I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia perlu lebih terfokus pada usaha

yang memiliki basis pada sumber dalam negeri dan sektor-sektor

unggulan baik secara komparatif maupun kompetitif. Salah satu sektor

yang diandalkan adalah dibidang pertanian yang diproyeksikan akan tetap

mengalami pertumbuhan yang positif, pada saat pertumbuhan ekonomi

diperkirakan akan negatif. Perikanan merupakan salah satu sub sektor

yang masih memiliki potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang memadai dan

tidak rentan terhadap krisis ekonomi dan keuangan, maka sub sektor ini

diharapkan dapat ikut membantu memperkuat posisi ekonomi dan

moneter melalui upaya peningkatan ekspor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.

01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan

Pasal 15 ayat 1 setiap hasil perikanan yang diekspor wajib dilengkapi

dengan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Mutu

(Certificate of Quality) yang diterbitkan oleh Laboratorium dan Pengujian

Mutu Hasil Perikanan (LPMHP), sehingga. produk perikanan akan

mempunyai jaminan yang tinggi karena bahan baku berasal dari perairan

yang tidak tercemar, ditangani secara saniter dan hygine sehingga aman

untuk dikonsumsi.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta

merupakan perangkat kerja Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang

mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan,

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang

peternakan, perikanan dan kelautan di DKI Jakarta dan salah satu

fungsinya adalah ”Pengendalian atas usaha pencegahan dan

perlindungan terhadap organisme pengganggu ternak dan perikanan”.

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta dalam

pelaksanaan fungsi tersebut ditunjang oleh Balai Pengujian Mutu dan

Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan sebagai Unit Pelaksana Teknis

yang berfungsi sebagai laboratorium referensi dibidang pengujian mutu

dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Adapun tugas pokok Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil

Perikanan dan Kelautan (BPMPHPK) atau disingkat Balai Pengujian

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk dan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta, Balai Pengujian

Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas

melaksanakan pengujian laboratoris, pemberian sertifikat mutu hasil

perikanan serta pengawasan laboratorium mini unit pengolahan ikan milik

swasta. Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan

Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta

merupakan salah satu Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan yang

telah memperoleh sertifikat akreditasi (No. 18/ALP/KAN/06/98). Sertifikat

ini telah diakui di lebih 160 negara importir (konsumen). Pengujian mutu

terhadap produk hasil perikanan (komoditas ekspor) yang dilakukan

adalah dalam rangka sertifikasi produk hasil perikanan. Balai Pengujian

Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan sebagai unit

pelayanan umum dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima untuk

meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi Pemerintah dibidang pelayanan umum serta mendorong upaya

mengefektifkan system tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan

umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan hasil guna.

Untuk mendorong ekspor non migas Balai Pengujian Mutu dan

Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakata terhadap

pelayanan jasa laboratorium dan penerbitan sertifikat kesehatan harus

memberikan pelayanan yang optimal kepada perusahaan eksportir

sebagai pengguna jasa. Hal ini belum dirasakan dan belum dapat

memberikan layanan dan dukungan yang memberikan kepuasan dan citra

positif terhadap pelanggan. Memperhatikan kondisi tersebut, apabila

Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan tidak

dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, maka

pelanggan akan menggunakan jasa laboratorium lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Mutu Ekspor (SME)

melalui pemeriksaan laboratorium melalui uji organoleptik, kimia, dan

mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan,

produk akhir dan peralatan yang digunakan pada unit pengolahan ikan

yang akan diekspor dilakukan oleh Seksi Pengujian Balai Pengujian Mutu

dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta saat

ini dirasakan kurang optimal. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi

masalah yang ditemukan pada Balai Pengujian Propinsi DKI Jakarta

dalam memberikan pelayanan yaitu :

1. Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan

dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa laboratorium

belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan kepada perusahaan

eksportir hasil perikanan selaku pengguna jasa.

2. Ada beberapa perusahaan-perusahaan eksportir ikan segar dan ikan

olahan menggunakan jasa laboratorium sejenis dengan tarif lebih

mahal yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini mungkin disebabkan

oleh ketidak puasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan

oleh Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan

Kelautan DKI Jakarta.

3. Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan

Propinsi DKI Jakarta belum memahami apa yang diinginkan dan

dibutuhkan oleh pengguna jasa laboratorium.

4. Dalam pemenuhan kepuasan kepada pengguna jasa sering terbentur

dengan keterbatasan dana, sumber daya manusia dan sistim

manajemen yang birokratis.

Memperhatikan kondisi diatas, Balai Pengujian Mutu dan

Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta dalam

melayani pengguna jasa laboratorium harus dapat memberikan layanan

dan dukungan yang dapat memberikan kepuasan dan citra positif bagi

pelanggan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, peran dan

fungsi laboratorium selain untuk kepentingan pelayanan kepada

masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada

Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun nilainya relatif kecil.

Perubahan paradigma pada pelayanan publik yaitu dengan

ditekankannya pelayanan prima, laboratorium Balai Pengujian Mutu dan

Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan milik pemerintah harus dapat

memberikan pelayanan yang dapat menciptakan kepuasan bagi

pelanggannya. Berdasarkan masalah-masalah dalam pelayanan yang

diberikan oleh Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan

Kelautan Propinsi DKI Jakarta terhadap perusahaan eksportir hasil

perikanan sebagai konsumen, maka perlu dianalisis bagaimana

pelayanan yang diterima oleh pengguna jasa selama ini, apakah

pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh

konsumen. Untuk itu sebagai rumusan masalah yang menjadi bahasan

dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar tingkat kepuasan para pengguna jasa Balai Pengujian

Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI

Jakarta dilihat dalam dimensi kualitas layanan (tangibility, reliability,

responsiveness, assurance dan emphaty ) ?

2. Bagaimana kinerja pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan

Hasil Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta ?

1.3. Tujuan

1. Untuk menelaah tingkat kepuasan pengguna jasa Balai Pengujian

Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI

Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Menganalisis kinerja pelayanan Balai Pengujian Mutu dan

Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta dan

langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja

organisasi.