laporan pelaksanaan tata kelola - .laporan tata kelola th. 2017 1 laporan pelaksanaan tata kelola

Download LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA - .laporan tata kelola th. 2017 1 laporan pelaksanaan tata kelola

Post on 13-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Laporan Tata Kelola TH. 2017 1

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PD. BPR ROKAN HULU

TAHUN 2017

I. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan prasyarat

bagi keberhasilan dan keberlangsungan suatu perusahaan dalam jangka panjang.

Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang

berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan Perusahaan dalam mencapai sasaran

serta target usaha secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan usaha Perusahaan dalam

memperluas pelayanannya kepada Stakeholder, sehingga dapat melayani kebutuhan

produk dan jasa perbankan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code

of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib

melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedemonan pada prinsip-prinsip GCG.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG)

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK

03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR,

Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Laporan Tata Kelola TH. 2017 2

(SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip

GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Pengawas, Direksi

sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

1.1 Prinsip-Prinsip Utama

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa

berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi (transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan;

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang

sehat;

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa

pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hakstakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan

yang berlaku.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam

menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata

kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek Good Corporate

Governance (GCG) yaitu: transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability),

Laporan Tata Kelola TH. 2017 3

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran

(fairness).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015

tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November

2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan

fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

(SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan

Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan

penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas

penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola

sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :

1.2 Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (self

assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite

4. Penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan fungsi kepatuhan

6. Penerapan audit intern

7. Penerapan audit ekstern

Laporan Tata Kelola TH. 2017 4

8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian risiko

9. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

10. Rencana Bisnis BPR

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dikelompokkan

dalam suatu governance system yaitu :

a. Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (Governance structure);

b. Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (Governance process); dan

c. Hasil penerapan Tata Kelola (Governance outcome)

1.3 Visi, Misi PD BPR Rokan Hulu

Visi

Menjadikan PD BPR Rokan Hulu sebagai BPR terbaik di Provinsi Riau

Misi

1. Melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan

deposito berjangka dengan suku bunga yang kompetitif dan menguntungkan

2. Memberikan pelayanan yang nyaman, aman dan menguntungkan kepada

masyarakat sebagai pemegang amanah dan kepercayaan penyimpan dana

3. Menyalurkan kredit dan melakukan pembinaan khususnyan terhadap

pengebangan usaha kecil dan mikro atau pelaku usaha sektor riil dalam rangka

peberdayaan usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan secara sehat dan wajar.

4. Menetapkan sistem manajemen dan operasional bank yang menuju kepada

peningkatan pelayanan yang berkualitas dengan berpedoman kepada

manajemen risiko

5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia secara professional, memiliki kemampuan

dan kejujuran serta berakhlak mulia dan memiliki loyalitas tinggi

Laporan Tata Kelola TH. 2017 5

6. Melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap sistem informasi dan

teknologi dalam menunjang operasional bank

7. Melakukan kerjasama antar BPR yang ada dan juga lembaga keuangan lainnya

8. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

9. Menghapus usaha simpan pinjam yang bersifat ijon dan rentenir disekitar lokasi

kantor PD BPR Rokan Hulu khususnya dan masyarakat Rokan Hulu umumnya

10. Perluasan jaringan kantor pada lokasi strategis, potensial dan dekat dengan

masyarakat

11. Pemupukan permodalan yang diiringi dengan peningkatan kontribusi pembagian

laba sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu baik secara

langsung maupun tidak langsung sebagai impelementasi pembinaan yang

berkelanjutan

Moto

Adapun Moto PD BPR Rokan Hulu dalam menunjang Visi dan Misi adalah :

Mitra Utama Kembangkan Usaha

1.4. Struktur Good Corporate Governance

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Dewan Komisaris/Pengawas

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas

kepada Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas

c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas

3. Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Laporan Tata Kelola TH. 2017 6

c) Frekuensi Rapat Direksi

Struktur Organisasi PD. BPR Rokan Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor

030/SK/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi PD. BPR Rokan Hulu

1. TIARA MAISARI 1. SAPRON

1. PUTRA MAROSA, SE 1. RIKIANTO

1. RIDWAN

2. SUPRIADES, SH

3. SYAHRIAL

KETERANGAN :

Jalur Perintah

Jalur Koord.

1. RIZKI HAMDANI KHAIRANI, A.MdSECURITY

1. BENY SAPUTRA

SEKSI UMUM

FAHREN LUBIS, SP (Kasi) AZMAN HADI, SE (Kasi) REKI HERAWATI, S.Pd (Kasi)

STAFF REMEDIALPERSONALIA/RUMAH

TANGGATELLER

STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR ROKAN HULU

DIREKSI

JANGNIP, S.Sos (Direktur Utama)

ANGGI FIRMANSYAH, ST

DIREKSI

MUSWITA, SPSEKSI AUDIT INTERN

(Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)

PEMILIK

PEMKAB. ROKAN HULU (100% )

DEWAN PENGAWAS

H. ZULFIKAR ACHMAD, SH.MH (Ketua)

SEKSI REMEDIAL

RAHMITANIA, S.Si

DRIVER3.ADENAN, SE 1. HALOMOAN

2 ROKYTSI & LITBANG

3.SAFRIZAL CS. DANA/

2. MARYANTO PUTRA

2. KASMAN HASIBUAN

2. ISLA HUZAMAN, SE 2. ERLIZA

SEKSI AKUNTASI DAN

PERENCANAAN

(LITERASI & INKLUSI

KEUANGAN)

Recommended

View more >