Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Oleh :

Muhammad Rizky

1203101010064

[endnoteRef:1] [1: ]

UNIVERSITAS SYIAH KUALAFAKULTAS HUKUMDARUSSALAM BANDA ACEH2015

BAB I PENDAHULUANA.Latar Belakang MasalahSesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyenggaraan pemerintahan negara.Namun seiring dengan adanya perubahan undang-undang mengenai pemerintahan daerah maka kewenangan penyelenggaraan daerah juga berbeda dari masing-masing perubahan tersebut. Dari semenjak kemerdekaan sampai dengan sekarang sudah terjadi sembilan kali (10x) perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.dan yang terbaru UU N 23 tahun 2014.Perubahan tersebut terjadi karena adanya berbagai perubahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disesuaikan dengan perubahan zaman.

B. RUMUSAN MASALAHBerdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimanakah sistem Pembagian Urusan Pemerintahan? 2.Temasuk kedalam Urusan Pemerintahan manakah Bidang Perumahan dan Pemukiman? 3.Bagaimanakah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. TUJUANAdapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu sebagai berikut:1. Agar mengetahui sistem pembagian Urusan Pemerintahan2. Agar mengetahui Bidang Perumahan dan Permukiman itu termasuk kedalam Urusan Pemerintahan yang mana3. Agar mengetahui Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan kawasan permukiman

\

BAB II PEMBAHASAN1.SISTEM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANBerdasarkan UU Pemerintahan Daerah No 23 tahun 2014,pada pasal 9 dinyatakan bahwa ada 3 klasifikasi Urusan Permrintahan yaitu 1.Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi Kewenangan Pusat2,Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

-Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) meliputi:a.politik luar negeri;b.pertahanan;c.keamanan; d.yustisi;e.moneter dan fiskal nasional; danf.agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah Pusat:a.melaksanakan sendiri; ataub.melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.a.Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayananb.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi:a.pendidikan;b.kesehatan;c.pekerjaan umum dan penataan ruang;d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;danf.sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi:a.tenaga kerja;b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c.pangan;d.pertanahan;e.lingkungan hidup;f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;i.perhubungan; j.komunikasi dan informatika;k.koperasi, usaha kecil, dan menengah Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) meliputi:a.kelautan dan perikanan;b.pariwisata;c.pertanian;d.kehutanan;e.energi dan sumber daya mineral;f.perdagangan;g.perindustrian; danh.transmigrasi.

2.Bidang Perumahan dan Permukiman termasuk Urusan Pemerintahan KonkurenTermasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Konkuren dikarenakan dalam pembangunan suatu perumahan dan permukiman itu terlebih dahulu harus ada sinergi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.Berdasarkan pasal 16, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (3) berwenang untuk:a.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; danb.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selain itu,Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:a.sendiri oleh Pemerintah Pusat;b.dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atauc.dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:a.sendiri oleh Daerah provinsi; b.dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atauc.dengan cara menugasi Desa.

3.Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan PermukimanA.Dalam hal Perumahan,Pemerintah Pusat menyediakan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,memyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana nasional,memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah,mengembangkan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.Sementara Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana provinsi,memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota,memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi progam daerah Kabupaten/kota,penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.B.Dalam hal kawasan permukiman,Pemerintah Pusat melakukan penetapan sistem kawasan permukiman dan melakukan penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih.sementara Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan dibawah 15 ha.Sementara daerah Kabupaten/Kota melakukan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.C.Dalam hal perumahan dan kawasan permukiman kumuh,hanya pemerintah Kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kotaD.dalam hal Prasarana,sarana dan Utilitas umum,Pemerintah Pusat menyelenggarakan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman,sedangkan Pemerintah Provinsi hanya menyelenggarakan PSU dikawasan permukiman.Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota hanya melenggarakan PSU dikawasan perumahanE.Dalam hal Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,Pemerintah Pusat melakukan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar.Sementara Pemerintah Provinsi melakukan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umumPSU tingkat kemampuan kecil.

BAB III KESIMPULANDengan adanya UU Pemerintahan Daerah yang baru yaitu UU NO 23 TAHUN 2014 diharapkan akan semakin memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat khususnya dalam bidang perumahan dan permukiman karena itu adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat untuk mempunyai tempat untuk berlindung dari segala gangguan,sebagai tempat menentramkan diri dan lainnya.Masyarakat yang berpenghasilan rendah diharapkan agar segera mendapatkan hunian yang layak sebagai tempat berteduh bagi mereka karena di UU Pemerintahan Daerah yang baru yaitu UU NO 23 TAHUN 2014 sudah menjamin akan hal tersebut.