laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip) satuan...

Laporan KinerjaSatuan Polisi Pamong PrajaTahun 2017

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKj IP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN2017

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KomplekBangsalSewokoprojo, Wonosari, GunungkidulTAHUN 2017


i

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya,Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapatdiselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukungmanajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawaperubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis denganberbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secarabertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalampencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yangbaik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yangdigunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melaluipengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satuukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencanakinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra)dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan KinerjaSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidulmerupakan wujudpertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pengelolaan sumber dayadan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visidan misi SKPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis SKPD Tahun 2016 - 2021.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalamperencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yangobjektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingandalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala SKPD.

Wonosari,

KEPALASatuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Gunungkidul

Drs. DWI WARNA WN., M.SiNIP. 19590604 198603 1 020


i

RINGKASAN EKSEKUTIFLaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten GunungkidulTahun 2016

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokokdan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja(performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD Tahun 2016-2017 yangtelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Nomor sebagaimana telah diubah denganKeputusan Kepala PD Nomor

Dari 2 (dua) IKU Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2017, kinerja yang dicapaimenunjukkan bahwa, 2(dua) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilancapaian IKUSKPD merupakan hasil dari upaya-upaya SKPD, juga berkat dukungan danpartisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yangberkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program SKPD pada tahun2017.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena adabeberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh padacapaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadipada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkankebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi SKPD dapat dilaksanakan/dicapai sebagaiupaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:1. Meningkatkan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi profesional dan mumpuni

sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuanpemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyaarakat dengan berpedoman padaperaturan perundangan yang berlaku.

2. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secaraoptimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

3. Meningkatkan pelayanan dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum danpenegakan peraturan daerah.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalahmeningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataanSDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuaidengan beban kerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta adanyaperilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasipemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, danNepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanyakepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


i

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………. iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………... iv

BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..………………...

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..………………

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..................................

1

2

7

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................…… 9

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021................................

B. Rencana Kinerja 2017...................………………….………..

C. Perjanjian Kinerja 2017..................…………………………

9

14

16

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………... 17

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017…………….

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja……………………..D. Realisasi Anggaran……………………………………………

17

18

19

27

BAB IV : PENUTUP ………………………………………………………. 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

A. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

B. Indikator Kinerja Program Tahun 2017

C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017


i

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien,dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraanpemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah,dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu AtasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PDwajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuandan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahunanggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsiserta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintahberdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaikinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawabankepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2017, maka LKj IP PDyang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuanpenyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala PD kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dibentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yangditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusurananOrganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1. TugasPokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuranan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban

umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan

perlindungan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai fungsi :

BAB

I PENDAHULUANBAB

I PENDAHULUAN


i

1. Perumusan kebijakan umum di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat,

penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat,

penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;

3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketertiban umum,

ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan

perlindungan masyarakat;

4. Pengoordinasian penyelenggaraan bidang ketertiban umum, ketentraman

masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan

masyarakat;

5. Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan

perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;

6. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang ketertiban umum,

ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan

perlindungan masyarakat;

7. Penyusunan dan penerapa norma, standar dan pedoman dan petunjuk operasional di

bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-

undangan dan perlindungan masyarakat;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketertiban

umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan

perlindungan masyarakat; dan

9. Pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susuranan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidu lyaitu:

Satuanterdiridari:

a. Unsur Pimpinan : KepalaSatuan

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Unsur Pelaksana : Bidang-Bidang yang terdiri dari Seksi-Seksidan UPT

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Satuan terdiri dari:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;


i

2. Subbagian Umum;


i

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:

1. Seksi Operasional dan Pengendalian;

2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;

e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Seksi Bina Potensi;

2. Seksi Pengerahan dan Pengendalian;

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


i

Bagan Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, adalahsebagai berikut :

Tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan

jumlah pegawai sebanyak 108 orang pada akhir Tahun 2017, terdiri dari 54 PNS dan 53

THL Banpol dan 1 Penjaga malam. Adapun jabatan struktural di lingkungan PD

sebanyak 6 jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon III = 3 jabatan, eselon IV

= 8 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 42 orang.


i

Gambar 1.1

1

3

8

42

ESELON II.a ESELON III ESELON IV NON ESELON

Sumber:Subbagian Umum PD.

Sedangkan komposisi pegawai PD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.1

KomposisiPegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 –2016

1 I/a – I/d -

2 II/a – II/d 16

3 III/a – III/d 33

4 IV/a – IV/e 5

Jumlah 54

Sumber : Subbagian Umum Sat Pol PP

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017


i

Gambar 1.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017

5

16

33

Golongan II/a-II/d

Golongan III/a-III/dGolongan IV/a-IV/e

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Gunungkidul, mempunyai beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut :

Faktor Internal :

a.Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia personil Satpol PP yang belum memadai.

b. Prasarana dan sarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan ketugasan, baik sarana

pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai.

c. Anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal.

d. Regulasi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja seringkali berubah.

Sumber : Subbagian Umum PD


i

Faktor Eksternal :

a. Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi,

kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan.

b. Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan ketentraman dan

ketertiban umum.

d. Maraknya peredaran melamin dan zat berbahaya pada makanan dan minuman.

e. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan

ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan.

f. Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal


i

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja

daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten

Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021

RencanaStrategis PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Nomor 34 Tahun

2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 tanggal ………. Sebagimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Kepala PD Nomor……. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan

pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD dalam melaksanakan

amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan PD Tahun 2016-2021 adalah mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik dengan sasaran sebagai

berikut:

1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat;

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat; dan

3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.

Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai

secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat

ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB

IIPERENCANAAN KINERJA


i

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. SasaranStrategis IndikatorKinerja

1 Penyelesaian Pelanggaran

Peraturan Daerah meningkat

Persentase pelanggaran peraturan daerah

yang terselesaikan

2 Penyelesaian gangguan

ketentraman dan ketertiban

masyarakat meningkat

Persentase kejadian gangguan ketentraman

dan ketertiban masyarakat yang

terselesaikan

3 Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

perangkat daerah meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat

Daerah

4 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu:

1. Laporan bulanan

2. Laporan semesteran

3. Laporan tahunan

5 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam RencanaKerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program

dalam Renstra PD terhadap Program dalam

RPJMD

PD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor266/ KPTS/ 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi

Pamong Praja. Adapun Indikator KinerjaUtama SKPD adalah sebagai berikut:


i

Tabel 2.2

IndikatorKinerjaUtama

No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Alasan/ Penjelasan/ Formulasi

1 PenyelesaianPelanggaranPeraturanDaerah meningkat

Persentase pelanggaranperaturan daerah yangterselesaikan

∑ penyelesaian pelanggaranperaturandaerah yang terjadi

∑ pelanggaranperaturandaerah yangterjadi

Tipologi data : Non komulatif

X 100%

2 PenyelesaianGangguanKetentraman danKetertibanMasyarakatMeningkat

Persentase kejadiangangguan ketentramandan ketertibanmasyarakat yangterselesaikan

∑ penyelesaian gangguanketentraman dan ketertiban

masyarakat yang terjadi∑ gangguan ketentraman dan

ketertiban masyarakat yang terjadi

Tipologi data : Non komulatif

X 100%

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan

Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala PD Nomor21/KPTS/2017 tentang

IndikatorKinerja Program di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai

berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No. SasaranStrategis IndikatorKinerjaAlasan/ Penjelasan/

Formulasi

1 PenyelesaianPelanggaran PeraturanDaerah meningkat

Persentase penegakan peraturanperundangan yang mengandungsanksi pidana

∑ penegakanperaturan

perundangan yangmengandung sanksi

pidana

∑ penegakanperaturan

perundanganTipologi data : Nonkomulatif

X 100%

2 Penyelesaian GangguanKetentraman danKetertiban MasyarakatMeningkat

Persentasejumlah anggota satuanLinmas yang handal dan tangguh

∑ anggota satuanLinmas yang handal

dan tangguh∑ anggota satuan

Linmas

Tipologi data : Non

X 100%


i

komulatif

Persentase gangguan ketentramanmasyarakat dan ketertiban umumterselesaikan

∑ gangguanketentraman

masyarakat danketertiban umum

terselesaikan∑ gangguanketentraman

masyarakat danketertiban umum

Tipologi data : Nonkomulatif

X 100%

3 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan perangkat daerahmeningkat

Indeks Kepuasan MasyarakatPerangkat Daerah

Rumus IKM:

Total dari nilaipersepsi per unsur

Total unsur yang terisix Nilaipenimbang

Dimana bobot nilairata-rata tertimbang =Jumlah bobot dibagijumlah unsur = 1 dibagi14 = 0,071

Untuk memudahkaninterprestasi terhadappenilaian IKM antara25-100, maka hasilpenilaian tersebutdikonversikan dengannilai dasar 25 denganrumus:

IKM Unit Pelayanan x25

Tipologi data: Nonkomulatif

4 Akuntabilitas pengelolaankeuangan perangkat daerahmeningkat

Persentase laporan keuangan disusuntepat waktu:

1. laporan bulanan2. laporan semesteran3. laporan tahunan

∑ laporan keuanganyang disusun tepat

waktu

∑ laporan keuanganyang disusun

x 100%

5 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaanperangkat daerah

Persentase kesesuaian Program dalamRencana Kerja (Renja) PD terhadapProgram dalam Rencana Kerja

∑ ProgramdalamRencanaKerja

(Renja) PD yang samax 100%


i

Pembangunan Daerah (RKPD) dengan RKPD

∑ ProgramdalamRencanaKerja

Pembangunan Daerah(RKPD)

Persentase kesesuaian Program dalamRenstra PD terhadap Program dalamRPJMD

∑ Program dalamRenstra PD yang sama

dengan RPJMD

∑ Program dalamRPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhanadministrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhanadministrasiperkantoran

∑ administrasiperkantoran yang

dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhansarana dan prasarana

∑ sarana dan prasaranayang direncanakan

x 100%


PersentaseAparatur Sipil Negara taataturan

∑ ASN PD yang taataturan

∑ ASN PDx 100%


3. Program-Program

Untuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program prioritas yaitu programpeningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemeliharaan ketentraman, ketertibandan pencegahan tindak kriminal dan program penegakan peraturan daerah, sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


i

4. Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan

untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat

capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai

dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja

merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan

target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut PD menyusun

perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD. Dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda

dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dlam Rencana

Strategis PD tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan target kinerja yang

hendak dicapai PD selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif

yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada

tingkat kegiatan maupun saaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan

tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun petama dari Renstra PD

2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Satuan Target1 Penyelesaian Pelanggaran

Peraturan Daerahmeningkat

Persentase penegakanperaturan perundangan yangmengandung sanksi pidana

Persen 91,00


Persentase jumlah anggotasatuan Linmas yang handaldan tangguh

Persen 91,00


i

Persentase gangguanketentraman masyarakatdan ketertiban umumterselesaikan

Persen 91,00

3 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan perangkat daerahmeningkat

Indeks Kepuasan MasyarakatPerangkat Daerah

indeks

4 Akuntabilitas pengelolaankeuangan perangkat daerahmeningkat

Persentase laporan keuangandisusun tepat waktu:

4. laporan bulanan5. laporan semesteran6. laporan tahunan

Persen 100,00

5 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaanperangkat daerah

Persentase kesesuaian Programdalam Rencana Kerja (Renja)PD terhadap Program dalamRencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) dan programdalam Renstra PD terhadapProgram dalam RPJMD

Persen 100,00


i

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target

kinerja tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya

yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian

kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama Tahun

2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun

2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran

tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 40/ DPA/ 2017 dan diubah seiring dengan perubahan

DPA atau DPPA Nomor 97/ DPPA/ 2017Perubahan Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017

sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Satuan Target1 Penyelesaian Pelanggaran

Peraturan DaerahMeningkat

Persentase PelanggaranPeraturan Daerah YangTerselesaikan

Persen 91


Persentase KejadianGangguan Ketentramandan Ketertiban MasyarakatYang Terselesaikan

Persen 91

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1 Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

Rp 978.392.500,00 APBD

2 Program Pemeliharaan Ketentraman,Ketertiban dan Pencegahan TindakKriminal

Rp 1.474.452.500,00 APBD

3 Program Penegakan Peraturan Daerah Rp 252.182.500,00 APBD


i

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan

bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.Esensi dari

manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di

mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya,

yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan

hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai

berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

BAB

IIIAKUNTABILITAS

KINERJA

RealisasiCapaian indikator kinerja = X 100%Rencana


i

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasipenilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “MetodeRata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada

disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya

Rencana - (Realisasi-Rencana)Capaian indikator kinerja = X 100%Rencana

(2x Rencana) – RealisasiCapaian indikator = X 100%

Rencana Rencana

Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategoriCapaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


i

akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2017.

Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017

No. SasaranStrategis Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017 TargetAkhir

Renstra(2021)

Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi

CapaianKinerja (%)

1

PenyelenggaraanKetentraman danKetertiban Umum

Persentasepenyelesaianpelanggaranketentraman,ketertiban dankeindahan di daerah

92% - - -

Persentase kejadiangangguanketentraman danketertibanmasyaarakat yangterselesaikan

- 91% 91% 100% 95% 95,79%

2

PenyelesaianpelanggaranPeraturan Daerahmeningkat

Persentasepenurunan jumlahpelanggaranPeraturan Daerahdan PeraturanKepala Daerah

18% - - -

PersentasepelanggaranPeraturan Daerahyang terselesaikan

91% 91% 100% 95% 95,79%

3

Terwujudnyapengamanan fisikaset KabupatenGunungkidul

Persentase asetkabupaten yangmendapat penjagaanoleh Satuan PolisiPamong Praja

51% - - -

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja persasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Meningkat”

Dalam tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran angka persentase penyelesaianpelanggaran peraturan daerah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalamtabel dibawah ini, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa angka persentasepenyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan di daerah telah mencapaitarget yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 91% dari target 91%. Pencapaian inimenunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran pertama ini.


i

Tabel 3.3Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. IndikatorKinerja

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)

Capaians/d 2017terhadap2021 (%)

Target RealisasiCapaianKinerja

(%)Kategori

1 Persentasepelanggaran PeraturanDaerahyangterselesaikan

- 91% 91% 100% SangatBerhasil

95% 95,79%

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100%

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar

rata-rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.Indikator persentase pelanggaran

Peraturan Daerah yang terselesaikan belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 karena

adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga indikator kinerjanya pun

berbeda dengan 2017.

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu

Penegakan Peraturan Daerah, yang menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah


RealisasiTahun2016


Renstra(2021)



(%)Kategori

1 Persentasepelanggaran PeraturanDaerahyangterselesaikan


95% 95,79%


Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program

sebesar rata-rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp 252.182.500,00

dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 249.168.750,00 (98,8%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.013.750,00 (1,2%), yang dirinci sebagai berikut:


i

No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1. Program

Penegakan

Peraturan

Daerah

252.182.500 249.168.750 98,8% 3.013.750 1,2%

Jumlah 252.182.500 249.168.750 98,8% 3.013.750 1,2%

Permasalahan:

1. Jumlah SDM Satpol PP secara kualitatif/ yang mumpuni, professional masih kurang

dalam penyelesaian pelanggaran ketenteraman, ketertiban dan keindahan (K3) di

daerah, hal ini karena keterbatasan anggaran dalam penyertaan diklat, kursus-kursus

masih kurang memadai. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Satpol PP idealnya

mempunyai jumlah anggota 300 personil, sedangkan pada akhir tahun 2017 baru

terpenuhi 108 personil, sehingga masih terdapat kekurangan 192 personil.

Solusi:

1. Dalam mengatasi pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan di daerah

diperlukan SDM Satpol PP yang mumpuni. Hal ini perlu mendapat dukungan dana yang

memadai untuk mengikutsertakan anggota Satpol PP mengikuti kursus diklat dan

bimtek.

Sasaran 2

“Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Meningkat”

Dalam tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran angka persentase penyelesaiangangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat menunjukkan hasil yangpositif. Sebagaimana nampak dalam tabel dibawah ini, realisasi kinerja tahun 2017menunjukkan bahwa angka persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertibandan keindahan di daerah telah mencapai target yang ditetapkan, dengan pencapaiansebanyak 91% dari target 91%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baikuntuk sasaran pertama ini.

Tabel 3.5Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Pengukuran Kinerja


Realisasi Tahun

2016


Renstra(2021)



(%)Kategori


i

1 Persentasegangguanketentramandanketertibanmasyarakatmeningkat


95% 95,79%


Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar

rata-rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.Indikator persentase gangguan

ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat belum bisa dibandingkan dengan tahun

2016 karena adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga indikator

kinerjanya pun berbeda dengan 2017.

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pemeliharaan

Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal, yang menunjukkan keadaan

sebagai berikut:

Tabel 3.6Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan serta Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan PencegahanTindak Kriminal


RealisasiTahun2016


Renstra(2021)



(%)Kategori

1 Persentasegangguanketentraman danketertibanmasyarakatmeningkat


95% 95,79%


Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program

sebesar rata-rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp 978.392.500,00

dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 958.237.000,00 (97,94%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 20.155.500,00 (2,06%) untuk Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan dianggarkan sebesar Rp 1.474.452.500,00

dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 1.422.872.500,00 (96,5%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 51.850.000,00 (3,5%) untuk Program Pemeliharaan,

Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal, yang dirinci sebagai berikut:


i


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1. Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

978.392.500 958.237.000 97,94% 20.155.500 2,06%

2. Program

Pemeliharaan

Ketentraman,

Ketertiban dan

Pencegahan

Tindak

Kriminal

1.474.452.500 1.422.872.500 96,5% 51.580.000 3.5%

Jumlah 2.452.845.000 2.381.109.500 97,22% 71.735.500 2,78%

Permasalahan:

1. Dalam upaya penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah dalam realisasinya terkendala dengan berbagai keadaan yang sifatnya

monumental, seperti saat Pemilu legislatif, Pilpres dan Pilkada. Pada saat itu terdapat

peningkatan pelanggaran khususnya K3, seperti pemasangan reklame, atribut partai,

baliho dan lain sebagainya.

Solusi:

1. Dalam mengatasi jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

supaya mencapai angka yang signifikan sesuai target, yang realisasinya terkendala

dengan berbagai keadaan yang sifatnya monumental, seperti saat Pemilu legislatif,

Pilpres dan Pilkada, diperlukan peningkatan sosialisasi pada masyarakat secara

kontinue dan operasi lapangan secara terus menerus.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di

setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung

untuk mencapai strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Sasaran 3

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat”


i

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks

kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2017 mengalami peningkatan

sebesar 0,4 dibanding tahun 2016 yaitu dari 78,3 meningkat menjadi 78,7. Indeks kepuasan

masyarakat tahun 2017 ditargetkan sebesar 78,5 terealisasi sebesar 78,7 sehingga realisasi

kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.Indikator Kinerja

Program

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

1 Indeks KepuasanMasyarakatPerangkat Daerah

78,3 78,7 78,7 100 Sangatberhasil

80,00 98,375

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100


i

Sasaran 4

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Persentase

laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 sama

dengan tahun 2016 yaitu dari 100,00. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik

bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar

100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Capaian ProgramPeningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

No. Indikator KinerjaProgram

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

1 Persentase laporankeuangan disusuntepat waktu:

7. laporan bulanan

8. laporansemesteran

9. laporan tahunan

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangatberhasil

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100,00

Sasaran 5

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 sama dengan tahun 2016

yaitu dari 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program

dalam RPJMD tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga


i

realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui

capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.9Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

No. Indikator KinerjaProgram

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

1 Persentase kesesuaianProgram dalamRencana Kerja(Renja) PD terhadapProgram dalamRencana KerjaPembangunan Daerah(RKPD) dan RenstraPD terhadap Programdalam RPJMD

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangatberhasil

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100,00

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian

seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp 1.072.390.500,00

dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp 1.027.978.765,00(95,86%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 44.411.735,00 (4,14%), yang dirinci sebagai berikut:


(Rp.)

Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Peningkatan KualitasPelayanan Publik

7.100.000 7.062.500 99,47 37.500 0,53

2. Peningkatan KualitasPelaporan KeuanganPerangkat Daerah

31.398.000 31.398.000 100 - -

3. Peningkatan kualitasperencanaan

24.788.500 20.200.500 81,49 4.588.000 18,51

4. PelayananAdministrasiPerkantoran

194.969.000 167.814.260 86,07 27.154.740 13,93

5. Peningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran

336.300.000 334.858.625 99,57 1.441.375 0,43

6. PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

477.835.000 466.644.880 97,66 11.190.120 2,34

Jumlah 1.072.390.500 1.027.978.765 95,86 44.411.735 4,14


i

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 96,85% dari total

anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar

97,13%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,06%. Jika

dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

masing-masing(100,00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di

sasarankesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah(81,49%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel 3.10.

Tabel 3.10Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

NoSasaranStrategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %Realisasi

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp)

%Realisasi

1 PenyelesaianPelanggaranPeraturan Daerah

91 91 100 252.182.500 249.168.750 98,8

2 PenyelesaianGangguanKetentraman danKetertibanMasyarakatMeningkat

91 91 100 2.452,845.000

2.381.109.500

97,22

3 Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

78,7 78,7 100 7.100.000 7.062.500 99,47

4 Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat

100,00 100,00 100,00 31.398.000 31.398.000 100,00

5 Kesesuaianprogram dalamdokumenperencanaandaerah

100,00 100,00 100,00 24.788.500 20.200.500 81,49

Jumlah 2.768.314.000

2.688.939.250

97,13

Belanja Langsung 1.009.104.0 969.317.765 96,06


i

NoSasaranStrategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %Realisasi

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp)

%Realisasi

Pendukung 00

Total BelanjaLangsung

3.777.404.000

3.658.257.015

96,85

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017


i

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan

perbaikan pelayanan publik, dimana setiap SKPD melakukan pengukuran dan pelaporan atas

kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi SKPD, LKj IP

menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan

bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik

untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud

dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional,

efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan

strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung

yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trend pencapaiannya

dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum,

nampak bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Prajapada tahun 2016 adalah sangat baik, karena

dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, 3 (tiga) dapattercapaidengankategorisangatberhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam

Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk

memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,

beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun

beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum

sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam

kondisi terkait dengan persoalanpadasaatterjadiPemilulegislatif, PilpresdanPilkada.

PENUTUPBAB

IV


i

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian

sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada

pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran

dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan

LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah

dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun

harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari

sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan

layanan publik yang semakin baik.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan

LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah

dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun

harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari

sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan

layanan publik yang semakin baik.

laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip) satuan...

Documents