musyawarah perencanaan pembangunan …datacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangnas... · - kem...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
Disampaikan pada
Pembukaan Musrenbang Nasional 2016
Jakarta, 20 April 2016
REPUBLIK
INDONESIA
PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial
2
REPUBLIK
INDONESIA
3
PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial
Sistem Informasi
Multilateral Meeting (SIMU)
Multilateral Meeting
Bilateral Meeting
e-Musrenbang
Musrenbang Provinsi
MusrenbangProvinsi
Musrenbang Nasional
PUSAT
DAERAH
REPUBLIK
INDONESIA
4
MUSRENBANG NASIONAL: Perkuatan Aspek Spasial dalam Pendekatan Money Follow Program
1. Perencanaan dengan apek spasial yang telah jelas, seperti:Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, DestinasiPariwisata, Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan lainnya.
2. Perencanaan dengan aspek spasial yang perlu diskusi intensif dengan daerah, seperti: pencetakan sawah baru, infrastruktur konektivitas, dan lainnya.
3. Perencanaan dengan aspek spasial menyebar di daerah, seperti: pendidikan, perumahan, dan lainnya.
REPUBLIK
INDONESIA
5
Perencanaan dengan Aspek Spasial yang Telah Jelas
Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek(seperti: Lahan, Detail Engineering Design (DED))
PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)
REPUBLIK
INDONESIA Peta Pembangunan Industri dan KEK
KEK & KI SEI MANGKEIKab. Simalungun, Sumut
KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan
KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten
KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB
KEK & KI PALUKota Palu, Sulawesi Tengah
KEK & KI BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara
KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara
KEK MBTKKabupaten Kutai Timur, Kaltim
KEK SORONG
KEK MERAUKE
KEK & KI LANDAKKab. Landak, Kalbar
KEK KALTARA
KEK MAKASSAR
Maluku
KEK NTT
Keterangan:
Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014
Lokasi KEK 2014-2019
KI KUALA TANJUNG
KI TANGGAMUS
KI KETAPANG
KI JORONGKI BATULICIN
KI BANTAENG
KI KONAWE
KI MOROWALI
KI BULI
KI TELUK BINTUNI
Lokasi 14 Kawasan Industri
6
PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)
REPUBLIK
INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DAN KEK MOROWALI
Anchor Industry China Tsingshan Group yang bergerak dalam bidang pembangunan smelter ferro-nickel
Penyediaan Tenaga Terampil (a.l: BLK, SMK, Akademi Komunitas)
• Kem Perindustrian-Peningkatan kelengkapan sarana Politeknik, termasuk perumahan dosen• Kem Perindustrian-Penyelenggaraan pendidikan Politeknik/Akademi Komunitas untuk 400 siswa
Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pelebaran jalan Bohonsai-Bungku 48,81 Km• Kem PUPR-Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku-Kawasan Industri 40,0 Km • Kem PUPR-Rekonstruksi Jalan Bahadopi-Batas Sultra 12,8 Km• Kemenhub-Pengembangan Bandara Morowali
Highlight Pembangunan Kawasan Industri & KEK Morowali dan Bitung
Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN7
KAWASAN INDUSTRI DAN KEK BITUNG
Pembangunan Infrastruktur dalam Kawasan• Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan 6 km• Kem Perindustrian-Pembangunan infrastruktur pengolah air bersih dan air limbah berkapasitas 3.000 L/detik• Kem Perindustrian-Pematangan lahan seluas 93 Ha
Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung 9,3 Km• Kemenhub dan PEMDA-Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jaringan KA Manado-Bitung 10 Km
Ketersediaan Infrastruktur Dasar• Kem PUPR-Rusun untuk MBR dengan PSU Pendukung (bagian dari 5.600 unit yang dicadangkan untuk KEK dan
KI)
PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)
REPUBLIK
INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DAN KEK SEI MANGKE
• Anchor Industry PT. Unilever Tbk yang bergerak di bidang industri oleochemical
• Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan- Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan sepanjang 10 km di ROW 34- Kem PUPR-Pembangunan Rumah Susun untuk karyawan di lingkungan sekitar kawasan industri
• Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas)- Kem Ketenagakerjaan-Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja
• Konektivitas/Aksesbilitas- Kem Perhubungan-Pembangunan stasiun KA jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung- Kem PUPR-Pemeliharaan Jalan Sei Mangkei-Simpang Mayang-Lima Puluh-Simpang Kuala Tanjung- Kem PUPR-Rehabilitasi Jalan Simpang Dolok Merangir-Serbelawan-Laras-Pematang Bandar-Pajak Nagari- Kem PUPR-Pembangunan Fly Over Sei Mangke- Rehabilitasi Jalan Sp. Kuala Tanjung-Kuala Tanjung
KAWASAN INDUSTRI BANTAENG
Anchor Industry PT. Bumi Bhakti Sulawesi dan PT. Titan yang bergerak di bidang smelter ferro-nickel
BUMD PT. Bantaeng Industrial Persada sebagai pengelola kawasan industri
Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan• Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan sepanjang 3 km• Kem PUPR-Pembangunan Rusunawa Pekerja Industri
Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas)• Lanjutan pembangunan sarana pendidikan Akademi Komunitas
Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pelebaran jalan Bantaeng-Bulukumba 25 km• Kem PUPR-Pembangunan jalan akses menuju kawasan industri sepanjang 2 km
Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN8
Highlight Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dan Sei MangkePERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)
REPUBLIK
INDONESIA
9
PERENCANAAN DENGAN ASPEK SPASIAL YANG PERLU DISKUSI INTENSIF DENGAN DAERAH
PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (2/3)
REPUBLIK
INDONESIA
10
Kementerian Pertanian:• Cetak sawah: 5.500 ha• Irigasi Tersier: 5.500 ha• Desa Mandiri Benih: 20 Desa• Budidaya jajar legowo: 156 ribu ha
Kementerian Perdagangan:• Pembangunan pasar: 12 unit
Kementerian PUPR:• Rehabilitasi Irigasi: 4.100 ha• Pembangunan Irigasi: 2.834 ha• Pembangunan Waduk: 1 baru (Tiro) dan 2 waduk unit
lanjutan (Keureuto dan Rukoh).• Pembangunan sarpras banjir: 4,5 km.
Kementerian Kelautan dan Perikanan:• Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 320 kapal dan
13.510 alat penangkap ikan• Benih ikan bersertifikat: 2 juta ekor• Minapolitan: 5 lokasi
BMKG:• Informasi
Iklim
KLHK:• Pencadangan hutan untuk pangan: 15.309 ha• Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk
pangan: 1.500 ha
Penajaman dan Sinergia.Sinergi Antar Kegiatan:
Waduk-Pencetakan Sawah-Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi sinergi tahapan dan lokasi serta keberadaan petani.
b.Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementan-Kemen PU-Pera; (ii) APBD; (iii) DAK; (iv) Dana Desa.
c. Penajaman pemanfaatan Alsintan di masyarakat efektivitas terhadap peningkatan kualitas dan penurunan susut.
Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :
• Aceh Besar 1.000 ha
• Aceh Jaya 500 ha
• Aceh Timur 2.000 ha
• Aceh Utara 500 ha
• Pidie 1.000 ha
• Piddie Jaya 500 ha
Kuerueto
Tiro
Rukoh
KETERSEDIAAN LAHAN DAN KESIAPAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN DI ACEH
Perlu detail lokasi untuk integrasi pencapaian sasaran (spt koordinat)
REPUBLIK
INDONESIA
11
KETERSEDIAAN LAHAN DAN KESIAPAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN DI SUMATERA SELATAN
Kementerian Pertanian:• Cetak sawah: 4.500 ha• Irigasi Tersier: 4.500 ha• Desa Mandiri Benih: 20 Desa• Budidaya jajar legowo: 373.000 ha
Kementerian Perdagangan:• Pembangunan pasar: 9 unit
Kementerian PUPR:• Rehabilitasi Irigasi: 25.082 ha• Pembangunan Irigasi: 4.809 ha• Pembangunan Waduk: 1 buah
(Komering II)• Pengendalian Banjir: 10 km
Kementerian Kelautan dan Perikanan:• Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 47 unit• Benih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekor• Minapolitan: 8 lokasi
BMKG:Informasi Iklim
KLHK:• Pencadangan hutan untuk pangan: 171.541 ha• Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha
Komering II
Perlu detail lokasi untuk integrasi pencapaian sasaran (spt koordinat)
REPUBLIK
INDONESIA
12
PERENCANAAN DENGAN ASPEK SPASIAL YANG MENYEBAR DI DAERAH
PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (3/3)
REPUBLIK
INDONESIA
INDIKATOR2014
(Baseline)2015 2016 2017 2019
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,2tahun
8,3tahun
8,5tahun
8,6tahun
8,8 Tahun
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
94,1%(2013)
94,8% 95,1% 95,4% 96,1 %
Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%(2013)
55,9% 58,8% 61,8% 68,4 %
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 73,9% 76,5% 79,0% 84,2% Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 68,7% 71,8% 74,8% 81,0%
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 77,2% 79,1% 80,9% 84,6% Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi
minimal B48,2% 53,8% 56,6% 59,4% 65,0%
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
0,85 (2012)
0,86 0,87 0,88 0,90
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
0,07(2012)
0,29 0,36 0,42 0,54
Nilai Test PISA- Matematika- Sains- Membaca
(2012)375382396
n.a.n.a.n.a.
n.a.n.a.n.a.
n.a.n.a.n.a.
(2018)427438446
Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogi (subject knowledge dan pedagogical knowledge)
Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme)
Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi serta kekerasan (bullying free environment)
Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia
PEMBANGUNAN PENDIDIKANSasaran dan Arah Kebijakan
13
Sasaran yang akan dicapai, dengan lokasi tersebar
REPUBLIK
INDONESIA
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANSasaran dan Arah Kebijakan
INDIKATOR2014
(Baseline)2015 2016 2017 2019
Akses Air Minum
Layak (%)70,0 70,3 77,0 84,0 100
Akses SanitasiLayak (%)
69,4 72,2 77,4 83,2 100
Akses Layak:61,1
Akses Layak:62,4
Akses Layak:66,3
Akses Layak:70,6
Akses Layak:85
Akses Dasar:8,3
Akses Dasar:9,8
Akses Dasar:11,1
Akses Dasar:12,4
Akses Dasar:15
KawasanPermukiman Kumuh Perkotaan (Ha)
Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh100%)
Perencanaan:0 kab/kota
Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh85%)
Perencanaan:116 kab/kota
Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh70%)
Perencanaan:96 kab/kota
Penanganan: 38.431 Ha
(kondisi kumuh45%)
Perencanaan:121 kab/kota
Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh0%)
Perencanaan:-
Kekurangan Tempat TinggalBerdasarkan PerspektifMenghuni (Juta Rumah Tangga)
7,6 7,0 6,5 6,0 5,0
Sungai Bebas Sampah
n.a n.a n.a
Percontohan:
Ciliwung, Cikapundung,
Kali Garang
Percontohan:
Ciliwung, Cikapundung,
Kali Garang
14
Sasaran Yang belum
teridentifikasi lokasi
REPUBLIK
INDONESIA
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPeta Sebaran Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2017
15
LOKASI tergantung pada kesiapan setiap
daerah dalam memenuhi readiness criteria
REPUBLIK
INDONESIA
16
REKAPITULASI USULAN PROVINSI PER PRIORITAS NASIONAL DAN PER K/L
REPUBLIK
INDONESIA
17
I. PN Kedaulatan Pangan - 11.414
Usulan
II. PN Pelayanan Kesehatan -
6.181 Usulan
III. PN Perumahan dan Permukiman -4.921 Usulan
IV. PN Daerah Tertinggal -
4.812 Usulan
V. PN Pelayanan Pendidikan -4.209 Usulan
I. Kemen PUPERA - 12.627
Usulan
II. Kemen Pertanian -
8.477 Usulan
III. Kemen Kesehatan -
5.070 Usulan
IV. Kemen DIKBUD - 4.275
Usulan
V. Kemen DESA PDTT - 3.167
Usulan
I. Prov NTT -4.198 Usulan
II. Prov Aceh -3.683 Usulan
III. Prov Sumut -2.949 Usulan
IV. Prov Sultra -2.941 Usulan
V. Prov Sulsel -2.257 Usulan
KONDISI USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI
PER PRIORITAS NASIONAL
PER K/L
PER PROVINSI
Usulan Yang Sangat Besardibandingkan dengan:• Ketersediaan dana• Ketersediaan waktu
pembahasan
REPUBLIK
INDONESIA
18
LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM MUSRENBANG NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA
PENAJAMAN LOKASI DAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN
19
Prinsip Money Follow Program• Mengamankan alokasi pada prioritas• Memanfaatkan efisiensi dan tambahan
belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017
Hal yang perlu diperkuat• Program/kegiatan prioritas yang masih terlalu
banyak (usulan pendanaan prioritas Rp941,0 T)
• Belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan (K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan PembiayaanBUMN)
• Belum dilakukan pembahasan mendetailuntuk kesiapan proyek
LANGKAH IRancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP
2017 (Jan-Apr)
LANGKAH IIPenajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun)
Penajaman dan Pengintegrasian• Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan
nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada:
- Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan
- Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja
• Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L,
Subsidi/PSO, Hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN)
• Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))
Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui:• Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait)• Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L)• Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L)• Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)
LANGKAH IIIPERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017
(Juli – Agustus)
REPUBLIK
INDONESIA
20
PENGUJIAN PADA SETIAP PROGRAM/KEGIATAN
1. Apakah proyek ini perlu?
2. Apakah proyek ini perlu sekarang?
3. Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-
besarnya dalam proyek ini?
4. Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
Sebagai contoh dengan pemanfaatan/inovasi teknologi.
Pemanfaatan teknologi knock down (pemanfaatan besi) untuk membangun
jembatan (dibandingkan menggunakan beton).
Pemanfaatan teknologi knock down untuk pembangunan perumahan massal.
Pemanfaatan teknologi apung (floating technology) untuk pelabuhan dan
alternatif pengganti reklamasi.
REPUBLIK
INDONESIA
21
ILUSTRASI FLOATING JETTY/PIER SYSTEM
SeaWalk floating pier system di Norwegia dan juga sudah digunakandi 20 pelabuhan di Eropa dan di Karibia.
Floating jetty di Malaysia dibangun dengan Expanded Polystyrene (EPS) Foam
Rencana pembangunan floating jetty untukmelayani kapal-kapal cruise di Pulau Grand Cayman
REPUBLIK
INDONESIA
22
ILUSTRASI JALUR KERETA API LAYANG BERSTRUKTUR BAJA
New York City elevated railway track steel structure
REPUBLIK
INDONESIA
23
ILUSTRASI JALAN LAYANG BERSTRUKTUR BAJA
Jalan layang berstruktur baja di Mumbay
REPUBLIK
INDONESIA
24
ILUSTRASI JALAN LAYANG BERSTRUKTUR BAJA
Virginia Tappan Zee
REPUBLIK
INDONESIA
25
ILUSTRASI RUMAH PREFABRICATED LANTAI TUNGGAL
Rumah Prefab Struktur Baja Rumah Prefab Dinding Beton Ringan Rumah Prefab Dinding Hardboard
REPUBLIK
INDONESIA
26
Pemasangan di lokasi dilakukan tidak lebih dari 1 harikerja
ILUSTRASI RUMAH PREFABRICATED BETON RINGAN BERTINGKAT
REPUBLIK
INDONESIA
27
KRITERIA PEMBIAYAAN (SUMBER PENDANAAN)
• APBN diutamakan untuk kepentingan umum
• BUMN untuk penugasan dari Pemerintah
• PPP atau KPS kombinasi investasi swastadan pemerintah
• Swasta untuk yang commercially viable.
REPUBLIK
INDONESIA
28
Beberapa Contoh Usulan dari Musrenbang Provinsi yang perludidiskusikan dalam Musrenbang Nasional (1/2)
Provinsi Sumatera Selatan:1. Pengembangan KEK Tanjung Api-Api2. Pengembangan Wisata Olahraga (Sport Tourism)
Provinsi Bengkulu1. Pengembangan Pelabuhan di Bantal Kab. Muko-Muko2. Pengembangan dan pembangunan Pulau Enggano
Provinsi Sumatera Utara1. KEK Sei Mangke dan Kawasan Industri Kuala Tanjung2. Pembangunan Bendungan Lausimeme.
Provinsi Gorontalo1. Pembangunan Waduk Bone Hulu dan Waduk Bolango Hulu.2. Pembangunan jalan nasional lintas timur
REPUBLIK
INDONESIA
29
Beberapa Contoh Usulan dari Musrenbang Provinsi yang perludidiskusikan dalam Musrenbang Nasional (2/2)
Provinsi Kalimantan Timur1. Pembangunan jalan perbatasan Mahakam Ulu di Kabupaten Mahakam Ulu2. Pembangunan Maritime Techno Park di Kabupaten Penajam Paser Utara
Sulawesi Barat1. Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Mamasa2. Pembangunan Pelabuhan Belang-Belang
Provinsi Maluku1. Pembangunan dermaga laut di Tiakur Pulau Mona, Kab. Maluku Barat Daya2. Pembangunan SMK Gugus Depan Berasrama, Kab. Seram Bagian Timur
REPUBLIK
INDONESIA
30
TERIMA KASIH