melawan jurnalis abal abal

Melawan Jurnalis atau Wartawan Abal-Abal

Ichwan PrasetyoJurnalis Solopos

SayaIchwan Prasetyo

Jurnalis SOLOPOS, Wartawan Utama, Penguji Kompetensi Jurnalis versi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo. Pernah aktif di Pelajar Islam Indonesia dan pers mahasiswa.Pendidikan: Jurusan Matematika FMIPA UNS.Minat: Filsafat, sejarah, kebudayaan (terutama tentang Jawa dan kejawaan), kemanusiaan.Menyukai genre jurnalisme investigasi dan jurnalisme sastrawi.Hobi: Membaca buku apa saja.Alamat email: [email protected]: 08164270435. PIN BB: 32181A33Berjaringan di [email protected] dan Twitter @ichwan_prasetyo

mailto:[email protected]

Pengalaman

• Nek terang2an sms "Bila sekiranya ada bingkisan atau THR buat kami, bisa saya mampir" kuwi maksudnya kira2 apa Mas? Ora tak tanggapi jane, ning moco statusmu kok ya nyatane isih ono sing ngene iki.

Pernyataan Dewan Pers mengimbau semua pihak agar tak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada wartawan.

Jurnalis/Wartawan• Wartawan adalah orang yang secara teratur

melaksanakan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 UU No. 40/1999 tentang Pers).

• Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut (Pasal 6 UU No. 40/1999): a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormat kebinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Jurnalis/Wartawan

• Diikat kode etik jurnalistik (Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Indepeden/AJI, Persatuan Wartwan Indonesia/PWI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI).

• Kredonya berdasarkan 10 elemen jurnalisme.

Wartawan Abal-Abal

• Wartawan abal-abal adalah istilah yang lekat dengan pengertian wartawan yang suka meminta uang atau imbalan material lainnya kepada sumber atau subjek berita.

• Permintaan dapat dilakukan dengan cara halus, sopan, maupun dengan cara memaksa, bahkan mengarah pemerasan.

Wartawan Abal-Abal

• Wartawan abal-abal sering menghadiri seminar, konferensi pers, peresmian tertentu, atau mendatangi kantor/instansi/perusahaan untuk mencari keuntungan pribadi.

• Mereka berlagak layaknya wartawan profesional dan sering membaur dengan wartawan-wartawan beridentitas resmi, sehingga cukup sulit diidentifikasi.

Wartawan Abal-Abal

• Ada (banyak) wartawan abal-abal yang tidak punya media yang jelas, namun tak jarang pula mereka punya media yang jelas.

• Fenomena ini membuat prihatin banyak kalangan, termasuk kalangan wartawan profesional. Wartawan abal-abal merusak ”jati diri” profesi jurnalis dan merusak ”jati diri” pers yang mulia.

Wartawan Abal-Abal

• Wartawan abal-abal ada yang “dihidupi” instansi tertentu (instansi pemerintah, BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta).

• Pada tempo tertentu jemaah wartawan abal-abal ini datang dan mendapat jatah, biasanya jatah bulanan, ada pula yang dapat jatah triwulanan.

Menghadapi Wartawan Abal-Abal

1. Tidak Panik dan Tidak TakutKepanikan wajar terjadi karena tak jarang

wartawan abal-abal datang secara bergerombol dan demonstratif.

Ketakutan wajar terjadi karena tak jarang wartawan abal-abal mengutarakan ancaman secara langsung maupun tak langsung, misalnya kalau tak diberi uang akan memberitakan kejelekan yang didatangi.


Ketenangan adalah modal utama. Panik dan takut mendorong bertindak ceroboh, misalnya tindak kekerasan (mendorong-dorong, mengusir dengan kasar, pemukulan, perampasan alat liputan) terhadap wartawan (abal-abal).

Ceroboh juga bisa berarti tak bisa membedakan mana wartawan profesional, mana wartawan abal-abal, sehingga wartawan profesional juga ditolak saat hendak wawancara atau mendapatkan data.


Ceroboh juga bisa berarti memberikan uang atau materi lain sebagaimana diharapkan wartawan abal-abal. Jamaknya dengan dalih “daripada ribut”, “daripada berlama-lama”, “daripada bikin perkara”.

Memberikan uang atau materi lain adalah bertentangan dengan UU No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ada toleransi, misalnya AJI menoleransi anggotanya menerima suvenir seharga maksimal Rp50.000 (Ingat!: bukan meminta).


Agar tenang: yakin tidak menyembunyikan kesalahan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan publik atau pihak-pihak tertentu; memahami hak dan kewjaiban wartawan dan sumber berita sebagaimana diatur UU Pers dan Peraturan Dewan Pers; memahami nota kesepahaman Dewan Pers dan Polri.


2. Memahami UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Nota Kesepahamanan Dewan Pers dan Polri

Hak dan kewajiban wartawan serta hak dan kewajiban narasumber diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan berhak mendapatkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi terkait kepentingan publik, namun wartawan harus menghargai kepentingan dan privasi sumber atau subjek berita.


Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profeisonal dalam melaksanakan tugas jurnalistik (menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati privasi, tidak menyuap, menghasolkan berita yang faktual dan jelas narasumbernya, dan seterusnya).


Dengan memahami UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik akan paham apa yang tidak boleh dilakukan wartawan dan apa yang harus dihindari subjek berita atau sumber berita ketika berhadapan dengan wartawan (khususnya wartawan abal-abal).

Memberikan uang atau materi terhadap wartawan yang melakukan reportase atau liputan jelas tak bisa dibenarkan.

Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri

Pada 9 Februari 2012, Dewan Pers dan Polri meneken nota kesepahaman untuk memberikan kepastian tentang penanganan kasus-kasus yang terkait dengan masalah jurnalistik secara langsung atau tidak langsung.

Sengketa jurnalistik akan diselesaikan secara jurnalistik.


UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik menyediakan penyelesaian secara jurnalistik dengan hak jawab, hak koreksi, permintaan maaf secara terbuka, mediasi oleh Dewan Pers, serta sanksi pidana bagi media yang tidak mematuhi ketentuan hak jawab.

Ketika Polri menerima pengaduan/laporan tentang pers akan meminta penilaian Dewan Pers apakah perkara jurnalistik atau bukan.


Jika pengaduan bukan perkara jurnalistik, Polri berwenang menyelesaiakannya tanpa peran Dewan Pers. Penyuapan adalah perkata nonjurnalistik, baik yang dilakukan wartawan maupun yang dilakukan terhadap wartawan.

Dewan Pers berpendapat pemerasan yang dilakukan wartawan, meskipun berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik, adalah tindakan kriminal yang bisa ditangani langsung oleh Polri.

Melawan Wartawan Abal-Abal

3. Mengecek identitas wartawan dan medianya.Mintalah wartawan yang datang menunjukkan

kartu identitas kewartawanan (wartawan abal-anal juga membawa kartu pers).

Menelepon kantor medianya, cari tahu dari wartawan lebih senior yang diyakini sebagai wartawan profesional, cek ke basis data Dewan Pers.

Melawan Wartawan Abal-Abal

4. Tidak mengintimidasi dan tidak melakukan tindak kekerasan.

5. Tidak memberikan uang atau materi lain kepada wartawan.

6. Melaporkan wartawan abal-abal ke kepolisian.

7. Bekerja sama dengan AJI, PWI, dan IJTI.8. Jika diberitakan negatif, gunakan hak

jawab atau melapor ke Dewan Pers.

Ingat!!!

I can smell your blood…!

melawan jurnalis abal abal

Services