laporan penerapan tata kelola -...

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOL A

POSISI 31 DESEMBER 2017

Transparency- Accountability- Responsibility- Independency-Fairnes

PT.BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR

(BPR INTIDANA)

TAHUN 2018

Jalan Tiang Bendera 2 No.92,Jakarta Barat

DAFTAR ISI

PENGANTAR __________________________________________________________________________________________________ i

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA _______________________________________________________________ 1

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola ____________________________________________________________________1

1.1. Rapat Umum Pemegang Saham ________________________________________________________________________1

1.1.1. RUPS Tahunan tanggal 2 Juni 2017 _________________________________________________________________1

1.1.2. RUPS Luar Biasa tanggal 2 Juni 2017 _______________________________________________________________1

1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi _____________________________________________________1

1.2.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi _____________________________________________________________1

1.2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris ____________________________________________________1

1.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris __________________________________________1

1.3.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris _________________________________________________1

1.3.2. Rekomendasi Dewan Komisaris ____________________________________________________________________2

1.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite _________________________________________________2

2. Kepemilikan Saham Direksi _______________________________________________________________________________2

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain,

Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR____________________________________________________________2

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris ___________________________________________________________________2

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota

Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR ______________________________________________3

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan

Berdasarkan RUPS ______________________________________________________________________________________________3

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah ________________________________________________________________________4

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris _______________________________________________________________________4

9. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) __________________________________________________________4

10. Permasalahan Hukum __________________________________________________________________________________5

11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan _________________________________________________5

12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik _________________________________________5

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA KELOLA __________________________________________ 6

1. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola ____________________________________________________________6

2. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola ____________________________________________ 27

Hal. i

PENGANTAR No.1423/ISM/DIR/PF /0418 Jakarta, 27 April 2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten

Gedung Bank Indonesia Menara Radius Prawiro

Komplek Perkantoran BI

Jl. MH. Thamrin No. 2

Jakarta 10110

Up. : Departemen Pengawasan Perbankan 1

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT. BPR INTIDANA

SUKSES MAKMUR, maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan

terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan

(stakeholders) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak

langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku mulai diundangkan pada tanggal 1 April

2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret

2016), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau

Good Corporate Governance (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola,

dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2017 sebagaimana

terlampir.

Hormat kami, PT. BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR

TTD

Polycarpus Feriyanto

Direktur

Hal. 1

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam

struktur organisasi PT. BPR INTIDANA SUKSES . Pada tahun 2017 telah

diselenggarakan RUPS sebagai berikut :

1.1.1. RUPS Tahunan tanggal 02 Juni 2017

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah menyetujui hal-hal berikut ini :

Persetujuan Laporan Direksi Perseroan dalam Laporan Direksi 2016;

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dalam Laporan Keuangan 2016

yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, tahun 2017.

1.1.2. RUPS Luar Biasa tanggal 02 Juni 2017

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham ini diadakan sehubungan dengan

adanya penambahan jabatan Direktur , sehingga terhitung sejak tanggal 2 Juni

2017 terdapat susunan Pengurus Perseroan yang baru.

1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1.2.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal

2 Juni 2017 dengan putusan perubahan anggota Direksi. Sehingga susunan

pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

adalah sebagai berikut :

Keanggotaan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai

berikut :

Direktur Utama : Wage Abdi Pradja

Direktur : Polycarpus Feriyanto

Direktur : Eddy Setiawan Hertanto

1.2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara

lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK,

perbaikan kinerja keuangan melalui program efisiensi.

1.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.3.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal

2 Juni 2017. Sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

Hal. 2

Keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi

sebagai berikut :

Komisaris Utama : Handy Widjaja

Komisaris : JP. Pudjokunarto ,SE

1.3.2. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara

lain :

Pemenuhan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK; Percepatan penyelesaian kredit bermasalah; Perbaikan kinerja keuangan. Persetujuan Biaya RUPS.

Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017

Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi.

Persetujuan RKAT tahun 2017

Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

1.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp50 miliar, maka Direksi memutuskan

untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.

Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan

Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak

disajikan dalam laporan ini.

2. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi Jabatan % Saham

a. Wage Abdi Pradja Direktur Utama 0%

b. Polycarpus Feriyanto Direktur 0%

c. Eddy Setiawan Hertanto Direktur 0%

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

4. Kepemilikan Saham dan/atau Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Jabatan % Saham

a. Handy Widjaja Komisaris Utama 80%

b. Yamin Widjaja Putrawidjaja - 20%

c. JP.Pudjokunarto,SE Komisaris 0%

Total 100%

Hal. 3

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Komisaris Utama BPR Intidana adalah Pemegang Saham Pengendali.

Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau

hubungan keluarga dengan anggota Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau

Pemegang Saham BPR.

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi

remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem

dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp. 2.369.065.147,-

sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya, asuransi

kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp.56.364.353,- terlihat pada

tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan

Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

Orang Nominal Orang Nominal

Remunerasi dalam bentuk

non natura (gaji dan

penghasilan tetap lainnya, al

tantiem dll

2 Rp

510.440.854 3

Rp

1.858.624.293

Fasilitas lain dalam bentuk

natura / non natura (fas.

Tidak tetap lainnya al,

perumahan, transportasi,

asuransi kesehatan, dll) yang

tidak dapat dimiliki

2 Rp 3.059.547 3 Rp 53.304.806

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu

tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun Jumlah

Direksi

Jumlah

Komisaris

Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar 2 orang

Rp 500 juta ke bawah 1 orang 2 orang

Hal. 4

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Variabel Rasio

a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah; 5.31

b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah; 1,39

c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; 1,36

d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; 1,86

e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi; 1,95

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Topik Keterangan 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun; 5 x

2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi; 5 x

3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan 5 x 4) topik atau materi rapat; a) realisasi vs rencana kerja

b) realisasi vs rencana kerja, AYDA

c) realisasi vs rencana kerja, kehati-hatian dalam pemberian kredit, pelunasan pinjaman ke bank lain, NPL dan AYDA

d) realisasi vs rencana kerja, hasil pemeriksaan OJK, pelaksanaan APU PPT, NPL dan AYDA

e) realisasi vs rencana kerja, hasil pemeriksaan OJK, pelaksanaan APU PPT, NPL dan AYDA

9. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan

Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan/atau outsourcing) adalah

sebagai berikut :

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Dalam 1 tahun Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun Sebelumnya

Tahun Laporan

Tahun Sebelumnya

Tahun Laporan

Tahun Sebelumnya

Tahun Laporan

Tahun Sebelumnya

Tahun Laporan

Total Fraud - - - - - - - -

Telah - - - -

Hal. 5

diselesaikan

Dalam proses penyelesaian di Internal BPR

- - - - - - - -

Belum diupayakan penyelesaiannya

- - - - - - - -

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

- - - -

10. Permasalahan Hukum Permalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode

tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut :

(satuan)

Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

3

-

Dalam proses penyelesaian 1 -

Total 4 -

11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan

Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi

(jutaan Rupiah)

Keterangan *)

- Nihil - - - -

*) Note :

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. BPR mampu menghindari

transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama tahun 2017, BPR melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial dengan total sebesar

Rp.139.147.150,- dan tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik (nihil).

Hal. 6

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA KELOLA

1. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola 1.1. Penilaian Faktor 1

No Kriteria/Indikator Skala Penerapan Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Modal inti PT. BPR INTIDANA SUKSES MAMMUR per 31 Des 2017 kurang dari Rp50 Miliar, akan tetapi berdasarkan Akta RUPS No. 41, keanggotaan Direksi berjumlah 3 orang. Dalam hal ini, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Berdasarkan data alamat Direksi yang tertera pada Akta RUPS No. 41, seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Jakarta.

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

-

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

-

Hal. 7


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

-

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 6 - - - -

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

6 - - - -

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

6

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

-

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

-

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

-

Hal. 8


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

-

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

-

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

Berdasarkan laporan biaya pendidikan 2017, anggota Direksi telah mengikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

-

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

-

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 3 5 - - -


3 10 - - -


13

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8

1,63

Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%

0,65

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Hal. 9


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Atas pelaksanaan tugasnya telah dilaporkan dan dituangkan dalam berita acara RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

Kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian tertuang dalam buku Peraturan Perusahaan (PP).

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

-

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

-

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Laporan penerapan Tata Kelola untuk periode laporan 31 Desember 2017 sedang disusun dan akan disampaikan paling lambat akhir April 2018.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan - 3 2 - -


- 6 6 - -


12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5

2,40

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% 0,24

Penjumlahan S + P + H 1,39

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1:20% 0,31

1.2. Penilaian Faktor 2


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


Hal. 10


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

-

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

-

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

-

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

-

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

-

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

-

Hal. 11


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

-

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

-

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

-



8 2 - - -


10


1,11


0,56


10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

Rekomendasi atau nasihat disampaikan tidak tertulis, namun disampaikan pada saat Rapat dengan Direksi. Berdasarkan Notulen Rapat, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

-

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

-

Hal. 12


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

-

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

-

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

-

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

-

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

-

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2 5 1 - -


2 10 3 - -


15


1,88


0,75


18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

-

Hal. 13


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5



1 - - - -

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1 1.00



Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%

0,23


Tidak dinilai



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

4 Penanganan Benturan Kepentingan


1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, Bank akan menyusun pedoman tersebut .

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan - - - 1 -


- - - 4 -


4


4.00


2.00


2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

-

Hal. 14


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan - - 1 - -


- - 3 - -


3

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1 3,00


1,20


3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

-



- - 3 - -


3


3,00

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%

0.20


Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4:10% 0,39



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan


1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama.

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

Hal. 15


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan

-

3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Belum dilakukan Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan, namun telah diangkat PE fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

-

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

-


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - 2 12 - -


14

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 2,80


1,40

Hal. 16


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5


6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

-

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

-

8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

-

9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

-

10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

-



- - 15 - -


15

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5 3

Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% 1,2

Hal. 17


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5


11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

-

12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

-

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan - - 2 1 -

Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan - - 6 4 -


10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3 3,33



Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10% 0,33



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6 Penerapan Fungsi Audit Intern


1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Modal inti PT. BPR Intidana per 31 Des 2017 kurang dari Rp 50 Miliar, dimana BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung

Hal. 18


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

SOP sudah ada

3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

-

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Berdasarkan SOP SKAI, Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan XYZber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

Berdasarkan laporan biaya pendidikan 2017, SKAI telah mengikuti pelatihan terkait fungsi audit intern

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 1 2 2 - -


1 4 6 - -


11


2,20


1,10

B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

-

7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

-

Hal. 19


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

-

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan XYZber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.



- 4 6 - -


10


2,50


1,00


10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

-

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

13) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Hal. 20


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5


Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan

- 6 3 - -


9


2,25


0,23


Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10% 0,26



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)


1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

-

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan - 1 - - -


- 2 - - -


2


2,00


1,00


2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

Hal. 21


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.



2 - - - -


2


1,00


0,40


4) Hasil audit dan Management letter telah

menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

-

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-



- 4 - - -


4


2,00


0,20


Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%

0,04


Belum diterapkan.



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit


Hal. 22


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya

sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Berdasarkan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR, BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK, pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.



- 2 - - -


2


2,00


1


2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

-

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



- 4 - - -


4


2,00


0,80


4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Laporan Pelampauan BMPK dan Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait 2017, bahwa BPR telah menyampaikan laporan tersebut secara benar dan tepat waktu kepada OJK.

Hal. 23


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Laporan Pelampauan BMPK dan Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait 2017, bahwa BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.



2 - - - -


2


1,00


0,10


Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%

0,16



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

10 Rencana Bisnis BPR


1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain XYZber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.



1 4 - - -


5


1,67

Hal. 24


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5


0,83


4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan

c. penerapan manajemen risiko.

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.



- 4 - - -


4


2,00


0,80


6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



1 - - - -


1


1,00


0,10


Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10:7,5% 0,14

Hal. 25



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan


1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk XYZber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah berjalan sesuai ketentuan OJK.



- 2 - - -


2


2,00


1,00


2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan tanda terima pengiriman laporan kepada OJK , BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-



- 8 - - -


8


2,00

Hal. 26


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5


0,80


6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Berdasarkan tanda terima pengiriman laporan kepada OJK , BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan secara tepat waktu.



1 2 - - -


3


1,50


0,15


Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%

0,16

Hal. 27

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No Aspek Yang Dinilai Penilaian Faktor Nilai Komposit

1 Pelaksaan tugas dan tanggung jawab direksi 0,31

2,03

2 Pelaksaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 0,23

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 0,00

4 Penanganan Benturan Kepentingan 0,39

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 0,33

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 0,26

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 0,04

8 Penerapan Fungsi Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern 0,00

9 BMPK 0,16

10 Rencana Bisnis BPR 0,14

11 Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan 0,16

Predikat Komposit BAIK

2. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 1) Faktor positif pada Governance structure yaitu :

a) Persyaratan dari Regulator berkaitan dengan keanggotaan Direksi telah dipenuhi oleh

seluruh anggota Direksi

b) Jumlah, komposisi, kriteria, indepedensi dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan

ketentuan OJK

c) Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK

2) Faktor positif pada Governance process yaitu :

a) Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Anggaran dasar dan

Perundang-undangan yang berlaku, dan telah dipertanggung jawabkan pada RUPS.

b) Direksi telah mengikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka

peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang

keuangan/lainnya.

3) Faktor positif pada Governance Outcome yaitu :

a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah diterima dan mendapat persetujuan

RUPS.

b) Rapat Direksi telah terselenggara secara efektif dan efisien, dan hasil rapat Direksi telah

didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat.

Hal. 28

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1) Faktor positif pada Governance structure yaitu :

a) Persyaratan-persyaratan dari Regulator (baik Bank Indonesia maupun OJK) berkaitan

dengan keanggotaan Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris.

b) Komposisi, kriteria, indepedensi dan kompetensi Komisaris telah sesuai dengan ketentuan

OJK.

c) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai

ketentuan OJK.


a) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen

yang senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

b) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan oleh Dewan Komisaris semata-mata

untuk kepentingan BPR.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite BPR Intidana Sukses Makmur saat ini belum membentuk Komite – komite, dikarenakan modal inti

masih belum mencapai Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

d. Penanganan Benturan Kepentingan

1) Faktor negatif pada Governance structure yaitu :

a) Pada tahun 2017 BPR belum memiliki pedoman benturan kepentingan, namun demikian

BPR sedang menyusun pedoman benturan kepentingan yang mengatur penanganan dan

pengungkapannya

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan 1) Faktor positif pada Governance structure yaitu :

a) Pada tahun 2017 BPR telah mengangkat PE fungsi kepatuhan independen terhadap satuan

kerja atau fungsi operasional.

b) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada

Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

f. Penerapan Fungsi Audit Intern 1) Faktor positif pada Governance structure yaitu :

a) Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan independen terhadap satuan kerja operasional

b) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama.

g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 1) Faktor positif pada Governance structure yaitu :

a) Penugasan Audit Eksternal telah dilengkapi dengan Surat Penugasan dan penunjukan

Akuntan Publik telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

Hal. 29

2) Faktor positif pada Governance process yaitu : a) Pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPR telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

b) BPR telah menyampaikan laporan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas

Jasa Keuangan.

h. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.

Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksporur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.

Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi.

BPR Intidana sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3. Sistem Pengendalian Intern

BPR Intidana telah membuat Laporan Profil Risiko.

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit 1) Faktor positif pada Governance structure yaitu :

a) BPR telah memiliki pedoman kebijakan perkreditan terkait dengan BMPK termasuk

pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut

monitoring dan penyelesaian masalahnya.


a) BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK

dalam bentuk kebijakan perkreditan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah sesuai

dengan prinsip kehati-hatian.


a) BPR telah menyampaikan laporan pelampauan BMPK dan laporan penyediaan dana pihak

terkait 2017 secara benar dan tepat waktu kepada OJK.

Hal. 30

b) Dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait, BPR tidak melanggar dan/atau

melampaui BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh OJK.

j. Rencana Bisnis BPR 1) Faktor positif pada Governance process yaitu :

a) Rencana bisnis bank telah sesuai dengan visi dan misi bank serta strategi bank yang

disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Rencana bisnis tersebut juga telah

dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham.

2) Faktor positif pada Governance outcome yaitu :

b) BPR telah menyampaikan rencana kerja termasuk perubahannya kepada OJK secara tepat

waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 1) Faktor positif pada Governance process yaitu :

a) BPR telah menyusun laporan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK dan

disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.


a) BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan

nasabah sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu kepada OJK

Demikian Laporan ini kami sampaikan,atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,27 April 2018

PT.BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR

TTD TTD

Polycarpus Feriyanto Handy Widjaja

Direktur Komisaris Utama

laporan penerapan tata kelola -...

Documents