laporan tahunan layanan informasi publik ppid kementerian … tahunan... · kementerian keuangan,...

1

PPID Kementerian Keuangan Tahun 2018

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan

2

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

Matahari dipilih untuk

menggambarkan

fungsi PPID Kemenkeu.

Sebagaimana matahari

yang menjadi sumber

cahaya dan kehangatan,

PPID Kementerian

Keuangan senantiasa

memendarkan cahaya

dan kehangatan melalui

keterbukaan informasi

bagi masyarakat

Indonesia.

Susunan gradiasi warna-

warna unit eselon I

Kementerian Keuangan

yang membentuk lingkaran

menggambarkan sinergi

yang menghasilkan

pelayanan yang utuh,

penuh, dan berorientasi

kesempurnaan.

Cover Story:

3


Laporan Tahunan Layanan Informasi PublikPPID Kementerian Keuangan

2018

4


Daftar Isi 4Daftar Gambar 4Daftar Grafik 4Daftar Tabel 5

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

2 3

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

2 9

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

4 6

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

9

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018

2 3

Anggaran Layanan Informasi Publik

3 0

Pelayanan Informasi Publik 3 5Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

4 1

Capaian Tahun 2018 4 3

Gambar 1. Struktur PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan

1 0

Gambar 2. Tampilan Aplikasi Mobile PPID Kementerian Keuangan

2 4

Grafik 1. Permohonan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan

3 4

Grafik 2. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon

3 4

Grafik 3. Jumlah Permohonan Berdasarkan Materi Permohonan Informasi Publik

3 6

Daftar Isi

Daftar Gambar Daftar Grafik

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

4 7

5


Grafik 4. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

3 8

Grafik 5. Ketersediaan Informasi Publik yang Diberikan kepada Pemohon

3 8


4 0

Tabel 1. Unit In Charge pada PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I

1 2

Tabel 2. Unit In Charge pada PPID Tingkat II

1 4

Tabel 3. Unit In Charge pada PPID Tingkat III

1 5

Daftar Tabel

6


7


8


9


Gambaran Umum Kebijakan Layanan Infomasi Publik

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP).

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan

10


Gambar 1. Struktur PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan

Atasan PPID Kemenkeu

PPID Kemenkeu(Kepala Biro

KLI)

PPID Tingkat I

PPID Tingkat II

Atasan PPID Tingkat I

832Perangkat

PPIDKementerian

Keuangan

1

1

11

11

107

714 PPID Tingkat III

11


Publik, termasuk Kementerian Keuangan yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Kementerian Keuangan untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan 832 Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Keuangan (KMK Nomor 89/KMK.01/2017), sebagaimana digambarkan pada gambar 1.

PPID Kementerian Keuangan dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) dan dibantu oleh Perangkat PPID Kementerian Keuangan, yang terdiri dari Perangkat PPID Tingkat I, II, dan III, dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. PPID Tingkat I dijabat oleh pejabat eselon II pada masing-masing unit eselon I yang menangani fungsi kehumasan, PPID Tingkat II dijabat oleh para Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta PPID Tingkat III dijabat oleh para Kepala Kantor Pengelolaan, para Kepala Kantor Pelayanan, para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, para Kepala Pangkalan, serta para Kepala Balai di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun unit yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan layanan informasi publik pada Perangkat PPID sebagaimana dijelaskan pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 berikut.

12


Tabel 1. Unit In Charge pada PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I

Unit Eselon I PPID Kementerian Keuangan dan/atau PPID Tingkat I

Unit Pengelola Layanan Informasi Publik

Sekretariat Jenderal Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I Sekretariat Jenderal

Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi dan Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi

Direktorat Jenderal Anggaran Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran

Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Pajak Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak

Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi pada Subdirektorat Pelayanan Perpajakan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seksi Layanan Informasi pada Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokoler pada Bagian Umum

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Subdirektorat Hubungan Masyarakat

13


Unit Eselon I PPID Kementerian Keuangan dan/atau PPID Tingkat I

Unit Pengelola Layanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Subbagian Kehumasan dan Bantuan Hukum pada Bagian Umum dan Kehumasan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Subbagian Layanan Informasi pada Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi

Inspektorat Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku PPID Tingkat I Inspektorat Jenderal

Subbagian Komunikasi Publik pada Bagian Umum dan Komuni-kasi Publik

Badan Kebijakan Fiskal Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal selaku PPID Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal

Subbagian Komunikasi Publik pada Bagian Informasi dan Komu-nikasi Publik

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Subbagian Komunikasi Publik pada Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

14


Unit Eselon II PPID Tingkat II Unit Pengelola Layanan Informasi Publik

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak

Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi pada Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga pada Bagian Umum

Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seksi Layanan Informasi pada Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Seksi Informasi pada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Tabel 2. Unit In Charge pada PPID tingkat II

15


Unit Eselon III PPID Tingkat III Unit Pengelola Layanan Informasi Publik

Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara

Para Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara selaku PPID Tingkat III Sekretariat Jenderal

Subbagian Tata Usaha

Kantor Pelayanan Pajak Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Subbagian Umum

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Seksi Hukum dan Informasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Pangkalan Sarana Operasi Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku PPID Tingkat III Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Seksi Evaluasi dan Informasi

Tabel 3. Unit In Charge pada PPID tingkat III

16


Dengan pertimbangan banyaknya jumlah Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang perlu terhubung dengan PPID Kementerian Keuangan, maka di era digital ini, infrastruktur layanan informasi publik PPID Kementerian Keuangan juga mengalami penyesuaian. Dengan semakin meningkatnya akses penduduk Indonesia terhadap internet, yaitu dari 29% pada tahun 2013 menjadi 56% pada tahun 2017 (Google Consumer Barometer 2017), memberikan pengaruh terhadap meningkatnya jumlah pemohon informasi. Dari 426 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan, sebanyak 94,1% permohonan informasi publik diajukan melalui saluran digital yang terhubung dengan internet (aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan, aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan, dan email [email protected]), sedangkan 5,9% permohonan disampaikan melalui petugas pada ruang layanan informasi publik atau melalui surat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang tepat memiliki arti penting bagi publik. Berkenaan dengan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkannya Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK Nomor 200/PMK.01/2016) dan KMK Nomor 89/KMK.01/2017, pada tahun 2018 PPID Kementerian Keuangan memprioritaskan upaya penguatan internal PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, namun dengan tetap melakukan upaya peningkatan layanan kepada publik. Penguatan internal tersebut dilaksanakan pada sektor sumber daya manusia (SDM) serta proses kerja, sebagaimana rekomendasi pada laporan tahunan PPID Kementerian Keuangan tahun 2017.

Penguatan pada sektor SDM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Perangkat PPID Kementerian Keuangan mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Keuangan sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tantang Standar Layanan Informasi Publik

17


(Perki Nomor 1 Tahun 2010). Penguatan SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain yaitu bimbingan teknis maupun diklat kehumasan dengan peserta petugas layanan informasi maupun pegawai yang menangani kehumasan pada instansi vertikal unit eselon I. Materi yang dibahas pada kegiatan tersebut yaitu mengenai aturan keterbukaan informasi publik, implementasi keterbukaan inforrmasi publik di Kementerian Keuangan, prosedur kerja PPID di Kementerian Keuangan, dan cara penggunaan aplikasi sistem informasi PPID Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, penguatan pada sektor proses kerja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini.

1. Digunakannya aplikasi Sistem Informasi PPID generasi ke-2 (SIPPID-2) yang menghubungkan antara PPID Kementerian Keuangan dengan Perangkat PPID Kementerian Keuangan guna mempercepat proses layanan permohonan informasi publik. Aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan yang dapat diakses oleh publik.

2. Percepatan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi (KI)

tahun 2019, sehingga DIP dan KI tersebut dapat ditetapkan oleh PPID Kementerian Keuangan pada tahun 2018 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Pada tahun 2018, PPID Kementerian Keuangan berinisiatif untuk melaksanakan survei atas layanan informasi PPID Kementerian Keuangan tahun 2017, sebagai upaya perbaikan layanan informasi PPID Kementerian Keuangan. Survei tersebut menghasilkan informasi mengenai preferensi, pemahaman, dan tingkat kepuasan pemohon informasi yang menggunakan layanan informasi PPID Kementerian Keuangan. Hasil survei ini menjadi masukan terhadap pengembangan ataupun perbaikan layanan PPID Kementerian Keuangan. Salah satu contoh pengembangan dari hasil survei tersebut yaitu pemanfaatan media sosial untuk memberikan edukasi kepada publik mengenai PPID dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan. Untuk mengakomodasi kegiatan edukasi tersebut, maka PPID Kementerian Keuangan menggunakan berbagai saluran media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan mengenai sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

18


Pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2010, Kementerian Keuangan wajib untuk mengumumkan:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/15;

2. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui laman http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/17; dan

3. informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat diakses melalui laman http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/16 (pada tahun 2018 tidak terdapat informasi dimaksud yang perlu diumumkan).

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Perki

Nomor 1 Tahun 2010 juncto Pasal 14 huruf p PMK Nomor 200/PMK.01/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada website Kementerian Keuangan (http://www.kemenkeu.go.id) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan dengan tujuan agar informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan, aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan, email PPID di Kementerian Keuangan, jasa pos, maupun yang disampaikan dengan datang ke ruang layanan informasi publik. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. informasi mengenai profil Kementerian Keuangan, yang meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui laman https://www.kemenkeu.go.id/profil/profil-pejabat/;

2. ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting

19


terkait pelaksanaan tugas Badan Publik, yang dapat diakses melalui laman https://www.kemenkeu.go.id/profil/agenda/;

3. ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik, berupa narasi mengenai realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui laman https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/; dan

4. ringkasan laporan keuangan Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan-kemenkeu/.

Selain itu, PPID Kementerian Keuangan juga melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi mengenai kurs pajak satu kali dalam satu minggu pada server call center statis, dapat diakses melalui call center Kementerian Keuangan 134.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2010 juncto Pasal 14 huruf d PMK Nomor 200/PMK.01/2016, Kementerian Keuangan wajib menyediakan DIP. Secara berkala (sekali dalam setahun), PPID Kementerian Keuangan melakukan

pembahasan dengan PPID Tingkat I untuk melakukan penyusunan DIP atas dasar usulan informasi publik dari PPID Tingkat I. Hasil pembahasan DIP ditetapkan oleh PPID Kementerian Keuangan dalam bentuk Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai DIP di Kementerian Keuangan.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Kementerian Keuangan juga mengelola dan memelihara informasi publik yang dikecualikan. Secara berkala (satu kali pada akhir tahun) sebelum adanya permohonan informasi, PPID Kementerian Keuangan melakukan uji konsekuensi dengan seluruh PPID Tingkat I beserta perwakilan unit teknis (pemilik informasi) terhadap usul informasi publik yang dikecualikan, yang telah mendapatkan persetujuan Atasan PPID Tingkat I. Kesepakatan dari hasil uji konsekuensi dituangkan dalam sebuah Berita Acara Uji Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I. Selanjutnya, informasi yang dikecualikan disatukan dalam Klasifikasi Informasi dan dimintakan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan, PPID Kementerian Keuangan menetapkan Klasifikasi Informasi di Kementerian Keuangan. Selain

20


pengujian konsekuensi secara berkala, PPID Kementerian Keuangan juga melakukan uji konsekuensi pada saat adanya permohonan informasi yang dinilai patut untuk dikecualikan, tetapi belum diatur dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Klasifikasi Informasi. Uji konsekuensi sewaktu-waktu ini dilakukan oleh PPID Kementerian Keuangan dengan PPID Tingkat I beserta unit pemilik informasi. Hasil kesepakatan dituangkan dalam sebuah Berita Acara Uji Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I. Informasi yang dikecualikan hasil dari uji konsekuensi sewaktu-waktu selanjutnya disatukan dalam Klasifikasi Informasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dimintakan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan, PPID Kementerian Keuangan menetapkan perubahan Klasifikasi Informasi di Kementerian Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

ditetapkan oleh Kepala Biro KLI. SOP dimaksud terdiri dari SOP Layanan Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuensi, SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran dan/atau Pemeliharaan Daftar Informasi Publik secara Berkala. Dengan mempertimbangan struktur organisasi Kementerian Keuangan yang bersifat holding company, maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Keuangan juga menetapkan SOP Link Layanan Permohonan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan. SOP Link diperlukan untuk mempercepat koordinasi antara PPID Kementerian Keuangan dengan PPID Tingkat I. Dengan demikian standar waktu layanan penyediaan informasi publik dapat terjaga. Selain menggunakan SOP Link, sebagai upaya untuk menjaga standar waktu layanan penyediaan informasi publik, juga diterapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi publik”. IKU tersebut menjadi IKU Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan di-mandatory-kan kepada Pejabat eselon III yang membidangi urusan kehumasan pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

21


Selain mengelola layanan informasi publik, PPID Kementerian Keuangan juga menangani keberatan dan sengketa informasi antara pemohon informasi publik (Pemohon) dengan Atasan PPID Kementerian Keuangan selaku Termohon. Dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanganan keberatan dan sengketa informasi, PPID Kementerian Keuangan menetapkan SOP Penanganan Keberatan dan SOP Pendampingan Penanganan Sengketa Informasi Publik.

22


23


Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID Kementerian Keuangan. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan

hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia.

Sarana layanan informasi publik juga disediakan oleh Perangkat PPID Kementerian Keuangan dengan kondisi yang bervariasi karena memanfaatkan infrastruktur telah tersedia untuk mendukung pelayanan informasi publik. Sarana yang disediakan oleh Perangkat PPID Kementerian Keuangan tersebut disesuaikan dengan jumlah atau kebutuhan

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

24


Gambar 2. Tampilan Aplikasi Mobile PPID Kementerian Keuangan

25


atas layanan informasi publik pada masing-masing unit. Khusus untuk PPID Tingkat I, hampir seluruhnya telah memiliki ruang layanan Informasi publik, baik secara khusus maupun bergabung dengan ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan. Bagi PPID Tingkat I yang belum memiliki ruang layanan informasi publik secara khusus, layanan dilaksanakan di ruang kerja petugas layanan informasi pada unit eselon I tersebut.

Saluran layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Kementerian Keuangan guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang layanan informasi publik, email [email protected], laman permohonan informasi pada website e-PPID Kementerian Keuangan (http://e-ppid.kemenkeu.go.id/), faksimili, dan aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan (telah tersedia di AppStore bagi pengguna smartphone berbasis IoS dan PlayStore bagi pengguna smartphone berbasis Android). Aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan merupakan salah satu inovasi di tahun 2018 yang telah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Keuangan pada tanggal 27 Agustus 2018 di

acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik. Disediakannya saluran pengajuan permohonan yang berbasis internet tersebut, sejalan dengan pergerseran pola komunikasi publik yang menuju digital. Berkaitan dengan hal itu, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan perlu ditunjang dengan sistem informasi (back office) yang mumpuni. Oleh karena itu, pada tahun 2018 dilakukan pengembangan SIPPID generasi ke-2 yang berbasis internet dan bukan intranet sebagaimana SIPPID generasi ke-1. Pengembangan tersebut juga merupakan wujud dari sinergi antar unit di Kementerian Keuangan, karena melibatkan unit Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) sebagai system developer.

Pengajuan permohonan melalui aplikasi e-PPID dan mobile PPID Kementerian Keuangan memiliki keunggulan sebagai berikut.

1. Memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan melalui satu aplikasi. pemohon cukup melengkapi kolom isian

26


yang ada pada aplikasi serta mengunggah data diri dan/atau data dukung untuk mengajukan permohonan atau keberatan.

2. Pemohon dapat langsung meminta informasi yang dikuasai oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan kepada PPID Kementerian Keuangan, tanpa kesulitan untuk menentukan unit mana yang harus dituju untuk mendapatkan informasi, karena petugas layanan informasi akan langsung mengidentifikasi dan menyampaikan permohonan ke PPID Tingkat I.

Selain mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan, pemohon juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Bab VII PMK Nomor 200/PMK.01/2016 dengan cara mengajukan permohonan informasi publik melalui petugas layanan informasi, surat, atau email Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang dituju. PPID Kementerian Keuangan atau Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang dijadikan sebagai tujuan permohonan

informasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.

Layanan informasi publik di Kementerian Keuangan dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 sesuai zona waktu pada lokasi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. Jika permohonan informasi publik diterima atau masuk melalui aplikasi di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya. Setelah pukul 16.00 waktu setempat, petugas layanan informasi melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep surat permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Permohonan informasi publik yang masuk melalui aplikasi e-PPID dan mobile PPID diproses melalui layanan back office PPID Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi SIPPID (http://sippid.e-prime.kemenkeu.go.id/) yang berbasis internet. Melalui aplikasi SIPPID, petugas layanan informasi dapat melihat identitas pemohon serta mencetak formulir permohonan secara langsung. Selanjutnya, jika terdapat perkembangan atas permohonan informasi tersebut, maka aplikasi SIPPID secara otomatis akan mengirimkan notifikasi melalui email kepada Pemohon.

27


Pada tahun 2018, PPID Kementerian Keuangan telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi dari keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan, melalui:

1. Twitter (@PPIDKemenkeu);2. Instagram (ppid.kemenkeu);3. Facebook (@PPID.Keuangan):

dan4. Youtube (PPID Kementerian

Keuangan).

Pengelolaan media sosial PPID Kementerian Keuangan dilaksanakan secara profesional, dengan terus mengikuti perkembangan terkini dalam penggunaannya. Dalam penyusunan materi pada media sosial, Admin media sosial PPID Kementerian Keuangan telah merencanakan materi yang akan di-posting, sehingga dapat disesuaikan dengan isu terkini dari media sosial Kementerian Keuangan, tetapi tetap menghindari adanya pengulangan materi.

Untuk menyampaikan informasi publik, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan berusaha memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Dalam

rangka mempermudah masyarakat mengakses informasi publik, maka disediakan menu informasi publik pada website Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan website unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Karakteristik organisasi Kementerian Keuangan yang bersifat holding company dengan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon I yang berbeda-beda, menjadi pertimbangan masing-masing unit eselon I memiliki website tersendiri dan terintegrasi dalam website Kementerian Keuangan. Pada menu tersebut terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan Kementerian Keuangan, rencana kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, realisasi pendapatan dan belanja negara, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Dengan tersedianya informasi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang user friendly,

28


diharapkan kebutuhan informasi masyarakat sebagai stakeholder Kementerian Keuangan dapat terpenuhi.

Dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan, PPID Kementerian Keuangan telah memutakhirkan konten pada menu informasi publik yang ada di website Kementerian Keuangan dan PPID Kementerian Keuangan (http://e-ppid.kemenkeu.go.id/) sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Pemutakhiran konten tersebut menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama petugas informasi di Biro KLI dan dilaporkan kepada kepada Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan. Pemutakhiran konten pada menu informasi publik dan penyeragaman user interface

juga telah dilakukan oleh PPID Tingkat I pada website mereka masing-masing, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi fokus tujuannya.

Selain melalui website, PPID Kementerian Keuangan juga memanfaatkan sarana publikasi yang dikelola oleh Biro KLI untuk mengumumkan informasi publik, yaitu melalui media elektronik seperti Giant LED, iklan layanan masyarakat, media sosial Facebook (Kementerian Keuangan RI), Twitter (@KemenkeuRI), dan Youtube (Kemenkeu RI), maupun media cetak seperti iklan APBN, majalah Media Keuangan, dan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan.

29


SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan. Pada tahun 2018, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penguatan internal di bidang SDM yaitu sebagai berikut.

1. Pemberian materi mengenai layanan informasi publik melalui PPID untuk empat angkatan diklat kehumasan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Materi ajar diberikan selama lima jam latihan, meliputi:

a. kebijakan keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Kementerian Keuangan;

b. identifikasi pihak terkait serta hak dan kewajibannya;

c. panduan mengenai pemberian layanan informasi publik serta

penanganan keberatan;

d. panduan pemutakhiran serta pengujuan tentang konsekuensi;

e. proses pelaporan; dan

f. studi kasus pada PPID Kementerian Keuangan maupun Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

2. Bimbingan teknis aplikasi SIPPID generasi ke-2 yang diselenggarakan di enam kota, yaitu Balikpapan, Bandung, Batam, Makassar, Malang serta Palembang yang dihadiri oleh petugas layanan informasi pada PPID Tingkat II serta PPID Tingkat III. Pada bimbingan teknis tersebut diberikan pemaparan mengenai proses bisnis, sumber data, fitur aplikasi, pengaturan unit dan user role, serta simulasi penggunaan SIPPID generasi ke-2.

3. Penyelenggaraan seminar keterbukaan informasi publik dalam rangka 10 Tahun Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tema “Tantangan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan di Era

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

30


Digital”. Seminar tersebut menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Pusat dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Materi seminar tersebut berguna untuk meningkatkan pemahaman Perangkat PPID Kementerian Keuangan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dan untuk memajukan pengelolaan layanan informasi publik agar sejalan dengan kemajuan teknologi di era digital.

Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan tersebut, seluruh unit di Kementerian Keuangan akan menerapkan pengelolaan layanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan mampu untuk mengelola informasi publik dengan lebih baik.


Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

31


32


33


34


PPID Kemenkeu

PPID tingkat I

426

16

9

23

PPID tingkat II

PPID tingkat III


Grafik 2. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon

Perorangan

Badan Hukum Indonesia

Kelompok Orang

462

10

2

35


Pada tahun 2018, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan telah menerima 474 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

1. 426 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan;

2. enam belas permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I;

3. sembilan permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat II; dan

4. 23 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat III.

Ditinjau dari kedudukan hukum Pemohon informasi publik, maka dari 474 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, 462 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia, dua permohonan informasi publik diajukan oleh kelompok orang, dan sepuluh permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

Sesuai materi permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon informasi publik, dapat dirinci sebagai berikut.

Pelayanan Informasi Publik

36


Grafik 3. Jumlah Permohonan Berdasarkan Materi Permohonan Informasi Publik

266

37


1. 266 permohonan informasi publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);

2. 73 permohonan informasi publik mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah;

3. 39 permohonan informasi publik mengenai alokasi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. tiga puluh permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara dan lelang;

5. lima belas permohonan informasi publik mengenai pengelolaan pembiayaan dan risiko.

6. empat belas permohonan informasi publik mengenai kepabeanan dan cukai;

7. sebelas permohonan informasi publik mengenai perpajakan;

8. lima permohonan informasi publik mengenai data profesi keuangan;

9. lima permohonan informasi

publik mengenai kebijakan fiskal;

10. lima permohonan informasi publik mengenai kearsiapan;

11. dua permohonan informasi publik mengenai layanan informasi publik Kementerian Keuangan;

12. dua permohonan informasi publik mengenai peraturan perundang-undangan;

13. dua permohonan informasi publik mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2018;

14. dua permohonan informasi publik mengenai kepegawaian;

15. satu permohonan informasi publik mengenai pengaduan;

16. satu permohonan informasi publik mengenai pendidikan dan pelatihan keuangan; dan

17. satu permohonan informasi publik mengenai pengadaan barang.

38


Grafik 4. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

Grafik 5. Ketersediaan Informasi Publik yang Diberikan kepada Pemohon

365

78

Tidak dikuasai

seluruhnyaDikecualikan

Seluruhnya

Diberikan

SebagianDiberikan

Seluruhnya

12 1864

349

39


Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 443 permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi dan 31 permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2019.

Selain itu, pada tahun 2018 PPID Kementerian Keuangan telah menyelesaikan 49 permohonan informasi yang diterima pada tahun 2017.

Dilihat dari jangka waktu penyelesaiannya, maka dari 443 permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi tersebut dapat dirinci lagi sebagai berikut.

1. 365 permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

2. 78 permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.

Sesuai ketersediaan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, terdapat 443 permohonan yang selesai ditanggapi, yang meliputi:

1. 349 permohonan, informasinya diberikan seluruhnya;

2. 64 permohonan, informasinya diberikan sebagian;

3. dua belas permohonan, informasinya tidak tersedia karena tidak dikuasai; dan

4. delapan belas permohonan ditolak karena informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan.

40



Keberatan 2018

Sengketa 2018

Sengketa atas keberatan sebelum 2018

Sengketa

Keberatan

PPID Kementerian Keuangan

Perangkat PPID

4

1

5

6

1

41


Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan telah menerima sepuluh keberatan dengan rincian sebagai berikut:

1. empat keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan; dan

2. enam keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Tingkat I.

Dari total sepuluh keberatan, satu keberatan berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pusat dan satu keberatan berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Daerah. Kedua pokok sengketa informasi yang diajukan yaitu terkait dengan informasi publik mengenai barang milik negara, yang berada di bawah penguasaan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain itu pada tahun 2018, PPID Kementerian Keuangan juga menyelesaikan lima sengketa informasi atas keberatan yang diajukan sebelum tahun 2018.

42


43


Capaian Tahun 2018

Selama tahun 2018, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Menetapkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai DIP dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2018 pada awal tahun 2018.

2. Menetapkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai DIP dan Klasifikasi Informasi Kementerian

Keuangan Tahun 2019 pada bulan Desember 2018.

3. Memberikan layanan informasi publik sebanyak 447 permohonan informasi publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rata-rata waktu penyelesaian 8,47 hari kerja.

4. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIPPID generasi ke-2 kepada Perangkat PPID Kementerian Keuangan di enam kota, yaitu Balikpapan, Bandung, Batam, Makassar, Malang, dan Palembang.

44


5. Me-mandatory-kan IKU “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik” kepada Pejabat eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk kontrak kinerja tahun 2018.

6. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam rangka mengetahui perkembangan layanan informasi publik dan menampung saran serta masukan guna meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan.

7. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menugaskan petugas layanan informasi untuk memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

8. Meraih peringkat pertama pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 untuk kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Informatif, dengan total nilai 96,90.

9. Menjadi peserta pada kegiatan:a. forum koordinasi PPID

dengan tema “Tindak Lanjut Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID Tahun 2017”;

b. workshop pembangunan aplikasi transparansi APBN bersama World Bank;

c. diskusi publik Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2018 di Kementerian Komunikasi dan Informatika;

d. forum koordinasi PPID dengan tema “Revitalisasi Forum Koordinasi PPID di Lingkungan Badan Publik”;

e. talkshow digital literasi PPID yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat;

f. focussed group discussion (FGD) dengan tema “Memotret Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat;

g. peringatan International Right to Know Day yang diselenggarakan oleh

45


Komisi Informasi Pusat; dan

h. sosialisasi monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat;

10. Menjadi narasumber pada kegiatan:a. rapat koordinasi PPID

Kementerian Pertanian;b. bimbingan teknis

penguatan tugas dan fungsi PPID Utama dan Pembantu untuk kementerian dan lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;

c. kelompok diskusi terarah optimalisasi pelayanan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

d. sosialisasi PPID pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah;

e. bimbingan teknis pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik melalui PPID yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

f. diskusi panel dengan tema “Pengkategorian dan Klasifikasi Informasi Publik” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;

g. sosialisasi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi pada Direktorat Jenderal Anggaran; dan

h. penyusunan regulasi dan standardisasi data tahunan Kementerian Agama

11. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebagai berikut:a. Kejaksaan Agung;b. Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

c. Kementerian Ketenagakerjaan;

d. Kementerian BUMN;e. Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

f. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

46


Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik bagi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Belum meratanya pemahaman pegawai di unit-unit pemilik informasi mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga kadang masih diperlukan pembahasan yang cukup intensif untuk memenuhi permohonan informasi dari Pemohon.

2. Belum adanya basis data/database yang terstruktur dan terintegrasi di internal unit eselon I maupun antar unit eselon I yang dapat dipublikasikan kepada publik.

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

3. Belum adanya sistem transfer knowledge yang baik mengenai keterbukaan informasi publik dari pegawai yang lama kepada pegawai yang baru, sehingga pegawai yang dimutasikan ke unit yang menangani layanan informasi publik memerlukan waktu lebih untuk memahami hal-hal terkait keterbukaan informasi publik.

47


Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Penyempurnaan aplikasi SIPPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.

2. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

3. Penyusunan materi dasar

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Kementerian Keuangan dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Selain itu, perlunya pendalaman serta standardisasi materi keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada diklat kehumasan.

4. Pembahasan rencana pembuatan basis data/database yang terintegrasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berisi data statistik yang dapat diakses oleh publik.

48


Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasiselaku PPID Kementerian Keuangan

Nufransa Wira Sakti

49


Halaman ini sengaja dikosongkan

50


Halaman ini sengaja dikosongkan

51


52


laporan tahunan layanan informasi publik ppid kementerian … tahunan... · kementerian keuangan,...

Documents