laporan pelaksanaan semiloka dan visualisasi rbp
TRANSCRIPT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
LAPORAN PELAKSANAAN SEMILOKA DAN VISUALISASI
REFORMASI BIROKRASI POLRI
I. PENDAHULUAN
1. U m u m
a. Sejalan dengan proses Reformasi Nasional, telah lahir berbagai ketetapan
MPR termasuk Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-
pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan
normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, yang selanjutnya
menjadi landasan formal bagi Reformasi Polri;
b. Reformasi Polri dalam pelaksanaannya bertujuan untuk membangun
kepolisian yang humanis, profesional dan akuntabel dalam melayani
masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi,
menghormati HAM dan hukum. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti
semangat reformasi tersebut selanjutnya dilakukan perencanaan untuk
melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek
instrumental, dan aspek kultural. Perubahan struktural menyangkut
perubahan struktur, postur dan posisi dalam konteks tata pemerintahan
dan kelembagaan. Perubahan instrumental menyangkut berbagai regulasi
ataupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut visi, misi,
fungsi, peran, tugas dan tanggung-jawab, pembinaan, serta pemuliaan
profesi dan etika Kepolisian. Sedangkan perubahan kultural menyangkut
perubahan mind set dan culture set anggota Polri;
c. Reformasi .....
2
c. Reformasi internal Polri telah tertuang dalam Grand Strategy 2005-2025
yang merupakan rencana strategis pencapaian visi Polri, yaitu
“Terwujudnya Postur Polri yang Profesional, Bermoral dan Modern
sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat yang
terpercaya dalam Melindungi Masyarakat dan Menegakkan Hukum”.
Grand Strategy Polri 2005-2025 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama
tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (Trust Building),
tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraaan
(Partnership Building) dan tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap
Menuju Keunggulan (Strive for Excelent);
d. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah
yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja
tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur
Negara. Harapan ini dinilai masyarakat masih jauh dari kenyataan yang
ditunjukkan dengan masih adanya komplain masyarakat yang diterima
oleh Polri maupun yang disiarkan oleh media massa;
e. Oleh karena itu diperlukan forum yang mampu mengakomodir perspektif
publik terhadap Polri dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi. Jika
kita dalami permasalahan yang muncul melalui komplain dan respon oleh
masyarakat dalam kaitan dengan implementasi Reformasi Birokrasi, baik
dalam bentuk laporan resmi maupun pemberitaaan di media massa,
permasalahan mendasar yang dihadapi Polri saat ini adalah perubahan
paradigmatik mind set dan culture set pada internal Polri yang belum
berjalan dengan baik. Semiloka adalah pilihan yang perlu dilakukan
sebagai upaya membuka ruang publik dalam kaitan dengan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi;
f. Semiloka .....
3
f. Semiloka dan Visualisasi Reformasi Birokrasi Polri yang telah
diselenggarakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor: Sprin/567/III/2012 tanggal 26 Maret 2012
tentang Penunjukkan Panitia Penyelenggaraan FGD dan Semiloka RBP
telah berlangsung di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
pada tanggal 15-16 Mei 2012. Semiloka diikuti oleh para Pejabat Utama
Polri, Wakapolda se-Indonesia, Ketua Tim I s.d. IX Reformasi Birokrasi
Polri (RBP) Tingkat Pusat, Pejabat Pelaksana RBP tingkat Satuan Fungsi
pada Mabes Polri, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan
Umum dan Anggaran Polda, Perwakilan Alumni Akademi Kepolisian,
Alumni SIPSS, SIP, Polwan dan Brigadir berprestasi tingkat Polda, aktivis
Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengamat Kepolisian, Akademisi dan
Instansi di Luar Polri.
g. Bersamaan dengan Semiloka Reformasi Birokrasi Polri juga dilaksanakan
Visualisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polda yang diikuti oleh
Satuan kewilayahan sebanyak 31 Polda, Satuan Fungsi pada Mabes Polri
dan peserta eksternal yaitu dari Kemitraan. Visualisasi menampilkan data
visual yang telah dilakukan oleh masing-masing satuan meliputi delapan
area perubahan. Dalam pelaksanaan visualisasi dilakukan pula penilaian
oleh Tim Quality Assurance meliputi aspek: administrasi, produk,
implementasi, terobosan kreatif, desain tata ruang dan presentasi oleh
petugas stand.
h. Semiloka ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi evaluasi kritis
dari perspektif masyarakat mengenai implementasi Reformasi Birokrasi
Polri serta merangkum dan merumuskan ide-ide serta gagasan dalam
bentuk terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set Polri
sebagai out put implementasi Reformasi Birokrasi Polri, serta sebagai
bahan masukan dalam merumuskan direktif Kapolri sebagai upaya
peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
2. D a s a r .....
4
2. D a s a r
a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
Kep/346/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengesahan Road Map
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014;
b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
Sprin/567/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Penunjukan Panitia
Penyelenggara Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;
c. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
Sprin/382/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, tentang Penunjukan Tim Penilai
Visualisasi/pameran dalam kegiatan Semiloka Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Polri;
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor:
Sprin/830/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, tentang Penunjukan Tim Supervisor
terhadap Tim Perumus Semiloka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
Gelombang II Tahun 2011-2014;
e. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
ST/1006/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, tentang Pelaksanaan Semiloka dan
Visualisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;
f. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
ST/1048/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, tentang Pelaksanaan Visualisasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.
3. Maksud dan tujuan .....
5
3. Maksud dan tujuan
a. Maksud dilaksanakan Semiloka adalah untuk mendapatkan masukan
khususnya dari fihak eksternal yang digunakan sebagai bahan diskusi
kelompok dalam rangka mencari solusi kendala dan sebagai pemikiran-
pemikiran cerdas yang merupakan terobosan kreatif bagi perubahan mind
set dan culture set anggota Polri sebagai output dari Reformasi Birokrasi.
b. Tujuan
1) Mengidentifikasi evaluasi kritis dari perspektif masyarakat mengenai
implementasi Reformasi Birokrasi Polri;
2) Merangkum dan merumuskan ide-ide gagasan dalam bentuk
terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set Polri
sebagai out put implementasi Reformasi Birokrasi Polri;
3) Merumuskan direktif Kapolri dalam rangka upaya peningkatan
kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Polri;
4. Ruang lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan Semiloka dan Visualisasi Reformasi Birokrasi Polri
meliputi: kegiatan Seminar, Lokakarya dan Visualisasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Polri ditingkat Satuan Kewilayahan dan Satuan Fungsi Mabes polri.
5. Tema
“REFORMASI BIROKRASI POLRI”
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BERSIH, BEBAS DARI KKN DAN ANTI
KEKERASAN SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
6. Sistematika
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PELAKSANAAN
BAB III HASIL YANG DICAPAI
BABIV PENUTUP
II. PELAKSANAAN .....
6
II PELAKSANAAN
7. Tempat dan waktu pelaksanaan Semiloka dan Visualisasi Reformasi Birokrasi
Polri.
a. Tempat
Semiloka dan Visualisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
dilaksanakan di Auditorium STIK, Jalan Tirtayasa Raya 6 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan.
b. Waktu
Semiloka dan Visualisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
dilaksanakan selama 2 (dua) hari: Selasa dan Rabu tanggal 15 dan 16
Mei 2012, dengan susunan acara sebagai berikut:
Hari I: Selasa, 15 Mei 2012
1 08.00 – 08.05Wib
Registrasi Peserta Diisi: - Lagu “Polisi
Teladan” dan “Polisi Sahabatmu”
- Penayangan film tentang “Reformasi Birokrasi Polri”
2 08.05 – 09.05Wib Peninjauan Pameran Visualisasi RBP
- Wakapolri - Ketua Komisi III
DPR RI - Pejabat Utama
Mabes Polri - Peserta Semiloka
3 09.05 – 09.10 Wib Pembukaan MC
4 09.10 – 09.15 Wib Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
Dirigen
5. 09.15 - .....
7
5 09.15 – 09.45 Wib
Sambutan Kapolri disampaikan oleh Wakapolri dilanjutkan Pernyataan Pembukaan Semiloka dan Visualisasi Pelaksanaan RBP.
Wakapolri
6 09.45-1045 Wib Paparan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
Asrena Kapolri
7 10.45 – 10.50 Wib Pembacaan Doa AKBP H. Ali Saefuddin, S.Ag
8 10.45 – 11.00 Wib Coffee Break Panitia
9
11.00 – 11.45Wib
Panel Diskusi Topik: “Perspektif Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Polri”
Moderator/Fasilitator: Dadang Trisasongko, S.H. Restaria F. Hutabarat
10 11.45 – 13.00 Wib Ishoma Panitia
11 13.00 – 13.45 Wib
Topik: “Perspektif Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang Prima oleh Polri”
Prof. Rhenald Kasali
12 13.45 – 14.30 Wib Topik: “Perspektif Masyarakat Terhadap Kinerja Polri yang Bersih, Bebas Dari KKN dan Anti Kekerasan”
Prof. Dr. Anies Baswedan
13 14.30 – 15.45 Wib Diskusi/Tanggapan Dipandu Moderator
14 15.45 – 16.15 Wib Keynote Speaker Menneg PAN dan RB
15 16.15-16.55 Wib Peninjauan Pameran Meneg PAN &RB Wakapolri Pejabat Utama dan peserta Semiloka
Hari......
8
Hari II: Rabu 16 Mei 2012
1 08.00 – 08.05Wib Pembukaan MC
2 08.05 – 09.00 Wib Paparan “Hasil Survei Tentang Polisi”
Prof. Dr. Sarlito W. Wirawan
3 09.00 – 09.15Wib Coffee break Panitia
4 09.15 – 12.00 Wib
Diskusikelompok: Pok I : Rencana Tindak
Lanjut Peningkatan Kinerja Polri yang Bersih, Bebas Dari KKN dan Anti Kekerasan;
Pok II : Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima Pada Setiap Unit Kerja Polri;
Pok III: Rencana Tindak Lanjut Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Polri;
Ketua OC Ketua SC
5 12.00 – 13.00 Wib Ishoma
6 13.00 – 14.00 Wib Penyusunan Naskah dan Paparan Diskusi Kelompok
Ketua SC
7 14.00 – 14.30Wib Paparan hasil diskusi Kelompok I
8 14.30 – 15.00 Wib Paparan hasil diskusi Kelompok II
9 15.00 – 15.30Wib Paparan hasil diskusi Kelompok III
10 15.30 – 15.45Wib Spontanitas Statement - Internal - Eksternal
Ketua SC
11 15.45 – 16.00 Wib PenutupanAcara Kapolri
12. 16.00-16.10 .....
9
12 16.00 – 16.10 Wib Penutup MC - Menyanyikan
lagu Bagimu Negeri
- Pembacaan Doa
8. Materi
a. Materi Semiloka dan Visualisasi disampaikan dalam rangka memberikan
input pada diskusi kelompok yang merumuskan rencana tindak lanjut
implementasi Reformasi Birokrasi Polri, dengan pokok materi sebagai
berikut:
1) “Perspektif Masyarakat Terhadap Kinerja Polri yang Bersih, Bebas
dari KKN dan Anti Kekerasan”;
2) “Perspektif Masyarakat Terhadap Pelayanan Prima oleh Polri”;
3) “Perspektif Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Polri”;
b. Hasil Survei Opini Masyarakat tentang Polisi; disampaikan oleh Prof. Dr.
Sarlito Wirawan Sarwono, Psikolog dan selaku Penasihat Ahli Kapolri;
c. Evaluasi hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2011
disampaikan oleh Asrena Kapolri selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Polri.
9. Narasumber dan Moderator
a. Prof. Dr. Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina;
b. Prof. Dr. Rhenald Kasali, Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia;
c. Restaria F. Hutabarat, S.H., M.H., Kabid Litbang dan Studi Lembaga
Bantuan Hukum (LBH);
d. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psikolog dan selaku Penasehat Ahli
Kapolri;
e. Dadang Trisasongko, S.H. (Moderator)
10. Keynote .....
10
10. Keynote Speech
Ir. H. Azwar Abubakar, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, sebagai keynote speaker dengan topik: “Reformasi
Birokrasi Polri Mewujudkan Pelayanan Prima, Bersih, Bebas KKN dan Anti
Kekerasan serta Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Polri”.
11. Peserta
a. Internal
Peserta Internal Semiloka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
sebanyak 193 orang terdiri dari:
1) Para Wakapolda
2) Ketua Tim Pelaksana RBP (Tim I s.d IX)
3) Pejabat Pelaksana RBP Tingkat Satfung Mabes Polri
4) Tim RBP tingkat Mabes Polri
5) Para Kabag RBP Polda
6) Perwakilan Lulusan terbaik Akpol Tahun 1990 s.d. 2000
7) Perwakilan Lulusan SIPSS
8) Perwakilan Lulusan SIP
9) Perwakilan Polwan
10) Perwakilan Brigadir berprestasi dari masing-masing Polda.
b. Eksternal
Peserta eksternal Semiloka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
sebanyak 56 orang terdiri dari:
1) Pengamat Kepolisian
a) Kompolnas
b) Penasihat Kapolri
c) Konsultan Bidang RBP
2) Lembaga .....
11
2) Lembaga Swadaya Masyarakat
a) Komisi Orang Hilang Dan Anti Kekerasan (KONTRAS)
b) Indonesian Corruption Watch (ICW)
c) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
d) Kemitraan/Partnership
e) Human Right Watching Group (HRWG)
f) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
g) Amnesty Internasional
h) FITRA
i) Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
j) Lembaga Bantuan Hukum Pers
k) Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
l) Komisi Pers Indonesia
m) Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
3) Akademisi/Budayawan
a) Badan Eksekutif Mahasiswa UI
b) Badan Eksekutif Mahasiswa Trisakti
c) Badan Eksekutif Mahasiswa Bung Karno
d) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia
(PBHMI)
4) Instansi Luar Polri
a) Asdep Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB
Pusat
b) Karo Perencanaan dan Organisasi Kemenkopolhukam R.I
c) Direktur Polhankam Bappenas
d) Kabag .....
12
d) Kabag Tolak Kemenkumham
e) Tim Quality Assurance (QA) dari RB Nas (BPKP)
f) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
h) Kementerian Pemberdayaan Perempuan
i) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
j) Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
k) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
l) Pusat Kajian Perkembangan Strategis (Puskaptis)
m) Komnas Perempuan
n) Ikatan Kantor Dagang Indonesia (IKADIN)
o) Kejaksaan Agung R.I
p) Komisi III DPR R.I
5) UN Agency
a) United Nation Office On Drugs And Crime ( UNODC)
b) International Organization For Migration (IOM)
c) United Nation Development Programme (UNDP/UNDSS)
d) Uni Eropa
e) International Crisis Group (ICG)
f) International Criminal Investigative Trainning Assistance
(ICATAP)
12. Metode pelaksanaan
a. Semiloka
1) Hari I : dilaksanakan Seminar melalui Diskusi panel dengan 3 (tiga)
Pembicara dan topik yaitu:
a) “Pespektif .....
13
a) “Perspektif Masyarakat Terhadap Kinerja Polri yang Bersih,
Bebas dari KKN dan Anti Kekerasan”; disampaikan oleh Dr.
Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina;
b) “Perspektif Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang Prima
oleh Polri”; disampaikan Prof. Dr. Rhenald Kasali, Guru Besar
pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
c) “Perspektif Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Polri”
disampaikan Restaria F. Hutabarat. S.H, M.H. Kabid Litbang
dan Studi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
2) Hari II: Lokakarya melalui Diskusi Kelompok terdiri dari 3 Kelompok
dengan materi sebagai berikut :
a) Kelompok I: “Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja
Polri yang Bersih, Bebas dari KKN dan Anti Kekerasan”;
b) Kelompok II: “Rencana Tindak Lanjut Peningkatan pelayanan
Publik yang Prima pada setiap Unit Kerja Polri”;
c) Kelompok III: “Rencana Tindak Lanjut implementasi Transparansi
dan Akuntabilitas Kinerja Polri”.
b. Visualisasi
1) Hari I : Peninjauan stand pameran oleh Menteri PAN dan RB, Ketua
Komisi III DPR RI, Wakapolri, Pejabat Utama Mabes
Polri dan seluruh peserta Semiloka serta Penilaian Tim
Quality Assurance (QA);
2) Hari II : Kunjungan Mahasiswa STIK - PTIK dan Penilaian Tim
Quality Assurance (QA).
III HASIL YANG DICAPAI
13. Presentasi tentang Perspektif Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Polri
disampaikan Restaria F. Hutabarat. S.H, M.H. Kabidlitbang dan Studi Lembaga
Bantuan Hukum (LBH Jakarta), sebagai berikut :
a. Tujuan .....
14
a. Tujuan Reformasi Polri adalah membangun Kepolisian yang humanis,
profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan
menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan
hukum;
b. Menindaklanjuti semangat Reformasi tersebut selanjutnya dilakukan
perencanaan untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu: aspek
Struktural, aspek Instrumental dan aspek Kultural;
c. Esensi akuntabilitas adalah keterbukaan. Institusi kepolisian sebagai
institusi publik memiliki konsekuensi untuk mewujudkan akuntabilitasnya,
baik akuntabilitas internal maupun akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas
eksternal tercermin dari kemampuan menjawab setiap pertanyaan yang
berkaitan dengan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang,
mencakup akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, akuntabilitas
prosedural dan akuntabilitas manajemen.
d. Akuntabilitas eksternal dapat diwujudkan dengan melakukan
pembenahan. Pembenahan dilakukan melalui perubahan. Perubahan
tidak menjadi kenyataan ketika belum menyentuh aspek kultural.
Perubahan hendaknya dilakukan secara sistematis, konseptual,
strategis dan bertahap agar tepat sasaran sehingga tercapai tujuan
organisasi.
e. Meningkatkan skill investigasi aparat penegak hukum khususnya
anggota Kepolisian, mengembangkan mekanisme pengaduan yang
Independen dan mengoptimalkan pemberlakuan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, tentang
Implementasi Hak Azasi Manusia di Lingkungan Kepolisian;
14. Presentasi tentang Perspektif Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang
Prima oleh Polri, disampaikan Prof. Dr. Rhenald Kasali, Guru Besar pada
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebagai berikut :
a. Polisi adalah bagian dari “industri keamanan”, sehingga pembenahan
dan perbaikan harus dilakukan oleh semua komponen yang terlibat
dalam industri keamanan. Polri harus melakukan koordinasi perubahan
dengan komponen yang lain.
Cultural .....
15
Cultural change harus dilakukan oleh semua komponen dan elemennya,
sehingga tidak dapat dilakukan secara parsial.
b. Perubahan sikap harus dilakukan secara menyeluruh dan konseptual,
serta step by step. Kondisi saat ini change management belum terlihat.
Harus disadari bahwa saat ini kita diharapkan pada “C Generation” atau
Conected Generation, dimana generasi ini seperti bunglon yang mudah
berubah. Kalau kita tidak siap menghadapi hal ini akan sangat
berbahaya, karena semuanya bersumber dari persepsi.
c. Persepsi positif bisa dicapai kalau manajemen perubahan dilakukan
dengan baik. Selain itu creative breakthrough juga dilakukan dengan
baik dan tepat.
15. Perspektif Masyarakat Terhadap Kinerja Polri yang Bersih, Bebas dari KKN dan
Anti Kekerasan, yangdisampaikan oleh Dr. Anies Baswedan, Rektor Universitas
Paramadina, sebagai berikut :
a. Saat ini kita hidup di tiga pilar yaitu demokratisasi, pertumbuhan ekonomi,
dan rule of law. Pilar tersebut harus diikat dengan kepemimpinan yang
kuat. Dengan tiga pilar tersebut maka kita akan menjadi bangsa yang
besar. Ketiganya harus diikat dengan leadership yang kuat. Strong leader
menjadi krusial dalam menjalani tiga pilar ini. Pemimpin idiomnya adalah
Pemimpi ditambah dengan huruf “N” yang dalam artian sosok pemimpi
yang memiliki nyali sehingga dalam menjalankan ketiga pilar ini
dibutuhkan pemimpin yang berani, memiliki nyali, dan siap menghadapi
resiko. Rule of law akan berjalan jika ada perlindungan dari pimpinan.
b. Hari ini orang rindu dengan pemimpin yang berani menjalankan perintah,
karena pimpinan tidak bisa hanya menghimbau, harus juga berani
bertanggung-jawab.
c. Menghadapi persepsi masyarakat, yang dinilai oleh masyarakat adalah
perbuatan atau praktek dari institusi, bukan niat. Sehingga reformasi harus
ditunjukkan dengan perbuatan nyata, bukan sekedar niat. Hal utama yang
harus direformasi adalah budaya korupsi. Potensi korupsi ada tiga hal
yaitu kebutuhan, sistem, dan keserakahan.
Sistem .....
16
Sistem dapat memberikan insentif bagi korupsi. Untuk mengatasi yang
paling mudah adalah karena kebutuhan, kemudian baru sistem. Yang
paling sulit adalah mengatasi keserakahan.
d. Kita punya pilihan me-reform atau tidak. Orang yang berani me-reform,
biasanya tidak disukai lingkungan namun dengan semangat reformasi,
Polri harus berani berbuat. Reformasi harus dilakukan di negara Indonesia
karena nantinya anak cucu kita akan menilai sesuatu itu baik atau tidak
terhadap tindakan yang dilakukan oleh pendahulunya. Tindakan buruk
(antara lain korupsi) akan menjadi beban sejarah.
e. Problem yang dihadapi pada jangka pendek adalah ancaman terhadap
intoleransi, sehingga penting dilakukan pembelajaran agama, sosial dan
pendidikan. Sudah saatnya Polri menjaga kesukubangsaan dengan
menghindarkan konflik etnis, entitas, agama dan aliran, karena yang
penting adalah kebangsaan dan kebersamaan. Aparat keamanan sering
mundur dalam penanganan kejadian terhadap pihak yang mempunyai
“bendera-bendera” legitimasi. Sehingga harus diubah agar dapat
menegakkan hukum secara adil dan tegas.
f. Untuk melihat perspektif masyarakat dapat dilakukan dengan menilai apa
yang dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya melihat pada apa yang
ditampilkan oleh media.
g. Oleh sebab itu Polri harus dapat men-drive atau mengelola perspektif
tersebut dan pada tingkat lebih jauh adalah apa yang terjadi dibelakang
layar, karena yang dituntut oleh masyarakat bukan semata-mata hukum
namun adalah keadilan sosial.
h. Berbicara perspektif pelayanan terhadap Polri adalah pengakuan adanya
masalah. Masalah tidak akan selesai bila kita selalu menyangkal bahwa
sebenarnya ada masalah.
i. Kepolisian harus memandang reformasi bukan karena periode jabatan
tapi perubahan harus dilaksanakan secara terus menerus dan tidak
terpaku dengan Pejabat yang memimpin dan melakukan perubahan itu
secara berlanjut;
j. Reputasi .....
17
j. Reputasi di luar dibangun bukan melalui hal-hal yang diperbuat akan
tetapi dibuat dengan hal-hal yang berani membela kaum minoritas dan
penegakan hukum sesuai dengan ketentuan.
16. Presentasi tentang Opini Masyarakat terhadap Polisi, yang disampaikan oleh
Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psikolog, dan selaku Penasehat Ahli
Kapolri, sebagai berikut :
a. Hal-hal positif tentang Polri di mata masyarakat ialah: Polri hebat dalam
menangani terorisme, pelayanan Polri sekarang sudah menjangkau ke
masyarakat, misalnya pelayanan STNK dan SIM Keliling dan Polri
sekarang sudah jauh lebih terbuka (akuntabel) daripada era sebelum
reformasi.
b. Hal-hal yang masih kurang disukai masyarakat tentang Polri, yaitu
petugas polisi masih banyak yang berpenampilan kurang baik seperti
polisi gendut, petugas polisi tidak ramah pada masyarakat yang
memerlukan bantuan, masyarakat masih merasa kurang terlindungi oleh
polisi.
c. Kekerasan masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat namun ada
kecenderungan pembiaran dan bersikap lunak terkesan tidak tegas dari
Kepolisian, sehingga mengakibatkan kebingungan pihak masyarakat;
d. Tugas Kepolisian ke depan akan semakin berat dan penuh dengan
tantangan dan hambatan, sehingga bisa dipahami bahwa belum semua
harapan masyarakat bisa dipenuhi;
e. Hal terpenting yang dibutuhkan adalah leadership yang tegas, berani
mengambil keputusan tegas ditengah-tengah situasi ketidakjelasan
sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi anggota di lapangan dalam
bertindak.
17. Hasil Pembahasan Kelompok I dengan topik diskusi: “Rencana Tindak lanjut
Peningkatan Kinerja Polri yang Bersih, Bebas dari KKN dan Anti Kekerasan”,
antara lain;
a. Dalam .....
18
a. Dalam rangka mewujudkan Rencana tindak lanjut meningkatkan Kinerja
Polri yang bebas, bersih dari KKN serta anti kekerasan dipandang perlu
melakukan break down terhadap Road Map Program Peningkatan
Reformasi Birokarasi Polri, yang meliputi :
1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2) Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
3) Manajemen Perubahan
4) Penguatan Pengawasan
b. Adapun dalam rangka mewujudkan perilaku yang berpedoman untuk
senantiasa bersih, bebas dari KKN dan bertindak anti kekerasan pada
pelaksanaan Tugas Polri, dipandang perlu difokuskan kepada huruf a
angka 1), 2), 3) dan 4), karena mengingat Polisi adalah bagian dari
Industri keamanan yang bertugas juga dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
c. Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut diatas, kemudian ditarik
kesimpulan yang meliputi :
1) Terobosan Kreatif
a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b) Bersih dan bebas KKN
c) Pelaksana menjalankan SOP & leadership melakukan
kontrol sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
d) Proses tegas dan tindakan tegas terhadap pelaku
penyimpangan SOP
e) Penguatan pengaduan masyarakat terhadap perilaku oknum
Polri
2) Anti Korupsi
a) Menentukan ketentuan mengenai HAM bagi kepolisian, guna
memberikan kepastian bagi personel Polri dalam melakukan
tindakan Kepolisian;
b) Membuat sistem publikasi yang efektif atas prestasi-prestasi
anti kekerasan;
c) Mengikutsertakan .....
19
c) Mengikutsertakan partisipasi kontrol eksternal dalam
pelaksanaan tindakan di lapangan.
3) Penataan sistem Manajemen SDM Aparatur
a) Bersih dan Bebas KKN;
b) Pelatihan “reality based training” untuk kurikulum Perwira &
Bintara secara periodik;
c) Penentuan Sistem Feet & Proper Test terhadap penentuan
posisi jabatan sesuai dengan Kompetensi (The Right Man on
The Right Place).
4) Transformasi Budaya /Perubahan
a) Bersih dan Anti KKN
b) membuat program sesuai dengan tugas dan
fungsinya,dengan berprinsip kepada menjadikan diri “bersih
& membersihkan“
c) Perencanaan yang bottom up / task oriented harus
diperjuangkan dan menjadi prioritas utama agar menjawab
langsung persoalan di lapangan
d) Anti Korupsi
e) Penetapan terhadap pendekatan anti kekerasan dengan
menggunakan pendekatan kearifan lokal dalam meresolusi
permasalahan yang ada secara menyeluruh.
d. Sebagai langkah tindak lanjut dalam mendukung peningkatan kinerja bagi
Personil Polri dalam mendukung Reformasi Birokrasi di tubuh Polri,
direkomendasikan beberapa hal, diantaranya yaitu :
1) Jaminan Bersih dan Bebas KKN dan aplikasinya;
SOP bentuk-bentuk pelayanan Polri yang terukur, minimal dengan
kriteria;
2) Jelas persyaratannya baik dari pihak pelanggan maupun pelayan;
3) Jelas mekanisme dan tahapannya;
4) Jelas/ada kepastian waktu dan biayanya;
5) Cukup .....
20
5) Cukup sarana/ fasilitasnya;
6) Ukuran atau bukti selesainya pelayanan;
7) Saluran & penanganan komplain bila pelayanan tidak sesuai
SOP;
8) Memberi akses dan mengatur mekanisme kontrol internal dan
eksternal pada saat pasca pelayanan;
9) Membangun sistem dengn berprinsip pada “No Cash Pay/
Transaction” pada semua bentuk pelayanan Kepolisian, karena hal
tersebut dapat menimbulkan kerawanan dalam penyalahgunaan
wewenang;
10) Kontrol yang efektif sejak tahap perencanaan;
11) Pelaksanaan dan evaluasi;
12) Terapkan tegas & konsisten reward and punishment anti
kekerasaan;
13) Tanamkan budaya anti kekerasan sejak di Lemdik (ESQ,NAC,RBT/
Reality Based Training, Outbound);
14) SOP sebagai cerminan anti kekerasan;
15) Pengawasan melekat, fungsional dan eksternal yang efektif sejak
tahap perencanan, pelaksanaan dan evaluasi;
16) Reward and punishment;
18. Hasil Pembahasan Kelompok II dengan topik diskusi: “Rencana Tindak Lanjut
Peningkatan pelayanan Publik yang Prima pada setiap Unit Kerja Polri”, antara
lain:
a. Terobosan Kreatif
Untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima oleh Polri, telah
dilakukan terobosan-terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan
culture set anggota Polri sebagai out put dari Reformasi Birokrasi Polri.
Terobosan- terobosan kreatif tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Bidang Reserse Kriminal
a) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pelayanan kepada masyarakat.
b) Penerimaan Laporan Polisi dilanjutkan Gelar Perkara.
c) Penyampaian .....
21
c) Penyampaian SP2HP.
d) Membuat ruang pemeriksaan dan jadwal pemeriksaan via
monitor.
e) Membuat identitas tamu dan lembar saran Reskrim.
f) Memasang CCTV di seluruh ruangan Reskrim yang dapat
dipantau melalui Penjagaan, Ruangan dan HP Kasat
Reskrim.
g) Melaksanakan pembenahan ruang tahanan dan inventarisasi
barang bukti.
h) Menyediakan ruangan Public Complaint dan ruang konseling
(konsultasi).
2) Bidang Intelkam
a) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pelayanan kepada masyarakat.
b) Menyusun prosedur dalam pengurusan SKCK (Surat
Keterangan Catatan Kepolisian).
c) Membuat loket pelayanan dalam pengurusan SKCK.
d) Membuat Running Teks motto pelayanan Intelkam.
e) Memasang persyaratan dan biaya dalam penerbitan SKCK
yang dipasang pada loket pembuatan SKCK.
f) Menyediakan fasilitas ruang tunggu pelayanan SKCK yang
dilengkapi dengan CCTV.
g) Melakukan pelayanan kegiatan unjuk rasa.
3) Bidang Lalu Lintas
a) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pelayanan kepada masyarakat.
b) Menerapkan Audio Visual Integrated System (AVIS) dalam
pelayanan penerbitan SIM.
c) Mempermudah masyarakat dalam memperpanjang SIM.
d) Mendirikan .....
22
d) Mendirikan gerai-gerai SIM di pusat-pusat perbelanjaan.
e) Mempermudah dalam pelayanan BPKB.
f) Membuat komitmen untuk pelayanan prima SAMSAT.
g) Melakukan kegiatan untuk menciptakan keamanan,
keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) dan
juga penegakan hukum lalu lintas.
h) Membuat MoU dengan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas).
i) Membuat MoU dengan Media Publik.
j) Menetapkan kawasan tertib lalu lintas.
k) Week end Late Service pada gerai-gerai pelayanan SSB.
l) Samsat Drive Thru.
m) One Day System penerbitan BPKB.
n) Membuat sekolah mengemudi dalam rangka meningkatkan
safety riding dan safety driving.
4) Bidang Sabhara
a) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pelayanan kepada masyarakat.
b) Melakukan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan
dan Patroli (Turjawali).
c) Melakukan penanganan unjuk rasa dengan mengedepankan
Polisi Wanita sebagai Negosiator.
d) Membentuk Tim yang menangani massa anarkhis (Tim
Pengurai massa/ RAIMAS).
e) Melakukan kegiatan patroli pada obyek- obyek vital dengan
menempatkan kotak patroli.
f) Melakukan Tindakan Pertama di TKP tindak pidana maupun
pada tindak pidana ringan.
g) Melakukan pelatihan-pelatihan SAR bekerjasama dengan
Badan SAR.
h) Membuat Call Centre 112 yang berbasis Web Smile Police.
i) Membuat Security Integrated System (SIS).
j) Menempatkan Perwira berada didepan dalam penanganan
unjuk rasa.
5) Bidang .....
23
5) Bidang Binmas
a) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pelayanan kepada masyarakat.
b) Menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat
melalui forum yang dibuat atas inisiatif masyarakat sendiri
misalnya: “Rumah Bicara”, “BKPM”, dan “Rumah Polisi”.
c) Melakukan kegiatan sambang terhadap tokoh masyarakat
dengan diberikan target Kapolres 1 kali minimal seminggu,
Kapolsek 2 kali seminggu dan Bhabinkamtibmas setiap hari.
d) Melakukan kegiatan olahraga bersama dengan unsur- unsur
Muspida dan masyarakat.
e) Memberikan kuliah-kuliah umum di kampus-kampus.
f) Membuat MoU dengan Media Publik.
g) Membentuk dan mendeklarasikan Komunitas Motor Tertib
Lalu Lintas (KOMTIBLAN).
h) Melakukan kegiatan silaturahmi dengan jajaran TNI.
i) Melakukan kegiatan peduli sosial kepada masyarakat.
6) Bidang Polair
a) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pelayanan kepada masyarakat.
b) Melakukan pengamanan di daerah wisata air dan pulau.
c) Melakukan kegiatan Polmas kepada para nelayan.
d) Melakukan kegiatan Sambang Nusa.
7) Bidang Brimob
a) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pelayanan kepada masyarakat.
b) Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pengamanan Unjuk Rasa.
c) Melakukan kegiatan SAR dan Pelatihan Peningkatan
Kemampuan.
8) Memperhatikan .....
24
8) Memperhatikan kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan, dapat
dikemukakan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai
kebijakan strategi, antara lain:
a) Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II yang
telah dibuat harus terus dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan nyata sehingga tidak hanya sekedar menjadi
dokumen semata. Kualitas pelayanan Polri harus segera
dipercepat pencapaiannya karena hal ini akan mampu
meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap Polri
mengingat output pelayanan publik akan dapat segera
dirasakan oleh masyarakat.
b) Dalam setiap kegiatan pelayanan Publik yang ada pada
satuan kerja Polri mulai dari Mabes Polri hingga Polsek
harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
sehingga dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas
publik.
c) Pembenahan Reserse dalam rangka membangun sistem
penyidikan yang berorientasi pada perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat dan penegakan supremasi
hukum.
d) Dalam konteks ini, Polri harus membangun jaringan
koordinasi dan yang sinergis dan harmonis dengan unsur-
unsur criminal justice System lainnya dalam strategi
reformasi dalam sistem peradilan pidana terpadu.
e) Pembenahan dan perbaikan kinerja Polisi lalulintas yang
merupakan etalase Polri, perlu terus dibenahi untuk
meningkatkan citra Polri di mata masyarakat sehingga
kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat.
Dengan demikian, program kemitraan dapat terwujud dan
terbentuk networking yang efektif dalam pelaksanaan
tugas-tugas Polri.
f) Mengoptimalkan .....
25
f) Mengoptimalkan program kemitraan (partnership) melalui
pengembangan networking untuk merumuskan dan
mengimplementasikan komitmen bersama antara Polri
dengan tokoh masyarakat setempat dalam rangka
identifikasi akar masalah-masalah sosial, dan menemukan
solusi penanggulangannya berdasarkan sinergitas antara
hukum positif dan local wisdom budaya setempat.
g) Membentuk forum kerjasama dengan dunia akademika
untuk melakukan penelitian dalam rangka identifikasi akar
masalah sosial dan aspek kearifan lokal dalam
memecahkan masalah-masalah sosial.
h) Melibatkan representasi masyarakat dalam upaya
penyelesaian masalah-masalah sosial, dan dalam
menentukan kebijakan publik menyangkut penyelesaian
masalah-masalah sosial.
i) Membentuk mekanisme sosial kontrol dengan audit secara
periodik, dan menerapkan sistem reward and punishment
terhadap anggota.
9) Sebagai materi masukan untuk menyusun Direktif Kapolri, meliputi:
a) Reformasi Birokrasi Polri merupakan suatu proses yang tidak
boleh berhenti dan harus terus dilakukan guna mewujudkan
Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hal ini harus dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan
oleh seluruh anggota Polri dengan para Kepala Kesatuan
sebagai ujung tombak perubahan (agent of change).
b) Tanamkan paradigma Polri sebagai pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat sejak dalam pendidikan pembentukan
sehingga dapat terinternalisasi dalam pembentukan karakter
setiap anggota Polri.
c) Jadikan .....
26
c) Jadikan kritik yang merupakan salah satu bentuk kontrol
eksternal Polri sebagai pemacu semangat dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Polri
adalah pelayan masyarakat yang harus terus berupaya
memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai stake
holder Polri.
d) Lakukan analisa dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang
dilakukan untuk perbaikan dalam kegiatan kedepan.
19. Hasil Pembahasan Kelompok III, dengan topik Diskusi: “Rencana Tindak Lanjut
Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Polri”, antara lain:
a. Terobosan Kreatif dalam Implementasi transparansi dan akuntabilitas
Kinerja Polri dijabarkan dalam beberapa aspek, sebagai berikut:
1) Sistem dan Metode Perencanaan Strategi: Mensosialisasikan Road
Map RBP kepada seluruh fungsi dan sekaligus memberikan
contoh-contoh penyusunan rencana kerja (fasilitasi);
2) Sistem dan Metode Perencanaan Kerja: seluruh komplain yang
masuk ke kesatuan Polda dan Polres harus menjadi sasaran
kinerja untuk proses penyelesaian.
3) Sistem dan Metode RKA-KL
a) Karorena Polda memberikan fasilitasi kepada Kapolres dan
mendistribusikan kepada DPRD dan Bupati (melakukan
control dan memberikan tambahan bila dipandang kurang)
b) Melakukan evaluasi dan fasilitasi, supervisi pada semua
fungsi dalam kurun waktu tiap triwulan sekali;
c) RKA-KL dimasukkan dalam kurikulum Diktuk Brigadir;
d) Melaksanakan audit independen/ dari luar, membuat
perwabku dengan melibatkan BPKP, menampilkan di media
internal dan eksternal tentang distribusi anggaran.
e) Melakukan .....
27
e) Melakukan pelatihan penggunaan anggaran mulai dari
pengajuan anggaran, realisasi anggaran, dan
pertanggungjawaban anggaran, serta sosialisasi mengenai hal
tersebut sehingga semua personil memiliki gambaran umum
dan transparansi.
4) Sistim dan Metode Penetapan Kinerja;
Memberikan target kepada para direktur dan Kepala Biro serta para
Kapolres setiap triwulan untuk melaporkan penyelesaian complain
masyarakat.
5) Sistem dan metode manajemen LAKIP.
6) Menyusun laporan kinerja sesuai jadwal yang ditentukan oleh
Mabes Polri meliputi laporan Polda maupun Polres.
7) Sistem dan Metode Personil, meliputi:
a) Seluruh bank data yang diminta oleh Panda dipublikasikan
b) Melibatkan pengawas eksternal yang berkompeten dalam
setiap tahapan ujian, system one day test and one day
service;
c) Adanya talent scouting prestasi melalui penilaian pimpinan;
d) Pelimpahan rekruitmen melalui outsourching;
e) Pelibatan perwakilan tim seleksi dari Mabes Polri ke semua
Polda;
f) Diumumkan secara transparan melalui media massa maupun
elektronik secara nasional;
g) Menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku KKN;
h) Membuat wadah untuk mengakomodir complain;
i) Sosialisasi dini, sejak di tingkat sekolah umum.
j) Pembuatan buku pedoman penerimaan anggota Polri
Brigadir/Perwira;
k) Pelaksanaan rekruitmen diserahkan pada lembaga
independen diluar Polri yang sudah bersertifikasi;
l) Melakukan uji kompetensi setiap pelaksanaan mutasi dan
melaksanakan evaluasi jabatan setiap triwulan atau semester
m) Dibuat tim khusus/pengawas dalam proses mutasi;
n) Menetapkan .....
28
n) Menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku KKN;
o) Semua jabatan harus melalui assessment centre;
p) Dilakukan pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan oleh
Propam dengan pola Guidance Conceling;
q) Menggunakan IT dalam pengiriman SP2HP, CCTV di ruang
penyidikan;
r) Memasukkan anggaran operasional Propam dalam DIPA.
8) Sistem Dan Metode Sarpras/ Materiil
a) Menggunakan media massa dan elektronik terkait pengadaan
barang dan jasa dilingkungan Polri melalui LPSE;
b) Pemaparan distribusi BBM oleh satuan atas kepada satuan
bawah;
c) Dibuat pembukuan distribusi BBM/oli dinas secara detail atau
online sehingga diketahui oleh seluruh personil;
d) Dibentuk pengawasan eksternal, untuk mengaudit dengan
periode waktu tertentu misalnya satu semester/ pertahun.
9) Sistem dan Metode Operasional:
a) Gunakan IT untuk kirim SP2HP;
b) Pemasangan CCTV di ruang penyidikan;
c) Pelibatan LSM/LBH ,lembaga independen dalam giat;
d) Membuat pusat informasi perkembangan perkara bagi korban
tindak pidana dengan mekanisme tertentu;
e) Membuat tim terpadu;
f) Membuat ISO pelatihan tentang HAM kepada penyidik;
g) Membuat system pengawasan penyidikan elektronik (SPPE).
20. Visualisasi / Pameran
Kegiatan Visualisasi/Pameran disiapkan 38 stand yang diperuntukkan bagi
6 (enam) Satfung Mabes Polri, 31 Satwil Polda dan 1 stand eksternal
(Kemitraan) untuk melakukan visualisasi yang diisi dengan berbagai produk
tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, untuk diadakan penilaian
dengan penjabaran sebagai berikut :
a. Indikator .....
29
a. Indikator penilaian
1) Administrasi dan Produk
a) Penjabaran Road Map RBP Satfung Mabes Polri dan Satwil
b) Program Kegiatan RBP Satfung/Satwil tahun 2012
c) Laporan Analisa dan Evaluasi RBP Semester I, II dan Tahunan
2011
d) Rencana Aksi RBP Tahun 2011-2014
2) Implementasi
a) Audio dan visual
b) Poster
c) Profil Kegiatan Satfung/Satwil (CD/Cetak Leaflet/Brosur/Stiker
d) Aspek pelayanan (Internal Polri dan Eksternal/Masyarakat
e) Aspek manfaat dan Akuntabilitas
3) Desain Tata ruang
a) Keserasian
b) Buku tamu dan pelayanan Stand
4) Presentasi
b. Kriteria Penilaian
1) Baik Sekali 86-95
2) Baik 75-85
3) Cukup 66-75
4) Kurang 56-65
c. Isi stand Visualisasi/pameran Reformasi Birokrasi Polri
a) Foto/Film tentang pelaksaaan Reformasi Birokrasi Polri;
b) Foto/Film tentang Pelayanan Publik yang Prima;
c) Piagam sertifikasi ISO, Piagam Citra Pelayanan Prima;
d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia;
e) Piranti lunak dan pedoman yang berkaitan dengan pelayanan
publik;
f) Produk .....
30
f) Produk / dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri: Rencana
Aksi, Laporan Analisa dan Evaluasi serta Laporan Monitoring;
d. Hasil Penilaian Tim Quality Assurance terhadap pelaksanaan
Visualisasi/Pameran adalah sebagai berikut :
1) Tingkat Satfung Mabes Polri:
a) Korlantas Polri Nilai 81,55 Ranking 1 Kriteria Baik
b) SSDM Polri Nilai 79,78 Ranking 2 Kriteria Baik
c) Baharkam Polri Nilai 78,98 Ranking 3 Kriteria Baik
d) Bareskrim Polri Nilai 76,10 Ranking 4 Kriteria Baik
e) Baintelkam Polri Nilai 76,05 Ranking 5 Kriteria Baik
f) Korbrimb Polri Nilai 75,85 Ranking 6 Kriteria Baik
2) Tingkat Satwil/Polda-Polda:
a) Bali Nilai 79,65 Ranking 1 Kriteria Baik
b) Jawa Timur Nilai 79,53 Ranking 2 Kriteria Baik
c) Jawa Barat Nilai 78,58 Ranking 3 Kriteria Baik
d) Sultra Nilai 77,48 Ranking 4 Kriteria Baik
e) Metro Jaya Nilai 77,43 Ranking 5 Kriteria Baik
f) Maluku Utara Nilai 77,05 Ranking 6 Kriteria Baik
g) Sul Selbar Nilai 77,00 Ranking 7 Kriteria Baik
h) DIY Nilai 76,75 Ranking 8 Kriteria Baik
i) NTB Nilai 76,48 Ranking 9 Kriteria Baik
j) Banten Nilai 76,46 Ranking 10 Kriteria Baik
k) Sumut Nilai 76,18 Ranking 11 Kriteria Baik
l) Sulut Nilai 75,90 Ranking 12 Kriteria Baik
m) Kep. Riau Nilai 75,88 Ranking 13 Kriteria Baik
n) Kep. Babel Nilai 75,53 Ranking 14 Kriteria Baik
o) Bengkulu Nilai 75,18 Ranking 15 Kriteria Baik
p) Jateng Nilai 75,18 Ranking 16 Kriteria Baik
q) Lampung Nilai 74,75 Ranking 17 Kriteria Cukup
r) Aceh Nilai 74,68 Ranking 18 Kriteria Cukup
s) Riau Nilai 74,38 Ranking 19 Kriteria Cukup
t) Papua .....
31
t) Papua Nilai 74,35 Ranking 20 Kriteria Cukup
u) Jambi Nilai 74,35 Ranking 21 Kriteria Cukup
v) Kalsel Nilai 74,18 Ranking 22 Kriteria Cukup
w) Kalbar Nilai 74,10 Ranking 23 Kriteria Cukup
x) Sumbar Nilai 74,08 Ranking 24 Kriteria Cukup
y) Kalteng Nilai 74,00 Ranking 25 Kriteria Cukup
z) Maluku Nilai 75,38 Ranking 26 Kriteria Cukup
aa) Sumsel Nilai 73,43 Ranking 27 Kriteria Cukup
bb) Sulteng Nilai 73,30 Ranking 28 Kriteria Cukup
cc) Kaltim Nilai 73,25 Ranking 29 Kriteria Cukup
dd) NTT Nilai 72,95 Ranking 30 Kriteria Cukup
ee) Gorontalo Nilai 72,30 Ranking 31 Kriteria Cukup
21. Spontanitas Statement
a. Pada pelaksanaan Semiloka Reformasi Birokrasi Polri telah disampaikan
pula spontanitas statemen dari peserta pihak internal Polri yang
disampaikan oleh Wakapolda Sulsel, sebagai berikut :
1) Polri siap menerima masukan/kritikan dalam bentuk apapun dengan
lapang dada, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai
perubahan untuk mewujudkan:
a) Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia baik
perorangan maupun kesatuan yang bersih, bebas dari KKN
dan anti kekerasan;
b) Peningkatan kinerja menuju pelayanan prima dengan
memiliki standard pelayanan pada setiap unit kerja;
c) Kinerja Kepolisian yang transparan dan akuntabel;
2) Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima yang anti KKNdan anti
kekerasan serta transparansi dan akuntabel, diperlukan komitmen
bersama baik dalam bentuk perorangan maupun kesatuan Polri,
dengan meningkatkan:
a) Koordinasi .....
32
a) Koordinasi, komunikasi dan konsistensi dalam
melaksanakan tugas;
b) Kemampuan mencari dan menemukan creative
breakthrough (terobosan kreatif);
c) Kepemimpinan Polri yang berani tampil di depan, tegas dan
humanis dalam menangani aksi-aksi anarkis dan kasus-
kasus KKN;
d) Pelayanan dalam penyajian data secara objektif tentang
penanganan tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas dengan
menjunjung tinggi sikap kejujuran;
e) Perilaku Polri yang santun dengan menampilkan sikap
senyum, sapa dan salam pada masyarakat yang
membutuhkan bantuan;
f) Perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam setiap
pelaksanaan tugas untuk memberikan rasa aman bagi
masyarakat;
g) Penerapan tindakan Kepolisian yang tidak semata-mata
mengedepankan kepastian hukum saja, namun juga
mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi
masyarakat.
h) Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 10 (sepuluh)
komponen pendidikan secara konsisten.
i) Pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-
undangan dan konsisten dalam pelaksanaannya.
3) Polri perlu mengembangkan secara intensif sinergitas sistem
pengawasan internal dan eksternal dengan prinsip internal
memanfaatkan eksternal (IME) dan eksternal mendukung internal
(EMI).
b. Respon .....
33
b. Respon dari kalangan eksternal terhadap pelaksanaan Semiloka sangat
positif, dengan disimpulkannya beberapa poin penting bagi implementasi
Reformasi Birokrasi Polri, yaitu bahwa kalangan eskternal yang dalam
Semiloka diwakili oleh para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dapat
memahami bahwa tugas Polri sangat berat dan kompleks. Untuk itu
mereka berkomitmen melalui penyampaian notifikasi yang dihasilkan dan
dibacakan oleh Djamil Mubarak, Direktur Masyarakat Transparansi
Indonesia (MTI), yaitu sebagai berikut:
1) Memberikan daya dukung setinggi-tingginya untuk pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Polri yang berdayaguna dan berhasil guna,
mewujudkan pelayanan prima Polri yang anti KKN dan anti
kekerasan, serta transparan dan akuntabel.
2) Berupaya untuk mengisi ruang-ruang partisipasi publik yang
disediakan oleh Polri untuk mewujudkan terlaksananya cita-cita dari
Reformasi Birokrasi Polri tersebut.
3) Berupaya menjadi katalisator dalam peningkatan budaya kerja yang
menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, etika dan kejujuran di
tubuh Polri.
4) Berupaya mendorong terbentuknya island of integrity disetiap
satuan kerja dan satuan wilayah Polri, dalam menyongsong
peningkatan institusi Polri yang menjalankan prinsip-prinsip good
governance dan polisi yang humanis.
5) Berupaya memberikan pemikiran, ide dan gagasan sebagai solusi
alternative untuk kebutuhan terlaksananya Reformasi Birokrasi Polri
yang paripurna.
IV. PENUTUP .....
34
IV. PENUTUP
Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Semiloka dan Visualisasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Polri ini dibuat dan dilaporkan kepada Pimpinan sebagai
pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah
kebijakan lebih lanjut.
Jakarta, Juni 2012
ASRENA KAPOLRI SELAKU
KETUA TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI POLRI
Drs. PUDJIANTO, S.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI