mekanisme pembahasan multilateral meeting ii, bilateral...
TRANSCRIPT
-
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Mekanisme Pembahasan Multilateral Meeting II, Bilateral Meeting II dan Musrenbangnas
dalam Rangka Penyusunan RKP 2017
Oleh :
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Jakarta, 13 April 2016
-
OUTLINE
2
Pendahuluan
Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017
Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017
Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017
Multilateral Meeting Tahap II Bilateral Meeting Tahap II Forum Musrenbangnas Trilateral Meeting (disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas)
Agenda Tentatif dan Mekanisme Pelaksanaan Musrenbangnas 2016
-
PENDAHULUAN
3
-
4
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RANCANGAN RKP 2017 :Penajaman serta Penetapan Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam RKP 2017
Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017 Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk penyederhanaan nomenklatur). Prioritas
akan difokuskan pada:
Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan
Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja
(apakah proyek ini perlu?, apakah proyek ini perlu sekarang?, apakah proyek akan dapat lebih
efisien?)
Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK,
Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN)
Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))
Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)
-
PENAJAMAN DAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2017
5
-
PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017Pendekatan Money Follow Program Prioritas
melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial
6
-
7
USULAN PRIORITAS NASIONALRKP 2017
PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DIDANAI TAHUN 2017
1. Mendukung Fokus Pembangunan Tahun 20172. Kegiatan siap dilaksanakan (F/S, DED, Tanah)3. Perlu dilaksanakan saat ini
TOTAL: 24 PRIORITAS NASIONAL dilakukan melalui Mekanisme : Multilateral Meeting II Bilateral Meeting II Trilateral Meeting Musrenbangnas
Kegiatan Prioritas Tahun 2017
Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan jika terdapat tambahan APBN 2017
Kegiatan yang tidak dilaksanakan Tahun 2017
USULAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2017 MELALUI APLIKASISISTEM INFORMASI MULTILATERAL (SIMU)
Banyak usulan program dan kegiatan prioritas K/L sehingga perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKP 2017yang sesuai dengan pendekatan baru pembangunan.
Pertimbangan penajaman antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 Mendukung pencapaian sasaran tahun 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.
-
8
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DARI DAERAH MELALUI APLIKASI e-Musrenbang
Banyak program dan kegiatan prioritas K/L melalui APBN yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sehingga perlu dilakukanverifikasi usulan program dan kegiatan prioritas K/L yang akan dilaksanakan di daerah.
Kriteria verifikasi antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 dan merupakan kontribusi daerah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.
Usulan SKPD Kab/Kota
Usulan SKPD Provinsi
Verifikasi Bappeda Kab/Kota
Verifikasi Bappeda Provinsi
Verifikasi oleh Koordinator Prioritas Nasional
Verifikasi oleh Bappenas K/L
verifikasi daerah
verifikasi pusat
Input Bahan Forum Musrenbangnas
-
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017
9
-
RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017
10
10 Februari 2016
Sidang Kabinettentang Tema, Arah
Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
22 Februari 2016
RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI
TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA
Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
23-30 Februari 2016
MULTILATERAL MEETING
Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing
Prioritas Nasional
4- 11 Maret 2016
BILATERAL MEETING
Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,
program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung Program
dan Kegiatan Prioritas
7 April 2016
Sidang Kabinettentang Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017
13 April 2016
Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)
Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas Menkeu)
1418 April 2016 Multilateral Meeting II
dan 19 -20 April 2016
Bilateral Meeting Tahap II
Maret s.d Minggu III April 2016
Rangkaian Musrenbang Provinsi
Penyampaian masing-masingprioritas nasional dalam
Rancangan Awal RKP 2017 untukmasing-masing provinsi
20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang Nasional
dan
25 April 4 Mei Trilateral Meeting
17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan RKP
2017dan
20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017 kepada
DPR RI
Juni awal Juli 2016
Perpres RKP 2017
Ra
ng
kaia
n P
enyu
sun
an
Ra
nca
ng
an
Akh
ir RK
P 2
01
7
-
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017
11
Kegiatan Jadwal Input Output
Workshop Internal Penyusunan RKP 2017
(5 - 20 Januari 2016)5-20 Januari 2016
Draft usulan program prioritas dan kegiatanprioritas yang diusulkan oleh masing-masing
koordinator Program Nasional
Penajaman substansi kegiatan (KerangkaPendanaan, Kelembagaan dan Regulasi) dalam
bentuk matriks termasuk didalamnya sasaran danindikator (level 2) sebagai dasar matriks RKP 2017
Rapat kerja (Raker) Bappenas-K/L dan Temu Konsultasi Triwulan I Bappenas-Bappeda Provinsi Se-
Indonesia
15,19 dan 22 Februari 2016
(1) Draf awal rencana kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah 2017,
dengan pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial.
(2) Kesepakatan awal jadwal pelaksanaan multilateral tahap I
(1) Tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP 2017
(2) Pedoman serial multilateral meeting, termasuk didalamnya pedoman penyusunan prioritas
nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, sasaran, indikator, dan target
Serial Multilateral MeetingTahap I
23 Februari 2016
Pedoman serial multilateral meeting, termasuk didalamnya pedoman penyusunan prioritas
nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, sasaran, indikator, dan target
Rencana Kegiatan Indikatif Kementerian/LembagaPemerintah 2017 untuk mendukung prioritas nasional dengan pendekatan tematik-holistik,
integratif, dan spasial.
Bilateral Meeting I 23 Maret 2016
Rencana Kegiatan IndikatifKementerian/Lembaga Pemerintah 2017 untuk
mendukung prioritas nasional denganpendekatan tematik-holistik, integratif, dan
spasial.
Rancangan Awal RKP 2017
-
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017
12
-
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017
13
Kegiatan Jadwal Input Output
Multilateral Meeting Tahap II(Bappenas K/L terkait)
14 18 April 2016
1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;
2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU
1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;
2. Konfirmasi urutan pembahasan per PrioritasNasional, Kegiatan Prioritas, danKementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;
3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
Bilateral Meeting Tahap II(Bappenas K/L terkait)
19 20 April 2016
1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II;
2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU
1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;
2. Konfirmasi dan verifikasi usulan PemerintahDaerah oleh Bappenas K/L
Musrenbangnas 20 April 4 Mei 2016
Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam
pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II
Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017
-
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017Pembahasan Multirateral Meeting Tahap II
Kegiatan : Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas K/L terkait), 14 18 April 2016
Input :1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;
2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU.
Kisi-Kisi Pembahasan :1. Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu
Anggaran yang terbatas;2. Konfirmasi urutan Pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;3. Dalam Multilateral Meeting II ini, bahan masukan dari daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) juga
disertakan;a. Bahan yang dibagikan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah berdasarkan (a) Prioritas Pembangunan; dan (b) Kementerian dan Lembagab. Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN)
pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi
c. Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas
4. Diharapkan pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional.
Output Kegiatan :
1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;2. Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
14
https://e-musrenbang.bappenas.go.id)/
-
Kegiatan : Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas K/L terkait), 19 20 April 2016
Input :1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II;2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU
Kisi-Kisi Pembahasan :1. Penajaman kembali ruang lingkup K/L (Program K/L, Kegiatan K/L, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang
terbatas;2. Konfirmasi urutan Pembahasan per Prioritas K/L, Kegiatan K/L;3. Dalam Bilateral Meeting II ini, bahan masukan dari daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) juga
disertakan;a. Bahan yang dibagikan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah berdasarkan Kementerian dan Lembaga yang telah diverifikasi dalam Multilateral Meeting
Tahap IIb. Diharapkan dalam Bilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada
setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasic. Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas
4. Diharapkan pembahasan Bilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Deputi Mitra Kerja Bappenas dan KL.
Output Kegiatan :
1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Bappenas K/L
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017Pembahasan Bilateral Meeting Tahap II
15
https://e-musrenbang.bappenas.go.id)/
-
Pembahasan PN (Multirateral II Bappenas)Status Keterangan
1 Disetujui Sepenuhnya
2 Disetujui dengan catatan (Target / dana dirubah oleh bappenas
3 Ditolak
4 Belum DiVerifikasi
Pembahasan KL (Bilateral II Bappenas & KL)
Status Keterangan1 Disetujui Sepenuhnya
2 Disetujui dengan catatan (Target / dana dirubah oleh kl)
3 Ditolak4 Belum DiVerifikasi
Pembahasan Musrenbangnas
Status Pembahasan PN
(Multirateral)
Status Pembahasan KL (Bilateral)
Prioritas Pembahasan
Musrenbangnas1 1 Tampilkan
1 2Prioritas
Pembahasan I2 12 2
1 3
Prioritas Pembahasan II
2 3
3 1
3 2
1 4
Prioritas Pembahasan III
2 4
4 1
4 23 3 Prioritas
Pembahasan IV4 4
KRITERIA PENETAPAN PRIORITAS PEMBAHASAN USULAN DAERAHDALAM MULTILATERAL/BILATERAL MEETING TAHAP II DAN FORUM MUSRENBANGNAS
(Penetapan Status Pembahasan)
16
-
PROSES MUSRENBANGNAS THN 2016
17
-
Kegiatan : Forum Musrenbangnas (Bappenas K/L terkait-Pemerintah Daerah), 20 April 4 Mei 2016
Input :Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II
Kisi-Kisi Pembahasan :
1. Login dilakukan oleh Penanggung Jawab PN (Bappenas) pada Aplikasi Musrenbangnas dalam Portal e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id/);
2. Pembahasan dilakukan per Prioritas Nasional (PN) dan per Provinsi, dengan lingkup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, danKementerian/Lembaga hasil Konfirmasi/Filtering Urutan Pembahasan dari Multilateral Meeting Tahap II;
3. Pembahasan dilaksanakan atas Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) padasetiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria Penetapan Kesepakatan sbb : (a) Disepakati Melalui Anggaran K/L; (b) Disepakati Melalui Pendanaan BUMN; (c) Belum Ada Kesepakatan; (d) Ditolak;
4. Hasil Kesepakatan dalam Forum Musrenbangnas dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (Print Out Aplikasi);
5. Penandatangan Berita Acara dilakukan didalam Forum Musrenbangnas oleh Koordinator Meja (Penanggung Jawab PN), Perwakilan Provinsi, Notulisdan K/L;
6. Berkas Berita Acara yang telah ditandatangani beserta Lampirannya (Tabel Kesepakatan Musrenbangnas) diserahkan kepada Panitia untukdigandakan dan dibagikan kepada Perwakilan masing-masing.
Output Kegiatan :
Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017Pembahasan Forum Musrenbang
18
-
Nawacita
APLIKASI SIMU
Dimensi Pembangunan + Kondisi Perlu
Prioritas Nasional (PN)
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
APLIKASI e-Musrenbang
MULTILATERAL/BILATERAL MEETING TAHAP II
1. Disetujui Catatan
2. Disetujui dng Catatan Target /Dana & Catatan
3. Ditolak Catatan
MUSRENBANGNAS
1. Disetujui dng Anggaran K/L
2. Disetujui dng Dana BUMN
4. Ditolak Catatan
Berita Acara Kesepakatan
Bappenas KL
Bappenas KL Provinsi
Suplemen RKP 2017
KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAMPEMBAHASAN MULTILATERAL DAN BILATERAL MEETING TAHAP II dan MUSRENBANGNAS 2016
3. Belum Sepakat Catatan
4. Belum Diverifikasi
19
-
20
-
Pembukaan Musrenbangnas (20 April 2016)
Pembukaan musrenbangnas akan dilakukan oleh MenteriPPN/Bappenas, dengan mengundang seluruh provinsi, danperwakilan Kementerian / Lembaga.
Pembukaan musrenbangnas akan dilaksanakan di Jakarta
Dalam pembukaan akan disampaikan pula pemenang AnugerahPangripta Nasional Tahun 2016
Untuk itu Kabupaten/Kota pemenang APN akan diundang dalampembukaan musrenbangnas.
21
-
Prioritas NasionalNo Daftar Prioritas Nasional Kode Ruangan
1. Revolusi Mental RM2. Pelayanan Pendidikan PP3. Pelayanan Kesehatan PK
4 Perumahan dan Permukiman HS5 Kedaulatan Pangan KP
6 Kedaulatan energi KE7 Kemaritiman dan Kelautan KK8 Pembangunan Pariwisata PAR9 Percepatan Pertumbuhan, Ind, KEK KI
10 Antar Kelompok Pendapatan AP
11 Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan DD12 Desa dan Kawasan Perdesaan DK
13 Perkotaan KT14 Peningkatan Konektivitas Nasional PN
15 Reforma Agraria RA16 Konsolidasi Demokrasi dan Reformasi Birokrasi KD17 Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi
RegulasiSK
18 Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal EM
22
-
Forum Musrenbangnas (21 April 4 Mei 2016)
Forum Musrenbangnas akan dilakukan di Hotel Bidakara, dengan total jumlahruang pembahasan 18 ruangan.
Terdapat beberapa prioritas nasional yang akan digabung pembahasannya, yaitu: Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi Regulasi
Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal
Masing-masing provinsi akan melakukan pembahasan selama 2 hari ( 9 Prioritasdi hari 1, dan 9 Prioritas di hari 2)
Pembahasan akan dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari (setiap sesi kurang lebih 2 jam), dalam setiap sesi provinsi akan dibagi dalam 3 kelompok agar dapatmembahas di 3 prioritas nasional berbeda.
Setiap hari akan ada 8 Provinsi yang melakukan pembahasan (jadwal tentative secara lengkap sebagai berikut)
23
-
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (1/5)
Kamis, 21 April 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
08.00 - 10.00 Aceh Sumut Jambi Kepri Sumbar Babel
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 Sumut Aceh Riau Sumbar Kepri Bengkulu
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00 Jambi Riau Aceh Babel Bengkulu Kepri
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30 Riau Jambi Sumut Bengkulu Babel Sumbar
Jumat 22 April 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DP DK KT PN RA KD SK EM
08.00 - 10.00 Kepri Sumbar Babel Aceh Sumut Jambi
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 Sumbar Kepri Bengkulu Sumut Aceh Riau
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00 Babel Bengkulu Kepri Jambi Riau Aceh
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30 Bengkulu Babel Sumbar Riau Jambi Sumut
24
-
Senin, 25 April 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
07.30 - 09.30 Bali Kaltim Kalteng Kalbar Kaltara Sumsel
09.30 - 09.45
09.45 - 11.45 Kaltim Bali Kalsel Kaltara Kalbar Lampung
11. 45 - 14.00
14.00 - 16.00 Kalteng Kalsel Bali Sumsel Lampung Kalbar
16.00 - 16.15
16.15 - 18.15 Kalsel Kalteng Kaltim Lampung Sumsel Kaltara
Selasa, 26 April 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
08.00 - 10.00 Kalbar Kaltara Sumsel Bali Kaltim Kalteng
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 Kaltara Kalbar Lampung Kaltim Bali Kalsel
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00 Sumsel Lampung Kalbar Kalteng Kalsel Bali
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30` Lampung Sumsel Kaltara Kalsel Kalteng Kaltim
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (2/5)
25
-
Rabu, 27 April 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
08.00 - 10.00 Sulsel Sultra Sulteng Sulbar Gorontalo Maluku
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 Sultra Sulsel Sulut Gorontalo Sulbar Malut
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00 Sulteng Sulut Sulsel Maluku Malut Sulbar
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30` Sulut Sulteng Sultra Malut Maluku Gorontalo
Kamis, 28 April 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
08.00 - 10.00 Sulbar Gorontalo Maluku Sulsel Sultra Sulteng
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 Gorontalo Sulbar Malut Sultra Sulsel Sulut
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00 Maluku Malut Sulbar Sulteng Sulut Sulsel
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30` Malut Maluku Gorontalo Sulut Sulteng Sultra
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (3/5)
26
-
Jumat, 29 April 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
08.00 - 10.00 DKI Jateng Yogya Jabar Banten
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 Jateng DKI Jatim Jabar Banten
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00 Yogya Jatim DKI Banten Jabar
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30` Jatim Yogya Jateng
Senin, 2 Mei 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
08.00 - 10.00 Jabar Banten DKI Lampung Yogya
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 Jabar Banten Lampung DKI Jatim
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00 Banten Jabar Yogya Jatim DKI
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30` Jatim Yogya Lampung
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (4/5)
27
-
Selasa, 3 Mei 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
08.00 - 10.00 Papua NTT NTB
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 NTT Papua Pabar
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00 NTB Pabar Papua
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30` Pabar NTB NTT
Rabu, 4 Mei 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM
07.30 - 09.30 Papua NTT NTB
09.30 - 09.45
09.45 - 11.45 NTT Papua Pabar
11. 45 - 14.00
14.00 - 16.00 NTB Pabar Papua
16.00 - 16.15
16.15 - 18.15 Pabar NTB NTT
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (5/5)
28
-
TABEL KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS
FORM - KESEPAKATAN MUSRENBANGNASUSULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2017
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan PrioritasKementerian Lembaga / KL
Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/LLokasi
KegiatanAktivitas / Kegiatan
Daerah
Usulan Daerah Konfirmasi PN (Multirateral II) Konfirmasi KL (Bilateral II) Kesepakatan Musrenbangnas
Target Satuan Dana (Juta) KeteranganStatus
Kesepakatan TargetDana (Juta) Keterangan
Status Kesepakatan Target
Dana (Juta) Keterangan
Status Kesepakatan Target
Dana (Juta) Keterangan
Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Tersedianya benih pangan bersertifikat
Luas penanaman untuk perbanyakan benih sumber Tanaman Pangan
Aceh : Provinsi Aceh
Perbanayakan Pokok Padi
50 Hektar 825Tersedianya Benih Pokok Padi.
Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Tersedianya benih pangan bersertifikat
Luas penanaman untuk perbanyakan benih sumber Tanaman Pangan
Aceh : Provinsi Aceh
Perbanyakan Benih Dasar Padi
3 Hektar 48Tersedianya Benih Dasar Padi
Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Tersedianya benih pangan bersertifikat
Luas penanaman untuk perbanyakan benih sumber Tanaman Pangan
Aceh : Provinsi Aceh
Perbanyakan Benih Pokok Kedelai
25 Hektar 412.5Tersedianya Benih Pokok Kedelai.
Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Tersedianya benih pangan bersertifikat
Luas penanaman untuk perbanyakan benih sumber Tanaman Pangan
Aceh : Provinsi Aceh
Perbanyakan Benih Dasar Kedelai
2 Hektar 28Tersedianya Benih Dasar Kedelai
Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Tersedianya benih pangan bersertifikat
Luas penanaman untuk perbanyakan benih sumber Tanaman Pangan
Aceh : Provinsi Aceh
Operasional UPTD Balai Perbanyakan Benih Tanaman Pangan
1Paket 900Tersedianya Dana/Biaya Operasional UPTD Balai Perbanyakan Benih Tanaman Pangan : 1. Perbanyakan Benih Pokok dan Benih Dasar Padi.2. Perbanayakan Benih Pokok dan Benih Dasar Kedelai.
29
-
CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS
30
-
TERIMA KASIH
31