final ruu pemda

Download Final RUU Pemda

Post on 21-Oct-2015

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

undang-undang pemda

TRANSCRIPT

  • Jakarta 2011RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    TIM PERUMUS RUU PEMDAKEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

  • PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMURUSAN PEMERINTAHAN UMUMDAERAH BERCIRI KEPULAUANWAKIL KEPALA DAERAHPERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSATPERANGKAT DAERAHPEGAWAI NEGERI SIPILPEMBANGUNAN DAERAHPERATURAN DAERAH (PERDA)KEUANGAN DAERAHPELAYANAN PUBLIKDESAKAWASAN KHUSUSINOVASI DAERAH

  • PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARUPERSYARATAN PEMBENTUKAN DOB :TEKNIS DAN ADMINISTRASI:TEKNIS: GEOGRAFI, JUMLAH PENDUDUK, KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA PEMERINTAHAN;ADMINISTRASI: PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA REKOMENDASI MENTERI.MELALUI DAERAH PERSIAPAN YG DITETAPKAN DG PP UTK JANGKA WAKTU 3 (TIGA) TAHUNAPABILA HASIL EVALUASI DINYATAKAN LAYAK MAKA STATUS DAERAH PERSIAPAN DITINGKATKAN MENJADI DOBPembentukan Top DownPembentukan Bottom UpPEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL TIDAK MEMERLUKAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS SERTA TIDAK MELALUI TAHAPAN DAERAH PERSIAPAN.

  • URUSAN PEMERINTAHAN UMUMKewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahanPengamalan Pancasila, terlaksananya UUD 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;Persatuan dan kesatuan bangsa;Kerukunan antar umat beragama, antar etnis dan kelompok lainnya;Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah; Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; danPelaks. semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan Instansi Vertikal.sbg kepala wilayah adm. (dibantu perangkat pusat: kesbangpol)Dilimpahkan oleh Presiden kepada:dibiayai APBNBUPATI/WALIKOTACAMATPelaksanaan di kecamatanGUBERNUR

  • PROVINSI BERCIRI KEPULAUANDipertimbangkan dalam penentuan kebijakan DAU (ditindaklanjuti dalam UU Perimbangan Pusat Daerah)Pemerintah Pusat dapat menugaskan kewenangannya di bidang kelautan kepada Provinsi

  • WAKIL KEPALA DAERAHKepala DaerahKDH menentukan Wakil KDHPegawai Negeri Sipil(+) Wa. KDH dari PNS:

    Menjaga aspek politik dan adm.Paham pemerintahan(-) Wa. KDH dari PNS:

    Tidak otomatis jadi KDH bila KDH berhentiMasa jabatan Wa. KDH mengikuti KDHDiangkat dari

  • PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM.PUSATGubernur sebagai wakil Pem. Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaDibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pem. Pusat dan dibiayai oleh APBNSekretaris daerah prov. merangkap sebagai sekretaris gub sbg wakil pusat

  • PERANGKAT DAERAHPembentukan dan susunan Perangkat daerah ditetapkan dengan Perda setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi organisasi Perangkat daerah Provinsi dan dari gubernur bagi organisasi Perangkat daerah Kabupaten/KotaPembentukan dinas (melaksanakan urusan Pemda)Dibentuk berdasarkan tipologi beban kerja (tipe A, B dan C)Pembentukan badan (melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemda)Beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk urusan pilihan

  • SEKRETARIS DAERAHSEKDA PROVINSISEKDA KAB/KOTAPengangkatan, pemindahan dan pemberhentian oleh PresidenPengangkatannya berdasarkan hasil seleksi oleh tim Pemerintah Pusat yang dibantu oleh tim penguji independenPengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya oleh gubernur sbg wakil Pem. PusatPengangkatannya berdasarkan hasil seleksi oleh tim Pemerintah Pusat dan tim Pemerintah Provinsi yang dibantu oleh tim penguji independenDiisi dari seluruh PNS yg memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensiDiisi dari PNS yg bekerja diwilayah Prov. yg bersangkutan dan memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi

  • KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKEPALA SKPD PROVINSIKEPALA SKPD KAB/KOTAPengangkatan, pemindahan dan pemberhentian oleh gubernurPengangkatannya berdasarkan hasil seleksi oleh tim Pemerintah Pusat dan tim Pemerintah Provinsi yang dibantu oleh tim penguji independenPengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya oleh bupati/walikotaPengangkatannya berdasarkan hasil seleksi oleh tim Pemerintah Provinsi dan tim Pemerintah Kab/Kota yang dibantu oleh tim penguji independenDiisi dari seluruh PNS yg memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensiDiisi dari PNS yg bekerja diwilayah Prov. yg bersangkutan dan memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi

  • PERATURAN DAERAHMenteriGubernurPerda Kab/KotaDisampaikan 7 hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor registerPerda ProvinsiDilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiMenteriGubernurPerda Kab/KotaBertentangan, dibatalkan olehPerda Provinsi

  • RAPERDA TTG RPJPD, RPJMD, APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS. APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH & TATA RUANG DAERAHHasil evaluasi diikuti dengan pemberian nomor registerRancangan Perda Provinsi tersebut harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan.Rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut harus mendapat evaluasi Gubernur selaku wakil pemerintah.

  • PEMBANGUNAN DAERAHPUSATPemetaan urusan wajibPROVINSIKAB/KOTASinergi perencanaan Pusat, Prov dan Kab/Kota mencapai target nasional seperti pendidikan, kesehatan dllPUSATPemetaan urusan pilihanPROVINSIKAB/KOTASinergi perencanaan Pusat, Prov dan Kab/Kota mencapai target nasional dibidang sektor unggulan seperti pertambangan, kehutanan, pariwisata dll

  • KEUANGAN DAERAH

  • PELAYANAN PUBLIKPemerintahan DaerahWajib menjamin terselenggara pelayanan publikWajib membuat mekanisme penyampaian keluhanMaklumat Pelayanan PublikMasyarakatPEMERINTAH PUSATMembuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)Perda Pelayanan Publik sesuai Prinsip2 Pelayanan Publik & NSPKKeluhan pelayanan publik disampaikan masy. pada ombudsman atau komisi pelayanan publik daerah

  • KAWASAN KHUSUSPEMERINTAH PUSATMenetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.Daerah yang bersangkutanAdanya kejelasan hak dan kewajiban Pemda dalam kawasan khusus

  • D E S AKabupaten/KotaDapat membentuk, menghapus, dan/atau menggabungkanMemperhatikan asal usulnya ditetapkan dgn Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Desa sbg community self governmentBerwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dapat melimpahkan sebagian urusan pem. yang menjadi kewenangannyaDi atur dalam UU tersendiri

  • INOVASI DAERAHpeningkatan efisiensi;perbaikan efektivitas;perbaikan kualitas pelayanan;tidak ada konflik kepentingan;berorientasi kepada kepentingan umum;dilakukan secara terbuka; dandapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.PRINSIP-PRINSIPSemua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publikPerlindungan atas Inovasi sepanjang tidak memperkaya diri dan/atau orang lain

  • MASALAH :Tidak ada konsistensi antara RPJPD, RPJMD dan RKPD;Rendahnya koherensi dan sinerji antara pusat, propinsi dan kab/ kota dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan ;Rendahnya transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan;Kurangnya akurasi data yang tersedia untuk perencanaan pembangunan;

    USULAN PERUBAHAN :Revitalisasi pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan oleh Gubernur untuk kab/ kota dan Pemerintah untuk perencanaan pembangunan provinsi;Kewajiban daerah untuk memelihara koherensi dan konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan yang dimiliki tingkat pemerintahan yang lebih tinggi: Pemerintah melakukan mapping daerah dan prioritas sektor masing-masing yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan yang menyangkut pusat dan daerah. DAK digunakan untuk penyeimbangnya;Mewajibkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, memperbaharui data secara teratur, dan mengelola data tentang: indikator hasil pembangunan, indikator keluaran, sumber-sumber masukan yang meliputi pendanaan baik bersumber dari APBD maupun dari masyarakat dan swasta, aset dan regulasi kusus; prosedur mengelola aset menjadi keluaran.Membuka akses publik terhadap data tentang indikator kinerja daerah;

    Tim Revisi UU 32/2004

  • MASALAH :Sebagian besar APBD (70-80 %) dialokasikan untuk belanja aparatur dan biaya operasional dan proporsi untuk belanja pelayanan publik sangat rendah;Penggunaan dana dekonsentrasi dan TP untuk urusan yang telah didesentralisasikan;Efektivitas penentuan dan penggunaan DAK;

    USULAN PERUBAHAN :Pembatasan proporsi belanja aparatur dan biaya operasional, tidak boleh melebihi dari biaya pelayanan publik;Dekonsentrasi hanya dilakukan pada urusan ekslusif pemerintah dan urusan concurrent yang menurut kriteria tertentu sebaiknya ditangani oleh pusat (masukkan ketentuan PP 7/ 2008 mengenai dekon dan Tugas Pembantuan);

    Tim Revisi UU 32/2004

  • UNTUK PERBAIKAN EFEKTIFITAS DAK :Penguatan peran gubernur sebagai budget optimizer dalam alokasi DAK: K/L menentukan arah dan prioritas, pagu indikatif setiap provinsi setelah mendengar pendapat gubernur. Sebelum gubernur memberi pendapat gubernur harus mendengar bupati/ walikota;Gubernur mengkoordinasi K/L untuk merumuskan perencanaan akhir dari DAK provinsi;Depdagri mengkordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan DAK di provinsi;Pengaturan tentang peluang daerah untuk melakukan investasi jangka panjang, jangka menengah, dan pendek Pengaturan yang lebih detail tentang BUMD;

    Tim Revisi UU 32/2004

  • MASALAH : Tidak ada pengaturan yang