permohonan informasi yang diajukan oleh publik kepada ppid

Permohonan informasi yang diajukan oleh publik kepada PPID Utama KLHK melaluisurat, email maupun tatap muka selama tahun 2020 sebanyak 100 permohonaninformasi.

PERMOHONAN INFORMASI

0 20 40 60 80

Selesai

Dalam Proses

Keberatan

Sengketa

80

20

16

2

Dari sejumlah permohonan informasi publik di tahun 2020 dapat diketahui SatuanKerja Eselon I yang paling banyak dimohon. Biro Hubungan Masyarakat selaku PPIDUtama KLHK menjadi pintu bagi pelayanan informasi publik.

PERMOHONAN INFORMASIBERDASARKAN SATUAN KERJA/UNITESELON I

0 10 20 30 40

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Sekretariat Jenderal

Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Ditjen Penegakan Hukum LHK

Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan

Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim

Inspektorat Jenderal

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

36

14

13

11

11

9

4

3

2

2

0

0

0

PERMOHONAN INFORMASIBERDASARKAN ISU

PKTLDokumen Amdal,UKL-UPL, SK PelepasanKawasan Hutan

PPKLRestorasi ekosistem gambut

PHPLIjin usaha, data produksi kayu

PHLHK/GakkumDaftar perusahaan yangmendapatkan sanksiadministrasi terkait kasuskarhutla

PSLB3Izin lingkungan dan izinPPLH, laporan pengelolaanlimbah B3

Biro HukumSalinan draft PermenLHK

PSKLPeta indikatif dan arealperhutanan sosial (PIAPS)

KSDAETata batas kawasan tamanwisata alam (TWA)

PPI/PHLHKLuas areal terbakar

Biro KLNMoU Indonesia bilateral(Denmark, Korea)

Biro KeuanganLaporan Keuangan (audited)

WAKTU PENYELESAIANPERMOHONAN INFORMASI

JANUARI01 Selesai Tepat Waktu

Selesai Tidak Tepat WaktuProsesJumlah

22-4 FEBRUARI

02 Selesai Tepat WaktuSelesai Tidak Tepat WaktuProsesJumlah

65-11

MARET03Selesai Tepat Waktu


2316 APRIL


-4-4

MEI05Selesai Tepat Waktu


81-9 JUNI


111-12

JULI07 Selesai Tepat Waktu


55111 AGUSTUS


1214

SEPTEMBER09 Selesai Tepat Waktu


94316 OKTOBER


1247

NOVEMBER11 Selesai Tepat Waktu


33511 DESEMBER


--55

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU KIP yakni Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiapPemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Untuk itu,PPID Utama KLHK berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan jawaban atau tanggapanatas permohonan informasi yang diajukan publik dengan tepat waktu.

TOTALSelesai Tepat WaktuSelesai Tidak Tepat WaktuProsesJumlah

483220100

Sedangkan terhadap 100 permohonan informasi yang diajukan publik kepada PPIDUtama KLHK jumlah yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya maupun ditolakberikut alasannya adalah sebagai berikut:

JANUARI01 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan

DitolakAlasan Penolakan

4---

FEBRUARI02 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan


10-1Informasi dalam proses

MARET03 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan


411Tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi

APRIL04 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan



MEI05 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan


9---

JUNI06 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan



JULI07 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan


911Tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi

AGUSTUS08 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan


211Bukan kewenangan KLHK

SEPTEMBER09 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan


1132Informasi dalam proses

OKTOBER10 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan



NOVEMBER11 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan



DESEMBER12 Seluruhnya

Sebagian

Dikabulkan


-5--

TOTAL SeluruhnyaSebagian

Dikabulkan

Ditolak

702010

Dokumen yang dimohonkan tidak dalam penguasaan KLHKmelainkan dikeluarkan oleh Badan Publik lain. Untuk itu Pemohondapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID diPemerintah Daerah (contoh: dokumen Amdal daerah, datapencemaran udara daerah)Dokumen yang dimohonkan masih dalam proses/tahapanpembahasan dan belum final, sehingga sesuai P.18/2018 dokumenbelum dapat diberikan (contoh: sejumlah dokumen UUCK maupunprogram pemerintah food estate yang belum final)Dokumen belum dapat diberikan karena informasi yang dimohonkanmasih berproses di persidangan (contoh: kasus penegakan hukumkebakaran hutan dan lahan)

Sejumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebagian denganalasan seperti:

Walaupun pemberian informasi maupun tanggapan PPID Utama KLHK kepada Pemohon Informasiselalu diupayakan secara optimal namun potensi pengajuan keberatan bahkan sampai penyelesaiansengketa informasi publik kepada Komisi Informasi tetap ada. Tergambar pada grafik dibawah inibahwa dari 100 permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Utama KLHK ada 16 registerkeberatan dan 2 sengketa informasi publik.

JANUARI01 -

FEBRUARI02

Daftar seluruh Perusahaan yang disegel dan di proses olehKLHK terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun2019Daftar saksi Administrasi yang ditetapkan oleh KLHK untukseluruh Perusahaan yang disegel dan di proses akibatkebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019 besertapenjelasannya lengkap dan dasar penetapan sanksiadministrasi tersebut.Keterangan terkait Nama Perusahaan, Jenis Kegiatan, TipePerseroan, Lokasi dan Status seluruh Perusahaan yangdisegel dan diproses oleh KLHK akibat kebakaran hutan danlahan di Indonesia tahun 2019.

Pemohon:Kiki TaufikPokok Keberatan:

Status Keberatan atas Tanggapan:Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidakdiberikan karena masih dalam proses

KEBERATAN TERHADAPPERMOHONAN INFORMASI PUBLIKDAN PENYELESAIAN SENGKETAINFORMASI PUBLIK

MARET03 -

APRIL04

Permohonan informasi laporan pelaksanaan kegiatan yangtelah dilakukan dari September 2018 hingga Januari 2020

Permohonan informasi berupa daftar perusahaan yangmendapatkan teguran tertulis, pidana (p-21) dan prosespidana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan tahun2015-2018

Pemohon:Dina KartikasariPokok Keberatan:

Status Keberatan atas Tanggapan:Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidakdiberikan karena masih dalam proses


Status Keberatan atas Tanggapan:Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya

MEI05 -

JUNI06

Daftar seluruh perusahaan di Indonesia yang mendapatkansanksi administrasi (teguran tertulis, paksaan pemerintah,pembekuan izin dan pencabutan izin) dari Kementerian LHKterkait kasus kebakaran hutan dan lahan pada periode tahun2019, belum dapat diberikan karena masih dalam prosespenegakan hukum


Status Keberatan atas Tanggapan:Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya

JULI07

AGUSTUS08

Salinan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutanuntuk Fasilitas Pekan Olhraga Nasional (PON) di MimikaSalinan Surat Kaputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutanuntuk perkebunan PT. Prima Sarana Graha di Mimika.

Informasi dan data berupa 50 perusahaan yang di GugatMelalui Gugatan Perdata terkait kebakaran hutan dan lahandi seluruh Indonesia tahun 2015 samapai juni 2020

Pemohon:Achmad Saleh SuhadaPokok Keberatan:

Status Keberatan atas Tanggapan:Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidakdiberikan karena bukan kewenangan KLHK merupakankewenangan KPA Provinsi Aceh dan KPA Kabupaten Aceh Barat.

Pemohon:Achmad Saleh SuhadaPokok Keberatan:

Status Keberatan atas Tanggapan:Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya.

Dokumen yang berkaitan dengan PT. Gunung Raya UtamaTimber Industries (GRUTTI)Dokumen berkaitan dengan PT. Teluk Nauli

Pemohon:Indranas GahoPokok Keberatan:


SEPTEMBER09

Nama dan informasi lainnya seluruh perusahaan (127Perusahaan Perkebunan dan 68 Perusahaan Hutan TanamanIndustri) yang areal konsesinya masuk dalam areal realisasipelaksanaan restorasi gambut (lahan gambut yang sudahdirestorasi/dibasahi) di Indonesia periode 2015-2019 besertaluasan masing-masing areal konsesi tersebut.


Peta Rewetting Areal Pelaksanaan Restorasi Gambut di3,484.637,72 Juta Hektar di Perkebunan, HTI danMasyarakat.Penjelasan terkait dengan metode dan verifikasi data yangdilakukan untuk seluruh areal yang telah di Restorasi.

Salinan draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan mengenai Perlindungan terhadap Pembela HAMatas Lingkungan atau peraturan pelaksana Pasal 66 UU32/2009.Salinan Naskah Akademik Peraturan Menteri atau salinanhasil kajian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan terkaitkondisi pengaturan tentang perlindungan pembela HAM ataslingkungan.Penjelasan mengenai status dan perkembangan perumusandan pengesahan Peraturan Mneteri Lingkungan Hiduptentang pelaksanaan Pasal 66 UU 32/2009.

Salinan Daftar Perusahaan pemegang izin pengelolaanlimbah B3 di provinsi Aceh

Berita Acara setiap tahapan dalam proses pengukuhankawasan hutan produksi di lahan kinipa, lamandau,kalimantan tengah sebagaimana tercantum dalam UU No. 41Tahun 1999 Pasal 15 jo Permenhut No. P.62/MENHUT-II/2013


Pemohon:Fatia MaulidiyantiPokok Keberatan:


Pemohon:Safaruddin, SH.Pokok Keberatan:


Pemohon:Salsabila KhairunisaPokok Keberatan:

Berita Acara tata batas kawasan taman wisata alam (TWA)Kamojang setelah dikeluarkannyaSK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018Peta lampiran Batas sementara Kawasan Taman Wisata Alam(TWA) KamojangPeta Blok pengelolaan kawasan cagar alam (CA) Kamojang

Status Keberatan atas Tanggapan:Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidak dapatdiberikan karena masih dalam proses.

Pemohon:Salsabila KhairunisaPokok Keberatan:

Status Keberatan atas Tanggapan:Masih dalam proses

OKTOBER10

Proses, tahapan, dan batan waktu (e ne) hingga AddendumANDAL RKL-RPL Tipe A dinyatakan disetujui atau ditolak Investigasi Geoteknik untuk Fasilitas Penyimpanan TalingKajian Hidrologi (2011)Investigasi Geoteknik untuk Fasilitas Penyimpanan Taking(Golder Associates 2011) Sertakan semua lampiran dantambaran ke laporan seperti log yang membosankan dan hasu lapangan Addendum ANDAL haf 2-52Studi yang telah dilakukan terkait dengan rencana TSF diBondar Begu antara lain:

Pada lokasi TSF telah dilakukan pemboran geoteknik pada 28stk bor dengan total ketinggian 872,57 m jka catatan 28 tkbor Addendum ANDAL hal 2-65 tidak termasuk di atasDokumen studi kelayakan (2015) menjelaskan Konstruksi TSFdilakukan dengan menggunakan tanah hingga batuan dasardan bahan yang digunakan untuk meninggikan tanggulAddendum ANDAL hal 4-19.

Pemohon:Manambus Pasaribu, SH., MH.Pokok Keberatan:

a. Investigasi geceknik untuk TSF b. Laporan desain the TSF c. Addendum ANDAL hal 2-57


NOVEMBER11

Roadmap Pemasangan Pengendalian Emisi PLTU eksisting,kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanansebagai Badan Publik yang melakukan supervisi dalampenyusunan dokumen

Pemohon:Leonard SimanjuntakPokok Keberatan:


DESEMBER12

Daftar seluruh perusahaan yang mengajukan pelepasankawasan hutan dari tahun 2012-2020Daftar seluruh perusahaan yang mendapatkan pelepasankawasan hutan pada tahun 2012sampai tahun 2020berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012,(dilengkapi dengan penjelasan tanggal pelepasan merekadiberikan dan luas area yang diberikan pelepasan)Daftar seluruh perusahaan yang mendapatkan pelepasanKawasan Hutan berdasarkan PP nomor 104 tahun 2015,mohon dilengkapi dengan penjelasan dari sektor mana ataujenis usaha dan kegiatannya, waktu pengajuan permohonan,serta fungsi kawasan hutan dan luasan yang dimohonkanuntuk dilepaskan.Daftar seluruh perusahaan yang ditolak dalam mengajukanpelepasan kawasan hutan dari tahun 2012-2020 serta sedikitpenjelasan terkait penolakan tersebut.


Status Keberatan atas Tanggapan:Masih dalam proses.

01 02SK Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPHK) perusahaan pertambangan diProvinsi Kalimantan Utara (semuatahapan eksplorasi dan/atau operasiproduksi).Informasi Daftar Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan (IPPKH) perusahaanpertambangan di provinsi KalimantanUtara (semua tahapan eksplorasi dan/atau operasi produksi).Informasi daftar piutang PNBPKawasan Hutan perusahaanpertambangan di Provinsi KalimantanUtara.Informasi perusahaan pertambangandi Provinsi Kalimantan Utara yangsudah melakukan reklamasi danpasca tambang di kawasan kehutanan

Pemohon:Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho

Pokok Sengketa Informasi:

Komisi Informasi:Komisi Informasi Prov. Kalimantan TimurPoses:Selesai Ajudikasi dengan Putusan Gugur

PENYELESAIAN SENGKETAINFORMASI PUBLIK

Dokumen Analisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL) PT. Dairi PrimaMineral yang berlokasi di Sopo Komil,Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.Surat Keputusan (SK) Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan (IPPKH) untuk PT.Dairi Prima Mineral yang berlokasi diSopo Komil, Kabupaten Dairi,Sumatera Utara

Pemohon:Ahmad Saini dari Jaringan AdvokasiTambang (JATAM)Pokok Sengketa Informasi:

Komisi Informasi:Komisi Informasi PusatPoses:Selesai Ajudikasi dengan PenetapanPencabutan

permohonan informasi yang diajukan oleh publik kepada ppid

Documents