pemerataan antarkelompok...

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMERATAAN ANTARKELOMPOKPENDAPATAN

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Disampaikan dalam Multilateral Meeting II Penyusunan RKP 2017

Jakarta, 15 April 2016

PENDAHULUAN

2

3

Prioritas perhatian kepada belanja modal yang menjadi kunci pertumbuhan daerah dan nasional, daya saing,terhubungnya seluruh wilayah NKRI, menunjang swasembada pangan, pemerataan pembangunan dankesejahteraan rakyat.

Prioritas program kerja Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus terkontrol.Nomenklatur yang sifatnya bersayap (tidak fokus) yang tidak ada hasil konkret yang tidak dirasakan masyarakatuntuk dihapus.

Terkait APBN dan RAPBN-P 2017 prinsipnya harus mengedepankan efisiensi. Belanja operasional khususnyaKementerian harus dipangkas. Belanja barang harus ada skala prioritas dengan prinsip efisiensi. Bagi pemerintahProvinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disinkronkan dan diefektifkan non efisiensi.

RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD prioritas pada fokus kerja yang dapat dirasakan langsung manfaatnya,terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang hasilnya nyata dan dirasakanmasyarakat. Setiap program harus terdapat program Revolusi Mental.

BEBERAPA ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

(HASIL SIDANG KABINET PARIPURNA 7 APRIL 2016)

TEMA RKP 2017

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk MeningkatkanKesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan

Antarwilayah”

4

10 Februari 2016

Sidang Kabinettentang Tema, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI

TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Penyampaian tentang Tema, ArahKebijakan, dan PrioritasPembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016

MULTILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatanterhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing

Prioritas Nasional

4- 11 Maret 2016

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,

program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung Program

dan Kegiatan Prioritas

7 April 2016

Sidang Kabinettentang Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

13 April 2016

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)

Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II

dan 19 -20 April 2016

Bilateral Meeting Tahap II

Maret s.d Minggu III April 2016

Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian masing-masingprioritas nasional dalam

Rancangan Awal RKP 2017 untukmasing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang Nasional

dan

25 April – 4 Mei 2016Trilateral Meeting

17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan

RKP 2017dan

20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017

kepada DPR RI

Juni – awal Juli 2016

Perpres RKP 2017

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKP 2017

Rancangan Awal Rancangan Akhir

5

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017

Kegiatan Jadwal Input Output

Multilateral Meeting Tahap II(Bappenas – K/L terkait)

14 – 18 April 2016

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;

2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukandalam Forum Musrenbangnas;

3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

Bilateral Meeting Tahap II(Bappenas – K/L terkait)

19 – 20 April 2016

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II;

2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi dan verifikasi usulan PemerintahDaerah oleh Bappenas – K/L

Musrenbangnas 20 April – 4 Mei 2016

Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam

pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017

6

ARAH KEBIJAKANPEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN

7

PeningkatanTaraf Hidup

Penduduk 40% EkonomiTerbawah

Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan inflasi yang rendah

Pengurangan beban

penduduk miskin dan

rentan

Penciptaan lapangan

kerja dengan memperbesar

investasi padat karya

Perhatiankhusus kepada

usaha mikrodan kecil

Perluasanpelayanan

dasar

Pengembangan kewirausahaan

Perkuatanbasis

perekonomianperdesaan

1

2

34

5

6

Memaksimalkan potensi ekonomi, menyertakansebanyak-banyaknya angkatan kerja, dan ramahkeluarga miskin

Melindungipenduduk miskindan rentan dariberbagai guncanganekonomi dan sosial

Meningkatkan iklim investasi, iklim ketenagakerjaan, meningkatkan keahliantenaga kerja, dan memperkuatkelembagaan informasi pasar kerja

Meningkatkan produktivitas dengan keterampilan usaha; akses pembiayaan; kualitasproduk; akses pemasaran; koperasi dan kemitraan usaha; dan kemudahan, kepastian, danperlindungan usaha

Meningkatkan tata keloladalam penyediaan, keterjangkauan dankemudahan akses pelayanandasar bagi masyarakat miskin

Memperbanyak jumlah wirausaha baru berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi

Meningkatkan kapasitasmasyarakat miskin dalamberusaha dan atau bekerjasecara berkelanjutan

STRATEGI PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANPerencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

8

PeningkatanTaraf Hidup

Penduduk 40% EkonomiTerbawah

Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan inflasi yang rendah

Pengurangan beban

penduduk miskin dan

rentan

Penciptaan lapangan

kerja dengan memperbesar

investasi padat karya

Perhatiankhusus kepada

usaha mikrodan kecil

Perluasanpelayanan

dasar

Pengembangan kewirausahaan

Perkuatanbasis

perekonomianperdesaan

1

2

34

5

6 KemensosKemenkesKemendikbudKemenagKemen ESDMKemen PUPRBULOG

KementanKemendagriKemenakerBPJSPemda

KemenakerKemenperinBKPMKemenhubKementanKemendagKemen PDTTKemenkumham

KemenkesKemendikbudKKPKemen PUPRKemenparKemenkominfoPemdaDunia Usaha

Alokasi diprioritaskan

kepada program-program yang sudah teruji manfaatnya.

Kemen KUKMPemdaBank Penyalur KURKemendagKemenperinKementan

KKPBekrafKemenakerKemendes PDTTKemenparKemenporaKemenkominfo

BPOMBKPMKemen LHKKPPUDunia Usaha

Kemen PUPRKemendikbudKemenkesKemendes PDTTKemen ESDMBKKBN

KemenagKemenkumhamKemendagriKemensosPemda

Kemen KUKMKemenakerKemensosKKPKementan

Kemendes PDTTKemendagriKemenkominfoPemdaDunia usaha

KemenkominfoPemdaPerguruan tinggiDunia usahaLembaga keuangan

KemendikbudKemenristekdiktiKemen KUKMKemenakerBNP2TKIKemensosBekraf

KemenperinKementanKemenporaBPPTLIPIKemendes PDTTKKP

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANSinergi Pemangku Kepentingan

LEVEL 1

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANSasaran (1)

9

Sasaran 2014 2015 2016 2017Sasaran Akhir RPJMN 2019

1. Penciptaan lapangan kerja

a. Penyediaan lapangan kerja (orang) 1,73 juta 191,2 ribu + 2 juta + 2 juta + 2 juta

b. Tenaga kerja formal (%) 40,5 42,1 43,6 46,0 51,0

2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja

a. Pelatihan kerja (orang) 523.870 815.705 810.000 1.000.000 1.200.000

b. Sertifikasi (orang) 151.250 93.813 123.000 260.000 400.000

3. Peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil, penguatan koperasi, serta pengembangan kewirausahaan

a. Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)

22.790 /52.720

31.540/58.186

31.067/84.016

24.465/30.209

43.000/97.000

b. Kewirausahaan (orang) 91.000 70.400 112.600 63.555 150.000

c. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Subsidi KUR (Rp triliun) 3,41 3,04 10,5 10,5ditentukan kemudian

• Target Penyaluran (Rp Triliun) 37 30 105-120 100-120ditentukan kemudian

d. Kontribusi modal anggota koperasi (persen) 52,7 53,0 (target) 53,5 54,0 55,0

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANSasaran (2)

10

Sasaran 2014 2015 2016 2017Sasaran Akhir RPJMN 2019

4. Akses terhadap pelayanan dasar

Kepemilikan akte lahir 64,6% 72,3% 74,0% 75,0% 77,4%

5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan

a. Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)*

86,4 juta 88,2 juta 92,4 juta 94,4 juta 107,2 juta

b. Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga) 2,8 juta 3,5 juta 6 juta 6,5 juta 8 juta

c. Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)


d. Transformasi RASTRA menjadi bantuan pangan

• Sasaran (kepala keluarga) 15,5 juta 15,5 juta 15,5 juta 15,8 juta 15,8 juta

• Jumlah daerah yang menerapkan bantuan pangan melalui voucher

- - -100 Kota/ Perkotaan

300 Kab/ Kota

e. Pekerja informal (termasuk TKI) yang memiliki jaminan kesehatan (jiwa)


f. Pekerja informal (termasuk TKI) yang memiliki jaminan ketenagakerjaan (jiwa)

- 1,3 juta 3,2 juta 5,0 juta 12,3 juta

*)Terkait sasaran Kartu Indonesia Sehat, Keputusan Menteri Sosial No. 32/ HUK/ 2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin menetapkan92.994.742 jiwa.`

PERENCANAAN TERINTEGRASI

11

PenguranganBeban

PendudukMiskin dan

Rentan

BantuanTunai

Bersyarat(PKH)

Transformasi RASTRA menjadi bantuan pangan

BantuanIuran

JaminanKesehatan

melalui KartuIndonesia

Sehat (KIS)

BantuanTunai

Pendidikanmelalui Kartu

Indonesia Pintar (KIP)

BantuanSosial di Luar

Sistem Keluarga

JaminanSosial

SubsidiEnergi, Bibitdan Pupuk

PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTANPerencanaan Terintegrasi

LEVEL 2

12

1

• Perbaikan 6 Tepat (sasaran, kuantitas, kualitas, waktu, harga, administrasi)

• Tata kelola pengadaan dan penyaluran beras• Pengembangan alternatif penyaluran bantuan

pangan dengan penggunaan vouchermelalui layanan keuangan digital

• Pengembangan diversifikasi pangan dengan mencakup makanan bernutrisi (a.l. telur, susu, kacang-kacangan)

• Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, monev, dan pengawasan.

• Verifikasi dan validasi data penerima • Pengaturan mekanisme penyaluran

subsidi bagi rumah tangga miskin dan rentan

• Pengembangan sistem monitoring & evaluasi pelaksanaan subsidi

• Penyaluran bantuan tunai• Penjangkauan anak di luar sistem sekolah termasuk anak

TKI apabila memenuhi syarat• Verifikasi dan validasi data penerima bantuan

• Pemberian bantuan premi kesehatan(termasuk keluarga TKI yang memenuhi syarat)

• Verifikasi-validasi data penerima bantuaniuran secara berkala

• Pemberian pelayanan kesehatan & pembayaran klaim

• Penyaluran bantuan tunai keluarga miskin dan kelompok rentan berdasar verifikasi pemenuhan kondisionalitas

• Peningkatan kapasitas keluarga miskin & inklusi keuangan

• Peningkatan jumlah dan kualitas pendamping • Pengurangan pekerja anak

• Penetapan sasaran dan verifikasi kepesertaan;• Pendampingan;• Koordinasi, supervisi, dan monev

• Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan terutama pekerja informal dan TKI

• Integrasi data kepesertaan• Sosialisasi• Monitoring dan evaluasi terpadu

1

2

3

4

7

5

6

PenguranganBeban

PendudukMiskin dan

Rentan

BantuanTunai

Bersyarat(PKH)

Transformasi RASTRA menjadi bantuan pangan

Bantuan IuranJaminan

Kesehatanmelalui Kartu

Indonesia Sehat (KIS)

BantuanTunai

Pendidikanmelalui Kartu

Indonesia Pintar (KIP)

BantuanSosial di Luar

Sistem Keluarga

JaminanSosial

SubsidiEnergi, Bibitdan Pupuk

PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTANSinergi Pemangku Kepentingan

LEVEL 2

13

1

KemensosKementanKemendagriKemenkeuBulogPemda

KemenESDMKementanKemenkeu

KemensosKemenkesBPJS KesehatanPemda

Kemensos KemenkesKemendikbudKemenagKemenakerPemda

KemendikbudKemenagKemensosPemda

Kemensos KemenPPPAPemda

KemenkesKemenakerBPJS

1

2

3

4

7

5

6

Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga Program Kegiatan Sasaran Indikator Usulan Daerah ChecklistBantuan Tunai Bersyarat(PKH)

KEMENTERIAN SOSIAL Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jaminan Sosial Keluarga Bantuan tunai bersyaratbagi keluarga miskin

Bantuan tunai bersyaratBagi penyandangdisabilitas

Bantuan tunai bersyaratBagi lansia terlantar

Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunaibersyarat (KK)Jumlah Penyandang disabilitas yang memperoleh bantuantunai bersyarat (KK)Jumlah lansia terlantar yang memperoleh bantuan tunaibersyarat (KK)

Terdapat usulan dari 21 Provinsi

Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian danPengembangan danPenyuluhan Sosial

Pendidikan dan PelatihanKesejahteraan SosialRegional (I-VI)

Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping program bantuan tunai bersyarat

Jumlah pendamping yang mengikuti Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)


KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Program PerlindunganTenaga Kerja danPengembangan SistemPengawasanKetenagakerjaan

Peningkatan PerlindunganPekerja Perempuan danPenghapusan Pekerja Anak

Meningkatnya Fasilitas Mitigasi Dampak Pelanggaran Norma Ketenagakerejaan

Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)


KEMENTERIAN KESEHATAN Program PembinaanKesehatan Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Suplementasi tablet tambah darah (TTD) ibuhamil

Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan

Transformasi Rastramenjadi bantuan pangan

KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kementerian SosialDitjen Pemberdayaan Sosial

Penyaluran subsidipangan (Rastra) selama 12 bulan

Jumlah laporan pelaksanaanpenyaluran subsidi pangan(Rastra) selama 12 bulan(dokumen)


KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Bina Pembangunan Daerah

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I

Terimplementasikannyasistem pengaduandistribusi beras subsidi(raskin/ rastra)

Jumlah daerah yang mengimplementasikan sistempengaduan distribusi berassubsidi (raskin/rastra)

KEMENTERIAN KEUANGAN Program PengelolaanAnggaran Negara

Pengelolaan PNBP danSubsidi

Pelaksanaan subsidi pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah (Transaksi Khusus -Bagian Anggaran 999.99)

Jumlah keluarga miskin yang memperoleh subsidi pangan

KEMENTERIAN PERTANIAN

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)

KEMENTERIAN SOSIAL Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya

Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Verifikasi dan validasidata penduduk miskin danPenyandang Masalah

Jumlah penduduk miskin danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)

Terdapat usulan dari 11 Provinsi 14

PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN

Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga Program Kegiatan Sasaran Indikator Usulan Daerah Checklist

Bantuan Tunai Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya bantuanpendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin

Jumlah Siswa SD penerimabantuan melalui KIP



Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin

Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP



Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin

Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP



Pembinaan SekolahMenengah Kejuruan

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMK dari keluarga miskin

Siswa SMK Penerima Manfaat BSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP)


KEMENTERIAN AGAMA Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelolaPendidikan Non Formal, Diniyah, dan PondokPesantren

Bantuan KIP PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah

Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelolaPendidikan Non Formal, Diniyah, dan PondokPesantren

Bantuan KIP PPS Wustha/Paket B/HanyaMengaji/Muadalah

Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya SaingPendidikan KeagamaanIslam

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren

Bantuan KIP PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah

Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah

Bantuan KIP Siswa MI


KEMENTERIAN AGAMA Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah


Bantuan KIP Siswa MTs

Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah


Bantuan KIP Siswa MA

Program BimbinganMasyarakat Kristen

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen

Jumlah Siswa Miskin SDTK yang menerima KIP

15

PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN (2)

16

Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga Program Kegiatan Sasaran Indikator Usulan Daerah Checklist


KEMENTERIAN AGAMA Program BimbinganMasyarakat Kristen

Pengelolaan dan PembinaanPendidikan Agama Kristen

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen

Jumlah Siswa Miskin SMPTK yang menerima KIP

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Pengelolaan dan PembinaanPendidikan Agama Kristen

Meningkatnya KualitasPengelolaan danPembinaan PendidikanKristen

Jumlah Siswa Miskin SMTK yang menerima KIP

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

Meningkatnya kualitaslayanan Pendidikan Agama dan Pendidikan KeagamaanKatolik

Jumlah peserta didik SekolahKeagamaan Katolik - SMAK penerima KIP

KEMENTERIAN SOSIAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah penduduk miskin danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan divalidasi(jiwa)

Bantuan Sosial di Luar Sistem Keluarga

KEMENTERIAN SOSIAL Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial KorbanBencana Sosial

Perlindungan Sosial KorbanBencana Alam

Bantuan penguatanmasyarakat di daerahrawan bencana sosial

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (bencana alam dan bencana sosial)

Jumlah desa rawan bencanasosial yang memperolehfasilitasi penguatan masyarakat(desa/Kelurahan)

Jumlah korban bencana alam memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar

Jaminan Sosial Peningkatan Penerapan Jaminan sosial tenagker

Peningkatan Jumlah Peserta jaminsn sosial tenaker

Meningkatnya presentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan

Meningkatnya presentase tenaga kerja yang bukan penerima upah

Program Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem pengawasan Ketenagakerjaan

Peningkatan Penerapannorma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja

Subsidi Energi, Bibit dan

PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN (3)

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DENGAN MEMPERBESAR INVESTASI PADAT KARYA

Sinergi Pemangku Kepentingan

LEVEL 2

17

Penciptaan Lapangan

Kerja

-----------------------

2 juta lapangan kerja

IklimKetenagaker-

jaan danHubunganIndustrial

KeahlianTenagaPekerja

PeningkatanIklim

Investasi danIklim UsahaPadat Karya

LayananInformasi

Pasar Kerja

Pembangunan Infrastruktur

Skala Kecil dan

Menengah

BKPMKemendagKemenperinKemenakerPemda

KemenakerPemda

Kemen PUPRKemenhubKementanKemendes PDTTKemenakerPemda

KemenakerKemenkumhamPemda

2KemenakerKemenperinKemen PUPRKemenhubKKP

KemenparKemendikbudKemenkesKemenkominfoDunia usaha

1

2

4 3

5

18


Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran Indikator Checklist

Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

Meningkatnya Cakupan Kepesertaan Sektor Formal dan Informal SJSN Ketenagakerjaan

Jumlah kepesertaan sektor formal dan informal SJSN Ketenagakerjaan

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan

Jumlah kasus hubungan industrial di perusahaan ; Peringkat daya saing dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja

Peningkatan Penerapan Pengupahan

Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi

Iklim Investasi BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I, II, III, IV

Realisasi investasi sektor padat karya di Wilayah I, II, III, IV

Nilai realisasi investasi sektor padat karya di Wilayah I, II, III, IV

Rencana penyerapan tenaga kerja di wilayah I, II, III, IV

19

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga Program Kegiatan Sasaran Indikator Checklist

Keahlian Pekerja

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas

Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk Mencetak Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM

Program Pendidikan dan Pelatihan Geologi, Ketenagalistrikan, Energi Terbarukan, Konservasi Energi, Minyak dan Gas Bumi, BDTBT, serta Teknologi Mineral Batu Bara dan Panas Bumi

Terwujudnya pengembangan SDM berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan pemangku kepentingan

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja ESDM

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Peningkatan Keterampilan Usaha Mikro dalam Menjalankan dan Mengembangkan Usaha serta Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Meningkatnya kapasitas usaha mikro dan koperasi dalam menjalankan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan

SDM usaha mikro dan koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP

Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih bersertifikat kompetensi (orang)

KEMENTERIAN PERTANIAN Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Pemantapan Sistem PelatihanPertanian

Mengembangkan program pendidikan pertanian Tersertifikasinya profesi tenaga kerja bidang pertanian

Jumlah profesi tenaga kerja bidfang pertanian yang tersertifikasi

SDM terdidik dan terlatih sesuai dengan standar kompetensi diklat

KEMENTERIAN PARIWISATA Program Pengembangan Kepariwisataan

Peningkatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terwujudnya pengembangan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan oleh pemangku kepentingan

Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah



Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DENGAN MEMPERBESAR INVESTASI PADAT KARYA (2)

20

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran Indikator Checklist

KealhlianPekerja



Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatkan keahlian dan komptensi SDM bidang Komunikasi dan Infomatika

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Pelatihan SDM Kesehatan SDM KESEHATAN YANG DILATIH Jumlah Tenaga Pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

Peningkatan Kualitas SDM Industri Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

jumlah masyarakat dan tenaga kerja industri yang kompeten

BADAN SAR NASIONAL

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

Pendidikan dan Pelatihan Serta Pembinaan Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan serta pembinaan ketenagaan dan pemasyarakatan SAR

Jumlah paket pendidikan dan pelatihan serta pembinaan ketenagaan dan pemasyarakatan SAR

BADAN SAR NASIONAL

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR

Operasi dan Latihan SAR (paket)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara

Terwujudnya lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari aparatur kemenhub

Jumlah lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari aparatur kemenhub

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara

Terwujudnya lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari masyarakat

Jumlah lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari masyarakat

Terwujudnya lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat

Jumlah lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat

Terwujudnya Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan darat

Jumlah lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan darat

Terwujudnya Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut

Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut

Terwujudnya Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Laut

Jumlah Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Laut

Terwujudnya Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara

Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara

Terwujudnya Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Udara

Jumlah Lulusan Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Udara

Terwujudnya Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Sekretariat BPSDM

Jumlah Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Sekretariat BPSDM

Terwujudnya Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas

Jumlah Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat BPSDM

21

Perhatian Khusus kepada Usaha

Mikro, Kecil dan Koperasi

------------------------Peningkatan

Produktivitas Usaha Mikro dan

Kecil dan Koperasi

AksesPembiayaan

KeterampilanUsaha

KualitasProduk dan

AksesPemasaran

Koperasi danKemitraan

Usaha

Kemudahan, Kepastian, danPerlindungan

Usaha

1

3 2

34

5

Komite Pembiayaan (Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, KemenKUKM, Kemenperin, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenaker, KemenBUMN, Setkab, BPKP, BNP2TKI, Kemenpora)PemdaBank Penyalur KURKemitraan dengan dunia usaha

KemenKUKMKemenkominfoPemdaKemitraan dengan dunia usahaKementerian LHK

KemenKUKMKPPUPemda

KemenKUKMKemendagKemenLHKPemdaKemitraan dengan dunia usaha

KemenKUKMKemenkominfoPemdaKemitraan dengan dunia usaha

LEVEL 2

PERHATIAN KHUSUS KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASISinergi Pemangku Kepentingan

Kegiatan PrioritasKementerian /

LembagaProgram Kegiatan Sasaran Indikator

Checklist

Akses Pembiayaan KEMENKO PEREKONOMIAN

Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Tersusunnya rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro dan kecil/KUR

Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro dan kecil/KUR yang ditindaklanjuti

KEMENTERIAN KUKM P2B Berbasis Usaha Mikro Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM

Meningkatnya kerjasama pembiayaan untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola KUR

Peningkatan Daya Saing UMKMK Fasilitasi Permodalan KUMK; Restrukturisasi Usaha KUMKM; Penguatan KUMKM Keuangan Syariah

Meningkatnya Akses Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Koperasi pemula yang mendapat bimbingan dan penguatan permodalan; KUKM yang difasilitasiakses ke bursa berjangka; Pembiayaan syariah

Penguatan Kelembagaan Koperasi Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Meningkatnya kualitas akses dan jangkauan usaha simpan pinjam koperasi

Fasilitasi jaringan usaha simpan pinjam koperasi

Keterampilan Usaha KEMENTERIAN KUKM Peningkatan Daya Saing UMKMK PLUT; Lembaga dan Kerjasama Diklat; Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM; Peningkatan Kualitas SDM KUKM

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung promosi citra produk, pusat promosi dan pameran, serta pendampingan bagi koperasi dan UMKM (Quick Wins)

Sarana prasarana PLUT; Operasional PLUT; Revitalisasi Balatkop UMKM; Pelatihan vocational; Pelatihan perkoperasian; Pelatihan perkoperasian syariah

P2B Berbasis Usaha Mikro Pengembangan SDM Usaha Mikro Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Diklat SDM usaha mikro; Tempat praktek keterampilan usaha (TPKU)

Kualitas Produk dan Akses Pemasaran

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah

Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri

Jumlah PMKM mitra binaan yang difasilitasi

KEMENTERIAN KUKM P2B Berbasis Usaha Mikro Peningkatan Produktivitas Koperasi/Sentra Usaha Mikro/Kecil; Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran;

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan pengusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro (Quick Wins) untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Koperasi / sentra usaha mikro/kecil yang diperkuat sistem bisnis dan TTG; Revitalisasi pasarrakyat; Penataan PKL

Peningkatan Daya Saing UMKMK Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk

Meningkatnya kualitas dan daya saing produk UMKM dan koperasi untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Fasilitasi standardisasi, merek, kemasan, sertifikasi, promosi dan e-commerce;

KEMENTERIAN KOMINFO

Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis; Litbang Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

Tersedianya nama domain indonesia yang terdaftar Jumlah domain .id gratis untuk UKM dan sekolah; Jumlah technopreneur pada level seed funding; Jumlah peserta pelatihan manajemen berbasis TIK bagi UKM

Koperasi dan Kemitraan Usaha

KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat; Peningkatan Penyuluhan

Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan

Kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan; Kelas kelompok tani hutan meningkat daripemula ke madya; Unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah

Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri

Jumlah PMKM yang bermitra dengan retail modern

KEMENTERIAN KUKM P2B Berbasis Usaha Mikro Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi

Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Pendampingan koperasi untuk KUBE pra-koperasi; Fasilitasi akta koperasi;

Peningkatan Daya Saing UMKMK Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan

Penguatan Kelembagaan Koperasi Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan Tata Laksana KUMKM

Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan tata kelola KUMKM untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Penerapan tata kelola koperasi yang baik; Dukungan Bagi Gerakan Koperasi

Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha

KPPU Pengawasan Persaingan Usaha Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi Persaingan Usaha; Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD)

Pengawasan kemitraan pelaku usaha besar dengan KUMKM

Jumlah pengawasan kemitraan; Jumlah pengawasan kemitraan di daerah

KEMENTERIAN KUKM Peningkatan Daya Saing UMKMK Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM Meningkatnya pengembangan usaha koperasi danUMKM yang berkelanjutan

KUMKM yang difasilitasi restrukturisasi manajemen dan keuangan, penangangan dampak bencanaserta kebijakan kawasan perdagangan bebas

Penguatan Kelembagaan Koperasi Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan Tata Laksana KUMKM

Meningkatkan Kualitas Keanggotaan Koperasi danTata Kelola KUMKM Mendukung KesejahteraanRakyat

Registrasi Pengusaha Skala Mikro dan Kecil

Kementerian KUKM Program Pembentukan

22

PERHATIAN KHUSUS KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI

PERLUASAN PELAYANAN DASARSinergi Pemangku Kepentingan

LEVEL 2

23

Akses Pelayanan DasarMasyarakat Miskin------------------------

Meningkatkannyapersentase masyarakat

miskin mendapatpelayanan dasar

Peningkatan Tata Kelola

PendampinganMasyarakat

PenyediaanLayanan Dasar

4

Kemendesa PDTTPemdaKemensos

KemendagriPemdaKemensos

Kemen PUPRKemendikbudKemenkesKemen ESDMBKKBNKemenagKemenkumhamKemendagriKemensosPemda

2

1 3

KegiatanPrioritas

Kementerian/Lembaga Program Kegiatan Sasaran IndikatorUsulanDaerah

Checklist


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program PengembanganPerumahan

Penyediaan RumahSusun

Tersedianya rumah susununtuk MBR sebanyak550.000 unit yang dilengkapi dengan PSU pendukung

Jumlah unit sarusun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siapuntuk dimanfaatkan

Terdapat 3 usulan kegiatan dari 3 provinsi: Maluku, NTT, Sumut

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah

Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah

Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR swadaya

-

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi

Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan


Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

Terbantunya program diUPTD dan berkembangnyajaringan SPAM kawasanMBR (Fasilitasi SPAM Non-PDAM)

Jumlah UPTD terbantu


Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pembinaan danPengembangan Air Minum

Terbantunya program di UPTD dan berkembangnyajaringan SPAM kawasanMBR (Fasilitasi SPAM Non-PDAM)

Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembanganjaringan SPAM

Kementerian Sosial Program Bantuan Rehab Rehab Rumah tidak layak Jumlah keluarga miskin

PROGRAM PRIORITAS PELAYANAN DASAR (1)

24

KegiatanPrioritas

Kementerian/Lembaga Program Kegiatan Sasaran Indikator Usulan Daerah Checklist

PeningkatanTata Kelola

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Program Bina Pembangunan Daerah

PembinaanPenyelenggaraan danPembangunan UrusanPemerintahan Daerah II

Meningkatnya kualitas penyelenggaraanurusan Pekerjaan Umum, Perumahan dankawasan Permukiman, Kelautan danPerikanan, Perhubungan, Komunikasi, informatika, statistika dan persandian

Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalampemenuhan SPM pelayanan dasaruntuk masyarakat kurang mampulingkup UPD II


Program Bina Pembangunan Daerah

PembinaanPenyelenggaraan danPembangunan UrusanPemerintahan Daerah III

Integrasi indikator pelayanan dasar masyarakat kurang mampu ke dalam dokumen perencanaan daerah

Jumlah daerah yang mengintegrasikan indikator pelayanan masyarakat kurang mampu ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah


Program BinaPembangunan Daerah

Bina Administrasi kewilayahan

PembinaanPenyelenggaraan danPembangunan UrusanPemerintahan Daerah IV

Penyediaan Layanan Dasar

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga Perpustakaan, dan Arsip

Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalampemenuhan SPM pelayanan dasaruntuk masyarakat kurang mampulingkup UPD IV

Jumlah daerah yang memeberikan pelayanan dasar sesuai SDM bidang ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah Daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SDM bidang pemadam kebakaran


Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, dan perumahan

Terdapat 15 usulan kegiatan dari 2 provinsi: NTT dan Aceh

KEMENTERIAN SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Kabupaten/Kota yang mengembangkan sistem layanan dan rujukan terpadu

Jumlah Kabupaten/Kota yang membangun sistem layanan dan rujukan terpadu

Terdapat 7 usulan kegiatan dari 5 provinsi: Maluku, Sumut, Bengkulu, Aceh, Babel


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

Program Pembinaan Dan

Pendampinganpemberdayaan

Terselenggaranya pendampinganmasyarakat di 7.863 kelurahan

Jumlah kelurahan yang mendapatkanpendampingan pemberdayaan

Terdapat 1 usulan kegiatandari 1 provinsi: Aceh

PROGRAM PRIORITAS PELAYANAN DASAR (2)

25

26

PengembanganKewirausahaan

------------------------

Wirausaha Inovatifdan Berpotensi

Tumbuh

Pendidikankewirausa-

haan

Peningkatanproduktivitas

Inovasi

Inkubasibisnis

Pengem-banganbisnis

rumahan

Pemaganganwirausaha

LEVEL 2 KemendikbudKemenristekdiktiKemenKUKMPemda

1

2KemenKUKMKemenakerKemenporaKemenperinKKPPemdaKemitraandengan duniausaha

BekrafKemenkominfoKemenKUKMKemitraan dengandunia usahaPerguruan Tinggi3

4

KemenKUKMBekrafPemdaPerguruan TinggiKemitraan dengan dunia usaha

5

KemenP3APemdaKemitraan dengandunia usaha

6KemenKUKM,PemdaKemitraan dengandunia usahaKementerian LHK

5

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAANSinergi Pemangku Kepentingan

Kegiatan Prioritas Kementerian / Lembaga Program Kegiatan Sasaran Indikator ChecklistPeningkatan Produktivitas KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Kecil danMenengah

Penumbuhan dan Pengembangan IndustriKecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur; Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan; Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru; Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasaindustri skala kecil dan menengah; Terfasilitasinya Pembangunan WirausahaIndustri (Wirausaha Industri)

Jumlah Unit Usaha IKM, Tumbuhnya WirausahaIndustri tambang ke produk dan jasa industri skalakecil dan menengah, Jumlah Wirausaha IndustriBaru

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Program Penempatan danPemberdayaan Tenaga Kerja

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Tenaga Kerja yang diberdayakan melaluikegiatan wirausaha baru; Tenaga kerja mudayang diberdayakan melalui kegiatan penciptaanwirausaha muda ( P2B); Calon wirausaha yang diberdayakan

Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melaluikegiatan wirausaha baru; jumlah tenaga kerja mudayang diberdayakan melalui kegiatan penciptaanwirausaha muda ( P2B); Jumlah calon wirausahayang diberdayakan

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program Kepemudaan danKeolahragaan

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Fasilitasi terhadap wirausaha muda potensial Jumlah fasilitasi terhadap wirausaha mudapotensial

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Usaha Transmigrasi Layanan Kewirausahaan di SP/KPB/Kawasan Transmigrasi

Jumlah satuan permukiman (SP) / KPB / kawasantransmigrasi yang dikembangkan usahaekonominya


Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan Jumlah nelayan yang mampu mengelola usahanya(orang)

BADAN EKONOMI KREATIF Program Pengembangan EkonomiKreatif

Fasilitasi Infrastruktur Fisik dan TIK Terfasilitasinya Pusat Kreatif, Inkubator Bisnis, Dan Pusat Ekshibisi; Meningkatnya KuantitasDan Kualitas Fasilitasi Infrastruktur TIK

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang MendapatkanFasilitasi Infrastruktur; Jumlah Pelaku EkonomiKreatif Yang Mendapatkan Fasilitasi InfrastrukturTIK


Program Peningkatan PenghidupanBerkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Pengembangan SDM Usaha Mikro Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalammenjalankan dan mengembangkan usahanyasecara berkelanjutan

Kewirausahaan sosial

Program Peningkatan Daya SaingUMKM dan Koperasi

Pengembangan Kewirausahaan Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Peserta pemasyarakatan kewirausahaan; Pesertapelatihan kewirausahaan

Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Meningkatnya akses permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Wirausaha pemula yang didukung modal awalusaha

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Hak Perempuan dalamSituasi Darurat dan Kondisi Khusus

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagiperempuan paska bencana dan konflik sosial

Jumlah perempuan yang dilatih kewirausahaan bagiperempuan paska bencana dan konflik sosial

Inkubasi Bisnis KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


Pengembangan Kewirausahaan Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh untuk mendukungkesejahteraan rakyat

Fasilitasi inkubator bisnis dan teknologi

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Terbentuknya Inkubator Bisnis IndustriRumahan Di 15 Kabupaten / Kota

Jumlah Inkubator Bisnis di Kabupaten / Kota

BADAN EKONOMI KREATIF Program Pengembangan EkonomiKreatif

Fasilitasi Infrastruktur Fisik dan TIK Terfasilitasinya Pusat Kreatif, Inkubator Bisnis, Dan Pusat Ekshibisi; Meningkatnya KuantitasDan Kualitas Fasilitasi Infrastruktur TIK

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang MendapatkanFasilitasi Infrastruktur; Jumlah Pelaku EkonomiKreatif Yang Mendapatkan Fasilitasi InfrastrukturTIK

Pengembangan Bisnis Rumahan KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 10.000 Pelaku Industri Rumahan Yang Mendapat Pelatihan ICT untuk Promosi IndustriRumahan

Jumlah Pelaku Industri Rumahan Yang Mendapatpelatihan ICT untuk Promosi Industri Rumahan

Inovasi KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


Pengembangan Kewirausahaan Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh untuk mendukungkesejahteraan rakyat

Peserta pelatihan technopreneur

Pemagangan Wirausaha KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


Pengembangan Lembaga Diklat danKerjasama Diklat

Meningkatnya kualitas dan jangkauan diklatUMKMKdalam mendukung perbaikan kualitas

SDM KUKM yang mendapatkan fasilitasi magangdan beasiswa

27

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

28

Perkuatan Basis

Perekonomian Perdesaan

----------------------Peningkatan

Ekonomi Produktif


Desa

Keterampilanteknis

Sarana Prasaranadan SistemPendukung

Kegiatan Ekonomi

Lembaga Keuangan berbasis

komunitas

LEVEL 2

1Kemendes PDTTPemda

KemenakerKKPKementanKemendes PDTTKemensosKemen KUKMPemda

2

KemendesPDTTKKPKemen KUKMKementan

KemenakerKemensosKemendagriKemenkominfoPemda

3

4Lembaga Keuangan Mikro (Non-Bank)Kemen KUKMOJKKemendes PDTT

PERKUATAN BASIS PEREKONOMIAN PERDESAANSinergi Pemangku Kepentingan

6

KegiatanPrioritas

Kementerian/ Lembaga

Program Kegiatan Sasaran Indikator Usulan Daerah Checklist

Keterampilan Teknis

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan dilihat dari peningkatan pendapatan desa

Jumlah kecamatan yang tercakup dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat (PKKPM) di kawasan perdesaan dan dukungan sarana dan prasarana

Terdapat 4 usulan kegiatan dari 3 provinsi: Bali, Aceh, Lampung

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan Kerja Kewirausahaan (BLKK) Quick Wins

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian bagi masyarakat kurang mampu

Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian

Terdapat 14 usulan kegiatan dari 4 provinsi: Aceh, Sumbar, Kalsel, Maluku

Pendampingan Masyarakat Desa

KEMENTERIAN SOSIAL

Program Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga penerima bantuan tunai bersyarat

Jumlah keluarga penerima bantuan tunai bersyarat yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)

Terdapat 36 usulan kegiatan dari 16 provinsi: Aceh, Riau, Bali, Sulteng, Maluku, Kepri, Jambi, NTT, Kaltara, Bengkulu, Gorontalo, Malut, Sumut, Lampung, Kalsel, Babel

Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas


Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan Penerapan Tata Laksana KUMKM

Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan tata kelola KUMKM untuk mendukung kesejahteraan rakyat

Dukungan bagi Gerakan Koperasi Terdapat 8 usulan kegiatan dari 7 provinsi: Gorontalo, Sumut, Lampung, Kaltim, Aceh, Sulsel, NTT

Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Ekonomi


Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)

-

KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

terlaksananya asuransi usaha tani padi

luas lahan sawah yang tercakup dalam asuransi pertanian

-

PROGRAM PRIORITAS PERKUATAN BASIS PEREKONOMIAN PERDESAAN

29

TERIMA KASIH

30


Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 2

31

PenciptaanLapangan

Kerja

-----------------------

2 juta lapangankerja

IklimKetenagaker-

jaan danHubunganIndustrial

KeahlianTenagaPekerja

PeningkatanIklim

Investasi danIklim UsahaPadat Karya

LayananInformasi

Pasar Kerja

Pembangunan Infrastruktur

Skala Kecil dan

Menengah

2

1

2

4 3

5

• Penyempurnaan regulasi

• Harmonisasi peraturanketenagakerjaan

• Penerapan standarpelatihan berbasiskompetensi

• Perluasan sistemsertifikasi keahlian

• Memperbesar nilai investasidalam dan luar negeri

• Pengembangan sisteminvestasi nasional danlayanan terpadu perijinan

• Perluasan bursa kerja daerahindustri/kota besar

• Kelembagaanpenyedia layananinformasi

Penyerapan tenaga kerja melalui program-program infrastruktur padatkarya

32

Perhatian Khusus kepada Usaha

Mikro, Kecil dan Koperasi

------------------------Peningkatan

Produktivitas Usaha Mikro dan

Kecil dan Koperasi

AksesPembiayaan

KeterampilanUsaha

KualitasProduk dan

AksesPemasaran

Koperasi danKemitraan

Usaha

Kemudahan, Kepastian, danPerlindungan

Usaha

1

3 2

34

5

LEVEL 2

PERHATIAN KHUSUS KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASIPerencanaan Terintegrasi

• KUR• Dana bergulir• Layanan keuangan mikro melalui

KSP dan LKM• Sistem resi gudang

• Upgrading keterampilan: manajemen, teknis, dan perkoperasian

• Konsultasi dan pendampingan usaha

• Manajemen produksi dan pemasaran• Diversifikasi dan kualitas produk• Eco tourism• Akses pasar: pasar rakyat, penataan PKL,

koperasi distribusi, fasilitasi promosi, trading house, e-commerce

• Harmonisasi regulasi• Ijin usaha mikro kecil• Persaingan usaha yang

sehat• Antisipasi dampak bencana

• Penguatan kelompok usaha/sentra

• Penguatan koperasi• Kemitraan usaha

PERLUASAN PELAYANAN DASARPerencanaan Terintegrasi

LEVEL 2

33

Akses Pelayanan DasarMasyarakat Miskin------------------------

Meningkatkannyapersentase masyarakat

miskin mendapatpelayanan dasar

Peningkatan Tata Kelola



4

2

1 3

• Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar

• Pembinaan masyarakat dalam mengakses layanan dasar

• Pelibatan masyarakatdalam perbaikan layanandasar

• Penyediaan sarana dan prasarana

• Pelayanan dasar yang berkualitas dan inklusif

• Perluasan jangkauanpelayanan dasar untukdaerah khusus atau terpencil

34

PengembanganKewirausahaan

------------------------

Wirausaha Inovatifdan Berpotensi

Tumbuh

Pendidikankewirausa-

haan

Peningkatanproduktivitas

Inovasi

Inkubasibisnis

Pengem-banganbisnis

rumahan

Pemaganganwirausaha

LEVEL 21

2

3

4

5

6

5

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAANPerencanaan Terintegrasi

Membangun kesadaran berwirausaha mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi

Pelatihan pembiayaanwirausaha, organisasi, kepemimpinan, izin usaha, dan pemasaran

Akses ke teknologi tepat guna Kerjasama mentoring dengan

sciencepark/technopark/ kawasan industri/dunia usaha/ perguruan tinggi/litbang

Pengembangan technopreneur

Perluasan skala usaha, pemanfaatan teknologi, produksi, dan perluasan pemasaran (inovasi)

Pelatihan-pelatihan praktiskepada masyarakat kurangmampu

Pembekalan keterampilankerja, pendampingan, konsultasi bisnis

35

Perkuatan Basis

Perekonomian Perdesaan

----------------------Peningkatan

Ekonomi Produktif


Desa

Keterampilanteknis

Sarana Prasaranadan SistemPendukung

Kegiatan Ekonomi

Lembaga Keuangan berbasis

komunitas

LEVEL 2

1

2

3

4

PERKUATAN BASIS PEREKONOMIAN PERDESAANSinergi Pemangku Kepentingan

6

• Pelibatan masyarakat dalamberorganisasi dan pengambilankeputusan

• Pendampingan yang intensifsebelum dan selama masyarakatmenjalankan usaha/ kerja

Pembekalan keterampilan kerja atau usaha bagi masyarakat kurang mampu

• Pengadaan alat dan sarana pemasaran• Identifikasi dan penggunaan sumber daya lokal

sebagai bahan produksi• Pemanfaatan SDA (sumber daya alam) secara

berkesinambungan• Kemitraan dengan pelaku pasar• Dukungan kebijakan daerah dalam mengembangkan

kegatan ekonomi masyarakat rentan

• Perluasan akses keuanganmikro bagi masyarakatkurang mampu

• Pemanfaatan dana bergulir yang beredar di masyarakat melalui koperasi

pemerataan antarkelompok...

Documents