laporan kinerja instansi pemerintah - e …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/146... ·...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKj IP )

TAHUN 2018

KECAMATAN SAPTOSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Kecamatan Saptosari Tahun 2018

Halaman ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas

Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad

pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era

globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada

masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola

negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan

akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam

pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja

yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan

melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan

merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat

jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana

kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)


Halaman iii

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam

perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi

yang obyektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan

berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah.


Halaman iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Saptosari Tahun 2018 merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana

kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rentra Kecamatan

Saptosari tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun

2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor:132 tahun

2017.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk

menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Saptosari yang telah

dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (satu) IKU OPD tahun 2018, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa,1 (satu)

IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU Kecamatan

Saptosari merupakan hasil dari upaya-upaya OPD, juga berkat dukungan dan partisipasi

seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang

berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program OPD pada

Tahun 2018.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan

terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk

memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi OPD dapat

dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat

desa.


Halaman v

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari sisi kelembagaan maupun personil

yang memberikan layanan agar sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Muspika, Pemerintah Desa, lembaga

desa, dan OPD yang terkait.

4. Memadukan sistem dan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan

adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui

penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah, serta adanya perilaku

kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi

pemerintah, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri

adanya kepercayaan (trust) masyarakat kepada Pemerintah.


Halaman vi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

BAB I : PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

A. Latar Belakang ……………………………..…. . . . . . . . . .

B. Tugas Pokok, dan Struktur Organisasi …..........................

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..............................

1

2

5

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................… 6

A. Rencana Strategis Kecamatan 2016-2021 ..........................

B. Rencana Kinerja 2018 ...................………………………..

C. Perjanjian Kinerja 2018 ..................………………………

6

10

11

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

A. Capaian Kinerja Organisasi…………………………………

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018…………...

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………………….

D. Realisasi Anggaran……………………………………..…….

13

15

15

22

BAB IV : PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

LAMPIRAN - LAMPIRAN


Halaman vii


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini

juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan


2

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun

2018, maka LKj IP Kecamatan Saptosari yang disusun merupakan realisasi hasil

kegiatan tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan

pemerintahan oleh Kepala PD kepada Bupati Gunungkidul.

B. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran penting sebagai

Perangkat Daerah (PD) yang memberikan pelayanan paling awal dan paling

depan kepada masyarakat di wilayahnya. Dalam menjalankan peran tersebut,

pengaturan kecamatan di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Perangkat Daerah Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

d. pengoordinasian penerapan dan penegaan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;


3

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa; dan

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

2. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan tata kerja

Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan, yaitu :

a. Camat;

b. Sekretariat yang membawahi :

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum;

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. Seksi Kesejahteran Sosial;

g. Seksi Pelayanan Umum

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia

yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang pada akhir tahun 2018.Adapun

jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Saptosari sebanyak 9 jabatan terdiri dari

eselon III = 2 jabatan, eselon IV = 7 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non

eselon sebanyak 13 orang

Gambar 1.1

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Saptosari, 2018

Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Saptosari berdasarkan Golongan

Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2018

1 I/a – I/d 0

2 II/a – II/d 9

3 III/a – III/d 10

4 IV/a – IV/e 3

Jumlah 22

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Saptosari, 2018

9%

32%

59%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang eselon akhir tahun 2018

Eselon III Eselon IV Non Eselon


5

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2018

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Saptosari, 2018

PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued)

Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Saptosari adalah walaupun sudah ada

pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Camat, dengan dikeluarkannya Perbub

Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada

Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, namun

demikian belum dibarengi dengan juklak dan juknisnya sehingga sampai saat ini

kecamatan belum bisa melaksanakan.

0%

41%

45%

14%

I/a – I/d

II/a – II/d

III/a – III/d

IV/a – IV/e


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi

tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh

masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Kecamatan Saptosari Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Kecamatan Saptosari tahun 2016-2021 ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang

Rencana Strategis. Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut merupakan

alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja

PD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan PD Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang

berkualitas .

Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan

dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator

kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut:


7

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan

meningkat

Persentase desa yang menetapkan

RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

2 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat

Daerah

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan

Program dalam Renstra PD terhadap

Program dalam RPJMD

Kecamatan Saptosari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja

Utama Kecamatan Saptosari. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Saptosari

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑ desa yang

menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desa

x 100%

Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah

RKPDesa ditetapkan dalam batas waktu

paling lambat bulan September Tahun -1

dan APBDesa ditetapkan dalam batas

waktu paling lambat tanggal 31 Desember

Tahun -1

Tipologi data: Non komulatif


8

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan

Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Camat Saptosari Nomor

045/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program Kecamatan Saptosari, yaitu

sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program


Program

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan meningkat

Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ seluruh desa

x 100%



terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

Total dari nilai

persepsi per unsur

Total unsur yang

terisi

x Nilai

penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata

tertimbang = Jumlah bobot

dibagi jumlah unsur = 1 dibagi

14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi

terhadap penilaian IKM antara

25-100, maka hasil penilaian

tersebut dikonversikan dengan

nilai dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25


3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan


3. laporan tahunan

∑ laporan keuangan

disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan

disusun

x 100%



9


Program

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

4 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD

terhadap Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

∑ Program dalam

Rencana Kerja (Renja)

PD yang sama dengan

RKPD

∑ Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

x 100%


Program dalam Renstra

PD terhadap Program

dalam RPJMD

∑ Program dalam

Renstra PD yang sama

dengan RPJMD

∑ Program dalam

RPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

∑ realisasi pemenuhan

administrasi

perkantoran

∑ administrasi

perkantoran yang

dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan

sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana

yang direncanakan

x 100%


Persentase Aparatur

Sipil Negara taat aturan ∑ ASN PD yang taat

aturan

∑ ASN PD

x 100%


3. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Saptosari dengan melaksanakan

program prioritas yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan


10

Kecamatan, sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian

sasaran strategis adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan kualitas perencanaan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)

apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang

menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Kecamatan

Saptosari menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk

Rencana Kerja Kecamatan Saptosari. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program,

dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2018 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai Kecamatan Saptosari selama tahun 2018. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari

semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.


11

Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua dari Renstra

Kecamatan Saptosari 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran

strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target



meningkat


menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

persen 75,00


terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

indeks 80,00

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan


3. laporan tahunan

persen 100,00

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

daerah



Kerja (Renja) PD terhadap


Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Program dalam

Renstra PD terhadap

Program dalam RPJMD

persen 100,00

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja

antara Camat Saptosari dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja

tahun kedua dari Renstra Kecamatan Saptosari Tahun 2016-2021 berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Saptosari. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-

2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang

hendak dicapai PD selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang

melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat


12

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam

upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Saptosari Tahun 2018 disusun

setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 10/DPA/2018

dan diubah seiring dengan pergeseran anggaran DPA atau DPPA

Nomor.111/DPA/2018 Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Saptosari Tahun

2018 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target



meningkat


menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

persen 91,99

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan Rp. 204.525.000,00


13

BAB

III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIANKINERJA ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi

untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah

alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil

maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik

yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Saptosari dilakukan dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53


14

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut

dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi

penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan

“Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap

kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana

Rencana

Rencana


15

setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya

akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Saptosari tahun 2018. Pencapaian

IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Saptosari Tahun 2018

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

91,49 91,99 91,99 100,00 95,00 96,83

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan

meningkat”

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


16

pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan

mempunyai fungsi salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan desa. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan desa dapat dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan mengawasi desa

dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa, sehingga indikator persentase desa yang

menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu digunakan untuk mengukur kualitas

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang

dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

91,49 91,99 91,99 100,00 Sangat

berhasil

95,00 96,83

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-

rata 100,00% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang

menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tersebut menunjukan telah tercapai

yaitu dari target 91,99% realisasinya 91,99%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan

persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tahun 2017 sebesar

91,49%.

Pemerintah kecamatan selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan

APBDesa dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan seperti

terlihat dalam gambar berikut ini:


17

Gambar 3.1

Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan

keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu

91,49 91,99 91,99 100,00 Sangat

berhasil

95,00 96,83


Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program

sebesar rata-rata 100,00% yang masuk ketegori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp204.525.000,00

dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar 192.170.000,00 (93,96%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp12.355.000,00 (6,04%), yang dirinci sebagai

berikut:

Gambar 3... Musyawarah Desa dalam menyusun

RKP Desa dan RAPBDesa


18

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) Selisih (Rp.) Efisiensi (%)

1. Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

204.525.000,00 192.170.000,00 93,96% 12.355.000,00 6,04

Jumlah 204.525.000,00 192.170.000,00 93,96% 12.355.000,00 6,04

Permasalahan:

1. Pengukuran nilai perencanaan yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian,

sehingga penyimpangan nilai anggaran akan sama dengan nilai realisasinya

Solusi:

1. Perlunya bimtek pegawai tentang perencanaan dibidang anggaran

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas,

di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau

pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat

Daerah yaitu:

Sasaran 2

“ Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018

mengalami peningkatan sebesar 0,71 dibanding tahun 2017 yaitu dari 78,50 meningkat

menjadi 79,21. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 ditargetkan sebesar 80,6

terealisasi sebesar 79,21 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 98,27% masuk kategori


19

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

78,50 80,6 79,21 98,27 Sangat

berhasil

95,00 83,38


Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan

tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu dari 100,00. Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2018 ditargetkan sebesar

100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00%

masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat

dilihat dari tabel berikut:


20

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

PD


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

4. laporan bulanan

5. laporan

semesteran

6. laporan tahunan

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00


Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun

2018 sama dengan tahun 2017 yaitu dari 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar

100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00%

masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat

dilihat dari tabel berikut:


21

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase kesesuaian


Kerja (Renja) PD


Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra PD


RPJMD

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00


Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung

pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar

Rp292,537,000.00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp289,549,700.00 (98,98%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2,987,300.00

(1,02%), yang dirinci sebagai berikut:

N No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

C capaian

(%) Selisih (Rp.)

E Efisiensi

(%)

1. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

3,000,000.00

3,000,000.00 100 0 0

2. Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

49,700,000.00

49,700,000.00 100 0 0

3. Peningkatan kualitas

perencanaan

53,000,000.00

53,000,000.00 100 0 0

4. Pelayanan

Administrasi

103,663,000.00

100,925,700.00 97.36 2,737,300.00 2.64


22

N No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

C capaian

(%) Selisih (Rp.)

E Efisiensi

(%)

Perkantoran

5. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

80,174,000.00

79,924,000.00 99.69 250,000.00 0.31

6. Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

3,000,000.00

3,000,000.00 100 0 0

Jumlah

292,537,000.00

289,549,700.00 98.98

2,987,300.00 1.02

Permasalahan:

1. Penaksiran belanja modal yang kurang tepat

Solusi:

1. Survey harga dan ketepatan taksiran dengan mempertimbangkan nilai barang dan

factor non teknis lainnya

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 96,91% dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar 96,02%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar

98,40%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dan sasaran Kesesuaian program

dalam dokumen perencanaan daerah masing-masing (100,00%). Sedangkan

penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan meningkat (93,96%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

tabel 2.8 berikut ini :


23

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat 91,99 91,99 100,00

204,525,000

192,170,000 93.96

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat 80,6 79,21 98,27

3,000,000

3,000,000 100

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat 100,00 100,00 100,00

49,700,000

49,700,000 100

4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

daerah 100,00 100,00 100,00

53,000,000

53,000,000 100

Jumlah 310,225,000

297,870,000 96.02

Belanja Langsung

Pendukung

186,837,000

183,849,700 98.40

Total Belanja

Langsung

497,062,000

481,719,700 96.91

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018


24

BAB

IV

PENUTUP

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja

dan perbaikan pelayanan public, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan

atas kinerja institusi dengan menggunakan indicator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj

IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas public.

Sedangkan bagi ublik sendiri LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga

keterlibatan public untuk menilai kualitas kinerja pelyanan dan mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik.

LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud

dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan

menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,

professional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika

perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat trend

pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir

Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Saptosari pada tahun 2018

adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran utama dan 3 (tiga) sasaran pendukung

yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan

dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Saptosari untuk

memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.Namun demikian,

beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja kedepan. Pertama


25

walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di

masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini

terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Kecamatan Saptosari.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh

dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi dengan pihak ini, upaya –

upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan

dan pelaksanaan program atau kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa

permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika

hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk

menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan

menjadikan LKj IP benar benar menjadi bagiandari sistem monitoring dan evaluasi untuk

pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin

baik.


26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Foto copy Perjanjian Kinerja 2019

Scanned by CamScanner

laporan kinerja instansi pemerintah - e …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/146... ·...

Documents