kata pengantar - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/150_kecamatan...

Laporan KinerjaKecamatan Purwosari Tahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya,Laporan Kinerja Kecamatan Purwosari. Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhiketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukungmanajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baikdi tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawaperubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis denganberbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secarabertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalampencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerjayang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yangdigunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melaluipengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salahsatu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaiansasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencanakinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra)dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Kecamatan Purwosari merupakan wujud pertanggungjawabanpelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yangtelah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan PD yang tertuangdalam dokumen perencanaan strategis PD Tahun 2016 - 2021.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalamperencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasiyang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak danberkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala PD.

Purwosari, 19 Februari 2018

CAMAT PURWOSARI

AGUSNG DANARTA, S Sos, M.SENIP. 197003131996031003


iii

RINGKASAN EKSEKUTIFLaporan Kinerja Kecamatan Purwosari Tahun 2017 merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsisebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencanakinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PDTahun 2016 – 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017 tentang RencanaSetrategis Perangkat daerah Tahun 2016-2021

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untukmenjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengankeberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah yang telahdicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (Satu) IKU PD tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu)IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU KecamatanPurwosari merupakan hasil dari upaya-upaya PD, juga berkat dukungan dan partisipasiseluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yangberkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program KecamatanPurwosari pada tahun 2017.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena adabeberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh padacapaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akanterjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untukmemantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kecamatan Purwosaridapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:1. Program kegiatan yang dicanangkan betul-betul sangat dibutuhkan dan menyasar dengan

Visi misi Kepala Daerah terpilih;2. Optimalisasi penggunaan anggaran yang ada, untuk menunjang visi misi tersebut;3. Perlunya pengawasan intern dalam perangkat daerah oleh atasan langsung4. Monitoring dan evaluasi.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depanadalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melaluipenataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensijabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilakukinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasipemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanyakepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


iv

DAFTAR ISI

HalamanHALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… v

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..………………B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................

1

1

3

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................… 4

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ...........................

B. Rencana Kinerja 2017 ...................………………………..

C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................………………………

4

7

8

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 9

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017..................

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja................................

D. Realisasi Anggaran ......................................………………..

9

10

11

14

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 17

LAMPIRAN – LAMPIRAN :


1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintahmenjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini jugaselaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata CaraReviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudankewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilanatau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahunanggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaantugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yangdipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategisyang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, danalat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai mediapertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun2017, maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala PDkepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

PD dibentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

BAB

I PENDAHULUAN


2

Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, danTata Kerja Kecamatan Purwosari.

1. Tugas Pokok

Berdasrkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas

pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan pemerintahan desa, untuk menyelenggarakan tugas

sebagaiamana dimaksud kecamatan mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerinatahan

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan

pelayanan publik , dan pemberdayaan masyarakat desa

c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan

pemerimtahan , pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintahan desa;

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan peraturan

Bupati

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat Daerah di Kecamatan

g. Pembinaan dan pengawasan penyekenggaraan kegiatan desa

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

i. Peneyelenggaraan system pengendalian intern dibidang peneyelnggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintahan desa;

j. Penyusunan dan penerapan norma , standar, pedoman, dan petunjuk,

operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa; dan

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,

perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum,

dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan

fungsional, untuk meneyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai

fungsi :

a. Penysunan rencana kegiatan Sekretariat;


3

b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di

kecamatan;

c. Pengoordinasian penysunan rencana umum rencana strategis, rencana

kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan

kecamatan;

e. penyusunan rencana kerja sama

f. penyusunan perjanjian kinerja kecamatan

g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan

h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;

i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di kecamatan

j. Pemantauan , pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program kegiatan;

k. Penyusunan laporan kinerja kecamatan;

1. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kecamatan;

m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan

n. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan;

o. Penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan

p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,

administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan

prasarana serta hubungan masyarakat;

q. Pelayanan administratif dan fungsional;

r. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretaraiat

s. Penyusunan dan penerapan norma standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang kesekretariatan; dan

t. Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagaian Perencaan dan keuangan

b. Merumuskan kebijakan teknis Subbagaian Perencanaan dan Keuangan

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan

keuangan

d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

e. melaksanakan analisis dan penyajian data;

f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi

pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;


4

g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan

kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;

h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan

program dan kegiatan kecamatan;

j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;

k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan

kecamatan;

1. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan

kecamatan;

m. menyusun laporan keuangan;

n. mengelola administrasi pendapatan;

o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;

p. menyusun laporan kinerja kecamatan;

q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan

dan Keuangan;

r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan

s melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian

Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;

b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;

d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-

undangan;

e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;

f. melaksanakan pengendalian internal kecamatan;

g. menyusun rincian tugas kecamatan

h. mengelola urusan rumah tangga;

i. mengelola barang milik daerah;

j. melaksanakan hubungan masyarakat;

1. menyusun rencana kerja sama;

m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik

Kecamatan.

n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

o. mengelola perjalanan kecamatan;

p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;


5

q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

r. melaksanakan pengembangan pegawai;

s. menyelenggarakan analisis jabatan;

t. mengelola tata usaha kepegawaian;

u. menganalisis beban kerja;

v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;

y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;

z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang administrasi umum; dan

aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian

Umum.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Tata

Pemerintahan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;

e. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;

f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;

g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan

pemanfaatan tata ruang;

h. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan

instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi

kependudukan;

j. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;

k. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;

1. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;

m. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;

n. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Kepala desa dan

perangkat desa;

o. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;

p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan

dan keuangan desa;

q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas

pembantuan yang dilakukan oleh desa;

r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian


6

perselisihan antar desa;

s melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa;

t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan

perangkat desa;

u. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Tata

Pemerintahan;

v. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang Tata Pemerintahan; dan

w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata

Pemerintahan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban Umum;

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi ketentrman dan

ketertiban

d. Menyusun rencana operasional dibidang Ketentraman dan Ketertiban

e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

ketentraman dan ketertiban umum;

f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan

bencana;

g. melaksanakan kooedinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

h. Menyelenggarakan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa;

i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban

umum dengan instansi vertical dan perangkat daerah lainnya di wilayah

kerjanya

j. menyelenggarakan pelayananan kepada masyarakat di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum;

k. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Ketentraman dan

ketertiban Umum;

l. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan


7

Desa

c. Menyusn rencana kinerja dan perjanjian kinerj a seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

d. Menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa

e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemebrdayaan

masyarakat dan desa;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya

pencemaran pencemaran dan kerusakan lingkungan;

g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa dengan instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah

kerjanya;

h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di wilayah kerjanya;

i. Melaksanakan pembinaan dan pengembanagan serta pemantauan

kegiatan dibidang pertanian , perikanan, perkebunan, perindustrian,

perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata srta

lingkungan hidup;

j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;

k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfatan potensi desa;

l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;

m. Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program

pembangunan desa;

n. Menyelenggarakan sistem pengendalaian intern Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

o. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian konerja Seksi Kesejahteraan

Sosial;

d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;

e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejateraan sosial;

f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;

g. meneyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;

h. menyelennggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga


8

berencana;

i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembnagan kesejateraan

sosial;

j. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan

k. Menyelenggarakankoordinasi pembinaan dan pengendalaian tenaga kerja

dan transmigrasi

l. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pembinaan, pengendalaian, dan

penanggulangan penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat aditif

lainnya

m. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan

pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga;

n. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan

kemasyarakatan

o. Menyelenggarakan koordinasi dibidang kesejahteraan social dengan

instansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana

q. Melaksnakan pelayanan kesejahteraan sosial

r. Menyelenggarakan system pengendalaian intern seksi Kesejahteraan

Sosial;

s. Menyusun dan menerapkan norma ,standar , pedoman, dan petunjuk

operasional di bidanag kesejahteraan sosial; dan

t. Melaksanakan montoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi

Kesejahteraan Sosial.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegaiatan Seksi Pelayanan Umum

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi pelayanan

Umum

d. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum

e. Melaksanakan pelayanan umum

f. Melaksanakan administrasi terpadu kecamatan

g. Melaksnakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal

dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Pelayanan Umum

i. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang pelayanan umum; dan

j. Melaksanakan mnoitoring ,evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi

Pelayanan Umum


9

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah yang diberi tugas untuk

melaksanakan pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang

Uraian Tugas Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

Organisasi Kecamatan terdiri dari

a. Unsur Pimpinan : Camat;

Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat.

Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.

c. Unsur Pelaksana terdiri dari :

1) Seksi Tata Pemerintahan.

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

4) Seksi Kesejahteraan Sosial.

Seksi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah

5) Seksi Pealayanan Umum .

Seksi Pealayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Camat.

d Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan


10

fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah

Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang

Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung

sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang

pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan SKPD sebanyak 8

jabatan, terdiri jabatan, eselon III a = 1 orang jabatan, eselon III b = 1 orang,

jabatan, eselon IV a = 5 orang dan Jabatan eselon IVb = 2 orang jabatan.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 7 orang.

Gambar 1.1

0

1

2

3

4

5

6

7

eselon III aeselon III beselon IV aeselon IV bnon eselon

Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari.

Sedangkan komposisi pegawai PD berdasarkan Golongan Ruang adalahsebagai berikut:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017


11

Tabel 1.1Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017

1 I/a – I/d 0

2 II/a – II/d 5

3 III/a – III/d 7

4 IV/a – IV/e 4

Jumlah 16

Sumber : Subbagian Umum PD.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan

Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan

Fungsional diatur sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sedangkan komposisi pegawai PD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai

berikut :

Tabel 1.2

Komposisi PegawaiBerdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir TAhun 2017

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2017

1 II/a – II/d 5

2 III/a – III/d 7

3 IV/a – IV/e 4

Jumlah 16

Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari.


12

Gambar 1.2

0

2

4

6

8

10

Gol II a - II dGol III a - III dGol IV a - IV e

Sumber : Sekretariat Kecamatan Purwosari

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh PDpada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. SDM yang sangat Terbatas sangat memepengaruhi kinerja perangkat daerah perluadanya penambahan pegawai agar Kegiatan dapat berjalan secara lancar

2. Sarana dan prasarana sangat terbatas terutama peralatan Kantor3. Kegiatan droping air sangat tergantung pada musim menyebabkan dana tidak

terserap secara maksimal4. Anggaran yang sangat terbatas .

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan GolonganPada Akhir Tahun 2017


13

D.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenGunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjaditolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan olehmasyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalamRencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Nomor 34Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat daerahTahun 2016-2021sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala PD Nomor 132 TAhun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016tentang Rencana Straegis Perangkat daerah Tahun 2016-2021. Dokumen tersebutmerupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukurkinerja PD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan PD Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akandicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerjasebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalahsebagai berikut:

Tabel 2.1Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Kualitas penyelenggaraanPemerintahan kecamatanmeningkat

Persentase desa yang menetapkanRKPDesa dan APBDesa tepat waktu

2 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat PerangkatDaerah

3 Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepatwaktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

BAB

IIPERENCANAAN KINERJA


14

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

4 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalamRencana Kerja (Renja) PD terhadapProgram dalam Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) danProgram dalam Renstra PD terhadapProgram dalam RPJMD

PD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan BupatiGunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama KecamatanPurwosari . Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwosari adalah sebagaiberikut:

Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama

Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 KualitaspenyelenggaraanPemerintahankecamatan meningkat

Persentase desa yangmenetapkan RKPDesadan APBDesa tepatwaktu

∑ desa yangmenetapkan

RKPDesa danAPBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desax 100%

Yang dimaksud dengan tepatwaktu adalah RKPDesaditetapkan dalam batas waktupaling lambat bulan SeptemberTahun -1 dan APBDesaditetapkan dalam batas waktupaling lambat tanggal 31Desember Tahun -1

Tipologi data: Non komulatif

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkanIndikator Kinerja Program dengan Keputusan Camat Purwosari 41/KPTS/2017tentang Indikator Kinerja Program Kecamatan Purwosari yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3Indikator Kinerja Program

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaProgram

Alasan/Penjelasan/Formulasi


Persentase desa yangmenetapkan APBDesatepat waktu

∑ desa yangmenetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ seluruh desax 100%



15

No. Sasaran StrategisIndikator Kinerja

ProgramAlasan/Penjelasan/

Formulasi

2 Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

Indeks KepuasanMasyarakat PerangkatDaerah

Total dari nilaipersepsi per unsur

Total unsur yangterisi

x Nilaipenimbang

1 KualitasPenyelenggaraanPemerintahanKecamatanMeningkat

Persentase desa yangmenetapkan APBDesatepat waktu

Dimana bobot nilai rata-ratatertimbang = Jumlah bobotdibagi jumlah unsur = 1 dibagi14 = 0,071

2 KepuasanMasyarakat terhadappenyelenggaraanpelayanan publicmeningkat

Indeks Kepuasanmasyarakat PrangkatDaerah

Untuk memudahkan interprestasiterhadap penilaian IKM antara25-100, maka hasil penilaiantersebut dikonversikan dengannilai dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25


3 Akuntabilitaspengelolaankeuangan meningkat

Persentase laporankeuangan disusun tepatwaktu:

1. laporan bulanan2. laporan semesteran3. laporan tahunan

∑ laporan keuangandisusun tepat waktu

∑ laporan keuangandisusun

x 100%


4 Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan daerah

Persentase kesesuaianProgram dalam RencanaKerja (Renja) PDterhadap Program dalamRencana KerjaPembangunan Daerah(RKPD)

∑ Program dalamRencana Kerja (Renja)PD yang sama dengan

RKPD

∑ Program dalamRencana Kerja

Pembangunan Daerah(RKPD)

x 100%

Persentase kesesuaianProgram dalam RenstraPD terhadap Programdalam RPJMD

∑ Program dalamRenstra PD yang sama

dengan RPJMD

∑ Program dalamRPJMD

x 100%


Persentase pemenuhankebutuhan administrasiperkantoran

∑ realisasi pemenuhanadministrasiperkantoran

∑ administrasiperkantoran yang

dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan ∑ realisasi pemenuhan


16

No. Sasaran StrategisIndikator Kinerja

ProgramAlasan/Penjelasan/

Formulasikebutuhan sarana danprasarana aparatur

sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasaranayang direncanakan

x 100%


Persentase AparaturSipil Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taataturan

∑ ASN PDx 100%


3. Program-programUntuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program prioritas

yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, sedangkanprogram-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan didepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datangtentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yangmenjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut PD menyusunperencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD. Denganditerbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secarasubstantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dansasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RencanaStrategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan target kinerjayang hendak dicapai PD selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilaikuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja yangmelekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat


17

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalamupaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari RenstraPD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran strategis, indikatorkinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kualitas penyelenggaraanPemerintahan kecamatanmeningkat

Persentase desa yangmenetapkan RKPDesa danAPBDesa tepat waktu

persen 100

2 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan MasyarakatPerangkat Daerah

indeks 78,98

3 Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat

Persentase laporan keuangandisusun tepat waktu:

1. laporan bulanan2. laporan semesteran3. laporan tahunan

persen 100,00

4 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaandaerah

Persentase kesesuaianProgram dalam RencanaKerja (Renja) PD terhadapProgram dalam RencanaKerja Pembangunan Daerah(RKPD) dan Program dalamRenstra PD terhadapProgram dalam RPJMD

persen 100,00

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerjaantara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahunpertama dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yangdimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan,program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan


18

dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama Tahun 2017. Targetkinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 darisemua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukurkeberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanyaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 03 /Dpa/2017 dan diubah seiringdengan perubahan DPA atau DPPA Nomor.109/DPPA/2017 Perubahan PerjanjianKinerja PD Tahun 2017 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatanmeningkat

Persentase desa yangmenetapkan RKPDesa danAPBDesa tepat waktu

persen 100

No Nama Program Anggaran Keterangan

1 Program Peningkatan PenyelenggaraanKecamatan

237.525.000,00 APBD


9

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk

mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat

yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang

langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Purwosari dilakukan dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut

dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

BAB

IIIAKUNTABILITAS

KINERJA

RealisasiCapaian indikator kinerja = X 100%RencanaRencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100%Rencana


10

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasipenilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “MetodeRata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di

setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan

dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Purwosari tahun 2017. Pencapaian IKU

tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwosari Tahun 2017

No. SasaranStrategis Indikator Kinerja

RealisasiTahun2016

Tahun 2017 TargetAkhir

Renstra(2021)

Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi

CapaianKinerja

(%)

1 KualitaspenyelenggaraanPemerintahankecamatanmeningkat

Persentase desayang menetapkanRKPDesa danAPBDesa tepatwaktu

100 100 100 100,0 100 100

(2x Rencana) – RealisasiCapaian indikator = X 100%

RencanaRencana

Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategoriCapaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


11

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatanmeningkat”

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi salah

satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Dalam

menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat

dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan mengawasi desa dalam menetapkan

RKPDesa dan APBDesa, sehingga indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat waktu digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang

dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator KinerjaRealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

1 Persentase desa yangmenetapkanRKPDesa danAPBDesa tepat waktu

100 100 100 100 Sangatberhasil

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata

100,00% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang menetapkan

RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tersebut sebesar 100 % yaitu dari target 100%

realisasinya 100%, angka ini sesuai dengan target yang telah di tetapkan dengan persentase

desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tahun 2017 sebesar 100%


12

Pemerintah kecamatan selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa

dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan dan Fasilitasi.

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan keadaan sebagai

berikut:

Tabel 3.5Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

No. Indikator KinerjaProgram

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

1 Persentase desa yangmenetapkan APBDesatepat waktu

100 100 100 100 Sangatberhasil

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar

rata-rata 100,00% yang masuk ketegori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp237.525.000,00 dalam

realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp220.477.350,00 (92,82%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 17.047.650,00 (7,18%), yang dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) Selisih (Rp.) Efisiens

i (%)

1. ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan

237.525.000,00 220.4773.50,00 92,82 17.047.650,00 7,18

Jumlah 237.525.000,00 220.4773.50,00 92,82 17.047.650,00 7,18

Permasalahan:

1. SDM Kecamatan Purwosari sangat Terbatas

2. Sarana dan Prsarana Peralatan Kantor yang belum memadahi.

3. Ada kekosongan Perangkat Desa yang Belum Terisi

4. Motivasi untuk belajar peraturan sebagian perangkat desa masih kurang

5. Kegiatan Droping air yang sangat tergantung musim ralatif sulit untuk di prediksi

Solusi:

1. Mengusulkan penambahan pegawai/ THL ke BKPPD

2. Menambah Belanja Modal untuk pengadaan peralatan Kantor

3. Mendorong Desa untuk segera mengisi kekosongan perangkat Deas

4. Memberikan Fasilitasi pembinaan kepada selruh perangkat Desa yang ada di Purwosari

5. Melakukan Perubahan Anggaran Pada Kegiatan Droping Air

Gambar 3... Musyawarah Desa dalam menyusunRKP Desa dan RAPBDesa


13

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di

setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung

untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraanpelayanan Perangkat daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar 0,02 dibanding tahun 2016 yaitu dari 78,96 meningkat menjadi 79,98.

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2017 ditargetkan sebesar 78,98 terealisasi sebesar 78,98

sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100 masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.Indikator Kinerja

Program

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

1 Indeks KepuasanMasyarakatPerangkat Daerah

78,96 78,98 78,98 100 Sangatberhasil

80,00 98,72

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100

Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan PerangkatDaerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan

tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu dari 100,00. Persentase laporan keuangan disusun

tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00%

terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut:


14



Program

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

1 Persentase laporankeuangan disusuntepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporansemesteran

3. laporan tahunan

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangatberhasil

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00

Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaanperangkat daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017

sama dengan tahun 2016 yaitu dari 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00%

terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut:


No. Indikator KinerjaProgram

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

1 Persentase kesesuaianProgram dalamRencana Kerja(Renja) PD terhadapProgram dalamRencana KerjaPembangunan Daerah(RKPD) dan RenstraPD terhadap Programdalam RPJMD

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangatberhasil

100,00 100,00


15


Program

RealisasiTahun2016


Renstra(2021)


CapaianKinerja

(%)Kategori

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian

seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar

Rp 256.825,000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp

248.370.804,00 (96,43%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp8.454.196,00

(3,29), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Peningkatan KualitasPelayanan Publik

4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00

2. Peningkatan KualitasPelaporan KeuanganPerangkat Daerah

24.500.000,00 24.500.000,00 100 0,00 0,00

3. Peningkatan kualitasperencanaan

17.625.000,00 17.625.000,00 100,00 0,00 0,00

4. Pelayanan AdministrasiPerkantoran

120.500.000,00 112.046.679,00 92,98 8.453.321,00 7,02

5. Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran

87.700.000,00 87.699.125.,00 99,99 875 0,01

6. PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00

Jumlah 256.825.000,00 248.370.804,00 96,43 8.454.196,00 3,29

Permasalahan:

1. Kurangnya Sumber daya Manusia/Personil

2. Terbatasnya Anggaran

3. Kurangya sarana dan prasarana terutama Peralatan kantor

4. Kegiatan Yang menggunakan Aplikasi terhambat jaringan yang lambat dan kadang

putus

Solusi:

1. Mengoptimal Sumbar Daya manusia yang ada dan mengusulkan Penmabahan pegawai

ataupun THL Ke BKPPD

2. Menambah Usulan Anggaran dalam Renja, RKA maupun DPA

3. Mengusulkan menambah fasilsitas sarana dan prasarana Peralatan Perkantoran

4. Mengentry kegiatan ke kabupaten.

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 94,84 % dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama


16

sebesar 93,98%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar

95,98%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah masing-masing (100,00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan di sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan

meningkat (92,82%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel.

3.9

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

NoSasaranStrategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi

%Realisasi

Pagu(Rp)

Realisasi (Rp)%

Realisasi


100,00 100 100 237.525.000,00 220.477.350,00 92,82

2 Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

78,96 78,98 100 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00

3 Akuntabilitaspengelolaankeuangan meningkat

100,00 100,00 100,00 24.500.000,00 24.500.000 100,00

4 Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan daerah

100,00 100,00 100,00 17.625.000,00 17.625.000,00 100,00

Jumlah Belanja ProgramUtama

283.650.000,00 266.602.350,00 93,98

Belanja LangsungPendukung

210.700.000,00 202.245.804,00 95,98

Total Belanja Langsung 494.350.000,00 468.848.154,00 94,84

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017

Laporan KinerjaNama Perangkat Daerah Tahun 2017

17

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerjadan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporanatas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj IPmenjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan jugaketerlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelolapemerintahan yang baik.

LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujuddukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuanmenjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahanlingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukungyang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trendpencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhirRenstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Purwosari pada tahun 2017adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran Utama dan 3 (tiga) sasaran Pendukung yangditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikandalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Purwosari untukmemastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama,walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan dimasyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan initerutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Kecamatan Purwosari

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalampencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguhdan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunanLKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan danpelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dansolusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadilaporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalamsiklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerjapemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

PENUTUPBAB

IV

kata pengantar - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/150_kecamatan...

Documents