan Permukiman di Pusat Kota Parigi,
Universitas Tadulako, Palu.
Hermawan Eko Wibowo, Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah
Permukiman Di Kampung Kamboja Kota Pontianak, Universitas
Diponegoro, Semarang.
159
I Made Rasma, 2003, Pengelolaan Persampahan Dengan Partisipasi
Masyarakat di Kawasan Pariwisata Ubud Kabupaten Gianyar, ITS
Surabaya.
Jaya Dhindaw, 2004, Developing a framework of best practices
forsustainable solid waste management in small tourist island,
University Of Cincinnati.http://www.library.ohiou.edu/
Johan Marta Cahya Saputra, Pengaruh Sikap Dan Tingkat Pendidikan
Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di
Sepanjang Jalan Muktiharjo Raya, Universitas Diponegoro.
Kylie J. Johnson, 2012, The Viability Of Composting As A Waste
Management Strategy In Urban Areas: An Assessment Of Practices
In Baltimore, Maryland; Washington, D.C.; And Edinburgh, Scotland.
The Faculty OfThe College Of Arts And Sciences Of Ohio
University.http://www.library.ohiou.edu/
Lisa A. Blair, 2005, Hamilton county solid waste management district: an
internship. Miami University Oxford, OH. http://
www.library.ohiou.edu/
Muhammad Ramlan Salam, 2002, Partisipasi Masyarakat Dalam
Manajemen Permukiman Di Kawasan Pusat Kota Palu, Universitas
Hasanuddin, Makassar.
Siti Soleha, 2002, Peran Serta Masyarakat Dalam Pembayaran Retribusi
Sampah di Kawasan Perumahan Kota Pekan Baru, ITS Surabaya.
Sriliani Surbakti, 2010, Potensi Pengelolaan Sampah Menuju Zero Waste
Yang Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, ITS Surabaya.
Syarif Burhanuddin, 2010, Model Kebijakan Implementasi Pengelolaan
Persampahan Terpadu Berbasis Kelembagaan Masyarakat di
Kawasan Mamminasata, Universitas Hasanuddin, Makassar.
160
Lampiran 1 KUESIONER PENELITIAN
Kuesioner ini dibuat untuk penelitian Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kawasan Heterogen Kota Palu, penelitian ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Palu, khususnya dalam aspek manajemen, operasional dan peran serta masyarakat. Sehingga sangat diharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi partisipant/responden dalam penelitian ini guna mendapatkan input/masukan demi terciptanya suatu model penanganan sampah yang lebih baik. Atas partisipasi dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Isilah data identitas responden dan lingkari jawaban yang anda pilih dengan benar pada pilihan jawaban sesuai persepsi Bapak/Ibu, atau mengisi titik-titik yang sudah tersedia pada pertanyaan dibawah ini :
Identitas Responden
Nama Responden : .........................................................................................
Umur : ...........................................................................................
Pekerjaan : ...........................................................................................
Pendidikan : SD/ SMP/ SMA/ D3 / S1/ S2/ S3/Prof.
Jenis Kelamin : ............................................................................................
Kelurahan : .....……………………………………….................................
Informasi Umum Model Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kawasan Heterogen Kota Palu, Sulawesi Tengah, subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di Kecamatan Palu Selatan. Sedangkan obyek dalam penelitian adalah hasil aktivitas sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Keterkaitan antara aktivitas masyarakat dan produksi sampah berpengaruh terhadap meningkatnya timbulan sampah ditengah ruang permukiman masyarakat. Meningkatnya aktivitas masyarakat di lingkungan rumah, kantor, sekolah, pasar, toko dan kios maupun industri yang ada di Kecamatan Palu Selatan menuntut adanya konsep operasional terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktivitas dan pengelolaan sampah berbasis komunitas/masyarakat. Model pengelolaan sampah berbasis
161
komunitas/masyarakat dapat tercapai dengan partisipasi aktif dari segenap pelaku yaitu masyarakat, swasta, kelompok swadaya, pemerintah lokal maupun pemerintah Kota Palu. A. Aspek Partisipasi Masyarakat
I. Partisipasi masyarakat dan budaya lokal 1. Masyarakat yang berbeda status sosialnya atau berbeda tingkat
pendidikannya serta asal suku dan budayanya akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya ditengah masyarakat.
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
2. Kemauan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mengelola
sampah di lingkungannya adalah juga bentuk partisipasi masyarakat. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak
Setuju 3. Permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan sehingga
merupakan kepentingan bersama yang harus diprioritaskan didalam pembangunan di Kota Palu.
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
4. Bagaimana mendapatkan solusi bersama untuk mengatasi persoalan
sampah di Kota Palu adalah juga bentuk partisipasi masyarakat. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak
Setuju 5. Budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat masih sangat rendah dan
sebagian masyarakat kurang atau tidak peduli dengan kondisi lingkungannya.
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
6. Masyarakat ada keinginan untuk merubah perilakunya didalam mengurus
sampah asalkan ada informasi atau petunjuk bagaimana cara mengelola yang benar.
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
162
II. Partisipasi Masyarakat dan Pola pikir 7. Setujukah saudara bila dikatakan tingkat partisipasi masyarakat terhadap
upaya pengelolaan sampah di wilayahnya sangat dipengaruhi pola pikir masyarakat? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
8. Apakah masyarakat masih sangat membutuhkan peran pemerintah untuk mengubah pola pikirnya dalam berpartisipasi? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
9. Setujukah saudara bahwa penanganan masalah persampahan bukan hanya tugas pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .Tidak Setuju
10. Setujukah saudara partisipasi masyarakat adalah bagaimana berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk secara bersama sama mengelola lingkungannya sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
11. Peran kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota dalam operasional pengelolaan sampah di kawasan permukiman harus ditingkatkan. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .Tidak Setuju
III. Pemberdayaan Masyarakat 12. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya perlu ditingkatkan baik
sebagai perencana, pelaku, pengawas dan penerima manfaat didalam pengelolaan persampahan berbasis komunitas. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .Tidak Setuju
13. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya perlu ditingkatkan dalam bentuk kerjasama antara semua pihak (masyarakat, RT/RW, kelurahan, kampus/akademisi, LSM, dan KSM) untuk menemukan model baru pengelolaan persampahan di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .Tidak Setuju
163
14. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi program, kegiatan dan rencana aksi untuk menemukan model baru pengelolaan persampahan berbasis masyarakat di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
15. Apakah sudah saatnya masyarakat terlibat secara aktif didalam mengelola sampah dilingkungannya dimana peran pemerintah hanya sebagai fasilitator saja di Kota Palu a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak
Setuju
IV. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat 16. Pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dalam bentuk perencanaan
yang disusun sendiri oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasinya pada lingkungan permukiman di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .Tidak Setuju
17. Masyarakat yang ikut serta didalam lembaga lokal (RT/RW, LPM, BKM dan KSM) dapat berperan sebagai penggagas, dan perencana kebersihan dilingkungannya adalah model pemberdayaan masyarakat didalam pengelolaan persampahan di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .Tidak Setuju
18. Masyarakat perlu ditingkatkan keikut sertaannya dalam kelembagaan lokal dapat berperan sebagai pelaksana, pengawas dan kader lingkungan untuk pengelolaan persampahan di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .Tidak Setuju
19. Masyarakat secara mandiri dalam mengelola sampah dapat dilakukan sejak dari rumah dengan aktif. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
20. Masyarakat menyediakan sendiri tempat sampahnya secara mandiri agar memudahkan pengangkutan sampah oleh petugas adalah bentuk pemberdayaan masyarakat. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
164
21. Masyarakat memisahkan sendiri antara sampah basah dan sampah kering serta sampah berbahaya sebelum dibuang atau diangkut ke TPS/TPST. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
22. Pengelolaan sampah dilingkungan permukiman sebaiknya diserahkan
kepada swasta atau masyarakat agar lebih mudah terlayani dan lingkungan menjadi bersih. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
23. Pengelolaan sampah sebaiknya diserahkan kepada pemerintah kelurahan atau dikelola oleh RT/RW agar lebih cepat terlayani. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
B. Klasifikasi Sampah
V. Aktivitas sosial budaya dalam produk sampah 24. Pengetahuan tentang jenis sampah berupa sampah basah (organik) dan
sampah kering (an organik) dibutuhkan untuk dapat memilah sampah sejak dari rumah tangga sebagai pengetahuan dasar untuk pengelolaan sampah di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju
25. Pengetahuan tentang jenis sampah yang mudah terurai dan sampah yang tidak mudah terurai dan sampah yang berbahaya dibutuhkan untuk memilah dan memisahkan sampah dari rumah dan lingkungan sehingga memudahkan didalam penanganan sampah di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju
26. Pengetahuan tentang sampah yang memiliki nilai ekonomis dan dapat didaur ulang wajib dimiliki masyarakat sehingga memudahkan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
165
27. Informasi dan pelatihan keterampilan tentang pemahaman untuk mengurangi jumlah sampah, menggunakan kembali, dan daur ulang sampah (3R) harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat secara terus menerus di Kota Palu.. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
VI. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
28. Penyediaan lahan untuk pengolahan sampah harus disediakan baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri di lingkungan permukiman di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
29. Program pengelolaan sampah di kawasan permukiman agar didukung oleh penyediaan tempat sampah, alat angkut, dan tempat pengumpulan sementara (TPS) sebelum dibuang ke TPA. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
30. Setiap sumber sampah apakah rumah tangga, sekolah, kantor, kios/toko, pasar, dan sumber sampah lainnya wajib memiliki tempat sampah sendiri yang sudah terbagi jenis sampahnya. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
31. Program pengelolaan persampahan dilakukan pemilahan/pemisahan sampah sejak dari sumber sampah yaitu rumah tangga, kantor pemerintah, sekolah, pasar, toko/kios dan fasilitas umum lainnya dan harus disosialisasikan kepada setiap individu yang menghasilkan sampah di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
32. Pengelolaan sampah skala lingkungan permukiman sebaiknya dikelola sendiri oleh masyarakat dilingkungannya masing-masing diseluruh kawasan Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju .d.Tidak Setuju
166
VII. Kebutuhan Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana TPST/TPS 33. Penyediaan wadah penampungan sampah berupa bak sampah perlu
disediakan di lokasi sumber sampah : rumah tangga, kantor, sekolah, pasar, toko/kios, tempat industri dan fasilitas umum di kawasan Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju
34. Alat angkut sampah berupa gerobak sampah, motor sampah dan truk sampah sebaiknya tersedia disetiap kawasan permukiman atau skala kelurahan. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju
35. Kebutuhan lahan tempat penampungan sampah sementara (TPS) atau transfer depo dalam pengelolaan persampahan berbasis masyarakat sebaiknya tersedia pada tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju
36. Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk program 3R dan bank sampah pada setiap kelurahan atau lingkungan permukiman sudah seharusnya disediakan di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju
C. Pengelolaan Persampahan Berbasis Komunitas VIII. Kebutuhan Kelembagaan 37. Pengelolaan sampah yang baik dan benar akan berdampak pada kebersihan
lingkungan dan dapat meningkatkan produtifitas warga dan meningkatkan pendapatan. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
38. Pertumbuhan masyarakat yang pesat dan beragam status sosialnya membutuhkan peran lembaga lokal seperti : RT/RW, BKM, KSM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
167
39. Pengelolaan sampah dilingkungannya oleh masyarakat harus terpadu dan terkoordinasi dengan program pemerintah kota dan dilaksanakan melalui workshop dan pendampingan di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
IX. Teknologi dan Pembiayaan 40. Peningkatan pengetahuan dan teknologi dalam proses pengelolaan sampah
harus terus menerus dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, workshop maupun pemberdayaan terhadap masyarakat, RT/RW, BKM, KSM (lembaga Lokal) dan unsur pengelola sampah di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
41. Masyarakat sebagai pelaku harus memiliki pengetahuan terhadap model
teknologi yang sesuai dengan model pengelolaan sampah di permukiman heterogen di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
42. Pelibatan masyarakat didalam pengelolaan sampah secara terpadu dan
mandiri akan memiliki nilai ekonomis dan berpotensi mengurangi beban biaya didalam sistem operasional pengelolaan sampah di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
43. Pengembangan teknologi didalam pengelolaan sampah dapat memberikan
kontribusi positif dan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis didalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan permukiman di Kota Palu. a. Sangat Setuju b.Setuju c.Kurang Setuju d.Tidak
Setuju
44. Pembiayaan pengelolaan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota secara bersama masyarakat. a. Sangat Setuju b.Setuju c.Kurang Setuju d.Tidak Setuju
45. Pembiayaan Pengelolaan sampah sebaiknya dipungut retribusi sampah dan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga local. a. Sangat Setuju b.Setuju c.Kurang Setuju d.Tidak Setuju
168
X. Koordinasi dan peran seluruh stakeholder 46. Strata Sosial, status dan tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi
faktor keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dilingkungannya sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi setiap saat diantara semua pelaku pemberdayaan masyarakat di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
47. Tingkat keterlibatan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif melalui kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah tingkat kelurahan dan kecamatan pada pengembangan pengelolaan persampahan pada lingkungan permukiman di Kota Palu a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
48. Diperlukan kader lingkungan atau pemandu sebagai pendamping didalam pengelolaan persampahan dikawasan permukiman yang heterogen di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
49. Peran Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota harus terlibat aktif dalam melakukan pembinaan, pembiayaan program dan pelatihan pemberdayaan dalam pengelolaan persampahan oleh masyarakat di kawasan permukiman yang heterogen di Kota Palu a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
D. Model Pengelolaan Persampahan Kota Palu XI. Model Baru Pengelolaan Persampahan Berbasis Komunitas di Kawasan Heterogen 50. Pengembangan konsep pengelolaan sampah berbasis komunitas pada
permukiman di Kota Palu harus dilakukan melalui Workshop kepada seluruh pelaku terhadap model baru program penanganan sampah di permukiman yang heterogen di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
169
51. Workshop dilakukan kepada para pihak/pelaku dalam bentuk fasilitasi untuk merumuskan konsep rencana aksi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kawasan permukiman yang heterogen di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
52. Workshop dilakukan kepada para pihak/pelaku dalam bentuk desain organisasi terhadap tugas kerja tiap orang didalam menerapkan model baru pengelolaan sampah berbasis masyarakat di permukiman heterogen Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
53. Sosialisasi dan Monitoring dilakukan secara berjenjang terhadap penerapan model baru pengelolaan sampah berbasis komunitas permukiman yang heterogen di Kota Palu. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang Setuju d.Tidak Setuju
170
Catatan Tambahan: Dimohon kontribusi saran dan kritikan yang konstruktif dari Bapak/Ibu dalam pengembangan model pengelolaan persampahan berbasis komunitas pada permukiman yang heterogen di Kota Palu kedepan, ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Terima kasih.
171
Lampiran 2
Tabel 1 Hasil Penelitian
Responden X1 X2 X3 Y
1 127 52 16 16
2 93 37 12 12
3 84 32 12 7
4 121 47 13 12
5 101 44 14 12
6 102 40 12 12
7 92 44 14 10
8 101 48 13 12
9 107 52 16 16
10 99 40 12 12
11 139 43 16 16
12 95 39 12 16
13 116 35 11 12
14 109 46 16 16
15 95 35 16 16
16 119 46 16 16
17 125 48 16 16
18 98 35 16 16
19 107 40 12 16
20 95 45 15 16
21 101 46 13 12
22 128 48 16 16
23 113 49 16 16
24 111 52 16 16
25 105 37 16 16
26 104 46 13 12
27 103 42 13 12
28 90 36 10 9
29 101 45 14 12
30 101 46 15 13
31 110 42 13 12
32 101 45 14 12
33 102 41 13 12
34 97 42 14 14
35 114 49 12 16
172
36 112 46 15 12
37 115 43 15 12
38 105 44 16 14
39 105 44 16 14
Sumber : Data primer diolah, 2016
Lanjutan Tabel 1 Hasil Penelitian
Responden X1 X2 X3 Y
40 77 38 12 12
41 101 39 12 12
42 104 42 15 12
43 95 42 12 12
45 106 42 13 12
46 111 47 14 15
47 98 44 14 15
48 101 44 14 12
49 94 42 12 12
50 94 42 12 12
51 95 42 12 12
52 95 42 12 12
53 97 42 12 12
54 95 42 12 12
55 95 42 12 12
56 95 42 12 12
57 95 42 12 12
58 95 45 12 12
59 96 41 12 12
60 98 42 12 12
61 106 43 14 11
62 101 43 14 13
63 102 43 14 12
64 109 46 13 13
65 108 46 15 13
66 106 44 14 11
67 110 45 15 12
68 99 45 14 11
69 118 45 16 13
70 119 43 16 16
173
71 109 43 15 14
72 109 43 15 14
73 107 42 15 12
74 99 41 12 12
75 128 52 16 16
76 87 37 12 12
77 94 40 12 12
78 114 52 12 16 Sumber : Data primer diolah, 2016
Lanjutan Tabel 1. Hasil Penelitian
Responden X1 X2 X3 Y
79 113 43 13 12
80 100 40 13 12
81 122 51 14 15
82 94 42 12 12
83 96 42 12 12
84 97 42 12 12
85 96 42 12 12
86 95 42 12 12
87 96 42 12 12
88 96 42 12 12
89 97 42 12 12
90 96 42 12 12
91 106 39 14 12
92 108 47 12 15
93 109 37 13 12
94 96 41 12 12
95 111 44 13 12
96 95 39 13 12
97 97 38 14 12
98 105 44 16 13
99 103 49 13 16
100 110 45 14 13
101 117 48 15 16
102 89 36 12 12
103 99 40 16 16
104 114 40 12 12
174
105 103 43 12 12
106 114 46 16 16
107 120 43 16 16
108 99 42 12 11
109 97 42 12 11
110 94 42 12 11
111 102 39 12 12
112 108 37 13 12
113 102 48 15 14 Sumber : Data primer diolah, 2016
Lanjutan Tabel 1. Hasil Penelitian
Responden X1 X2 X3 Y
114 106 40 14 13
115 96 43 12 12
116 101 38 12 12
117 103 40 12 12
118 117 45 16 16
119 123 52 16 16
120 96 42 12 12
121 99 42 12 12
122 96 42 12 12
123 95 40 14 12
124 112 45 14 15
125 107 46 13 13
126 99 37 12 11
127 99 39 12 12
128 102 35 12 9
129 103 37 11 12
130 106 38 12 12
131 94 37 12 12
132 121 43 15 16
133 111 44 12 12
134 113 43 12 12
135 108 42 14 14 Sumber : Data primer diolah, 2016