akuntansi di pemda

Download Akuntansi Di Pemda

Post on 17-Feb-2016

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pemda

TRANSCRIPT

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik

I. PENDAHULUAN

A. Latar BelakangPerubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi di mulai pada era reformasi tahun 1998. Perubahan yang sangat signifikan tersebut juga memberi dampak pada perubahan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah, maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai landasan hukum. Kemudian untuk mendukung teknis pelaksanaan, pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa peraturan, yaitu antara lain : (1) PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (3) PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, (4) PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, (5) Surat Mendagri dan Otoda tanggal 17 Nopember 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001, dan (6) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan APBD.Dari beberapa peraturan di atas, peraturan yang mengakibatkan perubahan mendasar dalam pengelolaan APBD adalah PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan tersebut berupa tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu yang menonjol adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah.Dalam perjalanannya, pemerintah menerbitkan paket UU tentang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Konsekuensinya terjadi perubahan penyesuaian dan amandemen atas peraturan sebelumnya. Terkait dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999. Selanjutnya, aturan turunan juga mengalami perubahan atau revisi, yaitu PP Nomor 105 Tahun 2000 diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. kemudian dikeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, yang mengatur penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP yang menggunakan basis kas menuju akrual. Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PUSAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Karena penggunaan basis akrual diamanatkan untuk dilaksanakan paling lambat tahun 2015, maka pada makalah ini akan mencoba membahas lebih jauh tentang Akuntansi di Pemerintahan Daerah yang berbasis akrual. B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam makalah ini adalah mengenai sistem akuntansi yang berbasis akrual. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai bagaimana standar akuntansi pemerintahan? Apa konsep dasar akuntansi pemerintahan? Apa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan? Bagaimana jenis dan bentuk laporan keuangan? Dan bagaimana Siklus akuntansi keuangan daerah? C. Tujuan PenulisanTujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntasi sektor publik2. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait standar akuntansi pemerintahan, konsep dasar akuntansi pemerintahan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, jenis dan bentuk laporan keuangan, dan siklus akuntansi keuangan daerah.

D. Metode PenulisanMetode penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode pustaka, yaitu dengan menelusuri berbagai data yang dibutuhkan melalui beberapa sumber berupa buku dan blog yang ada di internet serta peraturan perundang-undangan yang membahas tentang sistem akuntansi di pemerintahan daerah. Data yang ada kemudian didiskusikan dengan anggota kelompok, kemudian setelah ditemukan kesepakatan dituangkan dalam bentuk tulisan.

II. PEMBAHASAN

A. STANDAR AKUNTASI PEMERINTAHANBerdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka SAP yang dilaksanakan adalah yang berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual dipilih karena secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan SAP yaitu dalam rangka meningkatkan informasi laporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat 3 lampiran yaitu : lampiran I tentang SAP Berbasis Akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2015; lampiran II tentang SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014; dan lampiran III tentang Proses Penyusunan SAP Berbasis Akrual.SAP dkembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan.Sebagai turunan atas PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, maka diterbitkan PMK Nomor 238/PMK.05/ Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntasi Pemerintahan (PUSAP). Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis akrual. Sedangkan untuk pemerintah daerah, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah harus diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada PUSAP. Untuk memudahkan pemerintah daerah, pemerintah mengeluarkan aturan teknis berupa Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai pedoman dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. B. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPrinsip akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan kegiatan, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu :1. Basis AkuntansiBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentukjasa disajikan pula pada LO.Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 2. Prinsip Nilai HistorisAset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dibanding penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.3. Prinsip RealisasiBagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-pendapatan (matching-cost with revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana akuntansi komersial.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Sustance Over Form)Infomasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan