lembaran daerah kabupaten pekalongan tahun … filepengembangan dan pelestarian sumber daya pesisir...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DITERBITKAN OLEH : BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009

1

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir Kabupaten

Pekalongan memiliki sumber daya alam

dan jasa lingkungan yang berpotensi

ekonomi, yang perlu dijaga

kelestariannya dan dimanfaatkan untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat, terutama masyarakat

pesisir;

b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir perlu

dikendalikan agar tercipta keseimbangan

antara pemanfaatan dan perlindungan

dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan;

2

c. bahwa upaya pemanfaatan,

pengembangan dan pelestarian sumber

daya pesisir dan laut dalam pengelolaan

wilayah pesisir, perlu dilakukan secara

menyeluruh dan terpadu dengan

memberdayakan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Wilayah pesisir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Tengah;

2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

3

Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2757);


tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);


tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

3419);


tentang Kepariwisataan (Lembaran




3427);


tentang Perumahan dan Pemukiman

4




Nomor 3469);


tentang Cagar Budaya (Lembaran




3470);


tentang Perairan Indonesia (Lembaran




3647);


tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup




Nomor 3699);


tentang Kehutanan (Lembaran Negara


5


Republik Indonesia Nomor 3888)

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang




Nomor 4412);

12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran




4421);


tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran


6



4421);


tentang Perikanan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4433);


tentang Pemerintahan Daerah




Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan


tentang Perubahan Kedua Atas


tentang Pemerintahan Daerah




Nomor 4844);


tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

7

Perikanan dan Kehutanan (Lembaran




4660);


tentang Penataan Ruang (Lembaran




3470);


tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran




4739);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

1986 tentang Pemindahan Ibukota

Kabupaten Daerah Tingkat II

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota

Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pekalongan (Lembaran

8


Nomor 70);


1988 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah

Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Batang (Lembaran




3381);


1991 tentang Sungai (Lembaran




3445);


1992 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah dengan Titik Berat

pada Daerah Tingkat II (Lembaran



9


3487);


1993 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (Lembaran




3538);


1999 tentang Pengendalian

Pencemaran dan atau Perusakan Laut




Nomor 3816);


2004 tentang Perencanaan Kehutanan




Nomor 4452);


2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah,

10

Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota




Nomor 4737);


2008 tentang Tahapan,Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran




4817);

28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa

Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

Jawa Tengah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Pekalongan (Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

2001 Nomor 23);

11



tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 8);



tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2008 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 8);



tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2008


Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor

13);

12

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang

dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati

beserta perangkat daerah sebagai

unsur penyelengggara pemerintahan

daerah.

13

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah

organisasi/lembaga pada Pemerintah

Daerah yang bertanggungjawab pada

pelaksanaan tugas di bidang tertentu di

Kabupaten Pekalongan.

5. Wilayah Pesisir adalah daerah

peralihan antara Ekosistem darat dan

laut yang dipengaruhi oleh perubahan

di darat dan laut.

6. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah

suatu proses perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan dan

pengendalian Sumber Daya Pesisir dan

laut antar sektor, antara Pemerintah

dan Pemerintah Daerah, antara

ekosistem darat dan laut, serta antara

ilmu pengetahuan dan manajemen

untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

7. Sumber Daya Pesisir dan Laut adalah

sumber daya hayati, sumber daya non

hayati, sumber daya buatan, dan jasa-

jasa lingkungan; sumber daya hayati

meliputi ikan, terumbu karang, padang

14

lamun, mangrove dan biota laut lain;

sumber daya non hayati meliputi pasir,

air laut dan mineral dasar laut; sumber

daya buatan meliputi infrastruktur laut

yang terkait dengan kelautan dan

perikanan; dan jasa-jasa lingkungan

berupa keindahan alam, permukaan

dasar laut tempat instalasi bawah air

yang terkait dengan kelautan dan

perikanan serta energi gelombang laut

yang terdapat di wilayah pesisir.

8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas

tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme

dan non organisme lain serta proses

yang menghubungkannya dalam

membentuk keseimbangan, stabilitas

dan produktivitas.

9. Jasa lingkungan adalah jasa yang

dihasilkan melalui pemanfaatan dengan

tidak mengekstrak sumberdaya pesisir

dan laut, tetapi memanfaatkan

fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di

Wilayah pesisir.

15

10. Rencana Strategis Wilayah Pesisir

yang selanjutnya disingkat RSWP

adalah rencana yang memuat arah

kebijakan lintas sektor untuk kawasan

perencanaan pembangunan melalui

penetapan tujuan, sasaran dan strategi

yang luas, serta target pelaksanaan

dengan indikator yang tepat untuk

memantau rencana tingkat nasional.

11. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang

selanjutnya disingkat RZWP adalah

rencana yang menentukan arah

penggunaan sumber daya tiap-tiap

satuan perencanaan disertai dengan

penetapan struktur dan pola ruang

pada kawasan perencanaan yang

memuat kegiatan yang boleh dilakukan

dan tidak boleh dilakukan serta

kegiatan yang hanya dapat dilakukan

setelah memperoleh izin.

12. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir

yang selanjutnya disingkat RPWP

adalah rencana yang memuat susunan

kerangka kebijakan, prosedur dan

tanggung jawab dalam rangka

16

pengkoordinasian pengambilan

keputusan di antara berbagai

lembaga/instansi mengenai

kesepakatan penggunaan sumber daya

atau kegiatan pembangunan di zona

yang ditetapkan.

13. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah

Pesisir yang selanjutnya disingkat

RAPWP adalah tindak lanjut Rencana

Pengelolaan Wilayah pesisir yang

memuat tujuan, sasaran, anggaran,

dan jadwal untuk satu atau beberapa

tahun ke depan secara terkoordinasi

untuk melaksanakan berbagai kegiatan

yang diperlukan oleh instansi

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

pemangku kepentingan lainnya guna

mencapai hasil pengelolaan Sumber

Daya Pesisir dan laut di setiap kawasan

perencanaan.

14. Kawasan adalah bagian dari Wilayah

pesisir yang memiliki fungsi tertentu

yang ditetapkan berdasarkan kriteria

karakteristik fisik, biologi, sosial dan

17

ekonomi untuk dipertahankan

keberadaannya.

15. Zona adalah ruang yang

penggunaannya disepakati bersama

antara berbagai pemangku kepentingan

dan telah ditetapkan status hukumnya.

16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa

teknik pemanfaatan ruang melalui

penetapan batas-batas fungsional

sesuai dengan potensi sumber daya

dan daya dukung serta proses-proses

ekologis yang berlangsung sebagai

satu kesatuan dalam Ekosistem Pesisir

dan laut.

17. Hak pengusahaan perairan pesisir,

selanjutnya disebut HP3, adalah hak

atas bagian-bagian tertentu dari

perairan pesisir untuk usaha kelautan

dan perikanan, pesisir dan laut yang

mencakup atas permukaan laut dan

kolom air sampai dengan permukaan

dasar laut pada batas keluasan

tertentu.

18. Konservasi adalah upaya memelihara

keberadaan serta keberlanjutan

18

keadaan, sifat dan fungsi ekologis

Sumberdaya Pesisir dan laut agar

senantiasa tersedia dalam kondisi yang

memadai untuk memenuhi kebutuhan

manusia dan makhluk hidup lainnya,

pada waktu sekarang dan yang akan

datang.

19. Konservasi Wilayah pesisir adalah

upaya perlindungan, pelestarian, dan

pemanfaatan Wilayah pesisir serta

ekosistemnya untuk menjamin

keberadaan, ketersediaan, dan

kesinambungan Sumber Daya Pesisir

dan laut dengan tetap memelihara dan

meningkatkan kualitas nilai dan

keanekaragamannya.

20. Sempadan Pantai adalah daratan

sepanjang tepian yang lebarnya

proporsional dengan bentuk dan

kondisi fisik pantai, minimal 100

(seratus) meter dari titik pasang

tertinggi kearah darat.

21. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk

mengurangi resiko bencana, baik

secara struktur atau fisik melalui

19

pembangunan fisik alami dan/atau

buatan maupun nonstruktur atau

nonfisik melalui peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman

bencana di wilayah pesisir.

22. Bencana Pesisir adalah kejadian

karena peristiwa alam maupun karena

perbuatan manusia yang menimbulkan

perubahan sifat fisik dan/atau

perubahan sumberdaya hayati pesisir

dan laut dan mengakibatkan korban

jiwa, harta benda, dan/atau kerusakan

lingkungan Wilayah pesisir.

23. Marikultur adalah budidaya laut yang

meliputi tahapan kegiatan pembenihan,

pengembangan dan pemanenan hasil

berupa budidaya ikan, teripang, rumput

laut dan mutiara.

24. Kawasan Konservasi di Wilayah pesisir

adalah kawasan pesisir dan laut

dengan ciri khas tertentu yang

dilindungi untuk mewujudkan

pengelolaan Wilayah pesisir secara

berkelanjutan.

20

25. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan

laut adalah proses pemulihan dan

perbaikan kondisi Ekosistem atau

populasi yang telah rusak walaupun

hasilnya berbeda dari kondisi semula.

26. Pemangku Kepentingan adalah para

pengguna sumberdaya pesisir dan laut

yang mempunyai kepentingan

langsung, meliputi unsur Pemerintah,

Pemerintah Daerah, nelayan tradisonal,

nelayan dengan peralatan modern,

pembudidaya ikan, pengusaha wisata

bahari, pengusaha perikanan dan

masyarakat pesisir dan laut.

27. Pemberdayaan Masyarakat adalah

upaya pemberian fasilitas, dorongan

atau bantuan kepada masyarakat

pesisir dan laut agar mampu

menentukan pilihan dalam

meningkatkan pemanfaatan

sumberdaya pesisir dan laut secara

lestari.

28. Masyarakat Pesisir dan laut adalah

kesatuan sosial yang bermukim di

Wilayah pesisir dan mata

21

pencahariannya berkaitan dengan

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan

laut, meliputi masyarakat adat dan

masyarakat lokal, termasuk nelayan,

bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

29. Konsultasi Publik adalah upaya

memperoleh masukan dari pemuka

adat dan pemuka agama yang ada

diWilayah pesisir tersebut serta

lembaga swadaya masyarakat, dan

perguruan tinggi mengenai berbagai hal

berkenaan dengan pengelolaan

Wilayah pesisir.

30. Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Bappeda adalah Bappeda


31. Orang adalah orang perseorangan

dan/atau badan hukum.

32. Usaha adalah usaha dibidang

pengelolaan sumberdaya pesisir dan

laut.

33. Garis Pantai adalah garis yang

menghubungkan titik-titik koordinat

yang merupakan titik surut terjauh

22

kearah laut tempat dimana batas

kewenangan laut kabupaten diukur.

34. Kewenangan Daerah adalah

kewenangan daerah dalam

pengelolaan pesisir dan laut

sebagaimana diatur dalam perundang-

undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Wilayah pesisir berlandaskan

asas-asas :

a. keberlanjutan;

b. keterpaduan;

c. konsistensi;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. keterbukaan;

g. akuntabilitas;

h. peran serta masyarakat; dan

i. pemerataan.

23

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir bertujuan

untuk :

a. menciptakan mekanisme pengelolaan

sumberdaya pesisir untuk menjamin

pemanfaatan secara rasional, efisien,

optimal dan berwawasan lingkungan;

b. mendorong pemerataan manfaat

ekonomi sumberdaya pesisir dan laut

untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat pesisir khususnya

masyarakat lokal dan nelayan;

c. memelihara kelestarian fungsi-fungsi

ekosistem pesisir agar tetap dapat

menunjang pembangunan secara

berkelanjutan;

d. menciptakan pentaatan dan penegakan

hukum dalam pengelolaan wilayah

pesisir;

e. melindungi wilayah pesisir dari dampak

negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-

kegiatan di dalam dan di luar wilayah

kabupaten;

24

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini diberlakukan di

seluruh wilayah pesisir Kabupaten

Pekalongan yang meliputi daerah peralihan

antara ekosistem darat dan laut yang

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan

laut, ke arah darat mencakup batas

wilayah administrasi kecamatan pesisir dan

ke arah laut sejauh 4 mil laut diukur dari

garis pantai ke arah Laut Lepas.

BAB IV

PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT

Pasal 5

(1) Penentuan batas wilayah laut

kewenangan Kabupaten dilakukan

bersama-sama dengan Kabupaten/Kota

tetangga.

25

(2) Batas wilayah laut kewenangan

Kabupaten berupa daftar titik-titik

koordinat geografis yang dihubungkan

dengan garis lurus dan menunjukkan

batas luar wilayah laut kewenangan

Kabupaten.

(3) Penetapan batas wilayah laut

kewenangan Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke

dalam peta dengan skala tertentu

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(4) Batas wilayah laut kewenangan

Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) menjangkau

wilayah laut sejauh 4 (empat) mil.

(5) Dalam hal wilayah laut Kabupaten

berbatasan langsung dengan wilayah

laut Kabupaten/Kota tetangga yang

letaknya saling berdampingan,

penentuan batas laut ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

26

BAB V

SEMPADAN PANTAI

Pasal 6

(1) Daerah menetapkan batas sempadan

pantai yang disesuaikan dengan

karakteristik topografi, biofisik, hidro-

oseanografi, kebutuhan ekonomi dan

budaya, minimal 100 (seratus) meter

dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(2) Daerah menetapkan sempadan pantai

di wilayah perkotaan dan wilayah

perdesaan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Penetapan batas sempadan pantai

yang diperuntukkan :

a. perlindungan terhadap gempa

dan/atau tsunami;

b. perlindungan pantai dari erosi,

intrusi dan abrasi;

c. perlindungan sumberdaya buatan

dari bahaya badai, banjir dan

bencana alam lainnya;

27

d. perlindungan terhadap ekosistem

pesisir dan laut yang unik;

e. pengaturan ruang untuk saluran air

limbah dan air kotor; dan

perlindungan hak akses publik.

BAB VI

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Perencanaan pengelolaan wilayah

pesisir berdasarkan skala prioritas

menurut tahap-tahap perencanaan

yang terdiri dari: Rencana Strategis

Wilayah Pesisir (RSWP), Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP),

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir

(RPWP) dan Rencana Aksi

Pengelolaan Wilayah Pesisir (RAPWP).

(2) RSWP, RZWP, RPWP dan RAPWP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dokumen perencanaan

28

sebagai pedoman dalam Pengelolaan

Wilayah Pesisir Kabupaten

Pekalongan.

(3) Tata cara penyusunan dokumen

perencanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir

(RSWP)

Pasal 8

(1) RSWP memuat indikator kinerja untuk

mengukur tingkat keberhasilan

pengelolaan wilayah pesisir.

(2) RSWP disusun secara konsisten,

sinergis dan terpadu serta merupakan

alat pengendali pengelolaan wilayah

pesisir.

29

Pasal 9

(1) RSWP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) memfasilitasi

pemerintah Kabupaten dalam

mencapai tujuan pengelolaan wilayah

pesisir sebagaimana tercantum dalam

Program Pembangunan Daerah.

(2) Penyusunan rencana strategis

pengelolaan wilayah pesisir,

merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari rencana strategis

pembangunan daerah, di bidang


Pasal 10

Masa berlaku RSWP selama 20 (dua

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai RSWP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Pasal 9 dan Pasal 10 diatur oleh Bupati.

30

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP)

Pasal 12

(1) Penyusunan dan penetapan RZWP

berpedoman pada RSWP

(2) RZWP mengindikasikan alokasi

penggunaan sumber daya pesisir

berdasarkan daya dukungnya.

(3) RZWP digunakan untuk memandu

pemanfaatan dan mencegah konflik

pemanfaatan sumber daya pesisir dan

pulau-pulau kecil.

Pasal 13

RZWP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) berisi :

a. kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan;

b. kegiatan-kegiatan yang dilarang; dan

c. kegiatan yang memerlukan ijin.

31

Pasal 14

(1) RZWP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) adalah pengalokasian

ruang dalam Kawasan konservasi,

kawasan pemanfaatan umum, kawasan

tertentu, dan alur laut.

(2) Bagian tertentu dari kawasan dan zona

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana

Zona Rinci.

Pasal 15

Masa berlaku RZWP selama 20 (dua

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali

sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun

sekali.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai RZWP

sebagaimana dimaksud dalam 12, Pasal

13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih

32

lanjut dengan Peraturan Daerah yang

terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat


(RPWP)

Pasal 17

RPWP merupakan bagian dari tahap

perencanaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) yang diperuntukkan

:

a. membangun kerjasama antara

pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat;

b. menjadi dasar yang disepakati untuk

melakukan peninjauan secara

sistematik terhadap usulan

pembangunan;

c. menetapkan prosedur dalam proses

perijinan;

d. menciptakan tertib administrasi;

33

e. menyelaraskan koordinasi dalam

pengambilan keputusan di antara

instansi terkait dalam pemberian ijin;

f. merumuskan tata cara pengawasan,

evaluasi dan perbaikan Rencana-


terpadu; dan

g. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif

perencanaan.

Pasal 18

RPWP disusun berdasarkan :

a. kebijakan-kebijakan dan orientasi di

dalam RSWP dan RZWP; dan

b. aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 19

Masa berlaku RPWP selama 5 (lima) tahun

dan dapat ditinjau kembali satu kali.

34

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai RPWP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Pasal 18 dan Pasal 19 diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah

Pesisir (RAPWP)

Pasal 21

(1) RAPWP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) memuat jadwal

kegiatan dan penganggarannya.

(2) RAPWP berlaku 1 (satu) tahun sampai

dengan 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAPWP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

diatur oleh Bupati.

35

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

(1) Pembiayaan pengelolaan wilayah

pesisir bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten serta sumber-sumber lain

yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan pengelolaan wilayah

pesisir dilakukan sesuai dengan

tahapan perencanaan berdasarkan

skala prioritas.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir

meliputi eksplorasi, eksploitasi dan

budidaya sumber daya hayati, serta

36

pembangunan sarana, prasarana dan

pemanfaatan jasa lingkungan.

(2) Pemanfaatan dan pengusahaan

wilayah pesisir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi permukaan laut,

kolom air dan permukaan dasar laut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

bentuk, jenis dan tata cara

pemanfaatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)

Pasal 25

(1) Pemanfaatan perairan pesisir dapat

diberikan dalam bentuk HP-3.

(2) Pemberian HP-3 wajib

mempertimbangkan kepentingan

kelestarian ekosistem pesisir dan laut,

masyarakat adat, kepentingan nasional

serta hak lintas untuk pelayaran.

37

Pasal 26

HP-3 dapat diberikan kepada :

a. Orang perorangan warga negara

Indonesia;

b. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 27

(1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20

(dua puluh) tahun dan dapat

diperpanjang tahap kesatu paling lama

20 (dua puluh) tahun.

(2) Pemberian perpanjangan untuk tahap

kedua sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Bupati berwenang memberikan HP-3 di

wilayah perairan pesisir sejauh 4

(empat) mil dari garis pantai.

(2) Tata cara pemberian HP-3 diatur lebih

lanjut oleh Bupati.

38

BAB VIII

MITIGASI BENCANA

Pasal 29

(1) Dalam menyusun Rencana

Pengelolaan Wilayah Pesisir,

Pemerintah Kabupaten wajib

memasukkan dan melaksanakan

bagian yang memuat mitigasi bencana

di wilayah pesisir sesuai dengan jenis,

tingkat, dan cakupan wilayahnya.

(2) Mitigasi bencana pesisir dan laut

mencakup upaya pencegahan,

penanggulangan, dan pemulihan

wilayah pesisir.

(3) Dalam keadaan yang membahayakan,

Bupati berwenang mengambil tindakan

darurat guna keperluan pencegahan

dan penanggulangan bencana pesisir.

(4) Penyelenggaraan mitigasi bencana

wilayah pesisir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek:

39

a. sosial, ekonomi, dan budaya

masyarakat;

b. kelestarian lingkungan hidup;

c. kemanfaatan dan efektivitas; serta

d. lingkup luas wilayah.

Pasal 30

(1) Setiap orang/instansi/lembaga/badan

yang berada di wilayah Pesisir wajib

melaksanakan mitigasi bencana

terhadap kegiatan yang berpotensi

mengakibatkan kerusakan wilayah

pesisir.

(2) Mitigasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayait (1) dilakukan

melalui kegiatan struktur atau fisik

dan/atau nonstruktur/nonfisik.

(3) Ketentuan mengenai mitigasi bencana

dan kerusakan wilayah pesisir diatur

oleh Bupati.

40

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PESISIR

Pasal 31

Dalam pemberdayaan Pemerintah Daerah

perlu melakukan pembinaan yang meliputi:

a. memfasilitasi penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, serta

peragaan dalam peningkatan

pengelolaan sumber daya pesisir dan

laut;

b. memfasilitasi penerapan teknologi dan

pengembangan budidaya sumber daya

pesisir dan laut;

c. memfasilitasi kerja sama antar

kabupaten/kota untuk meningkatkan

potensi dan produktivitas masyarakat.

BAB X

KOORDINASI PERENCANAAN DAN

PELAKSANAAN


41

Pasal 32

(1) Koordinasi Perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dilaksanakan secara

terpadu dan dikoordinasikan oleh

Bappeda;

(2) Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dilaksanakan secara

terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas

yang membidangi kelautan dan

perikanan.

Pasal 33

Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan

secara terpadu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 meliputi :

a. penilaian setiap usulan rencana

kegiatan tiap dinas daerah, badan

dan/atau perangkat daerah lainnya

sesuai dengan dokumen perencanaan

pengelolaan wilayah pesisir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1);

42

b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah,

antar kabupaten/kota dan dunia usaha,

termasuk pemanfaatan zona wilayah

pesisir;

c. melakukan program akreditasi skala

provinsi;

d. rekomendasi ijin kegiatan sesuai

dengan kewenangan instansi vertikal,

dinas daerah atau badan usaha; dan

e. penyediaan data dan informasi bagi


Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi

pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 33

diatur oleh Bupati.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

43

Pasal 35

(1) Pengawasan dan/atau pengendalian

diselenggarakan untuk menjamin

pengelolaan wilayah pesisir secara

terpadu dan berkelanjutan.

(2) Pemantauan, pengamatan lapangan

dan/atau evaluasi dilakukan dalam

pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian wilayah pesisir.

(3) Pemerintah Kabupaten Pekalongan

membentuk pengawas yang diberi

wewenang khusus.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah pejabat pegawai

negeri sipil yang diberi wewenang

tertentu yang menangani bidang

pengelolaan wilayah pesisir sesuai

dengan pekerjaan yang dimilikinya.

(5) Masyarakat dapat berperan serta dalam

proses pemantauan, pengamatan

lapangan dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan


44

Pasal 36

Pengawasan terhadap proses

perencanaan dan pelaksanaan

pengelolaan wilayah pesisir dilakukan

secara terkoordinasi oleh instansi terkait.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan

melalui penyampaian laporan dan/atau

pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 38

(1)Dalam upaya peningkatan kapasitas

pemangku kepentingan pengelolaan

wilayah pesisir dibentuk Mitra Bahari

sebagai forum kerja sama antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah,

Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi,

Tokoh Masyarakat dan/atau Dunia

Usaha.

45

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra

Bahari diatur oleh Bupati.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 39

Dalam menjalankan pengelolaan wilayah

pesisir dan laut setiap

orang/instansi/lembaga/badan dilarang :

a. melakukan penambangan pasir pada

wilayah yang secara teknis, ekologis

atau sosial dapat merusak lingkungan

hidup dan/atau pencemaran lingkungan

dan/atau merugikan masyarakat

sekitarnya;

b. melakukan kegiatan yang dapat

menyebabkan pencemaran dan

kerusakan kawasan mangrove serta

ekosistem pesisir dan laut.

c. melakukan pembangunan fisik yang

menimbulkan pencemaran dan

kerusakan lingkungan danatau

merugikan masyarakat sekitarnya;

46

d. melakukan kegiatan pembangunan dan

pemanfaatan jasa lingkungan yang

tidak sesuai dengan Rencana Zonasi

dan Rencana Pengelolaan.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

(1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan

sumber daya pesisir pada tahap

pertama diupayakan berdasarkan

prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Upaya penyelesaian sengketa pada

tahap pertama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

alternatif penyelesaian sengketa atau

arbitrase sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa

melalui alternatif penyelesaian

sengketa sebagaimana dimaksud pada

47

ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat

menempuh upaya penyelesaian melalui

pengadilan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah dalam

lingkup tugas dan kewenangan di

bidang pengelolaan wilayah pesisir

dapat diberi wewenang khusus sebagai

penyidik, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan

dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak

pidana bidang pengelolaan wilayah

48

pesisir agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap

dan jelas ;

b. meneliti, mencari, dan

mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan

hukum tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan

sehubungan tindak pidana dalam

pengelolaan wilayah pesisir ;

c. meminta keterangan dan alat bukti

dari orang atau badan hukum yang

berkaitan dengan pengelolaan

sektor perikanan dan kelautan ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-

catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan pengelolaan

wilayah pesisir;

e. melakukan penggeledahan untuk

mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan

dokumen-dokumen lain serta

49

melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam

rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang

pengelolaan wilayah pesisir ;

g. menyuruh berhenti dan/atau

melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang

dan/atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf

c ;

h. memotret seseorang yang berkaitan

dengan tindak pidana pengelolaan

wilayah pesisir;

i. memanggail orang untuk didengar

keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka dan saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu

untuk kelancaran penyidikan tindak

50

pidana pengelolaan wilayah pesisir

menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Pelanggaran terhadap Pasal 30 dan Pasal

39 yang dapat mengakibatkan pencemaran

dan kerusakan lingkungan dikenakan

pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

51

Pasal 43

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan

Daerah ini diancam pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda

paling banyak Rp. 50.000.000,-

(Lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam

Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur dalam

Peraturan Bupati.

52

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kajen

pada tanggal 12 Agustus 2009

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 13 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009

NOMOR 14

Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Pekalongan

Bambang Supriyadi, SH, M.Hum. Penata Tk. I

NIP. 500 084 340 / 19630308 198701 1 003

53

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PEKALONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG


I. PENJELASAN UMUM

Wilayah pesisir memiliki arti penting

dan strategis bagi Kabupaten baik dari

segi ekologis, ketahanan, pangan,

ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial

budaya dan keindahan alam, maupun dari

segi pencegahan terhadap erosi/abrasi,

gelombang laut dan badai. Dalam Wilayah

pesisir ini terdapat berbagai jenis ikan dan

kerang-kerangan sebagai sumber protein

hewani, mangrove, dan estuaria sebagai

tempat memijah, mengasuh dan mencari

makan berbagai biota laut. Selain itu

54

habitat pesisir Kabupaten mempunyai

keaneragaman biologis yang memiliki

keunikan tersendiri. Wilayah pesisir juga

sebagai tempat pemukiman masyarakat,

media transportasi laut serta sarana

rekreasi dan penelitian. Disamping itu

Wilayah pesisir menyediakan sumberdaya

ekonomi untuk kegiatan perdagangan dan

industri, sumber mineral, sumber energi,

minyak dan gas bumi serta bahan-bahan

tambang lainnya.

Wilayah pesisir Kabupaten telah

mengalami degradasi ekosistem serta

penurunan populasi biota yang terdapat di

dalamnya sebagai akibat dari dampak

negatif pembangunan, pertumbuhan

penduduk, peningkatan sampah organik

dan anorganik serta peningkatan kegiatan-

kegiatan illegal dalam industri perikanan

dan pertambangan. Demikian juga adanya

peningkatan konsumsi dan pemanfaatan

sumberdaya pesisir yang berlebihan tanpa

mempertimbangkan aspek pelestarian

55

lingkungan, akan semakin menurunkan

nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir,

sehingga mengancam potensi ekonomi

dan sosial budaya yang dikandungnya

yang pada gilirannya dapat menurunkan

tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melihat pentingnya Wilayah pesisir

serta kebutuhan untuk mengelola dan

melindungi sumberdaya pesisir agar tetap

terpelihara dan lestari, maka dibutuhkan

tindakan penanggulangan sesegera

mungkin. Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Wilayah pesisir merupakan

langkah awal untuk menciptakan kerangka

kerja bagi pengelolaan Wilayah pesisir

terpadu di Kabupaten. Kerangka kerja ini

dimaksudkan untuk mengembangkan visi,

misi, strategi dan tujuan bagi pengelolaan

Wilayah pesisir di Kabupaten. Selain itu

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk

memberikan pedoman dalam rangka

mengembangkan suatu sistem koordinasi

penyelenggaraan dalam pengelolaan

56

Wilayah pesisir secara terpadu. Setelah

mekanisme koordinasi serta terwujudnya

partisipasi masyarakat, pendanaan dan

aturan-aturan dilaksanakan, maka

berbagai kegiatan lainnya yang

berhubungan dengan pengelolaan Wilayah

pesisir dapat dikembangkan.

Peraturan Daerah ini merupakan

pengembangan otonomi daerah

sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Undang-undang

tersebut telah memberikan kewenangan

kepada Kabupaten untuk mengelola dan

mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam

hal pengelolaan Wilayah pesisir. Peraturan

Daerah ini juga bertujuan untuk

memberdayakan masyarakat dalam upaya

penguatan kapasitasnya untuk mengelola

sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Sebagian besar masyarakat di

Wilayah pesisir Kabupaten adalah nelayan

yang menggantungkan kehidupannya

57

pada sumberdaya pesisir, khususnya

kegiatan perikanan sebagai sumber

pendapatan utamanya. Berkurangnya

populasi ikan di perairan pesisir akhir-akhir

ini dengan hasil tangkapan nelayan

semakin berkurang, menyebabkan

masyarakat nelayan harus mencari ikan

pada jarak yang semakin jauh. Dengan

adanya sistem pengelolaan sumberdaya

Wilayah pesisir secara terpadu,

diharapkan masyarakat dapat lebih mudah

memperoleh hasil tangkapan yang pada

gilirannya akan meningkatkan taraf

hidupnya.

Penetapan batas wilayah laut untuk

memisahkan yurisdiksi antara dua Provinsi

yang saling berhadapan tergantung pada

lebar ruang lautan di antara kedua tepi

daratan. Apabila lebar ruang lautan di

antara kedua Provinsi tersebut melampaui

24 mil laut, maka masing-masing Provinsi

menetapkan garis batas terluar pada jarak

12 mil laut yang ditarik sejajar dengan

58

garis pangkalnya. Apabila lebar ruang laut

di antara kedua Provinsi ternyata kurang

dari 24 mil laut, maka batas wilayah laut

kedua Provinsi tersebut ditetapkan melalui

penarikan garis tengah yang diukur sama

jarak antara garis pangkal sepanjang

pantai kedua Provinsi itu.

Penetapan batas wilayah laut

Provinsi yang saling berdampingan

dilakukan dengan penetapan kesepakatan

tentang letak titik pangkal yaitu dengan

menentukan titik akhir dari batas kedua

Provinsi di daratan. Kemudian dilakukan

penentuan titik acuan yang letaknya sama

jarak ke kiri dan ke kanan titik acuan.

Kemudian dilakukan penentuan proyeksi

ke arah lautan dari kedua titik acuan.

Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten dalam pengelolaan kawasan

pesisir menjangkau wilayah laut sampai

sejauh sepertiga dari batas kewenangan

Provinsi (sepertiga dari 12 mil).

59

Pemerintah Daerah Kabupaten

perlu melakukan koordinasi untuk

memadukan rencana-rencana tata ruang

dan kebijakan pengelolaan sektor-sektor

SDA, berhubungan dengan institusi lain

(internasional, pusat, provinsi, lokal,

penduduk asli), mengkoordinasikan hasil-

hasil penataan ruang dengan program-

program sosial- ekonomi. Hubungan

dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota lain dan dengan Provinsi

perlu dibentuk untuk menyelesaikan

konflik-konflik pemanfaatan ruang yang

terjadi.

Peraturan Daerah ini dalam

penamaannya adalah Pengelolaan

Wilayah pesisir, dengan pengertian

sebutan “wilayah”, tidak sama dengan

pengertian wilayah yang dipahami secara

umum. Tetapi pengertian wilayah disini

adalah pemaknaan lain dari pengertian

dalam penetapan ruang di pesisir, yang

berarti kata Wilayah pesisir adalah suatu

60

ruang di pesisir yang dipengaruhi oleh

ekosistem darat dan ekosistem laut.

Pengelolaan Wilayah pesisir

diarahkan untuk :

a. peningkatan pertumbuhan

ekonomi secara berkelanjutan;

b. peningkatan kesejahteraan

seluruh pelaku usaha,

khususnya para nelayan;

c. peningkatan marikultur dan jasa

lingkungan;

d. pemberdayaan masyarakat

pesisir;

e. pentaatan peraturan perundang-

undangan pengelolaan wilayah

pesisir; dan

f. keberlanjutan keberadaan

sumberdaya pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

61

Pasal 2

Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan

agar :

1. pemanfaatan sumberdaya

tidak melebihi kemampuan

regenerasi sumberdaya

hayati atau laju inovasi

substitusi sumberdaya

nonhayati pesisir;


pesisir saat ini tidak boleh

mengorbankan (kualitas dan

kuantitas) kebutuhan

generasi yang akan datang

atas sumberdaya pesisir; dan


yang belum diketahui

dampaknya harus dilakukan

secara hati-hati dan didukung

oleh penelitian ilmiah yang

memadai.

62

Huruf b

Asas keterpaduan dikembangkan

dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan

dengan perencanaan

berbagai sektor

pemerintahan secara

horizontal dan secara vertikal

antara pemerintah dan

pemerintah daerah; dan

2. mengintegrasikan ekosistem

darat dengan ekosistem laut

berdasarkan masukan

perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

untuk membantu proses

pengambilan putusan dalam

Pengelolaan Wilayah pesisir.

Huruf c

Asas keadilan merupakan asas

yang berpegang pada

kebenaran, tidak berat sebelah,

tidak memihak, dan tidak

63

sewenang-wenang dalam

pemanfaatan sumberdaya

pesisir.

Huruf d

Asas kebangsaan merupakan

asas yang dimaksud untuk

menumbuhkembangkan cinta

tanah air, bangsa dan negara.

Diharapkan dengan

pelaksanaan pengelolaan

wilayah pesisir dapat menjamin

terciptanya rasa persatuan dan

kesatuan yang mengarah pada

terwujudnya ketahanan nasional.

Huruf e

Asas kepastian hukum

diperlukan untuk menjamin

kepastian hukum yang mengatur

pengelolaan sumberdaya pesisir

secara jelas dan dapat

dimengerti dan ditaati oleh

semua pemangku kepentingan;

serta keputusan yang dibuat

64

berdasarkan mekanisme atau

cara yang dapat

dipertanggungjawabkan dan

tidak dimarjinalkan masyarakat

pesisir.

Huruf f

Asas keterbukaan dimaksudkan

adanya keterbukaan bagi

masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang

pengelolaan wilayah pesisir dari

tahap perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian

sampai tahap pengawasan

dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan dan rahasia

negara.

Huruf g

Asas akuntabilitas dimaksudkan

bahwa pengelolaan wilayah

pesisir dilakukan secara terbuka

65

dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Asas peran serta masyarakat

dimaksudkan :

1. agar masyrakat pesisir

mempunyai peran dalam

perencanaan, pelaksanaan,

sampai tahap pengawasan

dan pengendalian;

2. memiliki informasi yang

terbuka untuk menmgetahui

kebijaksanaan pemerintah

dan mempunyai akses yang

cukup untuk memnafaatkan

sumber daya pesisir;

3. menjamin adanya

representasi suara

masyarakat dalam keputusan

tersebut;

4. memanfaatkan sumberdaya

tersebut secara adil.

66

Huruf i

Asas pemerataan ditujukan pada

manfaat ekonomi sumberdaya

pesisir yang dapat dinikmati oleh

sebagian besar anggota

masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan

dalam Peraturan Daerah ini

meliputi ruang lautan yang

masih terkena pengaruh oleh

kegiatan di daratan dan ruang

daratan yang masih dipengaruhi

laut, sedangkan ke arah daratan

disesuaikan sampai dengan

batas kecamatan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

67

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan

skala tertentu adalah

skala pemetaan yang

disesuaikan dengan

kebutuhan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan batas wilayah laut

yang menjadi wewenang

Pemerintah Provinsi sejauh

12 mil laut merupakan batas

maksimum. Dalam hal

terdapat dua Provinsi yang

berhadapan yang lebar

lautnya kurang dari 24 mil

laut, maka batas wilayah laut

68

untuk dua Provinsi tersebut

dibagi sama jarak melalui

penetapan garis tengah

(median line).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

69

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a


kegiatan yang diperbolehkan

adalah kegiatan yang sesuai

dengan rencana.

Huruf b


kegiatan yang dilarang

70

adalah kegiatan bersifat

destruktif dan bertentangan

dengan rencana.

Huruf c


kegiatan yang memerlukan

ijin adalah kegiatan yang

dilarang, kecuali setelah

memenuhi syarat-syarat

teknis dan administrasi

perijinan pengelolaan wilayah

pesisir.

Pasal 14

Ayat (1)


kawasan konservasi adalah

bagian dari wilayah pesisir

yang dicadangkan

peruntukkannya untuk tujuan

perlindungan habitat,

perlindungan plasma nutfah,

dan pemanfaatan secara

71

berkelanjutan. Contoh:

kawasan konservasi

laut/daerah perlindungan laut

(marine sanctuary), taman

wisata laut, dan lokasi-lokasi

bersejarah.


kawasan pemanfaatan umum

adalah bagian dari wilayah

pesisir yang diperuntukkan

bagi berbagai kegiatan.

Pengertian zona

pemanfaatan umum sama

dengan istilah kawasan

budidaya di dalam penataan

ruang daratan.


kawasan tertentu adalah

zona yang mempunyai fungsi

khusus. Contoh: zona untuk

kepentingan pertahanan dan

keamanan.

72

Yang dimaksud dengan alur

adalah perairan yang

dimanfaatkan untuk

pelayaran. Contoh: Alur Laut

Kepulauan Indonesia, jalur

pipa/kabel bawah laut, dan

jalur migrasi biota laut.

Ayat (2)

Rencana Zona Rinci adalah

rencana detail dalam satu

zona berdasarkan pada

arahan pengelolaan di dalam

Rencana Zonasi Wilayah

pesisir yang dapat disusun

oleh Pemerintah Daerah

dengan memperhatikan daya

dukung lingkungan dan

teknologi yang dapat

diterapkan serta

ketersediaan sarana yang

pada gilirannya

menunjukkan jenis dan

73

jumlah ijin yang dapat

diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah.

Pasal 15

Masa berlaku Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir Kabupaten

Pekalongan selama 20 (dua

puluh) tahun disesuaikan

dengan rencana tata ruang

terinci/detail dan evaluasi

dilakukan sekurang-kurangnya

sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Pengertian masyarakat

termasuk orang perorangan,

lembaga swadaya

74

masyarakat, dan perguruan

tinggi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Mengkoordinasikan inisiatif-

inisiatif perencanaan

dimaksudkan agar

perencanaan sektor yang

satu dan yang lainnya

terintegrasi dalam kesatuan

rencana.

75

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud orientasi

adalah penentuan arah yang

hendak dicapai melalui

prosedur dan tanggung

jawab dalam pengambilan

keputusan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Tahunan dapat

juga disebut Rencana

76

Aksi Pengelolaan Wilayah

pesisir yang dapat

mempunyai visi lebih

panjang sampai 3 (tiga)

tahun.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)


eksplorasi adalah kegiatan

penjelajahan lapangan

dengan tujuan untuk

memperoleh pengetahuan

77

yang lebih banyak tentang

potensi sumber daya pesisir.


eksploitasi adalah

pendayagunaan potensi

sumber daya pesisir untuk

memperoleh keuntungan,

misalnya penambangan,

penangkapan ikan dan

sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Kegiatan pemanfaatan untuk

tujuan usaha seperti:

pertanian, budidaya perairan,

usaha penangkapan ikan,

pariwisata, pertambangan,

industri, perdagangan,

78

permukiman kepadatan tinggi

(perkotaan) dan permukiman

kepadatan rendah

(perdesaan), termasuk

kegiatan penelitian yang

digolongkan sebagai

penelitian terapan.

Pengaturan tentang

pemberian ijin diatur dalam

peraturan perundang-

undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

79

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)


mitigasi adalah tindakan-

tindakan untuk mengurangi

atau meminimalkan dampak

dari suatu bencana terhadap

jiwa dan/atau harta benda.

Dalam pelaksanaan

tanggung jawab mitigasi

bencana, Pemerintah Daerah

berkonsultasi dengan

Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

80

Ayat (3)


keadaan yang

membahayakan adalah

bencana luar biasa yang

terjadi di wilayah pesisir yang

melampaui batas perkiraan,

sehingga jika tidak diambil

tindakan darurat dapat

menjadi bencana yang lebih

besar yang membahayakan

keselamatan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

81

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Pengawasan adalah proses

kegiatan yang ditujukan

untuk menjamin agar

kegiatan sesuai dengan

rencana dan peraturan

perundang-undangan.

82

Pengendalian adalah

pengawasan atas kemajuan

dengan membandingkan

hasil dan sasaran secara

teratur serta menyesuaikan

kegiatan dengan hasil

pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan Pihak

yang berwenang adalah Dinas

83

Kelautan dan Perikanan


Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

84

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 9

lembaran daerah kabupaten pekalongan tahun … filepengembangan dan pelestarian sumber daya pesisir...

Documents